HUBUNGAN ANTARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DENGAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG

JURNAL EKONOMI DAN INFORMASI AKUNTANSI (JENIUS) Hubungan Antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak Dengan Penerimaan Pajak Pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang

VOL. 1 NO. 3 September 2011

HUBUNGAN ANTARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DENGAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG Titin Vegirawati Universitas IBA Palembang

Abstract This study examines the relationship between the issuing of tax bills (STP) with tax revenues at KPP Pratama East Ilir Palembang. Publishing STP which is the independent variable indicated by the number of STP published from 2004 until 2010. Variables indicated by the number of tax revenue tax revenue during the same period with STP. Analysis tool used is the Bivariate Correlation using SPSS software version 16.0. The results showed a significant association for 0.037 is smaller than α of 0.05. Koofisien correlation showed a negative value for 0.783 which can be interpreted as a strong negative relationship. More and more publishing STP, the smaller the value of tax revenue, while the less STP, the greater the value of tax revenue. Keywords : The Issuance Of Tax Bills, Tax Receipts, Bivariate Correlation, Coefficient Correlation.

PENDAHULUAN Indonesia sebagai suatu negara harus menyelenggarakan kegiatan pemerintahan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejateraan penduduknya. Penyelenggaraan semua kegiatan tidak akan terlepas dari sumber-sumber penerimaan negara. Penerimaan negara dapat berasal dari penerimaan pajak, penerimaan dari sektor migas dan dan penerimaan dari sektor bukan pajak. Penerimaan pajak memegang peranan penting dan merupakan penerimaan negara yang terus meningkat dengan semakin menurunnya penerimaan dari sektor migas (Mardiasmo 2002:2). Data yang menunjukkan penerimaan pajak dan total penerimaan negara adalah sebagai berikut : Tabel 1. Penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Tahun 2008, 2009 dan 2010 Penerimaan Persentase Penerimaan Penerimaan Pajak Tahun Negara Pajak Terhadap (dalam milyar) (dalam milyar) Penerimaan Negara 2008 658.700,8 981.609,4 67% 2009 619.922,2 848.763,2 73% 2010 723.306,6 995.271,5 73% Sumber : olahan penulis dari www.bps.go.id

266



Dalam memungut pajak, negara menggunakan sistem Self Assessment. Self Assessment (Mardiasmo 2002:2) merupakan system pemungutan pajak dimana wajib pajak diberi wewenang penuh dalam memperhitungkan, menyetorkan dan dan pelaporan pajak kewajiban pajak yang sebenarnya. Meskipun demikian, pemerintah dalam hal ini diwakili oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) akan tetap melakukan analisis atas kewajaran nilai pajak yang disetorkan oleh wajib pajak. Apabila berdasarkan analisis, wajib pajak dinyatakan tidak atau kurang bayar, maka pemerintah akan melakukan tindakan. Hal ini sesuai dengan pendapat Sulaiman (2009) bahwa Direktorat Jenderal Pajak berupaya untuk menggali kegiatan penyuluhan, pelayanan dan penegakan hukum yang lebih keras secara selektif dan meningkatkan administrasi perpajakan. Salah satu tindakan penegakan hukum yang kongkrit adalah dengan mengeluarkan surat-surat ketetapan pajak. Menurut Ilyas dan Burton (2008: 47) Surat ketetapan pajak terdiri dari Surat Tagihan Pajak, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar dan Surat Pemberitahuan Pajak Terutang. Surat Tagihan pajak merupakan surat pertama yang dikeluarkan jika wajib pajak tidak atau kurang bayar pajak, harus membayar denda, belum menjadi pengusaha kena pajak tetapi telah memungut pajak PPN, atau telah dikukuhkan, membayar dan melaporkan PPN tetapi tidak benar (Ilyas dan Burton 2008:47). Surat Tagihan Pajak diterbitkan dengan tujuan untuk menjaga penerimaan negara yang seharusnya diterima dari sektor pajak. Surat tagihan pajak diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Menurut Ginting (2006) wajib pajak yang terutang pajak, 95% mau membayar pajak setalah diberikan surat ketetapan pajak. Jika dilihat dari penjelasan diatas, surat tagihan pajak dapat mendorong wajib pajak untuk melunasi pajak terutang. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan pokok permasalahan apakah ada hubungan antara penerbitan surat tagihan pajak dengan penerimaan pajak. Penelitian ini dilakukan pada penerbitan surat tagihan pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ilir Timur Palembang. Kerangka Teoritis dan Pengembangan Hipotesis. Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang dapat dipaksakan dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum, seperti yang dicantumkan dalam beberapa buku ajar (Resmi 2009:1) (Sumitro dalam Ilyas dan Burton 2008:6). Dari definisi tersebut ada beberapa unsur yang dapat dijabarkan secara rinci: 1. Pajak dipungut berdasarkan undang-undang. Asas ini sesuai dengan perubahan ketiga UUD 1945 pasal 23A yang menyatakan "pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa untuk keperluan negara diatur dalam undang-undang." 2. Tidak mendapatkan jasa timbal balik (konraprestasi perseorangan) yang dapat ditunjukkan secara langsung. Misalnya, orang yang taat membayar pajak kendaraan bermotor akan melalui jalan yang sama kualitasnya dengan orang yang tidak membayar pajak kendaraan bermotor. 3. Pemungutan pajak diperuntukkan bagi keperluan pembiayaan umum pemerintah dalam rangka menjalankan fungsi pemerintahan, baik rutin maupun pembangunan. 4. Pemungutan pajak dapat dipaksakan. Pajak dapat dipaksakan apabila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban perpajakan dan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

267



5. Selain fungsi budgeter (anggaran) yaitu fungsi mengisi Kas Negara/Anggaran Negara yang diperlukan untuk menutup pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pajak juga berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan ekonomi dan sosial (fungsi mengatur / regulatif). Jika dilihat dari fungsinya, pajak berfungsi untuk memenuhi anggaran negara (fungsi budgeter) dan sebagai alat mengatur (regulerend). Untuk melaksanakan fungsi budgeter, pemerintah harus melakukan berbagai tindakan agar anggaran negara dapat terpenuhi. Sedangkan fungsi regulerend dijalankan pemerintah dengan memberikan kebijakankebijakan di luar bidang keuangan melalui aturan pajak, misalnya dengan menggunakan tarif. Jika dilihat dari sifatnya, pajak dapat digolongkan dalam dua bagian: 1. Pajak Langsung, pajak yang bebannya harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain serta dikenakan secara berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu, misalnya pajak penghasilan 2. Pajak Tidak Langsung adalah pajak yang bebannya dapat dilimpahkan kepada orang lain dan hanya dikenakan pada hal-hal tertentu atau peristiwa-peristiwa tertentu saja, misalnya Pajak Pertambahan Nilai. Sistem Pemungutan Pajak, Dalam memungut pajak, pemerintah dapat memilih 4 (empat) system pemungutan pajak, yaitu: 1. Official Assessment, adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak terutang) oleh seseorang. Dengan sistem ini masyarakat wajib pajak bersifat pasif dan menunggu dikeluarkannya suatu ketetapan pajak oleh fiskus. Besarnya utang pajak seseorang baru diketahui setelah adanya surat ketetapan pajak. 2. Semi Self Assessment Sistem adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. Dalam sistem ini setiap awal tahun pajak, wajib pajak menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang untuk tahun berjalan yang merupakan angsuran bagi wajib pajak yang harus disetor sendiri. Baru kemudian pada akhir tahun pajak fiskus menentukan besarnya utang pajak yang sesungguhnya berdasarkan data yang dilaporkan oleh Wajib pajak. 3. Self Assessment Sistem adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. Dalam system ini wajib pajak yang aktif sedangkan fiskus tidak campur dalam penentuan besarnya pajak yang terutang seseorang, kecuali wajib pajak melanggar ketentuan yang berlaku. 4. Withholding System adalah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang pada pihak ketiga untuk memotong/memungut besarnya pajak yang terutang. Tarif Pajak Tarif pajak (Resmi:2009:130) menunjukkan persentase tertentu yang digunakan untuk menghitung besarnya Pajak. Tarif pajak berbeda-beda sesuai dengan jenis pajak. Berikut ini tabel tarif pajak PPh Pasal 17 serta besarnya PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak) untuk tahun pajak 2008.

268


1. Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri Lapisan Penghasilan Kena Pajak Sampai dengan Rp. 50.000.000,Diatas Rp. 50.000.000,- sampai dengan Rp. 250.000.000,Diatas Rp. 250.000.000,- sampai dengan Rp. 500.000.000,Diatas Rp. 500.000.000,Tarif Deviden Tidak memiliki NPWP (Untuk PPh Pasal 21) Tidak mempunyai NPWP untuk yang dipungut /potong (Untuk PPh Pasal 23)


Tarif Pajak 5% 15% 25% 30% 10% 20% lebih tinggi dari tarif normal 100% lebih tinggi dari tarif normal

2. Wajib Pajak Badan dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap Tahun 2009 2010 dan selanjutnya PT yang 40% sahamnya diperdagangkan di bursa efek Peredaran bruto sampai dengan Rp. 50.000.000.000

Tarif Pajak 28% 25% 5% lebih rendah dari yang seharusnya Pengurangan 50% dari yang seharusnya

3. Penghasilan Tidak Kena Pajak ( Pasal 7 UU No. 36 Tahun 2008) No Keterangan Setahun 1. Diri Wajib Pajak Orang Pribadi Rp. 15.840.000,2. Tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin Rp. 1.320.000,3. Tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung Rp. 15.840.000,dengan penghasilan suami. 4. Tambahan untuk setiap anggota keturunan sedarah semenda Rp. 1.320.000,dalam garis keturunan lurus serta anak angkat yang diatnggung sepenuhnya , maksimal 3 orang untuk setiap keluarga 4. Tambahan tarif Lainnya Tarif Pajak yang dikenakan atas objek pajak (PBB) adalah = 0,5% Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah = 10 % (Agung, 2008: 34)  Dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling rendah = 5 %  Dengan Peraturan Pemerintah menjadi paling tinggi = 15 %  Atas ekspor barang kena pajak = 0 % Tarif Pajak Penjualan atas Barang Mewah adalah Paling rendah = 10 % Paling tinggi = 200 % Atas ekspor barang kena pajak = 0 %

269



Surat Tagihan Pajak Surat Tagihan Pajak menurut Ilyas dan Burton (2008:47) adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat tagihan pajak dapat diterbitkan dalam hal: 1. Apabila pajak penghasilan dalam tahun berjalan tidak atau kurang bayar. 2. Apabila dari hasil penelitian Surat Pemberitahuan terdapat kekurangan pembayaran pajak sebagai akibat salah dan atau salah hitung 3. Apabila wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda dan atau bunga. 4. Apabila pengusaha yang dikenakan pajak berdasarkan Undang-undang PPN dan perubahannya tidak melaporkan kegiatan usahanya untuk dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak (PKP). 5. Apabila pengusaha yang tidak dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak tetapi menerbitkan faktur pajak. 6. Pengusaha yang telah dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak membuat faktur pajak tetapi tidak tepat atau tidak mengisi selengkapnya faktur Pajak. Hubungan STP – Penerimaan Pajak Surat Tagihan Pajak (Resmi 2009:59) adalah surat yang diterbitkan untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda. Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila hasil analisis fiskus, wajib pajak tidak atau kurang bayar, harus membayar denda, atau berkaitan dengan kewajiban sebagai PKP dalam hubungannya dengan pembayaran PPN. Surat tagihan pajak tidak akan diterbitkan oleh KPP apabila wajib pajak taat aturan pajak. Surat tagihan pajak dikeluarkan apabila jumlah pajak yang diterima oleh Negara lebih sedikit dari yang seharusnya. Penerbitan Surat tagihan pajak hanya akan dilakukan oleh KPP apabila wajib pajak tidak taat pajak. Berdasarkan penjelasan di atas, peneliti merumuskan hipotesis sebagai berikut: Ho : Tidak ada hubungan antara penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak. H1 : Ada hubungan antara penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak. METODE PENELITIAN Penelitian ini menggunakan data sekunder dari KPP Ilir Timur Palembang, yang meliputi jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak PPh dan PPN pada KPP Pratama Ilir Timur mulai tahun fiskal 2004 sampai tahun 2010 dan data penerimaan pajak PPh dan PPN dengan periode waktu yang sama. Skala pengukuran kedua data tersebut adalah skala rasio. Desain penelitian yang digunakan adalah Statistik Inferensi dengan menggunakan data times series. Variabel dalam penelitian ini adalah variabel Jumlah STP dan variabel penerimaan pajak. Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode inspeksi dokumen yaitu penelitian dengan menggunakan dokumen-dokumen objek penelitian yang telah diolah menjadi informasi. Penelitian ini menggunakan tingkat keyakinan 95% yang berarti α yang digunakan adalah 0,05. Hipotesis yang akan diuji adalah untuk mengetahui adakah hubungan antara jumlah penerbitan STP dengan penerimaan pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang. Uji hipotesis dilakukan dengan membandingkan t hitung dan t tabel, Jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka hipotesis nol ditolak, dan hipotesis alternative ditolak.

270



Analisis Data Data jumlah penerbitan Surat Tagihan Pajak dihitung untuk masing-masing tahun pengamatan. Demikian juga data penerimaan pajak, hanya menghitung jumlah penerimaan pajak PPh dan PPN saja. Analisis data yang akan dilakukan adalah analisis rata-rata, nilai maksimum dan nilai minimum. Sedangkan analisis untuk pengujian hipotesis dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi linear. Suharyadi dan Purwanto (2009:158) mendefinisikan analisis korelasi sebagai suatu teknik statistika yang digunakan untuk mengukur keeratan hubungan atau korelasi antara dua variabel. Keeratan hubungan antara dua variabel tersebut dinyatakan dalam bentuk koefisien korelasi yang dilambangkan dengan huruf r. Koefisien korelasi (r) menunjukkan seberapa dekat titik kombinasi antara variabel y dan variabel x pada garis lurus sebagai garis dugaannya. Semakin dekat titik kombinasi dengan garis dugaan, maka korelasi semakin besar. Untuk uji signifikansi koefisien korelasi dengan menggunakan uji t. Jika t hitung lebih kecl dari t tabel maka Ho ditolak, demikian pula sebaliknya. KPP Pratama Ilir Timur merupakan kantor pelayanan pajak yang ada di kota Palembang. Pajak yang terbesar diterima di KPP ilir Timur ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai. Seiring dengan hal tersebut maka penerbitan STP juga paling banyak ditujukan kepada PPh dan PPN. Selama periode tahun 2004 sampai tahun 2010, KPP Pratama Ilir Timur telah mengeluarkan STP untuk PPh dan PPN. Data mengenai penerbitan STP dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 2. Jumlah Penerbitan STP Tahun Penerbitan STP 2004 18.061 Lembar 2005 12.577 Lembar 2006 7.137 Lembar 2007 2.327 Lembar 2008 761 Lembar 2009 1.368 Lembar 2010 845 Lembar Sumber: hasil olahan Penulis dari data KPP Pratama Jika dilihat dari tabel di atas, jumlah STP yang diterbitkan dari tahun ke tahun terus mengalami penurunan. Hanya pada tahun 2009 terjadi peningkatan kembali dari tahun sebelumnya, namun di tahun 2010 kembali menurun. Hasil uji statistik deskriptif menunjukkan nilai jumlah penerbitan STP maksimum adalah 18.061 lembar dan nilai minimum adalah 761 lembar, dengan rata-rata 6.153 lembar, seperti yang tampak pada tabel berikut: Tabel 3. Descriptive Statistics N

Minimum

Maximum

Sum

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

STP Valid N (listwise)

7

761

18061

7

Sumbe r: Olahan

271

43076

Mean Statistic 6153.71

Std. Error 2576.540

Std. Deviation Statistic 6816.885



Salah satu tujuan diterbitkannya STP adalah menagih pajak yang tidak atau kurang bayar, dengan harapan jumlah penerimaan pajak menjadi bertambah tinggi. Penerimaan Pajak penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai dalam kurun waktu 2004 sampai 2010 dapat dilihat dari tabel berikut: Tabel 4. Jumlah penerimaan Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai Tahun Penerimaan Pajak 2004 171.180.580.000 2005 178.697.770.000 2006 183.579.500.000 2007 258.121.540.000 2008 302.742.200.000 2009 375.097.230.000 2010 442.714.210.000 Hasil olahan penulis Jika dilihat dari tabel penerimaan pajak PPh dan PPN selama 7 tahun terakhir, maka dapat disimpulkan penerimaan pajak terus menerus mengalami peningkatan. Analisis statistik deskriptif atas data ini dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 5. Descriptive Statistics N

Minimum

Maximum

Sum

Mean

Std. Deviation

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic

Statistic Std. Error

Statistic

Penerimaan_pajak Valid N (listwise)

7

171.18

442.71

1912.13 2.7316E2 40.11551

106.13566

7

Dari tabel analisis deskriptif di atas dapat diketahui nilai minimum penerimaan pajak adalah Rp 171, 18 Milyar dan nilai maksimum penerimaan pajak adalah Rp 442,71 milyar dengan rata-rata Rp 273,16 Milyar. Analisis Korelasi Jumlah Penerbitan STP dengan Penerimaan Pajak Analisis yang dilakukan dengan menggunakan analisis korelasi menghasilkan informasi berikut: Tabel 6. Correlations STP STP

Pearson Correlation

Penerimaan_pajak 1

Sig. (2-tailed) N Penerimaan_pajak

Pearson Correlation Sig. (2-tailed) N

*

.037 7

7

*

1

-.783

.037 7

272

-.783

7

bivariat



Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa korelasi jumlah penerbitan STP dengan Penerimaan pajak mempunyai korelasi yang signifikan. Dengan tingkat keyakinan 95% atau α 5%, dan dengan menggunakan uji dua arah diperoleh koefisien korelasi sebesar 0.783. Mengacu pada kriteria keeratan hubungan Lind (2003), -0,783 merupakan korelasi negative yang kuat. Dari hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa jumlah penerbitan STP terhadap penerimaan pajak mempunyai hubungan erat yang terbalik. Ini menunjukkan bahwa semakin banyak STP yang dikeluarkan maka semakin sedikit jumlah penerimaan pajak Demikian pula semakin sedikit jumlah penerbitan STP, maka semakin tinggi jumlah penerimaan pajak. Dengan demikian jumlah penerbitan STP dapat dijadikan indicator kepatuhan wajib pajak. Jumlah STP yang tinggi menunjukkan bahwa masyarakat tidak patuh pada peraturan perpajakan, sedangkan jumlah STP yang rendah menunjukkan masyarakat yang semakin patuh terhadap peraturan perpajakan. Jika dikaji dari data sebelumnya jumlah STP mulai dari tahun 2004 sampai 2008 terus mengalami penurunan. Ini menunjukkan bahwa masyarakat semakin patuh pada aturan perpajakan, pada tahun 2009 jumlah STP meningkat, tetapi turun lagi pada tahun 2010. Kecenderungan ini menunjukkan masyarakat dapat saja kembali tidak patuh. Peran pemerintahlah yang harus ditingkatkan agar kepatuhan tersebut dapat terus ditingkatkan. PENUTUP Kesimpulan Penerimaan pajak merupakan penerimaan yang paling besar bagi penerimaan Negara yang mencapai lebih dari 60% dalam 3 periode terakhir. Penerimaan pajak Negara terus menerus meningkat. Karena fungsi pajak adalah untuk memenuhi kebutuhan anggaran pendapatan dan belanja Negara, maka berbagai usaha yang dilakukan pemerintah dalam hal ini Kantor Pelayanan Pajak untuk terus menerus meningkatkan penerimaan pajak. Salah satu cara adalah dengan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Jika tindakan persuasive tidak dapat lagi digunakan, maka pemerintah akan melakukan penagihan pajak dengan menggunakan surat penagihan pajak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada hubungan korelasional negative yang signifikan antara penerbitan surat tagihan pajak dengan penerimaan pajak. Semakin banyak surat Tagihan pajak, maka jumlah penerimaan pajaknya menjadi kecil, tapi bila sedikit jumlah penerbitan surat tagihan pajak, maka jumlah penerimaan pajaknya besar. Penerbitan Surat Tagihan pajak dapat dijadikan indikator kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Saran Jika dilihat dari hubungan korelasionalnya, maka penerbitan STP dapat dijadikan salah satu indikator kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajaknya. Jika jumlah STP banyak diterbitkan, maka pemerintah harus melakukan banyak tindakan persuasif lainnya seperti melakukan sosialisasi dan pendekatan lain agar kepatuhan wajib pajak meningkat.

273



DAFTAR PUSTAKA Direktorat Jenderal Pajak. 2009. Undang-undang Nomor 36 tahun 2008 tentang Perubahan keempat atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan. Ginting, Riskon. 2006. Pengaruh Pemberian Surat Penagihan Terhadap Pembayaran Tunggakan Pajak Penghasilan di Tiga Kantor Pelayanan Pajak. Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Volume 5 No.1 Ilyas, Wirawan B. Richard Burton, 2008. Hukum Pajak. Jakarta : Salemba Empat. Lind, A.D.,W.G Marchal dan R.D.Mason. 2002. Statistical Techniques in Bussiness and Economics. Toronto: McGraw-Hill Companies. Mulyo, Agung. 2008. Perpajakan Indonesia Seri PPN dan PPnBM Teori dan Aplikasi Pemahaman Teori dalam Aplikasi Sesuai dengan Hukum Pajak dan Aturan Pelaksanaan Perpajakan terbaru, Jakarta: Mitra Wacana Media Resmi, Siti. 2009. Perpajakan: Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat. Suharyadi, Purwanto,. 2009. Statistika untuk Ekonomi dan Keuangan Modern. Jakarta: Salemba Empat Sulaiman. 2009. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Mahasiswa Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi Terhadap Pemahaman Mengenai Pajak Penghasilan Pasal 21. Jemasi Vol.5 No 1. Palembang www.bps.go.id. Realisasi Penerimaan Negara (2007 – 2010).

274

HUBUNGAN ANTARA PENERBITAN SURAT TAGIHAN PAJAK DENGAN PENERIMAAN PAJAK PADA KPP PRATAMA ILIR TIMUR PALEMBANG

Recommend Documents