igi.fisipol.ugm.ac.id

DATABASE GOOD PRACTICE University Network for Governance Innovation merupakan jaringan beberapa universitas di Indonesia sebagai wujud kepedulian civitas akademika terhadap upaya pengembangan inovasi tata pemerintahan dan pelayanan publik yang lebih baik. Saat ini terdapat lima institusi yang tergabung yakni FISIPOL UGM, FISIP UNSYIAH, FISIP UNTAN, FISIP UNAIR, DAN FISIP UNHAS.

Pembenahan Pelayanan Perizinan Kota Balikpapan Sektor Sub-sektor Provinsi Kota/Kabupaten Institusi Pelaksana

Sekretriat Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Jl. Sosio-Justisia Bulaksumur Yogyakarta 55281 email: [email protected]

Kategori Institusi

igi.fisipol.ugm.ac.id

Mitra

Kontak

Peneliti

Ekonomi Penyederhanaan Perijinan Kalimantan Timur Balikpapan Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Pemerintahan Kota BPMP2T Kota Balikpapan Jl. Jenderal Sudirman, Rt.01, No.01, Balikpapan 76100 Telpon: +62 (0542) 421500, 421600, 423864 Fax: +62 (0542) 422941 Email: [email protected] Yayasan Bina Manusia dan Lingkungan, The Asia Foundation, International Finance Corporation Gek Sintha [[email protected]] Lilian Citra [[email protected]] Rosvita Walanda [[email protected]]

Mengapa program/kebijakan tersebut muncul? Karena rendahnya kualitas pelayanan publik terutama dalam bidang perizinan dan keinginan Pemkot untuk meningkatkan investasi di Kota Balikpapan. Apa tujuan program/kebijakan tersebut? Untuk meningkatkan kualitas sistem pelayanan perizinan dan meningkatkan investasi di Kota Balikpapan. Bagaimana gagasan tersebut bekerja? Dengan memotong alur perizinan yang ada sebelumnya dan menyatukan proses perizinan ke dalam satu pintu (badan perizinan). Siapa inisiatornya? Siapa saja pihak-pihak utama yang terlibat? Mantan Walikota Imdaad Hamid dan segenap staf BPMP2T.

Apa perubahan utama yang dihasilkan? Sistem pelayanan perizinan yang lebih singkat, tepat waktu dan transparan. Siapa yang paling memperoleh manfaat? Masyarakat dan pelaku usaha di Kota Balikpapan.

Deskripsi Ringkas Rendahnya kualitas pelayanan publik di bidang perizinan menyebabkan masyarakat dan para pelaku usaha enggan mengurus izin. Rendahnya kualitas pelayanan perizinan ini ditunjukkan dengan tidak adanya SOP yang jelas mengenai mekanisme perizinan, lama waktu pengurusan, persyaratan serta biaya yang harus dikeluarkan para pemohon izin. Hal ini terjadi di banyak tempat di Indonesia, termasuk juga di Kota Balikpapan. Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan menanggapi kebijakan pemerintah pusat yang ingin meningkatkan masuknya investasi dengan membentuk Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMP2T) pada 2009. Hal ini merupakan wujud komitmen serius Pemkot Balikpapan di bawah kepemimpinan Walikota Imdaad Hamid dalam memperbaiki pelayanan perizinan guna meningkatkan investasi yang masuk ke Balikpapan. Pembenahan BPMP2T kemudian dilanjutkan oleh Walikota Balikpapan saat ini yaitu Rizal Efendi yang memberikan wewenang lebih banyak kepada BPMP2T. BPMP2T Balikpapan terus

melakukan pembenahan dengan meningkatkan kualitas pelayanan, menyediakan sarana bagi masyarakat untuk memberikan kritik dan saran terhadap pelayanan di BPMP2T, memudahkan akses masyarakat terhadap informasi perizinan dan lain-lain. Perubahan utama yang dihasilkan dari usaha pembenahan pelayanan perizinan di Kota Balikpapan adalah meningkatnya kualitas pelayanan perizinan, ketepatan waktu dalam proses pemberian izin, semakin jelasnya biaya yang harus dikeluarkan oleh pemohon izin, dan berkurangnya praktik pungutan liar yang dilakukan oleh petugas. SOP yang jelas mengenai proses, waktu dan biaya perizinan berdampak pada meningkatnya pemohon izin tempat usaha (2006-2011) sebesar 44.1 persen. Kota Balikpapan juga berhasil menempati peringkat ke 7 dari 14 kota di Indonesia dalam hal kemudahan menerbitkan usaha dan peringkat 1 dalam hal kemudahan mengurus izin mendirikan bangunan (Doing Business, 2012).

Rincian Inovasi Latar Belakang Kota Balikpapan merupakan pintu gerbang keluar dan masuk Kalimantan Timur (Kaltim). Letaknya yang strategis menjadikan Balikpapan sentral pembangunan di Kaltim. Hal lain yang mendorong kemajuan Balikpapan yaitu adanya obyek vital berupa kilang minyak milik PT. Pertamina. Dengan kilang minyak tersebut banyak perusahaan relasi pertamina yang berkantor di Balikpapan. Balikpapan memiliki sektor andalan dalam perekonomian yaitu sektor industri pengolahan yang merupakan penyumbang terbesar terhadap pembentukan PDRB. Kontribusi sektor pengolahan sebesar 49.62 persen terhadap total PDRB Balikpapan. Sektor

lainnya yang memiliki peranan krusial terhadap perekonomian Balikpapan adalah sektor bangunan (16.66%) dan sektor perdagangan (16.2%). Inovasi pelayanan publik dalam bentuk reformasi perizinan usaha bagi pemerintah daerah merupakan salah satu instrumen kendali dalam pelaksanaan dan pengawasan seluruh aktivitas embangunan daerah. Di sisi lain, penerbitan izin usaha diperlukan untuk membangkitkan gairah dunia usaha yang akan berdampak pada perkembangan investasi, penyerapan tenaga kerja, sumber pendapatan asli daerah dan pembangunan ekonomi daerah. Bagi pemegang izin, izin usaha berfungsi sebagai jaminan hukum untuk kepastian dan

Pembenahan Pelayanan Perizinan Kota Balikpapan

2

http://igi.fisipol.ugm.ac.id

Grafik 1. Struktur Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2011

4,06

3,19 0,07 1,7 Tani Tambang

7,52

Industri LGA

16,2

Bangunan

49,62

Perdagangan Pengangkutan

16,66

Keuangan Jasa 0,99

Sumber: BPS Kota Balikpapan 2012

keamanan aktivitasnya dan juga menjadi jaminan untuk memperoleh dukungan finansial dari lembaga keuangan. Survei Bank Dunia mengidentifikasi dua dari sepuluh hambatan terbesar terhadap kegiatan investasi di Indonesia adalah tidak memadainya jumlah tenaga kerja dan tingginya tingkat informalitas atau kebijakan yang berbelit-belit (Doing Business, 2012). Pemerintah Indonesia berupaya untuk mengatasi hal tersebut dengan menerbitkan kebijakan-kebijakan yang diharapkan dapat membangun iklim usaha dan investasi yang lebih kondusif yang direspon oleh Pemkot Balikpapan dengan membentuk Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) dengan sistem perizinan satu atap (Simtap) sebagai upaya untuk mempermudah proses perizinan. Secara teknis, UP2T berperan sebagai pintu pertama bagi masyarakat untuk mengurus berbagai izin. Unit ini hanya berperan sebagai loket bersama satu atap dalam proses perizinan, sementara penerbitan perizinan masih menjadi wewenang dinas fungsional lain (SKPD). Pada tahun 2001 sampai 2006, UP2T hanya menjadi loket bagi 8 jenis izin yaitu : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Izin tempat usaha Izin Gangguan Izin Mendirikan Bangunan Izin Reklame (Insidentil & Permanen) Izin Kepariwisataan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Tanda Daftar Perusahaan (TDP) Tanda Daftar Industri (TDI)

Pada

bentuk

UP2T

proses

pengurusan

sebetulnya telah ada standar waktu penyelesaian tiap izin, sebagai contoh IMB membutuhkan waktu penyelesaian maksimal 15 hari kerja dan Izin Tempat Usaha 7 hari kerja. Namun fakta yang terjadi pada waktu itu, standar waktu penyelesaian izin ini tidak sesuai dengan yang dijanjikan, penyebabnya adalah karena izin ditangani oleh instansi dan kurang ada koordinasi antara instansi dan UP2T. Pelaksanaan perizinan di Balikpapan dihadapkan pada konflik tingkat koordinasi, konflik aturan perundang-undangan ataupun tata ruang dan konflik kewenangan. Konflik koordinasi merupakan konflik yang timbul di antara dinas atau instansi yang terkait langsung dengan proses pelaksanaan perizinan di Kota Balikpapan, sebagai contoh jenisjenis izin yang dikelola oleh Bappeda memerlukan koordinasi dengan 6 dinas fungsional dan ditambah koordinasi dengan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun oleh Pemkot Balikpapan, The Asia Foundation dan Yayasan Bina Manusia & Lingkungan (YBML) serta International Finance Corporation (IFC) bahwa sebesar 51.31 persen konflik yang terjadi dalam pelaksanaan perizinan di kota Balikpapan berasal dari konflik koordinasi.1 Hal tersebut dipicu oleh koordinasi proses perizinan yang harus melalui beberapa dinas fungsional (SKPD). Meskipun telah memiliki kewenangan dalam mengurus dan menerbitkan izin dan penanaman modal, izin baru akan bisa diterbitkan 1

izin

Berdasarkan Laporan akhir kegiatan asistensi dan pendampingan penyusunan pola pelayanan perizinan terpadu di kota Balikpapan, Pemkot Balikpapan-YBML - The Asia Foundation – International Finance Corporation 2004.


3


atas rekomendasi dari unit pelaksana teknis. Kondisi tersebut memicu meningkatnya jumlah biaya yang harus dikeluarkan dalam pengurusan izin karena ketidakjelasan dan kurangnya transparansi biaya, waktu dan prosedur permohonan izin.2 Ini menyebabkan lembaga perizinan yang ada tidak bisa berfungsi secara optimal sebagai pusat layanan perizinan terpadu. Ketidakpastian dalam pengurusan izin inilah yang menyebabkan pelaku usaha enggan melegalkan usahanya dan lebih memilih menyandang status sebagai usaha informal. Kondisi tersebut menegaskan temuan Friedman et al. (2000) bahwa pelaku bisnis lebih memilih usaha informal bukan untuk menghindari pajak namun menghindari birokratisasi dan korupsi (pungutan liar).

Inisiasi Dari beberapa keterangan yang berhasil penulis himpun, seperti penjelasan dari pihak perwakilan BPMP2T, Kamsani3 mengatakan bahwa awal mula pemicu pembentukan lembaga perizinan di Balikpapan karena adanya kebijakan-kebijakan dari pemerintah pusat yang kemudian direspon oleh Pemkot Balikpapan lewat penerbitan perda atau perwali yang disetujui oleh walikota hingga kemudian menjadi dasar pembentukan atau perubahan pada lembaga perizinan daerah. UP2T merupakan bentuk awal dari lembaga perizinan satu atap yang dibentuk pada masa kepemimpinan Walikota Imdaad Hamid. Latar belakang Walikota Imdaad Hamid sebagai birokrat karir nampaknya tidak membuatnya bisa dengan mudah menangani resistensi dari instansiinstansi di bawahnya. Hal ini terlihat pada periode pertama masa jabatannya tahun 2001-2006 yang tidak memberikan banyak perubahan pada sistem pelayanan perizinan di Balikpapan. Misi kota Balikpapan untuk menyediakan berbagai kemudahan pelayanan kota yang berwawasan lingkungan diwujudkan dengan pengembangan sistem uji coba pelayanan perizinan yang dikenal dengan sistem perizinan satu atap (Simtap) Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T) telah dimulai sejak Maret 2001, namun sampai akhir 2006 UP2T tidak mengalami banyak kemajuan dan belum mencapai harapan awal dari pembentukkannya. UP2T hanya menangani 8 jenis perizinan. Itupun hanya berfungsi sebagai loket, karena UP2T tidak memiliki otoritas untuk menerbitkan izin.

Pada 2004 Pemkot Balikpapan bekerjasama dengan Yayasan Bina Manusia & Lingkungan, The Asia Foundation dan International Finance Corporation mengadakan kegiatan pendampingan dan asistensi penyusunan pola pelayanan perizinan terpadu.4 Kegiatan ini dilakukan dengan melihat kembali penyelenggaraan pelayanan perizinan di Balikpapan dan merumuskan model pelaksanaan pelayanan perizinan yang nantinya dapat diterapkan. Banyak rekomendasi dan saran perbaikan yang dihasilkan dari kajian ini. Salah satu yang dilakukan adalah melakukan studi banding ke lembaga perizinan daerah lain yang dianggap berhasil seperti Yogyakarta dan Sidoarjo. Hasil temuan dan rekomendasi dari LSM dan lembaga donor ternyata tidak diikuti dengan tindakan langsung dari pihak Pemkot. Hal ini dikarenakan besarnya sikap kontra dari banyak instansi yang belum bisa merelakan jika otoritas dan kewenangan mereka dilimpahkan kepada UP2T. Kondisi ini tidak bisa diatasi oleh pemimpin daerah, dan terus berlanjut cukup lama sehingga proses perbaikan ini sempat mengalami stagnansi Keinginan pemerintah pusat untuk mewujudkan iklim investasi nasional yang kondusif serta desakan dari lembaga donor untuk mereformasi pelayanan perizinan di Indonesia diwujudkan lewat penerbitan Instruksi Presiden No.3 / 2006 mengenai Paket Kebijakan Investasi yang kemudian diikuti oleh Permendagri No.24 / 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal ini memberi ruang bagi Pemkot Balikpapan untuk dapat mencari lagi bentuk ideal dari lembaga perizinan yang sudah ada. Kebijakan dari pemerintah pusat tersebut serta dukungan politik yang dimiliki Walikota Imdaad Hamid di masa jabatannya yang kedua setelah berhasil terpilih lewat pilkada pertama kali di Balikpapan pada 2006 menjadi peluang tersendiri dan faktor pendukung bagi walikota untuk melakukan perubahan bentuk lembaga perizinan. Pemkot akhirnya mengubah lembaga perizinan yang tadinya hanya berbentuk unit dinaikkan statusnya menjadi badan. Pada 2007 dikeluarkanlah Perwali No.1 / 2007 mengenai pembentukan BPID (Badan Perizinan dan Investasi Daerah) yang secara operasional bertugas memberikan pelayanan perizinan maupun non perizinan secara terpadu dan mengembangkan, mempromosikan serta mengendalikan investasi di daerah. BPID bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Jenis izin yang menjadi 4

2 3

Ibid.

Korespondensi via email dengan Kamsani, staf pelaksana bidang perizinan BPMP2T Balikpapan, 28 Desember 2012

Laporan akhir kegiatan asistensi dan pendampingan penyusunan pola pelayanan perizinan terpadu di kota Balikpapan, Pemkot Balikpapan-YBML - The Asia Foundation – International Finance Corporation 2004.


4


wewenang BPID bertambah menjadi 13 jenis perizinan. Berdasarkan Keputusan Walikota Balikpapan Nomor : 188.45-238 / 2007 tanggal 17 Juli 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Perizinan Kepada Kepala BPID Kota Balikpapan, maka secara resmi segala kegiatan yang meliputi pemrosesan, penandatanganan, dan penerbitan 13 jenis izin menjadi wewenang BPID. 13 Jenis izin tersebut yaitu 1. Persetujuan Prinsip 2. Izin UKL - UPL 3. Site Plan 4. Izin mendirikan Bangunan (IMB) 5. Izin Gangguan (IG) & Izin Tempat Usaha (ITU) 6. Surat Izin Usaha Perdagangan 7. Izin Usaha Industri 8. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 9. Tanda Daftar Industri (TDI) 10. Tanda Daftar Gudang (TDG) 11. Izin Kepariwisataan 12. Izin Usaha Jasa Konstruksi 13. Izin Lingkungan Lalu dengan diterbitkannya Permendagri No.20 / 2008 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Perizinan di Daerah, Walikota Imdaad Hamid lalu berinisiatif membentuk badan perizinan baru yang dapat memiliki sistem pelayanan yang lebih baik lagi. Hal ini lalu dikoordinasikan dengan bidang keorganisasian Pemkot untuk memfasilitasi dinas-dinas terkait dalam pembentukan badan perizinan yang baru 5. Hasilnya, terbitlah Perda No. 20 / 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) , lalu Peraturan Walikota No.21 / 2009 tentang Uraian Tugas dan Fungsi BPMP2T , dan kemudian Peraturan Walikota No.41 / 2009 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Balikpapan menjadi payung hukum bagi lahirnya BPMP2T. Diharapkan dengan bentuk BPMP2T yang merupakan penyempurnaan dari BPID ini pelayanan perizinan dan investasi di Balikpapan menjadi benar-benar terpadu .

Implementasi Pada awalnya ada pro dan kontra yang menyertai rencana pembentukan BPMP2T. Pihak yang pro terhadap rencana ini adalah pihak-pihak yang telah lama menginginkan adanya satu badan khusus yang melayani semua bentuk perizinan dengan transparansi biaya dan waktu yang jelas. Mereka

adalah pihak swasta dan LSM yang memang mengharapkan perbaikan dari bentuk UP2T dan BPID sebelumnya. Di internal Pemkot Balikpapan sendiri muncul sikap kontra, ada beberapa instansi (SKPD) yang menolak menyerahkan kewengangan penerbitan izin kepada BPMP2T karena kekhawatiran akan dapat mengurangi pendapatan instansi. Ketika BPMP2T akhirnya terbentuk pada 2009, tidak banyak perubahan wewenang dan otoritas yang dimiliki BPMP2T dan BPID, hanya 13 jenis izin yang menjadi wewenang BPMP2T yaitu : 1. Izin Lokasi/Peruntukan Penggunaan Tanah (IPPT) 2. Rekomendasi dokumen UKL – UPL. 3. Izin persetujuan Site Plan 4. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) 5. Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) 6. Izin Tempat Usaha (HO/ITU) 7. Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) 8. Izin Usaha Industri (IUI) 9. Tanda Daftar Gudang (TDG) 10. Tanda Daftar Industri (TDI) 11. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) 12. Izin Usaha Kepariwisataan (IUK) 13. Izin Reklame Tidak mudah menyelesaikan dan mengkoordinasikan pertentangan yang ada terkait rencana pemberian kewenangan lebih besar kepada BPMP2T. Namun menurut pihak BPMP2T setelah diskusi panjang antar internal Pemkot dan melihat tidak maksimalnya pelayanan perizinan yang dijalankan oleh SKPD, pertentangan mengenai pemberian kewenangan kepada BPMP2T tersebut bisa disepakati dan pada 2013 BPMP2T akan diberikan kebijakan penuh untuk mengurus segala perizinan di kota Balikpapan.6 Saat ini perda baru untuk merevisi Perwali No.41 / 2009, terutama tentang wewenang penandatanganan perizinan yang akan dilimpahkan pada BPMP2T sedang dalam penggodokkan lebih lanjut di Pemkot.7 Faktor pendukung dalam implementasi gagasan pembentukan dan perbaikan sistem layanan BPMP2T ini adalah semakin maraknya good practice di bidang perizinan di Indonesia. Pemerintah pusat serta LSM-LSM lokal dan internasional semakin gencar memantau 6

Seluruh Pengurusan Izin Dilimpahkan ke BPMP2T diakses dari http://balikpapan.radiosmartfm.com/jurnal-balikpapan/3482seluruh-pengurusan-izin-dilimpahkan-ke-bpmp2t.html tanggal 15 Desember 2012 7

5

Wawancara dengan Adwar SP, Kabid Penanaman Modal BPMP2T Balikpapan, pada 26 Februari 2013 pukul 11:10.

Wawancara dengan Kamsani via telpon, mantan staf pelaksana bidang perizinan BPMP2T Balikpapan (sekarang menjabat sebagai protokol sekretariat DPRD Balikpapan), pada 1 April 2013, pukul 13:30.


5


Bagan 1. Mekanisme Perizinan Yang Ditandatangani Kepala BPMP2T

Sumber: BPMP2T Balikpapan 2012

perkembangan pelayanan publik di daerah. Semakin banyak laporan dan survey yang dilakukan untuk mengevaluasi dan melihat sejauh mana pemerintah daerah melakukan perbaikan, seperti contohnya yang dilakukan oleh International Finance Corporation, World Bank, The Asia Foundation, Pattiro dan STABIL, hal ini menjadi salah satu faktor pendukung dikarenakan Pemkot Balikpapan tidak lagi bisa membiarkan lembaga perizinan di daerah mereka stagnan tanpa perubahan yang berarti sementara kinerja mereka selalu dipantau dan dievaluasi.

BPMP2T.8 Dibuat juga Standard Operating Procedure (SOP) untuk proses pelayanan perizinan yang sangat membantu peningkatan pelayanan dan transparansi. Pihak BPMP2T menyediakan leafletleaflet serta informasi yang disediakan di kantor BPMP2T sehingga syarat-syarat yang harus dipenuhi pemohon izin serta besaran biaya yang harus dikeluarkan pun jadi semakin jelas. BPMP2T juga membangun website khusus yang bisa digunakan para pemohon untuk mengetahui persyaratan dan biaya yang diperlukan dan mekanisme perizinan.

BPMP2T pun berkoordinasi dengan SKPD-SKPD terkait untuk menyederhanakan alur proses perizinan, hingga mekanisme penerbitan izin salah satunya seperti alur pada Gambar 1 di atas. Penyederhanaan waktu pengurusan perizinan menjadi rata-rata 8 hari kerja, dan dalam prakteknya hal ini terlaksana sesuai yang dijanjikan oleh

Sumber dana belanja dan operasional BPMP2T berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Balikpapan. Pada 2011, BPMP2T mendapat anggaran belanja sekitar

8

Hasil wawancara dengan beberapa pengguna jasa BPMP2T.


6


Gambar 1. Kantor BPMP2T Balikpapan di lokasi baru

kurang lebih Rp 6 milyar dari APBD. Sementara pada tahun 2012 terdapat penurunan anggaran yaitu hanya sebesar kurang lebih Rp 5 milyar .9 Setelah beberapa kali menyampaikan keluhan atas kurangnya dana anggaran, serta adanya rencana peningkatan sistem layanan dan penambahan jumlah izin yang akan ditangani oleh BPMP2T, rancangan anggaran yang diajukan oleh BPMP2T untuk tahun 2013 sebesar kurang lebih Rp 7 milyar disetujui. Hal ini diharapkan dapat membantu meningkatkan kinerja dan kualitas pelayanan BPMP2T ke depannya.

Gambar 2. Suasana di Ruang Pelayanan BPMP2T Balikpapan

Pada Oktober 2012, BPMP2T Balikpapan pindah ke lokasi baru, menggunakan gedung bekas kantor PDAM di daerah Telaga Sari, Balikpapan. 9

Wawancara dengan H. Aji M. Sofyan ,Sekretaris BPMP2T Balikpapan – 3 Desember 2012

Sebelumnya BPMP2T menempati gedung di kompleks Balaikota Balikpapan yang rawan banjir, di lokasi yang lama ini aktivitas kesekretariatan, administrasi dan pelayanan tidak berada pada satu gedung. Meski gedung yang baru ini dianggap lebih representatif namun masih ada kendala yang dihadapi pihak BPMP2T seperti tidak adanya lemari untuk arsip serta ruang penyimpanan arsip yang memadai.10 Masih kurangnya prasarana yang dapat mengganggu kelancaran operasional sehari-hari BPMP2T juga mencakup tidak adanya kendaraan dinas yang bisa digunakan oleh staf BPMP2T saat harus mengerjakan peninjauan ke lapangan. Selama ini petugas BPMP2T yang melakukan pekerjaan di lapangan harus menggunakan kendaraan pribadi. Dengan disetujuinya proposal anggaran yang diajukan oleh BPMP2T, pada 2013 kendala-kendala ini akan coba diatasi dengan pembelian dan penambahan sarana dan prasarana baru yang dibutuhkan. Perbaikan BPMP2T dilakukan secara bertahap, dan telah menciptakan struktur organisasi, manajemen dan sistem kerja yang lebih terstruktur dan terorganisir. 11 Atas permohonan pihak BPMP2T kepada Badan Kepegawaian Daerah agar bisa memiliki staf sendiri dan dengan wewenang pemrosesan izin yang lebih besar, akhirnya sekarang staf yang ada di BPMP2T bukan lagi pegawai dari SKPD-SKPD lain yang ditugaskan di BPMP2T . Untuk menjaga kedisplinan dan kinerja para staf, dibentuk juga sistem reward dan punishment . Meskipun begitu kurangnya sumber 10

Syaiful Syafar. Kantor BPMP2T Balikpapan Belum Punya Ruang Arsip. Tribun Kaltim. 9 November 2012 11



7


Tabel 1. Perbandingan Kinerja Pelayanan Perizinan pada Masa UP2T dan BPMP2T Waktu (hari) No

Jenis Izin

Biaya

UP2T

BPMP2T

UP2T

BPMP2T

1

IMB

15

15

Relatif (tidak ada biaya pasti dan ada biaya peninjauan lokasi)

Untuk gedung : harga satuan( Rp.15,000) x luas lantai x Indeks Integrasi x indeks kegiatan gedung ; Untuk pra sarana bangunan : harga satuan (Rp.25,000) x volume/besaran x Indeks jenis prasarana bgunan gedung x Indeks kegiatan prasaran gedung. Sesuai Perda No.11 /2011.

2

ITU (Izin Tempat Usaha) / Izin Gangguan

14

7

(Indeks Lokasi x Indek Gangguaan x Luas Tempat Usaha x Tarif Luas)

Harga luas ruang tempat usaha (Rp.3000/m2) x Indeks lokasi x jumlah indeks gangguan. Sesuai Perda No.11 /2011

3

TDP (Tanda Daftar Perusahaan)

9

3

Rp.500.000

Rp.0

4

SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan )

7

3

Rp.0

Rp.0

5

Izin Penyelenggaraan Reklame

6- 10

6 - 10

Relatif terhadap lokasi, ukuran dan jenis reklame.

Nilai Pajak Reklame (relatif lokasi,ukuran dan jenis reklame)

6

IUK (Izin Usaha Kepariwisataan)

8

8

Tidak ada biaya pasti

Rp.0

7

Izin Lokasi / IPPT *

-

10

-

Rp.0

8

Izin UKP-UPL *

-

14

-

Rp.0

9

Site Plan *

-

11

-

Rp.0

10

IUI (Izin Usaha Industri ) *

-

7

-

Rp.0

11

TDI (Tanda Daftar Industri )

7

7

Tidak ada biaya pasti

Rp.0

12

TDG (Tanda Daftar Gudang ) *

-

7

-

Rp.0

13

IUJK (Izin Usaha Jasa Konstruksi) *

-

7

-

Rp.0

terhadap

Sumber : Laporan akhir Pemkot Balikpapan-YBML - The Asia Foundation – International Finance Corporation 2004 BPMP2T Balikpapan, 2013 Balikpapan.go.id Keterangan : *Izin yang baru diterbitkan pada masa BPMP2T Izin gangguan dan izin tempat usaha digabung menjadi satu pada masa peralihan UP2T ke BPID pada 2007


8


daya manusia (SDM) yang mumpuni diakui masih menjadi salah satu kendala BPMP2T, contohnya seperti penerapan pelayanan perizinan secara online yang tidak bisa terlaksana secara optimal dikarenakan kurangnya SDM yang dimiliki BPMP2T yang ahli di bidang IT. SDM di bagian teknis dan kesekretariatan (pembenahan sistem arsip data) juga dirasa pihak BPMP2T masih kurang, karena banyak pegawai mereka yang harus merangkap beberapa pekerjaan sekaligus. Ini juga yang menjadi kendala dalam penerapan Sistem Pelayanan Informasi dan Pemberian Izin Secara Elektronik (SPISISE).

menyampaikan keluhan dan pengaduan mengenai kinerja BPMP2T. Keluhan dan aduan masyarakat tersebut dapat disampaikan melalui email ([email protected]), lewat sms centre di no 081347203570, lewat telpon ke no 0542-5680539, ataupun langsung datang menemui staf bagian informasi dan pengaduan di kantor BPMP2T. Menurut pihak BPMP2T Balikpapan, sarana pengaduan ini sudah dimanfaatkan dengan baik oleh masyarakat. Pada Maret 2013, BPMP2T Balikpapan menyediakan touch screen device, di mana masyarakat bisa memberikan pendapatnya mengenai kepuasan terhadap pelayanan di BPMP2T. Biasanya jika terdapat aduan dari masyarakat, pihak BPMP2T akan membahas hal ini dalam rapat mingguan untuk melihat permasalahan yang diadukan, namun karena umumnya aduan masyarakat hanya berkisar pada masalah izin yang tidak juga terbit yang umumnya dikarenakan ketidaklengkapan dokumen, aduan-aduan yang masuk bisa dengan cepat ditangani. Grafik 2. Jumlah Pemohon izin Tempat Usaha dan Tempat Tinggal di Kota Balikpapan

2500

Evaluasi kinerja BPMP2T ada yang dijalankan oleh inspektorat setiap tahunnya. Selain itu ada evaluasi internal oleh walikota yang dijalankan oleh Kepala BPMP2T. Di BPMP2T juga diadakan rapat koordinasi mingguan tiap hari Selasa yang hasilnya akan dilaporkan kepada Badan Pengawas Daerah (Bawesda). Dari pihak masyarakat dan pelaku usaha pengguna jasa BPMP2T juga dapat 12


1500 1000 500

2011

2010

2009

2008

2007

2006

2005

2004

0 2003

Untuk mengatasi permasalahan SDM ini, menurut BPMP2T pihaknya telah mendapat persetujuan dari Pemkot agar dapat mengadakan seleksi khusus dalam merekrut pegawai BPMP2T yang baru di tahun 2013 ini.12 Saat ini staf dan pegawai di BPMP2T terdiri dari pegawai negeri sipil (PNS) sebanyak 31 orang, calon PNS sebanyak 2 orang, tenaga harian lepas sebanyak 5 orang, dan tenaga bantu sebanyak 13 orang. Dengan tingkat pendidikan rata-rata lulusan SMA. Untuk posisi front office masih diisi oleh tenaga bantu dengan honorer. Pihak BPMP2T juga sudah berencana mengadakan kerjasama dengan pihak Universitas Gadjah Mada untuk mempelajari sistem GIS, guna mendukung kinerja dan operasional BPMP2T ke depannya.

Tempat Tinggal

2000

2002

Gambar 3. Touch Screen Device sebagai salah satu alat ukur terhadap pelayanan BPMP2T

Tempat Usaha

Sumber: BPMP2T Kota Balikpapan

Pihak BPMP2T juga secara aktif melihat perkembangan laporan atau hasil survey yang diadakan LSM terhadap kinerja lembaga mereka. Dengan aktifnya masyarakat dan pihak pengusaha dalam menyampaikan hasil pemantauan mereka terhadap kinerja BPMP2T baik itu melalui media massa, melalui laporan badan perwakilan masyarakat semacam Ombudsman Republik Indonesia dan Kamar Dagang Indonesia (Kadin), hal ini menjadi masukan dan bahan evaluasi bagi BPMP2T yang akan dibahas pada rapat koordinasi internal untuk melihat kembali kinerja BPMP2T. Mekanisme penanganan komplain yang ada di


9


Tabel 2. Jumlah Penerbitan Perizinan Usaha BPMP2T Balikpapan Jenis Izin

No

Tahun 2007 (AgstDes)

2008

2009

2010

2011

2012 ( Nov)

1

Izin Tempat Usaha (ITU)/Izin Gangguan (IG)

761

2679

2964

2928

3240

3117

2

Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP)

517

1548

1709

1590

2451

1982

3

Tanda Daftar Perusahaan (TDP)

592

1657

1828

1810

2271

1951

4

Izin Usaha Industri (IUI) dan Tanda Daftar Industri (TDI)

15

40

39

32

22

9

5

Izin Reklame

622

1161

690

1689

557

450

6

Izin Usaha Kepariwisataan

101

243

234

168

214

194

7

Izin Mendirikan Bangunan (IMB)

607

2081

1775

0

0

0

8

Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK)

54

369

303

0

0

0

Total

3269

9778

9542

8217

8755

7703

PAD*

103,651

139,231

220,809

117,630

129,656

-

Keterangan: Per tanggal 7 Februari 2007 Izin Tempat Usaha (ITU) berubah menjadi Izin Gangguan (IG) Per bulan September 2009, Proses Teknis IMB dan IUJK kembali kepada Instansi Teknis *PAD dalam juta rupiah Sumber: BPMP2T Kota Balikpapan dan BPS 2012 Tabel 2. Transformasi Kelembagaan Perizinan Kota Balikpapan UP2T

BPMP2T

Bentuk Kelembagaan Fungsi Kelembagaan Sistem Perizinan

Unit

Badan

Mengikuti dinas atau instansi (SKPD)

Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugas Satu Pintu (PTSP)

Wewenang

Terbatas pada pendaftaran izin

Struktur Organisasi Koordinasi

Umumnya kecil dengan sedikit rentang kendali dan pengawasan Tingkat koordinasi rendah. Rentan terhadap kebocoran sistem karena masyarakat memiliki peluang untuk mengurus izin ke dinas secara langsung 8 Izin

Jumlah Izin Kepegawaian

Satu Atap (Simtap)

Pegawai yang diperbantukan oleh dinas terkait sehingga UP2T tidak memiliki kewenangan terhadap pengaturan pegawai

Pemrosesan, penerbitan izin dan penanaman modal Besar dengan rentang kendali vertikal dan horizontal Memiliki kewenangan koordinasi antar dinas yang cukup besar

13 Izin Pegawai resmi BPMP2T. Memiliki kewenangan penuh terhadap pengaturan pegawai

Sumber: BPMP2T Kota Balikpapan dan Laporan akhir Pemkot Balikpapan-YBML - The Asia Foundation – International Finance Corporation 2004


10


BPMP2T saat ini merupakan salah satu terobosan untuk memperbaiki dan meningkatkan kinerja BPMP2T. BPMP2T Balikpapan juga tengah mengembangkan website online yang ada yaitu www.balikpapaninvestment.com , hanya saja pemanfaatan website masih belum maksimal karena masih rendahnya pemanfaatan sarana IT oleh masyarakat Balikpapan dan kekurangtahuan masyarakat akan adanya layanan online yang masih baru ini. Website ini pun masih dalam tahap pengembangan sehingga terkadang tidak dapat diakses jika sedang diadakan maintenance. Dari sejumlah perusahaan yang langsung mengurus izin-izin mereka ke BPMP2T, masih ada juga pihak pengusaha atau masyarakat yang menggunakan jasa calo untuk mengurus izin yang mereka perlukan dengan alasan karena malas berurusan dengan birokrasi yang lama dan bertele-tele. Hal ini dikarenakan kurang efektifnya sosialisasi dari pihak Pemkot dan BPMP2T kepada masyarakat dan pengusaha mengenai sistem pelayanan perizinan yang baru dan masih adanya ketidakpercayaan masyarakat akan sosialisasi yang diberitakan oleh Pemkot, selain itu karakter masyarakat yang masih tidak mau repot juga mengakibatkan masih adanya penggunaan jasa calo. Seperti yang diakui oleh Wawan, perwakilan dari PT. Lerindro Internasional, kantornya selama ini lebih memilih untuk menggunakan jasa perantara “orang dalam” untuk mengurus dokumen perizinan perusahaan mereka. Tarif yang dikenakan berkisar Rp.200.000 – Rp.500.000 per izin, tergantung dari tingkat kerumitan dokumen perizinan yang diurus, biaya tersebut di luar biaya retribusi yang sudah ada. Pihaknya sendiri mengakui tidak mengetahui bahwa pengurusan izin sekarang ini sudah lebih dipermudah dan pengurusan izin seperti TDP sudah tidak dipungut biaya apapun.13

Dampak Substantif Dampak Langsung Upaya perbaikan proses perizinan usaha yang telah diterapkan Pemkot Balikpapan telah memberikan manfaat kepada masyarakat dan pelaku bisnis yang direfleksikan melalui kemudahan proses perizinan usaha, waktu yang relatif lebih singkat dan adanya transparansi biaya.

Fakta di lapangan, ketika masih berbentuk UP2T sangat jarang penerbitan izin dapat terselesaikan sesuai dengan standar waktu yang dijanjikan. Penyebabnya adalah dalam kondisi tertentu pemohon izin harus bertemu dengan instansi teknis untuk kelanjutan proses perizinan (persyaratan teknis). Pemohon izin harus memenuhi persyaratan dari instansi teknis dan informasi persyaratan tersebut hanya dapat diperoleh di instansi teknis. Birokrasi yang lebih panjang berimplikasi pada biaya dan waktu pengurusan. Setelah berbentuk BPMP2T, meskipun instansi teknis (SKPD) masih memiliki peran yang krusial dalam keputusan penerbitan izin namun BPMP2T telah memiliki kewenangan koordinasi yang lebih besar dan kewenangan mengenai pembiayaan pelayanan serta dapat mengurangi sebanyak mungkin kontak antara pemohon dengan pegawai dinas sehingga dapat mempersingkat proses perizinan dan dapat memenuhi standar waktu penerbitan izin14. Dampak reformasi perizinan usaha melalui kebijakan PTSP terlihat pada jumlah pemohon izin untuk tempat usaha dan tempat tinggal yang cenderung meningkat tiap tahunnya di Balikpapan. Rata-rata peningkatan izin tempat tinggal selama kurun waktu 2006 sampai 2011 sebesar 5.63 persen meskipun terjadi penurunan pada tahun 2008 dan 2009. Peningkatan yang signifikan terjadi pada jumlah pemohon izin tempat usaha yang meningkat sebesar 204.6 persen pada tahun 2007 dan ratarata peningkatan (2006-2011) sebesar 44.1 persen. Jumlah izin yang diterbitkan dari tahun 2006-2012 di BPMP2T dapat dilihat pada tabel 2.

Dampak Kelembagaan Pembenahan sistem perizinan di lembaga perizinan Kota Balikpapan telah berdampak terhadap perkembangan lembaga perizinan itu sendiri. Bukan hanya semakin bermanfaat bagi masyarakat dan perekonomian Kota Balikpapan namun dalam perjalananya juga menumbuhkan nilai-nilai dan etos kerja pada seluruh staf BPMP2T sebagai abdi masyarakat yang mengedepankan pelayanan publik yang prima dan transparan. Status kelembagaan dari bentuk UP2T dan BPID meningkat menjadi Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMP2T) pada 2009. Wewenang UP2T dan BPID hanya pengurusan perizinan yang memiliki tugas sebatas pengurusan pendaftaran, sedangkan 14

13

Wawancara dengan Wawan, karyawan PT. Lerindro Internasional, perusahaan yang bergerak di bidang service oil & gas, Manggar Balikpapan 20 Desember 2012.

Laporan akhir kegiatan asistensi dan pendampingan penyusunan pola pelayanan perizinan terpadu di kota Balikpapan, Pemkot Balikpapan-YBML - The Asia Foundation – International Finance Corporation 2004.


11


pelaksanaan dan penerbitan perizinan masih menjadi wewenang SKPD terkait. Wewenang yang dimiliki BPMP2T bertambah menjadi 13 jenis izin yang sebelumnya hanya 8 jenis izin pada saat berbentuk UP2T. Grafik 3. Perkembangan Investasi Kota Balikpapan

5000000 4000000 3000000 2000000 1000000

Investasi

0


H. Aji M. Sofyan selaku Sekretaris BPMP2T Balikpapan menuturkan bahwa perbaikan secara bertahap di tubuh lembaga perizinan Kota Balikpapan telah menciptakan struktur organisasi, manajemen dan sistem kerja yang lebih terstruktur dan terorganisir. 15 Para staf yang ada sekarang ini pun telah benar-benar merupakan staf BPMP2T, bukan lagi staf dari instansi lain seperti pada masa UP2T dan BPID sebelumnya, sehingga dapat bekerja sepenuhnya untuk BPMP2T. Saat ini di BPMP2T juga terdapat sistem reward dan punishment, sehingga semakin meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam bekerja. Penguatan kelembagaan dalam lembaga perizinan semakin mengukuhkan posisi BPMP2T sebagai lembaga pemerintah yang berperan aktif dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan secara tidak langsung dalam pembangunan perekonomian Balikpapan.

Dampak Sistemik Iklim investasi yang kondusif dan efisiensi pengurusan perizinan akan berdampak pada beberapa indikator ekonomi makro, yaitu perkembangan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), nilai investasi, peningkatan jumlah unit usaha dan penyerapan tenaga kerja. Pengurusan izin yang semakin mudah tentunya akan berdampak langsung 15


pada jumlah investasi dan modal yang ditanamkan di suatu daerah. Peningkatan investasi maupun modal usaha akan meningkatkan jumlah unit usaha yang secara otomatis berimbas pada bertambahnya penyerapan tenaga kerja. Kaitannya dengan PDRB, salah satu komponen PDRB dilihat dari sisi pengeluaran adalah investasi. Dengan meningkatnya investasi tentu saja akan meningkatkan PDRB. Selain itu, berdasarkan data BPS, PAD Balikpapan yang berasal dari pajak didominasi oleh Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Doing Business (2012) menyebutkan bahwa Balikpapan berada pada peringkat pertama dalam hal kemudahan pendirian bangunan. Kemudahan pendirian bangunan berkorelasi positif dengan tingkat penerimaan Kota Balikpapan yang berasal dari PBB. Lebih lanjut, semakin banyak usaha yang mengalami formalisasi, semakin banyak pula objek pajak baru yang menjadi sumber penerimaan daerah. Tabel 4. Jumlah Unit Usaha dan Penyerapan Tenaga Kerja di Kota Balikpapan Jenis Usaha

2010

2011

Unit Usaha

Tenaga Kerja

Unit Usaha

Tenaga Kerja

Kecil

604

3,839

611

3,958

Menengah

125

2,218

128

2,250

Besar

110

6,108

120

6,569

Non Formal

3,046

10,410

3,047

10,410

Total

3,885

22,575

3,906

23,187


Perkembangan investasi di Kota Balikpapan cenderung mengalami peningkatan tiap tahunnya. Rata-rata kenaikan investasi selama kurun waktu 2004-2010 sebesar Rp4,261 Juta atau 2.82 persen per tahun. Peningkatan jumlah investasi di Kota Balikpapan juga disertai dengan peningkatan jumlah unit usaha atau perusahaan dan penyerapan tenaga kerja kota tersebut. Berdasarkan penggolongan industri formal dan non formal, tercatat sebanyak 859 industri formal dan 3,047 industri non formal di Balikpapan. Sebesar 71.12 persen dari industri formal merupakan industri kecil, 14.90 persen industri menengah dan 13.98 persen industri besar. Meskipun lebih dari 50 persen industri formal merupakan industri skala kecil, mayoritas tenaga kerja justru diserap oleh industri besar, yaitu 51.41 persen sedangkan industri skala kecil hanya 30.97 persen. Jumlah industri non


12


formal tergolong cukup besar, ini mengindikasikan bahwa informasi mengenai kemudahan pengurusan izin saat ini belum tersosialisasi dengan optimal, sehingga ini merupakan tantangan ke depan pemerintah daerah untuk memformalkan industri tersebut, semakin mempermudah proses perizinan usaha dan sosialiasi kepada pelaku usaha harus menjadi prioritas utama. Pertumbuhan investasi, unit usaha dan penyerapan tenaga kerja secara eksplisit berdampak pada perkembangan PAD dan PDRB Kota Balikpapan. Selama kurun waktu 2004-2010, PAD Kota Balikpapan terus menerus mengalami peningkatan. PAD tertinggi yaitu pada tahun 2011 sebesar Rp220,809 juta atau mengalami peningkatan sebesar 58.60 dari tahun 2010. Kontribusi terbesar pada PAD tahun 2011 berasal dari Pajak Daerah (77.16%)

Grafik 5. Pertumbuhan Ekonomi Tanpa Migas Kota Balikpapan (Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000)

16 14 12 10 8 6 4 2 0

13,87

9,04

10,52

9,87 7,52

6,41

8,02

8,79

5,15 PDRB

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 Sumber: BPS Kota Balikpapan 2012

Institusionalisasi dan Tantangan Grafik 4. Perkembangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Balikpapan

Proses institusionalisasi BPMP2T Kota Balikpapan dapat dijabarkan dalam dua tahap, yaitu: a. Pembenahan dan Perbaikan Pola Pelayanan dan Sistem Kelembagaan

25000000 20000000 15000000 10000000 PAD

50000000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

0


PDRB merupakan salah satu data statistik yang digunakan untuk memonitor perkembangan ekonomi suatu daerah. Melalui PDRB dapat dilihat dan dianalisis kinerja pembangunan ekonomi. Secara agregat ekonomi Kota Balikpapan tumbuh 9.75 persen pada tahun 2011 yang erat kaitannya dengan sektor dan sub sektor pendukungnya, seperti sektor industri pengolahan yang di dalamnya didominasi oleh sub sektor industri pengilangan minyak bumi dan memiliki kontribusi terhadap perekonomian Kota Balikpapan mencapai 49.62 persen. Selama kurun waktu 2000-2011 rata-rata pertumbuhan ekonomi tanpa migas Kota Balikpapan sebesar 9.13 persen per tahun. Pertumbuhan ekonomi tanpa migas Kota Balikpapan tahun 20002010 dapat dilihat pada grafik 5

Upaya pembenahan dan perbaikan pelayanan perizinan Kota Balikpapan dimulai sejak bulan Maret 2001 dengan mengembangkan sistem perizinan Satu Atap (Simtap) Unit Pelayanan Perizinan Terpadu (UP2T). UP2T disebut sebagai loket bersama dalam satu atap pengurusan perizinan yang memiliki tugas sebatas pengurusan pendaftaran, sedangkan pelaksanaan dan penerbitan perizinan masih menjadi wewenang SKPD terkait. Wewenang UP2T yang tergolong minim belum optimal dalam mempermudah proses perizinan di Kota Balikpapan. Dalam pelaksanaannya, proses perizinan di Balikpapan dihadapkan pada konflik tingkat koordinasi, konflik aturan perundangundangan ataupun tata ruang dan konflik kewenangan. Hal ini dipicu oleh koordinasi proses perizinan yang harus melalui beberapa dinas fungsional. Menyikapi kelemahan sistem Satu Atap (Simtap) maka dibentuklah Badan Perizinan dan Investasi Daerah (BPID) tahun 2007 menggantikan UP2T dengan landasan hukum Perwali No. 1/2007 mengenai pembentukan BPID. Dukungan dari pemerintah pusat dalam upaya penciptaan iklim usaha yang lebih kondusif serta merangsang penanaman modal di Indonesia maka diterbitkanlah UU RI No. 25/2007 Tentang Penanaman Modal dan PP No. 27/2009 mengenai pelayanan Satu Pintu di bidang penanaman modal.


13


Pemkot Balikpapan langsung merespon positif penerbitan UU dan perda tersebut dengan menerbitkan: (i) peraturan daerah kota balikpapan nomor 20 / 2008 tentang organisasi dan tata kerja badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMP2T) Kota Balikpapan; (ii) peraturan walikota nomor 21 / 2009 tentang uraian tugas pokok dan fungsi badan penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu (BPMP2T) kota Balikpapan; (iii) peraturan walikota nomor 41 / 2009 tentang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu Kota balikpapan. Dengan dasar hukum yang jelas maka sejak 2009 BPID telah berevolusi menjadi BPMP2T dengan tingkat kewenangan lebih besar dalam pengurusan dan penerbitan perizinan serta penanaman modal meski tetap dengan rekomendasi dari unit pelaksana teknis; SOP yang jelas; koordinasi kerja yang lebih sederhana; waktu yang relatif lebih singkat; dan adanya transparansi biaya.

mengenai pembagian kewenangan perizinan antara PTSP dan Lembaga teknis lainnya. Wewenang PTSP hanya mencakup urusan administrasi perizinan sedangkan substansi perizinan masih dilaksanakan oleh tim teknis.

b. Peningkatan Kinerja BPMP2T dibentuk untuk menjamin kemudahan perizinan usaha maupun penanaman modal bagi pelaku usaha/investor yang menjamin aspek transparansi prosedur, biaya dan waktu disertai dengan fasilitas layanan keluhan masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut diperlukan komitmen serta peningkatan kinerja seluruh staf BPMP2T. Saat ini BPMP2T berwenang menerbitkan 13 jenis perizinan sementara sebelumnya UP2T hanya menjadi loket penerima bagi 8 jenis izin. Peningkatan kinerja BPMP2T juga dicerminkan melalui reformasi kebijakan, antara lain: (i) sistem terkomputerisasi untuk pengecekan nama perusahaan; (ii) pemberlakuan format standar pendirian; (iii) penghapusan biaya izin daerah; (iv) pemberlakuan atau pemyempurnaan layanan terpadu untuk perizinan daerah; dan (v) peniadaan persyaratan surat domisili. Untuk semakin melengkapi kemudahan pengurusan izin, BPMP2T memberlakukan sistem rekam jejak yang memungkinkan perusahaan-perusahaan untuk memantau kemajuan proses permohonan mereka, baik secara online maupun pesan teks.

Tantangan Tantangan terbesar pemerintah Kota Balikpapan adalah memperluas jangkauan wewenang BPMP2T. Saat ini BPMP2T masih berlandaskan pada Permendagri Nomor 24 / 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Dalam Pemendagri tersebut, disebutkan

Gambar 4. Contoh Leaflet Perizinan dari BPMP2T Balikpapan

Secara de jure proses perizinan menjadi kewenangan PTSP namun secara de facto kewenangan perizinan terbagi antara PTSP dan Tim Teknis. PTSP memiliki kewenangan administratif, meliputi penerimaan, pengajuan, pemeriksaan kelengkapan berkas perizinan, pengkoordinasian intansi terkait dan pembayaran retribusi sedangkan kewenangan tim teknis meliputi peninjauan lapangan dan penyusunan rekomendasi. Terpisahnya fungsi lembaga perizinan di BPMP2T dan lembaga teknis berakibat pada lamanya proses peninjauan lapangan dan penerbitan rekomendasi teknis. Berlarut-larutnya proses penerbitan perizinan memberikan celah adanya pungutan-pungutan liar yang dikenakan pada pihak pemohon izin. Komitmen kepala daerah mutlak diperlukan untuk mengintegrasikan wewenang administratif dan substantif dibawah kewenangan BPMP2T sehingga efisiensi dan efektivitas proses perizinan dapat dinikmati secara sepenuhnya oleh masyarakat dan pelaku usaha.

Lesson Learned Beberapa hal yang bisa dijadikan perhatian dalam membentuk lembaga perizinan di daerah lain


14


dengan berkaca dari pengalaman Balikpapan adalah sebagai berikut:

BPMP2T

 Adanya kemauan dan komitmen dari BPMP2T Balikpapan untuk terus membenahi diri dan meningkatkan kinerja mereka. Meskipun masih banyak kekurangan serta dengan kurangnya wewenang dan otoritas, saat ini BPMP2T telah mampu meningkatkan kinerja mereka dan memperbaiki kualitas pelayanan. Komitmen BPMP2T Balikpapan untuk memberikan pelayanan yang terbaik inilah yang harus diapresiasi.  Dengan kewenangan dan otoritas yang bisa dikatakan masih sedikit, BPMP2T Balikpapan tidak bisa difungsikan secara optimal sebagai badan yang mengurus perizinan karena masih banyak izin lainnya yang harus diurus lewat SKPD. Belajar dari pengalaman tersebut dengan kewenangan yang masih setengah-setengah, lembaga perizinan tidak dapat memainkan fungsinya sebagai PTSP secara optimal. Jadi harus ada pengintegrasian kewenangan perizinan melalui PTSP agar PTSP benar-benar dapat berfungsi optimal.  Dengan komitmen yang kuat dari pemimpin daerah serta dukungan politik yang besar terhadap terciptanya pelayanan publik yang lebih prima, akuntabel dan efisien maka proses perubahan dapat berjalan lebih cepat dan lebih mantap. Kurangnya ketegasan dari pemimpin daerah pada masa-masa awal pembentukan lembaga perizinan daerah untuk mengatasi tarik menarik kepentingan, dan resistensi dari internal Pemkot Balikpapan sendiri bisa dijadikan pelajaran bagi daerah lain untuk dapat mewujudkan sebuah lembaga perizinan yang ideal dalam waktu yang tidak terlalu lama.  Pentingnya sosialisasi yang tepat sasaran dan efektif mengenai sistem pelayanan perizinan yang baru. Di Balikpapan meski proses layanan perizinan sudah lebih baik dari segi waktu dan biaya, namun karena kurang efektifnya sosialisasi, akhirnya masyarakat tidak paham benar mengenai kemudahan yang bisa mereka dapatkan. Keengganan untuk berurusan dengan birokrasi yang identik dengan waktu yang tidak pasti, besaran biaya yang tidak bisa ditentukan, serta petugas yang tidak profesional menyebabkan banyak pelaku usaha tidak mendaftarkan usaha mereka, atau lebih memilih untuk menggunakan jasa pihak ketiga seperti calo. Hal ini memberikan ruang bagi praktek KKN.

Peluang Replikasi Bagi daerah lain yang ingin mereplikasi langkah BPMP2T Balikpapan tidak ada prasyarat atau kondisi yang terlalu sulit untuk dipenuhi mengingat BPMP2T Balikpapan saat ini pun belum mencapai standar yang terlalu tinggi, walaupun memang wilayah Balikpapan yang kecil menjadi salah satu faktor yang mempermudah pelayanan. Sehingga besar sekali peluang bagi pemerintah daerah lain terutama daerah-daerah di luar pulau Jawa untuk mengikuti langkah BPMP2T Balikpapan, hanya saja mungkin diperlukan modifikasi sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing. Yang terpenting adalah komitmen yang kuat dari pemimpin daerah beserta segenap pemerintah daerah (SKPD), dan tentunya dari lembaga perizinan itu sendiri untuk menciptakan kondisi pelayanan perizinan yang prima. Dukungan secara politik dari DPRD, pengawasan serta pemantauan dan evaluasi yang aktif dari segenap masyarakat dan pihak-pihak seperti Ombudsman Republik Indonesia, LSM dan media massa juga akan mendorong perbaikan terhadap lembaga perizinan. Lembaga perizinan juga harus tanggap dalam menghadapi perubahan, agar bisa beradaptasi dengan keadaan agar pelayanan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan perizinan yang ada pada saat itu. Pihak BPMP2T pun merasa siap jika ada daerah lain yang ingin belajar langsung dengan melakukan studi banding ke BPMP2T Balikpapan. Saat ini BPMP2T Balikpapan terhitung sebagai lembaga perizinan yang cukup maju di Kalimantan Timur. Selama ini sudah ada pemerintah-pemerintah kabupaten di Kalimantan Timur yang melakukan studi banding, seperti Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara, Berau dan Penajam Paser Utara. Meskipun bentuk izin yang dikeluarkan oleh daerahdaerah tadi umumnya agak berbeda dengan yang dimiliki BPMP2T Balikpapan, seperti izin pertambangan, hutan dan lain-lain, namun biasanya mereka belajar mengenai mekanisme proses perizinan di Balikpapan, serta mendiskusikan mengenai peraturan-peraturan yang akan mereka pakai jika pemkab tersebut berencana untuk mengadopsi sistem layanan BPMP2T Balikpapan. Meski tidak memiliki instruktur atau tenaga pelatih khusus untuk memberikan pelatihan kepada pemda lain yang datang untuk belajar, BPMP2T Balikpapan menyediakan leaflet-leaflet berisi penjelasan mengenai izin yang dikeluarkan BPMP2T beserta syarat dan lama waktu pengurusan, SOP proses perizinan dan perda-perda yang bisa digunakan sebagai acuan.


15


Referensi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Kota Balikpapan, 2012. Badan Pusat Statistik. „Statistik Kota Balikpapan‟. Berbagai Edisi. Balikpapan Friedman, Eric, Johnson S, Kaufmann D, and Lobaton P. "Dodging the Grabbing Hand: The Determinants of Unofficial Activity in 69 Countries." Journal of Public Economic 76 (2000): 459-494. Pemkot Balikpapan, YBML, The Asia Foundation and International Finance Corporation, 2004 “Laporan akhir kegiatan asistensi dan pendampingan penyusunan pola pelayanan perizinan terpadu di kota Balikpapan”

gas berlokasi di Manggar Balikpapan (Wawancara pukul 11.00, Tanggal 20 Desember 2012)

Internet “Seluruh Pengurusan Izin Dilimpahkan ke BPMP2T” diakses dari http://balikpapan.radiosmartfm.com/jurnalbalikpapan/3482-seluruh-pengurusan-izindilimpahkan-ke-bpmp2t.html tanggal 15 Desember 2012 pada tanggal 15 Desember 2012.

Tribun Kaltim, “Kantor BPMP2T Balikpapan Belum Punya Ruang Arsip” tanggal 9 November 2012 World Bank and IFC (International Finance Corporation), 2012. Doing Business di Indonesia tahun 2012

Narasumber Adhi, Staf PT. Haneagle Heavyparts Indonesia, perusahaan yang bergerak di bidang supplier parts (Wawancara pukul 12.00, Tanggal 29 Desember 2012) Adwar SP, Kabid Penanaman Modal BPMP2T Balikpapan, (Wawancara pukul 11:10, Tanggal 26 Februari 2013) Cardayo Utama, pemilik CV. Jaya Utama Sukses bergerak di bidang general supplier di Balikpapan (Wawancara pukul 12.00, Tanggal 20 Desember 2012) H. Aji M. Sofyan, Sekretaris BPMP2T Balikpapan (Wawancara pukul 10.30, Tanggal 3 Desember 2012) Hadi, staf London Beauty Center, klinik kecantikan yang berlokasi di Balikpapan Super Block (Wawancara pukul 10.00, Tanggal 28 Desember 2012) Kamsani, Staf Pelaksana Bidang Perizinan BPMP2T Balikpapan (Wawancara pukul 14.00, Tanggal 13 Desember 2012), (Koresponden via email Tanggal 28 Desember 2012), (Wawancara via telpon Tanggal 1 April 2013) Wahyu Dhiansutopo, Staf Informasi dan Pengaduan (Wawancara pukul 11.30, Tanggal 3 Desember) Wawan, karyawan PT. Lerindro Internasional, perusahaan yang bergerak di bidang service oil &


16


igi.fisipol.ugm.ac.id

Recommend Documents