[ SALINAN
I
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 322 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENYELENGGARA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAERAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan. perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 6. Undang-Undang Nomor 24 Penyelenggara Jaminan Sosial;
Tahun
2011
tentang
Badan
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
9. Undang-Undang Pemerintah;
Nomor
30 Tahun
2014 tentang
Administrasi
2
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Peraturan Pemerintah Nomer 8 Tahun 2006 tentang Pelaperan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 12. Peraturan Pemerintah Nomer 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Previnsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Keta; 13. Peraturan Pemerintah Nemer 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 14. Peraturan Pemerintah Nemer 27 Tahun 2014 tentang Pengelelaan . Barang Milik Negara/Daerah; 15. Peraturan Presiden Nemer 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomer 111 Tahun 2013; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 13 Tahun 2006 tentang Pedeman Pengelelaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 21 Tahun 2011; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nemer 45 Tahun 2008 tentang Pera Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 18. Peraturan Daerah Nemer 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah; 19. Peraturan Daerah Perarigkat Daerah;
Nemer 12 Tahun 2014 tentang
Organisasi
20. Peraturan Gubernur Nemer 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PENYELENGGARA JAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAERAH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Previnsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Previnsi Daerah Khusus Ibuketa Jakarta.
3 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Badan Pengelola Keuangan dan Aset D'aerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta .. 7. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi . Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah adalah Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah Dinas Kesehatan. 11. Kepala Unit adalah Kepala Pemeliharaan Kesehatan Daerah.
Unit
Penyelenggara
Jaminan
12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah Bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang . bersifat wajib. 13. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program JKN. 14. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang selanjutnya disingkat JPK adalah Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang bersifat komprehensif, yang diberikan kepada peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, melalui penyedia pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan yang telah terdaftar di BPJS. 15. Penerima Bantuan luran Daerah yang selanjutnya disingkat PBI Daerah adalah fakir miskin dan orang tidak mampu sebagai peserta program jaminan kesehatan di daerah. 16. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Divisi Regional IV yang selanjutnya disingkat BPJS Kesehatan Divreg IV adalah suatu . divisi beserta cabang-cabangnya yang ,dibentuk oleh BPJS Kesehatan untuk membantu menyelenggarakan program JKN di Daerah.
4
17. Premi PBI Daerah adalah sejumlah uang yang dibayarkan secara teratur oleh Pemerintah Daerah yang bersumber dari APBD kepada BPJS Kesehatan Divreg IV untuk program JKN bagi orang miskin dan orang rentan miskin di daerah, yang tidak termasuk peserta program JKN oleh Pemerintah Pusat. 18. Pegawai Negeri Sipil adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 19. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah. BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di Daerah. (2) Unit Penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah dipimpin oleh seorang Kepala Unit yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 4 (1) Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah mempunyai tug as melaksanakan penyelenggaraan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan yang bersifat komprehensif, yang diberikan kepada peserta program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan, melalui penyedia pelayanan jaminan pemeliharaan kesehatan yang telah terdaftar di BPJS. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah mempunyai fungsi :
5
a. penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemelihataan Kesehatan Daerah; C.
penyusunan pedoman, standar dan prosedur Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
Unit
d. penyusunan database kepesertaan JPK PBI Daerah; e. pelaksanaan validasi data kepesertaan JPK PBI Daerah; f.
pelaksanaan evaluasi dan rekonsiliasi terhadap kepesertaan JPK PBIDaerah;
g. penyusunan manfaat dan tarif pelayanan peserta program JPK di luar benefit JKN dan mengusulkan ke Dinas untuk ditetapkan; h. pelaksanaan verifikasi dan membayarkan tagihan klaim di luar benefit JKN; i.
pelaksanaan pembayaran premi peserta PSI Daerah;
j.
pengendalian mutu, keamanan dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan;
kenyamanan
peserta
k. fasilitasi penerbitan kepesertaan JPK;
I. pelaksanaan administrasi pembayaran Premi PBI Daerah; m. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
Unit
n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
Unit
o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah; p. pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi Unit Penyelenggara Jaminan Pemelihataan Kesehatan Daerah;
q. pengelolaan prasarana dan sarana Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah; dan s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah. BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah terdiri dari :
6 a. b. c. d. e.
Kepala Unit Subbagian Tata Usaha; Satuan Pelaksana Kepesertaan Satuan Pelaksana Pelayanan; dan Subkelol\lPok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Bagian Kedua Kepala Unit Pasal 6 Kepala Unit mempunyai tugas : a. memimpin dan rnengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4; b. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian Pelaksana da~ Subkelompok Jabatan Fungsional;
dan
Satuan
c. melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi Pemerintah/swasta dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah; dan d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah. Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha Pasal 7 (1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja staf dalam pelaksanaan administrasi Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah. (2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sesuai dengan Iingkup tugasnya;
7
c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah; d. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; e. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis serta dokumen pelaksanaan anggaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah; f.
melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
g. melaksanakan kegiatan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah; h. melaksanakan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah; i.
melaksanakan penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
j.
melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah;
k. melaksanakan pengelolaan kearsipan, data dan informasi Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah; I.
mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah; dan
m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha, Bagian Keempat Satuan Pelaksana Kepesertaan Pasal 8 (1) Satuan Pelaksana Kepesertaan merupakan Satuan Kerja Iini Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah dalam pelaksanaan fasilitasi kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan. (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural. (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit. (5) Satuan Pelaksana Kepesertaan mempunyai tugas :
8 a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun bahan pedoman, standar dan prosedur teknis fasilitasi kepesertaan jaminan pemeliharaan kesehatan; d. menyusu,n data base kepesertaan JPK PSI Daerah; e. memvalidasi Kepesertaan JPK PSI Daerah; f.
memfasilitasi penerbitan kepesertaan JPK;
g. melaksanakan evaluasi dan rekonsiliasi terhadap kepesertaan JPK PSI Daerah; h. menyusun bahan standar dan prosedur kerja sama kemitraan penyelenggaraan JPK dengan pihak lain;
dan
i.
memproses kerja sama dan kemitraan penyelenggaraan JPK dengan pihak lain yang bukan sarana pelayanan kesehatan;
j.
mengelola administrasi kepesertaan JPK;
k. menampung, memproses dan menindaklanjuti keluhan peserta JPK; I.
menyusun bahan manfaat dan tarif pelayanan peserta program JPK di luar benefit JKN;
m. melaksanakan peserta; dan
kegiatan
monitoring
dan
evaluasi
kepuasan
n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Kepesertaan. Bagian Kelima Satuan Pelaksana Pelayanan Pasalg (1 ) Satuan Pelaksana Pelayanan merupakan Satuan Kerja lini Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah dalam pemeliharaan pelaksanaan pelayanan administrasi jaminan kesehatan. (2) Satuan Pelaksana dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit. (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bukan jabatan struktural. (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit. (5) Satuan Pelaksana Pelayanan mempunyai tugas :
9 a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun bahan pedoman, pelayanan kesehatan
standar dan
prosedur teknis
d. melaksanakan verifikasi dan pembayaran tagihan klaim di luar benefit JKN; e. melaksanakan pembayaran premi peserta PBI Daerah;
f. melaksanakan pengendaiian mutu, keamanan dan kenyamanan peserta; g. mengadministrasikan pembayaran klaim/tagihan pemeliharaan kesehatan di luar benefit JKN;
biaya
h. menganalisa laporan pekerjaan dalam rangka pembayaran premi yang diajukan oleh Pihak Ketiga (BPJS Kesehatan);
i.
mengadministrasikan pembayaran Premi PBI Daerah;
j.
memproses kerja sama Unit Penyeienggara dengan sarana pelayanan kesehatan;
k. pelaksanaan monitoring, kesehatan; dan
supervisi
dan
evaluasi
pelayanan
I. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana Pelayanan. Bagian Keenam Subkelompok Jabatan Fungsional Pasal10 (1) Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah dapat mempunyai Subkelompok Jabatan Fungsional. (2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah; Pasal11 (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi pejabat fungsional, dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, sebagai bag ian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan. (2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Unit Penyelenggara Jaminan Kesehatan Daerah.
10 (3) Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) diangkat oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Unit dari pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas. (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bag ian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. ...
BAB V
ESELON Pasal 12 (1) Kepala Unit sebagairnana dirnaksud dalam Pasal 6 merupakan Jabatan Struktural Eselon IliA. (2) Kepala Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 7 ayat (2) merupakan Jabatan Struktural Eselon IV A. BAS VI
TATA KERJA Pasal 13 (1) Dalarn rnelaksanakan tug as dan fungsinya Unit Penyelenggara Jarninan Pemeliharaan Kesehatan Daerah wajib taat dan berpedoman pad a ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Kepala Unit rnengernbangkan koordinasi dan kerja sarna dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Jaminan Perneliharaan Kesehatan Daerah. Pasal 14 Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pad a Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sarna, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasal 15 (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan fungsional pada Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing. (2) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
11
Pasal 16 Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pad a Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masingmasing serta mengambil langkah-Iangkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan. Pasal 17 (1) Kepala Unit, Kepala Subbagian Tata Usaha, Para Kepala Satuan Pelaksana, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pad a Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tug as kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masingmasing. Pasal 18 (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), diatur dengan Peraturan Gubernur. BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 19 (1) Pegawai pad a Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara, terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil; dan b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja. (2) Pengelolaan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan tentang Aparatur Sipil Negara. (3) Daiam rangka pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Unit Pengelola mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD berkoordinasi dengan Biro Organisasi dan RB.
12
BAB VIII KEUANGAN Pasal 20 (1) Belanja pelaksanaan tug as dan fungsi Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. (2) Pengelolaan belanja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bidang keuangan negara/daerah. Pasal 21 (1) Pendapatan yang bersumber dari pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah merupakan pendapatan daerah. (2) Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan bidang keuangan negara/daerah. BAB IX ASET Pasal 22 (1) Aset yang dipergunakan oleh Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan barang milik negara/daerah. Pasal 23 (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah. (2) Penerimaan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD).
13
BAB X PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS Pasal 24 (1) Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain meliputi laporan: a. kepegawaian; b. keuangan; c. kinerja; d. barang; e. akuntabilitas; dan f. kegiatan. Pasal 25 Dalam rangka akuntabilitas, Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kesehatan. BAB XI PENGAWASAN Pasal 26 Pengawasan terhadap Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah dilaksanakan oleh : a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. BABXII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 27 Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.
-
-------
13 BAB X PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS Pasal 24 (1) Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas. (2) Laporan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), antara lain meliputi laporan: a. kepegawaian; b. keuangan; c. kinerja; d. barang; e. akuntabilitas; dan
f.
kegiatan. Pasal 25
Dalam rangka akuntabilitas, Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kesehatan.
BAB XI PENGAWASAN Pasal 26 Pengawasan terhadap Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah dilaksanakan oleh : a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah.
BABXII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal27 Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.
14 BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 28 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Penyelenggara Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal29 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
Ditetapkan di Jakarta pad a tanggal 31 Desember 2014 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 62189
Lampiran: Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
322 TAHUN 2014 31 Desember 2014
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI UNIT PENYELENGGARAJAMINAN PEMELIHARAAN KESEHATAN DAERAH
KEPALA UNIT
I SUBBAGIAN TATA USAHA
..................1
.
.
SATUAN PELAKSANA KEPESERTAAN
1.
.
SATUAN PELAKSANA PELAYANAN
SUBKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL I
Ii.
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ltd. BASUKI T. PURNAMA
