igi.fisipol.ugm.ac.id

DATABASE GOOD PRACTICE Initiatives for Governance Innovation merupakan wujud kepedulian civitas akademika terhadap upaya mewujudkan tata pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Saat ini terdapat lima institusi yang tergabung yakni FISIPOL UGM, FISIP UNSYIAH, FISIP UNTAN, FISIP UNAIR, DAN FISIP UNHAS.

Program Mekanisme Komplain Lembaga Pengaduan Masyarakat Kabupaten Jeneponto Sektor Sub-sektor Provinsi Kota/Kabupaten

Sekretriat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio-Justisia Bulaksumur Yogyakarta 55281 email: [email protected]

igi.fisipol.ugm.ac.id

Institusi Pelaksana Kategori Institusi Penghargaan Kontak

Mitra Peneliti

Tatakelola Pemerintahan Pengaduan Masyarakat Sulawesi Selatan Jeneponto Pusat Telaah Dan Informasi Regional (Pattiro) Jeneponto Lembaga Swadaya Masyarakat Yusnaeni website: [email protected] Access Ausaid Yusnaeni ([email protected]) Institusi: Pattiro Jeneponto

Mengapa program/kebijakan tersebut muncul? karena buruknya pelayanan publik dan tidak ada mekanisme komplain di masyarakat Apa tujuan program/kebijakan tersebut? (1) mendorong kesadaran kritis warga (2) Mendorong unit pelayanan penyelenggara layanan publik (3) meningkatkan implementasi pelayanan publik di masyarakat

Bagaimana gagasan tersebut bekerja? LPM sebagai wadah berkumpulnya warga untuk berjuang mendapatkan pelayan publik yang berkualitas. LPM melakukan kegiatan advokasi secara bersama-sama dengan warga, bermitra dengan SKPD penyedia layanan, dan DPRD. LPM juga mengajak warga untuk memperoleh pelayanan publik secara mandiri Siapa inisiatornya? Siapa saja pihak-pihak utama yang terlibat? Inisiator LPM adalah pusat telaah dan informasi regional (PATTIRO)

Jeneponto bekerjasama dengan Access Ausaid. Apa perubahan utama yang dihasilkan? meningkatnya pelayanan publik dan meluasnya akses masyarakat dalam memperoleh pelayan publik yang berkualitas serta terjadinya perubahan pola pikir warga tentang hak mereka dalam pelayanan publik Siapa yang paling memperoleh manfaat? Warga Jeneponto

Deskripsi Ringkas Keberadaan LPM adalah sebagai bentuk respon atas penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk, Pola pikir dan pola tindak aparatur Pemerintah yang masih ingin dilayani bukan melayani. Rendahnya pelayan publik mengakibatkan tingginya angka kemiskinan dan rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan. Pada sisi yang lain, kesadaran (pemahaman) masyarakat terhadap hak-hak dasarnya masih sangat rendah sehingga diperlukan upaya untuk membangun nalar kristis warga. Penguatan kapasitas LPM dalam memahami hakhak layanan publik. Tujuan pembentukan LPM ini adalah (1) Membangun kesadaran kritis untuk aktif memberdayakan LPM sebagai pusat pengaduan di tingkat desa/kelurahan (2) Mendorong unit pelayanan penyelenggara layanan publik untuk responsif membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan komplain dan bisa diselesaikan secara cepat dan tepat (3) Secara internal Memiliki kemampuan dan kemauan kuat untuk mengimplementasikan pelayanan publik selain sebagai pusat pengaduan di tingkat desa/kelurahan juga sebagai pusat informasi dan pembelajaran ditingkat warga dan mengimplementasikan nilai-nilai transparansi, partisipatif dan akuntabilitas (4) Mendorong terbentuknya koalisi LPM untuk dapat mengadvokasi secara bersama-sama mendorong terwujudnya pelananan publik yang berkualitas yang berpihak kepada masyarakat miskin dan perempuan serta kelompok terpinggirkan (5) Mengadvokasi anggaran untuk Komisi Pelayanan Publik untuk

proses seleksi dan Pelayanan Publik.

untuk

kegiatan

Komisi

Peran LPM dalam menjalankan fungsinya untuk mengawasi penyelenggaraan pelayanan publik bersifat case by case atau berdasarkan pengaduan yang masuk, pengaduan yang masuk kemudian diproses. LPM kemudian bersama dengan fasilitator LPM mengajak dialog dengan institusi yang diadukan, jika tidak ada penyelesaian masalah yang jelas, maka masalah institusi atau person yang di adukan diambil langkah secara hukum atau sanksi administratif. Selain itu, LPM terus mendorong regulasi sebagai pendukung dalam kerja-kerjanya. Inisiator LPM adalah pusat telaah dan informasi regional (PATTIRO) jeneponto bekerjasama dengan Access Ausaid. Perubahan utama yang dihasilkan yakni adanya beberapa produk hukum berupa perda pelayanan publik No. 2 tahun 2007, piagam pelayan puskesmas dan implementasi nota kesepahaman antara bidan dan desa untuk kelahiran. Sedangkan perubahan pada tataran SKPD pemberi layanan yakni perubahan pola perilaku dan mekanisme dalam memberikan layanan selain itu ada pula perubahan pada tataran warga yakni adanya pola pikir kritis pada warga sehingga mereka mengetahui hak-hak merak atas pelayanan publik yang berkualitas, dan adanya keinginan untuk memperjuangkan haknya. Selian itu, Mereka lebih mudah mengkases pelayan publik sehingga meningkatnya angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Program Mekanisme Komplain Lembaga Pengaduan Masyarakat Kabupaten Jeneponto

2

http://igi.fisipol.ugm.ac.id

Rincian Inovasi I.

LATAR BELAKANG

Kabupaten jeneponto merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi selatan dengan indeks pembangunan manusia (IPM) terendah yakni 64,04. Selain itu, Indeks pendidikan di Kabupaten Jeneponto pada tahun 2008 tercatat sekitar 64,01 kemudian pada tahun 2009 menunjukkan peningkatan sekitar 0,52 poin menjadi sekitar 64,53. Angka ini merupakan angka terendah di Sulawesi Selatan. (IPM kabupaten jeneponto tahun 2009). Senada dengan indeks pendidikan, Pada tahun 2008 indeks kesehatan Kabupaten Jeneponto tercatat sekitar 66,17 atau meningkat 0,26 poin dibandingkan tahun 2007 (65,91). Meskipun demikian, indeks kesehatan Kabupaten Jeneponto masih menduduki peringkat terakhir bila dibandingkan dengan daerah lain di Sulawesi Selatan (IPM Kabupaten Jeneponto Tahun Data 2008: BPS Kab. Jeneponto (2009). Rendahnya IPM untuk sektor pendidikan dan kesehatan menunjukkan buruknya pelayanan publik di kabupaten jeneponto karena Pendidikan dan kesehatan merupakan hak dasar dalam pelayanan publik. Kebijakan penganggaran pun tidak menempatkan pelayanan publik dalam skala prioritas. Berdasarkan analisis anggaran yang di lakukanan oleh pattiro jeka, alokasi anggaran lebih banyak untuk memenuhi kebutuhan aparatur dan pejabat daerah. Hal ini dapat di lihat dari komposisi perbandingan antara belanja langsung dengan tidak langsung Pengelolaan keuangan daerah yang buruk juga dapat menimbulkan terganggunya penyelenggaraan pelayanan publik. Berdasarkan analisis anggaran yang di lakukan oleh pattiro jeka dengan menggunakan beberapa dokumen antara lain dokumen APBD pokok tahun 2009, APBD perubahan tahun 2009, realisasi APBD tahun 2009, APBD pokok tahun 2010, dan rancangan APBD tahun 2010, RKPD, RPJMD, KAU-PPAS diketahui bahwa pada dari tahun ke tahun APBD di kabupaten jeneponto terus mengalami defisit. Tahun 2009 defisit APBD mencapai Rp.35.494.026.885,- dan meningkat tajam pada tahun 2010 dengan jumlah defisit sebesar Rp.77.714.883.057. Pada sisi penyelenggara penyedia layanan, Paradigma aparatur pemerintah masih menggunakan Pola pikir yang masih ingin dilayani bukan melayani. Respon terhadap komplain dari masyarakat pun terbilang cukup minim. Hal ini di tunjukkan dengan tidak adanya mekanisme

komplain dalam institusi pemerintah. Saat ini ini hanya Puskesmas dan Kantor Pelayanan Terpadu yang mempunyai mekanisme penanganan pengaduan. Keadaan mekanisme menjadikan penanganan pengaduan sifatnya case by case dan sangat tergantung political will pimpinan Penyelenggara Layanan. Ketiadaan complaint mechanism menjadikan perubahan (perbaikan) pelayanan tidak berlangsung secara sistemik, tidak menyentuh pada level kebijakan sehingga memungkinkan pengaduan yang sama akan terus berulang (Rosdinar, 2011 ). Selanjutnya dalam studi Rosdinar (2011) melaporkan bahwa dalam riset Balitbangda Provinsi Sulawesi Selatan (2009) tentang kepuasan pelanggan di 3 sektor (pendidikan, kesehatan, catatan sipil). menempatkan Kabupaten Jeneponto pada peringkat terendah untuk sektor kesehatan dan catatan sipil. Rendahnya kepuasan pelanggan tersebut bukan karena infrastrukturnya yang buruk, melainkan karena perilaku petugas layanan yang tidak ramah, tidak tepat waktu Selanjutnya, dalam penelitian Rosdinar (2011) menjelaskan bahwa Penyelenggaraan pelayanan publik yang buruk juga terindikasi dari belum adanya standar pelayanan publik. Hal ini menyebabkan penyelenggaraan pelayanan tidak mempunyai kepastian prosedur, waktu dan biaya. Bahkan untuk sekedar information center ataupun call center-pun tidak ada. Belum adanya UndangUndang ataupun Perda yang mengatur secara khusus tentang penyelenggaraan pelayanan publik (seringkali) menjadi alasan atas buruknya sikap penyelenggara layanan, ketiadaan standar pelayanan dan tidak tersedianya complaint mechanism. Jaringan atau kelompok masyarakat sipil yang fokus dalam pemantauan pelayanan publik pun belum ada, sehingga masyarakat tidak mampu memperjuangkan haknya untuk memperoleh pelayanan publik yang berkualitas. Oleh karena itu oleh karena itu, Keberadaan lembaga pengaduan masyarakat (LPM) di kabupaten jeneponto merupakan respon terhadap kondisi pelayan publik yang tidak maksimal. II.

Inisiasi

Pembentukan LPM ini di awali dengan adanya Program Mekanisme Komplain terhadap pelayanan publik yang di lakukan oleh Pattiro Jeka (pusat telaah informasi dan regional jeneponto – jakarta)


3


bekerjasama dengan program The Australian Community Development and Civil Society Strengthening Scheme (ACCESS) dari Australian Agency for International Development (AusAID). Program mekanisme komplain ini merupakan bagian dari komitmen Pattiro Jeka pada Lokakarya Forum Lintas Aktor (FLA) di Malino Kabupaten Gowa untuk meningkatkan pelayanan publik yang bermutu dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat, dan media lokal berbasis komunitas. Pada pelaksanaan awal program mekanisme komplain (tahun 2006) hanya ada ada 5 LPM di Desa yang dibentuk (Desa Arungkeke, Kelurahan Sidenre, Desa Kayuloe barat, Desa Jenetalasa, dan Desa Garasikang). Pada pembentukan awal, LPM yang ada bersama Pattiro Jeka berhasil mendorong perda No.2 Tahun 2007 tentang pelayan publik pada tanggal 27 September 2007 (Rosdinar, dkk. 2012). Akan tetapi, dalam pelaksanaanya, implementasi Perda tentang Pelayanan Publik belum berjalan efektif, karena belum cukup kuat mendorong

meningkatnya kualitas Pelayanan publik bagi kelompok masyarakat miskin serta belum adanya mekanisme bagi kelompok masyarakat miskin untuk mengajukan keluhan atas pelayan publik yang diterimanya. Pembentukan LPM di 5 desa ini belum berjalan maksimal sehingga di rektrutlah fasilitator untuk selanjutnya mendampingi LPM di 20 desa (20102011) Pada acces phase II. Selanjutnya, di kembangkan kembali menjadi 45 LPM di desa dan kelurahan Serta mendampingi puskesmas pada rentang waktu 2011 – 2012. Disetiap pembentukan dan sosialisasi LPM melibatkan pemerintah desa/kelurahan sebagai bentuk kerjasama dan sharing pembelajaran sedangkan di tingkat Kabupaten Pattiro Jeka akan melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait serta Unit Pelaksana Tekhnis Daerah (UPTD) serta Kepala Daerah sebagai representasi pemberi layanan. Berikut ini adalah nama – nama LPM dan waktu pembentukanya:


4


DAFTAR NAMA LEMBAGA PENGADUAN MASYARAKAT ( LPM ) KABUPATEN JENEPONTO NO.

NAMA LPM

DESA/KELURAHAN

KECAMATAN

PEMBENTUKAN

1

LPM SIPAKAINGA'

ARUNGKEKE

ARUNGKEKE

FEBRUARI 2006

2

LPM SAMA SITURU

SIDENRE

BINAMU

FEBRUARI 2006

3

LPM GARASSIKANG

GARASSIKANG

BANGKALA BARAT

FEBRUARI 2006

4

LPM KAYULOE BARAT

KAYULOE BARAT

TURATEA

FEBRUARI 2006

5

LPM JE'NETALLASA

JE'NETALLASA

BANGKALA

FEBRUARI 2006

6

LPM EMPOANG SELATAN

EMPOANG

BINAMU

MARET 2008

7

LPM MONRO – MONRO

MONRO – MONRO

BINAMU

MARET 2008

8

LPM BULUSIBATANG

PABIRINGA

BINAMU

MARET 2008

9

LPM EMPOANG

EMPOANG

BINAMU

MARET 2008

10

LPM PANAIKANG

PANAIKANG

BINAMU

MARET 2008

11

LPM PA'RASANGENG BERU

PA'RASANGANG BERU

TURATEA

MARET 2008

12

LPM BULO KARISA

EMPOANG UTARA

BINAMU

MARET 2008

13

LPM BALANG TOA

BLANG TOA

BINAMU

MARET 2008

14

LPM PUNAGAYA

PUNAGAYA

BANGKALA

JANUARI 2012

15

LPM GUNUNG SILANU

GUNUNG SILANI

BANGKALA

JANUARI 2012

16

LPM BALANG

BALANG

BINAMU

JANUARI 2012

17

LPM KAYULOE TIMUR

KAYULOE TIMUR

TURATEA

JANUARI 2012

18

LPM SIPITANGARRI

BONTO UJUNG

TAROWANG

JANUARI 2012

19

LPM CINTA DAMAI

EMPOANG SELATAN

BINAMU

JANUARI 2012

20

LPM BA'BALA

TOGO – TOGO

BATANG

JANUARI 2012

21

LPM PANRANNUANTA

PALAJAU

ARUNGKEKE

JANUARI 2012

22

LPM TINGGIMAENG

BARAYYA

BONTO RAMBA

JANUARI 2012

23

LPM BULUSIBATANG

BULUSIBATANG

BONTO RAMBA

JANUARI 2012

24

LPM MATTATAKANG

BANGKALA LOE

BONTO RAMBA

JANUARI 2012

25

LPM GERSAMATA

MAERO

BONTO RAMBA

JANUARI 2012

26

LPM NAGA SAKTI

RUMBIA

RUMBIA

JANUARI 2012

27

LPM TOMPO BULU

TOMPOBULU

RUMBIA

JANUARI 2012

28

LPM MERAPI

BONTO TIRO

RUMBIA

JANUARI 2012

29

LPM HARAPAN BARU

BONTO MANAI

RUMBIA

JANUARI 2012

30

LPM BAJI MINASA

LEBANG MANAI

RUMBIA

JANUARI 2012

31

LPM BONTO CINI

BONTO CINI

RUMBIA

JANUARI 2012

32

LPM BIRINGKASSI

BIRINGKASSI

BINAMU

APRIL 2012

33

LPM TAMANROYA

TAMANROYA

TAMALATEA

APRIL 2012

34

LPM PALLENGU

PALLENGU

BANGKALA

MARET 2012

35

LPM MANJANGLOE

MANJANGLOE

TAMALATEA

FEBRUARI 2012

36

LPM TONROKASSI TIMUR

TONROKASSI TIMUR

TAMALATEA

MARET 2012

37

LPM TONROKASSI BARAT

TONROKASSI BARAT

TAMALATEA

MARET 2012

38

LPM BULUSUKA

BULUSUKA

BONTO RAMBA

MARET 2012

39

LPM BALANGLOE TAROWANG

BALANGLOE TAROWANG

TAROWANG

MARET 2012

40

LPM CAMBA-CAMBA

CAMBA-CAMBA

BATANG

MARET 2012

41

LPM BUNGENG

BUNGENG

BATANG

APRIL 2012


5


42

LPM TAROWANG

TAROWANG

TAROWANG

MARET 2012

43

LPM RUMBIA

RUMBIA

RUMBIA

JANUARI 2012

44

LPM TANJONGA

TANJONGA

TURATEA

MARET 2012

45

LPM BULULOE

BULULOE

TURATEA

MARET 2012

46

LPM JOMBE

JOMBE

TURATEA

APRIL 2012

47

LPM BORONGTALA

BORONGTALA

TAMALATEA

APRIL 2012

48

LPM PUNAGAYYA

PUNAGAYYA

RUMBIA

APRIL 2012

49

LPM KABUPATEN

FEBRUARI 2011

Sumber : Rodinar, dkk , 2012

Pada awal pembentukan, peran pattiro jeka lebih besar tetapi untuk selanjutnya permintaan membentuk LPM datang dari warga sendiri. Hal ini disebabkan karena semakin meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap LPM karena LPM cukup giat untuk mempublikasikan hasil-hasil kegiatanya kepada masyarakat.

III.

IMPLEMENTASI

a. Pembentukan dan pola kerja LPM Pada awal pembentukan LPM ini, kendala terberat yang di hadapi dari aparat pemerintah di desa sendiri yang cenderung menganggap lembaga pengaduan masyarakat ini sebagai lawan politik karena selalu kritis terhadap proses pelaksanaan pemerintahan di desa, kendala lain juga berasal dari sumber daya warga sendiri, butuh waktu dan proses yang panjang untuk menyakinkan untuk bergabung dengan lembaga pengaduan masyarakat ini, selain itu upaya menumbuhkan nalar kritis warga desa desa juga butuh waktu proses. Akan tetapi seiring berjalanya waktu, LPM sendiri telah mendapat kepercayaan dan tempat tersendiri di warga karena adanya beberapa keberhasilan-kebehasilan yang di capai ketika berada di desa. Pemerintah desa pun di beberapa LPM kini telah menjadi partner dalam menyukseskan program-program di desa Pembentukan LPM ini diawali dengan identifikasi tokoh – tokoh yang ada di desa yang terdiri dari tokoh pemuda, tokoh perempuan atau tokoh adat dan ulama di desa,. Identifikasi ini dilakukan oleh fasilitator pattiro jeka yang di tugaskan di desa tersebut, lalu tokoh yang telah teridentifikasi kemudian di ajak untuk mengikuti kegiatan yang di adakan oleh pattiro jeka. Setelah mereka di beri peningkatan kapasitas oleh pattiro jeka, mereka kemudian yang aktif di desa untuk melakukan kegiatan diskusi. Upaya lain yang di lakukan oleh fasilitator yakni mengadakan focus group discussion (FGD) di desa lalu dari FGD tersebut masyarakat di

berikan pencerahan akan pentingnya pelayanan publik dengan pentingnya pembentukan LPM, dari forum FGD ini pulalah di pilih orang-orang yang akan di pilih menjadi pengurus lembaga pengaduan masyakat (wawancara dengan Rahmawati, fasilitator pattiro jeka pada tahun 2011) Setelah identifikasi orang – orang yang akan terlibat dalam struktur maka dibentuklah Struktur LPM ada di tingkat desa/kelurahan. Pengurus LPM ini kemudian di lantik oleh pattiro jeka. Bahkan di beberapa tempat pengurus LPM ini di lantik oleh pejabat daerah kabupaten seperti sekda dan wakil bupati. Setelah LPM kabupaten terbentuk, pelantikan LPM desa di fasilitasi oleh LPM kabupaten. Dalam proses penyampaian pengaduan, LPM desa fokus pada penanganan pengaduan di level desa yang langsung berhubungan dengan Penyelenggara Layanan seperti Puskesmas. Sedangkan LPM kabupaten fokus pada penanganan pengaduan di level kabupaten yang berhubungan langsung dengan SKPD atau level Pemerintahan yang lebih tinggi. proses pengduan di LPM ini di lakukan dengan berbagai macam cara, bahkan ada beberapa warga yang mengidentikkan LPM dengan pattiro jeka sehingga warga yang datang mengadu biasanya langsung ke kantor pattiro jeka tetapi jika di desa ada LPM maka Proses penanganan pengaduan dilakukan oleh LPM. Warga yang akan mengadu terlebih dahulu mengisi form aduan, yang di siapkan oleh sekretariat LPM. Sumber pengaduan yang masuk biasanya melalui dua cara, yaitu pengadu individual dan pengaduan yang diperoleh dari proses petemuan rutin (proses diskusi bersama). Tahap selanjutnya adalah mendiskusikan strategi advokasi, pada tahap ini LPM selalu melibatkan pengadu/perwakilan masyarakat. Proses advokasi dimulai dengan menuliskan surat pengaduan sekaligus permintaan untuk berdialog langsung dengan Penyelenggara Layanan. Pada tahap ini Fasilitator pendamping memberikan support untuk menyiapkan bahan-bahan dialog, seperti kronologi


6


Sosialisasi pemasangan KWH di kolom rumah ketua LPM Bonto Ujung

dan analisa kasus, peraturan perundang-undangan, dsb. Meskipun sebetulnya kebutuhan bahan-bahan tersebut sudah didiskusikan bersama Tim LPM dan masyarakat. b. Proses advokasi LPM dan perubahanya Proses advokasi yang mampu terdokemuntasi dengan baik adalah proses advokasi LPM yang terjadi pada rentang waktu 2010-2012. Proses advokasi yang pertama yakni advokasi listrik di Desa Bonto Ujung yang di mulai 2010. Berikut catatan Rahmawati (fasilitator desa Bonto Ujung) dalam mendampingi warga mengadvokasi listrik. Proses advokasi ini di mulai ketika adanya keluhan dari masyarakat di tiga dusun di desa bonto ujung. Ketiga dusun tersebut adalah Dusun Bonto Katangka, Dusun Bonto Manai, dan Dusun Bungung Konci. Ketiga dusun ini sudah 65 tahun hidup tanpa listrik. Keluhan masyarakat ini pun di tindak lanjuti dengan melakukan audiensi dengan PLN Ranting Bulukumba pada 2 Maret 2011. Karena desakan dan audiensi yang di lakukan secara terus menerus tanpa kenal lelah, akhirnya pada 8 Maret 2012 PLN jeneponto yang merupakan perwakilan secara administratif dari PLN bulukumba melakukan sosialisasi pemasangan KWH. Kegiatan sosialisasi di tindak lanjuti dengan pemasangan tiang pancang PLN dan saat ini masyarakat di tiga dusun tersebut telah menikmati aliran listrik. LPM lain yang intens melakukan perubahan di

masyarakt adalah LPM di desa garassikang yang di damping oleh firmasnyah amal selaku fasilitator di desa tersebut. LPM yang bekerja sama dengan LSM lain di desa berusaha menyelesaikan masalah warga garassikang tepatnya di Dusun Karampuang dan Dusun La’bucingki, yang kesulitan terhadap akses sumber daya air. Pada forum musrembang 2011 masyarakat telah mengajukan permohonan untuk program air bersih tetapi kemudian di tolak. Lalu, LPM berusaha mengajak warga secara mandiri untuk mendatangkan air tersebut. Upaya ini di mulai dengan identifikasi sumber air, lalu masyarakat secara bergotong royong menggali sumur di daerah tersebut. Biaya pengadaan sumur ini pun di lakukan secara swadaya. Hingga akhirnya pada ramadhan 2011, air pun mengalir di desa tersebut dan pengelolaan pendanaanya di serahkan kepada koperasi pasir putih dari LSM AKUEP. Pada level pemerintahan, advokasi ditujukan kepada SKPD penyedia layanan. Misalnya adanya Advokasi e-KTP. Hal ini berawal dari adanya pengaduan dari ketua LPM Tamanroya yang bernama Abdul Rasyid. Bukan saja Abdul Rasyid yang mengeluh tapi beberapa fasilitator yang mengurus e-KTP juga menganggap bahwa ada sesuatu yang salah dalam pengurusan KTP. Hal ini disebabkan karena masyarakat yang akan mengurus KTP diharuskan membayar Rp 65.000 dengan adanya peraturan tentang e-KTP. Ternyata


7


Honorer K1 jajaran Pemkab Jeneponto yang tidak lolos verifikasi menjadi CPNS melakukan aksi protes dengan membakar baju dinas di halaman kantor Bupati Jeneponto

yang diperoleh warga bukanlah e-KTP tapi masih KTP biasa sehingga harganya tidak seharusnya sama dengan pengurusan e-KTP. Advokasi ini dilanjutkan dengan mendatangi DPRD untuk mengadukan persoalan tersebut dan menuntut kepala dinas catatan sipil dan kependudukan agar melakukan peninjauan terkait persoalan e-KTP. Menindaklanjuti laporan dari LPM, pihak DPRD pun melakukan pemanggilan kepada pihak SKPD yang bersangkutan. Pasca adanya edvokasi tersebut, biaya pengurusan KTP tersebut menjadi berkurang. (http://www.fajar.co.id/read-20120701182317-kejarimulai-selidiki-pungli-ktp) Hampir bersamaan dengan advokasi e-KTP, proses advokasi juga di lakukan oleh LPM kabupaten. Advokasi ini di mulai karena adanya ketidakpuasan dari pegawai honorer K1 atas pengumuman kelulusan CPNS di lingkup pemda jeneponto. Dari 3.511 tenaga honorer Jeneponto, cuma 280 orang yang lolos verifikasi K1 dari BKN, selebihnya 3.231 dinyatakan tidak lulus. 280 yang lolos ini di anggap sebagai honorer siluman atau atau tidak memenuhi syarat untuk di luluskan. Lalu pada 5 april di lakukan

aksi pembakaran baju dinas oleh ratusan pegawai honorer di depan kantor bupati jeneponto (http://www.fajar.co.id/read20120406002532honorer-k1-bakar-baju-dinas). Aksi ini kemudian di mobilisasi oleh LPM bersama dengan Foum Bersama Tenaga Honorer Jeneponto (FBTHJ) ke DPRD dan BKD hingga di lakukan selama berharihari. Menindaklanjuti berbagai aksi demonstrasi dari masyarakat, 10 anggota komisi I DPRD Jeneponto langsung ke Jakarta pada 5 April 2012. 8 orang perwakilan dari FBTHJ juga berangkat ke Jakarta untuk berkomunikasi dengan BKN. Sampai saat ini keputusan terakhir adalah adanya perintah bupati jeneponto radjamilo untuk meneliti ulang berkas 280 orang yang dinyatakan lulus (http://www.fajar.co.id/read-20120418181600honorer-jeneponto-diverifikasi-ulang). c.

Peluang dan tantangan

Dalam pembentukan lembaga pengaduan masyarakat sebagai bagian dari pengembangan mekanisme komplain ini ada beberapa peluang dan tantangan dalam pelaksanaanya. Berikut peluang dan tantangan serta bagaimana memanfaatkanya :


8


Peluang UU No.25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

Bagaimana Memanfaatkan Peluang dan mengatasi tantangan.

Tantangan Realisasi berupa Pelayanan Publik terbentuk



Komisi belum

Adanya Perda No. 2 Tahun 2007 tentang Pelayanan Publik



Piagam Pelayanan yang disepakati 17 Puskesmas tentang mekanisme pelayanan, hak dan kewajiban penyedia dan penerima layanan serta mekanisme

penyampaian keluhan dan banding yang belum berjalan

Program kesehatan dan pendidikan gratis

Inisiatif dari pemda yang belum maksimal untuk mengaplikasikan hal tersebut

Melakukan kajian mengenai UU dan korelasinya dengan Perda

Melakukan advokasi, lobby dan negosiasi kolaboratif dengan LPM dan pihak lain untuk mendorong implementasi Perda dan Pembentukan KPP



Melakukan sosialisasi kembali pada 18 puskesmas tentang isi Piagam Pelayanan



Melakukan training workshop kepada Puskesmas



Melakukan advokasi, lobby dan negosiasi mendorong peningakatan kualitas pelayanan di puskesmas

dan 18



Melakukan Negosiasi dengan eksekutif dan legislatif untuk menganggarkan anggaran pendidikan dan kesehatan yang lebih banyak



Mendorong pemerintah untuk membuat standar pelayanan pendidikan dan kesehatan gratis

Rendahnya pengetahuan/kapasitas Pengurus LPM untuk memfasilitasi proses pengaduan masyarakat



Melakukan Training keterampilan fasilitasi dan pelatihan tentang mekanisme pengaduan



Melakukan asistensi/pendampingan yang intens bagi pengurus LPM dalam pelaksanaan program dilapangan oleh fasilitator pendamping

Masih rendahnya pemahaman anggota DPRD tentang tanggungjawabnya melakukan pengawasan terhadap layanan publik



Melakukan training dan workshop kepada anggota DPRD terkait tugas dan wewenangnya untuk melakukan


9


pengawasan

Rendahnya tingkat kepercayaan warga terhadap Pengurus LPM Karena adanya aduan yang terselesaikan.



Melakukan advokasi lobby dan negosiasi mendorong terbentuknya Komisi Pelayanan Publik (KPP)



Menjamin terlaksananya Monitoring dan evaluasi (MONEV) yang melibatkan berbagai pihak terhadap setiap tahapan/kegiatan LPM



Melakukan sosialisasi dan publikasi tentang hasilhasil yang telah dicapai,



Memastikan keterlibatan berbagai pihak utamanya kaum perempuan, laki-laki baik miskin maupun kaya dalam setiap kegiatan advokasi, lobby dan negosiasi

beberapa tidak

Sumber : Rencana aksi pattiro jeka (2010)

Untuk mengetahui tingkat pencapaian keberhasilan lembaga pengaduan masyarakat, maka penyusunan rencana monitoring dan evaluasi Monitoring Monitoring dilakukan bersama setiap bulan oleh Fasilitator LPM Pendamping dengan melakukan pertemuan-pertemuan rutin setiap bulan di Sekertariat LPM atau kunjungan ke puskesmas Hasil-hasil monitoring setiap bulan di dokumentasikan oleh manajemen program dan akan menjadi bahan pertemuan evaluasi. Monitoring apabila dilakukan dengan tepat, maka dapat menjaga konsistensi, memperbaiki berbagai strategi yang telah dirumuskan untuk melakukan advokasi peningkatan kualitas pelayanan publik di kabupaten Jeneponto khususnya di Puskesmas. Dalam kerangka monitoring dan evaluasi ini maka di lakukan pula monev dalam bentuk PPR. Menurut Nurfajri, PO Access Jeneponto (2012) PPR ini dilakukan ntuk mengukur dampak yang dirasakan oleh warga terhadap pelaksanaan program yang dilakukan oleh mitra (http://www.pattirojeka.org/ publication)

Evaluasi

Kegiatan evaluasi ini diformat dalam kegiatan lokakarya dengan dengan pihak penyedia layanan, seperti yang terjadi pada 23 februari 2012 ada Lokakarya Pelayanan Publik dengan Tema Peningkatan Pelayanan Publik Melalui Standar Pelayanan dengan menghadirkan PDAM, PLN dan puskesmas serta LPM. Dalam lokakarya ini juga di lakukan evaluasi terhadap piagam warga dan puskesmas dan disharingkan dengan SKPD lain dengan harapan bahwa SKPD yang lain memiliki Standar operasional pelayanan publik (SOP). Dalam lokakarya ini terjadi sharing antara penerima manfaat dan penyedia layanan. Selain itu, pada 2 februari 2012 juga di adakan lokakrya mini lintas sektoral yang di adakan oleh puskesmas. Kegiatan ini di laksanakan karena adanya permintaan dari LPM agar warga turut serta dalam pengembangan di bidang kesehatan (http://www.pattirojeka.org/ publication) IV.

Dampak Substantif

a. Dampak sasaran

langsung

terhadap

kelompok

Sejak kehadiran lembaga pengaduan masyarakat di desa, telah menghasilkan perubahan perilaku pada tingkatan warga desa. Perubahan perilaku yang di maksudkan disini adalah adanya keasadaran dari warga desa dimana LPM berada


10


untuk mendapatkan pelayanan publik yang berkualitas. Seperti masuknya listrik, perubahan kebijakan dalam tataran SKPD seperti dalam kasus e-KTP dan honorer dan sebagainya. Kehadiran LPM di desa ini juga telah berperan dalam mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan pelayanan publik di daerahnya. Seperti perjuangan memperoleh air di Desa Garassikang. Dampak secara kualitatif terhadap kelompok sasaran yakni LPM berhasil melakukan perubahan pola pikir masyarakat terhadap hak-hak mendasar dalam pelayanan publik serta mengajak masyarakat untuk turut serta memperjuangkan palayan public yang berkualitas b.

Dampak bagi kelembagaan/institusi.

penguatan

secara kelembagaan LPM telah berkembang pesat baik secara kuantitas dan kualitas. Berawal dari 5 LPM di 5 desa dampingan, saat ini berkembang menjadi 48 LPM di 48 desa/kelurahan di Kabupaten Jeneponto. Bahkan telah dibentuk forum LPM di level Kabupaten Jeneponto. Terbentuknya LPM juga telah membawa dampak terhadap penguatan kelembagaan oleh pattiro jeka. Dengan adanya lembaga pengaduan masyarakat ini, pattiro jeka lebih di kenal sebagai salah satu LSM yang mapan di jeneponto. Selain itu, adanya partisipasi masyarakat untuk komplain dapat menguatkan institusi SKPD untuk melayani masyarakat c.

Upaya mobilisasi honorer untuk demonstrasi juga menunjukkan peran – peran politik LPM yang cukup signifikan. Peran-peran sosial politik LPM inilah yang menyebabkan Keberadaan LPM mendapatkan posisi yang sangat unik dalam relasinya dengan stakeholder. Pada awal pemerintahan Bupati Dr. H. Radjamilo, LPM mendapatkan tempat “istimewa”, tetapi kemudian terjadi terjadi “keterpisahan politik”. Pada periode pertama menjabat, bupati cukup responsif terhadap lembaga pengaduan masyarakat. Hal ini di buktikan dengan komitmen bupati untuk meningkatkan pelayanan publik dengan adanya perda pelayanan pelayan publik. Akan tetapi, ketika periode kedua menjabat ketika banyaknya advokasi kasus korupsi dan pelayan publik yang di lakukan oleh LPM menyebabkan LPM menjadi sebuah lembaga yang cukup di perhitungkan oleh pemerintah jeneponto. Sehingga pada periode kedua ini, LPM tidak lagi menjalin hubungan yang harmonis dengan bupati. Tetapi hal ini tidak berdampak pada relasinya dengan SKPD/Penyelenggara Layanan di lingkungan Pemerintah Jeneponto. Hal ini terbukti dengan semakin menguatnya engagement antara LPM dan Penyelenggara Layanan seperti implementasi nota kesepahaman antara bidan dan dukun sebagai komitmen puskesmas dalam pelayanan kesehatan, dan implementas piagam pelayanan pada puskesmas.

Dampak terhadap lingkungan sosial politik

Dalam tataran masyarakat, LPM berhasil menerapkan nilai-nilai demokrasi, keberpihakan terhadap kaum marginal dan kesetaraan dalam proses kerjanya di tengah-tengah masyarakat. LPM sejak pembentukannya selalu menerapkan kesetaraan gender dan berpihak kepada kelompok marginal. Terdapat mekanisme keterwakilan perempuan dalam struktur organisasinya. Isu keadilan gender dan pembelaan terhadap kelompok marginal (miskin) menjadi topik-topik yang selalu diperbincangkan dalam pertemuan LPM. Bahkan agenda-agenda tersebut menjadi prioritas dalam kerja advokasi seperti pengawasan penyaluran Jampersal, penyelenggaraan Posyandu, dll. LPM juga terus melakukan kerja-kerja prolitik seperti mendorong pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Hal ini di implementasikan ketika LPM bersama koalisi rakyat anti korupsi di jenponto melakukan advokasi kasus korupsi jembatan parappa dan membawa kasus tersebut ke KPK. Meskipun belum ada hasilnya secara tindakan hukum tetapi upaya tersebut telah mampu memberikan pencerahan kepada warga dan pemerintah tentang kondisi jeneponto saat ini.

V.

INSTITUSIONALISASI TANTANGAN

DAN

Pertama, pengembangan LPM ke beberapa desa dan kelurahan. Berawal dari 5 LPM di 5 desa dampingan, saat ini berkembang menjadi 48 LPM di 48 desa/kelurahan di Kabupaten Jeneponto. Bahkan telah dibentuk forum LPM di level Kabupaten Jeneponto. Semakin banyaknya LPM yang berkembang di desa tidak lepas dari adanya tantangan berupa sumber daya masyarakat desa yang akan bergabung dengan LPM tersebut. Saat ini, LPM di beberapa desa sudah tidak aktif lagi karena pattiro jeka selaku inisiator juga terkendala pada sumber daya fasilitator desa yang minim. Dari 45 LPM hanya di damping oleh 5 orang fasilitator. Sehingga warga terkadang tidak aktif melakukan advokasi jika tidak di dukung oleh keberadaan fasilitator. Selain itu, keaktifan LPM ini sendiri sangat di dukung oleh ketersediaan anggaran yang ada. Tidak bisa di pungkiri bahwa keberadaan LPM ini merupakan dukungan sepenuhnya dari project mekanisme komplain pattiro jeka kerjasama dengan acces, tantangan terbesar adalah ketika waktu project LPM selesai maka pattiro jeka selaku


11


pelaksana program harus berusaha mendorong kemandirian LPM di desa dan tentunya warga yang tegabung di LPM ini juga harus mandiri secara anggaran dan sumber daya untuk terus melakukan peningkatan kapasitas dan advokasi. Kedua, adanya Perda No.2 tahun 2007 tentang Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jeneponto. Kehadiran Perda Pelayanan Publik telah menghadirkan jaminan terhadap pemenuhan pelayanan publik yang baik, berkualitas dan non diskriminatif bagi masyarakat Jeneponto. Salah satu poin penting dalam perda pelayanan publik yakni dibentuknya komisi pelayanan publik (KPP). Komisi ini berfungsi sebagai partner LPM dalam melakukan pengaduan. Ketika ada aduan dari LPM maka komisi pelayan publik yang akan menindaklanjuti persoalan tersebut. Belum terbentuknya komisi ini karena belum adanya inisiatif anggaran dari legislatif dan insiatif untuk pembentukan struktur dari pihak eksekutif sehingga masih butuh perjuangan untuk mewujudkan hal tersebut. Kehadiran LPM tanpa komisi pelayanan publik menyebabkan perda pelayanan publik ini belum dapat di implementasikan secara maksimal. Ketiga adanya pertemuan rutin antara LPM dengan SKPD penyedia layanan untuk membahas masalah pelayan publik. Salah satunya adalaha Pada bulan April 2008, LPM di 13 desa intensif mengadakan pertemuan-pertemuan dengan 17 Puskesmas dan Dinas Kesehatan Jeneponto untuk membahas tentang standar pelayanan prima. Pertemuanpertemuan ini dalam bentuk workshop berseri dengan melibatkan perwakilan LPM, Kepala Puskesmas, Dinas Kesehatan dan jaringan masyarakat sipil yang lain seperti PATTIRO Jeka. Standar pelayanan prima ini disebut dengan piagam pelayanan. Setelah melalui beberapa kali pertemuan akhirnya pada bulan mei 2008, Piagam Pelayanan ditanda tangani oleh Kepala Puskesmas dan Kepala Rumah Sakit Daerah sebagai kesiapan untuk melaksanakan/mengimplementasikan Piagam Pelayanan dalam penyelenggaran pelayanan di Puskesmas dan RSUD. Keberhasilan LPM membuat piagam pelayanan ini pada tahun 2008 sedikit banyak telah mengubah sistem dan perilaku pelayanan di puskesmas. Berdasarkan laporan survey pattiro jeka terhadap pelayanan puskesmas menunjukkan Tingkat kepuasan responden terhadap pelayanan puskesmas mencapai 68,72 persen. Angka itu tergolong tinggi. Sementara yang tidak puas sekitar 31,28 persen. masih adanya Ketidakpuasan yang diterima masyarakat disebabkan karena pola budaya dari penyedia layanan itu sendiri yang belum memiliki kesadaran untuk mewujudkan

pelayan yang berkualitas. Selain itu, aturan piagam pelayanan ini tidak ada ikatan secara yuridisnya sehingga yang perlu dilakukan oleh pemerintah adalah memberikan reward and punishment untuk lebih memaksimalkan implementasi piagam tersebut. Selain adanya piagam pelayan puskesmas, pada awal 2012 ditandatangani pula nota kesepahaman antara bidan desa dan dukun dalam mempermudah proses kelahiran di desa (wawancara dengan firmansyah amal, pada 11 juni 2102). Program ini merupakan program dari kabupaten tetapi baru puskesmas tompobulu yang mengimplementasikanya (wawancara dengan rahmawati fasilitator desa tompobulu, pada 6 september 2012). Implementasi ini merupakan respon puskesmas terhadap pengaduan LPM dan masyarakat.

VI.

LESSON LEARNED CATATAN KRITIS

DAN

a. Pentingnya pendampingan masyarakat. Pada tahap inisisasi, ada poin penting yang dapat diperoleh yakni warga tidak boleh dibiarkan sendiri, mesti ada lembaga yang peduli dan aktif mendampingi dan mengadvokasi mereka agar warga memiliki keyakinan yang kuat untuk tetap semangat memperjuangkan hak-haknya. Oleh karena itu, kehadiran LPM bersama-sama warga melakukan advokasi kebijakan pelayanan publik, akan memberikan sumbangan yang berarti untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat terutama yang miskin dan perempuan. poin penting yang harus di perhatikan dalam inisiasi terbentuknya LPM ini yakni terbentunya bukan hanya di dasari oleh program oriented (berorientasi project). Butuh inisiatif yang kuat jika ada kelompok masyarakat yang akan mengimplementasi terbentuknya lembaga pengaduan masyarakat ini, karena tidak mudah mengubah pola pikir dan membangkitkan nalar kritis warga desa yang terbiasa untuk menerima apa yang ada saja dan mengubah mereka untuk berpikir menerima apa yang harus mereka terima Dalam perkembangan institusi LPM sebagai bagian dari pusat advokasi hak-hak rakyat ternyata menimbulkan sebuah gejala politik dalam internal LPM itu sendiri. Karena memiliki basis di desa, LPM ini kemudian sangat mudah di masuki oleh kepenting-kepentingan politik. Dalam beberapa pelantikan atau kegiatan LPM , kerap di hadiri oleh pejabat yang punya kepentingan untuk menguatkan konstituen. Ini tentu bukanlah sebuah hal yang menggembirakan, mengingat LPM sendiri meruakan


12


lembaga yang selalu kritis terhadap pemerintahan sehingga perlu menjaga independensinya. b. Pentingnya kemitraan Pada tahap implementasi, LPM banyak bermitra dengan pihak penyedia layanan (puskesmas dan SKPD). Pada tingkat mitra di semua level yang terkait juga akan melakukan pembelajaran mengenai pengelolaan pengaduan secara kolaboratif, Demoktaris, transparan dan akuntabel. Pembelajaran terpenting yang akan diperoleh oleh Pemerintah apabila dapat menerapkan prinsipprinsip Tata Kelola Kepemerintahan Lokal Yang Demokratis (Good Governance) adalah meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan dan tentunya juga akan meningkatkan partisipasi warga terhadap pembangunan, sehingga akan lahirlah pemerintahan yang kuat. Yang terkadang menjadi kendala adalah meskipun sudah ada inisiatif untuk memberikan layanan prima kepada masyarakat, tetapi pihak pemerintah terkadang tidak memiliki standar pelayanan tersendiri sehingga mereka tidak mengetahui bahwa sampai dimana batas-batas standar pelayanan itu sendiri, yang ada hanyalah interpretasi dari penyedia layanan itu sendiri sehingga terkadang mereka mengatakan bahwa mereka sudah memberikan pelayanan prima tetapi pihak warga merasa belum mendapatkan pelayanan prima sehingga terjadi benturan pemahaman. Oleh karena itu, pihak LPM mesti terus berupaya untuk mendorong tersedanya SOP pelayan di tingkatan SKPD lain selain puskesmas. c.

dalam mengadukan persoalan pelayan publik. Ketika ada aduan yang masuk ke LPM maka LPM akan meneruskan ke KPP. KPP yang akan menindaklanjuti kasus tersebut apakah akan diteruskan ke ranah hukum atau memberikan sanksi secara administratif bagi penyedia layanan. Karena bagaimanapun, LPM hanyalaha koalisi warga dan kapasitasnya untuk menyelesaikan berbagai persoalan juga terbatas. I.

Keberadaan mekanisme komplain atau lembaga pengaduan masyarakat ini dapat di replikasi oleh daerah lain dengan beberapa persyaratan : a.

Adanya payung hukum berupa perda. Ketersediaan perda ini dapat menjadi payung hukum bagi adanya mekanisme komplain. Perda ini dapat menjamin adanya partisipasi masyarakat dalam proses kebijkan publik di daerahnya meskipun bentuknya bukan hanya dalam bentuk lembaga pengaduan masyarakat

b.

Adanya komunitas yang memiliki kesadaran akan pentingnya palayan publik sebagai insiator awal. Inisiator ini dapat di lakukan oleh para pegiat lembaga swadaya masyarakat, tokoh desa, tokoh pemuda, tokoh adat atau agama atapun orang – orang yang memiliki kepedulian terhadap peningkatan pelayanan public

c.

Adanya fasilitator lapangan yang selalu mendampingi warga desa. LPM ini tidak dapat berjalan tanpa adanya dukungan fasilitator yang selalu mendampingi warga untuk melakukan pengaduan disamping itu, fasilitator selalu bertindak sebagai orang yang membantu warga untuk meningkatkan kapasitas dan membangkitkan nalar kritis warga. Fasilitator yang di tugaskan untuk mendampingi warga adalah mereka yang telah terlatih dan dikembangkan kemampuan memfasilitasinya

d.

Adanya modul training warga dan fasilitator. Telah di sampaikan sebelumnya bahwa untuk meningkatkan kapasitas warga maka selalu di adakan training peningkatan kapasitas, sehingga di butuhkan modul traning advokasi, modul training pengelolaan administrasi dan pengaduan dan lain-lain.

e.

Syarat anggaran, keberadaan mekanisme komplain ini otomatis membutuhkan support anggaran dalam pelaksanaanya untuk membiayai berbagai operasional program. Hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan kapasitas bagi pengurus LPM dan biaya operasional fasilitator yang mendampingi

pentingnya rule game yg mengatur dan menjamin sustainabilitas

Pembelajaran penting dari tahap ini adalah adanya beberapa produk hukum berupa perda pelayanan publik, dan piagam pelayanan. Yang belum terimpelmentasi yakni adanya komisi pelayan publik. Adanya produk hukum ini dianggap dapat menjadi payung hukum bagi pelaksanaan pelayanan publik di kabupaten jeneponto tetapi kendala terbesar adalah implementasi dari produk tersebut sehingga yang terjadi adalah produk hukum tersebut berhenti di atas kertas saja. Inisiatif dari pemerintah dan buruknya penyedia layanan terkadang memberikan rasa pesimisme pada tingkatan warga sendiri karena dari sekian banyak masalah yang mereka adukan hanya ada beberapa masalah saja yang mampu terselesaikan. Hal ini pun terkadang membuat turunya kepercayaan warga terhadap kehadiran LPM karena ternyata LPM tidak mampu menyelesaikan semua persoalan warga terkait dengan pelayanan publik. Sehingga yang mendesak untuk segera di bentuk adalah komisi pelayanan publik (KPP) sebagai mitra LPM

PELUANG REPLIKASI


13


pengurus LPM. Meskipun membutuhkan support anggaran yang besar, sebisa mungkin menghindari pendanaan dari pemerintah setempat untuk menjaga netralitas dan kemandirian LPM sebagai bagian dari mekanisme komplain. f.

g.

h.

i.

Keberadaan komisi pelayanan publik dan komisi informasi . kedua komisi ini akan sangat membantu LPM atau mennjadi mitra strategis LPM dalam proses penanganan pengaduan Adanya SOP pelayanan bagi SKPD dan piagam warga dan puskesmas atau mekanisme sosial . adanya SOP dan sebagainya dapat memudahkan SKPD sebagai mitra LPM untuk mengakses pelayanan publik yang lebih baik

http://www.fajar.co.id/read-20120418181600honorer-jeneponto-diverifikasi-ulang diakses tanggal 12 juni 2012 Harian ujung pandang ekspres edisi sabtu 12 Februari 2011 Harian Fajar edisi Maret 2012 Pattiro jeka. Laporan hasil penilaian warga terhadap pelayanan puskesmas tahun 2012 Pattiro Jeka . 2011. Policy breaf tentang APBD kabupaten jeneponto Perda nomor 2 tahun 2007 tentang pelayan publik Piagam Pelayanan Puskesmas tahun 2008 Peraturan Bupati No 8 Tahun 2008

Mencari champion-champion di desa sebagai kader LPM yang berasal dari beberapa komunitas masyarakat yang memang telah memiliki nalar kritis

NARASUMBER

Memiliki champion di eksekutif dan legislatef yang mendukung keberadaan lembaga pengaduan masyarakat.

Wawancara dengan Firmansyah Amal , koordinator program acces pada 11 juni 2012

REFERENSI Badan Pusat Statistik. angka.

2011. jeneponto dalam

Badan Pusat Statistik. 2009. Jeneponto dalam angka

Wawancara dengan Rahmawati, fasilitator Desa Bonto Ujung pada tahun 2012

Wawancara dengan Suryani Hajar, pegiat pattiro jeka pada juni 2012 Wawancara dengan adwin suttee, mantan direktur pattiro jeka pada 2012 Wawancara dengan verawati safitry, fasilitator desa tamanroya pada 2012

Rosdinar, H, dkk. 2012. Lembaga pengaduan masyarakat, Studi tentang Praktek Baik Partisipasi Warga dalam Perbaikan Pelayanan Publik di Kabupaten Jeneponto. Naskah dalam proses penerbitan Hajar, S, dkk. 2010. Rencana aksi Program Peningkatan Pelayanan Publik Berkualitas yang Berpihak pada Masyarakat Miskin dan Perempuan Serta Kelompok Marginal Lainnya. Draft proposal pattiro jeka kerjasama Access II http://www.fajar.co.id/read-20120521190814puskesmas-jemput-pasien-kurang-mampu#. diakses tanggal 12 juni 2012 http://www.pattirojeka.org/publication/berita/item/302 -pattiro-jeka-melaksanakan-ppr.html diakses tanggal 12 juni 2012 (http://www.fajar.co.id/read-20120701182317-kejarimulai-selidiki-pungli-ktp) diakses tanggal 12 juni 2012 Program Mekanisme Komplain Lembaga Pengaduan Masyarakat Kabupaten Jeneponto

14


igi.fisipol.ugm.ac.id

Recommend Documents