HUBUNGAN PRESIDEN DAN PANGLIMA ANGKATAN BERSENJATA REPUBLIK INDONESIA (1988-1998)
P. J. Suwarno Abstract We can make the period of the relation between Geneal Soeharto and General L.B. Moerdani. In 1983-1988 the relation between them was good, but in 1989-1993 the relation became bad, and was the worst, because L.B. critized the grady Soeharto’s family. Silently, President Soeharto rejected L.B. Moerdani and appointed the White Generals as his staff. Then, he approached the Moslems by building the masques by resing the money taken from the salaries of the state’s afficers. Soeharto also prohibited the Moslems to join political activities, so that they were active in the social and religious activities. In the military Soeharto was rejected by the followers of L.B. Moerdani, who was supported by Harsudiyono Hartas. The conflict between Soeharto and L.B. Moerdani was apparent when Try Sutrisno was elected as the vice president without permission of President Soeharto. vice versa, Harmoko was elected as the head of Golkar without any acknowledgment of the military. When Soeharto wanted to let his daughter Tutut to be a President candidate after him, the Moslems were permitted to be active in the political activities. But suddenly there was a crisis, then Soeharto stepped down, before finishing his presidency.
Reorganisasi ABRI Dalam era Orde Baru (Orba) jabatan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Pangab) ini amat penting. Sebenarnya Pangab ini diciptakan pada tahun 1969. Setelah dikonsepkan oleh Jendral Soemitro, kemudian diumumkan oleh Jendral Soeharto pada tanggal 5 Oktober 1969 beserta formasinya yang sudah ditetapkan pada tanggal 4 Oktober 1969 (Ramadhan K. H., 1994: 180) . Sebelum reorganisasi, masing-masing angkatan berdiri sendiri-sendiri, yang dipimpin oleh seorang setingkat menteri. Maka terdapat Menteri Panglima Angkatan Laut (Men Pangal), Menteri Panglima Angkatan Darat (Men Pangad), Menteri Panglima Angkatan Udara (Men Pangau), dan Menteri Panglima Angkatan Kepolisian (Men Pangak) . Mereka itulah yang dihadapi oleh Kepala Staf Pertahanan dan Keamanan Jendral Soemitro. Dia menggariskan jabatan menteri dihapus. Jadi masing-masing menteri menjadi kepala staf, maka yang ada Kepala Staf A. L., Kepala Staf A. D., Kepala Staf A. U., dan Kepala Staf Kepolisian. Semuanya itu dimaksudkan untuk menarik fungsi politik ke Departemen Pertahanan dan Kemananan (Dephankam) . Dengan demikian setiap angkatan dikoordinasikan ke dalam kekuasaan Menteri Pertahanan Prof. Dr. P. J. Suwarno, S. H., adalah dosen tetap pada Program Studi Sejarah, Fakultas Sastra Universitas Sanata Dharma Yogyakarta.
Kemanan (Menhankam) yang merangkap Panglima Angkatan Bersenjata (Pangab) ialah Jendral Soeharto (Soemitro, 1974: 174-178) . Setelah reorganisasi Pangab memegang kekuasaan tertinggi dari semua angkatan, sedangkan angkatan dipimpin oleh Kepala Staf Angkatan yang kehilangan fungsi komando dan tidak memiliki akses keuangan yang sudah dipusatkan pada Menhankam/Pangab. Presiden tidak dapat berhubungan dengan Kepala Staf Angkatan. (Soemitro, 1994: 176) . Setelah Yoga Sugama sebagai atasannya diyakinkan, maka Benny Moerdani mulai mengatur jalur utama, dalam bidang kemiliteran pada masa itu, yaitu Hankam, Kopkamtib, dan BAKIN. Secara berangsur-angsur Benny Moerdani ditetapkan untuk menjabat sebagai Asisten Intelijen Hankam, sebagai Asisten Intelijen Kopkamtib, dan juga wakil Kepala BAKIN. Sebagai Asisten Intelijen Kopkamtib Benny secara otomatis juga selaku Komandan Satgas Intel yang memiliki kewenangan Kopkamtib yang teramat kuasa. Selain itu juga ditetapkan untuk menjadi Kepala Pusat Intelijen Strategis Hankam. Dengan demikian semua informasi yang masuk ke atas harus melalui dia (Benny Moerdani, 1993: 375-378) . Hubungan Presiden-Pangab Retak Struktur tersebut tetap demikian ketika L.B. Moerdani menjadi Pangab., tetapi Menhankam dipisahkan dari Pangab. Pada tanggal 19 Maret 1983 ketika kabinet dibentuk Jendral Poniman diangkat sebagai Menhankam dan L.B. Moerdani sebagai Pangab. (What Indonesia, 1984, No. 37 April, hlm. 151) . Namun hubungan SoehartoL.B. Moerdani ini retak, yang puncaknya terjadi pada tanggal 10 Februari 1988, ketika Soeharto menggantinya dengan Jendral Try Sutrisno (Muhammad Hisyam, 2003: 161) . Namun Soeharto tidak bertindak tergesa-gesa, ketika dia terpiiih lagi pada bulan Maret 1988, nama L.B. Moerdani masih muncul lagi sebagai Menteri Menhankam, yang tidak mempunyai kontak resmi dengan pasukan. Jabatan ini berlangsung sampai tahun 1993. Sesudah itu dia ditawari jabatan duta besar di Washington, tetapi dia tidak mau (Salim Said dalam Muhammad Hisyam, 2003: 164-165) . Sebagai Menhankam dia masih ikut memikirkan bagaimana dapat mencetak pemimpin-pemimpin nasional yang tangguh. Tentu saja hal ini tidak terlepas dari lembaga pendidikan baik ABRI maupun non ABRI. Setelah didiskusikan dibanyak tempat, akhirnya pada pertengahan tahun 1991 dia sampai kesimpulan: Dalam hal ini lembaga yang diajak kerjasama adalah Perguruan Taman Siswa, yang mempunyai pengalaman menyemai nasionalisme Indonesia sejak zaman penjajahan Belanda. Sekolah yang dia wujudkan diberi nama sekolah Menengah Atas Taruna Nusantara dengan gedung-asramanya di Magelang tidak jauh dari kompleks AKMIL. Di sekolah inilah diharapkan pemimpin Indonesia yang dari segi moral, kejuangan, dan jasmaninya dapat dipersiapkan dengan sebaik-baiknya (Julius Poer, 1993: 159-160) . Dengan demikian ikatan yang sudah dibina oleh L.B. Moerdani sejak lama dengan kesatuan militer yang berjumlah sekitar 400. 000 personal tidak serta merta berhenti. Demikian juga pengaruh L.B. Moerdani terhadap peran pemimpin militer yang diangkat Soeharto untuk menggantikan kedudukannya tidak begitu saja mudah mendapat
pengakuan dari pemimpin-pemimpin militer pengikut L.B. Moerdani. Meskipun hal itu terus diusahakan oleh Jendral Soeharto sebagai presiden. Usaha Jendral Soeharto untuk memperoleh pendukung pengganti yang dianggap cukup kuat ialah pada kelompok Islam putihan (santri) . Pertama-tama direkrut pimpinan militer yang berasal dari kelompok Islam putihan pasca kebangkitan Islam sosial. Presiden Soeharo yang banyak membangun tempat ibadat orang-orang Islam itu secara tidak sengaja menyebabkan orang Islam yang semula disebut abangan, sedikit demi sedikit mereka menjadi Islam putihan dengan menjalankan kewajiban sembahyang lima waktu setiap hari. Hal ini juga didorong oleh banyaknya mesjid yang dibangun oleh Pemerintah. Demikian juga dengan munculnya ICMI yang dipimpin oleh B. J. Habibie. Dia juga mempunyai pengaruh dalam bidang politik. Kecuali itu Ketua Golkar tidak diserahkan lagi kepada ABRI, tetapi kepada sipil, yaitu mantan Menteri Penerangan Harmoko. Dengan demikian secara diam-diam sebenarnya Presiden Soeharto mengadakan gerakan, pertama-tama menjauhi L.B. Moerdani yang memiliki pengaruh cukup besar di kalangan militer dengan tidak lagi mengangkatnya menjadi Pangab dan menggantinya dengan Jendral Try Sutrisno (Muhammad Hisyam, 1993: 161), tetapi masih dibiarkan menduduki jabatan Menhankam seperti telah disebut di atas. Baru tahun 1993 setelah masa jabatannya sebagai Menhamkam selesai ditawari sebagai duta besar di Amerika Serikat, tetapi L.B. Murdani tidak mau. Pada tanggal 22 Maret 1993 Edy Sudradjat menggantikannya sebagai Menhankam, dan pada tanggal 26 Mei 1993 Jendral Feisal Tanjung diangkat sebagai Pangab (Indonesia No. 55 April 1993: 123) . Dia diangkat sebagai Pangab menggantikan Jendral Edi Sudradjat, yang memegang jabatan itu hanya selama tiga bulan (Muhammad Hisyam, 1003: 188) .
"Penghijauan" ABRI. Pengangkatan Faisal Tanjung dianggap sebagai "penghijauan" ABRI oleh Soeharto, dalam rangka membendung pengaruh L.B. Moerdani, yang terkenal beragama Katolik dan merekrut banyak staf dari orang Islam abangan. Sejak tahun 1990 Presiden Soeharto mulai melakukan "penghijauan" di kalangan ABRI dan Golkar. Rupanya politik Soeharto yang membatasi umat Islam aktif dalam bidang politik, sudah mendorong mereka bersatu sebagai kekuatan sosial yang kompak. Mereka yang dulu disebut golongan Islam abangan telah berubah menjadi Islam putihan, karena pembangunan mesjid dan madrasah secara besar-besaran yang dilakukan oleh Presiden Soeharto untuk membendung mereka aktif dalam bidang politik. Demikian juga Jendral R. Hartono, dia berasal dari Madura dan Panglima Brawijaya. Mula-mula dia ditugaskan untuk memimpin Sekolah Staf dan Komando ABRI di Bandung, kemudian ditarik ke Jakarta untuk memegang jabatan Kepala Staf Umum (Kasum) ABRI sebelum dia menggantikan Edi Sudrajat. Kemudian R. Hartono pertama-tama bertugas memimpin Lemhanas, kemudian menjadi Kepala Staf Sosial dan Politik di markas besar ABRI, sebelum akhirnya memegang jabatan Kepala Staf AD pada tahun 1995 menggantikan Jendral Wismoyo Arismunandar (Salim Said dalam
Muhammad Hasyim, Penyunting, 2003: 168) . Sesudah Islam menjadi kekuatan sosial yang solid rupanya Soeharto berminat untuk menarik ke bidang politik lagi untuk menjadi pendukungnya. Pada tanggal 6 September 1989 pulang dari Uni Soviet, Presiden mengatakan akan menggebug siapa saja yang mencoba melaksanakan tindakan inkonstitusional (Nung Runua, editor, 1994: 36) . Reaksi Alamsyah pada tanggal 30 September 1989, dia dengan 21 organisasi massa Islam merumuskan kebulatan tekad. Pertimbangan kebulatan tekad itu: 1. Perkembangan sikap pihak-pihak tertentu terhadap Presiden pada waktu itu; 2. Prestasi Presiden Soeharto; 3. Perhatian Positip terhadap umat Islam; dan 4. Penilaian bahwa sikap negatif terhadap Presiden sebagai mandataris MPR, adalah sikap melawan Pemerintah yang sah. Setelah dirumuskan pada tanggal 10 Oktober 1989 Alamsyah mengirim Petisi 21 itu untuk mendukung Presiden Soeharto ke Jalan Cendana. Setelah mengirimkan, Alamsyah mengatakan: "Pak Harto tampak senang dan terharu, kendati tidak berkomentar apa-apa" (Nung Runua, Editor, 1992: 34-43) . Kecuali Petisi 21 itu H. Alamsyah juga merangkai doa politik yang disebutnya doa bersama yang ditandatangani oleh 36 organisasi massa yang dibacakan oleh K. H. Ali Jafie dalam acara halal bihalal bersama di gedung Graha Purna Yuda Jakarta pada hari Kamis tanggal 30 Agustus 1992. Lalu ketika DPP Golkar ini melanjutkan: "Semoga Allah memberkati Pak Harto, yang berada dalam kondisi yang TOPP, maksudnya Tegas Optimistis, Prima dan Pasrah. Hal ini rupanya untuk mengoreksi apa yang pernah diucapkan oleh Presiden Soeharto pada tahun 1991: TOPP (Tua, Ompong, Peyot, dan Pikun) (Nung Ranua, 1992: 45) . Kemudian terjadi dukungan dari berbagai organisasi. Muktamar IDI ke-21 diadakan awal November 1991 menelorkan keputusan politik: Memohon kepada Pak Harto agar jangan menolak kalau ada yang mencalonkan kembali menjadi Presiden RI periode 1993-1998 (Nung Ranua, 1992: 61) . Yang mengajukan usul pencalonan kembali Pak Harto itu ialah dr. Subagyo, utusan IDI cabang Nganjuk, Jawa Timur. Kemudian dukungan Muhammadiyah yang disampaikan oleh pimpinan pusatnya yang dipimpin oleh ketua umumnya ialah K. H. Ahmad Azhar Basyir kepada Presiden di Bina Graha pada tangga! 10 Maret 1992. Pada hari yang sama di tempat yang sama Presiden juga menerima DPP Syarikat Islam yang dipimpin ketua umumnya Taufiq Tjokroaminoto yang datang melaporkan hasil kongres SI di Jakarta Oktober tahun lalu. Pada waktu itu Taufiq menyampaikan dukungannya pencalonan Presiden Pak Harto (Nung Ranua, 1992: 63-64) . Pada bulan Maret 1992, ketika kampanye pemilu 1992 belum dimulai, tersebar isu bahwa Ketua Umum PB NU K. H. Abdurrahman Wahid tidak akan mencalonkan kembali Pak Harto sebagai Presiden RI periode 1993-1998. Sebaliknya menurut isu tersebut ia akan mencalonkan Menhankam Jendral L.B. Moerdani (Nung Ranua, 1992: 65) . Akhir tahun 1992 Gus Dur mengirim surat kepada Ismael Hasan Materum, isinya antara lain menyatakan benar tidaknya Ismael menyebarkan berita Gus Dur tidak akan mendukung Pak Harto sebagai calon presiden pada Sidang Umum MPR 1993. Surat ini menyatakan ancaman bahwa jawaban Ismael akan menentukan hubungan kembali NUPPP. Jawaban Ismael ada dua hal: 1. Menjelaskan dirinya mendengar isu tersebut dari orang lain yaitu dari pertemuan antara pejabat A. S. dengan empat intelektual Islam Indonesia di
Jakarta; 2. Dia mengatakan: "Bila Gus Dur melakukan dukungan seperti di atas jelas akan ditentang ulama sendiri (Nung Ranua, 1992: 65-66) . Keempat cendekiawan Islam tersebut ialah Dr. Edi Swasono, Dr. Muslimin Nasution, Prof. Dr. lsmail Suny, dan Dr. Nurcholis Madjid dengan John C. Monjo, Juli 1991 (Nung Ranua, 1992: 67) . John C. Monjo bertanya kepada empat cendekiawan tersebut: "Siapa calon presiden yang pantas menggantikan Soeharto?" Dijawab: "Tentunya saudara lebih tahu keinginan Anda, jangan tanya kami. " "Bagaimana kalau Benny Moerdani? Tanya diplomat tersebut. "Tidak mungkin, umat Islam tidak bisa menerima Benny. " lawab cendekiawan yang lain. "Tapi Abdurrahman Wahid kan bisa menerima". Diplomat A. S. tadi mencecar. Seorang cendekiawan Muslim menjawab: "Itu Abdurrahman Wahid, NU saja belum tentu seperti dia, apa lagi umat Islam". Agaknya dari sinilah nama Gus Dur lalu merebak bersama isu tersebut. Ceritera di atas ternyata dibantah oleh pihak A. S. Richard M. D. Gong, atase pers Kedubes A. S. di Jakarta, yang mengatakan bahwa bagaimanapun Pemerintah A. S. tidak akan mencampuri urusan politik dalam negeri Indonesia atau negara lain. A. S. tidak mempunyai peranan apa-apa dalam proses politik Indonesia, A. S. sepenuhnya respek terhadap Pemerintah Indonesia untuk menentukan sendiri masa depan politiknya. Nurcholis Madjid mengatakan pertemuan itu santai saja berakhir open ended tidak ada pembicaraan mengenai suksesi (Nung Ranua, 1992: 68) . Dengan demikian terjadi konflik terbuka antara Presiden dengan ABRI yang sebagian masih mengikuti L.B. Moerdani. Usaha Presiden Soeharto untuk mencabut pos komando dari tangan militer berlanjut. Namun rupanya pihak militer tidak kalah cekatan. Contoh yang jelas terjadi pada peristiwa 1993, ketika Try Sutrisno diangkat menjadi wakil presiden, posisi kunci dalam keseimbangan suksesi. Hal ini terjadi dengan fait accompli, dengan suatu penunjukan umum yang spontan dua minggu sebelum MPR menentukan. Try Sutrisno adalah pilihan militer untuk pos itu. Manuver ini digarap oleh kelompok L.B. Moerdani dan Letjen Harsudiyono Hartas, kepala Fraksi ABRI di MPR pada waktu itu. Tahun yang lalu pada tahun 1988 pemimpin militer berhasil menyelamatkan dengan mempersiapkan sekumpulan cabang Golkar untuk konggres nasional. Meskipun akhirnya tidak ada konfrontasi terhadap penunjukan Soeharto atas Harmoko yang dijadikan Ketua Umum Golkar (E. Aspinall dalam Indonesia, 1995 No. 59 (April), hlm. 25) .
Politik Liberalisasi Perkembangan selanjutnya menunjukkan bahwa ABRI tidak secara nyata mendukung pemerintah, tetapi secara formal tetap di bawah kekuasaan Presiden. Dalam arti Presidenlah secara resmi yang menentukan dan mengangkat pemimpin-pemimpin ABRI seperti Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, Menteri pertahanan, dan Kepala Staf dari AD, AU, AL, dan Angkatan Kepolisian. Akibat konflik antara Presiden Soeharto dan L.B. Moerdani, banyak perwira ABRI yang bergabung dengan PDI yang dipimpin Megawati Sukarnoputri. Hal tersebut bersamaan dengan dinyatakannya politik keterbukaan. Perpecahan antara pemerintah dan pemimpin militer tsb. merupakan kondisi yang berbahaya bagi tumbuhnya politik keterbukaan tersebut. Militer sebagai penjaga
keamanan telah mengambil stans liberal bukan karena mereka setuju ide-ide demokratik, tetapi Iebih untuk menekan pemerintah. Dapat diduga kalau dalam regime yang tidak memuaskan dalam kalangan beberapa militer yang penting, tentu merupakan kunci penyebab liberalisasi. Pertanyaannya bagaimana munculnya? Apakah hubungan ketidakpuasan militer dan perkembangan yang terjadi akhir-akhir ini? Ada banyak kemungkinan yang dapat dikemukakan sebagai jawaban, tetapi di sini akan dikemukakan dua hal yang utama: Pertama, Ada peranan langsung dari kemungkinan-kemungkinan Fraksi ABRI tahun 1988-1992 di DPR memainkan peranan penting dalam mengawali dan mempromosikan proses keterbukaan. Pada tahun 1989 lewat Komisi Sosial Politik telah terjadi sesi-sesi keterbukaan. Inisiatif ini dimuat media dan merupakan sumbangan yang penting terhadap legitimasi dari pertanyaan dan kritik. Sekali lagi kawan L.B. Moerdani, Harsudiyono Hartas merupakan seorang pemain kunci dalam proses ini. Kedua, Sering dikatakan bahwa militer telah memainkan suatu peranan yang lebih tidak langsung dengan melepaskan kontrol politik dan memberi kekuasaan kepada kekuatan sipil. Contohnya yang sering disitir pendekatan militer yang kelihatan lebih lunak terhadap protes, atau tidak mencegah pemilihan Megawati menjadi pemimpin PDI (A. Aspinall, Indonesia, 59 (April), 1995: 26) . Usaha Soeharto untuk melemahkan politik militer dalam Orde Baru ternyata dari dua fakta berikut. Semakin berkurangnya jumlah kursi yang dipegang perwira militer dalam kabinet dan keputusan Soeharto pada tahun 1995 untuk mengurangi kursi ABRI di DPR. Pada kabinet tahun 1988-1993 terdapat 11 menteri dengan latar belakang ABRI di DPR, dalam kabinet tahun 1993-1998 terdapat 8 menteri dengan latar belakang yang sama. Di DPR, fraksi A B R I j ug a h a r us men ye r ah kan 2 5 k ur si d ar i 100 k u rsi yan g d u l u didudukinya (Salim Said dalam Muhammad Hisyam, 2003: 172) . Faisal Tanjung habis masa jabatannya pada tanggal 16 Maret 1998 dan digantikan oleh lendral Wiranto - lulusan Akademi Militer tahun 1968, mantan ajudan Presiden, Kepala Staf AD dalam waktu satu bulan — sampai akhir kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun tanggal 21 Maret tahun1998 Jendral Wiranto masih memegang jabatan Panglima Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. (Salim Said dalam Muhammad Hisyam, 2003: 178) . Setelah L.B. Moerdani berhenti dari jabatannya sebagai Menhankam, Presiden Soeharto tidak mempercayai para jendral secara penuh, seperti kepada L.B. Moerdani dulu. Hal ini diduga disebabkan oleh hal-hal yang berkaitan dengan rencana Soeharto yang dikehendakinya. Seperti yang diduga oleh Salim Said, Soeharto merencanakan mempersiapkan putrinya Sri Hardianti Rukmana sebagai penggantinya. Di samping itu dia juga tidak menolak pendekatan umat Islam yang secara sosial bergerak ke arah Islam put i ha n dari pada Isl am a b a nga n seperti di ri n ya. A kh i rn ya dal am memanfaatkan Golkar pun dia beralih ke cabang sipil pamongpraja daripada ke cabang ABRI. Jadi rupanya tekad Soeharto memang sudah bulat untuk tidak memanfaatkan ABRI Iagi sebagai slat politik untuk persiapan mendukung putrinya, tetapi dia telah mengharapkan pada dukungan sipil dari kelompok Golkar yang beragama Islam. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa hubungan Presiden dan Pangab Jendral L.B. Moerdani yang mulai tahun 1983-1993 menentukan sikap Presiden terhadap ABRI untuk selanjutnya. Ketika hubungan itu baik antara tahun 1983-1988, maka
hubungan mereka baik dalam arti keduanya merupakan sekutu yang selalu berunding untuk memutuskan segala sesuatu yang penting. Akan tetapi setelah L.B. Moerdani tidak menjadi Pangab hubungan Presiden dan ABRI mulai renggang, kadang-kadang tidak sejalan. Hal ini tampak ketika Try Sutrisno diajukan oleh ABRI sebagai Wakil Presiden sebelum dimusyawarahkan dengan Presiden Soeharto. Demikian juga penunjukan Harmoko sebagai Ketua Umum Golkar, diajukan oleh Presiden Soeharto, ketika ABRI masih merundingkan hal itu dan baru membina pemerintah daerah. Sampai akhirnya Presiden Soeharto mengundurkan diri dari jabatan Presiden RI pada tanggal 21 Maret 1998.
