igi.fisipol.ugm.ac.id

DATABASE GOOD PRACTICE Initiatives for Governance Innovation merupakan wujud kepedulian civitas akademika terhadap upaya mewujudkan tata pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Saat ini terdapat lima institusi yang tergabung yakni FISIPOL UGM, FISIP UNSYIAH, FISIP UNTAN, FISIP UNAIR, DAN FISIP UNHAS. Sekretriat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio-Justisia Bulaksumur Yogyakarta 55281 email: [email protected]

Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Sektor Sub-sektor Provinsi Kota/Kabupaten Institusi Pelaksana Kategori Institusi Penghargaan Kontak

igi.fisipol.ugm.ac.id Mitra

Peneliti

Ekonomi Penyederhanaan Perizinan Jawa Tengah Purbalingga Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Pemerintah Kabupaten Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Jalan Mayjend Sungkono KM 2 Purbalingga Telepon: (0281) 891235 Badan Penanaman Modal Jawa Tengah dan Central for Micro and Small Scale Enterprise Dynamic (CEMSED) Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga Yoga Putra Prameswari ([email protected])

Mengapa program/kebijakan tersebut muncul? Kebijakan OSS ini muncul dikarenakan adanya birokrasi yang cenderung berbelit-belit di dalam pelayanan pengurusan dokumen perijinan. Selain itu waktu yang diperlukan untuk memproses dokumen, sangat lama. Pun jumlah biaya yang harus dikeluarkan untuk mengurus dokumen tersebut, tidak ada tranparansinya. Apa tujuan program/kebijakan tersebut? Keberadaan OSS di Purbalingga, mempunyai beberapa tujuan, yakni meningkatkan jumlah dan nilai investasi di Purbalingga, serta menciptakan iklim investasi yang kondusif. Bagaimana gagasan tersebut bekerja? Adanya regulasi dan kemudian diformulasikan ke dalam konsep Pelayanan Terpadu Satu Pintu/One Stop Service (OSS). Dengan adanya OSS, diharapkan dapat memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat, khususnya di bidang perijinan.

Siapa inisiatornya? Siapa saja pihak-pihak utama yang terlibat? Di dalam inisiasi awal, Triyono BS mengikutsertakan beberapa pihak untuk mengkonsepkan kebijakan OSS. Pihak-pihak yang terlibat dalam proses tersebut, antara lain : Dr. Dahyar, Dr Kharisun, Dr Margi Raharjo, Bambang DS, Ir Purnawan Setiadi, dan Prof. Hendrawan Supratikno, Ph. D. Apa perubahan utama yang dihasilkan? Untuk mengurus dokumen perijinan di Purbalingga menjadi lebih mudah, dibandingkan sebelum adanya OSS. Selain itu, dalam mengurus dokumen perijinan tidak lagi membutuhkan waktu yang relatif lama, pun biaya pengurusannya sangat transparan dan dapat diestimasi. Siapa yang paling memperoleh manfaat? Masyarakat dan Para Pelaku Usaha, baik dari dalam maupun luar Purbalingga.

Deskripsi Ringkas Sebelum adanya kebijakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, pelayanan perijinan di Purbalingga sangat lama. Selain waktu yang lama, jumlah biaya dan lamanya waktu tidak dapat diestimasi secara tepat. Tentu hal ini berimplikasi pada keengganan investor untuk berinvestasi di Purbalingga. Guna menumbuhkan minat investor untuk berinvestasi, Pemkab Purbalingga mengeluarkan kebijakan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu, atau yang lebih dikenal dengan One Stop Service (OSS). Kebijakan OSS di Purbalingga mempunyai beberapa tujuan. Pertama, keberadaan OSS diharapkan mampu meningkatkan jumlah dan nilai investasi di Purbalingga. Meskipun Purbalingga tidak mempunyai infrastruktur yang menunjang kegiatan investasi, seperti; pelabuhan ataupun bandara, namun daerah ini mempunyai pelbagai potensi yang menunjang kegiatan investasi, seperti; potensi tenaga kerja. Kedua, keberadaan OSS diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang kondusif. Ini berarti Purbalingga menjadi daerah tujuan investasi. Maka untuk merealisasikannya, perlu dibarengi dengan pelayanan prima di bidang perijinan. Dengan adanya pelayanan prima tersebut, harapannya para investor semakin bersemangat untuk berinvestasi di Purbalingga. Keberadaan OSS di Purbalingga merupakan andil dari sosok Bupati Purbalingga saat itu, yakni Triyono Budi Sasongko. Berbagai inisiasi pun dilakukan oleh Triyono BS guna mewujudkan “Purbalingga Pro

Investasi” dengan kebijakan OSS-nya. Langkahlangkah yang dilakukan, yakni Triyono BS beserta aparaturnya melakukan identifikasi potensi daerah yang mendukung kegiatan investasi di Purbalingga. Hasil dari identifikasi kemudian dituangkan ke dalam peta investasi dan profil proyeksi investasi daerah. Identifikasi merupakan tahap yang cukup penting karena setidaknya mampu menggambarkan kondisi di lapangan, apakah daerah mempunyai potensi yang dapat menarik investor atau tidak. Jikalau mempunyai potensi, apakah yang dapat dikembangkan, dan bagaimana proyeksi investasinya. Langkah kedua, menyediakan sarana dan prasarana penunjang kegiatan investasi. Selain itu, SDM di daerah perlu dikembangkan guna menunjang kegiatan investasi, seperti aparatur pemerintah maupun tenaga kerja. Tanpa adanya kesiapan infrastruktur dan SDM yang memadai, sebesar apapun potensi yang bisa dikembangkan untuk kegiatan investasi akan cenderung sia-sia. Ketiga, memberikan kemudahan di bidang perijinan usaha melalui pelayanan terpadu satu pintu, seperti konsep dan institusionalisasi OSS. Konsep dan institusionalisasi OSS harus diperkuat dengan regulasi yang jelas. Selain itu, Pemkab Purbalingga menghapus adanya pungutan liar (pungli) dan memberikan insentif bagi para investor. Bukan rahasia lagi, kalau pungli menjadi salah satu faktor yang menyebabkan keengganan para investor untuk berinvestasi di daerah. Dengan adanya berbagai kemudahan ini, diharapkan para investor bersedia berinvestasi di Purbalingga.

Pelayanan Perijinan Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

2

http://igi.fisipol.ugm.ac.id

Terakhir, melaksanakan promosi investasi melalui keanekaragaman jenis, mutu layanan informasi, dan kerjasama promosi. Misalnya; melakukan jejaring di bidang promosi investasi dengan meluncurkan Barlingmascakep (Banjarnegara-PurbalinggaBanyumas-Cilacap-Kebumen). Sampai saat ini, keberadaan OSS di Purbalingga telah memberikan perubahan dan dampak positif,

khususnya di bidang perijinan. Pasca OSS diimplementasikan, pengurusan dokumen perijinan menjadi mudah, tidak lagi membutuhkan waktu yang lama, dan biayanya sangat transparan. Dengan adanya praktik baik ini, masyarakat dan para pelaku bisnis mendapatkan manfaat yang cukup besar, yakni pengurusan perijinan menjadi sangat mudah.

Rincian Inovasi I.

melakukan percepatan pembangunan di daerah

LATAR BELAKANG Pasca 1998, pola relasi hubungan

pusat dan daerah mengalami perubahan cukup signifikan. Pola relasinya tak lagi sentralistik, tetapi desentralistik dengan otonomi daerah sebagai salah satu instrumennya. Implikasinya beberapa kewenangan pusat didelegasikan ke

serta menjadi aktor di tingkat lokal yang mampu menciptakan sistem perijinan yang mendukung aktifitas

Dengan adanya pendelegasian kewenangan dari pusat, pemerintah daerah dituntut untuk mampu

mengelola

pelbagai

sumber

daya

daerah secara maksimal demi kepentingan masyarakat. Tentu bukan hal yang mudah mengelola

potensi

terobosan

dan

pemerintah

daerah.

kerja

daerah

keras untuk

Perlu

sebuah

dari

aparatur

memaksimalkan

semua potensi yang dimiliki oleh Purbalingga. Perijinan komponen

merupakan

terpenting

di

salah

dalam

satu

pelayanan

publik.i Pun demikian halnya dengan perijinan di bidang usaha. Beberapa daerah di Indonesia mengimplementasikan

inovasi

di

bidang

perijinan untuk menarik investor, baik investasi dari dalam maupun luar negeri, sekaligus pemaksimalan

potensi

retribusi

untuk

menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD). Faktanya, beberapa pemerintah daerah berhasil

dimulai

dengan

pelayanan perijinan pro investasi yang mudah dan murah. Namun tak sedikit pula pemerintah daerah yang mengalami kegagalan. Secara

daerah, dan daerah secara otonom berhak mengelola sumberdaya lokal yang dimiliki.

bisnis/usaha,

administratif,

Kabupaten

Purbalingga merupakan wilayah Propinsi Jawa Tengah,

tepatnya

di

bagian

barat

daya.

Sebelum tahun 2000, Kabupaten Purbalingga seringkali disebut daerah pinggiran. Jangankan dibandingkan dengan kabupaten lain yang ada di sekitar ibukota propinsi, dibandingkan dengan beberapa kabupaten di sekitar Eks Karesidenan Banyumas saja, Purbalingga masih tampak kecil. Maka tak heran bila masyarakat di Eks Karesidenan Banyumas menyebut Purbalingga sebagai daerah hinterland-nya Purwokerto.ii Sebagai daerah pinggiran, Purbalingga tidak menjadi prioritas utama para investor. Ini dikarenakan persoalan klise dalam sistem birokrasi,

khususnya

perijinan.

Proses

di

bidang

pelayanan

pengurusan

dokumen

perijinan di Purbalingga saat itu, cenderung berbelit-beli danketidaan transparansi waktu serta biaya (lihat Tabel 1). Bahkan, pengurusan satu perijinan saja bisa memakan waktu ber


3


bulan-bulan.iii Hal tersebut dapat kita temukan di

adanya pungli dari oknum birokrat. Jika ditinjau

hampir semua pemerintah daerah saat itu, tak

dari infrastruktur kota, Purbalingga tidaklah

terkecuali Purbalingga. Apalagi pengurusan

mempunyai

dokumen yang melibatkan lebih dari satu

pendorong terjadinya investasi, seperti stasiun

instansi, prosesnya jauh lebih lama dan disertai

kereta, bandara, maupun pelabuhan laut.

beberapa

infrastruktur

vital

TABEL 1 JENIS PERIJINAN DAN WAKTU PENGURUSAN DOKUMEN PERIJINAN SEBELUM OSS No.

Jenis Ijin

Waktu Proses

1.

Ijin Lokasi

30

2.

Ijin Pengeringan

30

3.

Ijin Gangguan

32

4.

Ijin Mendirikan Bangunan/IMB

7

5.

Ijin Usaha Perdagangan

4

6.

Ijin Usaha Industri/IUI

4

7.

Tanda Daftar Perusahaan

15

8.

Ijin Reklame

2

9.

Ijin Pertambangan Daerah

15

10

Ijin Usaha Jasa Konstruksi

30

11.

Ijin Usaha Angkutan

5

Sumber : KPPI Kabupaten Purbalingga

Meskipun prioritas

investasi,

tidak

menjadi

Purbalingga

daerah

mempunyai

akan

segera

diimplementasikan

yang

berimplikasi pada “keharusan” daerah untuk

beberapa potensi daerah yang cukup menarik,

mengelola

diantaranya: pertanian, industri kerajinan dan

pertumbuhan

manufaktur (knalpot), pariwisata (wisata alam),

daerah secara mandiri.Pemerintah daerah perlu

dan ketersediaan tenaga kerja. Namun pelbagai

menggali dan mengembangkan secara optimal

potensi

dengan

potensi ekonomi yang dimiliki (act locally and

pelaku

think globally).iv Salah satu caranya dengan

maksimal

tersebut oleh

belum

pemerintah

dikelola maupun

bisnis. Apalagi konsep otonomi daerah saat itu

menciptakan


potensi

daerah,

ekonomi,

iklim

4

dan

investasi

meningkatkan pembangunan

yang

kondusif


melalui

kebijakan

pro

investasi,

sekaligus

kembali

di

periode

berikutnya.

mengembangkan dunia bisnis di daerah.Untuk

kepemimpinan,

mewujudkan Purbalingga yang ramah investasi,

Pengalaman menjabat pelbagai jabatan di

beberapa kendala teknis seringkali menghadang,

lingkup

antara

lain

infrastruktur

dan

perijinan.

v

beliau

Secara

Depdagri

cukup

menjadi

mapan.

bukti

sahih

kepemimpinan beliau sangat bisa diandalkan.

Diperlukan revitalisasi proses perijinan di daerah

Dari perspektif aparatur pemerintah

yang mendukung adanya iklim investasi yang

saat itu, inisiasi dan pembentukan pelayanan

kondusif.

perijinan terpadu satu pintu menimbulkan sedikit

II.

kegelisahan

di

kalangan

birokrat,

meskipun tidak terjadi secara frontal. Ini

INISIASI Seperti yang telah dipaparkan diatas,

kebijakan Purbalingga Pro Investasidengan

berhubungan dengan akan hilangnya “lahan basah”

beberapa

instansi

yang

dulunya

program pelayanan terpadu satu pintu/”one

diberikan kewenangan mengurus perijinan.

stop service”(OSS), merupakan inisiatif dari

Perlu diketahui, pengurusan perijinan sebelum

Triyono Budi Sasongko. Beliau merupakan bupati Purbalingga periode 2000 – 2005 dan 2005

–

2010.

Sebelum

menjadi

bupati

Purbalingga, Triyono pernah menjabat sebagai Kepala Sub Direktorat Bina Pengendalian Dampak Lingkungan di Departemen Dalam Negeri (Depdagri). Jejaring beliau dengan pemerintah

pusat

sangat

kuat.

Mengurus

birokrasi bukan hal yang baru bagi beliau. Pengalaman beliau sebagai pegawai negeri sipil di lingkup Depdagri selama bertahuntahun, telah memberikan kecakapan dalam mengurus

birokrasi

serta

berkomunikasi

dengan masyarakat. Apalagi semenjak kuliah, disiplin

ilmu

yang

beliau

pelajari

adalah

administrasi negara. Disiplin ilmu tersebut tentu mengasah

kecakapan

beliau

di

bidang

Ditinjau dari legitimasi politik, posisi sangatlah

kuat.Buktinya,

Bambang DS, munculnya OSS sedikit banyak memberikan “tekanan psikologis” bagi para kepala

dinas vi

Purbalingga.

di

lingkungan

Adanya

KPPI

Pemkab seolah

mengeringkan “lahan basah” para oknum birokrat. Inisiatif OSS ini muncul sekitar tahun 2001. Proses awal mobilisasi gagasan tentang OSS ini dilakukan secara informal.vii Sebagai pejabat bupati yang baru dan orang baru di lingkup Pemkab Purbalingga, tentu sangat lumrah jika Triyono BS ingin mengetahui pelbagai potensi ekonomi Purbalingga yang potensial Triyono

untuk BS

dikembangkan.

mengajak

asisten

Seringkali dan

staf

perekonomiannya untuk bersafari ke berbagai daerah di Purbalingga secara spontan. Hal ini

pelayanan publik dan birokrasi.

beliau

ada OSS, langsung ke instansi terkait. Menurut

di

dalam

pemilihan bupati dan wakil bupati beliau terpilih sebagai bupati dengan mendapatkan suara lebih dari 50% (24 dari 45 suara) dari seluruh anggota DPRD Purbalingga dan menjadi bupati

dilakukan dalam rangka menggali informasi tentang potensi-potensi masing-masing daerah tersebut, semisal mengunjungi sentra usaha knalpot dan beberapa industri lainnya. Beliau berdialog secara langsung dengan warga dan pelaku bisnis di Purbalingga. Tujuannya agar


5


beliau

mendapatkan

lapangan,

terkait

gambaran potensi

faktual

daerah

di dan

pelayanan publik pemerintah. Umumnya, para



Sumber daya manusia di Purbalingga rata-rata hanya lulusan setingkat SMP dan SMA.

pelaku bisnis di Purbalingga mengeluhkan

Menindaklanjuti hasil diskusi tersebut,

kesulitan dalam hal perijinan usaha. Safari

Pemkab

kerja yang dibarengi dengan dialog interaktif ini

proyek daerah yang bernama PIKB (Pusat

dilakukan Triyono BS selama kurang lebih

Informasi dan Konsultasi Bisnis). Proyek PIKB

enam bulan.

ini diketuai oleh Ir. Purnawan Setiadi. Tujuan

Masih Purbalingga pelbagai

di

pun

tahun

2001,

dan

membentuk

dibentuknya PIKB ini, yakni memberikan input

survei

terkait

bagi proses revitalisasi perijinan dan pelayanan

kendala

yang

investasi. Beberapa pihak yang diikutsertakan

dihadapi oleh calon investor/investor. Dari survey

dalam PIKB ini, antara lain :

tersebut diketahui bahwa yang menjadi kendala

1. Bambang

investor selama ini adalah masalah infrastruktur, permodalan,

pemasaran

dan

pengurusan

perijinan. Setelah memperoleh informasi di lapangan hasil dialog, survei, dan safari kerja; langkah Pemkab

selanjutnya

yang

Purbalingga

dilakukan

adalah

sebuah

Pemkab

melakukan

permasalahan

Purbalingga

oleh

menentukan

desain/model perekonomian mana yang tepat

DS

(Kabag

Perekonomian

Purbalingga 2000-2005) 2. DR.

Dahyar

(Utusan

Kementrian

Perindustrian Pusat) 3. DR. Kharisun (Dosen Universitas Jendral Soedirman) 4. DR. Margi Raharjo(Alumni ITB) 5. Staf Perekonomian Pemkab Purbalingga.

untuk Purbalingga. Lalu Triyono BS mengadakan diskusi informal yang melibatkan beberapa pakar

Posisi PIKB disini bukanlah sebagai cikal bakal

di bidangnya, antara lain : Dr Kharisun, Dr

Kantor Pelayanan Perijinan dan Investasi

Dahyar,

dan

(KPPI), namun sekedar think-thank atau wadah

tersebut

secara

Ir

Purnawan garis

Setiadi. Diskusi

besar

menyimpulkan

pemikiran

awal

guna

menggali ix

informasi

bahwa Purbalingga membutuhkan inovasi di

potensi di Purbalingga.

bidang

dilakukan PIKB saat itu, meliputi: penggalian

perekonomian

untuk

menumbuhkan

perekonomian masyarakatnya. Adapun poin-poin

informasi

lain yang dihasilkan dari diskusi tersebut, antara

sinergi/jejaring

viii

lain





:

Aktifitas PIKB yang

potensi

membuat

daerah,

dengan

konsep

peluang

instansi

OSS.

lain,

Konsep

dan

OSS

di

Wilayah Purbalingga kurang strategis

Purbalingga mengacu pada Keputusan Menteri

sebagai

Pendayagunaan Aparatur Negara/Kepmenpan

daerah

perdagangan.

Ini

dikarenakan wilayahnya tidak dilewati

Nomor

81

Tahun

jalur perdagangan Pantura maupun jalur

Kepmenpan

Nomor

81

kereta api.

menggariskan

pola

pelayanan

Sumber daya alam Purbalingga tidaklah

adalah

menonjol.

pelayanan umum diselenggarakan oleh sebuah

satu pintu,

instansi


secara

6

1993.

Secara Tahun

dimana

tunggal

implisit, 1993

yang

ideal

perijinan

dengan

dan

prinsip


sederhana, jelas, aman, transparan, efisien, x

ekonomis, adil, dan

tepat waktu.

memangku kepentingan penanaman modal

Untuk

disebut dengan Kantor Penanaman Modal

memperkuat konsep OSS di level praksis dan

(KPM). Di tahun 2010, kedua instansi ini

kelembagaan, Ir Purnawan Setiadi bersama

disatukan

ditugaskan untuk study banding ke Pemkab

Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu

Gianyar Bali tepatnya Kantor Perijinan OSS.

xi

dengan

nama

Kantor

Pembentukan

dan

pengelolaan

Penanaman

perijinan terpadu bukanlah hal yang mudah

Modal (BPM) Jawa Tengah merencanakan

untuk diimplementasikan dikarenakan belum

konsep KPPI. Dalam hal ini BPM Jateng

adanya acuan kepastian hukum (perundangan-

memberikan

dan

undangan) di tingkat pusat terutama soal

pendampingan kepada Pemkab Purbalingga

kelembagaan, seperti adanya undang-undang

dengan mengutus tim CEMSED (Central for

maupun peraturan pemerintah yang mengatur

Micro and Small Scale Enterprise Dynamic)

pembentukan instansi tersebut. Belum adanya

Universitas Kristen Satya Wacana Salatiga

Standar Operasional Prosedur (SOP) serta

yang diwakili oleh Prof Hendrawan Supratikno,

minimnya SDM di lingkup pemerintah, juga

Ph.D.

menjadi kendala tersendiri.

Segala

Badan

dengan

(KPMPT)

Pada tahun 2002,Pemkab Purbalingga bekerjasama

kembali

pelayanan

fasilitasi

konsultasi

konsultasi

dan

pendampingan tersebut dibiayai oleh BPM III.

Jateng. Beberapa kegiatan bersama dengan

IMPLEMENTASI Pada

pertengahan

tahun

2003,

pihak CEMSED antara lain; dialog interaktif

pengelolaan perijinan dan investasi secara

antara bupati dengan berbagai pihak terkait

resmi

dan pendampingan terkait dengan strategi

Pelayanan Perijinan dan Investasi (KPPI).

pengembangan

Purbalingga.

Penyatuan institusi pengelolaan perijinan dan

Setelah semua rancangan konsep sudah final,

investasi didasarkan pada Peraturan Daerah

maka dibentuklah Kantor Pelayanan Perizinan

(Perda) Kabupaten Purbalingga Nomor 21

dan Investasi (KPPI) di tahun 2003.Hal ini

Tahun 2003 Tentang Pembentukan Organisasi

sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda)

dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan dan

Nomor 21 Tahun 2003. Pasca munculnya

Investasi, diperkuat dengan Surat Keputusan

perda ini persiapan dan penataan kantor

(SK) Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2003

sesegera

Tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan

investasi

mungkin

di

dilaksanakan

sehingga

pada tahun 2004 sudah bisa difungsikan.

xii

Di

disatukan

dengan

nama

Kantor

Perijinan dan Investasi Kepada KPPI Kab.

tahun 2008, Pemkab Purbalingga menerapkan

Purbalingga,

perubahan SOT yang memisahkan bidang

Perda Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Susunan

perijinan dengan bidang penanaman modal.

Organisasi dan Tata Kerja KPPI.

Institusi yang memiliki kewenangan mengelola

dan

Tidaklah

disempurnakan

berlebihan

jika

dengan

banyak

perijinan, yakni Kantor Pelayanan Perijinan

kalangan

Terpadu (KPPT), sedangkan institusi yang

sebagai pelopor lahirnya perijinan terpadu satu


menganggap

7

Kab.

Purbalingga


pintu (one stop service). Ini bisa dibuktikan

6. Melaksanakan

dengan lahirnya Peraturan Menteri Dalam

pengembangan

pola

kemitraan dalam dunia usaha di daerah

Negeri (Permendagri) Nomor 24 Tahun 2006

7. Memfasilitasi

pembinaan

Tentang Pedoman Penyelenggaraan Terpadu

pengembangan

Satu Pintu yang baru dikeluarkan pada tahun

rangka

2006. Melalui peraturan tersebut, Mendagri

pengembangan

menginstruksikan

pengembangan lembaga keuangan non

kepada

Kabupaten/Kota

di

seluruh

Indonesia

untuk

perkreditan

penanaman dunia

dalam modal,

usaha,

serta

bank.

menyelenggarakan pelayanan satu pintu di

8. Melaksanakan administrasi dan tata

bidang perijinan.

usaha kantor.

Adapun

KPPI

9. Melaksanaan tugas lain yang diberikan

sebagaimana tertuang dalam Perda Nomor 21

oleh bupati sesuai dengan bidang

Tahun 2003, yakni membantu bupati di dalam

tugasnya.

penyelenggaraan

tugas

pokok

pemerintahan

daerah

di

bidang pelayanan perijinan dan investasi. Adapun fungsi dari KPPI sendiri yaitu :

Merujuk pada Kepmenpan Nomor 81 Tahun 1993, sistem pelayanan yang dibuat

1. Merumuskan kebijakan teknis di bidang perijinan dan investasi.

berbasiskan komputer (Computer Base Service System) dengan tujuan : (1) Mempercepat

2. Melaksanaan pelayanan perijinan dan

proses layanan (2) Mengintegrasikan input dan

investasi sesuai dengan kewenangan

output layanan yang saling terkait secara

yang dimiliki.

otomatis (3) Membangun database yang akurat

3. Mengelola informasi dan data di bidang perijinan peluang usaha dan investasi. 4. Memfasilitasi

pengembangan

(4) Menyediakan bahan analisis data untuk menyajikan informasi publik maupun informasi pendukung keputusan pada instansi terkait,

kerjasama dengan pihak perbankan

dan

dan perusahaan daerah dalam rangka

diselenggarakan pelayanan elektronis

peningkatan penanaman modal.

pemerintah.xiii Dalam pelayanan OSS, ada 13

5. Memfasilitasi

pembinaan

pengembangan dunia usaha.

dan

ijin

(5)

yang

meletakkan

dikelola

KPPI

pondasi

dengan

bagi oleh

waktu

pengurusan dokumen yang lebih singkat (lihat Tabel


2).

8


TABEL 2 JENIS PERIJINAN DAN WAKTU PENGURUSAN DOKUMEN PERIJINAN DALAM KPPI/KPPT/KPMPT No.

Jenis Ijin

Waktu Proses*

1.

Ijin Lokasi

12

2.

Ijin Pengeringan

12

3.

Ijin Gangguan

10

4.


5

5.


3

6.


3

7.


7

8.

Ijin Reklame

2

9.


7

10


5

11.

Ijin Usaha Angkutan

5

Sumber : KPPI Kabupaten Purbalingga * Jangka waktu penyelesaian semenjak dokumen dinyatakan lengkap dan benar.

Meskipun jumlah perijinan yang dikelola oleh

dibandingkan pengurusan dokumen perijinan

KPPI semakin banyak, namun jumlah tenaga

sebelum implementasi OSS (lihat Tabel 3).

kerja

yang

dibutuhkan

relatif

sedikit

TABEL 3 JUMLAH PEGAWAI YANG MELAYANI PENGURUSAN DOKUMEN PERIJINAN DALAM KPPI/KPPT/KPMPT No.

Jenis Ijin

Jumlah Pegawai Lama

KPPT

1.

Ijin Lokasi

3

1

2.

Ijin Pengeringan

3

1

3.

Ijin Gangguan

2

1

4.


5

1


9


5.


3

1

6.


3

1

7.


2

1

8.

Ijin Reklame

6

2

9.


4

1

10


2

1

11.

Ijin Usaha Angkutan

2

1


Dalam implementasi program OSS,

yang harus dilalui berkas perijinan sebelum

pelayanan perijinan dimulai dari penerimaan

disahkan

berkas permohonan, berkas diproses, berkas

prosedur perijinan yang sederhana diharapkan

ditolak/disetujui,

masyarakat

dan

dilanjutkan

dengan

oleh

KPPI.

maupun

Selain

investor

itu,

dengan

memperoleh

penandatanganan dokumen ijin oleh KPPI

pelayanan yang prima di bidang perijinan

(sekarang

usaha.Adapun alur proses dokumen perijinan

perijinan

KPMPT). dibuat

Prosedur

sangat

pelayanan

sederhana

agar

di KPPI seperti berikut ini (lihat di Bagan 2).

masyarakat/investor mudah memahami alur


10


BAGAN 2 PROSEDUR PENGURUSAN PERIJINAN TERSTRUKTUR DI KPPI

INFORMASI LOKET

PEMOHON

FRONT OFFICE

ADMINITRASI

Tim Teknis : Perimbangan,

1. Syarat Adm

Profesional&Hasil,

2. Database

Pemeriksaan Lapangan

Forum Rapat, meliputi

Ka Kantor

Ka. Kantor, Ketua Tim

Pengesahan/Penolakan

Ahli, Pimpinan Instansi

(Tanda Tangan)

Terkait, dan Staf


Untuk mengoptimalkan tugas pokok

diantaranya

gedung/kantor

dan

5

buah

dan fungsi dari KPPI, Pemkab Purbalingga

komputer yang mendukung penerapan sistem

memberikan

yang

SPIPISE.

diambilkan dari APBD Kab. Purbalingga. Selain

diberikan

oleh

anggaran untuk operasionalisasi pelayanan

menjadikan

kinerja

perijinan dan investasi, KPPI diberikan sarana

optimal. Untuk lebih detailnya terkait anggaran

prasarana

dana di KPPI/KPPT/KPMPT, lihat Grafik 1 :

dukungan

yang

anggaran

mendukung

tupoksi,


Dukungan

11

serta Pemkab KPPI

fasilitas

yang

Purbalingga dapat

berjalan


GRAFIK 1 ANGGARAN DANA DI KPPI/KPPT/KPMPT

JUMLAH ANGGARAN KPPI/KPPT/KPMPT DARI TAHUN 2007 - 2012 1.800.000.000,00 1.600.000.000,00 Belanja Tidak Langsung (Gaji & Tunjangan Pegawai)

1.400.000.000,00 1.200.000.000,00 1.000.000.000,00 600.000.000,00

Belanja Langsung (Operasionalisasi Program dan Instansi)

400.000.000,00

Jumlah Total

800.000.000,00

200.000.000,00 0,00 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber : LAKIP KPPT/KPMPT Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2007 - 2011

Dari data anggaran KPPI/KPPT/KPMPT 5

menarik investor dari dalam dan luar negeri

tahun terakhir, nominal anggaran dari tahun

untuk berinvestasi di Purbalingga. Hal ini tak

2007 sampai 2010 mengalami penurunan,

terlepas

sedangkan

pendukung, diantaranya :

di

tahun

2011

mengalami

peningkatan yang signifikan sekitar 30%. Dari nominal anggaran tersebut, sebagian besar dihabiskan

untuk

belanja

pegawai

dan

dari

2) Adanya

tahun

memadai.

pegawai,

komponen

KPPI/KPPT/KPMPT penurunan.

belanja

justru

Anehnya,

dengan

belanja langsung

mengalami

pada

tahun

tren 2011

anggaran instansi ini mengalami kenaikan sekitar 30%, namun jumlah perijinan yang dikeluarkan mengalami penurunan sekitar 36% dibandingkan tahun 2010.

faktor

pemerintah.

prasarana

Berbeda

beberapa

1) Dukungan serta fasilitas yang baik dari

mengalami tren kenaikan dalam kurun waktu 5 terakhir.

adanya

infrastruktur, pelayanan

sarana,

dan

umum

yang

3) Kondisi keamanan serta lingkungan yang mendukung. 4) Ketersediaan SDM yang terampil yang siap pakai. 5) Upah tenaga kerja di Purbalingga yang relatif terjangkau. 6) Kerja Keras KPPI dalam memberikan

Di dalam proses implementasi KPPI

pelayanan prima kepada investor.

sampai berubah nama menjadi KPMPT, tidak pernah

terjadi xiv

masyarakat. membawa

di

Selain karena beberapa faktor pendukung

KPPI dipandang lebih banyak

diatas, para investor bersedia melakukan

sisi

adanya

pro

kemanfaatan

kontra

dan

mampu

investasi di Purbalingga dikarenakan adanya


12


insentif bagi investor dengan kerjasama dari beberapa

pihak,

seperti

:

BPD

6. PPTK

BKK

diwajibkan

kegiatannya

melaporkan

secara

rutin

(per

memberikan keringanan buka pinjaman modal

bulan) kepada Kepala KPPI dan

yang ditanggung oleh Pemkab Purbalingga,

instansi terkait.

tentu dengan prosedur yang sudah ditentukan oleh KPPI.

Sebagaimana

layaknya

sebuah

Meskipun kinerja KPPI sejauh ini sudah

kebijakan, program OSS yang dilakukan KPPI

berjalan optimal, tetap saja muncul beberapa

tentu memerlukan adanya evaluasi. Evaluasi

persoalan

seperti

ini dilakukan untuk melihat sejauhmana tingkat

Teknis

keberhasilan program OSS di Purbalingga.

mempunyai

Adapun yang melakukan evaluasi tersebut,

keterampilan di bidang administrasi maupun

yakni Bupati beserta Tim Teknis dari Pemkab

komputer, serta adanya mutasi pegawai yang

Purbalingga.

di

terbatasnya

level

implementasi,

Pejabat

Kegiatan

Pelaksana

(PPTK)

yang

terjadi di KPPI. Hal ini tentu mempengaruhi

Sebelum

melakukan

evaluasi,

tim

kualitas pelayanan prima dari KPPI itu sendiri.

mempersiapkan beberapa indikator kinerja dari

Meskipun sudah bekerja keras memberikan

komponen yang akan dievaluasi. Evaluasi yang

pelayanan

dilakukan

prima

kepada

masyarakat,

umumnya

menyangkut

tingkat

seringkali pegawainya bekerja kurang efektif

kualitas pelayanan KPPI, jumlah perijinan yang

(terutama di dalam mengejar target yang sudah

dikeluarkan, sejauhmana tingkat efektifitas dari

ditentukan),

perijinan yang telah dikeluarkan, dan kinerja

serta

inefisiensi

di

dalam

menggunakan anggaran yang ada.

masing-masing pegawai di instansi KPPI.

Untuk mengatasi berbagai persoalan

Pasca

evaluasi

didapatkan

beberapa

tersebut, KPPI melakukan beberapa tindakan,

permasalahan dan wanprestasi tertentu. Untuk

diantaranya :

mengatasinya, dilakukan langkah-langkah yang

1. Meningkatkan keterampilan para

bisa

membenahi

permasalahan

tersebut,

pegawai di KPPI dengan berbagai

contohnya : kualitas pelayanan perijinan yang

pelatihan.

kurang maksimal, dibenahi dengan melakukan

2. Meningkatkan

mutu

pelayanan

KPPI dari waktu ke waktu.

(melakukan pelatihan dan pemberian insentif

3. Melakukan upaya promosi ke pihak investor. 4. Selalu

kepada pegawai) serta menerapkan reward and punishment bagi pegawai di KPPI.

menekankan

prinsip

efektifitas dan efisiensi kepada seluruh pegawai KPPI di dalam memberikan pelayanan prima. 5. Melakukan

penguatan kapasitas terhadap pegawai KPPI

tertib

administrasi

seluruh kegiatan di KPPI.

IV.

DAMPAK SUBSTANTIF Adanya

inovasi

OSS

yang

terwujudkan dalam KPPI, memberikan banyak perubahan

bagi

Kab.

Purbalingga.

Perekonomian yang sempat terhantam krisis, kini berdenyut kembali. Menurut Drs. Yusro


13


(Anggota

DPRD

II

Purbalingga),

inovasi

banyaknya perusahaan besar yang mendirikan

kebijakan perijinan satu pintu di Purbalingga

pabriknya

sudah tepat sasaran dan sesuai dengan tujuan

International

awalnya yaitu mempermudah proses perijinan

palsu/Korea), PT Sung Shim International

usaha dan merangsang pertumbuhan usaha-

(produsen

kuku

usaha perindustrian masuk ke Purbalingga.

Indokores

Sahabat

a. Dampak

Langsung;

Meningkatnya

Investasi

di

Purbalingga

di

Purbalingga, Eyelash

seperti

(produsen

palsu/Korea) (produsen

hingga

PT mata

PT

wig/Korea).

Terlebih Pemkab Purbalingga mengeluarkan Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 56 Tahun 2005 yang mengatur pengurangan keringanan

Suka atau tidak suka, inovasi OSS

dan penghapusan retribusi perijinan di bidang

yang dilakukan oleh KPPI mempunyai dampak

penanaman modal. Tentu hal ini menjadi poin

positif, yakni meningkatnya jumlah investasi di

plus bagi para investor untuk berinvestasi di

Purbalingga. Para investor tak ragu lagi untuk

Purbalingga.

berinvestasi, terlebih Purbalingga mempunyai

Dari tahun 2004 sampai 2011, KPPI

banyak keunggulan dibandingkan daerah lain

sudah mengeluarkan ribuan dokumen perijinan

di Jawa Tengah. Apalagi iklim investasi di

dengan 14 jenis perijinan tersedia (lihat Grafik

Purbalingga sangat kondusif. Ini terlihat dari

2 dan 3).

GRAFIK 2 JUMLAH PERIJINAN YANG TELAH DIKELUARKANKPPI/KPPT/KPMPT DARI TAHUN 2004-2011

PERIJINAN YANG DIKELUARKAN KPPI/KPPT/KPMPT DARI TAHUN 2004 - 2011 5000

4565

4000

3751 3755

3809 4058 4201 4290

3000

2728

2000 1000 0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010

2011

Sumber : KPPI Kabupaten Purbalingga Bisa dilihat pada Grafik 2, jumlah perijinan

dinamis.

yang

dikeluarkan

dikeluarkan

mengalami

grafik

yang


Jumlah

dokumen

oleh

14

perijinanyang

KPPI/KPPT/KPMPT


mengalami tren kenaikan, yakni dari tahun

oleh KPPI/KPPT/KPMPT terjadi pada tahun

2004 sampai 2006, dan 2007 sampai 2010.

2006 ke 2007, yakni 4565 menjadi 3809

Pada 2004 jumlah perijinan yang dikeluarkan

dokumen; dan di tahun 2010 ke 2011, yakni

sebesar 3751 dokumen, sedangkan di tahun

dari 4290 menjadi 2728 dokumen perijinan.

2006 sebesar 4565 dokumen. Lalu, di tahun

Terlepas dari tren penurunan jumlah perijinan

2007

yang

jumlah

perijinan

yang

dikeluarkan

dikeluarkan,

ini

keberadaan

sebesar

meningkatkan jumlah investasi di Purbalingga.

dokumen.

Tren

penurunan

berperan

menunjukkan,

sebesar 3809 dokumen, dan di tahun 2010 4290

OSS

data

besar

dalam

jumlah dokumen perijinan yang dikeluarkan

GRAFIK 3 JUMLAH PERIJINAN MENURUT JENIS PERIJINANNYA DARI TAHUN 2004-2011

JUMLAH PERIJINAN MENURUT JENIS PERIJINANNYA DARI TAHUN 2004 - 2011 1400 1200

Izin Gangguan

1000

Izin Usaha Perdagangan

800

Izin Reklame

600

Izin Mendirikan Bangunan/IMB

400


200

Perijinan Lain-Lain

0 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Sumber : KPPI Kabupaten Purbalingga

Dari 14 layanan perijinan usaha di KPPI/KPPT/KPMPT,

hanya

ada

5

jenis

mempunyai

grafik

yang

dinamis,

namun

memiliki kecenderungan penurunan di tahun

perijinan usaha yang mengeluarkan dokumen

2011.

perijinan tertinggi, yakni ijin gangguan (HO), ijin

penurunan jumlah dokumen perijinan yang

usaha

dikeluarkan di tahun 2011.

perdagangan,

mendirikan

bangunan,

perusahaan.

Kelima

ijin

reklame,

dan

tanda

jenis

ijin

Banyak

faktor

yang

menimbulkan

daftar

perijinan

ini


15


b. Dampak

Sistemik; Terbukanya

Semisal di tahun 2009, dibebankan potensi PAD

Lapangan Kerja dan Peningkatan

dari retribusi sebesar Rp. 2.021.247.000,00;

Retribusi Daerah

namun yang mampu direalisasikan “hanya” Rp. 1.724.067.370,00. Namun kurang tercapainya

Peningkatan

jumlah

investasi

berdampak positif terhadap kondisi masyarakat. Dengan semakin banyaknya perusahaan dan pabrik yang berdiri di Purbalingga, semakin terbuka

pula

masyarakat.

lapangan Angka

pekerjaan

pengangguran

bagi akan

menurun, sedangkan pendapatan masyarakat Purbalingga mulai meningkat. Ini terlihat dari pendapatan per kapita masyarakat Purbalingga yang mengalami peningkatan, dari 1,89 juta pada 2001 menjadi 2,52 di tahun 2005.xv Dalam tiga tahun terakhir, KPPI (hampir) mampu

target PAD tersebut (lebih) dikarenakan adanya penambahan target 500 juta untuk sektor IMB dengan waktu yang relatif sempit. Selain itu, untuk ijin gangguan (HO) yang sebelumnya per 5 tahun wajib registrasi, sekarang tidak lagi. Pada tahun 2010, PAD yang dikumpulkan KPPI berhasil

melampaui

ditentukan,

target

yakni

yang

sudah

sebesar

Rp.

1.491.247.000,00. Di tahun 2011, KPPI berhasil melampaui

target

yang

dibebankan

sebelumnya, yakni Rp. 1.379.906.000,00. (lihat Tabel 4)

memaksimalkan jumlah PAD yang dibebankan. TABEL 4 REALISASI JUMLAH PAD DARI RETRIBUSI OLEH KPPI/KPPT/KPMPT DARI TAHUN 2009 - 2011 No. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Komponen Anggaran KPPI/KPPT/KPMPT Pajak Reklame IMB Izin Gangguan/Keramaian (HO) Izin Usaha Perdagangan Izin Usaha Jasa Konstruksi Izin Pengeringan Izin Lokasi Izin Mendirikan Usaha Jasa Pengangkutan Tanda Daftar Industri Izin Pertambangan Galian Gol. C Pend. Hibah Kel. Masy/Perorg/SP3 Total

Realisasi 2009 (Rp)

Realisasi 2010 (Rp)

Realisasi 2011 (Rp)

365.628.920,00 781.912.390,00

406.742.653,00 494.746.280,00

5.407.275,00 844.121.835,00

264.157.210,00 110.057.500,00

306.257.220,00 132.682.500,00

293.516.194,00 101.475.000,00

39.075.000,00 1.546.300,00 93.700.050,00

59.500.000,00 8.053.150,00 71.688.600,00

28.075.000,00 346.601.250,00

5.715.000,00 7.375.000,00

12.090.000,00 7.025.000,00

4.080.000,00 3.250.000,00

4.900.000,00

3.950.000,00

6.750.000,00

1.502.735.403,00

1.633.276.554,00

50.000.000,00 1.724.067.370,00

Sumber : LAKIP KPPT/KPMPT Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2009, 2010, dan 2011 c.

Dampak Kelembagaan; Menjadi Contoh Birokrasi Efisien dan Efektif Dalam Memberikan Pelayanan Prima


16


Secara

kelembagaan,

KPPI

dapat

menjadi contoh adanya birokrasi yang efektif,

V.

efisien, dan mampu memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat. Tentu hal ini bisa ditiru dan diterapkan oleh SKPD lain di Purbalingga maupun di daerah lain sehingga stigma birokrasi yang lambat, tidak efektif, dan tidak efisien mampu dihilangkan. Sebelum adanya KPPI, sangat minim ditemukan inovasi maupun terobosan di bidang investasi dan penanaman munculnya dilakukan

modal. KPPI,

Akan

tetapi

banyak

untuk

setelah

inovasi

menarik

yang

investasi

di

Purbalingga. Bahkan, beberapa inovasi tersebut diaplikasikan oleh penyelenggara pemerintahan di

tingkat

pusat.

Adapun

inovasi-inovasi

tersebut, yakni:xvi

Seperti

paparan

yang

sudah

disampaikan diatas, program OSS dengan KPPI

sebagai

instansinya

dilembagakan

secara

perlu

kuat.

untuk Secara

kelembagaan KPPI bisa diperkuat dengan dukungan anggaran, peraturan, aparatur PPTK yang mumpuni, dan kewenangan lain. Terlebih keberadaan KPPI di era desentralisasi seperti sekarang ini serta tuntutan ekonomi global, menjadi urgen. Pemerintah daerah diharuskan mampu mengelola kekayaan daerahnya dan tidak lagi bergantung pada pusat. KPPI mampu memberikan efek domino dari adanya setiap investasi yang masuk, semisal terbukanya

1. Pengurangan,

keringanan,

dan

penghapusan retribusi perijinan di bidang penanaman modal. 2. Pembebasan

lapangan

bagi

ijin

usaha

kecil/mikro.

Perda

Pelayanan

Publik. 5. Standar

daerah,

dan

mampu

retribusi rumah sakit. Untuk memperkuat institusionalisasidan keberlanjutan inovasi di Purbalingga, Pemkab Purbalingga mengeluarkan beberapa kebijakan

3. Standar Pelayanan Publik KPPI. 4. Penetapan

mempercepat

menggenjot jumlah PAD di luar pajak dan

retribusi

Perusahaan

pekerjaan,

pembangunan

gangguan, TDI, SIUP dan Wajib Daftar

INSTITUSIONALISASI DAN TANTANGAN

terkait

pelayanan

perijinan

usaha.

Pertama,kebijakan pengurangan, keringanan, dan penghapusan retribusi perijinan di bidang

Operasional

Publik

dan

Pelayanan Manajemen

Pengaduan.

Perbup Nomor 56 Tahun 2005 dan mempunyai dampak

6. Penerapan Manajemen

Sistem

Informasi

Dalam

Pelayanan

Perijinan. 7. Penerapan

penanaman modal. Kebijakan ini diatur dalam

yang

cukup

signifikan

terhadap

investasi. Dengan semakin rendahnya retribusi perijinan, tentu semakin menarik minat para investor untuk berinvestasi. Terlebih proses

Sistem

Manajemen

Mutu ISO 9001-2000. 8. Pendelegasian

Kedua, Wewenang

Pelayanan Perijinan IMB dan HO tertentu kepada camat.

pengurusan dokumen perijinan cukup cepat.

gangguan,

Pembebasan

TDI,

SIUP

dan

retribusi Wajib

ijin

Daftar

Perusahaan bagi Usaha Mikro. Kebijakan ini tertuang dalam Perbup Nomor 53 Tahun 2007.


17


Usaha ekonomi mikro masyarakat kecil perlu

pengembangan

dilindungi, karena jika tak dilindungi dengan

daerah

kebijakan usaha mikro akan tergilas oleh

mengetahui akar permasalahan yang harus

industri

diprioritaskan, dan mampu mengaktulisasikan

besar.

Dengan

adanya

kebijakan

sebuah

haruslah

daerah.

seorang

yang

gagasannya

calon investor kecil untuk berinvestasi. Toh,

Belajar dari Purbalingga, tentu kita dapat

keberadaan usaha mikro sangat membantu

melihat bagaimana faktor kepemimpinan yang

penyerapan pengurangan

dan

kerja.

membangun

visioner,

seperti ini, tentu menumbuhkan keberanian

tenaga

dalam

Pemimpin

daerah.

Di

samping

visioner mampu meningkatkan pertumbuhan

pembebasan

retribusi,

ekonomi

di

Purbalingga.

Pun

menjadikan

institusionalisasi OSS didukung pula dengan

birokrasi yang lambat, kurang efektif, dan

kebijakan standar pelayanan publik KPPI,

kurang efisien menjadi efektif, tanggap, serta

penetapan perda elayanan publik, dan standar

mampu memberikan pelayanan prima bagi

operasional pelayanan publik dan manajemen

masyarakat, khususnya pelaku ekonomi, baik

pengaduan. Tujuan kebijakan ini agar KPPI

dari dalam maupun luar negeri.

mampu melayani pelaku bisnis di Purbalingga

Di

samping

faktor

kepemimpinan,

dengan pelayanan prima. Dengan pelayanan

kemampuan berkomunikasi dan berjejaring

prima, tentu akan menarik calon investor untuk

juga

berinvestasi di Purbalingga.

Purbalingga, sebelum melakukan inovasi OSS,

Munculnya

kalah

penting.

Dalam

kasus

tersebut

Triyono BS mengundang beberapa pakar untuk

dimaksudkan agar posisi dan kewenangan

duduk bersama, merumuskan permasalahan,

KPPI

serta memprioritaskan permasalahan mana

secara

kebijakan

tak

kelembagaan

menjadi

kuat

sehingga kinerjanya dapat optimal. Tantangan

yang

harus

dicarikan

solusinya.

Dapat

bagi KPPI sendiri, yakni keberlanjutan program

dikatakan, keberhasilan OSS di Purbalingga

ketika terjadi suksesi kepemimpinan. Sudah

dikarenakan adanya demokrasi deliberatif. Ini

menjadi rahasia umum di Indonesia, ketika

terlihat dari adanya dialog interaktif dan safari

pemimpin berganti seringkali kebijakan dari

kerja ke para pelaku usaha di Purbalingga

pemimpin yang lama akan ikut berganti.

sehingga permasalahan substansialnya dapat

Inovasi ini ada ketika kepemimpinan Bupati

ditemukan.

Triyono BS,lagipula program ini menuai banyak

Selain itu, sebelum melakukan inovasi

pujian serta penghargaan. Tentu sangat arif

OSS, Triyono BS mengundang beberapa pakar

jika suksesor Triyono BS mempunyai komitmen

untuk

untuk mengembangkan inovasi ini.

permasalahan,

duduk

bersama, serta

merumuskan memprioritaskan

permasalahan mana yang harus dicarikan VI.

LESSON LEARNED DAN CATATAN KRITIS

solusinya. Dari diskusi dengan pakar ini, serta

Banyak hal yang mampu kita petik dari

kebijakan

program

OSS-nya

Purbalingga,

yakni

kepemimpinan menjadi kunci utama di dalam

dilanjutkan dengan perencanaan dan formulasi yang

matang

dengan

pelbagai

stakeholder terkait membuat kebijakan OSS ini tepat

sasaran.


18

Langkah-langkah

yang


dilakukan oleh Triyono BS sewaktu menjabat

menjadikan Purbalingga sebagai pemerintah

sebagai

Bupati

dikenal

daerah yang berhasil melakukan inovasi di

dengan

OSS-nya

oleh

bidang perijinan dan menjadikannya sebagai

pemimpin daerah lain di Indonesia. Bahkan di

salah satu obyek studi banding dari daerah lain,

beberapa daerah lain di Indonesia, muncul pula

seperti BPMPT Kab. Cilacap, BPMD Prop. Jawa

pemimpin daerah yang visioner di dalam

Tengah, dan BP2T Kota Magelang. KPPI pun

membangun daerah seperti Walikota Solo,

tidak

Yogyakarta, dan Surabaya.

banding ini. Untuk melakukan studi banding

Purbalingga dapat

dan dicontoh

berkeberatan

dengan

adanya

studi

Secara sekilas, program OSS terlihat

OSS di Purbalingga, cukup dengan mengirim

efektif dan efisien. Perijinan usaha yang

surat ke KPPI. Jika studi banding disetujui,

dulunya

disederhanakan.

pihak KPPI menyediakan tempat pertemuan

Mungkin pemerintah lupa dan abai pada

dan pembicara untuk mendiskusikan seputar

adanya

kemudahan

OSS. Setelah selesai, peserta studi banding

Beberapa

dipersilahkan mengamati sembari tanya jawab

waktu yang lalu, sebuah pabrik di Purbalingga

dengan pegawai KPPI. Ini dilakukan supaya

mencemari sungai dan lingkungan sekitar.

terjadi transfer pengetahuan, baik di level materi

Peristiwa ini tentu menjadi peringatan bagi

maupun praksis.

sangat

rumit,

dampak

mengeluarkan

negatif

perijinan

usaha.

pemerintah, khususnya KPPI untuk selalu memverifikasi secara

setiap

cermat

berkas

sebelum

permohonan mengeluarkan

Ketika keinginan politik sudah ada, langkah

yang

membentuk

kemudian

institusi

dilakukan

dengan

yakni

menerbitkan

perijinan. Penyederhanaan perijinan usaha

peraturan perundang-undangan yang mengatur

satu pintu pun, harus diimbangi dengan

kewenangan,

pengawasan yang baik, terutama sisi ekologi

(tupoksi) institusi. Pemkab Purbalingga sendiri

dan lingkungan.

sudah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda)

tugas

pokok,

serta

fungsi

Kabupaten Purbalingga Nomor 21 Tahun 2003 VII.

PELUANG REPLIKASI

Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata

Program OSS yang dilakukan oleh

Kerja Kantor Pelayanan Perijinan dan Investasi

mempunyai

dan diperkuat dengan Surat Keputusan (SK)

dampak positif, yakni meningkatnya angka PAD

Bupati Purbalingga Nomor 44 Tahun 2003

dan

ekonomi

Tentang Pengalihan Pengelolaan Pelayanan

masyarakat. Tentu ini menjadi contoh yang baik

Perijinan dan Investasi Kepada KPPI Kab.

untuk direplikasi oleh daerah lain. Kunci utama

Purbalingga.

proses replikasi inovasi/good practice seperti ini

mengatur tentang penguatan institusi.

Pemkab

Purbalingga

meningkatnya

ternyata

pertumbuhan

Kedua

peraturan

tersebut

serta

Kaitannya dengan SOP, tugas pokok,

kepemimpinan di daerah. Tanpa adanya political

dan fungsi; Pemkab Purbalingga juga telah

will, upaya replikasi program ini akan sulit

mengaturnya di dalam Perbup Nomor 101

diwujudkan.

Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Publik

terletak

political

Keberhasilan

willpemerintah

program

OSS

KPPI, Peraturan Kepala KPPI Nomor 1 Tahun


19


2007 Tentang Standar Operasional Pelayanan

Nomor 503/176.1/IV/Tahun 2011 Tentang

Publik dan Manajemen Pengaduan. Adapun

Standar

peraturan baru yang mengatur tentang SOP,

Pelayanan

tugas pokok, dan fungsi yakni Peraturan Kepala

Investasi.

Kantor

Penanaman

Terpadu

Modal

Kabupaten

503/176.1/IV/Tahun

dan

Perijinan

Purbalingga

2011

Tentang

Nomor Standar

Pelayanan Publik/Standar Pelayanan Minimal

Pelayanan Minimal

Publik/Standar Perijinan

dan

Surat Keputusan (SK) Bupati Purbalingga Nomor 44

Tahun

2003

Pengelolaan

Tentang

Pelayanan

Pengalihan

Perijinan

dan

Investasi Kepada KPPI Kab. Purbalingga.

Perijinan dan Investasi. MAKALAH DAN LAPORAN : REFERENSI

DPA KPMPT Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2012

BUKU : Mugiyarto.

2007.

Jejak

Jejak

Kajian Tentang Pelayanan Perijinan Terpadu. Kajian dilakukan ini oleh CEMSED UKSW

Pembangunan Purbalingga. Purbalingga.

Salatiga Tahun 2002 dan ditulis oleh Sri Sulandjari, MSIE dan Petrus Wijayanto,

PERUNDANG-UNDANGAN : Peraturan

Daerah

Kabupaten

Purbalingga

Nomor 30 Tahun 2005 Tentang Susunan

Daerah

Nomor

21

Kabupaten Tahun

Purbalingga

2003

Tentang

Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan Perijinan dan Investasi. Peraturan Bupati Nomor 56 Tahun 2005 Tentang Pengurangan, Penghapusan

Keringanan, Retribusi

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Masa Akhir

Organisasi dan Tata Kerja KPPI. Peraturan

SE

dan

Perijinan

di

Bidang Penanaman Modal. Peraturan Bupati Nomor 53 Tahun 2007 Tentang Pembebasan Retribusi Ijin Gangguan,

Jabatan

(LKPJ

MAJ)

Bupati

Purbalingga Tahun 2005. LAKIP

KPPI/KPPT/KPMPT

Kabupaten

Purbalingga Tahun Anggaran 2005-2011 Mewujudkan Iklim Yang Kondusif Bagi Investor. Makalah ini disusun oleh Drs. H Triyono Budi Sasongko, M.Si dan disampaikan pada

Dialog

Interaktif

Mewujudkan

Perijinan dan Investasi One Stop Service Di

Wilayah

Barlingmascakeb

di

Purwokerto, 13 April 2006.

TDI, SIUP dan Wajib Daftar Perusahaan bagi Usaha Kecil/Mikro. Peraturan Bupati Nomor 101 Tahun 2007 Tentang Standar Pelayanan Publik KPPI Peraturan Kepala KPPI Nomor 1 Tahun 2007 Tentang Standar Operasional Pelayanan Publik dan Manajemen Pengaduan Peraturan Kepala Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Purbalingga

BOOKLET DAN BROSUR : Sekilas KPPI dari Kantor Pelayanan Perijinan dan Investasi Kabupaten Purbalingga. Panduan

“Excellent

Service”

dari

Kantor

Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Purbalingga. Peluang

dan

Potensi

Purbalingga


20

dari

Investasi

Kabupaten

Kantor

Penanaman


Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Purbalingga. NARASUMBER Wawancara dengan Ir. Purnawan Setiadi selaku Kepala Seksi Penanaman Modal KPMPT

Wawancara dengan Drs Yusro selaku Mantan Anggota DPRD II Purbalingga Tahun 2000-2010 (Tanggal 26 Juni 2012 Pukul 14.30 WIB.) Wawancara dengan Bambang DS selaku Kabag Perekonomian Pemkab Purbalingga 20002005 (Tanggal 16 Agustus 2012 Pukul 14.38 WIB).

(Tanggal 26 Juni 2012 Pukul 10.15 WIB dan 1 Agustus 2012 Pukul 09.25 WIB)

i

Pelayanan publik terbagi ke dalam tiga tipologi, yaitu pelayanan barang, jasa, dan administratif. Adapun wujud dari pelayanan administratif, yakni pelayanan pelbagai perijinan, baik yang bersifatnya perijinan maupun non perijinan. ii

Lihat Mugiyarto. 2007. Hal 160

iii

Mengacu pada data tahun 2010 International Finance Corporation, Indonesia memiliki jumlah hari yang relatif banyak dalam mengurus sebuah perijinan (76 hari). iv

Lihat Makalah “Mewujudkan Iklim Yang Kondusif Bagi Investor”. Makalah ini disusun oleh Drs. H Triyono Budi Sasongko, M.Si yang disampaikan pada Dialog Interaktif Mewujudkan Perijinan dan Investasi One Stop Service Di Wilayah Barlingmascakeb di Purwokerto, 13 April 2006. v

Pada tahun 2002, Komite Pamantauan Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD) melakukan sebuah survei. Hasil survei tersebut menampilkan pellbagai permasalahan pokok di dalam investasi, antara lain faktor daya tarik investasi daerah, kondisi sosial politik, infrastruktur fisik, kondisi ekonomi daerah, dan produktifitas tenaga kerja. vi

Wawancara dengan Bambang DS selaku Kabag Perekonomian Pemkab Purbalingga 2000-2005, Tanggal 16 Agustus 2012 Pukul 14.38 WIB. vii

Wawancara dengan Ir. Purnawan Setiadi selaku Kasi Penanaman Modal KPMPT, Tanggal 26 Juni 2012. Pukul 10.15 WIB. viii

Ibid.Tanggal 26 Juni 2012 Pukul 10.15 WIB.

ix

Ibid.Tanggal 26 Juni 2012 Pukul 10.15 WIB.

x

Lihat Kajian Tentang Pelayanan Perijinan Terpadu. Kajian ini ditulis oleh Sri Sulandjari, MSIE dan Petrus Wijayanto, SE yang dipublikasikan oleh CEMSED UKSW Salatiga Tahun 2002. Hal 12 xi

Wawancara dengan Bambang DS selaku Kabag Perekonomian Pemkab Purbalingga 2000-2005, Tanggal 16 Agustus 2012 Pukul 14.38 WIB. xii

Wawancara dengan Ir. Purnawan Setiadi, 1 Agustus 2012 Pukul 09.25 WIB. xiii

Lihat Kajian Tentang Pelayanan Perijinan Terpadu. Kajian ini ditulis oleh Sri Sulandjari, MSIE dan Petrus Wijayanto, SE yang dipublikasikan oleh CEMSED UKSW Salatiga Tahun 2002. Hal 12 xiv

Wawancara dengan Ir. Purnawan Setiadi, 1 Agustus 2012 Pukul 09.25 WIB. xv

Lihat Mugiyarto. 2007. Hal 189.

xvi

Booklet “Excellent Service” dari Kantor Penanaman Modal dan Perijinan Terpadu Kabupaten Purbalingga.


21


igi.fisipol.ugm.ac.id

Recommend Documents