GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR

26 TAHUN 2016

TENTANG PENYUSUNAN DAN EVALUASI LAPORAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN OAERAH TAHUN 2015

GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Oalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Oaerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah Kepada Pemerinlah, Laporan Kelerangan Pertanggungjawaban Kepala Oaerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Oaerah dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerinlahan Oaerah Kepada Masyarakat, Kepala Oaerah diwajibkan unluk menyampaikan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah kepada Pemerinlah dengan berpedoman pad a Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 lenlang Pedomcln Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah dan Sural Edaran Kementeriari Oalam Negeri Nomor 120.04./7504/0TOA lenlang Pedoman Penyusunan LPPO Tahun 2015, dengan ini menginslruksikan : Kepada 1.

Para Asisten Sekda Provinsi OKI Jakarta

2.

Inspektur Provinsi OKI Jakarta

3.

Para Walikola Adminislrasi Provinsi OKI Jakarla

4.

Bupali Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi OKI Jakarta

5.

Para Kepala Badan Provinsi OKI

6.

Para Kepala Oinas Provinsi OKI ·Jakarta

7.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsj OKI Jakarta

8.

Sekretaris OPRO Provinsi OKI Jakarta

9.

Para Kepala Biro Setda Provinsi OKI Jakarta

10.

Sekrelaris OP KORPRI Provinsi OKI Jakarta

11.

Para Oirektur RSUO Provinsi OKI Jakarta

12.

Oireklur RSKO Provinsi OKI Jakarta'

13.

Para Camat Provinsi OKI Jakarta

14.

Para Lurah Provinsi OKI Jakarta

J~karla

2

Untuk KESATU

Para Asisten Sekretaris Daerah agar mengoordinasikan dan mengevaluasi secara berkala penyusunan materi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) sesuai dengan bidang tugas dan SKPD/UKPD yang dikoordinasikan serta mensinergikannya dengan penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Informasi Laporan Penyelenggaran Pemerintahan Daerah (ILPPD), Laporan Akuntabilitas Instansi Pemerintah (LAKIP) dan Laporan Keuangan Pemerintahan Daerah (LKPD).

KEDUA

Inspektur/Para Kepala Badan/Para Kepala Dinas/Para Direktur RSUD/Direktur RSKD/Kepala Satuan Polisi Pamong Praja/Para Kepala BirolSekretaris DPRD dan Sekretaris DP KORPRI agar: a.

Melakukan penyusunan Data LPPD SKPD Tahun 2015 dengan mengakomodir laporan dari UKPD/UPT yang berada di bawahnya sesuai dengan sistematika dan materi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Instruksi Gubernur ini;

b.

Melakukan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pengambil Kebijakan, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana format dalam Lampiran II Instruksi Gubernur ini;

c.

Melakukan pengisian Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksana Kebijakan (8 aspek) Administrasi Umum, sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana format dalam Lampiran III Instruksi Gubernur ini, terdiri atas : 1. Lampiran Ill.a yaitu untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan satu urusan; dan 2. Lampiran Ill.b yaitu untuk Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dengan dua urusan.

d.

Melakukan pengisian data sesuai dengan bidang tugas pada Indikator Kinerja Kunci (IKK) Aspek Tingkat Pencapaian Kinerja Penyelenggaraan Urusan Wajib dan Urusan Pilihan sebagaimana format dalam Lampiran IV Instruksi Gubernur ini; .

e.

Melakukan penyampaian data sesuai Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tataran Pelaksanaan mengenai Aspek Tingkat Pencapaian Kinerja penyelenggaraan urusan wajib dan urusan pilihan pada SKPD/UKPD sebagaimana format dalam Lampiran V Instruksi Gubernur ini;

f.

Melakukan penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e kepada Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta melalui Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, Gedung Balaikota Blok G Lt. X, JI. Medan Merdeka Selatan No. 8-9 Jakarta Pusat, Telepon 3822107/3822109 paling lambat Minggu Keempat bulan Februari 2016 dalam bentuk hard copy dan soft copy diemail [email protected];

g.

Melakukan penyampaian data seorang pejabat yang ditunjuk sebagai penghubung (Laison Officer/LO), yang menguasai informasi dan permasalahan pad a SKPD masing-masing, dengan biodata sebagaimana tercantum pada Lampiran VI Instruksi Gubernur ini, paling lambat Minggu Pertama bulan Febuari 2016; dan

h.

Pen yampa ian data/informasi dan dokumen pendukung yang dibutuhkan terkait dengan LPPD kepada Tim Monitoring dan Evaluasi LPPD 2014 Provinsi DKI Jakarta serta kooperatif kepada Tim Teknis Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (EPPD) Tahun 2015 yang akan dilaksanakan pad a Triwulan IV Tahun Anggaran 2016.

3

KETIGA

Para Walikota dan Bupati agar merekap laporan/data dari Kecamatan dan memasukkannya ke dalam data pendukung LPPO Kota/Kabupaten Tahun 2015 Urusan Otonomi Oaerah, serta menyampaikan data LPPO Kota/Kabupaten kepada Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta melalui Biro Tata Pemerintahan paling lambat Minggu Keempat Februari 2016 dalam bentuk hard copy dan soft copy.

KEEMPAT

Para Camat agar merekap laporan/data dari Kelurahan dan memasukkannya ke dalam data pendukung Kecamatan Tahun 2015 serta menyampaikan data pendukung Kecamatan kepada Walikota/Bupati paling lambat akhir Minggu Ketiga BUlan Februari 2016 dalam bentuk hard copy dan soft copy.

KELIMA

Para Lurah agar menyampaikan data pendukung LPPO Kelurahan kepada Camat paling lambat Minggu Kedua Bulan Februari 2016 dalam bentuk hard copy dan soft copy.

KEENAM

Biro Tata Pemerintahan agar menyelesaikan penyusunan LPPO Provinsi paling lambat Minggu Ketiga bulan Maret 2016 dan menyampaikan kepada Presiden melalui Menteri Oalam Negeri paling lambat tanggal 31 Maret 2016 serta melaksanakan monitoring dan evaluasi LPPO 2015 dan menerima Tim Teknis Nasional Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Oaerah (EPPO) Tahun 2015 pada Triwulan IV Tahun Anggaran 2016.

KETUJUH

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan Instruksi Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBO) Pemerintah Provinsi OKI Jakarta Tahun Anggaran 2016 melalui Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Oaerah/Unit Kerja Perangkat Oaerah (SKPO/UKPO).

Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pad a tanggal ditetapkan.

Oitetapkan di Jakarta pad a tanggal 19 Februari 2016 /

v!3ut;iernur ~rovinsi Oaerah Khusus \' .. "> .< Il:itlkota Jakarta, ',r ",

"<"/\ I

. Tembusan: 1. 2.

Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta

" ""Sasaki T. Purnama

Lampiran I

Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal

26 TAHUN 2016 19 Februari 2016

SISTEMATIKA PENYUSUNAN DATA LPPD SKPD BABI

PENDAHULUAN

A.

Gambaran Umum SKPD 1. Tugas Pokok dan Fungsi 2. Ruang lingkup sasaran Diisi data-data obyek (sasaran) tugas SKPD. Contoh Dinas Pendidikan a.1. menerangkan jumlah siswa, jumlah guru, jumlah dan kualitas bangunan sekolah; Dinas Bina Marga a.1 menerangkan jumlah dan kualitas jalan (ruang, panjang dan luas jalan berdasarkan kelasnya) dalam bentuk tabel. Catatan : Khusus untuk Kota Administrasi dan Kabupaten Administrasi memasukkan uraian tentang : a. Data georafi (Iuas, batas wilayah; jumlah Kecamatan, Kelurahan, RT, RW) b. Data demografi : Jumlah penduduk per kelompok umur (LIP); Jumlah rumah tangga (per Kecamatan) Jumlah rumah (per Kecamatan) Jumlah rumah bersanitasi baik (per Kecamatan) Jumlah rumah pengguna air bersih (per Kecamatan) Tingkat kemiskinan (per Kecamatan) c. Data Kewilayahan lainnya.

B.

BAB II

Kelembagaan SKPD Diisi nama dan bentuk kelembagaan serta pejabat pada SKPD, UKPD serta UPT yang ada di bawah SKPD yang bersangkutan.

VISI, MISI, RENCANA STRATEGIS DAN PROGRAM PRIORITAS A.

Visi dan Misi SKPD Diisi visi dan misi SKPD dalam mendukung Visi dan Misi Daerah

B.

Rencana Strategis Diisi nomor dan tanggal penetapan Renstra 3KPD dan pokok-pokok Renstra dalam mewujudkan visi dan misi SKPD

C.

Program Prioritas SKPD Diisi program prioritas SKPD, terutama yang berkaitan dengan program prioritas daerah. Bila SKPD melaksanakan lebih dari 1 (satu) urusan, agar penulisannya dipisah. Contoh: 1.

2.

Program Prioritas Urusan

a

.

b

..

Program Prioritas Urusan

a b

. .

.

.

2

BAB III

URUSAN DESENTRALISASI A.

Ringkasan Urusan Desentralisasi 1. Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksan.a Urusan Wajib

N 0

1

Urusan Wajib

2

Belanja Tidak Langsung (Rp)

Belanja Langsung

Pegawai

Barang dan Jasa

Modal

3

4

5

6

Total Belanja (Rp)

Realisasi (Rp)

7 (3+4+5+6)

8

%

9 (8/7)

Jumlah

2.

Anggaran Belanja, Realisasi, dan Pelaksana Urusan Pilihan Rincian anggaran belanja, realisasi dan pelaksana untuk masing-masing urusan PI'I'h I an. N

Urusan

0

Wajib

1

2

Belanja Langsung

Belanja Tidak Langsung (Rp)

Pegawai

3

4

._.

Barang dan Jasa 5

Total Belanja (Rp)

Realisasi (Rp)

%

7

8

9 (8/7)

Moda!

6

(3+4+5+6)

Jumlah

Catatan: 1. Dalam hal ini SKPD dianggap melaksanakan urusan pokok sesuai dengan kewenangan (urusan), tupoksi dan kelembagaannya. Satu SKPD dapat melaksanakan lebih dari satu urusan. 2. Yang dimaksud Urusan Wajib adalah : a. b. c. d. e.

Pendidikan Kesehatan Lingkungan Hidup Pekerjaan Umum Penalaan Ruang f. Perencanaan Pembangunan g. Perumahan h. Kepemudaan dan Olahraga i. Penanaman Modal . j. Koperasi, Usaha Mikro dan Kecil k. Kependudukan dan Catatan Sipil I. Ketenagakerjaan m. Ketahanan Pangan n. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak o. Keluarga Berencana dan Keluarga Sehat p. Perhubungan q. Komunikasi dan Informatika r. Pertanahan s. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

3

t. u. v. w.

x. y. z.

Otonomi Daerah, Pum, Adm Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Sosial Kebuclayaan Statislik Perpustakaan Kearsipan

3. Yang dim8ksud Urusan Pilihan adalah : a. b. c. d. e. f.

g. h.

Kelautan dan Perikanan Pertallian Kehulanan Energi dan Sumber Daya Mineral Pariwisata Perindustrian Perdagangan Ketrallsmigrasian

3. Satuan Kerja Perangkat Daerah Pelaksana Ringkasan perangkat daerah yang memuat name; atau nomenklatur susunan orgnisasi masing-masing satuan kerja perangkat daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas, Badan, Kantor, Rumah Sakit Daerah dan lembaga lain sesuai ketentuan peraturan daerah B.

Prioritas UrusCln Wajib yang Dilaksanakan 1.

Program clan Kegiatan a.

Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah

Contoh : Tabel Perbandingan Program Nasional dan Program Daerah Urusan . Proqram Nasional

No

Proqram Daerah

Jumlah b.

Jumlah dan Realisasi Kegiatan Tahun 2014

Contoh : Tabel Realisasi Program dan Kegiatan Urusan No 1

Nama Proqram 2

Jml. Keqiatan 3

Realisasi Keqiatan 4

. % 5 (4/3)

Jumlah 2.

Tingkat Pencapaian Standar Pelayanan Minimal a. Pencapaian SPM Cantumkan daftar SPM dan pencapaiannya sesua.i dengan urusan yang dilaksanakan selama periode RPJMD (2013 - 2017) Bila belum ada SPM gunakan IKU SKPD atau bila dimungkinkan SPM dan IKU ditulis kedua-duanya. Dalam hal ini SPM bisa juga dijadikan IKU. Bila SKPD belum memiliki SPM dan IKU, cantumkan Penetapan Kinerja (Tapkin) tahunan yang merupakan program atau kegiatan unggulan yang mencakup target dan realisasi yang terukur.

4

Contoh : Tabel Capaian SPMIIKU Urusan No

b.

Uraian SPMIIKU/Tapkin

Target 20142017 Volume Satuan

. Capaian tahun 2012

2013

2014

Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sesuai dengan bidang tugas dan fungsi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II, III dan IV instruksi ini diuraikan pada bagian ini. IKK sedapat mungkin menggambarkan data selama masa RPJMD atau minimal 2 tahun terakhir 3. 4.

Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Urusan Wajib Jumlah Pegawai , Kualifiaksi Pendidikan, Pangkat dan Golongan, Jumlah Pejabat Struktural dan Fungsional Menerangkan jumlah kualitas dan klasifikasi seluruh pegawai pad a SKPD dan UKPD dalam satu SKPD. a.

Klasifikasi Pegawai berdasarkan Golongan

Tabel: Rekapitulasi Klasifikasi Pegawai Dinas/Badan No

Klasifikasi

Dinas

1

2

3

A.

B

C

Golongan (jumlah)

• Golonaan IV • Golonaan III • Golonaan II • Golonaan I Eselon (jumlah) • Eselon I • Eselon II • Eselon III • Eselon IV • Eselon V • Funasional • Staf Pendidikaniiumlah) • S3 • S2 • S1 • Diploma • SLTA • SLTP .SD

JP 4

Suku Dinas JU JB JS JT 5 6 7 8

. Jumlah KS 9

10 (3 s:d 9)

._.

._.

Catatan : Kolom 3 sampai 9 disesuaikan dengan kelembagaan yang ada pad a SKPD masino-masing.

5

b.

Kesesuaian Jabatan dengan Pendidikan, Pang kat dan Diklatpim

Tabel : Kesesuaian Persyaratan Jabatan Struktural pad a Dinas/Badan ................. No Eselon Jumlah Jabatan Jumlah Pejabat yang Memenuhi Jabatan yang Persvaratan Terisi Pendidikan Panqkat Diklatpim 1

1

5.

2

• • • • •

3

5

4

._.

6

7

Eselon I Eselon II Eselon III Eselon IV Eselon V Jumlah

Alokasi dan Realisasi Anggaran Merupakan akumulasi data dari SKPD, bersangkutan.

UKPD dan UPT dari SKPD yang

Tbl a e : Ao Ik asi d an Rea isasi Anqqaran U rusan ................ Alokasi (Rp) . Realisasi (Rp) Uraian 1 2 3 Anggaran Urusan Pendidikan 1. Belania lidak lanqsunq 2. Belania lanasuna a. Belania Baranq dan Jasa b. Belania Pemeliharaan c. Belanja Modal d. Belania Modal Catatan Perbandinaan : • Alokasi Anqqaran Urusan : APBD • Belanja Modal: Belanja urusan • Belanja Pemeliharaan : Belanja Barana dan Jasa • Belanja Pemeliharaan : Belanja Urusan

r-_.

6. Proses Perencanaan Pembangunan Proses perencanaan SKPD sesuaikan dengan tupoksi baik merupakan top down yaitu menjabarkan kebijakan pusat (RPJP, RPJMD/RKPO dan RKT atau Renja SKPO) maupun bottom up, seperti usulan perbaikan sarana, prasarana dan lainlain. Contoh T<Jbel : Sinkronisasi perencanaan program urusan No

Ou"kumen

Jumlah Program

1

RKPO 2014

10

2

RE!'IJA SKPO 2014 RKA 2014 OPA 2014

10

3 4

10 10

Perbandingan Jumlah Proqram RENJA SKPO;RKPO RKA: RENJA SKPO OPA: RKA

% 100 100 100

r(

6

7. Kondisi Sarana dan Prasana yang digunakan a.

Prasarana berupa tanah (bila ada) . Diuraikan jumlah seluruh bidang tanah yang dikuasai (a set) SKPD dan jumlah bidan~ tanah yang telah dimanfaatkan (bila mungkin dengan luasnya)

b.

Prasarana utama pendukung tupoksi Contoh : Dinas Pendidikan menyajikan data jumlah sekolah, jumlah gedung sekolah, jumlah laboratorium sekolah, dll; Dinas Olahraga dan Pemuda menyajikan data jenis dan jumlah fasilitas olah raga, dan seterusnya.

c.

Fasilitas/prasarana informasi

Contoh Tabel : Jenis dan Jumlah Fasilitas/Prasarana Informasi Dinas/Badan No 1

2 3 4

Jenis Fasilitas/Prasarana Papan Penqumuman Kotak Pengaduan Media Massa Email

.

Jumlah Fasilitas pada Dinas/Sudin Jumlah Dinas JP JU JB JS JT KS UPT

-

Catatan: Website Email d. 8.

Prasarana dan sarana lain yang patut dilaporkan

Permasalahan dan Solusi Permasalahan yang dihadapi dalam penyelenggaraan I.Irusan pemerintahan sesuai tugas pokok dan fungsi serta solusi pemecahannya. Contoh : Beberapa masalah dalam penyelenggaraan pendidikan Tahun 2015 di DKI Jakarta antara lain: a. b. c.

Saat ini c1ibutuhkan banyak pegawai sebagai penjaga sekolah, guru olahraga dan guru lainnya. Terdapat 233 SDN dan 39 SMPN yang berada di daerah rawan banjir. Masih banyak fasilitas gedung yang perlu direhabilitasi seperti ruang perpustakaan, laboratorium, ruang UKS, serta rumah dinas Kepseklguru/penjaga sekolah. Untuk mengatasi masalah tersebut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta secara bertahap menambah SDM aparatur dan meningkatkan kualitas sarana pendidikan. Kekuran~:an penjaga sekolah antara lain diatasi dengan petugas harian lepas (Phi) yang dibiayai oleh sekolah yang bersangkutan. Sedangkan penambahan tenaga guru dilakukan sesuai dengan formasi dan prioritas rekruitmen pegawai, perbaikan gedung dan prasarana sekolah lainnya dilakukan dengan rehabilitasi ringan sampai rehabilitas beratltotal.

9.

Hal lain yang c1ianggap perlu untuk dilaporkan a.

Daftar dasar hukum pelaksanaan tugas yang bersifat spesifik sesuai dengan urusan yang dilaksanakan, baik dalam bentuk Perda, Pergub atau Keputusan Kepala SKPD (contoh tentang pedoman, juklak, juknis, SOP dll)

7

C.

. I

b.

Hal-hal yang bersifat inovatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat atau pel
c.

Prestasi nasional dan internasional yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas dan fungsi

Prioritas Urusan Pilihan yang Dilaksanakan (disesuaikan dengan urusan yang menjadi tupoksi) Diuraikan persis sama dengan Sub B dengan penambahan pada poin 2 yaitu Realisasi Program dan i<egiatan sehingga menjadi total 10 poin.

D.

Indikator Kinel'ja Kunci (IKK) 1. Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja IKK-IKK pada tataran Pengambil Kebijakan tersebut untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta data terlampir (Lampiran II) 2. Tataran Pelaksana Kebijakan (8 Aspek) Administrasi Umum Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pad a Tataran Pelaksana Kebijakan, untuk Pemerintah Provinsi menggunakan Format Lampiran IIl.a dan Lampiran IIl.b. 3. Tataran Pelaksana Kebijakan Aspek Tingkat Capaian Kinerja Urusan Wajib dan Pilihan Data dan informasi hasil pengukuran capaian kinerja terhadap IKK pada Tataran Pelaksana Kebijakan, tingkat pencapaian kinerja urusan wajib dan pilihan untuk Pemerintah Provinsi DKI Jakarta (Lampiran IV)

BABIV

A.

Tugas Pembantuan yang Diterima 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

B.

TUGAS PEMBANTUAN

Dasar hukum Instansi pemberi tugas pembantuan Program d;-tn kegiatan Realisasi pelaksana program dan kegiatan Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas pembantuan Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Kondisi sarana dan prasarana yang Digunakan (Iengkap, kurang mencukupi atau lainnya) Permasalahan dan solusi Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Tugas Pembantuan yang Diberikan 1. Dasar hukum 2. Urusan Pemerintahan yang dilaksanakan melalui tugas pembantuan kepada Kabupaten/Kota untuk Provinsi 3. Sumber dan jumlah anggaran 4. Sarana dan prasarana

8

BAB V A.

TUGfl,S UMUM PEMERINTAHAN

Kerjasama Anlar Daerah Daerah yomg diajak kerjasama Dasar hukum Bidang kerjasama Nama kegiatan Satu Kerj
2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.

S.

Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga Diuraikan persis sama dengan Sub A

C.

Koordinasi dengan Instansi Vertikal di Daerah 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

D.

Pembinaan Batas Wilayah 1.

2. 3. 4. E.

Sengketa batas wilayah Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi (apabila ada) Solusi yang dilakukan dan tingkat penyelesaian (selesai, belum selesai atau perlu ditindaklanjuti) Satuan Kerja Perangkat Daerah Penyelenggara Pembinaan Batas Wilayah Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan.

Pencegahan dan Penanggulangan Bencana (sesuaikan dengan tupoksi/kegiatan) 1.

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. F.

Forum koordinasi Materi koordinasi Instansi vcrtikal yang terlibat Sumber dan jumlah anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah penyelenggara koordinasi dengan instansi vertikal di Daerah . Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Jumlah kegiatan koordinasi yang dilaksanakan Hasil dan manfaat koordinasi Tindak lanjut hasil koordinasi Hal lain yang dianggap perlu untuk dilaporkan

Bencana yang terjadi dan penanggulangannya Status bencana (nasional, regional/provinsi atau lokal/Kabupaten/Kota) Sumber dan jumlah anggaran Antisipasi daerah dalam menghadapi kemungkinan bencana Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani bencana Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Kelembagaan yang khusus dibentuk menangani bencana Potensi bencana yang diperkirakan terjadi

Pengelolaan Kawasan Khusus 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Jenis kawasan khusus Status kepemilikan kawasan khusus (pusat, daerah, BUMN, swasta dan atau kerjasama) dan Dasar Hukum penetapannya Sumber anggaran Permasalahan yang dihadapi Satuan Kerja Perangkat Daerah yang menangani kawasan khusus Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan

y(

9

G.

Penyelenggarilan Ketentraman dan Ketertiban Umum 1. 2. 3. 4. 5. 6

Gangguan yang terjadi (konflik berbasis SARA, anarkisme, separatisme atau lainnya) Satuan Kerja Perangkat Oaerah yang menangani Jumlah pegawai, kualifikasi pendidikan, pangkat dan golongan Penanggulangan dan kendalanya Keikutsertaan aparat keamanan dalam penanggulangan Sumber d"m jumlah anggaran

BAB IV PENUTUP A.

Kesimpulan Berisi rangkuman evaluasi dan kajian/analisis secara menyeluruh tentang materi laporan, mulai dari Bab I sampai dengan Bab V yang berupa pernyataan-pernyataan, misalnya: Program ini (disebutkan) berjalan lancar dan berhasil sesLiai rencana, atau pelaksanaan kegiatan ini (sebutkan) tidak mencapai target yang ditentukan, karena sebab-sebab tertentu (sebutkan sebab-sebabnya) Hambatan yann menonjol adalah penyebab kurang lancarnya pelaksanaan pekerjaan seperti kurangnya koordinasi antara instansi terkait atau terlalu sempitnya waktu pelaksanaan dan sebagainya.

B.

Saran Berisi gagasan atau pemikiran untuk mencegah atau mengurangi timbulnya masalah dalam pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Saran juga dapat dijadikan sebagai bahan untuk pengambilan keputusan, misalnya: Sebelum Pemerintah Provinsi OKI Jakarta memberikan ganti rugi kepada yang berhak sebagai akibat tanahnya digunakan untuk kepentingan pembangunan waduk oleh Pemerintah Provinsi OKI Jakarta, maka disarankan agar dilakukan penelitian terlebih dahulu untuk memperoleh kepastian kepemilikan tanah dan status tanahnya.

,

...

-.

. Bas1.Jki T. Purnama

- -.::~.~~ .... 7'

Lampiran II

Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal

26 TAHUN 2016 19 Februari "2:)15

IKK TATARAN PENGAMBIL KEBIJAKAN DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

I ASPEK 1

KETENTRAMAN DAN

KETERTiBAN

FOKUS

No.

IKK

Peraturan Itg ketertiban penataan nJang

1

Peraturan ug

2 Kab/kola memiliki perda

RUMUStPERHJTUNGAN

Kab/kola memiliki Perda 1MB Jumlah kab/kota memiliki perda 1MB dibagi jumlah kablkota yang waJib menyampaikan LPPD dalam provinsi. -

UMUM DAERAH

tentang kependudukan

kependudukan

2

KESElARASAN DAN EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMERINTAHAN DAERAH DAN PEMERINTAH. SERTA ANTAR PEMERINTAHAN DAERAH DALAM RANGKA PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH

Jumlah kab/kola memiliki perda kependudukan dibagi jumlah kablkola yang wajib menyampaikan lPPD

Personil (Kebijakan kelersediaan alat tramtib)

3 Rasio personi! SATPOl PP Jumlah personil SATPOl PP pada akhir tahun

Penyampaian laporan kepada pemerintah

4

Penyampaian laporan keuangan dan kinerja

5 Ketepatan waktu

terhadap jumlah penduduk

-Jumlah kab/kota yang memiliki Perda 1MB ......kabupatenlkota - Jumlah kablkOla yang wajib menyampaikan lPPD delam provinsl......kab/kola

Capaln Kinerja

Keterangan

•.•••. 0/0

-

Jumlah Kab/Kola yang mememiliki Perda Kependudukan Jumlah Kablkota.

Salpol PP (PNS) lahun 2015 yg dilandatangani oleh pejabat berwenang

•..••.0/0

... per50.000 penduduk

Daflar Jumlah penduduk Provinsl per 31/1212015 dan Dukcapil yg ditanda tanganl pejabal berwenang (minimal np,r KO'l'hunaten' Kelepatan waktu penyampaian lPPD berdasarkan PP 3 Thn 2007

Waklu Penyampaian lPPD 2014 (tanggallbulanltahun)

Waktu Penyampaian leporan Keuangan 2014 penyampaian lap Keuangan berdasarkan bukli tanda terima(langgal/bulan/tahun) berdasarkan PP 8/2006

6

Implementasi Standar Pelayanan Minlmal(SPM)

2015 dibagi jumlah penduduk kali 50.000.

Jenis Oats (Tahun 2015)

7

Ketepatan waklu penyampaian Lap Kinerja berdasarkan PP8/2006

Waklu Penyampaian laporan Kinerja 2014 terima berdasarkan bukti tanda (Ianggallbulan/tahun)

Rata-rata jumlah urusan yang sudah diterapkan SPMnya berdasarkan pedoman yang diterbilkan oleh Pemerintah

Tolal urusan yang sudah dilerapkan SPM pada Kab/Kota seluruh Kablkota dibagl Jumlah yang wajib menyammpaikan LPPO

Buklj Penginman: lPPD Tahun 2014 djsampaikan ke Kemendagri (Diljen Otda) pada langgal -2015sesuai Surat Penganlar nomor·laoggal-.--.--••---20 15.

Tepatllidak

BukliPengjriman : epaVtidak Laporan Keuangan 2014, disampaikan ke BPK Rllanggal---- 2015 sesuai Surat Pengantar nomor·-----tanggsl----2015 Buktl Pengiriman: Penyerahan LAKIP Kab/Kola Tahun 2014 disampaikan ke Kementerian PAN & RBtanggal ------ 2015 sesuai Surat Pengantar nomor--- tang gal ----- 2015

Tepatllidak

Total urusan yang sudah dilerapkan SPM pada seluruh .......urusan Kab/kota 1. Kab/kota xxx ... Urusan. 2. Kab/kota xxx .... Urusan 3. Kablkota xxx ...... Urusan 4. Kab/kola xxx ... Urusan. dsl

1. 2. 3. 4. S. 6.

SPM SPM SPM SPM SPM SPM

Kesehatan Sosial Pendidikan Ungkungan Hidup BKKBN Pemberdayaan

rr

2

A$PEK

FOKUS

No.

Hubungan antar daerah

6

IKK

Jenis Data (Tahun2015)

RUMUSIPERHITUNGAN

Frekuensi Kerjasama dengan Jumtah MoU yang masih berlaku lahun 2015 daerah lain 1, No dan t91 MoV yang berlaku s.dtahun 2015 2. No dan 191 MoU yang berlaku

s.d tahun 2015 3.0st..

3 KESELARASAN ANTARA KEB1JAKAN

PEMERINTAHAN IDAERAH DENGA:-J KE81JAKAN PEMERINTAH

Sinkronisasi Pelaksanaan Pembangunan Nasional 'can Daerah

9

Kesesualan prlorllas

Prioritas pembangunan daerah (RKPD) yang

pembangunan

mendukung prioritas dibagi 11 Program NasionaL

10 Jumlah urusan wajib yang diselenggarakan daerah Kewenangan

11 Waktu penetapan perda

pembangunan nasiansl Prioritas Pembangunan

Capain Kinerja

Keterangsn

Jumlah MoU yang masih berlaku tahun 2015 1. No .... /MoU.1·HukJ2015 2. No... .IMoU.2-Huk/2015 Dst..

Datlar Prioritas Daerah yang tercanlum dalam RKPD 2014 yang mendukung Priorilas Pembangunan Naslonal. Prioritas Pembangunan Nasional ada sebanyak 11 program prloritas

Tota"r dari capaian kinerja urusan yang dilaksanakan kab/kota dibagi Jumlah kabupatenlkota yang wajib menyerahkan LPPD di Provinsi yang bersangkutan.

Total dari capaian kinerja urusan yang dilaksanakan kablkota Jumlah kabupatenlkota yang wajib menyerahl
Tanggal Penetapan PERDA APBD 2015

Tanggal Penetapan PERDA AP8D 2015

Ada atau tidak ada perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

Ada atav (idak ada Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP 58/2005

Jumlah belanja untuk pelayanan dasar dibagl jumlah total belanja

Total Belanja pelayanan dasar APBD Tahun 2015

..... MOU

......°/0

...... 0/0

APBD 2015

12 Keberadaan Perda tentang pengelolaan keuangan daerah berdasarkan PP

Adaltidak

58/2005 13 Belanja untuk pelayanan dasar

Urusan Pendidikan Rp. ~.~.~ Urusan Kesehatan Rp. - Urusan Lingkungan hidup Rp. - Urusan PU Rp. _ . Urusan Sosial Rp. -~Urusan Tenaga Kerja Rp. ---Urusan Koperasi Rp. -~Urusan Salpol PP Rp. ----Urusan Kependudukan & Capi! Rp. -_. Total 8elanja APBD Rp. ----

Keuangan

1. 8elanja untuk urusan pendidikan dan kesehalan

Jumlah belanja urusan pendidikan kesehatan dibagi jumlah total belanJa

15 Keberadaan PERDA tentang Ada atau tidak ada standar Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan

dan

Total belanja urusan pendidikan dan kesehatan 1. Ur Pendidikan 2. Ur Kesehalan

Apabila ADA

.. .... 0/0

......%,

dalTidak ada

rr

3

ASPEK

FOKU$

IKK

No.

16 Ratio PNS terhadap penduduk

Jenis Dala (Tahun 2015)

RUMU$/PERHITUNGAN Jumlah PNS Provinsi akhlr tahun 2015 dibagi Penduduk pada akhir tahun 2015

Capaiao Kinerja

·Jumlah PNS Provins; akhir tahun 2015

---

·Penduduk pada akhir tahun 2015

17 Keberadaan $istem

ada alau tidak adanya dala base kepegawaian 1. Jenis $islem lnformasi Kepegawaian #1

i

18 Penataan SKPD

Ada/tidak

2. Jenis Sistem lnformasi Kepegawalan #2

Informasi Kepegawaian Kelembagaan

Keterangan

Jumlah Pembentukan SKPD berdasarkan PP 41/2007

,

Jumlah SKPO, sbb: 1)Bagian (Selda)= -----unil unit 2)Dinas 3)Badan = _ •• unit 4 )Kantor = ---- unit

=_...

---"unit

5)Rumah Sakil= ---- un" 6)Lembaga Teknis laloya

7)Kabupaten/kota= ·-unil 4 EFEKTIVITAS HUBUNGAN ANTARA PEMDA DAN DPRO

Produk peraluran perundangan

19 Perda yang ditetapkan

Jumlah PERDA yang diletapkan dalam lahun 2015

JumJah PERDA yang ditetapkan dalam tahun 2015 1. No dan TgI PERDA yang ditetapkan tahun 2015 2. No dan Tgi PERDA yang ditetapkan tahun 2015 3. No dan Tgi PERDA yang ditetapkan tahun 2015

Raperda yang dJajukan tahun berjalan

20 JumIah Raperda yang disetujui DPRO lahun 2015

Raperda yang disetujui DPRD lahun 2015 RAPERDA yang disetujui DPRD tahun 2015 • Raperda yang diusulkan DPRD lahun 2015 dibagi RAPERDA yang dlusulkan tahun 2015

5 EFEKTIVITAS PROSES PENGAMBILAN KEPUTUSAN OLEH DPRD BESERTA TINOAK LANJUT

........ Perda

... %.

..... D/D

Keputusan DPRO yang ditindaklanjuli

6 EFEKTIVJTAS PROSES Tindak lanjut PENGAMBILAN keputusan Gubernur KEPUTUSAN OLEH (KepGubl KEPALA OAERAH BESERTA TINDAK LANJUT PELAKSANAAN KEPUTUSAN Tindak Ianjut Peraturan Gubemur (PerGub)

21

Keputusan DPRD yang dllindak lanjuti oleh Pemda

Jumlah Keputusan DPRO yang dilindaklanjuli Keputusan DPRO yang ditindaklanjutl oleh DPRD dalam oleh DPRD dalam lahun 2015 dibagi tahun 2015 Kepulusan OPRD daJam tahun 2015 Keputusan DPRD dalam lahun 2015

Keputusan Gubernur

Jumlah Kep Gub yang ditindak lanjuti dibagi Kepulusan Gubernur tahun 2015 yang dillndaklanjuti Jumtah Kep Gub dalam lahun 2015 Keputusan Gubernur tahun 2015

22 yang dillndaklanjuti

.. %

Peraturan Gubemur yang

23 ditindak lanjuti

Jumlah Peraturan Gubernur yang ditindaklanjuti dibagi jumlah Peraluran Gubernur dalam lahun 2015

Peraturan Gubernur-Tahun 2015 yang dilindaklanjutl Peraluran Gubernur Tahun 2015 .... %

1/ r

4

ASPEK

7 KETAATAN PELAK5ANAAN

Fokus Perda yang diba!alkan

IKK

No.

Rumus/Perhitungan

Capaian Kinerja

Jumlah perda yang dibalalkan dibagi Jumlah • PERDA yang dibatalkan perda yang dikirim kepemerintah untuk - PERDA yang dikirimkan untuk dievaluasi oleh Pemerintah dievaluasi

2. Jumlah perda yang dibatalkan

PENYELENGGARAANP

Jenis Data (Tahun 2015)

Kelerangan

.... %

EMERINTAHAN DAERAH PAOA PERATURAN 'PERUNDANG·

UNDANGAN 8 INTENSITAS DAN EFEKTIVITAS PROSES KON$UlTASI PUBLIK ANTARA PEMERJNTAHAN DAERAH DENGAN MASYARAKAT ATAS PENETAPAN KEBIJAKAN PUBLIK YANG STRATEGI$

Perda alau PerGub

25 Keberadaan

perda alau Ada alau tidak ada Perda atau PerGub PerGub tentang konsultasi tentang konsultasi publik

tentang konsultasi publik

Media informasi pemda yang dapat diakses oleh publik

,. ~lJhlik

Serapan dana perimbangan

media informasi Ada atau tidak ada media informasl yang pemda yang dapal dlakses ditelapkan dengan Pergub oleh publik (website. kolak pos, baglbiro, humas, leafletlbrosur)

26 Adanya

Alokasi Befanja pada APBD dari DAU

27 Dana

perimbangan terse rap dibanding direncanakan

26

Ada/tldak

i

I~~~l~ElEVAN 9 TRAN$PARANSI DALAM PEMANFAATAN ALOKASI,PENCAIRA NDAN PENYERAPAN DAU, OAK DAN BAGI HASJl

Ada/tidak ada PERDAIPerGub tentang konsultasi publik

yang Jumlah Dana perimbangan yang lerserap yang Tahun 2015dibagi Dana perimbangan

Betanja Publik terhadap

DAU

1. Print OUI Halaman depan Web. Media Informasi yang dapat Ada/lidak diakses oleh publik #1

~. Media Informasi yang dapat diakses oleh publik #2

13.

Media Informasi yang dapal diakses oleh publik #3 Os!..

Dana perimbangan yang terse rap Tahun 2015 Dana perimbangan yang direncanakan sesuai dengan APSD lahun 2015

Tolal beJanja langsung dibagi DAU thn 2015 x 100%

Belanja Langsung (Realisasi) DAUTahun 2015

Tolal Belanja langsung lahun 2015 (realisasi) dlbaglTolal BeranJa APBD tahun 2015 x 100%

Total Be!anja langsung lahun 2015 (realisasi)

....... 0/0

...... % ... %

10 JNTEN$ITAS. EFEKTIVITA$ DAN TRANSPARANSt PEMUNGUTAN SUMBER·$UMBER PAD DAN PINJAMAN/OBLJGA$I DAERAH

Alokasi Belanja pada APBD

29 Belanja publik terhadap

Besaran Pendapalan Ash Daerah (PAD)

30 Besaran

lotal APBD

PAD terhadap Jumlah PAD (Realisasl) Tahun 2015 dibagi seluruh pendapatan dim Tolal Pendapalan dalam APBD (Realisasi) APBD(Realisasi) Tahun 2015 x 100%

PAD APBD (Realisasi) Tahun 2015 Total Pendapatan dalam APBD (Realisasi) Tahun 2015

....... 0/0

rr

5

A$?EK 11 EFEKTIVITA$

PERENCANAAN ,PENYU$UNAN ,PELAKSANAAN TATAUSAHA, PERTANGGUNGJAWA BAN DAN PENGAWASAN APSD

Fokus Kewajaran Laporan

Keuangan(Lapkeu)

No.

IKK

31

Opini BPK terhadap LapKeu Daerah

Besaran SILPA

32 SILPA thdp lolal

Realisasi lerhadap PAD Re::lliS"H,i

P~ndapatan

33 anggaran pendapatan Realisasi belanja thd

Realisasi belanja

34 anggaran belanja

Pengawasan lnspektorat 35 Temuan BPK RI yang Provins! dilindaklanjuli

12 PENGElOlAAN

Pela potens! daerah

POTEN$IDAERAH

13 EROBO$ANIINOVA

Jenis Data (Tahun 2015)

Jenis Opmi BPK terhadap Hasillaporan

Capaian Kinerja

Opin! BPK atas Laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun 2014 Opini BPK atas laporan Hasil Pemeriksaan BPK RI Tahun

Keuangan Daerah

2015

pendapalan

I

RumuslPerhitungan

36 Realisasi PAD 2015 terhadap potensi PAD

SllPA Tahun 2015

thn 2015 dibagi anggaran Realisasl PAD pendapalan2015

Realisasi PAD Tahun 2015 Anggaran Pendapal2:1 dalam APSD 2015

-

(PAD 2015· PAD 2014): PAD 2014 x 100%

•

Penghargaan

38 Penghargaan

Pengadaan barang dan jasa

39 Keberadaan

Daya saing daerah

40 Jumlah perselujuan investasi Jumlah Realisasi izin investasi dalam lahun

51 BARU DAlAM PENYElENGGRAAN PEMERINTAHAN DAERAH

.... %

-

.. %

Realisasi Belanja Tahun 2015 Total Anggaran Belanja dalam APBD lahun 2015

.... ",0

Temuan BPK RI yang ditindaklanjuti pada lahun 2015. Jumlah Temuan BPK RI per 3111212015

.... 0/0

Realisasi PAD Tahun 2015

.... %

p". ., oon

PO"'

, ?n" .... %

Tolal PAD pada tahun 2015

- Tn'" PAn ~.rl. "h"n ?O,.

dari Jumlah penghargaan dan pemerintah yang pemerinlah yang diterima dilerima oleh Pemerintah Oaerah dalam oleh Pemda dalam tahun Tahun 2015 2015

E-procurement

-

Realisasi PAD 2015 dibagi dengan potensi PAD2015

37 Peningkatan PAD

Opini.: 1) WTPI unqualifiedopinion); Opin; tahun 2015=--- ) WOP/Qualified opinion); ) TMP/disclaimeropinion),atau

Total Pendapatan daJam APBD (Realisasi) Tahun 2015

Jumlah lemuan BPK RI yang ditindaklanJuti dibagi dengan lemuan BPK RI PER 31 Des 2015

Peningkalan Pendapatan Asli

Opini tahun2014 =.__..

) TIDAK WAJAR TW/adverseopinion)

$llPA tahun 2015 dibagi Total Pendapatan dalam APSD (Reallsasl) Tahun 2015 x 100%

Reallsasi belanJa dibagi total anggaran belanja dalam APSD x 100%

Ada alau lIdak ada Perda/Kepulusan KDH lentang E-Procurement

Keterangan

....

Jumlah penghargaan dari pemerintah yang diterima oleh Pemerintah Daerah dalam Tahun 2015

Penghargaan

ada/tidak ada PERDA lentang E-Procurement

AdalTldak

[Persetujuan izin Investasi pada Tahun 2015

.. .ijin

2015

4,.-··---..".

.,,,,,~

'"

G~bermir F'r'o.vinsi Daerah Khusus

/

(,'.

\/'

r''';

\.' -\

'\ "

., " ...... ::':."""""

jbl,lkola JaJs2rta, ....

.'

r

Lampiran lila

Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal

26 TAHUN 2016 19 Februari 2016

IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (SASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 201S PROVINSI NAMASKPD

~

Ur\U.,:).....I\l T1'\1'11\.:1 UILAK;:'ANAKAN: (;:,eDutKan urusan Vanq OlselenQaraKan olen ;:,t\,t"'u

111

-

Aspek

Fokus

No

12)

(3)

(4)

1 KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARAN URUSAN PEMER)NTAHAN

Program Nasional' (yang melekat dikementrian/lPND) harus yang dilaksanakan oleh SKPD

Kesesuaian dengan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh pemerintah cq KementerianlLPNK

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PER UN DANG· UNDANGAN

Jumlah PERDA yang harus dilaksanakan SKPD menurut Peraturan Menteri (PERMEN)

3 PENATAAN KELEMBAGAAN DAERAH

1

2

IKK

os, Rumus

(5)

(S)

Jumlah Program Nasional yg Dilaksanakan oleh SKPD

Keberadaan Operating (SOP)

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi jumlah program Nasional x 100%

Standard Ada I tidak SOP Procedure

3

4

jabalan Struktur dan Jumlah jabatan yang ada (yang eselonering yang terisi diisi) dibagi Jumlah jabalan yang ha ru s adax 100%

5

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi SKPD

I

Jenis Data (7)

Ada atau lidak ada Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPO

I

Capaian

Kine~a (8'

Jumtah program nasianal yang dilaksanakan SKPD

~~hsKPD"T~k-~'i's, yang melak~~;k~n 1 (sat'~i-~~~ ---._. -- ---._----------...

..

Keterangan (9)

Uhal Program NasionaJ RKP 2015 Untuk masing-masing urusan, terfampir.

............. %

Jumlah SOP: SOP #1 Pelaksanaan UN SOP #2 Penerimaan Siswa Baru SOP #3 Juknis Kalender Pendidikan OsL.

JumJah PERDA Pelaksanaan pelaksanaan PERMEN yang ada Jumlah PERDA PERMEN yang ada dibagi jumlah harus Jumlah PERDA yang PERDA Pelaksanaan dilaksanakanmenurut PERMEN x PERMEN yang seharusnya ada 100%

Jumlah PERDA ada pelaksanaan yang PERDA yang lerhadap harus dilaksanakan menurut PERMEN

Pengisian struktur jabatan

Diisi

---~-----

Jumlah jabatan yang ada Jumlah jabatan yang harus ada

Jumlah Jabatan Fungsional dalam struktur organisasi SKPD 1. Jabatan Fungsional #1 2. Jabatan Fungsional #1 Dst..

Ada-----------SOP I TidakAda:

SOP adalah petunjuk tertulis Mengenai apa yang harus dilakukan, kapan, dimana, oleh siapa, bagaimana cara melakukan, apa saja yang diperlukan dan menjadi pedoman bagi setiap pejabat atau pegawai dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. SOP harus memenuhi Norma Standar Prosedure Kriteria(NSPK)yang ditetapkan oleh Menteri Pembina teknis

.............%

...... %

Ada/tidakada

Mengacu kondisi SKPD terakhir/updated Tahun 2015.

~

,r

2

(I)

(2)

4 PENGELOLAAN KEPEGAWAIAN DAERAH

(3)

ingkat kompelensi SOM dalam menyelenggarakan tugas SKPD yang elevan dengan urusan terkait

(4)

6

(6j

(5j

(7)

Jumlah PNS SKPD terhadap TalaI • Jumlah PNS SKPD • Jumlah PNS Provinsi PNS Provinsi

Rasia PNS Provins!

yang lelah Jumlah pejabat yang memenuhi • Jumlah Pejabal yang memenuhi persyaratan Oiklalpim memenuhi persyaratan persyaratan pendidikan peJatihan rpl"lrliriikan pel,'ih....... I"'~~emimpin:m di!::l;;i jWl"'loh total - Jumlah p"!,,,k::lf !SKPD yang <'Ida. kepemimpinan pejabat SKPD yang ada x 100%

7 Pejabat

8

I 5 PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH

Pejabat yang lelah memenuhi Jumlah pejabat yang memenuhi • persyaratan kepangkalan persyaralan· kepangkalan dlbagi Jumlah lolal pejabat SKPD yang ada x 100%

kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKPD

9 Keberadaan

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

'0 Jumlah

dokumen ada alau tidak ada dokumen perencanaan pembangunan perencanaan SKPD berikut di SKPD jumlahnya - RENSTRA SKPD - RENJASKPD - RKA-SKPD

Program yang diakomodir RENJA SKPD

Jumlah pejabal SKPD yang memenuhi persyaralan kepangkalan Jumli'lh ;Jejaoat SKPD yang ada

Jumlah dokumen perencanaan yang ada - RENSTRA SKPD - RENJASKPD - RKA-SKPD

RKPD Jumlah program RKPD yang dalam diakomodir dalsm RENJA SKPD dibagi jumlah program dalam RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD x 100%

Jumlah program RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD Jumlah program RENJA SKPD yang ditetapkan pada RPJMD

Sinkronisasi program RKA SKPD 11 Jumlah Program RENJA Jumlah program RENJA SKPD • Jumlah program RENJA SKPD yang diakomodir dengan Program RENJA SKPD SKPD yang diakomodir yang diakomodir dalam RKA SKPD dalam RKA SKPD dalsm RKA SKPD dlbagi jumlah program dalam RKA • Jumlah Program dalam RKA SKPD x 100%

(6)

(9)

.......

Mengacu kondisi SKPD lerakhir/updaled Tahun 2015.

.............%

Mengacu kondisi lerakhir/updated Tahun2015.

............ %

Mengacu kondlsl lerakhir/updaledTahun2015.

.........jenis dokumen

......°/0

..%

Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja·SKPD ybs.

Mengacu dokumen RKA-SKPD Tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

«on

Perencanaan Pelaksanaan Program dan Anggaran

6 PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Alokasi anggaran

Jumlah program RKA SKPD yang. 12 Jumlah Program RKA SKPD diakomodir dalam DPA SKPD yang dlakomodir dalam dibagi jumlah program dalam DPA DPASKPD SKPD x 100% _

13 Anggaran SKPD terhadap Alokasi anggaran SKPO dibagi total belanja APeD

Jumlah program RKA SKPD yang diakomodir dalam DPA SKPD Jumlah Program dalam RKA SKPD.

Total anggaran SKPD

......... °/0

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2014 dan dokumen DPA-SKPD ybs tahun 2015

........... 0/0

Mengacu Laporan Keuangan Daerah lahun 2015

.............°/0

Mengacu LKD tahun 2015

total APeD 1100% Total belanja APBD (anggaran)

Besaran belanja modal

14 Belanja modallerhadap lotal befanja SKPD

Belanja Modal dibagi total belanja SKPD x 100%

- Realisasi Belanja Modal SKPD • Realisasi Total Belanja SKPD

r

f

t

3

(1)

(2)

(3) Besaran belanja pemeliharaan

(8)

(4) (7) (5) (6) 15 Total Belanja pemeliharaan Total Belanja Pemeliharaan dibagi - Realis3si Belanja dad total belanja barang dan belanja barang dan jasa SKPD x Pemeliharaan SKPD 100% - Realisasi Belanja Barang dan jasa Jasa SKPD

...... %

16 Total Belanja pemeliharaan Total Belanja pemeliharaan dibagi - Realisasi Belanja total belanja SKPD x 100% dari total belanja SKPD Pemeliharaan SKPO - Total Realisasi Belanja SKPD Laporan keuangan SKPD

17 Keberadaan laporan

keuangan SKPD(Neraca,Calk)

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada(Neraca,Calk)

(9)

...... %

Apabila Ada, Laporan keuangan ada,sebanyak·····jenis, sbb :

Laporan keuangan SKPD

1...

,

2..

Mengacu lKD tahun 2015.

Mengacu APBD lahun 2015

Teliti apakah Laporan Keuangan yang ada sudah !engkap (Neraca. LRA. CaLK)

3....

7 PENGELOLMN BARANG MILIK DAERAH

8 PEMBERIAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASIMASY ARAKAT

Manajemen Aset SKPO

18 Keberadaan inventarisasi barang atau asset SKPD

fda atau tidak ada inventarisasi parang atau aset SKPD

Penggunaan Asst SKPD

19 Jumlah yang tidak digunakan oleh SKPD

Jumlah aset yang tidak digunakan SKPD dibagi tolal aset yang dikuasai SKPD x100%

Bentuk-bentuk fasilitas/prasarana partisipasi masyarakat

20 Jumlah fasilitasl prasarana informasi: 1. Papan Pengumuman 2. Pos Pengaduan 3. Leaflet 4. Mobil keliling 5. Pengumuman di Mass Media

Responsivitas terhadap partisipasi masyarakat

21 Keberadaan Survey Kepuasan Masyarakat

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya. . Aset yang tidak digunakan, sebanyak-·····aset. - Aset yang dikuasai SKPD, sebanyak-···aset. Sebutkan jenisnya

1. Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi

Adal tidak ada ....... %

Jumtah sebanyak·· Sebutkan jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, idak terbatas pad a daftar yang ada. ····jenis.

2 .............

3 ............ 4 ............

5..

Ada atau tidak adanya Hasil Survey Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan publik

Apabila Ada,sebutkan survey kepuasan tentang·~-·

Ada/tidakada

/

Survey kepuasan masyarakatlpelanggan yang dilakukan leh SKPD

. GUberrjur Provinsi Daerah Khusus .4(... '..
..

,'./

I .

r

- "-

f '

i

f

I,

'.

\

/'"

I. '. • .' . /

' f:' .. .Basltki T. Purnama

".~~.~'.~.,~---~~~: y

f

Lampiran Illb

Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal

26 TAHUN 2016 19 Februari 2016

IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN (8ASPEK) ADMINISTRASI UMUM DALAM RANGKA EKPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015 PROVINSI NAMA SKPD

2.

No

,

I

Uru~~n·~- ••••(Sebutkan urusan-urusan vano diselenoarakan oleh SKPD vbs) I

A.SPE!':

I

2

FOKl;lS 3

Program Nasional(yang melekat di kementrianllPNK) yang harus dilaksanakan oleh SKPD

NO

IKK

:

Rumus/Persamaan

,

• 1

Jumlah Program Nasional yg ditaksanakan oleh SKPO

KEBIJAKAN TEKNIS PENYELENGGARA

PEMERINTAHAN

2 KETAATAN TERHADAP PERATURAN PERUNDANGUNDANGAN

3 PENATAAN KElEMBAGAAN DAERAH

Kesesuaian dengan kebijakan leknis yang djtetapkan oleh pemerintah cq Departemen ILPND

umlah PERDA yang harus ilaksanakan SKPD menurut Peraluran Menteri(PERMEN tentang

SPM)

2

3

Pengisiaan Slruklur jabata(1

4

Standard Keberadaan Operating Procedure (SOP)

Jumlah PERDA pelaksanaan yang ada lerhadap PERDA yang harus dilaksanakan menurut PERMEN IIg $PM

Rasio struklur Jabatan dan eselonering yang terisi

7A

Jumlah program Nasional yang dapat dilaksanakan oleh SKPD dibagi 'umlah program Nasional x 100%

1 AN URUSAN

Ada atau tidak ada

7.

Jumlah program Nasional (RKP).sebanyak--· program. Jumlah program nasional Yang dilaksanakan SKPD,sebanyak----program

ApabilaAda. Sebutkan ada banyak--yang terdjri dari:

Apabila Ada, Sebutkan ada banyak--yang lerdiri dari:

1. 2. 3. 4.

1. SOPttg---2. SOPttg----3. SOPttg---4.0sl---

SOPttg--SOPttg---SOPtlg----Osl---PERDA pelaksanaan sebanyak----. PEROA yangs eharusnya. Sebanyak SPM

Jumlah PERDA pelaksanaan PERM EN yang ada dibagi jumlah PERDA yang harus dilaksanakan menurul PERMEN ltg $PM x 100%

Jumlah jabalan yang lerisi dibagi

Ilurn'ah jabalan yang ada, 100%

urusJnm····

Urusan(1}-.

Jumlah program Nasional (RKP), sebanyak-program. Jumlah program nasiona yangdilaksanakanSK PD,sebanyak-program

-

-

~~ETERANGAN

CapaianKinerja

JenisData

f...---

Dilst oleh SKPD Teknis, yang melaksanakan 2 (dual urusan

PERDA pelaksanaan sebanyak-----. PERDA yang sehalusnya. sebanyak-

Urusan(l)•••• UrUSIln(2)---

I I

....... %

9

••••••• 0/0

Sesua urusan. Ada------- I"da-----SOPI --SOPI TidakAda: TidakAda:

...... 010

"

••••••• ,"(1

---

Jabatan yang teris! sebanyak--

Jabatan yang terisi sebanyak--

--

--

Jabatan yang ada.sebanyak---

Jabatan yang ada.sebanyak-

1. 2. 3. II. S. 6.

$PM SPM SPM SPM SPM SPM

Kesehatan $osial Pendidikan UngkunganHidup BKKBN Pemberdayaan Perempuan.

- Uhat Petunjuk pengisian IKK

.......0/0

......%

(r

2

No

ASPEK

FOKUS

IKK

NO

JenisData

Rumus/Persamaan Urusan(1) ----

I')

(2)

(3)

14)

5

6

Ada alau tidak ada jabatan fungslonal dalam struklur organisasi

SKPO

SKPD

Rasio PNS Provinsi

(8A)

(8B)

Adallidak

nama

nama bidangl jabalan

ada

Adaflidak ada

bidang/jabatan lu09:;100al,-'

fungsional, ••_ ••-.

Jumlah PNS SKPD lerhadap Total PNS Provins]

-

I

PENGELOLAANKEPE Tingkat kompetensi SOM dalam 4 GAWAIANOAERAH menyelenggarakan tugas SKPD yang rei evan dengan urusan terkait

7

Rasio pejabat yang lelah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan Ikepem;mp;nan

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepemimpinan dibagi jumlah lotal pejabal SKPO yang ada x 100%

-

-

8

Kelengkapan dokumen perencanaan pembangunan yang dimiliki oleh SKP[

9

Pejabat yang telah memenuhi persyaratan kepangkatan

Keberadaan dokumen perencanaan pembangunan di SKPD ·RENSTRA SKPO -RENJASKPD -RKA-SKPD

PERENCANAA PEMBANGUNAN 5 DAERAH

Sinkronisasi Program RENJA SKPD dengan Program RKPD

Jumlah Program RKPD yang

10 diakomodir dalam RENJA SKPD

Jumlah pejabat yang memenuhi persyaratan kepangkatan dibagi Jumlah total pejabat SKPO yang ada x 100%

Ada atau lidak ada dokumen perencanaan SKPO berikul jumlahnya

(78)

(7A)

ApabHa Ada, sebutkan

-

PN$ yang menangani urusan( 1)SKPD, sebanyak-··--.personil Total PN$ Provinsi, sebanyak····-p:-:-rsonil

!

- PNS yang menangani urusan (2) SKPD, sebanyak-·-·-.personil - Total PN$ Provinsi, setlanyak-personil

Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim.sebanyak ----org. Pejabat yang ada. sebanyak----org.

• Pejabat yang memenuhi syarat diklatpim, sebanyak···· -org. - Pejabat yang ada, sebanyak-----org.

Pejabat yang memenuhi kepangkatan, sebanyak-org.

- Pejabal yang emenuhi kepangkalan, sebanyak-----org.

Jabatan yang ada, sebanyak-jbt.

~

...... -.

........ %

...Oft.

.......%

....... %)

- Jabalan yang ada, sebanyak--jbl.

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang .......jenis .......jenis ada tahun 2014, dokumen dokumen sebanyak·--jenis, yg terdiri dari:

2.

2...

3.....

3..

Program RKPO yang Jumlah Program RKPD yang iakomodir dalam Renja diakomodir dalam RENJA SKPO SKPD, sebanyak··--·-dibagi jumlah program dalam RENJA program. SKPO yang diletapkan pada RPJMO - Program Renja SKPD x 100% yang ditetapkan dalam RPJMD. sebanyak--

191

Lihal Pelunjuk pengisian lKK

Apabila Ada. Sebutkan dokumen yang ada tahun 2014.sebanyak·-· jenis.yg terdiri dari: ..

,

KETERANGAN

Urusan( 1) ••• - Urusan(2)--

Apabila Ada,sebutkan

(61

(5)

Keberadaan jabatan fungsional dalam struktur organisasi

CapaianKinerja UII,ISan( 2) ----

1..

- Pro.gram RKPD yang diakomodir dalam Renja SKPD, sebanyak·-·-·program. - Program Renja SKPD yang ditetapkan dalam RPJMO, sebanyak------

Mengacu dokumen RKPD tahun 2015 dan Renja·SKPD ybs.

. ... %

..... %

(r

3

JenisData

No

A$PEK

FOKUS

NO

IKK

Urusan( 1)••••

"

2

3

$inkronisas iprogram RKA SKPD dengan Program RENJA SKPD

41

11

15

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir daiam RKA SKPD

CapaianKinerja

KETERANGAN

Rumus/Persamaan Urusan(2)----

7A

(6

Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, sebanyak----program. P~~9ram dalam RKA SKPD,

Jumlah Program RENJA RKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD dibagi jumlah program dalam RKA SKPDx 100%

sebanyak--program.

(7.

-

Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam RKA SKPD, s eb3 nyak -----pro~(3 m. Program dalam RKA

-

Ufusan(l )--- Urusan(2}-(8A)

(8B)

9)

RKA-SKPD Mengacu dokumen tahun 2015 dan Renja-SKPD ybs.

...... %

..... %

SKPD, sebanyak----

program.

?erencan",an Pelaksanaar: Program dan Anggaran

Realisasi anggaran

Besaran belanja modal

Jumlah P(ogram RENJA SKPO yang diakomodir

12 dalam OPA SKPD

Jumlah Program RENJA SKPD yang diakomodir dalam Dpr. SKPD dibagi jumlah pmgram dalam Ui 'A SKPD x 100%

SKPD Realisasi belanja SKPD dibagi total Realisasi belanja APBD x 100% 13 terhadap total belanja APBD

14

Belanja modal terhadap total belanja SKPD(realisasi)

Belanja modal dibagi total belanja SKPDx100%

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH otal Belanja pemeliharaan ari total belanja barang dan asa(realisasi)

Program RENJA SKPO yang diakomodir dalam DP SKPD, sebanyak--· ·program. Program dalam OPA SKPD, sebanyak-·program. - Total realisas; belanja SKPD. sebesar Rp.--- Total Belanja APBD, sebesar----

otal belanja pemeliharaan dari total belanja barang dan jasa SKPD)x100%1

Laporan keuangan SKPD

Belanja Modal SKPD, sebesarRp.----Tota Belanja SKPD, sebesar Rp.--

Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.···- Total belanja barang dan jasa SKPD, sebesarRp.---

Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.---Tota Ibelanja SKPD, sebesar Rp.-----

Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.-··· Total belanja SKPD, sebesar Rp.------

Apabila Ada, Lapaoran keuangan ada. sebanyak--···jenis, sbb:

Apabila Ada. Lapaoran keuangan ada, sebanyak·····jenis. sbb:

Tatar Belanja pemeliharaan dari Tolal belanja pemeliharaan dibagi total belanja SKPD(realisasi) total belanja SKPDx100%

Ada atau tidak ada laporan keuangan SKPD berikut komponen yang ada(Neraca,Calk)

Total belanja belanja SKPD, sebesar Rp,--Total Belanja APBD.sebesar----

Total belanja pemeliharaan SKPD, sebesar Rp.···· Total belanja barang dan jasa SKPD. sebesar Rp.----

Besaran belanja pemeliharaan

Keberadaan laporan keuangan 17 SKPD(Neraca,Calk)

-

- Beranja Modal SKPO, sebesar Rp.----- Total Belanja SKPD, sebesar Rp.-----

15

16

Program RENJASKPD yang diakomodir dalamDPASKPD. sebanyak---program. Program dalam DPAKPD,

,

.. 2..

,.

3..

2..

3.

i ..... %

.%

...... %

...... %

Mengacu dokumen RKA-SKPD tahun 2015 dan dokumen OPASKPD ybs tahun 20~5.

Mengacu Laporan Keuangan Daerah tahun 2015.

Mengacu LKD tahun 2015.

....... %

........%

Mengacu LKD tahun 2015. ........%

.......0/0

.. %

... %

Mengacu APSD tahun 2015

TidakAda TidakAda

Teliti apakah Laporan Keuangan sudah yang ada lengkap(Neraca.LRA,CaLK)

IAda IAda sebanyak- sebanyak------jenis: --·---jenis:

I

rr

4

No

A$PEK

FOKUS

NO

IKK

JenisData

Rumus/Persamaan Urusan( 1)--

III

121

(31

7 PENGElOLAAN BARANG

MILIK

DAERAH

Manajemen asel SKPD

Pdn\i~ullodn A~el

8 PEMBER IAN FASILITASI TERHADAP PARTISIPASJMASYA RAKAT

SKF'D

"

10) Keberadaan inventarisasi

'8 barang slau asel SKPD

Jumlah yMQ tidak digunakan '9 oleh SKPC

Bentuk·benluk fasilitaslprasarana partisipasi masyarakal

20

Jumlah fasilitas/prasarana informasi: 6. Papan Pengumuman 7. Pos Pengaduan 8. Leaflet 9. Mobil keilling 10. Pengumuman di Mass Media

16} Ada alau tidak ada inventarisasi barang alau asel SKPD

Jumlah asel yang lidak digunakan SKPD dibAgl lotal asset yang dlku2!;?'!'SKPD x100%

(7A)

(91

,

Sebulkan jenlsnya ..

.

Adal

Adal

lidek ada

tidak ada

Inventarisasi dllakukan minimal 1kali dalam 5Tahun.

Asset yang tidak dig una ka n, seba nyak·---aseL Asel yang dikuasai SKPD, sebany
Asel yang tidak digunakan, sebanyak-.---aseL Asel yang dikuasai SKPD. sebanyak--aset.

2.. 3.. 4..

KETERANGAN

(7Bl

Apabila Ada. $ebutkan jenis dokumennya.

Apabila Ada, Sebutkan jenis dokumennya.

Sebutkan jenisnya 1 ..........

Jumlah fasilitas/prasarana partisipasi

CapaianKine~a

U'usao(1)-- Urusao(2l--·

UrUSan(2}••••

••••• %

...... 0/0

Jumlah Jumlah sebanyak sebanyak

2 ...... 3..............

..

4 ...

-

·-jenls.

·-·-jenis.

.. ......

Sebulkan Jenis fasilitas/prasarana informasi yang ada, tidak terbalas pada daftar yang ada.

5......

5 .............

.... .. -:;-... -.;

~GlJb~~nUr'prb-~inSi Daerah Khusus .~~,

( \'

,-

...Ibuko~

.

/

\',' ~\ I - . :.,

\ ,.

, .....

~

.

-- . ......,,--

...

Jakarta,

./

r

Lampiran IV : Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal

26 TAHUN 2016 19 Februari 2016

IKK TATARAN PELAKSANAN KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENY ELE""GARAAN URU5AN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN DALAM RANGKA ~KPPD TERHADAP LPPD TAHUN 2015

1

i

; NO:

i (1) I I URUSANWAJIB 1

URUSAN (2)

tiL:

!

i

IKK

RUMUS

(4)

(5)

I (3)

.

I

CAPAIAN KINERJA

!

(6)

,

I I

Pendidikan

I

1

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang be'5ekolah di lingkal SDIMI

Pendidikan Luar Biasa(PLB)jenjang I SD/MI

·--····---····---·-··-····-----··---··-·x100% Jumlah penduduk penyandang kelunaan di usia SD/Mr

.:

%

I

i

KETERANGAN

I

(7)

!

I

..

.

..

I Pendldlkan LuarBlasa (PLB) JenJang ~I SMNSMKlMA

I

4

5

! I

!

I

I

I

!

I'L.

Pembina an Guru jenjang SO/MI

I

Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di lingkal SMP/MTS ··-·-·-·-·-------·-····-·--····------··-x 1000/0 Jumlah penduduk penyandang kelunaan di usiaSMP/MTS

•••••••••••• %

-i.. Jumlah-;j"s-wa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkat SMNSMKlMA ~-.- •••••--•••-.--.----.--.---------------••-••X100%

I

I Pembinaan Guru jenjang SMPIMTS

~.~~_~~~.~~~~.~:.~~~.~:._~_~~_~~~~_~~~~_~:~~~~hi

i

~.

;

6

Yo

I

kualifikasi dan Kompetensi

JumJah Guru jenjang SO/MI

i

~.~~J:~~~~~_~:~an~:.~~~~!~.~~.~:.~~~~~;;/~menuhi kualifikasi dan Kompetensi

I

.

i

m

••••

%

! ,

.__

I

Jumlah Guru jenjang SMAlSMKJMA yang telah memenuhi kualifikasi dan Kompetensi ••- ••••- ••••••••••••- ••••-•••--.---.----------•••--x100% Jumlah Guru jenjang SMN5MKJMA

I

1

Peta penjaminan mulu pendidikan

~--1

I !

i

, Pemblnaan GUl\llenJang SMAlSMKlMA

7 Fasilitasi dan Asistensi Pengelolaan ~L~_enjaminan Mutu Pendidikan

%

Jumlah Guru jenjang SMP/MTS

LL-i

I

0

Jumlah penduduk penyandang kelunaan di usia SMAJSMKlMA

i

I

i

!

._-_._--- - - - -

I Pendidikan LuarBiasa (PLB) jenjang

,I SMPIMTS

I

I

- - -I - - .

I, 2

I

, I

••

-.----.-.--j

••••••• %

I

---' _.1---------11----i

Adaftidak·)

r (

2

NO

URUSAN

I Kesehatan

2

I

I

I

8

I

!

,Cakupan komplikasi kebidanan yang

I

RUMUS

i

CAPAIAN : KINERJA

Jumlah komplikasi kebidanan yg mendapat penanganan difinitif di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertetu

I ditangani

I ..------.------

i

I Jumlah ibu dgn komplikasi kebidanan di salu wilayah ke~a pada kurun waktu yg sarna

i g

I

IKK

NO

I C,kUr'" r.rtolongan

--.---..-- -..--- ---.-

_------------------------

'

I

i persalinan oleh leoaga

Jumlah ibu be,,"Hn vo di'oloog oleh lenaoa ke,ehalan di sa'u w;layah

x 100 %

I kesehalan yang memiliki

KETERANGAN

,

-+' t

;

%

I i

I'

x 100 %

I Jumlah seluruh sasaran ibu bersatin di salu wilayah Kerja dalam kurun waktu yg sama

%

I

kompelensi kebidanan 10

I

_

.

11

12

x 100 %

Cakupan Desalketurahan

Jumlah Desa/Kelurahan UCI

Universal Chiid hnmunization(UCI)

Jumlah Seluruh Desa IKl;llurahan

.

% ,

:

' _ - 1 - 1- - - - - '

Lr:I

'1

------jf------

ke~a pada kurun waktu 'erton'"

I •••••.••------••••.••••-••--.-----••••-.-••••-.-••--•.._-----------------.-------------

I,

Cakupan Balita Gizi Buruk mendapat

Jumlah balila gizi buruk mendapal perawalan di sarana Pelay. Kes. di satu wi!. kerja pad a kurun waktu tertenlu

~-~~~~~~~~~~~~-~~;;;~~:i-~~~~~-;~-~~~;;::~~an

: Cakupan penemuan dan penanganan I penderita penyakil TBC BTA

I J

di sa'u w;layah

:~~~

I

I

::,am waktu yang sama

Jumlah penderila baru TBC BTA (.. ) yang dilemukan dan diobali di salu wi!. kerja selama 1 thn x 100 %

1

%

I

J

%

•• _ ••••••• _ _ •••••••••• _ ••••• _ ••• _._..•_ ••• __._._

Jumlah perkiraan penderita baru TBC BTA (-t) dalam Kurun wkt yang sarna

e--

!

13

I:

I

Cakupan penemuan dan penanganan

1

I pendenta penyak,' DBD

,

:LJ141 Cakupan

.

i

3

15

! Lingkungan Hidup

'I

16

I !

I

Jumlah kunjungan pasien maskin di sarana kesehatan Strata 1

1

: ---------!

: Pencemaran Udara

!

I

:

!

r 1-71

Jumlah seluruh maskin di Kola

.

•••••••••••••••••••.'--••••----•••••.•••••••••- ••••••-•••-

Jumlah :,uruh_baYilah~_ ~id:~S:~U w;layah keqa pada kurun waktu yang sama

-.-

-

_

--.- -

x1000/0

Jumlah seluruh kabupalen dan kola Pasar

·----------1

Jumlah pasar tradisional yang tergolong baik

•••••--•••---••_.--•••••••-••_ •••••••••••••-._.-••••••••• x 100 ~'<> i

. ------'--

x 100 % .

: Jumlah Kabupalen dan kota yg dipantau mutu udara ambient dj kawasan pemukiman atau industri

I

~umlah

seluruh pasar tradisional

i!

I

,100 %

I Jumlah kunjung;~ bayi memperoleh pelayanan kes.· se~;i st;~dar d~·;lu~i1;;; k~~a ;d;k~run waktu te~~---l·--·-

------i-

.

I ...... .. % :

! i Cakupan kunjungan bayi

!

'

I

~~~~~·~~~~~~~~-;~~~-~i;~~~;:~-~~;·~;::Iayah daklm:~~~o/:"ktU yang sama : ----.-••••••••••••-.-••••-.-.---.-••••••-••- -•••-•••--

I

!

I'

: rujukan pasien masyarakat miskin

---_J-.l .

pela;~an kesehatan

'

i

Jumlah penderila DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wit. kerja selama 1 tho

I

% .

;

0/0

~'----

-.._---j II t

!I

%!

----r

·----+-1

I

----I

I I

........... %

I

I

r(

3

I NO I

URUSAN

i N0I_

CAPAIAN KINERJA

RUMUS

IKK

KETERANGAN

4

i

5

TalaRuang

, I

HPJPD

I I

j

6

Perencanaan Pembangunan

,Tersedianya Ookumen 25 perencanaan:RPJMD

:.r

0 k 26 il.erse Isnya 0 umen

27

Penjabaran Program RPJMD

~_L.

i

28

I I

Rumah langga pengguna air bersih

;

,

I 29

8

Kepemudaan & Olahraga

30 .

I

l Rumah layak huni

.

I r~- ! pena~~~-an

Gelanggang Ibalai remaja(selain : milik swasta)

31

•

i

i lapangan o!ah raga

i

I

:.~~~. ~~:~::a:.~~~D_~~.~~.~e~~~.a~~

I

.._. x100%

Jumlah program RPJMD yang harus dilaksanakan lahunberkenaan

Jumlah rumah langga pengguna air bersih

-----

--..-.------------------.----- x 100

32

. Kenaikan/penurunan Nilai j PMDN

Jumlah seluruh rumah t30gga

: (milyarrupiah)

j Adal tidak')

~~~I~~-;I~;;-~~_;~~·~;-~~~~-~·~~~~~-~~~~ x 100%

i

Jumlah gelanggang/balai remaja di Kola

i

•

I

j·~~~;h~~~~~·d~~··--··-····-··--···--···--··x 1000

I

Jumlah lapangan olahraga yang ada

.1..

._._-'

-

- ..-_ - ..-

,

i

I'

1---.-----11-------------. I J Yo

i

0

i

.. %

Yo

I --------

i

I Realisasi

I

--------

%

-

,

.----1

I

-_.._---_._-_---:_--! ........... %

----~

- - .. x 1000

Jumtah penduduk Modal

1

---A<Ja7ilcliKj'--"',- - - - - - - -

_.__._---+----._-------_._._- ---_.

I

I

Ada/tidak·)

~ah rumah rayak huni

I

.-,--~----

c-

I

Ada/tidak

I

I

! Perumahan

Ada/lidak

l

kedalam RKPO

I

7

d'

j

%

.

j

--!I

t"erencanaan:RKPD

i

I

~

Ada/tidak

24 lersedianya Dokumen Perencanaan:

I

luas ruang terbuka hijau •••- - - -••- . - - - . - - -.. x 100 % luas wirayah ber HPUHGB

23 !Rasie ruang lerbuka hijau persatuan luas rtayah ber HPUHGB .

Realisasi PM ON thn 2015- Realisasi PMDN 2014 -•••-••••-••-.--_.--•••- ••••- ••••••••••--.--•••••_-.. x100% Realisasi PMDN 2015

%

---<

I

-_._--!--------'---------. ..%

r

r

4

NO

,

----

I

URUSAN

I'

I Koperasi & UKM i

10

, I

.

- ~

i NO i

--.

I Ii

! I Koperasi aklif

I

:

I

i

34

Usaha Mikro dan Keeil

1

I!

'

I

11

] Kependudukan & Ca'alan Sipil

I

!

.

12

1 Y.ek;;;;~Cl kerjaan .

. 36 t PeLayanan kepesertaan jaminan

r-

I

!

.

I

LL I

I

,

Jumtah Koperasi aktif

._

..

%

~~=I~~.~~~a m~~~_~:~.~~i~

I

Jumlah seluruh UKM

i

Adailidak ada

:

I bag! peke'Jalburuh

H

yang

IH

KETERANGAN

x 100 %

Jumlah seluruh koperasi

. x 100 %

.

!

Jumlah peker]a/buruh

i

Jumlah penca,i ke'Ja yang d'lempalkan

SUdah~~ ~-~~-I:~-;~~:~-;;.;;;~-y-~~~;;;~~;.;;~-:

!

t%

i

I

1

i~~:a/lidak

!

! kependudukan skala P_'O_V_in_S_i----'j--J""u"m"la"h=-=-pe"k"e::'J".a"'/b::u::'u"hc.,-pe::S::e::rt"a-=p::o-=g",a::m::-'Ja""m=sostek-aklif ~osiC'.! -----•••••-----.-:--•.•--••-----.---- :.: 1(':0 %

35

37

! Ketahanan Pangan

f

Kelersediaan da'a base

I !~'~;~:~l~~~a

I 13

CAPAIAN KINERJA

RUM US

IKK

133

:

I

_

1

_

%

I

100 %

Ada/TJdak

.......0/0

!

!Ada/tidak ada I

38 I Reguiasl kelahanan pangan Rata2-)umlah kelersediaanpangan-u-tama per tahun'("k-g)

I

"_-L-

I

~

1

!

14

I

I

Anak

I

40 . Partisi~asj perempuan dilembaga pemennlah

I

····················----···········-·····-·--·------x 1000 Jumlah penduduk Pekerja perempuan dilembaga pemerintah .-_•••_ ••••_ ••••• _ -•• -._._ •••••- _ •••••• --x100% Jumlah pekerja perempuan

I

,Partisipasiangkalankerja

i

Jumlah partisipasi angkata·=n"k::e"rja=-=-p::e'::e"m::p"u"a:;;n:----------

41

: Kenaikan/penurunan Nilai Realisasi

I

r: ~

Pemberdayaan I! Perempuandan Perlindungan

39

I :

~

Ketersediaan pangan ulama

I

"

. ~_~~rem~uan

I

I : Penanaman Modal

I

9

L---L-. I 15

.

I

I

32

I

; 1

i .

I

r-~rhUbUngan r--l' ! 17 'KomuOl'kasi&tnformatika

l . i

:

~~?jah)

j

I

!: Tingkal prevalensi peserta KB aklif

_. - - - - ._-0'

43

I Raslo petugas lapangan KB/penyuluh KB(PLKB/PKB) seliap 1 desa/kelurahan

--,-

-

1-

-------------

45 ; Website milik pemerinlah daerah

····

~ngkatanke~aperempu.an

x100%

- -- -..--.-.- -------

-

--..-.-------.-

-

x 100 %

Jumlah pasangan usia subur . -.---.--- -._.--

~--Juriiiah-cjesalkelurahai1-

i

I

----.--•••••-•••-•••---.-••-••-•••-.--••••---.-----.----- x 100 010

I

PLKB/PKB

-,

44 : Angkulan darat dibandingkan dengan jumtah penumpang

···

Juml.ah . Reallsasl PMDN Ihn 2015- Reahsas! PMDN 2014 x100% Realisasi PM ON 2015 _ Jumlah peserta program KB aklif - - - - -

r

...... _ - _ . - - - - ...- - - -

I

mm····

I ------..-

PM ON

,

. KB&KS 42

I

i

,

-L-

Adan'idak

j

I I

! ~

%

i

:

'

i

I

I

I

I 0

'I

I '

I

.---1I--·"-"-"-"-·,,-~_·_--If---------------I

..% ;

______ L:~=~_--+

.

!

__I

i

-~-I

Jumlah penurnpang angkutan darat

%

:

%

j--

i %

.--.-----r---11-,

I I

-------j

!

r .r

5

I

I

NO

URUSAN

I

!

NO!

IKK

I

I

Pameranlexpo

Luas lahan bersertifikat di 5uatu daerah

I 47

Luas lahan bersertifikat

T

I I

,

I

I

!

I

I

!

I Statislik

II

j 25

r-K

I

. earslpan

I I

J

26

, i

II I

I Perpustakaan

r-; i I

Sarana penyelenggaraan sen; dan budaya

:

! Buku"propinsi dalam angka" I

,

!

I I 59

I Pengelolaan arStp secara baku

) 57

I

H

60 : Pen1ngkatan SOM pengelola

i

Menunjukan JumlanKeQtatanpembinaanpolitlkOaerah

I

Jumlah PMKS va seharusnva.menerima banluan

I 551 Penyelenggaraan festival seni dan I budaya

61

I

Jumlah PMKS yg diberikan bantuan - ••--------~-_ ••_------_••••_._------.-- x100%

I PMKS yg memperoleh bantuan sosial

54

: _._

~~~-;-;~-;;~-~~~~~~-~~;~-;~~~-b;;~~~~;;;-;~~~-t: ~~~:;h

%

i

.. , ...... ,c/o

, ! ,

,

---;

I

Jumlah sarana penyelenggaraan seni dan budaya

-1, ! I .

, I

j ~~,~e~a~kuyang tersedia-·------1 ! diperpustakaan daerah I I

I

62 ' Pengunjung perpuslakaan

-----

-

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya

. 58 I Buku"PDRB provinsi~

I

i

Kegialan pembinaan terhadap

I

r:-F 2'

48 49

I LSM,Ormas dan OK?

daya

,

Kegialan pemhin
I

I

;

I

Menunjukkan jumlah pameran/expo yang dilaksanakan pertahun

I

!

I

KETERANGAN

~.

46

I,,

I

CAPAIAN KINERJA

RUMUS

!

i

I AdalTidak

I

AdafTidak

I

-

Menu.njukkan jumlah Kegiatan peningkatan SOM pengelola

~~:nl~Wk~lekSTjudUIbuku yg lersedia diperpuslakaan da-erah ...--.-...- ..-.-..--.--._.---.._---.-.

x100% ._~Jah koleksi juml!l.!l_~uku yg tersedia diperpustakaan d~erah

I , Jumlah kunJungan keperpustakaan selama

1tahun 0 ••••--•••••---•••••- •••- •••- •••••••••••••••••••- •..•-. x100 Yo

,

Jumlah orang dalam populasi yg harus dilayani

--1

I

I

%

I .........

~-_.r--

I

!

Adal tidakO)

I

JumlahSKPD

, !

I

Jumlah SKPO yang lelah menerapkan arsip secara baku ..-.••••----.-.---.-•••- •••- ••••- .••••--.---.-•••••- x100'%

!

Ada/tidakO)

, I

1------i I'

.

-------1

--

... ..... •

I

I

, '

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _.----.L

-'

.

_ _ _ _ _J

rf

6

I

NO

NoiI

URUSAN

I

IKK

I

I URUSAN PILIHAN

rl-

I~,,~"' "~".

1

l Produksi perikanan

i rj 2

.

i

i' Pertanl.m

2

CAPAIAN KINERJA

RUMUS

3

!

I

'

I

I

~~~~!.:~~~_~_~~.~i.l ~~.r!~_~_~:~_~~L_

I

-1 ~-~~!:~~~~.~~~~~~~-~~.~_:!_-------

I

--Produklivilas padl atau bahan pangan

utama lokallainnya per hektar

I I I

r---- -11--'

x 100%

Target Daerah (Kg) Produksi taoaman padi/bah~rl pangan u1ama lokallainya (Ion) __••• _••••• _ . __••••••••••

%

I

6

: Rehabilitasi hutan dan Jahan krilis

----.-••----------------- x 100%

I

I

I

3

Kehutanan

Luas total hulan dan lahan kritis

I

Luas Kerusakan Kawasan Hutan ----.-.--••-.-.-.-••--.-.-.-••-.-- x 100% Luas Kawasan Hutan Luas Penambangan liar yang ditertibkan •••.-.-.-••-.--.-------.-----.--••---------- x 100% Luas area penambangan yang liar Jumtah Kontribusi PORB dad seclor pertambangan ••_-.--.-.-.--•••••-••- ••-••-••-.-.-.--- x 100 % Jumlah lolal PORB

'1

r

I

4

; Energi dan SOM

8

I

I

I

I

H

I

I! I l

,

7

. Perdagangan

I

i Pertambangan tanpa izin I Kontribusi seklor pertambangan lerhadap PDRS Tahun 2015")

9

-

ii

!

I

1---[-----.

]

•

i ..........

I .

I I

r

!

13 I 'j

keseluruhan

:

oil

I

%

°

~

--

!

Menunjukkan tolaf jumlah wisalawan per lahun

orang

....%

0.-- 0

h-------15 'Ekspor Bersih Perdagangan

I

_

I If--------------I I I

I,

%

I

.----,---.-

0

_____

I

1

%-r

-----

--------.-------------.- x 100%

Jumlah total PORB nilai ekspor bersih = nirai ekspor - nilai impor

+- _

%

._.---.----..----..-.--------------------- x 1000/ Jumlah lndustri sid tahun 2015

I PORS

----------

-I

i

-

1,4 ~ribUSi seklor pe;dagangan le'~~~~ '1-'·' Ju~';;;Konlribu~ PORB dari ~eklor perdagangan ;

0/0

I

Jumlah Kontribusi PORS dari seklor pariwisata 'Kontribusi sektor pariwisata terhadap ••-.-.--------••- - -••---------- x 100 % i ~ORB Tahun 20'5--) Jumfah lolal PORB . 12 ,Kontribusi seklor Industri terhadap Jumlah Kon!ribusi PORB dari seklor industri ;PORB Tahun 2015") ••••--••--.---•••--•••-••--••••--.-.-•• x 100% L-_.' _.___ Jumlah lotal PORB pertumbuh:~:USlri' seca~- - - - _ . ~.-.-- Jurii-lahlnduSlr1 tahun 2015- Jumlah Incfustri tahun2014---

! Industri

I

,

~

I!

Yo

11

I

I

'

10 Kunjungan wisala

I 6

. Kerusakan Kawasan Hulan

i

I

i

°

I 7

,I

,I

!

I

!

I

"_"_"_"_"_'Yo__

:1 _ _

Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi 1

!

0

j-~;;,~a-~~ota~PD~;--·----------· x 100%

--1

i

%

LUBS areal lana man padilbahan pangan utama lokallainya (ha) Jumlah Konlribusi PORB dan sektor pertanian

.

Yo

"

~~~~b~:~~~k~~1~~;anlan terhadap

I

i

0

'

5

i

I

.. .....Cllo

TargetDaerah (Ton/lahun)

Target daerah

. Konsumsi ikan

I 4

I

I EkSPOr-haSII penkanan

i i

Jumlah Produksi Ikan (Tonllahun) •••••_ ••_-_._-_•••••••••_ ••-._--.--- x 100%

KETERANGAN

I

US$ ...

------_._-_._--------._-------------------------_._-~--

. _ - - - - - ---------

ry

7 ----~

NO

URUSAN

I 8

Transmigrasi

I Noi i

I 16

,,--

I

"

RUMUS

IKK

I

CAPAIAN! KINERJA

'I

,

KETERANGAN

I

------------;----------I;---J-u-m-,.-h-'r-.-n-s-m-ig-r-an-SwakarSa Transmigran swakarsa

:

!

•.--.-.-----------------.-•.------.. X 100% Jumlah lransmigran

I

..... D/o

i /:;-

".:.~~.~"~~~~,

/ ", VGubernJJr RfQvinsi Daerah Khusus , . . i )by)<~a Jakarta, ./

I;,' ;

\

\

--!

. -,-

\'

I

.

.

",

"';, \,,-::'

~'"

"'-" ,"

"i "•

•

~ ~. ...

I

,.'"

:0>///////'1

" f

Bpsu

'--~ .• ..-'

,:~

'I.'

r

Lampiran V

Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal

26 TAHUN 2016 19 Febru·1r i 2016

IKK TATARAN PELAKSANA KEBIJAKAN ASPEK TINGKAT CAPAIAN KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN WAJIB DAN URUSAN PILIHAN TAHUN 2015

No

Urusan

Data Pokok yang Diperlukan

1

Pendidikan

1. Jumlah penduduk penyandang kelunaan di usia SD/MI 2. Jumlah siswa penyandang kelunaan yang bersekolah di tingkat SD/MI 3. Jumlah penduduk penyandang kelunaan di usia SMP/MTS 4. Jumlah siswa penyandang kelunaan yang bersekolah di tingkal SMP/MTS 5. Jumlah penduduk penyandang kelunaan di usia SMAlSMK/MA 6. Jumlah siswa penyandang ketunaan yang bersekolah di tingkal SMAISMAIMA 7. Jumlah Guru jenjang SD/MI yang lelah memenuhi kualifikasi dan kompelensi 8. Jumlah Guru jenjang SD/MI 9. Jumlah Guru jenjang SMP/MTS yang telah memenuhi kualifikasi dan kompelensi 10. Jumlah Guru jenjang SMP/MTS 11. Jumlah Guru jenjang SMAlSMKlMA yang telah memenuhi kualifikasi dan kompelensi 12. Jumlah Guru jenjang SMAlSMKlMA 13. Peta penjaminan mutu pendidikan

2

Kesehatan

1. Jumlah komplikasi kebidanan yang mendapal penanganan definilif di satu wilayah kerja pada kurun waklu terlenlu 2. Jumlah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu yang sama 3. Jumlah ibu bersalin yang dilolong oleh tenaga kesehalan di satu wilayah kerja pada kurun waklu tertenlu 4. Jumlah seluruh sasaran ibu bersalin di salu wilayah Kerja dalam kurun waktu yang sama 5. Jumlah Desa/Kelurahan UCI 6. Jumlah seluruh Desa/Keturahan 7. Jumlah balila gizi buruk mendapal perawalan di sarana Pelayanan Kesehatan di saal wilayah kerja pada kurun waktu lerlenlu 8. Jumlah seluruh balita gizi buruk yang ditemukan di salu wilayah kerja dalam waktu yang sama 9. Jumlah penderila TBC BTA (+) yang dilemukan dan diobati di satu wi!. Kerja selama 1 lahun 10. Jumlah perkiraan penderila baru TBC BTA (+) dalam kurun waktu yang sama 11. Jumlah penderila DBD yang ditangani sesuai SOP di satu wi!. Kerja selama 1 lahun 12. Jumlah penderila DBD yang ditemukan di satu wilayah dalam kurun waktu yang sama 13. Jumlah kunjungan pasien miskin di sarana Kesehatan Strata 1 14. Jumlah seluruh miskin 15. Jumlah kunjungan bayi memperoleh pelayanan kes. Sesuai standar di satu wilayah kerja pada kurun waklu tertenlu 16. Jumiah seluruh bayi lahir hidup di satu wilayah kerja pada kurun waklu vanq sam a

SKPD/UKPD Dinas Pendidikan

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Dinas Kesehalan RSUD Tarakan RSUD Koja RSUD Budhi Asih RSUD Pasar Rebo RSKD Duren Sawil RSUD Cengkareng

l~

r

2

Data Pokok yang Diperlukan 1. Jumlah Kabupaten dan Kota yang dipantau mutu udara ambient di kawasan pemukiman atau industri 2. Jumlah perusahaan wajib AMDAL yang telah diawasi 3. Jumlah seluruh perusahaan wajib AMDAL 4. Jumlah daya tampuang TPS (m2) 5. Jumlah kasus lingkungan yang diselesaikan Pemda dari iumlah kasus yano ada 1. Panjang jalan Proyinsi dalam kondisi baik 2. Panjang seluruh jalan Proyinsi 3 Jumlah rumah tangga bersanitasi 4. Jumlah total rumah tangga 5. Jumlah Rukuh Warga (RW) kumuh 6. Jumlah Rukuh Warqa (RW) 1. Luas Ruang Terbuka Hijau 2. Luas wilaYah ber HPLlHGB 1. Perda RPJPD 2. Perda RPJMD 3. Perda RKPD 4. Jumlah program RKPD lahun 2015 harus program RPJMD yang 5 Jumlah dilaksanakan tahun 2015 1. Jumlah rumah tangga pengguna air bersih 2. Jumlah seluruh rumah tangga 3. Jumlah rumah layak huni 4. Jumlah seluruh rumah (milik Gelanggang/Balai Remaja 1. Jumlah pemerintah) 2. Jumlah lapangan olahraga milik Pemda 3. Jumlah Penduduk tahun 2015 1. Nllai realisasi PMDN 2014 (miliar rupiah) 2. Nilai realisasi PMDN 2015 (miliar rupiah) 3. Jumlah proyek PMDN 4. Nilai realisasi PMA 2014 (miliar rupiah) 5. Nilai realisasi PMA 2015 (miliar rupiah) 6. Jumlah proyek PMA

No 3.

Urusan Lingkungan Hidup

4.

Pekerjaan Umum

5

Tata Ruang

6.

Pereneanaan dan Pembangunan

7.

Perumahan

8.

Kepemudaan dan Olahragn

9.

Penanamanan Modal

10.

Koperasi & UKM

1. 2. 3. 4.

koperasi aktif koperasi Usaha Mikro & Keeil seluruh UKM

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menegah serta Perdagangan

11

Kependuduk;m dan Catatan Sipil Ketenakerjaan

1. Ketersediaan database kependudukan 2. Perda tentang kependudukan

Dinas Kependudukan dan Peneatatan Sipil

1. 2. 3. 4.

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

12

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah

penduduk usia kerja (15-64 tahun) penduduk angkatan besar peneari kerja yang mendaftar peneari kerja yang ditempatkan

SKPD/UKPD Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

1. 2. 3. 4.

Dinas Tata Air Dinas Bina Marga Dinas Kebersihan Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Dinas Penataan Kota Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah

Dinas Perumahan dan Gedung Pemda

Dinas Olahraga dan Pemuda

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman Modal

13.

Ketahanan Pangan

1. Dokumen regulasi ketahanan pangan 2. Rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan

14.

KB & KS

1. Jumlah pasangan usia subur 2. Jumlah peserta program KB aktif 3. Jumlah keluarga Pra Sejahtera dan Keluar·J
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Bereneana

3

No 15.

Urusan Perhubungan

Data Pokok yang Diperlukan 1. Jumlah angkutan darat 2. Jumlah penumpang angkutan darat 3. Jumlah kendaraan bermotor berdasarkan jenisnya atau penggunaannya

SKPD/UKPD Dinas Perhubungan dan Transportasi

16.

Komunikasi dan Informatika

1. Website milik Pemda 2. Jumlah dan jenis pameran/expo

Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan

17

Pertanahan

1. Jumlah seluruh bidang tanah dan luasnya 2. Jumlah bidang tanah yang sudah bersertifikat dan luasnya

Dinas Penataan Kota

18.

Kesbang dan Politik

19.

1. Jumlah Partai Politik 2. Jumlah kegiatan pembinaan politik daerah 3. Jumlah LSM, Ormas dan OKP 4. Jumlah keglataan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan LKP Otonomi Daerah 1. Jumlah Sistem Informasi Manajemen Pemerintahan Provinsi 2. Jumlah permasalahan perbatasan antar kab/kota yang dilaporkan 3. Jumlah permasalah perbatasan antar kab/kota yang diselesaikan 4. Tanggal dan Nomor Perda Penetapan APBD 5. Tanggal dan Nomor surat Penyampaian Lapkeu dan Laporan kinerja berdasarkan PP No. 8/2006 6. Tanggal dan nomor surat penyampaian LPPD berdasarkan PP No. 3/2007 7. Perda tentang Pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan PP Nomor 58 Tahun 2005 8. Jumlah APBD tahun yang bersangkutan 9. Realisasi pencapaian PAD 10. Perda tentang Standar Pelayanan Publik sesuai dengan peraturan perundangan-undangan

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

1. Inspektorat 2. BPKAD 3. BKD 4. Badan Diklat 5. BPBD 6. BPTSP 7. BPBJ 8. Dinas Pelayanan Pajak 9. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan 10. Satpol PP 11. Biro Tata Pemerintahan 12. Biro Hukum 13. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi 14. Biro KDH dan KLN 15. Biro Umum 16. Biro Perekonom ian 17.

Biro Penataan Kota dan

LH 18. Biro Akas 19. Biro Dikmental ~O Biro Kesos ~1 Sekretariat DPRD 22. Sekretariat DP KORPRI 23. Walikota Jakarta Pusat 24. Walikota Jakarta Utara 25. Walikota Jakarta Barat 26. Walikota Jakarta Selatan 27. Walikota Jakarta Timur 28. Kabupaten Kepulauan Seribu 20.

Pemberdayadn Masyarakat & Desa

1. Jumlah anggota PKK 2 Jumlah anggota PKK aktif 3. Jumlah anggaran PPMK yang sudah diberikan berdasarkan kelompoknya 4. Jumlah Pemanfaat Dana PPMK 5. Perkembangan dan Bina Ekonomi PPMK

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga Berencana

rr

4

No 21.

Urusan Sosial

Data Pokok yang Diperlukan . -, 1. Jumlah sarana sosial seperti panti asuhan, panti jompo, panti rehabilitasi, rumah singgah dan lain-lain yang terdapat di suatu daerah 2. PMKS yang memperoleh bantuan sosial 3. Jumlah PMKS yang seharusnya menerima bantuan

SKPD/UKPD Dinas Sosial

22

Budaya

1. Jumlah dan jenis penyelenggaraan festival seni dan budaya 2. Jumlah dan jenis sarana penyelenggaraan seni dan budaya 3. Jumlah sanggar kesenian 4. Jumlah bangunan/benda eagar budaya

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

23.

Statistik

1. Buku 'Provinsi dalam Angka' 2. Buku "PDRB Provinsi"

Badan Pereneanaan Pembangunan Daerah

24.

Kearsipan

1. Jumlah SKPD yang menerapkan arsip seeara baku 2. Jumlah kegiatan peningkatan SDM Pengeiola Kearsipan 2015 Jumlah pejabat fungsional kearsipan 3

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

25.

Perpustakaan

1. Jumlah koleksi judul buku minimal 2 tahun terakhir 2. Jumlah koleksi buku minimal 2 tahun terakhir 3. Jumlah pengunjung ke perpustakaan setiap tahun minimal 3 tahun terakhir 4. Jumlah orang dalam populasi yang harus dilayani

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

26.

Kelautan dan Perikanan

1. Jumlah produksi perikanan setiap tahun min,imal 2 tahun terakhir 2. Nilai ekspor hasil perikanan per tahun minimal 2 tahun terakhir 3 Target ekspor hasil perikanan per tahun (tahun 2015) 4. Jumlah konsumsi ikan (Ion) minimal 2 tahun terakhir 5. Target konsumsi ikan (ton) minimal 2 tahur. terakhir

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan

27.

Pertanian

1. Produksi tanaman padi (ton) tahun 2015 2. Luas areal tanaman padi (ha) tahun 2015 3. Jumlah kontribusi PDRB sektor pertanian (Rp Miliar) tahun 2015 4. Jumlah total PDRB tahun 2015

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan

28.

Kehutanan

1. Luas hutan dan lahan kritis yang direhabilitasi tahun 2015 2. Luas total hutan dan lahan kritis tahun 2014 3. Luas kerusakan kawasan hutan (ha) tahun 2015 4. Luas kawasan hutan (ha) lahun 2015

Dinas Kelautan, Pertanian dan Kelahanan Pangan

I

rr

5

No 29.

Urusan Energi dan SDM

Data Pokok vanq Diperlukan 1. Luas pengembangan liar yang ditertibkan tahun 2015 2. Luas area penambangan yang liar tahun 2015 3. Kontribusi PDRB dari sektor pertambangan tahun 2015 4. Jumlah total PDRB

30.

Pariwisata

1. Jumlah kunjungan wisata minimal 2 tahun terakhir 2. Jumlah industri pariwisata minimal 2 tahun terakhir 3. PAD sektor pariwisata minimal 2 tahun terakhir 4. Jumlah kontribusi PDRB dar; sektor Pariwisata (Rp triliun) tahun 2015 5. Jumlah total PDRB (Rp Triliun) tahun 2015

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

31.

Industri

1. Jumlah kontribusi PDRB dar; sektor indust,.i (Rp triliun) tahun 2015 2. Jumlah industri minimal 2 tahun terakhir

Dinas Perindustrian dan Energi

32.

Perdagangan

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keeil dan Menengah serta Perdagangan

33.

Transmigrasi

1. Jumlah kontribusi PDRB dari sektor perdagangan tahun 2015 2. Nilai ekspor tahun 2015 3. Nilai impor tahun 2015 1. Jumlah transmigran swakarsa tahun 2015 2. Jumlah seluruh transmigran tahun 2015

SKPD/UKPD Dinas Perindustrian dan Energi

.1

,

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

"

~·uberni:Jr Provinsi Daerah Khusus r ," ibukota Jakarta,

.

._,

,

.

l

,I \

\.

. I

'~'......,.

"/

,

-...:..... ,

... •

,

",' __

h~~~

Basuki T. Purnama

r " "

Lampiran VI

Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal

26 rAHUN 2:)16 19 Februari 2016

BIODATA LIAISON OFFICER LPPD TAHUN 2015

Nama NIP/NRK PangkatlGolongan Jabatan SKPD/UKPD Alamat kantor Telp dan Fax kantor No. Handphone Alamat email

,~ vGubernUr Provinsi Daerah Khusus I' • \. IbukQta Jakarta, \

{-

.

i \ .. '

. ',-<'

-...

\

Basuki T. Purnama

r