GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

SALINAN

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 99 TAHUN 2017 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016, telah .ditetapkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 285 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri- Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyu-sunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah dapat diubah dalam hal sudah tidak sesuai dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan sehingga Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dilakukan penyempurnaan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentarrg Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme; 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional; 5. Undang-Undang _Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;

6. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 10.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Ki.nerja Instansi Pemerintah; 11.Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 12.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 13.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 14.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 16.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017; 17.Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah; 18.Peraturan Daerah Nomor• 14 Tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan dan 13enganggaran Terpadu; 19.Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; 20. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025; 21. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017; 22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 23. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; 24. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014;

25. Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 26. Peraturan Gubernur Nomor 407 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 121 TAHUN 2016 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2017. Pasal I Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Gubernur Nomor 121 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 12090), diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. Pasal II Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 24 Juli 2017 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd Diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Juli 2017

DJAROT SAIFUL HIDAYAT

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017 NOMOR 72056 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Y YAN YUHANAH NIP 196508241994032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor : 99 Tahun 2017 Tanggal : 24 Juli 2017

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2017

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH 2017

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 KATA PENGANTAR

KATA PENGANTAR Dalam perjalanan pelaksanaan APBD, dokumen RKPD dapat diubah oleh Pemerintah Daerah. Perubahan pada RKPD tersebut dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang mengharuskan dokumen ini dilakukan penyesuaian. Perkembangan keadaan tersebut meliputi antara lain perkembangan yang tidak selaras dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; keadaan yang mengharuskan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya untuk digunakan pada tahun berjalan; keadaan darurat dan keadaan luar biasa sesuai peraturan perundang-undangan; dan/atau pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan. Selain itu, dalam penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017 ini Pemerintah Provinsi DKI Jakarta juga memfokuskan akselerasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013. Secara substansi, sebagaimana diamanatkan oleh Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017, dokumen Perubahan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 memuat sekurang-kurangnya penjelasan atas maksud, tujuan dan dasar pertimbangan perubahan disertai gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah; evaluasi hasil pelaksanaan RKPD oleh Perangkat Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun 2017; rencana program dan kegiatan prioritas daerah dalam Perubahan RKPD Tahun 2017 yang akan dianggarkan melalui belanja langsung, tidak langsung dan pengeluaran pembiayaan dan memuat antara lain kegiatan lanjutan tahun 2016, pergeseran kegiatan antar Perangkat Daerah, penghapusan dan/atau penambahan kegiatan baru/alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran baik yang mengalami perubahan ataupun tidak. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 merupakan bagian penting dalam proses perumusan kebijakan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta. Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD menjadi pedoman bagi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Perubahan tahun 2017 yang akan menjadi dasar dalam penyusunan RKA-SKPD dan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2017. Diharapkan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 ini dapat bermanfaat bagi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta. Sebagai sebuah living document, dokumen ini bersifat dinamis dan terbuka atas masukan guna penyempurnaan perencanaan pembangunan.

ii

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 DAFTAR ISI

DAFTAR ISI KATA PENGANTAR ..................................................................................... ii DAFTAR ISI ................................................................................................. iii DAFTAR TABEL ........................................................................................... vi DAFTAR GAMBAR ....................................................................................... vii DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN ........................................................... viii BAB I

PENDAHULUAN .............................................................................. 1 1.1. Latar Belakang .......................................................................... 2 1.2. Maksud dan Tujuan ................................................................... 5 1.3. Landasan Hukum ...................................................................... 6 1.4. Pertimbangan Perubahan .......................................................... 8 1.5. Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro ................... 10 1.5.1. Pertumbuhan Ekonomi Global, Nasional dan Regional ......... 10 1.5.2. Laju Inflasi ............................................................................. 16 1.5.3. Nilai Tukar Rupiah ................................................................. 20 1.5.4. Faktor Risiko ......................................................................... 21 1.6. Sistematika Dokumen Perubahan RKPD .................................. 23

BAB II EVALUASI HASIL RKPD ................................................................. 25 2.1. Evaluasi Perkembangan Indikator Daerah ................................. 26 2.1.1. Evaluasi Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah .............. 26 2.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi ..................................... 26 2.1.1.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku ............................. 28 2.1.1.2.1. PDRB Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku ............................. 29 2.1.1.2.2. PDRB Menurut Pengeluaran Atas Dasar Harga Berlaku ........................................ 31 2.1.1.3. PDRB per Kapita ..................................................... 32 2.1.1.4. Laju Inflasi ............................................................... 33 2.1.1.5. Investasi .................................................................. 34

iii

2.1.2. Evaluasi Perkembangan Indikator Kesejahteraan Rakyat ...... 34 2.1.2.1. Indeks Pembangunan Manusia ................................ 35 2.1.2.2. Koefisien Gini ........................................................... 35 2.1.2.3. Jumlah Penduduk Miskin ......................................... 37 2.1.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka ............................... 39 2.2. Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 .................................. 40 2.2.1. Urusan Pendidikan ................................................................ 41 2.2.2. Urusan Kesehatan ................................................................. 44 2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum ...................................................... 48 2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat ................................................... 66 2.2.5. Urusan Penataan Ruang ........................................................ 69 2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan ...................................... 69 2.2.7. Urusan Perhubungan ............................................................. 71 2.2.8. Urusan Lingkungan Hidup ...................................................... 77 2.2.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil ............................... 85 2.2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak .. 86 2.2.11. Urusan Keluarga Berencana (KB) dan Keluarga Sejahtera (KS) ........................................................................................ 86 2.2.12. Urusan Sosial ......................................................................... 87 2.2.13. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi ............................ 87 2.2.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ........................ 89 2.2.15. Urusan Penanaman Modal ..................................................... 90 2.2.16. Urusan Kebudayaan ............................................................... 91 2.2.17. Urusan Pemuda dan Olahraga ............................................... 93 2.2.18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri ............... 96 2.2.19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian................................................................................... 98 2.2.20. Urusan Ketahanan Pangan .................................................... 119 2.2.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa ....................... 120 2.2.22. Urusan Statistik ...................................................................... 121 2.2.23. Urusan Kearsipan ................................................................... 122 2.2.24. Urusan Komunikasi dan Informatika ....................................... 122 2.2.25. Urusan Perpustakaan ............................................................. 124 iv

2.2.26. Urusan Pertanian ................................................................... 125 2.2.27. Urusan Kehutanan ................................................................. 125 2.2.28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral .............................. 126 2.2.29. Urusan Pariwisata .................................................................. 126 2.2.30. Urusan Kelautan dan Perikanan ............................................. 127 2.2.31. Urusan Perdagangan ............................................................. 128 2.2.32. Urusan Perindustrian .............................................................. 129 2.3. Evaluasi APBD 2017 Sampai Dengan Triwulan II Tahun 2017 ..... 130 2.3.1. Pendapatan Daerah .............................................................. 130 2.3.2. Belanja Daerah ...................................................................... 138 2.3.3. Pembiayaan Daerah .............................................................. 140 2.4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017 .......................................................................................................... 141 2.4.1. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan ............................................................ 141 2.4.2. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Pada Tingkat Wilayah ................................................................................. 144 2.5. Permasalahan dan Tantangan Tahun 2017 .................................... 147 2.6. Perubahan Proyeksi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Tahun 2017 ................................................................................................... 150 BAB III RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RKPD TAHUN 2017 .......................................................................................... 155 3.1. Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Anggaran ...................... 155 3.2. Kegiatan Baru .................................................................................. 156 3.3. Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Anggaran ..................... 157 3.4. Kegiatan Yang Dimatikan ............................................................... 158 BAB IV PENUTUP ............................................................................................... 160 LAMPIRAN I : Rencana Kegiatan Yang Mengalami Penyesuaian (Kegiatan Yang Mengalami Penambahan Anggaran, Kegiatan Baru, Kegiatan Yang Mengalami Pengurangan Anggaran, dan Kegiatan Yang Dimatikan) LAMPIRAN II : Rencana Program dan Kegiatan Perubahan RKPD Tahun 2017 v

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 DAFTAR TABEL

DAFTAR TABEL Tabel 1.1

Proyeksi Indikator Perekonomian Global ........................................ 10

Tabel 1.2

Laju Inflasi DKI Jakarta Desember 2016 dan Tahun 2016 menurut Kelompok Pengeluaran .................................................................. 18

Tabel 1.3

Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta ....................................... 21

Tabel 1.4

Perubahan Asumsi Ekonomi Makro ................................................ 22

Tabel 2.1

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta ...... 27

Tabel 2.2

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) .................................................. 29

Tabel 2.3

Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku (juta rupiah) ................................................. 30

Tabel 2.4

Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2017 terhadap Triwulan I-2016 dan Triwulan IV-2016 ............................................................................ 31

Tabel 2.5

PDRB DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku ........................................................................................... 32

Tabel 2.6

Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d. 2016 . 33

Tabel 2.7

Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 .................. 33

Tabel 2.8

Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta ..................................................................................... 35

Tabel 2.9

Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta ....................................................................... 38

Tabel 2.10

Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta ..... 39

Tabel 2.11

Realisasi Pendapatan sampai dengan 30 Juni 2017 ......................130

Tabel 2.12

Realisasi Belanja Daerah sampai 30 Juni 2017 ..............................139

Tabel 2.13

Realisasi Pembiayaan Daerah sampai 30 Juni 2017 .....................140

Tabel 2.14

Rekap Realisasi Belanja Langsung per Urusan sampai Triwulan II Tahun 2017 ....................................................................................145

Tabel 2.15

Rekap Realisasi Belanja Langsung per Wilayah sampai Triwulan II Tahun 2017 ....................................................................................146

Tabel 2.16

Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 ....................................................................................151

vi

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 DAFTAR GAMBAR

DAFTAR GAMBAR Gambar 1.1

Mekanisme Perubahan APBD ........................................................ 4

Gambar 1.2

Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2012-2016 ........................ 12

Gambar 1.3

Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I 2017 (% yoy) ........ 13

Gambar 1.4

Pertumbuhan Ekonomi Jakarta ....................................................... 14

Gambar 1.5

Pertumbuhan Ekonomi Nasional, Kawasan Jawa dan Jakarta ........ 14

Gambar 1.6

Laju Inflasi Nasional Tahun 2012-2016 ........................................... 16

Gambar 1.7

Peta Inflasi Daerah Bulan April 2017 (% mtm) ................................ 17

Gambar 1.8

Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD .......................... 19

Gambar 2.1

Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional 2012-2016 (%) .. 28

Gambar 2.2

Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran yoy, Triwulan I-2017 .... 31

Gambar 2.3

Perkembangan Gini Ratio di DKI Jakarta ....................................... 36

Gambar 2.4

Distribusi Pengeluaran Penduduk di DKI Jakarta ............................ 37

vii

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN

DAFTAR ISTILAH DAN SINGKATAN Adm.

Administrasi

AHH

Angka Harapan Hidup saat lahir

AKB

Angka Kematian Bayi (per 1.000 kelahiran hidup)

APBD

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

APBN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

APK

Angka Partisipasi Kasar

APM

Angka Partisipasi Murni

AS

Amerika Serikat

ATK

Alat Tulis Kantor

AU

Angkatan Udara

Banda

Pembangunan Daerah

Banggar

Badan Anggaran

Bappeda

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Bappenas

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional

BBWSCC

Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung Cisadane

BI

Bank Indonesia

BKKBN

Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional

BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat

BKPRD

Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah

BKSP

Badan Kerja Sama Pembangunan

BLN

Bantuan Luar Negeri

BNPB

Badan Nasional Penanggulangan Bencana

BOP

Biaya Operasional Pendidikan

BOS

Bantuan Operasional Sekolah

BPK

Badan Pemeriksa Keuangan

BPKP

Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

BPS

Badan Pusat Statistik

BT

Bujur Timur

viii

BUMD

Badan Usaha Milik Daerah

BUMN

Badan Usaha Milik Negara

C

Celcius

CAT

Cekungan Air Tanah

CAPEX

Capital Expenditure

CSR

Corporate Social Responsibility

DAK

Dana Alokasi Khusus

Dapil

Daerah Pemilihan

DKI

Daerah Khusus Ibukota

DPD

Dewan Perwakilan Daerah

dpl

Di atas Permukaan Laut

DPR

Dewan Perwakilan Rakyat

DPRD

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

DRD

Dewan Riset Daerah

e-Budgeting

Aplikasi penganggaran berbasis website yang dibangun untuk mendukung proses penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

e-Musrenbang

Aplikasi perencanaan partisipatif berbasis website yang dibangun untuk mendukung proses penjaringan usulan masyarakat sebagai bahan masukan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

e-Planning

Aplikasi perencanaan berbasis website yang dibangun untuk mendukung proses upaya penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

ESDM

Energi dan Sumber Daya Mineral

FFR

Fed Fund Rate

FKLU

Forum Anak, Forum Komunikasi Lanjut Usia

Forkopimda

Forum Komunikasi Pimpinan Daerah

Forkopimko

Forum Komunikkasi Pimpinan Kota

H

Haji

Ha

Hektar

HLS

Harapan Lama Sekolan

IDR

Indonesian Rupiah

Ingub

Instruksi Gubernur

IPM

Indeks Pembangunan Manusia ix

Jabodetabekjur

Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Cianjur

Jabodetabekpunjur Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur JAKBAR

Jakarta Barat

JAKPUS

Jakarta Pusat

JAKSEL

Jakarta Selatan

JAKTIM

Jakarta Timur

JAKUT

Jakarta Utara

Jaya

Jakarta Raya

Kapolda

Kepala Kepolisian Daerah

Kasgar

Kepala Staf Garnisun

KDO

Kendaraan Dinas Operasional

KDRT

Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Kemendagri

Kementerian Dalam Negeri

Kep.

Kepulauan

Kepgub

Keputusan Gubernur

Kepmen

Keputusan Menteri

Keppres

Keputusan Presiden

Kesbangpol

Kesatuan Bangsa dan Politik

KJK

Koperasi Jasa Keuangan

KJMU

Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul

KJP

Kartu Jakarta Pintar

kkal

Kilo Kalori

K/L

Kementerian/Lembaga Pemerintah non-Kementerian

KLB

Koefisien Lantai Bangunan

Koarmabar

Komando Armada Indonesia Kawasan Barat

Kp.

Kampung

KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi

KPU

Komisi Pemilihan Umum

KTI

Kawasan Timur Indonesia

KTP

Kartu Tanda Penduduk

KUA

Kebijakan Umum APBD

KUPA

Kebijakan Umum Perubahan APBD atau Perubahan KUA

KUMKM

Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah x

LED

Light Emitting Diode

LH

Lingkungan Hidup

LKM

Lembaga Keswadayaan Masyarakat

LKPD

Laporan Kinerja Pemerintah Daerah

LKPJ

Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban

LMK

Lembaga Musyawarah Kelurahan

LPPD

Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

LPM

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat

LS

Lintang Selatan

LSM

Lembaga Swadaya Masyarakat

M

Meter

m

meter

m' m

2

M3

Meter lari Meter persegi Meter Kubik

mbmt Metro

Metropolitan

MHT

Muhammad Husni Thamrin

mtm

month to month

Musrenbang

Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Musrenbangnas

Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional

n/a

Not Available (tidak tersedia)

NIK

Nomor Induk Kependudukan

NKRI

Negara Kesatuan Republik Indonesia

NTB

Nusa Tenggara Barat

OPEX

Operating Expenditures

Ormas

Organisasi Masyarakat

Orsospol

Organisasi Sosial Politik

P2KKP

Program Penataan Kawasan Kumuh Perkotaan

Pangdam

Panglima Daerah Militer

Pangkoops

Panglima Komando Operasi

PDB

Produk Domestik Bruto

Pdk

Pondok xi

PDRB

Produk Domestik Regional Bruto

PEMK

Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Kelurahan

Pemprov

Pemerintah Provinsi

Perda

Peraturan Daerah

Pergub

Peraturan Gubernur

Permendagri

Peraturan Menteri Dalam Negeri

PILKADA

Pemilihan Kepala Daerah

PIPS

Pusat Infrastruktur Persampahan dan Sanitasi

PJU

Penerangan Jalan Umum

PKK

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga

PLN

Perusahaan Listrik Negara

PMI

Purchasing Manager’s Index

PNS

Pegawai Negeri Sipil

Pokmas

Kelompok Masyarakat

PPA

Prioritas dan Plafon Anggaran

PPA-P

Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan atau Perubahan PPA

PPAS

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

PPAS-P

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan atau Perubahan PPAS

PPKD

Pusat Pelatihan Kerja Daerah

PTSP

Pelayanan Terpadu Satu Pintu

PUPERA

Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat

PUPR

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

PUS

Pasangan Usia Subur

PZ

Peraturan Zonasi

Raker

Rapat Kerja

Rakorbangpus

Rapat Koordinasi Pembangunan Pusat

Rakortek

Rapat Koordinasi Teknis

RAPBD

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

RAPBD-P

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan atau Rancangan Perubahan APBD

RAPBN

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Nasional

Rbt

Rambutan

Renja

Rencana Kerja xii

Renstra

Rencana Strategis

RDTR

Rencana Detil Tata Ruang

RI

Republik Indonesia

RKA

Rencana Kerja dan Anggaran

RKP

Rencana Kerja Pemerintah

RKPD

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

RLS

Rata-rata Lama Sekolah

RPJM

Rencana Pembangunan Jangka Menengah

RPJMD

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

RPJMN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

RPJP

Rencana Pembangunan Jangka Panjang

RPJPD

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah

RPJPN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional

RSUD

Rumah Sakit Umum Daerah

RSUK

Rumah Sakit Umum tingkat Kecamatan

RT

Rukun Tetangga

RTR

Rencana Tata Ruang

RTRW

Rencana Tata Ruang Wilayah

RW

Rukun Warga

Satker

Satuan Kerja

sd

Sampai Dengan

SDA

Sumber Daya Alam

SE

Surat Edaran

Sekda

Sekretaris Daerah

Setda

Sekretariat Daerah

SKCK

Surat Keterangan Catatan Kepolisian

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

SPM

Standar Pelayanan Minimal

Suban

Suku Badan

Subanppekab

Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten

Subanppeko

Suku Badan Perencanaan Pembangunan Kota

Sudin

Suku Dinas

TALI

Telepon, Air, Listrik dan Internet xiii

TGUPP

Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan

TI

Teknologi Informasi

TPID

Tim Pengendali Inflasi Daerah

UCI

Universal Child Immunization

UI

Universitas Indonesia

UKPD

Unit Kerja Perangkat Daerah

USD

United State Dollar

UU

Undang-Undang

VOC

Vereenigde Oostindische Compagnie

ytd

Year to Date

Yonhub

Batalyon Perhubungan

yoy

Year on Year

ytd

Year to Date

xiv

BAB 1 BAB

1

Pendahuluan

1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masingmasing. Oleh karena itu, perencanaan pembangunan daerah harus mampu mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah yang dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki oleh tiap daerah dan sesuai dengan dinamika perkembangan daerah dan nasional. Selain itu, perencanaan pembangunan daerah dirumuskan dengan prinsip transparan, responsif, efisien, efektif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan dan berkelanjutan. RKPD merupakan salah satu dokumen perencanaan daerah yang disusun oleh Pemerintah Daerah setiap tahunnya dan mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Hal tersebut dikarenakan antara lain: 1. Secara substansi, RKPD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang ditetapkan melalui Perda RPJMD ke dalam program dan kegiatan tahunan; 2. RKPD merupakan dokumen yang menjadi acuan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan RKA Perangkat Daerah; 3. RKPD menjadi pedoman bagi Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan KUA dan PPA, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan APBD; 4. RKPD menjadi salah satu instrumen pengendalian kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dalam mengukur pencapaian target kinerja RPJMD hingga tahun berkenaan. Sehingga dapat menjamin konsistensi tujuan strategis pembangunan jangka menengah; dan 5. RKPD mensinergikan dan mengintegrasikan program pembangunan nasional dan daerah untuk sebesar-besar kepentingan masyarakat di daerah.

2

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN Dokumen RKPD selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dan digunakan sebagai bahan evaluasi dan sinkronisasi penyusunan RAPBD1. Hal tersebut juga ditegaskan dalam Pasal 17 ayat (2) UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, yang menjabarkan bahwa penyusunan RAPBD berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan tercapainya tujuan bernegara, dan pasal 25 ayat (2) UU Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang menyatakan bahwa RKPD menjadi pedoman penyusunan RAPBD. Peran strategis RKPD tersebut karena RKPD secara normatif menjadi dasar penyusunan KUA dan PPAS yang akan diusulkan oleh Kepala Daerah untuk disepakati bersama dengan DPRD sebagai landasan penyusunan RAPBD dalam rancangan Perda APBD. Oleh sebab itu, maka untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, Perubahan RKPD yang ditetapkan melalui Peraturan Kepala Daerah menjadi landasan dalam penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD tahun berjalan2. Dalam perjalanan pelaksanaan APBD, dokumen RKPD tersebut dapat diubah oleh Pemerintah Daerah. Dalam hal Perubahan APBD Tahun 2017, Pasal 9 ayat (1) Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 mengamanatkan bahwa RKPD Tahun 2017 dapat diubah dalam hal terjadi: 1. Perubahan kebijakan dan strategi baik di tingkat nasional maupun di tingkat pemerintah daerah yang tidak perlu merubah RPJMD; 2. Penambahan kegiatan baru yang tidak perlu merubah RPJMD; dan 3. Terdapat perubahan dan/atau penambahan program baru pada RPJMD. Lebih lanjut dijelaskan bahwa Perubahan RKPD Tahun 2017 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, yang meliputi: 1. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kerangka ekonomi daerah dan kerangka pendanaan, prioritas dan sasaran pembangunan, rencana program dan kegiatan prioritas daerah; 1

Permendagri Nomor 18 Tahun 2016, dilihat 14 Juni 2017, http://www.kemendagri.go.id/produkhukum/2016/04/19/pedoman-penyusunan-pengendalian-dan-evaluasi-rencana-kerja-pemerintah-daerah-tahun-2017 2 Permendagri Nomor 18 Tahun 2016, Ibid

3

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN 2. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan; 3. Keadaan darurat dan keadaan luar biasa sebagaimana ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; dan/atau 4. Pergeseran pagu kegiatan antar perangkat daerah, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja dan pagu kegiatan, serta perubahan lokasi dan kelompok sasaran kegiatan3. Perubahan RKPD Tahun 2017 dan Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2017 tersebut ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah, untuk selanjutnya menjadi landasan bagi penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS untuk menyusun Perubahan APBD Tahun 2017. Adapun mekanisme perubahan APBD secara garis besar dapat dilihat pada gambar berikut: Gambar 1.1 Mekanisme Perubahan APBD

Sebagaimana dapat dilihat, Perubahan APBD Tahun 2017 disusun melalui beberapa tahapan, yang dimulai dengan penyusunan Perubahan RKPD Tahun 2017. Selanjutnya, dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 tersebut menjadi dasar dalam 3

Permendagri Nomor 18 Tahun 2016, Ibid

4

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN penyusunan Rancangan KUPA dan Rancangan PPAS-P Tahun 2017 untuk kemudian dibahas dan disepakati bersama DPRD menjadi KUPA dan PPA-P. Dokumen tersebut akan menjadi dasar penyusunan RKA SKPD dan menjadi RAPBD-P yang disampaikan kepada DPRD. Setelah melalui proses pembahasan bersama DPRD, RAPBD-P tersebut selanjutnya disepakati dan disetujui bersama menjadi Raperda dan Rapergub APBD untuk dikirim ke Kemendagri untuk dievaluasi. Pasca evaluasi Kemendagri dan perbaikan berdasarkan hasil evaluasi Kemendagri, barulah Perda dan Rapergub APBDP ditetapkan. Perubahan RKPD Tahun 2017 pada hakekatnya adalah sama dengan substansi RKPD Tahun 2017, karena penyusunan dokumen dimaksud masih mengacu pada dokumen Rencana Kerja pemerintah (RKP) Tahun 2017 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 yang memiliki visi: “Jakarta Baru, Kota Modern yang Tertata Rapi, Menjadi Tempat Hunian yang Layak dan Manusiawi, Memiliki Masyarakat yang Berkebudayaan, dan dengan Pemerintahan yang Berorientasi pada Pelayanan Publik”. Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 ini disusun untuk menjamin konsistensi perencanaan pembangunan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah, dan antara Pemerintah Daerah dengan pelaku pembangunan lainnya serta memastikan akselerasi pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan pada dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2013-2017 dalam Perda Nomor 2 Tahun 2013. Hal yang penting lainnya adalah bahwa RKPD perubahan ini juga diharapkan dapat menjaga kesinambungan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, evaluasi dan pengawasan.

1.2. Maksud dan Tujuan Maksud dari penyusunan dokumen RKPD Perubahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 adalah sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan KUPA dan PPAS Perubahan tahun 2017 untuk dibahas, disepakati dan disetujui DPRD. Selanjutnya, 5

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN setelah disepakati dokumen KUPA dan PPA Perubahan digunakan sebagai pedoman penyusunan RKA SKPD yang kemudian digunakan sebagai bahan penyusunan RAPBD Perubahan Tahun 2017. Tujuan dari penyusunan dokumen RKPD Perubahan Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017

ini adalah sebagai bahan masukan dalam penyusunan KUPA dan PPAS

Perubahan Tahun 2017.

1.3. Landasan Hukum Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut: 1.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

3.

Undang-Undang

Nomor

25

Tahun

2004

tentang

Sistem

Perencanaan

Pembangunan Nasional; 4.

Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

5.

Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;

6.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

7.

Undang-Undang

Nomor

23

Tahun

2014

tentang

Pemerintahan

Daerah;

sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 9 Tahun 2015; 8.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan

Antara

Pemerintah,

Pemerintahan

Daerah

Provinsi,

Dan

Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga; 16. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur; 17. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2017; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang perubahan atas Peraturan 2011

tentang

Menteri Pedoman

Dalam

Negeri

Pemberian

Hibah

Nomor dan

Bantuan

32 Sosial

Tahun yang

Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017; 22. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta; 23. Peraturan Daerah Nomor 14 tahun 2011 tentang Sistem Perencanaan dan Penganggaran Terpadu; 7

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN 24. Peraturan Daerah Nomor 1 tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030; 25. Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah tahun 2005-2025; 26. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017; 27. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi. 28. Peraturan Daerah Nomor 12 tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 29. Peraturan Gubernur Nomor 142 Tahun 2013 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 161 Tahun 2014; 30. Peraturan Gubernur Nomor 55 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pengusulan, Evaluasi, Penganggaran, Pelaksanaan, Penatausahan, Pertanggungjawaban, Pelaporan dan Monitoring Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 31. Keputusan Gubernur Nomor 555 Tahun 2016 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017;

1.4. Pertimbangan Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 316 ayat (1) menyebutkan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan jika terjadi (a) perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA, (b) keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja, (c) keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, (d) keadaan darurat; dan/atau (e) keadaan luar biasa. Pasal 316 ayat 2 menyatakan bahwa Perubahan APBD hanya dapat diakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa. Hal yang sama juga diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 8

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menyatakan bahwa Perubahan APBD dapat dilakukan apabila terjadi: 1. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA; 2. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja; 3. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran Iebih tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan; 4. keadaan darurat; dan 5. keadaan luar biasa. Yang dimaksud dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi KUA meliputi perubahan asumsi makro ekonomi yang mengakibatkan perkembangan kemampuan fiskal daerah, penyesuaian sasaran dan hasil yang harus dicapai, perubahan kebijakan pusat, perubahan proyeksi belanja yang ternyata menjadi prioritas sesuai aspirasi masyarakat dan permasalahan aktual yang berkembang. Hal tersebut juga diamanatkan dalam Permendagri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 yang telah dijelaskan pada Sub Bab Latar Belakang. Sejalan dengan kondisi tersebut di atas, hasil evaluasi pelaksanaan APBD tahun 2017 terdapat indikasi ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan sekarang termasuk dalam hal ini adalah kondisi dan kemampuan keuangan daerah. Mengacu pada hal tersebut, maka APBD DKI Jakarta tahun anggaran 2017 perlu dilakukan penyesuaian. Secara rinci indikator yang menjadi pertimbangan untuk dilakukan perubahan APBD antara lain: 1. Asumsi ekonomi makro yang ada pada APBD penetapan telah mengalami perubahan sejalan dengan perkembangan ekonomi regional dan global. Perekembangan Indikator yang tidak sesuai dengan asumsi KUA pada APBD penetapan antara lain adalah: a. kondisi ekonomi makro menunjukan adanya penurunan pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya tingkat inflasi; b. adanya perubahan dalam asumsi perekonomian makro daerah maka diduga terjadi perubahan pendapatan daerah dari yang telah ditetapkan pada APBD 9

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN penetapan. Perubahan pendapatan yang mungkin terjadi pada beberapa pos pendapatan; c. Adanya kebijakan sektoral dan fungsional dari Pemerintah Pusat yang perlu direspon dan diimplementasikan oleh pemerintah daerah agar terjadi sinkronisasi dan integrasi. 2. Terkait dengan Keadaan yang menyebabkan harus dilakukannya pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja antara lain adalah : a. Adanya pergeseran anggaran antar SKPD/UKPD dalam rangka

penyesuaian

tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD; b. Adanya pergeseran antar kegiatan dalam rangka penyesuaian atau perbaikan atas kegiatan yang tidak bisa dilaksanakan untuk diganti dengan kegiatan penting lainnya yang bisa dilaksanakan; c. Adanya pergeseran antar jenis belanja berupa perbaikan kode rekening 3. Upaya percepatan pencapaian target RPJMD 2013-2017 4. Dengan adanya perubahan target pendapatan, belanja dan pembiayaan maka diperlukan penyesuaian struktur APBD tahun 2017 pada Perubahan APBD tahun 2017.

1.5.

Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro

1.5.1. Pertumbuhan Ekonomi Global, Nasional dan Regional Berdasarkan data World Economic Outlook - International Monetary Fund (IMF) pada April 2017, pertumbuhan ekonomi global diestimasi sebesar 3,1 persen pada tahun 2016 dan diproyeksikan sebesar 3,5 persen pada tahun 2017 serta diproyeksikan sebesar 3,6 persen pada tahun 2018. Perbaikan pertumbuhan ekonomi global akan diiringi oleh kenaikan pertumbuhan volume perdagangan, masing-masing pada tingkat 3,8 persen dan 3,9 persen di 2017 dan 2018 (Tabel 1.1). Meskipun pertumbuhan ekonomi dunia diperkirakan membaik, masih terdapat beberapa risiko yang perlu dicermati, antara lain kenaikan Fed Fund Rate, kebijakan fiskal dan perdagangan serta penurunan besaran neraca Bank Sentral AS, dan perkembangan geopolitik di beberapa

10

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN kawasan, khususnya di Semenanjung Korea4.6 Tabel 1.1 Proyeksi Indikator Perekonomian Global

Kawasan/ Negara (1) Pertumbuhan Ekonomi (%, yoy) Global Negara Maju Amerika Serikat Kawasan Eropa - Jerman - Perancis - Italia Inggris Jepang Negara Berkembang Rusia Tiongkok/China India ASEAN-5 Brazil Pertumbuhan Volume Perdagangan Dunia (%, yoy)

Realisasi

Proyeksi 2017P 2018P (4) (5)

2015 (2)

2016 (3)

3,4 2,1 2,6 2,0 1,5 1,3 0,8 2,2 1,2 4,2 -2,8 6,9 7,9 4,8 -3,8

3,1 1,7 1,6 1,7 1,8 1,2 0,9 1,8 1,0 4,1 -0,2 6,7 6,8 4,9 -3,6

3,5 2,0 2,3 1,7 1,6 1,4 0,8 2,0 1,2 4,5 1,4 6,6 7,2 5,0 0,2

3,6 2,0 2,5 1,6 1,5 1,6 0,8 1,5 0,6 4,8 1,4 6,2 7,7 5,2 1,7

2,7

2,2

3,8

3,9

Sumber: IMF, World Economic Outlook, April 2017

Selain itu, Bank Indonesia juga mencatat meningkatnya kinerja perekonomian di AS didukung oleh konsumsi yang solid serta peningkatan investasi nonresidensial. Konsumsi AS yang solid tercermin dari pertumbuhan konsumsi pada Triwulan I 2017 yang masih cukup kuat dan melanjutkan kinerja positif selama satu tahun terakhir. Hal tersebut didukung oleh membaiknya kondisi ketenagakerjaan, yang ditunjukkan oleh menurunnya tingkat pengangguran serta meningkatnya angka pertumbuhan upah, dan meningkatnya

investasi

nonresidensial,

yang

ditandai

oleh

belanja

konstruksi

nonresidensial yang tumbuh positif serta pertumbuhan pengiriman barang modal yang cukup solid. Investasi pada sektor ini diperkirakan akan tetap kuat dalam mendukung investasi pada tahun 2017. Di sisi lain, pertumbuhan ekonomi Tiongkok tercatat lebih baik seiring dengan 4

Bank Indonesia 2017, Kajian Ekonomi dan Keuangan Regional Provinsi DKI Jakarta: Mei 2017, BI, Jakarta

11

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN meningkatnya investasi swasta dan ekspor. Tumbuhnya perekonomian Tiongkok pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 6,9% (yoy), lebih baik daripada ekspektasi dan pertumbuhan pada triwulan sebelumnya. Hal tersebut didorong oleh meningkatnya kinerja investasi, khususnya pada investasi swasta yang mengimbangi perlambatan investasi pemerintah. Selain itu, terjadi perbaikan signifikan pada ekspor dan impor pada triwulan I 2017, sejalan dengan pulihnya permintaan global dan reflasi harga komoditas. Hal

lain

yang

mendukung

membaiknya

perekonomian

global

adalah

pertumbuhan ekonomi Eropa yang didukung oleh meningkatnya sektor manufaktur seiring dengan perbaikan konsumsi dan ekspor, serta menurunnya risiko geopolitik di Eropa. Hal tersebut tercermin dari ekspansi pada capaian PMI (indikator yang menunjukkan kesehatan ekonomi pada sektor manufaktur) mencapai level tertinggi sejak 2011, peningkatan ekspor yang mendorong surplus neraca perdagangan Eropa dan menurunnya risiko geopolitik Eropa pasca Pemilu di Perancis dan Belanda. Secara umum, pertumbuhan ekonomi global pada tahun 2017 diperkirakan akan lebih baik dari proyeksi semula, didorong oleh peningkatan pertumbuhan di negara maju, khususnya Uni Eropa dan Jepang. Secara nasional, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2016 naik menjadi 5,02 persen dari sebelumnya sebesar 4,88 persen di tahun 2015. Kenaikan pertumbuhan ekonomi tersebut didorong oleh konsumsi rumah tangga yang tumbuh stabil dan perbaikan kinerja ekspor. Perkembangan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 terlihat pada Gambar 1.2. Memasuki tahun 2017, perekonomian Indonesia triwulan I-2017 terhadap triwulan I-2016 tumbuh 5,01% (yoy) meningkat dibanding capaian triwulan I-2016 sebesar 4,92% (yoy). Capaian tersebut juga meningkat dibandingkan dengan capaian triwulan sebelumnya sebesar 4,94% (yoy). Pertumbuhan tertinggi dicatatkan melalui peningkatan kinerja ekspor, yang dipengaruhi oleh perbaikan harga komoditas global, dan belanja pemerintah, melalui peningkatan belanja barang dan modal yang diikuti oleh membaiknya kinerja investasi.

12

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN Gambar 1.2 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Tahun 2012-2016 7

6.23

6

5.78 5.02

4.88

5.02

2014

2015

2016

5 4 3 2 1 0 2012

2013

Sumber: Bank Indonesia 2017

Secara spasial, Bank Indonesia mencatat bahwa pertumbuhan ekonomi nasional didukung oleh meningkatnya pertumbuhan ekonomi kawasan Jawa dalam hal investasi dan kawasan Kalimantan terkait ekspor. Pertumbuhan ekonomi Jawa pada triwulan I 2017 meningkat sebesar 5,66% (yoy) dari sebelumnya 5,45% (yoy), yang dipicu oleh membaiknya konsumsi pemerintah sejalan dengan pelaksanaan PILKADA dan peningkatan investasi, baik oleh pemerintah pada proyek-proyek infrastruktur maupun swasta pada industri manufaktur. Di luar Jawa, pertumbuhan ekonomi yang pesat tercatat pada kawasan Kalimantan di mana tumbuh dari 2,22% (yoy) pada triwulan IV 2016 menjadi 4,92% (yoy) pada triwulan I 2017, yang didorong oleh peningkatan kinerja ekspor. Sementara ekonomi kawasan Sumatera cenderung melambat menjadi 4,05% (yoy) dari sebelumnya 4,49% (yoy), yang disebabkan oleh perlambatan investasi khususnya ekspor komoditas dan konsumsi rumah tangga. Namun demikian, perbaikan konsumsi pemerintah masih mampu menopang pertumbuhan ekonomi kawasan Sumatera pada kisaran 4% (yoy).Tekanan kinerja ekspor dirasakan oleh kawasan Balinusra dan Sulampua sebagai akibat dari menurunnya ekspor mineral tambang dari NTB dan Papua.

13

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN Gambar 1.3 Peta Pertumbuhan Ekonomi Daerah Triwulan I 2017 (% yoy)


Secara

keseluruhan,

pertumbuhan

ekonomi

Indonesia

di

tahun

2017

diproyeksikan oleh Bank Indonesia akan berada pada kisaran 5,0% - 5,4%5. Hal ini sejalan dengan asumsi ekonomi makro untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia yang tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN Perubahan Tahun 2017 yaitu sebesar 5,2%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia terutama akan didukung oleh meningkatnya pengeluaran pemerintah, dengan dukungan peningkatan investasi swasta sebagai faktor pendorong utama. Selain itu, pertumbuhan ekonomi juga diperkuat oleh kinerja ekspor, sejalan dengan tingginnya harga komoditas Perekonomian DKI Jakarta pada triwulan I 2017, sejalan dengan membaiknya perekonomian nasional dan kawasan Jawa, tercatat mengalami akselerasi dengan capaian sebesar 6,48% (yoy), yang jauh lebih baik jika dibandingkan dengan capaian kinerja pertumbuhan pada periode sebelumnya (5,51%; yoy) maupun capaian pada triwulan yang sama tahun sebelumnya (5,74%; yoy).

5

Bank Indonesia 2017, Ibid

14

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN Gambar 1.4 Pertumbuhan Ekonomi Jakarta

Gambar 1.5 Pertumbuhan Ekonomi Nasional Kawasan Jawa dan Jakarta



Pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta tersebut ditopang oleh konsumsi rumah tangga yang tetap tumbuh pada triwulan I 2017 sebesar 5,97% (yoy). Kinerja pertumbuhan tersebut sedikit lebih baik dibandingkan triwulan sebelumnya yang tercatat sebesar 5,94%. Hal ini didorong oleh kondisi ekonomi domestik yang stabil dan ekspektasi masyarakat yang mulai membaik memasuki tahun baru. Membaiknya prospek perkonomian global dan kondisi perekonomian nasional yang positif diperkirakan dapat memberikan dampak positif terhadap perekonomian Provinsi Jakarta pada tahun 2017. Pertumbuhan ekonomi Provinsi DKI Jakarta pada tahun 2017 diperkirakan dapat tumbuh dalam kisaran 6,03% - 6,43%6, di mana secara umum pertumbuhan masih akan ditopang oleh konsumsi masyarakat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan investasi, khususnya melalui pembangunan infrastruktur oleh pemerintah. Di samping itu, kinerja sektor industri pengolahan yang lebih baik dari perkiraan sebelumnya diperkirakan dapat mendorong perdagangan antardaerah neto sehingga turut memberikan kontribusi positif, di tengah kinerja ekspor yang masih lemah. Namun demikian, masih terdapat risiko, baik yang bersumber dari global maupun domestic. Dari sisi global resiko kenaikan Fed Funds Rate (FFR) dapat mengakibatkan ketidakpastian di pasar keuangan, yang akan berdampak negatif terhadap perekonomian DKI Jakarta mengingat pangsa sector keuangan pada perekonomian DKI Jakarta cukup besar. Dari sisi domestik, adanya risiko shortfall pajak berpotensi menurunkan pertumbuhan ekonomi DKI Jakarta melalui penurunan belanja K/L yang mayoritas berada di DKI Jakarta.

6

Bank Indonesia 2017, Ibid

15


1.5.2.

Laju Inflasi

Selain pertumbuhan ekonomi, inflasi juga merupakan indikator ekonomi makro yang penting. Inflasi merupakan salah satu indikator penting dalam perencanaan pembangunan daerah. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan

masyarakatnya.

Kestabilan

inflasi

merupakan

prasyarat

bagi

pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan yang dapat memberikan manfaat bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang pada akhirnya akan menyebabkan perlambatan ekonomi. Mengingat pentingnya peran inflasi terhadap kondisi sosial-ekonomi daerah, menjadikan indikator ini digunakan sebagai salah satu dasar dalam penyusunan perencanaan keuangan wilayah. Tingkat inflasi diukur dengan menggunakan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebagai

indikator. Perubahan IHK dari waktu

ke waktu menggambarkan tingkat

kenaikan (inflasi) atau tingkat penurunan (deflasi) dari barang dan jasa. Fluktuasi inflasi pada suatu daerah dapat mempengaruhi tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Kestabilan inflasi merupakan prasyarat bagi pertumbuhan ekonomi yang

berkesinambungan

yang

dapat

memberikan

manfaat

bagi

peningkatan

kesejahteraan masyarakat. Inflasi yang tidak stabil dapat menciptakan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi dalam mengambil keputusan. Inflasi yang tidak stabil juga akan menyulitkan keputusan masyarakat dalam melakukan konsumsi, investasi, dan produksi, yang

pada

akhirnya

akan

menyebabkan

perlambatan

ekonomi.

Lebih

lanjut

perkembangan Inflasi Indonesia pada tahun 2012 hingga 2016 ditunjukkan pada gambar berikut:

16

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN Gambar 1.6 Laju Inflasi Nasional Tahun 2012-2016 8.38

9

8.36

8 7 6 5

4.3 3.35

4

3.02

3 2 1 0 2012

2013

2014

2015

2016

Sumber: Badan Pusat Statistik 2017

Pada akhir triwulan I 2017, realisasi inflasi IHK tercatat sebesar 3,61% (yoy) atau lebih tinggi dibandingkan periode akhir triwulan IV 2016 sebesar 3.02% (yoy). Dari sisi harga, inflasi pada triwulan I 2017 tetap terkendali dalam kisaran sasaran inflasi 2017 yaitu 4+1%. Tekanan kenaikan inflasi pada periode ini bersumber dari kelompok administered prices, terutama terkait penerapan sejumlah kebijakan tarif pada awal tahun 2017. Sedangkan inflasi inti relatif stabil dan inflasi pangan bergejolak (volatile foods) tercatat lebih rendah. Secara bulanan, sepanjang periode triwulan I 2017 tekanan inflasi yang cukup tinggi hanya terjadi pada bulan Januari sebesar 0,97% (mtm), didorong oleh penerapan kenaikan tarif perpanjangan STNK dan tarif listrik. Tekanan tersebut menurun pada bulan Februari sebesar 0,23% (mtm) dan bahkan mengalami deflasi sebesar 0,02% (mtm) pada bulan Maret 2017 seiring dengan melimpahnya pasokan pangan. Memasuki triwulan II 2017, IHK kembali mengalami inflasi pada level yang cukup rendah sebesar 0,99% (mtm) pada bulan April 2017. Realisasi inflasi IHK awal triwulan II 2017 dipengaruhi oleh kenaikan inflasi kelompok administered prices, sementara inflasi inti tercatat cukup rendah dan volatile foods tercatat deflasi. Inflasi IHK pada April 2017 tercatat sebesar 4, 17% (yoy), sejalan dengan kisaran sasaran inflasi 2017. Secara spasial, tekanan inflasi terjadi hampir di seluruh wilayah kecuali Sumatera 17

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN yang tercatat mengalami deflasi (lihat gambar berikut). Inflasi tertinggi secara berurutan terjadi pada Kawasan Timur Indonesia (0,12%; mtm), diikuti oleh Jawa (0,12%; mtm). Inflasi pada KTI dipengaruhi oleh kenaikan tarif listrik, bensin dan tomat sayur. Sementara peningkatan tekanan inflasi di Jawa didorong oleh inflasi pada seluruh provinsi di Jawa (kecuali DKI Jakarta), yang bersumber dari kenaikan tarif angkutan udara, harga rokok dan bawang putih serta ayam ras. Gambar 1.7 Peta Inflasi Daerah Bulan April 2017 (% mtm)


Pada bulan Desember 2016, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar 0,27 persen. Sedangkan untuk laju inflasi tahun 2016 mencapai 2,37 persen. Inflasi yang terjadi pada bulan Desember disebabkan naiknya harga-harga pada kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan. Empat kelompok pengeluaran mengalami kenaikan indeks/inflasi yaitu kelompok transpor, komunikasi dan jasa keuangan 0,99 persen; kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau 0,54 persen; kelompok perumahan, air, listrik, gas & bahan bakar 0,18 persen; dan kelompok bahan makanan 0,09 persen. Sedangkan tiga kelompok pengeluaran lainnya mengalami penurunan indeks/deflasi yaitu kelompok sandang 0,90 persen; kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga 0,06 persen dan kelompok kesehatan 0,06 persen.

18

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN Tabel 1.2 Laju Inflasi DKI Jakarta Desember 2016 dan Tahun 2016 menurut Kelompok Pengeluaran Kelompok Pengeluaran

IHK Desember 2015

IHK November 2016

IHK Desember 2016

Laju Inflasi Desember 2016 *)

Laju Inflasi Tahun 2016 **)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

123.35

125.93

126.27

0.27

2.37

Bahan Makanan

137.79

144.97

145.10

0.09

5.31

Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau

133.42

138.04

138.78

0.54

4.02

Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar

121.57

124.29

124.51

0.18

2.42

Sandang

112.97

118.75

117.68

-0.90

4.17

Kesehatan

114.89

119.51

119.44

-0.06

3.96

Pendidikan, Rekreasi dan Olahraga

109.18

110.19

110.12

-0.06

0.86

Transpor, Komunikasi, dan Jasa Keuangan

122.13

119.39

120.57

0.99

-1.28

Umum

Sumber: BPS Provinsi DKI Jakarta, 2017 *) Persentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap bulan November 2016 **) Persentase perubahan IHK Desember 2016 terhadap bulan Desember 2015

Inflasi DKI Jakarta pada triwulan I 2017 tercatat sebesar 3,43% (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata lima tahun sebelumnya (5,66%; yoy). Kebijakan pemerintah dalam menyesuaikan subsidi listrik 900VA secara berkala (bulan Januari, Maret dan Mei), maupun menaikkan tarif STNK pada awal tahun, tidak serta merta mendorong inflasi DKI Jakarta keluar dari sasaran inflasi nasional. Selain itu, perbaikan permintaan masyarakat yang masih terbatas dan didukung oleh pergerakan nilai tukar rupiah yang stabil, turut mendukung terkendalinya inflasi di Jakarta. Di sisi lain, harga pangan secara umum yang tetap terkendali turut mendukung terjaganya inflasi DKI Jakarta. Memasuki triwulan II 2017, Bank Indonesia mencatat inflasi DKI Jakarta tetap terkendali. Kenaikan tarif listrik tahap II pada pelanggan pasca bayar akan tertahan oleh inflasi inti dan pangan yang bergerak relative terjaga. Menghadapi risiko tekanan permintaan saat bulan puasa, TPID DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai program guna mendukung kecukupan pasokan, kelancaran distribusi, penyampaian komunikasi dan keterjangkauan harga. Secara kebijakan BI akan menjaga pencapaian target inflasi nasional tahun 2017 pada 4%+1%

19

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN Menurut proyeksi Bank Indonesia, tingkat inflasi Provinsi DKI Jakarta tahun 2017 diperkirakan dalam kisaran 4,0%-5,0%. Hal ini disebabkan oleh dampak kebijakan penyesuaian subsidi listrik 900VA pemerintah yang tidak setinggi perhitungan semula, di samping jumlah pengguna listrik 900VA di Jakarta yang tidak terlalu banyak. Sehingga pengaruh terhadap pergerakan tarif listrik secara umum tidak terlalu signifikan. Kenaikan tarif listrik yang lebih terbatas, menyebabkan terbatasnya dampak turunan terhadap komoditas lain, seperti sewa dan kontrak rumah. Di sisi lain, tingkat permintaan masyarakat yang belum sepenuhnya pulih dan dukungan stabilitas harga pangan, menekan prakiraan inflasi lebih rendah.

1.5.3. Nilai Tukar Rupiah Selain pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar juga merupakan indikator penting bagi perekonomian DKI Jakarta. Hal ini dikarenakan DKI Jakarta merupakan bagian dari kota-kota besar dunia yang tidak bisa terlepas dari dinamika perekonomian global. Pada tahun 2016, nilai tukar Rupiah terhadap Dollar Amerika berada pada kisaran Rp12.926 – Rp13.946 per Dollar Amerika. Selanjutnya Gambar di bawah menjelaskan tentang fluktuasi nilai tukar tersebut. Gambar 1.8 Perkembangan Nilai Tukar Rupiah terhadap USD

Sumber: Bank Indonesia

20

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN Stabilitas nilai tukar mempunyai peran penting dalam rangka tercapainya stabilitas moneter dan dalam mendukung kegiatan ekonomi. Nilai tukar yang stabil juga diperlukan untuk terciptanya iklim yang kondusif bagi peningkatan kegiatan dunia usaha. Bersama dengan pertumbuhan ekonomi dan inflasi, nilai tukar digunakan sebagai asumsi dalam penyusunan perencanaan keuangan Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal indikator nilai tukar Rupiah terhadap Dollar, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta mengikuti kebijakan ekonomi Pemerintah Pusat. Nilai tukar IDR/USD pada tahun 2017 sebagaimana diproyeksikan oleh Kementerian Keuangan yang tercantum dalam Nota Keuangan dan RAPBN Perubahan Tahun 2017 yaitu sebesar Rp.13.400/USD. Hal ini sejalan dengan asumsi ekonomi makro yang tercantum dalam dokumen Rancangan Awal RKP 2018 yaitu berada pada kisaran Rp13.400 – 13.600 per dolar Amerika Serikat7. Nilai tukar rupiah bergerak menguat sepanjang triwulan I 2017 disertai volatilitas yang lebih rendah dibanding negara peers. Pada triwulan I 2017, rupiah menguat secara point to point sebesar 1,10% menjadi Rp. 13.326 per dolar AS. Penguatan tersebut didukung oleh kondisi domestik yang cukup solid di tengah sentimen negatif terhadap dolar AS dan membaiknya risiko pasar keuangan global. Volatilitas rupiah pada triwulan I 2017 tercatat paling rendah jika dibandingkan dengan negara peers antara lain lira (Turki), rand (Afrika Selatan), real (Brazil), won (Korea Selatan), bath (Thailand), rupee (India), dolar Singapura, Peso (Filipina), dan ringgit (Malaysia). Pada April 2107 nilai tukar rupiah bergerak stabil. Hingga akhir April 2017, rupiah menguat sebesar 1,07% (ytd) menjadi Rp 13.329 per dolar AS. Dari sisi eksternal, penguatan nilai tukar rupiah dipengaruhi oleh masuknya modal asing yang masuk ke negara berkembang (emerging markets) termasuk Indonesia, sebagai dampak dari meningkatnya sentimen negatif terhadap arah kebijakan perekonomian AS dan pertumbuhan ekonomi Tiongkok. Dari sisi domestik, peningkatan cadangan devisa pada akhir Maret 2017 yang sejalan dengan perbaikan outlook soverign rating dan sentimen positif terhadap kondisi dan prospek perekonomian Indonesia turut mendukung penguatan nilai rupiah.

7

Badan Perencanaan Pembangunan Nasional 2017, Rancangan Awal RKP 2018, Bappenas, Jakarta

21


1.5.4.

Faktor Risiko

Perekonomian DKI Jakarta pada tahun 2017 masih dihadapkan pada beberapa risiko yang dapat menyebabkan pertumbuhan ekonomi bias ke bawah dari kisaran proyeksi 6,03% - 6,43%. Faktor risiko tersebut berasal dari global maupun domestik. Risiko kenaikan FFR dari sisi global dapat berpotensi mengakibatkan ketidakpastian pasar keuangan. Hal ini akan berdampak negatif terhadap perekonomian Jakarta, mengingat pangsa sektor keuangan pada perekonomian Jakarta cukup besar. Pada sisi domestik, risiko shortfall pajak memiliki potensi menurunkan pertumbuhan ekonomi Jakarta melalui penurunan belanja K/L yang mayoritas berada di DKI Jakarta. Dari sisi inflasi, potensi risiko penyesuaian harga komoditas energi (seperti BBM dan LPG 3kg) perlu terus diwaspadai, sejalan dengan review kebijakan harga BBM bersubsidi yang dilakukan pemerintah setiap triwulan. Walaupun pada April 2017 pemerintah memutuskan untuk tidak menaikkan kedua komoditas energi tersebut, masih terdapat potensi kenaikan pada bulan Juli dan Oktober 2017. Penerapan kebijakan BBM satu harga juga akan berpotensi meningkatkan tekanan inflasi ibukota, sehingga pemerintah terus mengkaji rencana tersebut dan strategi mitigasi dampak kebijakan energi tersebut terhadap fluktuasi harga secara umum agar tingkat inflasi dapat tetap terjaga. Tabel 1.3 Faktor Risiko Perekonomian DKI Jakarta

Sumber: Bank Indonesia, 2017

22

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN Untuk itu, TPID Provinsi DKI Jakarta perlu bersinergi dengan Kementerian terkait dan sektor swasta dalam menjaga tingkat inflasi DKI Jakarta, melalui langkah antisipatif jika terjadi pergerakan harga energi. Di samping itu, stabilitas kelompok inflasi lainnya (volatile foods) perlu dijaga melalui kerjasama pemenuhan stok pangan DKI Jakarta guna memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama menjelang hari raya Idul Fitri yang biasanya diikuti oleh kenaikan harga pangan. Kestabilan harga ini sangat dibutuhkan untuk mendorong pembangunan ekonomi di Jakarta secara berkesinambungan, sehingga perlu adanya dukungan komitmen yang kuat dari berbagai pihak. Perbandingan asumsi ekonomi makro penetapan dan perubahan RKPD Tahun 2017 antara DKI Jakarta dan Nasional sebagaimana dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 1.4 Perubahan Asumsi Ekonomi Makro 2017 Penetapan Pertumbuhan Ekonomi (%; yoy)

Perubahan

DKI Jakarta Nasional9 Inflasi (%; yoy)

6,4 - 6,8 5,1

6,03 – 6,438 5,2

DKI Jakarta Nasional10 Nilai Tukar Rupiah (Rupiah)

4,0 + 1 4,0 13.30011

4,0 – 5,0 4,3 13.40012

1.6. Sistematika Dokumen Sistematika dokumen Perubahan RKPD Tahun 2017 adalah sebagai berikut: BAB I

Pendahuluan 1. Latar Belakang 2. Maksud dan Tujuan 3. Landasan Hukum 4. Pertimbangan Perubahan

8

Bank Indonesia 2017, Op.Cit Kementerian Keuangan RI 2017, Buku II: Nota Keuangan beserta Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan Tahun Anggaran 2017, Kemenkeu, Jakarta 10 Kementerian Keuangan RI 2017, Ibid 11 Kementerian Keuangan RI 2017, Ibid 12 Kementerian Keuangan RI 2017, Ibid 9

23

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB I - PENDAHULUAN 5. Gambaran Perkembangan Asumsi Ekonomi Makro 6. Sistematika Dokumen BAB II

Evaluasi Hasil RKPD 1. Evaluasi Perkembangan Indikator Daerah 2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 3. Evaluasi APBD 2017 sampai dengan Triwulan II Tahun 2017 4. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017

BAB III

Rancangan Kerangka Ekonomi Daerah dan Kebijakan Keuangan Daerah 1. Kegiatan yang mengalami Penambahan Anggaran 2. Kegiatan Baru 3. Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran 4. Kegiatan yang Dimatikan

BAB VI

Penutup Perubahan RKPD memuat pendahuluan yang menjelaskan maksud, tujuan, dan

dasar pertimbangan perubahan yang disertai dengan gambaran tentang perubahan kerangka ekonomi daerah. Kemudian dokumen ini juga memuat evaluasi hasil pelaksanaan RKPD penetapan sampai dengan Triwulan II 2017. Selanjutnya dokumen ini juga menguraikan Rencana Program dan Kegiatan Prioritas Daerah dalam Perubahan RKPD yang pada prinsipnya menguraikan tentang kegiatan lanjutan, pergeseran kegiatan antar SKPD, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan. Rencana program dan kegiatan prioritas daerah tersebut mencakup semua rencana program dan kegiatan prioritas yang akan dianggarkan melalui belanja tidak langsung, belanja langsung dan pengeluaran pembiayaan.

24

BAB 2 BAB

2

Evaluasi Hasil RKPD

1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB II – EVALUASI HASIL RKPD

Evaluasi adalah kegiatan untuk mengumpulkan informasi tentang bekerjanya sesuatu, yang selanjutnya informasi tersebut digunakan untuk menentukan alternatif yang tepat dalam mengambil sebuah keputusan. Fungsi utama evaluasi dalam hal ini adalah menyediakan informasi-informasi yang berguna bagi pihak decision maker untuk menentukan kebijakan yang akan diambil berdasarkan evaluasi yang telah dilakukan. Evaluasi penting karena hasil dari suatu evaluasi akan dijadikan dasar dan input untuk proses selanjutnya (Arikunto et al. 2008, hal. 2)13. Pada dasarnya evaluasi adalah suatu penilaian dari suatu perencanaan dan pelaksanaan suatu kegiatan atau program, sehingga secara prinsip evaluasi pelaksanaan RKPD Penetapan Tahun 2017 merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun tahun 2017 dan sebagian telah dilaksanakan pada semester I tahun 2017. Proses ini sangat strategis dalam pencapaian tujuan pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional, terukur dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benarbenar akuntabel dan berkualitas. Hasil dari evaluasi ini akan dijadikan masukan dalam proses perencanaan pada Perubahan RKPD Tahun 2017. Secara

substansi

bahwa

RKPD

Perubahan

ini

merupakan

dokumen

perencanaan daerah untuk periode 1(satu) tahun. RKPD Perubahan ini disusun dengan menggunakan pendekatan teknokratik, top down, bottom up dan partisipatif dengan demikian RKPD perubahan ini dapat menjadi dokumen Rencana Kerja yang dapat menjadi pedoman bagi penyusunan dokumen perencanaan pembangunan lainnya. Pelaksanaan pembangunan di Jakarta merupakan proses yang melibatkan multi pemangku kepentingan baik dari dunia usaha, pemerintah, masyarakat maupun akademisi. Dengan proses seperti ini semua pihak dapat berkontribusi dalam pembangunan Jakarta secara proporsional. Dengan demikian maka diharapkan pembangunan yang dilakukan di DKI Jakarta benar - benar memenuhi prinsip keterbukaan, demokratis, transparansi, akuntabilitas, efisien, efektif, serta memenuhi azas kepatutan dan kewajaran.

13

Arikunto, Suharsimi dan Abdul Jabar, Cepi Safrudin (2008), Evaluasi Program Pendidikan, Jakarta: PT Bumi Aksara.

25


Evaluasi dilaksanakan dalam rangka memastikan dan menilai pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah yang tertuang dalam dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 dapat terwujud. Dalam pelaksanaannya, evaluasi dilakukan dengan melihat realisasi pencapaian target kegiatan, penyerapan dana, dan kendala yang dihadapi. Dengan demikian akan dapat dilihat bahwa beberapa bagian dari RKPD Penetapan Tahun 2017 perlu dilakukan perubahan. Selanjutnya, pada bab ini akan disajikan hasil evaluasi pelaksanaan RKPD Penetapan Tahun 2017. Fokus evaluasi dalam hal ini adalah perkembangan ekonomi makro, evaluasi pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah termasuk dalam hal ini adalah program dan kegiatan yang telah diuraikan pada RKPD Penetapan Tahun 2017.

2.1.

Evaluasi Perkembangan Indikator Daerah

2.1.1. Evaluasi Perkembangan Indikator Ekonomi Daerah Bagian ini menjabarkan analisis fokus pemerataan ekonomi dalam lingkup pembangunan di Provinsi DKI Jakarta yang dilihat dari indikator laju pertumbuhan ekonomi, PDRB atas dasar harga berlaku, PDRB menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku, PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga belaku, laju inflasi, dan investasi. Analisis sebagaimana disebutkan disajikan dalam bentuk narasi, gambar atau tabel sesuai dengan kebutuhan.

2.1.1.1. Laju Pertumbuhan Ekonomi Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian Jakarta secara makro adalah melalui data produk domestik regional bruto (PDRB), jumlah nilai tambah bruto (gross value added) yang timbul dari seluruh sektor perekonomian di suatu wilayah14. Terdapat 2 (dua) jenis penilaian PDRB yaitu atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. Selain menjadi bahan dalam penyusunan perencanaan, 14

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta, Ekonomi dan Perdagangan: Konsep, dilihat 26 Mei 2017, https://www.bps.go.id/Subjek/view/id/52

26


angka PDRB juga bermanfaat untuk bahan evaluasi hasil-hasil pembangunan yang telah dilaksanakan.

Tabel 2.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi DKI Jakarta 15 Tahun

PDRB Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010 (juta Rupiah)

PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (juta Rupiah)

(1) 2010

(2) 1.075.183.481

(3)

2011

1.147.558.226

1.224.218.485

2012

1.222.527.925

1.369.432.639

2013

1.296.694.573

1.546.876.491

2014

1.373.389.129

1.762.316.399

2015

1.454.345.823

1.989.329.537

2016

1.539.376.654

2.177.119.884

1.075.183.481

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa PDRB Provinsi DKI Jakarta mengalami kenaikan yaitu yang semula Rp 1.075 triliun pada tahun 2010 menjadi Rp 2.177 trilun pada tahun 2016 (ADHB). Sedangkan berdasarkan ADHK tahun 2000 PDRB Provinsi DKI Jakarta juga mengalami kenaikan yaitu menjadi Rp 1.539 triliun pada tahun 2016. Sementara itu perekonomian Indonesia tahun 2016, sebagaimana grafik berikutnya, yang diukur berdasarkan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp12.406,8 triliun dan PDB perkapita mencapai Rp47,96 juta atau US$3.605,1. Ekonomi Indonesia tahun 2016 tumbuh 5,02 persen lebih tinggi dibanding capaian tahun 2015 sebesar 4,88 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Lapangan Usaha Jasa Keuangan dan Asuransi sebesar 8,90 persen. Dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Pengeluaran Konsumsi Lembaga Non-Profit yang melayani Rumahtangga sebesar 6,62 persen16.

15 16

Bank Indonesia 2017, Statitik Ekonomi Keuangan Daerah, BI, Jakarta Badan Pusat Statistik, Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 2016, https://www.bps.go.id/website/brs_ind/brsInd20170208123344.pdf

27


Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi DKI Jakarta dan Nasional 2012-2016 (%) 6.53

7

6.07

6

6.23

5

5.91

5.89

5.85

5.02

4.88

5.02

5.78

4

Nasional

3

DKI Jakarta

2 1 0 2012

2013

2014

2015

2016


Apabila dilihat dari laju pertumbuhan PDRB, walaupun terus mengalami peningkatan secara nominal laju pertumbuhan PDRB Provinsi DKI Jakarta atas dasar harga konstan mengalami tren yang menurun. Hal tersebut dapat dilihat pada gambar di atas. Ekonomi Jakarta pada triwulan I-2017 tumbuh 6,48 persen bila dibandingkan dengan triwulan I-2016 (yoy). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha transportasi dan pergudangan sebesar 11,61 persen. Dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen konsumsi lembaga non profit yang melayani rumahtangga sebesar 21,52 persen. Sedangkan ekonomi Jakarta triwulan I-2017 mengalami pertumbuhan sebesar 0,42 persen bila dibandingkan triwulan sebelumnya (q-to-q). Dari sisi lapangan usaha pertumbuhan tertinggi dicapai oleh lapangan usaha jasa keuangan (7,12 persen), dan dari sisi komponen pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh net ekspor antar daerah (20,28 persen).

2.1.1.2. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku PDRB atas dasar harga berlaku Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 mencapai Rp2.177,12 Triliun meningkat Rp187,79 Triliun dibandingkan tahun 2015 yang sebesar Rp1.989,33Triliun. Sedangkan sampai dengan triwulan I tahun 2017, PDRB Atas Dasar Harga Berlaku telah mencapai Rp574,18 Triliun. 28


2.1.1.2.1. PDRB MENURUT LAPANGAN USAHA ATAS DASAR HARGA BERLAKU Struktur perekonomian Jakarta 2016 didominasi oleh tiga lapangan usaha utama yaitu perdagangan besar dan eceran, dan reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 16,49 persen; industri pengolahan sebesar 13,55 persen; dan konstruksi sebesar 12,88 persen. Ditampilkan dalam tabel berikut. Tabel 2.2 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku17 (juta rupiah) No.

Lapangan Usaha

2015

2016

Triwulan-I 2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) 1.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

1.867.250

1.985.307

511.886

2.

Pertambangan dan Penggalian

5.043.042

5.181.434

1.436.974

3.

Industri Pengolahan

274.522.770

295.043.440

77.906.297

4.

Pengadaan Listrik dan Gas

6.198.598

6.330.691

1.607.769

5.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

757.206

798.273

209.236

6.

Konstruksi

261.158.155

280.432.268

71.956.812

7.

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

330.319.573

358.898.312

95.690.772

8.

Transportasi dan Pergudangan

66.004.497

76.403.054

20.302.925

9.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

101.818.426

109.181.699

28.674.560

10.

Informasi dan Komunikasi

141.791.242

157.158.004

42.964.634

11.

Jasa Keuangan dan Asuransi

205.724.283

227.482.716

62.314.349

12.

Real Estate

125.053.413

134.358.236

35.669.687

13.

Jasa Perusahaan

141.772.604

159.379.958

42.839.448

14.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

114.109.574

123.168.685

29.494.423

15.

Jasa Pendidikan

109.807.940

124.725.628

31.462.936

16.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

32.675.670

36.721.228

9.697.075

17.

Jasa lainnya

70.705.293

79.870.951

21.438.443

1.989.329.537

2.177.119.884

574.178.226

Produk Domestik Regional Bruto Sumber: Bank Indonesia, data diolah.

17

Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, dilihat 06 Juli 2017, http://www.bi.go.id/id/statistik/sekda/StatistikRegionalDetail.aspx?idprov=31

29


Tabel 2.3 Produk Domestik Regional Bruto Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku18 (juta rupiah) No.

LAPANGAN USAHA

2015

2016

Triwulan-1 2017

(2)

(3)

(4)

(5)

(1) 1.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan

0,09%

0,09%

0,09%

2.

Pertambangan dan Penggalian

0,25%

0,24%

0,25%

3.

Industri Pengolahan

13,80%

13,55%

13,57%

4.

Pengadaan Listrik dan Gas

0,31%

0,29%

0,28%

5.

Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang

0,04%

0,04%

0,04%

6.

Konstruksi

13,13%

12,88%

12,53%

7.

Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor

16,60%

16,49%

16,67%

8.

Transportasi dan Pergudangan

3,32%

3,51%

3,54%

9.

Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum

5,12%

5,01%

4,99%

10.

Informasi dan Komunikasi

7,13%

7,22%

7,48%

11.

Jasa Keuangan dan Asuransi

10,34%

10,45%

10,85%

12.

Real Estate

6,29%

6,17%

6,21%

13.

Jasa Perusahaan

7,13%

7,32%

7,46%

14.

Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib

5,74%

5,66%

5,14%

15.

Jasa Pendidikan

5,52%

5,73%

5,48%

16.

Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial

1,64%

1,69%

1,69%

17.

Jasa lainnya

3,55%

3,67%

3,73%

100%

100%

100%

Produk Domestik Regional Bruto Sumber: Bank Indonesia, data diolah.

Sedangkan untuk triwulan I tahun 2017, distribusi PDRB DKI Jakarta didominasi oleh sektor Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (16,67 persen); Industri Pengolahan (13,57 persen); Konstruksi (12,53 persen); dan Jasa Keuangan dan Asuransi (10,85 persen).

18

Bank Indonesia, Statistik Ekonomi dan Keuangan Daerah, dilihat 06 Juli 2017, http://www.bi.go.id/id/statistik/sekda/StatistikRegionalDetail.aspx?idprov=31

30


2.1.1.2.2. PDRB MENURUT PENGELUARAN ATAS DASAR HARGA BERLAKU Tinjauan terhadap PDRB menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku menunjukkan positif terjadi pada enam komponen sementara dua komponen mengalami kontraksi. Komponen yang tumbuh positif antara lain komponen pengeluaran konsumsi LNPRT sebesar 21,52 persen, net ekspor antar daerah sebesar 9,71 persen, pembentukan modal tetap bruto (PMTB) sebesar 6,30 persen, pengeluaran konsumsi rumah tangga (PKRT) sebesar 5,97 persen serta kmponen impor luar negeri sebesar 2,41 persen. Sementara itu komponen yang mengalami kontraksi adalah komponen ekspor luar negeri sebesar -5,90 persen dan pengeluaran konsumsi pemerintah sebesar -3,83 persen. Gambar 2.2 Pertumbuhan PDRB menurut pengeluaran yoy, Triwulan I-2017


Tabel 2.4 Pertumbuhan ekonomi Triwulan I-2017 terhadap Triwulan I-2016 dan Triwulan IV-2016 No.

Komponen

Triwulan I 2017 Terhadap Triwulan IV- 2016

Triwulan I 2017 Terhadap Triwulan I- 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

1 2

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pengeluaran Konsumsi LNPRT

0.06

5.97

0.15

21.52

3

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

(50.71)

(3.83)

4

Pembentukan Modal Tetap Bruto

(2.74)

6.30

5

Perubahan Inventori

43.31

62.39

6

Ekspor Barang dan Jasa Luar Negeri

(4.42)

(5.90)

31


No.

Komponen

Triwulan I 2017 Terhadap Triwulan IV- 2016

Triwulan I 2017 Terhadap Triwulan I- 2016

(1)

(2)

(3)

(4)

(3.74)

2.41

74.77 0,42

9.71 6,48

7 8

Dikurangi Impor Barang dan Jasa Luar NegeriAntar Daerah Net Ekspor PDRB


Selanjutnya, perkembangan nilai PDRB menurut pengeluaran pada tahun 2016 dan Triwulan I-2017 ditunjukkan pada tabel dibawah ini. Komponen terbesar yaitu Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga dengan nilai PDRB berdasarkan harga berlaku pada Tahun 2016 yaitu sebesar Rp1.277.890 Milyar dan pada Triwulan I 2017 yaitu Rp340.488,13 Milyar. Tabel 2.5 PDRB DKI Jakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku 2016

Triw I-2017

No.

Komponen

Harga Berlaku (Milyar)

Proporsi

Harga Berlaku (Milyar)

Proporsi

(1)

(2)

(5)

(6)

(7)

(8)

1.277.890

58,70%

340.488,13

59,30%

41.305

1,90%

11.653,45

2,03%

1

Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga

2

Pengeluaran Konsumsi LNPRT

3

Pengeluaran Konsumsi Pemerintah

256.313

11,77%

42.177,32

7,35%

4

Pembentukan Modal Tetap Bruto

854.178

39,23%

222.758,60

38,80%

5

Perubahan Inventori

17.857

0,82%

5.590,94

0,97%

6

Ekspor Barang dan Jasa

330.150

15,16%

74.784,55

13,02%

7

Dikurangi Impor Barang dan Jasa

924.439

42,46%

235.829,47

41,07%

8

Net Ekspor Antar Daerah

323.867

14,88%

112.554,70

19,60%

2.177.120

100,00%

574.178,23

100,00%

PDRB

Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta.

2.1.1.3. PDRB per Kapita Perkembangan nilai PDRB perkapita menunjukkan proporsi nilai tambah yang dihasilkan dalam satu tahun dibagi jumlah penduduk. Data BPS menunjukkan bahwa PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga konstan tahun 2010 meningkat dari Rp.136,31 Juta pada tahun 2014 menjadi Rp147,06 juta pada tahun 2016. Sedangkan untuk PDRB perkapita DKI Jakarta berdasarkan harga berlaku dari Rp. 174,91 juta 32


pada tahun 2014 menjadu Rp.207,99 juta pada tahun 2016. PDRB per Kapita Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang cenderung meningkat. Hal ini menunjukkan adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi DKI Jakarta sebagaimana terlihat pada tabel berikut. Tabel 2.6 Nilai PDRB Perkapita Provinsi DKI Jakarta Tahun 2014 s.d. 2016 No. (1)

Uraian (2)

Satuan (3)

2014 (4)

2015 (5)

2016 (6)

1.

PDB Perkapita Atas Dasar Harga Berlaku

Juta Rupiah

174,91

195,46

207,99

2.

PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2010

Juta Rupiah

136,31

142,89

147,06


2.1.1.4. Laju Inflasi Laju inflasi DKI Jakarta dari tahun ke tahun berfluktuasi nilainya, karena sangat bergantung pada kondisi perekonomian baik nasional maupun global. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel berikut, dimana inflasi DKI Jakarta mengikuti fluktuasi inflasi nasional, dengan nilai yang hanya sedikit berbeda. Data terkini menunjukkan bahwa inflasi DKI Jakarta tahun 2016 adalah sebesar 2,37 persen. Nilai tersebut merupakan capaian terendah selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir. Rincian mengenai nilai inflasi DKI Jakarta sebagaimana dapat dillihat pada tabel berikut: Tabel 2.7 Laju Inflasi Provinsi DKI Jakarta Tahun 2012 s.d. 2016 No .

Uraian

2012

2013

2014

2015

2016

Rerata Inflasi

(1)

(2)

(4)

(5)

(6)

(7)

(8)

(9)

4,3

8,38

8,36

3,35

3,02

5,48

8,95

3,30

2,37

5,43

1.

Inflasi Nasional

2. Inflasi DKI Jakarta 4,52 8,00 Sumber: Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta

Laju inflasi Provinsi DKI Jakarta mengalami fluktuasi antara tahun 2012 hingga 2016. Inflasi terendah di Provinsi DKI Jakarta terjadi pada tahun 2016 yaitu sebesar 2,37% dan tertinggi terjadi pada tahun 2014 yaitu sebesar 8,95%. Pada Bulan Januari 2017, harga-harga di DKI Jakarta mengalami inflasi sebesar 0,99 persen. Selanjutnya pada bulan Februari 2017 inflasi di DKI Jakarta sebesar 0,33 persen dan di bulan Maret 2017 inflasi DKI Jakarta sebesar 0,05 persen. 33


Tekanan harga di Provinsi DKI Jakarta pada bulan April 2017 kembali turun, bahkan mengalami deflasi. Pada April 2017 Jakarta mengalami deflasi sebesar 0,02 persen (mtm). Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata tiga tahun sebelumnya yang mengalami inflasi (0,01% mtm), dan juga dari inflasi nasional (0,09% mtm). Dengan perkembangan ini, laju inflasi DKI Jakarta sejak awal tahun tercatat sebesar 1,35% (ytd) atau 3,70% (yoy). Apabila dibandingkan dengan inflasi nasional, inflasi Provinsi DKI Jakarta memiliki tren yang hampir sama. Hal tersebut menunjukkan tren kenaikan harga barang di Provinsi DKI Jakarta cukup dapat menggambarkan kenaikan harga barang secara nasional. Perbedaan tren inflasi pada periode 2010-2015 terjadi pada tahun 2014, dimana inflasi nasional memiliki tren menurun sementara Provinsi DKI Jakarta memiliki tren inflasi yang meningkat.

2.1.1.5. Investasi Pencapaian Investasi tahun 2016 berdasarkan publikasi BKPM Republik Indonesia, Jumlah proyek (PMDN/PMA) yang berada di DKI Jakarta sebanyak 7.214 dengan rincian 463 proyek PMDN dan 6.751 proyek PMA meningkat apabila dibandingkan dengan tahun 2015 yang sejumlah 4.779 dengan rincian 4.463 proyek PMDN dan 316 proyek PMA. Sementara untuk pencapaian realisasi nilai investasi tahun 2016 yang berasal dari PMA dan PMDN berjumlah Rp.58.092.455.000.000. Secara lebih rinci dapat disampaikan bahwa untuk nilai investasi yang berasal dari PMA berjumlah Rp.45.875.565.000.000 sementara untuk nilai investasi yang berasal dari PMDN berjumlah Rp.12.216.890.000.000. Pencapaian nilai investasi tersebut menurun apabila

dibandingkan

dengan

tahun

2015

yang

secara

total

berjumlah

Rp.60.755.131.250.000.

2.1.2. Evaluasi Perkembangan Indikator Kesejahteraan Rakyat Bagian ini akan dijabarkan analisis fokus kesejahteraan masyarakat dalam lingkup pembangunan di Provinsi DKI Jakarta yang dilihat terhadap indikator Indeks 34


Pembangunan Manusia, Koefisien Gini, Jumlah Penduduk Miskin, dan Tingkat Pengangguran Terbuka. Analisis sebagaimana disebutkan disajikan dalam bentuk narasi, gambar atau tabel sesuai dengan kebutuhan.

2.1.2.1. Indeks Pembangunan Manusia Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi tersebut mencakup umur panjang dan sehat; pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, nilai IPM pada tahun 2014 yaitu sebesar 78,39 dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 menjadi 78,99 serta kembali mengalami peningkatan menjadi 79,60 pada tahun 2016. Tabel 2.8 Realisasi dan Proyeksi Indeks Pembangunan Manusia Provinsi DKI Jakarta Realisasi Proyeksi * Indikator 2014 2015 2016 2017* (1)

(2)

(3)

(4)

(5)

Indeks Pembangunan Manusia

78,39

78,99

79,60

79,60

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta 2016 *) Sumber: Dokumen RPJMD Provinsi DKI Jakarta 2013-2017

2.1.2.2. Koefisien Gini Koefisien Gini (Gini Ratio) adalah salah satu ukuran yang paling sering digunakan untuk mengukur tingkat ketidakmerataan atau ketimpangan pendapatan agregat secara menyeluruh dalam suatu daerah. Ukuran kesenjangan Koefisien Gini berada pada besaran 0 (nol), yang menunjukkan pemerataan sempurna, dan 1 (satu), yang menunjukkan ketimpangan sempurna. Berdasarkan ukuran ini, Gini Ratio 35


dikelompokkan menjadi 3 kategori, yaitu rendah jika nilai Gini Ratio dibawah 0,4; sedang jika angkanya berkisar 0,4 - 0,5, serta dikatakan tinggi jika nilainya di atas 0,5. Semakin tinggi nilai Gini Ratio menunjukkan ketimpangan yang semakin tinggi. Gini Ratio DKI Jakarta pada September 2015 sebesar 0,421, menurun 0,024 poin menjadi 0,397 pada September 2016. Hal ini menunjukkan bahwa ketimpangan di Provinsi DKI Jakarta semakin kecil. Gambar 2.3 Perkembangan Gini Ratio di DKI Jakarta

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta, 2017

Selain Gini Ratio ukuran ketimpangan lain yang sering digunakan adalah persentase pengeluaran pada kelompok penduduk 40 persen terbawah atau yang dikenal dengan ukuran ketimpangan Bank Dunia. Berdasarkan ukuran ini tingkat ketimpangan dibagi menjadi 3 kategori, yaitu tingkat ketimpangan tinggi jika persentase pengeluaran kelompok penduduk 40 persen terbawah angkanya di bawah 12 persen, ketimpangan sedang jika angkanya berkisar antara 12-17 persen, serta ketimpangan rendah jika angkanya berada di atas 17 persen. Pada September 2016, persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah di DKI Jakarta sebesar 16,49 persen yang berarti berada pada kategori ketimpangan sedang. Persentase pengeluaran pada kelompok 40 persen terbawah pada bulan September 2016 menurun 0.08 poin jika dibandingkan dengan kondisi September 2015 yang sebesar 16,57 persen.

36


Gambar 2.4 Distribusi Pengeluaran Penduduk di DKI Jakarta

Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta, 2017.

Faktor yang mempengaruhi tingkat ketimpangan tersebut di Provinsi DKI Jakarta antara lain: 1. Persentase pengeluaran per kapita kelompok 40 persen terbawah masih dalam kelompok ketimpangan sedang; dan 2. Pola konsumsi kelompok masyarakat 40 persen terendah relatif tidak mengalami perubahan pada periode September 2015 dan September 2016. Salah satu upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta untuk mempersempit ketimpangan pendapatan antara yang kaya dan yang miskin, adalah dengan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pendapatan penduduk khususnya penduduk miskin melalui berbagai program serta upaya mengurangi beban pengeluaran penduduk miskin dengan pemberian Kartu Jakarta Sehat (KJS) dan Kartu Jakarta Pintar (KJP).

2.1.2.3. Jumlah Penduduk Miskin Selain koefisien gini, indikator kesejahteraan juga diukur dari jumlah penduduk miskin. Kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan (diukur dari sisi pengeluaran). Konsep ini menggunakan pendekatan kebutuhan dasar (basic needs approach) untuk memenuhi konsumsi 2100 kkal per kapita per hari. Kebutuhan dasar tersebut dibagi menjadi dua macam, yaitu kebutuhan dasar makanan dan kebutuhan 37


dasar bukan makanan, yang diwakili oleh 52 jenis paket komoditi kebutuhan dasar makanan dan 51 jenis komoditi non makanan (perkotaan). Tabel 2.9 Garis Kemiskinan, Jumlah, dan Persentase Penduduk Miskin di Provinsi DKI Jakarta


Jumlah penduduk miskin di DKI Jakarta pada bulan September 2016 sebesar 385,84 ribu orang (3,75 persen). Jika dibandingkan dengan Maret 2016 (384,30 ribu orang atau 3,75 persen), jumlah penduduk miskin naik sebesar 1,54 ribu orang. Jumlah penduduk miskin tersebut sangat dipengaruhi oleh besarnya Garis Kemiskinan (GK), karena penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Selama September 2015-Maret 2016-September 2016, Garis Kemiskinan naik sebesar 2,02 persen dari Maret 2016-September 2016 (dari Rp 510.359 per kapita per bulan menjadi Rp 520.690 per kapita per bulan), dan naik sebesar 3,51 persen dari September 2015September 2016 (dari Rp 503.038 per kapita per bulan menjadi Rp 520.690 per kapita per bulan). Dengan memperhatikan komponen Garis Kemiskinan (GK), yang terdiri dari Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM), terlihat bahwa peranan komoditi makanan lebih besar dibandingkan peranan komoditi bukan makanan (perumahan, sandang, pendidikan, dan kesehatan). Namun demikian, selama periode Maret–September 2016, sumbangan GKM terhadap GK mengalami perubahan yaitu mengalami penurunan sebesar 0,26 poin.

38


2.1.2.4. Tingkat Pengangguran Terbuka Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Provinsi DKI Jakarta selama tahun 2014-2016 cenderung mengalami penurunan. Angka TPT Februari 2014 tercatat 9,84 persen, angka tersebut menurun menjadi 8,36 persen pada Februari tahun 2015, kemudian menurun lagi menjadi 5,77 persen pada Februari 2016. Jika dilihat selama tahun 2014-2016, TPT DKI Jakarta mengalami penurunan yang cukup tinggi yaitu sebesar 4,07 poin19. Memasuki tahun 2017, tingkat pengangguran terbuka kembali mengalami penurunan. TPT Provinsi DKI Jakarta pada Februari 2017 sebesar 5,36 persen, mengalami penurunan 0,41 poin dibandingkan keadaan Februari 2016 yang sebesar 5,77 persen. Jumlah angkatan kerja pada Februari 2017 tercatat 5.461 ribu orang, bertambah sekitar 151 ribu orang dibandingkan jumlah angkatan kerja pada Februari 2016 sebanyak 5.310 ribu orang. Menurunnya angka pengangguran di DKI Jakarta diduga penduduk yang tergolong angkatan kerja sebagian besar terserap dalam kesempatan kerja. Penyerapan angkatan kerja dalam kesempatan kerja disebabkan oleh adanya pertumbuhan pada sektor-sektor potensial selama tahun 2014-2016 sehingga menggerakkan aktivitas usaha di DKI Jakarta, baik sektor formal maupun informal. Dengan meningkatnya aktivitas dan produktivitas usaha pada sektor formal dan informal berdampak terhadap penyerapan tenaga kerja, dan pada akhirnya menurunkan angka pengangguran di DKI Jakarta. Di samping itu juga, kondisi perekonomian yang kondusif dan menguntungkan di DKI Jakarta mendukung kesempatan para pengusaha untuk membuka atau memperluas lapangan usaha baru sehingga supply tenaga kerja sebagian besar dapat terserap. Tabel 2.10 Realisasi Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi DKI Jakarta REALISASI INDIKATOR SATUAN 2016 2014 2015 (1) (2) (3) (4) (5) Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 9,84 8,36 5,77 Persen Sumber: Badan Pusat Statistika Provinsi DKI Jakarta 2017

19

Badan Pusat Statistik Provinsi DKI Jakarta 2016, Indikator Kesejahteraan Rakyat Provinsi DKI Jakarta, BPS, Jakarta

39


2.2. Hasil Evaluasi Pelaksanaan RKPD Tahun 2016 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD merupakan suatu proses untuk menilai kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah yang dapat menjadi masukkan bagi proses perencanaan dan penganggaran yang didukung oleh ketersediaan informasi dan data yang lebih akurat. Dengan demikian, program pembangunan

menjadi

lebih

efisien,

efektif,

disertai

dengan

akuntabilitas

pelaksanaannya yang jelas. Keberhasilan

pencapaian

sasaran

pada

semua

tingkat

pelaksana

pembangunan dapat diukur dengan menggunakan indikator kinerja yang telah didefinisikan secara tepat sebelumnya. Evaluasi terhadap status dan kedudukan pencapaian kinerja pembangunan daerah dilakukan dengan menggunakan Indikator Kinerja Utama yang mencerminkan keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Penyelenggaraan

pemerintahan

di

Provinsi

DKI

Jakarta

pada

aspek

perencanaan antara lain didasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 dan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 181 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2016. Selanjutnya untuk pencapaian sampai tahun 2016, diuraikan berdasarkan masing – masing urusan sebagai berikut:

2.2.1. Urusan Pendidikan Untuk

Urusan

Pendidikan,

telah

dialokasikan

APBD

sebesar

Rp.

15.374.092.396.917,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 13.527.576.741.937,- atau 87,99 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Pendidikan Anak Usia Dini a) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TK Negeri sebanyak 1.322 siswa; 40


b) Penyelenggaraan Hari Anak Nasional (HAN) siswa PAUD tingkat Provinsi untuk 1.500 siswa; c) Apresiasi Gugus PAUD Berprestasi Tingkat Provinsi untuk 11 Gugus PAUD; d) Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKLB Negeri sebanyak 8 sekolah; 2) Program Wajib Belajar Dua Belas Tahun a) Telah diselesaikan Penyediaan Biaya Operasional Pendidikan (BOP) bagi peserta didik TKN, SDN/ MIN, SMPN/ MTsN, SMAN/ MAN, SMKN dan SLBN sebesar Rp. 1.283.104.998.391,- untuk 1.332.566 peserta didik dengan rincian sebagai berikut: Biaya Operasional Pendidikan (BOP) TKN dan SLBN Diperuntukan

bagi

2.669

peserta

didik

dengan

total

anggaran

Rp.

5.028.948.000,- yang terdiri dari BOP TKN sejumlah 1.322 peserta didik dengan anggaran Rp. 856.080.000,- dan BOP SLBN sejumlah 1.347 peserta didik dengan anggaran Rp. 4.172.868.000,- dengan rincian : - TKLBN sejumlah 27 peserta didik dengan anggaran Rp. 88.308.000,- SDLBN sejumlah 769 peserta didik dengan anggaran Rp. 2.057.844.000,- SMPLBN sejumlah 291 peserta didik dengan anggaran Rp. 778.716.000,- SMALBN sejumlah 260 peserta didik dengan anggaran Rp. 1.248.000.000,Biaya Operasional Pendidikan (BOP) jenjang SDN/ MIN, SMPN/ MTsN dan SMAN/ SMKN/ MAN Dialokasikan bagi 1.329.897 peserta didik dengan total anggaran Rp. 1.278.076.050.391,- terdiri dari : - SDN sejumlah 833.837 peserta didik dengan anggaran Rp. 412.008.163.674,- SMPN

sejumlah

312.381

peserta

didik

dengan

anggaran

Rp.

270.601.167.072,- SMAN/ MAN sejumlah 131.779 peserta didik dengan anggaran Rp. 384.124.428.457,-; - SMKN

sejumlah

54.900

peserta

didik

dengan

anggaran

Rp.

211.342.291.188,-. b) Telah diselesaikan penyediaan Bantuan Operasional Sekolah (BOS) SD/ SDLBN, SMP/ SMPLBN, SMA/ SMALBN dan SMKN dengan total anggaran Rp. 41


422.082.400.490,- dengan rincian : - SD/ SDLBN dengan anggaran Rp. 232.699.680.003,-; - SMP/ SMPLBN dengan anggaran Rp. 103.374.648.821,-; - SMALBN dengan anggaran Rp. 56.226.310.528,-; - SMKN dengan anggaran Rp. 29.781.761.138,-. c) Telah diselesaikan pemberian Kartu Jakarta Pintar (KJP) bagi peserta didik dari keluarga tidak mampu sebanyak 692.002 peserta dengan total anggaran Rp. 2.442.858.030.000,- dengan rincian : - tingkat SD/ MI dengan anggaran Rp. 983.924.400.000,- untuk

381.455

peserta didik terdiri dari 291.575 peserta didik SD/ MI Negeri dan 89.880 peserta didik SD/ MI Swasta. - tingkat SMP/ MTs dengan anggaran Rp. 615.338.400.000,- untuk 168.753 peserta didik terdiri dari 89.504 peserta didik SMP/ MTs Negeri dan 79.249 peserta didik SMP/ MTs Swasta. - tingkat SMA/ SMK/ MA dengan anggaran Rp. 841.938.330.000,- untuk 141.043 peserta didik terdiri dari 34.214 peserta didik SMA/ SMK/ MA Negeri dan 106.829 peserta didik SMA/ SMK/ MA Swasta. - PKBM dengan anggaran Rp. 1.656.900.000,- untuk 751 peserta didik terdiri dari 261 peserta didik PKBM Negeri dan 490 peserta didik PKBM Swasta. d) Telah diselesaikan pemberian Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) untuk 594 mahasiswa yang tersebar di 47 Perguruan Tinggi Negeri se-Indonesia dengan anggaran sebesar Rp. 5.346.000.000,-. 3) Program Pendidikan Non Formal dan Informal a) Penyelenggaraan Pendidikan Keaksaraan Usaha Mandiri untuk 200 orang b) Penggandaan Naskah Ujian Paket A, Surat Hasil Ujian (SHU) dan Ijazah Pelaksanaan Ujian Sekolah/ Madrasah pada Program Paket A Setara SD Berstandar Daerah sebanyak 4.000 peserta c) Try Out Paket B Setara SMP dan Paket C Setara SMA melibatkan 850 orang. 4) Program Pendidikan Khusus dan Layanan Khusus a) Assessment

Bagi

Peserta

Didik

Berkebutuhan

Khusus

Bagi

Sekolah

Penyelenggaran Pendidikan Inklusi sebanyak 200 Guru b) Pemusatan Latihan dan Lomba Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN) 42


Bagi Siswa PK/ LK Tingkat Provinsi Menuju Tingkat Nasional untuk 9 siswa dan 9 Cabang Olahraga c) Penyusunan Kisi-Kisi Soal Ujian Akhir Sekolah (UAS) PLB sebanyak 150 orang d) Penyusunan Model Pembelajaran Tuna Rungu dan Tuna Grahita sebanyak 150 Guru 5) Program Peningkatan Mutu Pendidikan a) Pengadaan Perangkat IT Dalam Rangka Kesiapan CBT (Computer Based Test) Ujian Nasional di Sekolah (SMP Negeri, SMA Negeri dan SMK Negeri) untuk 43 sekolah b) Penyelenggaraan Ujian Sekolah/ Madrasah Berstandar Daerah (US/ MBD) SD/ MI/ SDLB untuk 155.000 Siswa c) Diselesaikannya Verifikasi Kelayakan Penyelenggaraan Ujian Nasional (UN) Produktif dan Pengamanan Penggandaan Soal Teori Kejuruan SMK untuk 600 Sekolah d) Peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik Non PNS di Sekolah Negeri bagi 9.578 orang e) Peningkatan kesejahteraan tenaga kependidikan Non PNS di Sekolah Negeri bagi 6.183 orang f) Penilaian Angka Kredit Jabatan Fungsional Guru, Pengawas Sekolah, Pamong Belajar dan Penilik kepada 1000 Orang g) Diselesaikannya Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia (OPSI) bagi Siswa SMA menuju Tingkat Nasional untuk 60 siswa 6) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan a) Rehabilitasi total gedung sekolah sebanyak 24 Sekolah yang terdiri dari 15 SDN dan 9 SMPN b) Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) sebanyak 5 Sekolah yang terdiri dari 1 SMPN, 3 SMAN dan 1 SMKN c) Lanjutan penyelesaian pembangunan rehab total sebanyak 9 gedung sekolah yang terdiri dari 2 SDN dan 6 SMPN serta pembangunan 1 Sekolah Terpadu di Marunda. 7) Program Peningkatan Tata Kelola Layanan Pendidikan a) Pelaksanaan akreditasi sekolah secara online sebanyak 1.100 sekolah 43


b) Pemindaian hasil ujian sekolah paket A sebanyak 2.850 peserta c) Pemindaian hasil ujian sekolah SD, MI dan SDLB 165.000 peserta d) Pengadaan raport SD, SMP Negeri dan Swasta sebanyak 241.000 buku e) Penyediaan sarana penunjang E-RKAS sebanyak 2.536 sekolah f) Penyusunan Draft Regulasi Pendidikan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 15 regulasi; 8) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur Urusan Pendidikan Telah diselesaikan Penyediaan Gaji dan Tunjangan Pegawai Tidak Tetap (PTT) dan Penyediaan Jasa Kebersihan dan Keamanan Kantor sebanyak 158 orang selama 13 bulan. 9) Program

Perencanaan

Pembangunan

Daerah

Tingkat

SKPD

Urusan

Pendidikan Telah diselesaikan Rakor Teknis Penyusunan Program Kerja Tahun 2017 yang melibatkan 250 orang. 10) Program Pengembangan Data/Informasi SKPD Urusan Pendidikan Telah diselesaikan Pembuatan Sistem Pemantauan dan Pelaporan Cepat Kehadiran Peserta UN SMA, SMK, SMP dan USMBD Tahun Pelajaran 2016/2017, Pembuatan Sistem Pendukung Input Nilai Kelas 4, 5, 6 s/d Penyelenggaraan USMBD Tahun Pelajaran 2016/ 2017 dengan volume 3 paket kegiatan. 11) Program

Percepatan

Penyelesaian

Tindak

lanjut

hasil

pengawasan/

Pemeriksaan Telah diselesaikan Rapat Koordinasi Tindak Lanjut Hasil Temuan Pemeriksaan Tingkat Provinsi yang melibatkan 31 UKPD di lingkungan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta.

2.2.2. Urusan Kesehatan Untuk

Urusan

Kesehatan,

telah

dialokasikan

APBD

sebesar

Rp.

8.239.814.661.188,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 6.873.810.357.257,- atau 83,42 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 44


1) Program Pembinaan Upaya Kesehatan a) Telah

diselesaikan

Pembinaan

dan

Pengembangan

Upaya

Kesehatan

Bersumberdaya Masyarakat (UKBM) melalui Pelaksanaan Kegiatan Pembinaan UKBM, Pelaksanaan Kegiatan Sosialisasi Update UKBM, Seminar Dalam Rangka HALUN (Hari Lanjut Usia) b) Telah diselesaikan Promosi Kesehatan meliputi Promosi Pelaksanaan Kegiatan Pameran Rakerkesnas, Pelaksanaan Kegiatan Pameran Pekan Raya Jakarta (PRJ), Pelaksanaan Kegiatan Pameran HKN (Hari Kesehatan Nasional), Kegiatan Upaya Kesehatan Lanjut Usia meliputi peningkatan akses dan kualitas pelayanan kesehatan intelegensia bagi usia lanjut, pemeriksaan kesehatan lansia, upaya kesehatan usia reproduksi, peningkatan kesehatan anak balita dan anak sekolah, upaya pencegahan dan pengendalian

masalah keswa

dan

napza, peningkatan pelayanan kekerasan terhadap anak/ perempuan (KtA/P) di Puskesmas, monitoring evaluasi dan validasi data program ISPA diare, peningkatan wawasan dan pengetahuan petugas infeksi saluran pernafasan atas dan diare. 2) Program Bina Gizi, Kesehatan Ibu dan Anak a) Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan Pelayanan Kesehatan Anak Balita b) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Anak c) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK) di Rumah Sakit d) Review PWS KIA e) Peningkatan Akses dan Kualitas pelayanan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja f) Peningkatan Akses dan Kualitas Pembinaan Pelayanan Kesehatan Bayi dan Neonatal g) Jampersal DAK 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kesehatan a) Telah dilakukan proses rehab total 2 (dua) Puskesmas Kelurahan yakni Puskesmas Kelurahan Grogol Utara II dan

Pulau Harapan; Rehab Total 8

(delapan) Puskesmas Kecamatan yaitu Puskesmas Kecamatan Kemayoran, Koja, Kalideres, Tanah Abang, Taman Sari, Tanjung Priok, Cilincing dan Sawah 45


Besar; Pembangunan Puskesmas Kecamatan sebanyak 1 (satu) Puskesmas yakni Puskesmas Kecamatan Pesanggrahan; dan Pembangunan Puskesmas Kelurahan sebanyak 2 (dua) Puskesmas, yakni Puskesmas Kelurahan Rawa Badak Selatan dan Kelurahan Ciganjur, . b) Telah dilakukan rehab total 1 (satu) Puskesmas Kelurahan Pasar Minggu II menjadi RSUD Kelas D Kecamatan Pasar Minggu dan Pembangunan RSUD Kelas D Kecamatan Kebayoran Baru. Selain itu telah diselesaikan pula Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan di 4 RSU Kelas D di Kecamatan Taman Sari, Tanah Abang, Tanjung Priok dan Matraman, yang meliputi kegiatan Pemberdayaan Sumber Daya Kesehatan (SDM) Kesehatan, Penyediaan Jasa Keamanan dan Kebersihan, Pengadaan Modal Alat Medis seperti alat kedokteran umum, alat kedokteran gigi, alat kamar perawatan, kamar operasi pengadaan alat kamar operasi di 4 (empat) RSU Kelas D berupa electro cauter, lampu operasi, major set surgery, meja operasi, mesin anesthesi, minor set surgery, patient monitor, ventilator dan suction. pengadaan modal alat non medis seperti meubelair, alat rumah tangga, alat listrik serta pengadaan bahan pakai habis medis dan non medis. 4) Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Daerah a) Pembiayaan Premi Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI) Daerah sebesar Rp 831.348.139.650,- untuk 3.487.096 peserta. b) Pembiayaan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan di luar kuota dan benefit Jaminan Kesehatan Nasional sebesar Rp. 85.000.000.000,- dengan realisasi Rp. 47.425.525.061,-. c) Monitoring dan Evaluasi JPK. d) Validasi Data Kepesertaan. 5) Program Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan a) Telah diselesaikan pengendalian penyakit antara lain Penatalaksanaan dan Pengelolaan TB Paru, Penatalaksanaan Program Imunisasi, Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Gangguan Kesehatan Jiwa, Pengendalian Penyakit HIV-AIDS, Kampanye Aku Tahu Aku Bangga (ABAT), Penguatan Surveilans Campak,

AFP

dan

PD3I

dan

Penyakit

Lainnya,

Pencegahan

dan

Penanggulangan DBD, Peningkatan Wawasan Petugas P2ML, Pengendalian 46


Masalah Kesehatan dan KLB (Kejadian Luar Biasa) melalui surveilans penyakit potensial KLB berbasis rumah sakit, pembinaan calon jamaah haji DKI Jakarta, seminar keswa NAPZA, pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui surveilans penyakit potensial KLB berbasis rumah sakit dan laboratorium, pengendalian masalah kesehatan dan KLB melalui kegiatan investigasi rumor KLB/ potensial KLB/ KLB dan antisipasi wabah. b) Telah diselesaikan pengendalian dan penyehatan lingkungan antara lain Peningkatan Upaya Pengendalian Penyakit Bersumber Binatang, Pengendalian Vektor, Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik,

Peningkatan

Kualitas

Kesehatan

Lingkungan

di

Masyarakat,

Sosialisasi Penegakan Peraturan dan Kebijakan terkait Rokok, Pembuatan NSPK Kesehatan Lingkungan, Pengolahan Data Kegiatan Ketok Pintu Layani Dengan Hati dan Pengendalian Penyakit Berbasis Lingkungan Terintegrasi. 6) Program Kefarmasian, Alat kesehatan dan Makanan & Minuman a) Monitoring dan Evaluasi Keamanan Pangan Produk Industri Rumah Tangga b) Workshop Pengadaan Obat e-Katalog dan Tata Kelola Obat dan Perbekalan Kesehatan Terpadu c) Pembinaan Pengawasan dan Pengendalian PBF, Industri Farmasi, Obat Tradisional dan Kosmetik d) Penyusunan Peraturan Gubernur tentang Tata Kelola Kefarmasian 7) Program Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan a) Emergency Character Building b) Forum Komunikasi Pegawai PPKP c) Manajemen Puskesmas d) Pelatihan Manajemen Rescue dan Evakuasi Khusus e) Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Non PNS f) Peningkatan Kapasitas Bagi Awam Khusus Tentang Bantuan Hidup Dasar g) Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan Kesehatan Masyarakat h) Peningkatan Kemampuan Penanganan Kedaruratan i) Peningkatan Keterampilan dan Kompetensi Mahasiswa j) Peningkatan Kompetensi dan Perubahan Budaya Kerja Tenaga Medis dan Non Medis 47


k) Peningkatan Layanan Kesehatan oleh Tenaga Non PNS l) Peningkatan Pelayanan Kesehatan Bagi Pegawai m) Peningkatan

Wawasan

Tenaga

Kesehatan

Dalam

Penanganan

Kasus

Spesialistik n) Penyediaan Tenaga Honorarium Non PNS o) Pertemuan Workshop Keperawatan p) Praktek Keperawatan Anak II, Maternitas II dan Keperawatan Medikal Bedah (KMB) I q) Praktek Keperawatan Dasar r) Praktek Keperawatan Jiwa s) Praktek Keperawatan Medikal Bedah (KMB) IV, KGD dan INC t) Praktek MTBS dan Keperawatan Komunitas 8) Program Antisipasi dan Penanggulangan Kesehatan Terkait Bencana a) Pelaksanaan

Kegiatan

Pusat

Pengendalian

Dukungan

Kesehatan

(Pusdaldukkes) b) Pelayanan Kesehatan Lapangan Even Nasional dan International c) Penyelenggaraan Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu d) Forum Komunikasi Sistem Penanggulangan Gawat Darurat Terpadu

2.2.3. Urusan Pekerjaan Umum Untuk Urusan Pekerjaan Umum, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 10.579.127.384.067,- dengan total penyerapan sebesar Rp 8.010.774.724.830,- atau 75,72 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Pembangunan/ Peningkatan Jalan dan Jembatan a) Penyelesaian Pembangunan/ Peningkatan Jalan-Jalan Strategis di Provinsi DKI Jakarta oleh Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta seluas 409.364 m2 dengan panjang 49.129 m, meliputi: - Jl. S. Parman menggunakan beton rapid setting seluas 10.950 m2 dengan panjang 1.944 m - Jl. Latumenten berupa Cold Mix Recycling by Foam Bitumen (CMFRB) seluas 48


10.021 m2 dengan panjang 1.028 m dan perkerasan aspal seluas 20.677 m2 dengan panjang 2.121 m - Jl. Makaliwe berupa CMFRB seluas 12.274 m2 dengan panjang 1.259 m dan perkerasan aspal seluas 25.485 m2 dengan panjang 2.692 m - Jl. Pantai Indah Timur berupa CMFRB seluas 11.073 m2 dengan panjang 1.582 m dan perkerasan aspal seluas 11.835 m2 dengan panjang 1.691 m - Jl. Joglo Raya berupa CMFRB seluas 5.867 m2 dengan panjang 903 m dan perkerasan aspal seluas 34.500 m2 dengan panjang 3.592 m - Jl. Jeruk Joglo berupa CMFRB seluas 22.252 m2 dengan panjang 3.179 m dan perkerasan aspal seluas 24.585 m2 dengan panjang 3.512 m - Jl. Sutoyo berupa CMFRB seluas 26.912 m2 dengan panjang 2.911 m dan perkerasan aspal seluas 29.406 m2 dengan panjang 3.267 m - Jl. Perintis Kemerdekaan berupa CMFRB seluas 26.567 m2 dengan panjang 2.415 m dan perkerasan aspal seluas 29.634 m2 dengan panjang 2.694 m - Jl. Bekasi Raya berupa CMFRB seluas 1.579 m2 dengan panjang 105 m dan perkerasan aspal seluas 1.824 m2 dengan panjang 122 m - Jl. Pulogebang berupa CMFRB seluas 3.055 m2 dengan panjang 204 m dan perkerasan aspal seluas 3.752 m2 dengan panjang 250 m - Jl. Wahidin & Benteng berupa CMFRB seluas 4.683 m2 dengan panjang 669 m dan perkerasan aspal seluas 9.549 m2 dengan panjang 1.364 m - Jl. Panjang dengan pekerjaan aspal seluas 67.064 m2 dengan panjang 9.581 m - Jl. Kebon Sirih dengan perkerasan aspal seluas 11.574 m2 dengan panjang 1.653 m - Jl. Ridwan Rais dengan perkerasan aspal seluas 9.232 m2 dengan panjang 1.319 m - Jl. Merdeka Selatan dengan perkerasan aspal seluas 31.808 m2 dengan panjang 4.544 m - Jl. Merdeka Timur seluas 15.337 m2 dengan panjang 2.191 m - Silang Monas dengan perkerasan aspal seluas 17.774 m2 dengan panjang 889 m - Perempatan Tugu Tani dengan perkerasan aspal seluas 1.759 m2 dengan panjang 88 m 49


- Perempatan sabang dengan perkerasan aspal seluas 1.526 m2 dengan panjang 76 m - Jl. Prapatan dengan perkerasan aspal seluas 7.344 m2 dengan panjang 668 m - Jl. Gatot Subroto dengan perkerasan aspal seluas 32.334 m2 dengan panjang 3.404 m - Jl. Taman Mini I dengan perkerasan aspal seluas 11.442 m2 dengan panjang 1.467 m Lokasi-lokasi tersebut juga dilengkapi dengan Pekerjaan Marka dengan total volume sebesar 12.797 m2 b) Penyelesaian Peningkatan Jalan di lima kota administrasi yang dilakukan oleh Suku Dinas Bina Marga seluas 653.795 m2 antara lain: 1) Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas 46.734 m2 meliputi: - Kecamatan Cempaka Putih seluas 8.530 m2 yang berlokasi di Jl. Cempaka Warna Komplek Taman Lagura Komplek Cempaka Indah dan Jl. Kebanggaan - Kecamatan Gambir seluas 10.641 m2 yang berlokasi di Jl. Batu Tulis 1, Jl. Batu Tulis 3 Lanjutan, Jl. Batu Tulis 5, Jl. Batu Tulis 6, Jl. Batu Tulis 8, Jl. Batu Tulis 9, Jl. Batu Tulis 10, Jl. Batu Tulis 13, Jl. Batu Tulis 14, Jl. Batu Tulis 15, Jl. Supiori, Jl. Inspeksi Kali Krukut, Jl. Duri B Masjid, Jl. Duri B1, Jl. Duri B7 dan Jl. Batu Tulis 4 - Kecamatan Kemayoran seluas 8.533 m2 yang berlokasi di Jl. Mutiara Raya, Jl. Bangau 2, Jl. Bangau 3, Jl. Bangau 4, Jl. Bangau 5, Jl. Bangau 6, Jl. Bangau 9, Jl. Bangau Buntu, Jl. Kepu Dalam 1 Lanjutan, Jl. Kepu Dalam 3 Lanjutan, Jl. Kali Baru Timur (Pasar Nangka). - Kecamatan Menteng seluas 1.658 m2 yang berlokasi di Jl. Gondangdia sejajar Rel KA, - Kecamatan Sawah Besar seluas 7.574 m2 yang berlokasi di Jl. Gotong Royong, Jl. Kartini 8 Dalam, Jl. Kartini 13 Dalam, Jl. Puspernerbad, Jl. Gunung Sahari 10 Lanjutan, Jl. Karang Anyar B3 Lanjutan, Jl. P. Karang Anyar, Jl. Kartini 10 A, Jl. Kartini 10 B, Jl. Lautze Lanjutan - Kecamatan Senen seluas 7.374 m2 yang berlokasi di Jl. Inspeksi Kali Sentiong, Jl. Inspeksi Kali Ciliwung, Jl. Kenari 2, Jl. Inspeksi Kali Ciliwung 50


lanjutan, Jl. Inspeksi Kali Sentiong lanjutan - Kecamatan Tanah Abang seluas 2.424 m2 yang berlokasi di Jl. Abdul Jalil 1, Jl. Abdul Jalil 2 2) Kota Administrasi Jakarta Utara seluas 273.685 m2 meliputi : - Kecamatan Penjaringan seluas 68.958 m2 yang berlokasi di Jl. 21 RT 013 RW 08, Jl. X RT 015 RW 08, Jl. A1, RT 012 RW 08, Jl. P RW 08, Jl. M RT 05 RW 08, Jl. Kampung Gusti, Jl. Teluk Gong Selatan (Jl. Fajar), Jl. D Teluk Gong Selatan, Jl. Kamal Raya, Jl. Kapuk Raya - Kecamatan Pademangan seluas 23.561 m2 yang berlokasi di Jl. Kampung Bandan, Jl. Pademangan VII RT 005 s.d RT 007, Jl. Pademangan II RT 008 RW 05, Jl. Pademangan III Gang 10 dan Jl. Pademangan IV Gang 10, Jl. Pademangan IV Gang 25, Jl. Pademangan III Gang 28 dan Jl. Pademangan IV Gang 28, Jl. Waspada Raya Sisi Rel Menuju Budi Mulya, Jl. Hidup Baru III, Jl. Satria I, Jl. Pemandangan II,III , Jl. Gang Madrasah RT 008-013 Kel. Ancol, Jl. Ketel - Kecamatan Tanjung Priok seluas 45.434 m2 yang berlokasi di Jl. Agung Karya 6, Jl. Agung Utara 3, Jl. Pasar Bambu Kuning, Jl. Ancol Selatan 2 (Jl. Swasembada Barat IX), Jl. Cemara, Jl. Mesjid Nurul Yaqin, Jl. Pos Yandu 1, Santo Lucas, Jl. Pulo Besar RT 001 s.d RT 005, Jl. Pulo Besar 2 (Jl. Danau Elok VI), Jl. KB Sejahtera, Jl. Kembang Sereh, Komplek Kebersihan, Jl. Kenanga, Komplek Kebersihan, Jl. Melati, Komplek Kebersihan, Jl. Komplek Kebersihan, Jl. Flamboyan 1,2,3,4,5, Komplek Kebersihan, Pelebaran Jl. H .Mawar + (Jl. Gadang-1), Jl. Papanggo 1 D RW 02 dan Rw 03, Jl. Papanggo IV, Jl. Papanggo III C RT 004/ RW 06 (Jl. Swasembada Barat IX), Jl. Warakas IV Gg 18 RT 10 RW 14 , Jl. Warakas IV Gg 6 RT 009 RW 06, Jl. Warakas VIII Gg 10 + (Jl. Agung Utara 6A), Jl. Warakas IV Gg 16,17 RW 14 + ( Jl. Cempaka Puskesmas), Jl. Warakas Gg A RW 14 (SMA 18), Jl. Warakas III Gg 15 RW 14, Jl. Warakas V Gg 4 RW 07,08, Jl. Warakas V Gg 2 RW 08, Jl. Gadang Terusan, Jl. Gembira, Jl. Swasembada Timur XXIV, Jl. Swasembada Timur XXI, Jl. Swasembada Timur XXII, Jl. Jati VD (Opritan Sunter C. Sisi Utara dan Selatan), Jl. Cucut, Jl. Samudra III (Jl. Tawes), Jl. Muara Raya RW 12 - Kecamatan Koja seluas 46.004 m2 yang berlokasi di Jl. Cipeucang II, Jl. 51


Cipeucang III, Jl. Cipeucang IV, Jl. Samping Rusun Sindang, Jl. Lontar 5, Jl. Walang Permai, Jl. Maja, Jl. Walang Mandiri, Jl. Taman Walang, Jl. Walang Timur, Jl. Toar Raya Gang Buntu, Jl. Toar Tengah Lanjutan, Jl. Pasar Koja Baru, Jl. Geladak, Jl. Haluan, Jl. Dewi Dewi, Jl. Lambung, Jl. Janur Hijau, Jl. Pembangunan 1, Jl. Inspeksi Kali Sunter, Jl. Cemara Angin, Jl. Rawa Badak Barat, Jl. Bendungan Melayu Selatan, Jl. Manggar Ujung Menuju Jalan Menteng, Jl. Mangga Ujung Menuju Jalan Menteng, Jl. Mawar, Jl. Maja Ujung (dari Jl.Komplek BPP menuju Jl. Mindi ) - Kecamatan Kelapa Gading seluas 42.786 m2 yang berlokasi di Jl. Teguh I (Jl. Banyo - I), Jl. Teguh II (Jl. Banyo- II), Jl. Teguh III (Jl. Banyo - III), Jl. Pelepah Indah 1, Jl. Griya Pratama, Jl. Griya Pratama I, Jl. Griya Pratama II, Jl. Griya Pratama III, Jl. Griya Pratama IV, Jl. Griya Pratama V, Jl. Griya Pratama VI, Jl. Griya Pratama VII, Jl. Pelangi (Jl. Taska), Jl. Melodi Mas I, Jl. Melodi Mas III, Jl. Melodi Mas IV, Jl. Musik Raya, Jl. Kelapa Lilin Raya LA dan LB, Jl. Mandolin, Jl. Legong, Jl. Seudati, Jl. Serimpi, Jl. Ketuk Tilu, Jl. Bondan, Jl. Tj Katung, Jl. Kendang Sisi Mesjid Al Huda, Jl. Reog dan Jl. Pisok + (Jl. Ballyra Raya), Jl. Janger dan Jl.Polka, Jl. Masuk SMU 45, Jl. Tifa dan Jl. Gambang, Jl. Harpa 1, Jl. Bonang, Jl. Kecapi, Jl. Mesjid Al Ihsan, Jl. Giro Raya, Jl. Giro 1, Jl. Simponi Mas Raya, Jl. Simponi Mas 5, Jl. Simponi Mas 2, Jl. Simponi Mas 1, Jl. Simponi Mas 6, Penghubung Jl. Simfoni Mas 4 dan Jl. Simfoni Mas 3, Jl. Pelangi, Jl. Sutra Ungu, Jl. Merah Delima, Jl. Merah Delima Taman, Jl. Gading Raya - Kecamatan Cilincing seluas 46.942 m2 yang berlokasi di Jl. Nusantara, H. Kari (Masjid Al Fajar), Jl. Taruna Raya, Jl. Taruna 1, Jl. Taruna 2, Jl. Taruna 3, Jl. Remaja 3, Jl. Remaja 4, Jl. Dewa Ruci Raya, Jl. Angin Badai, Jl. Angin Mamiri + Jl. Angin Pasat + Jl. Angin Gending, Jl. Angin Prahara, Jl. Angin Kumbang, Jl. Angin Tongi, Jl. Belimbing, Jl. Duren, Jl. Gang 1 R, Jl. Kebon Baru, Jl. Camar 3 Sisi Utara dan Jl.Camar 3 Sisi Selatan, Jl. Madya Kebantenan TPU Budi Darma, Jl. Sarang Bango Menuju Malaka, Jl. Gudang Peluru ( Dari Jl.Akses Marunda POM Bensin), Jl. Inspeksi Kali Banglio sisi Utara, Jl. Rorotan IX RT 017 RW 07 , Jl. Cilincing Pagi. 3) Kota Administrasi Jakarta Barat seluas 231.075 m2 meliputi: 52


- Kecamatan Taman Sari seluas 21.402 m2 yang berlokasi di Jl. Pintu Besar Selatan. 1, Jl. Pintu Besar Selatan. 2, Jl. Labu Dalam, Jl. Mangga Besar. I, Jl. Keadilan Raya 7, Jl.

Petak Sembilan, Jl. Gedong, Jl. Delima, Jl.

Mangga Besar. 2, Jl. Kemurnian. I, Jl. Mangga Dua. 2, Jl. Duku, Jl. Kebon Jeruk. 15, Jl. Kebon Jeruk. 9 Lanjutan, Jl. Keadilan. 1, Jl. Keadilan. 4, Jl. Keadilan. 5, Jl. Keadilan. 6, Jl. Keadilan. 7, Jl. Madu, Jl. Talib III Baru dan Ketapang Utara 7, Jl. Kebon Jeruk. 4, Jl. Kaligot Kecil, Jl. Kemurnian. 2, Jl. Keselamatan Dalam, Jl. Kemang, Jl. Kebon Jeruk 6. - Kecamatan Tambora seluas 13.755 m2 yang berlokasi di Jl. Kali Anyar 1, Jl. Kali Anyar 2, Jl. Kali Anyar 3, Jl. Kali Anyar 5, Jl. Kali Anyar 7, Jl. Kali Anya. 4, Jl. Kali Anyar 10, Jl. Jembatan Besi 12, Jl. Kali Anyar 9, Jl. Angke Indah Gg. 5 Blok B, Jl. Songsi, Jl. Rahayu I, Jl. Laksa 2, Jl. Laksa 4, Jl. Angke Jaya 3 (Perumahan Angke Jaya), Jl. Angke Jaya 9 (Perumahan Angke Jaya), Jl. Angke Jaya 6 (Perumahan Angke Jaya), Jl. Rusun Angke, Jl. Pengukiran Raya, Jl. Jembatan Besi 8, Jl. Gedong Panjang, Jl. Bandengan Utara, Jl. Bandengan Utara 1 Dalam, Jl. Tambora 5 Gg Daging, Jl. Duri Selatan 1 - Kecamatan Grogol Petamburan seluas 51.780 m2 yang berlokasi di Jl. Hadiah Utama IIA, Jl. Hadiah Utama IIB, Jl. Hadiah Utama IIC, Jl. Satria 2, Jl. Satria 3, 3A, Jl. Satria 5, Jl. Hadiah Utama IIE, Jl. Hadiah Utama IIF, Jl. Satria 6, Jl. Satria 7, Jl. Satria 8, Jl. Hadiah Utama IIG. IIH, Jl. Hadiah IA, Jl. Hadiah 9, Jl. Hadiah 11C, Jl. Hadiah 4, Jl. Hadiah 11, Jl. Satria 9, Jl. Swadaya 3, Jl. Swadaya 4, Jl. Swadaya 5, Jl. Latumenten III Barat, Jl. Latumenten III , Jl. Hadiah 10, Jl. Hadiah IB, Jl. Hadiah 1 Dalam, Jl. Hadiah 11B, Jl. Hadiah 9A, Jl. Hadiah 8, Jl. Hadiah 7, Jl. Hadiah 6, Jl. Hadiah Utama 5, Jl. Hadiah Utama 5 A, Jl. Hadiah Utama 5C Depan Sekolah, Jl. Empang Bahagia Raya, Jl. Swadaya 2, Jl. Wijaya Kusuma 3, Jl. Satria 1, Jl. Amanah, Jl. Wijaya Kusuma 2, Jl. Perdana I

(Belakang

Kantor Kelurahan Wijaya Kusuma ), Jl. Komplek BNI 46 (Blok DD), Jl. Hadiah 5B, Jl. Empang Bahagia 6, Jl. Empang Bahagia 5, Jl. Empang Bahagia 7, Jl. Hadiah 3, Jl. Rasa Sayang, Jl. Wesel, Jl. Jelambar Barat, Jl. Jelambar Barat 3C, Jl. Jelambar Selatan 3,

Jl. Jelambar Baru 9, Jl.

Jelambar Baru 2, Jl. Jelambar Barat 1, Jl. Hadiah 2, Jl. Jelambar Selatan 53


17, Jl. Jelambar Selatan 16, Jl. Jelambar Selatan 15, Jl. Jelambar Selatan 14, Jl. Jelambar Selatan 13, Jl. Jelambar Selatan 12, Jl. Jelambar Selatan 11, Jl. Empang Bahagia. 4E, Jl. Jelambar Selatan 2 Gg. 18, Jl. Jelambar Selatan Barat 2, Jl. Komplek Pusri, Jl. Jelambar Barat 2F, Jl. Kusuma Timur Belakang Kantor Kelurahan, Jl. Wijaya Kusuma 8, Jl. Komplek Pusri Lanjutan, Jl. Jelambar Selatan 2 - Kecamatan Palmerah seluas 17.236 m2 yang berlokasi di Jl. Kota Bambu Utara 4, Jl. Bidara Raya, Jl. Mangga, Jl. Sakti 2, Jl. Sakti 3, Jl. Sakti 5, Jl. Studio Monitor, Jl. Rawa Belong 5D/ Televisi, Jl. Tomang Raya RW 004 (Depan TPS/ Jl. Pelita), Jl. Sakti 9, Jl. Tomang Ancak, Jl. Seroja, Jl. Delima, Jl. Manggis 2, Jl. Nanas, Jl. Timbul, Jl. Semangka 4, Jl. Semangka 2 dan 3, Jl. Sawo 2, Jl. Muhdom, Jl. Manggis, Jl. Kamera 1, Jl. Kaca Piring, Jl. Anyelir. - Kecamatan Kebon Jeruk seluas 24.545 m2 yang berlokasi di Jl. H. Kelik, Jl. Ratu Kamboja, Jl. Ratu Kemuning, Jl. Surya Mulia 1, Jl. Surya Mulia 2, Jl. Surya Mulia 3A dan 3, Jl. Surya Mulia 4, Jl. Surya Mulia 5, Jl. Salam 21, Jl. Surya Mulia Raya, Jl. Asia Baru Raya, Jl. Asia Baru 2, Jl. Duri Mas 7 (Depan SDN 13), Jl. Kepa Listrik, Jl. Kepa Listrik Blok T1, Jl. Mangga 22, Jl. Mangga 23, Jl. Mangga 14 Ujung, Jl. Taman Cosmos (tambahan), Jl. EE Kedoya Utara - Kecamatan Kembangan seluas 28.408 m2 yang berlokasi di Jl. Kembangan Utara, Jl. H. Kutong, Jl. Marwah, Jl. Delima Raya, Jl. Delima 1, Jl. Delima 2, Jl. Delima 3, Jl. Delima 4, Jl. Delima 5, Jl. Delima 6, Jl. Delima 7, Jl. Delima 9, Jl. H. Sa'aba, Jl. Komplek Keuangan, Jl. Komplek Pajak, Jl. Komplek DPA, Jl. Insp Cengkareng Drain Sisi Timur, Jl. Lapangan Merah, Jl. Pemancingan Ujung, Jl. Komplek Migas, Jl. Srengseng Raya Jl. Penyelesaian Tomang 5, Jl. Jati Blok 26, Jl. Kartika, Jl. Penyelesaian Tomang 2 Blok 118, Jl. Teratai 3, Jl. Teratai 4, Jl. Zamzam 1, Jl. Zamzam 2, Jl. Musdalifah, Jl. Siantan - Kecamatan Cengkareng seluas 36.606 m2 yang berlokasi di Jl. Melati Raya Kel. Kapuk, Jl. Tenis Raya Cengkareng Indah Arah Sekolah, Jl. Dollar Kel. Kapuk, Jl. Cengkareng Indah 2 Jalur Kel. Kapuk, Jl. Tenis Raya Cengkareng Indah Kel. Kapuk (1), Jl. Tenis Raya Cengkareng Indah Kel. 54


Kapuk (2), Jl. Bojong Raya Kel. Rawa Buaya, Jl. Kapuk Sawah Kel. Kapuk, Jl. Peternakan 3 Dalam Kel. Kapuk, Jl. Peternakan Raya Kel. Kapuk, Jl. Al Hikmah Lanjutan Kel. Rawa Buaya, Jl. Bina Serasih Cengkareng Barat (Kebersihan), Jl. Dharmawanita 1 Kel. Rawa Buaya, Jl. Dharmawanita 5 (tambahan) Kel. Rawa Buaya, Jl. Kapuk Poglar Kel Kapuk, Jl. Pedongkelan Belakang Kel. Cengkareng Timur, Jl. Mangga Ubi Kel. Kapuk, Jl Peternakan 2 Kel. Kapuk, Jl. Dharmawanita 2 Kel. Rawa Buaya, Jl. Dharmawanita 5 Kel. Rawa Buaya, Jl. Kapuk Cengkareng, Jl. Cengkareng Indah (Pos RW-Timur), Jl. Cengkareng Indah (Koramil-B), Jl. Cengkareng Indah (dekat Waru-Barat), Jl. Rawa Buaya, Jl. Cengkareng Indah (tambahan Pos RW), Jl. Blok D (seberang Koramil), Jl. Waru 8 RW 014 Kel. Kapuk, Jl. Jaya Kel. Cengkareng Barat, Jl. Kincir Kel. Cengkareng Timur, Jl. Dharmawanita 3 Ujung, Jl. AMD Duri Kosambi, Jl. AMD Manunggal Rawa Gabus, Jl Timbul. - Kecamatan Kalideres seluas 37.343 m2 yang berlokasi di Jl. Taraso, Jl. Bima Dalam, Jl. Mirinda, Jl. Komplek Kebersihan, Jl. Bodeman, Jalan di bawah Fly Over Jl. Sahabat, Jl. Albasiah, Jl. Warung Gantung, Jl. Teraso Dalam, Jl. Trisula, Jl. Rawa Kompeni, Jl. Yudistira, Jl. Sukatani, Jl. Toram. 2, Jl. Toram Raya, Jl. Toram. 1, Jl. Prima Raya, Jl. Tanjung Pura. 5, Jl. Tanjung Pura. 4, Jl Menvo, Jl Prepedan Dalam, Jl. Komplek Kebersihan, Jl. Bhakti 2, Jl. Bhakti. 4, Jl. Alhuriyah, Jl. Prima Dalam, Jl. Al-Ikhlas, Jl. H. Biin, Jl. Cimone, Jl. Kampus Mede, Jl M. Soleh, Jl. Bayam, Jl. H. Sura, Jl. Raya Kramat Semanan. 4) Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 26.142 m2 meliputi: - Zona 1 (Kecamatan Kebayoran Baru, Mampang Prapatan, Cilandak, Kebayoran Lama dan Pesanggrahan) seluas 12.676 m2 yang berlokasi di Jl. Pondok Karya 1a, Jl. Nipah 12, Jl. Pondok Karya 1c, Jl. Nipah 15, Jl. Duren Bangka, Jl. Nipah Raya dan Nipah 11, Jl. Pulo Gayung , Jl. Mas’ud, Jl. Kramat 1, Jl. Bunga Lili, Jl. KH. Muhasyim Raya, Jl. H. Djawahir, Jl. H. Aom, Jl. Bina Marga, Jl. Ahmad Nado, Jl. Pondok Karya 2, Jl. Galuh 1, Jl. Kemajuan, Jl. Jatayu, Jl. Dwijaya 4, Jl. Rengas. - Zona 2 (Kecamatan Pancoran, Setiabudi, Tebet, Jagakarsa dan Pasar Minggu) seluas 13.466 m2 yang berlokasi di Jl. Poncol, Jl. Gandaria 1, Jl. 55


Gandaria VI, Jl. Gandaria Bawah Jl. Setu Mangga Bolong, Jl. Jati Padang Baru, Jl. U-Turn Abdullah Syafe'ie, Jl. Lapangan Tembak, Jl. Timbul, Jl. Lenggong, Jl. Anggrek dan Anggrek 1, Jl. Gandaria Bawah Pertanian 5) Kota Administrasi Jakarta Timur seluas 76.159 m2 meliputi : - Kecamatan Cipayung seluas 8.359 m2 yang berlokasi di Jl. Bambu Hitam 1, Jl. Kp. Kramat, Jl. Setu Indah IV, Jl. Ali Ujung, Jl. Ridho Pondok Ranggon, Jl. Dalang, Jl. Mawar, Jl. H. Siun, Jl. Rawa Lindung, Jl. SMU 64, Jl. H. Deih - Kecamatan Cakung seluas 10.924 m2 yang berlokasi Jl. Swadaya PLN, Jl. Swadaya Akses, Jl. Bekasi Timur (di bawah FO Klender/ Depan Pasar Klender), Jl. Swadaya POS Kel. Pulogebang, Jl. Inspeksi Kali Buaran (Kp. Rawa Badung), Jl. Merdeka 4, Jl. Harapan Kel. Cakung Timur - Kecamatan Duren Sawit seluas 10.062 m2 yang berlokasi di Jl. Malaka I, Jl. Gading Raya, Jl. Bambu Mas Utara, Jl. Rawa Domba, Jl. Janur I, Jl. Tumpi, Jl. Tumpi 1, Jl. Mayang I, Jl. Betung Raya, Jl. Bambu Kuning - Kecamatan Makasar seluas 4.955 m2 yang berlokasi di Jl. Surya, Jl. Wira Jati IV, Jl. Keuangan, Jl. Pangkalan Jati V Ujung, Jl. Hermandal - Kecamatan Kramat Jati seluas 6.658 m2 yang berlokasi di Jl. Condet Raya (depan Masjid Al Hawi) Jl. Al Bashor - Kecamatan Pulogadung seluas 10.923 m2 yang berlokasi di Jl. Pulo Nangka Timur Raya, Jl. Tembus Inspeksi Kali Buaran, Jl. Bangunan Barat, Jl. Sindang 1,2,3 dan Taman, Jl. Pulo Mas Utara - Kecamatan Pasar Rebo seluas 6.139 m2 yang berlokasi di Jl. Cibubur Raya (Lapangan Tembak), Jl. BBKK, Jl. H. Moong Kel. Baru, Jl. Inspeksi, Jl. Kenanga, Jl. Waru - Kecamatan Jatinegara seluas 4.829 m2 yang berlokasi di Jl. Cipinang Indah Blok M-M1, Blok M1-Y, Jl. Kemuning, Jl. Pasar Ayam, Jl. Komplek Pendidikan, JL. Bekasi Barat 6 - Kecamatan Ciracas seluas 7.502 m2 yang berlokasi di Jl. Inayah, Jl. Cibubur Raya, Jl. Al Ridho dan Jl. Permai, Jl. Bungur 2, Bungur 4, Jl. Persatuan, Jl. Manunggal, Jl. Cipinang, Jl. H. Marjuki - Kecamatan Matraman seluas 5.808 m2 yang berlokasi di Jl. Galur Sari Raya, Jl. Galur Sari 9, Jl. Nanas 1, Jl. Kayu Manis 3, Jl. Penggalang, Jl. Penegak, Jl. Gugus Depan 56


c) Penyelesaian Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar pada Jalan Arteri/ Kolektor seluas 154.079 m2 dengan panjang 47.975 m di lima kota administrasi Provinsi DKI Jakarta, antara lain: 1) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Pusat seluas 49.441 m2 dengan panjang 13.632 m. Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga seluas 17.474 m2 dengan panjang 4.151 m, meliputi : - Jl. Jatibaru Raya dan Jl. H. Fachrudin seluas 10.386 m2 dengan panjang 2.308 m, - Jl. Merdeka Selatan seluas 823 m2 dengan panjang 103 m, - Jl. Caringin-Suryopranoto seluas 6.265 m2 dengan panjang 1.740 m. Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Pusat, meliputi : - Kecamatan Cempaka Putih seluas 4.767 m2 dengan panjang 1.606 m yang terletak di Jl. Cempaka Putih Tengah 1 dan Jl. Cempaka Putih Tengah 30, - Kecamatan Gambir seluas 4.195 m2 dengan panjang 1.663 m yang terletak di Jl. KH. Hasyim Ashari (Roxy), - Kecamatan Johar Baru seluas 1.398 m2 dengan panjang 381 m yang terletak di Jl. Percetakan Negara 2, - Kecamatan Kemayoran seluas 4.257 m2 dengan panjang 1.021 m yang terletak di Jl. Bungur Besar Raya (sisi Tipikor), - Kecamatan Menteng seluas 6.244 m2 dengan panjang 1.649 m yang terletak di Jl. Srikaya (MNC) dan Jl. Purworejo, - Kecamatan Sawah Besar seluas 4.083 m2 dengan panjang 1.167 m yang terletak di Jl. Karang Anyar Raya, - Kecamatan Senen seluas 2.484 m2 dengan panjang 796 m yang terletak di Jl. Stasiun Senen, - Kecamatan Tanah Abang seluas 4.539 m2 dengan panjang 1.198 m yang terletak di Jl. Jatibaru dan Jl. Fachrudin. 2) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Utara seluas 22.799 m2 dengan panjang 7.276 m. Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi: - Jl. Pluit Karang Raya seluas 6.515 m2 dengan panjang 1.974 m 57


Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Utara, meliputi: - Kecamatan Penjaringan seluas 2.663 m2 dengan panjang 906 m yang terletak di Depan Waduk Pluit sisi Selatan, sebagian Pluit Timur, sebagian Pluit Selatan - Kecamatan Pademangan seluas 1.839 m2 dengan panjang 684 m yang terletak di Jl. Gn. Sahari depan Samsat belok ke Jl. Hidup Baru - Kecamatan Tanjung Priok seluas 2.709 m2 dengan panjang 664 m yang terletak di Jl. Stasiun Tanjung Priok - Kecamatan Koja seluas 2.673 m2 sepanjang 843 m yang terletak di Jl. Kramat Jaya depan Islamic - Kecamatan Kelapa Gading seluas 3.174 m2 dengan panjang 1.290 m yang terletak di Jl. Yos Sudarso depan Kodamar - Kecamatan Cilincing seluas 3.226 m2 dengan panjang 915 m yang terletak di depan Rusun Marunda 3) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Barat seluas 23.612 m2 dengan panjang 8.876 m Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga, meliputi : - Jl. Akses Rusun Pesakih, Daan Mogot seluas 3.050 m2 dengan panjang 763 m - Jl. Joglo Raya seluas 3.025 m2 sepanjang 2.017 m Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Barat, meliputi : - Kecamatan Taman Sari seluas 1.084 m2 dengan panjang 583 m yang terletak di Jl. Kebahagiaan, - Kecamatan Tambora seluas 1.167 m2 dengan panjang 468 m yang terletak di Jl. Kopi, - Kecamatan Pal Merah seluas 3.062 m2 dengan panjang 1.001 m yang terletak di Jl. Palmerah Utara dan Jl. KS Tubun (Museum Tekstil), - Kecamatan Kebon Jeruk seluas 6.909 m2 dengan panjang 2.058 m yang terletak di Jl. Kedoya Raya, - Kecamatan seluas 2.797 m2 dengan panjang 727 m Kembangan yang terletak di Jl. Pesanggrahan Raya, 58


- Kecamatan Cengkareng seluas 2.518 m2 dengan panjang 1.259 m yang terletak di Jl. Daan Mogot Raya 4) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Administrasi Jakarta Selatan seluas 23.617 m2 dengan panjang 8.550 m Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi : - Jl. Melawai Raya seluas 5.124 m2 dengan panjang 1.281 m Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Selatan meliputi: - Kecamatan Kebayoran Baru seluas 3.996 m2 dengan panjang 1.332 m yang terletak di Jl. Bulungan, Jl. Iskandarsyah, - Kecamatan Pesanggarahan seluas 3.244 m2 dengan panjang 1.622 m yang terletak di Jl. RC. Veteran, - Kecamatan Pancoran seluas 2.795 m2 dengan panjang 932 m yang terletak di Jl. Pahlawan Kalibata, - Kecamatan Setia Budi seluas 1.896 m2 dengan panjang 758 m yang terletak di Jl. Taman Setiabudi 2, Taman Setiabudi 1, - Kecamatan Tebet seluas 1.635 m2 dengan panjang 654 m yang terletak di Jl. Tebet Timur Dalam 3, Jl. KH Abdullah Safei, - Kecamatan Pasar Minggu seluas 4.927 m2 dengan panjang 1.971 m yang terletak di Jl. Ragunan Raya, Jl. Pasar Minggu Raya, Jl. Warung Jati Barat. 5) Penataan Jalur Pedestrian/ Trotoar di Kota Adminstrasi Jakarta Timur seluas 34.610 m2 dengan panjang 9.641 m Telah dilaksanakan oleh Dinas Bina Marga meliputi : - Jl. Paus, Jl. Perserikatan, Jl. Kedondong seluas 8.663 m2 dengan panjang 2.280 m Telah dilaksanakan oleh Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur meliputi : - Kecamatan Cipayung seluas 3.457 m2 dengan panjang 900 m yang terletak di Jl. Mabes Hankam, - Kecamatan Cakung seluas 1.820 m2 dengan panjang 521 m yang terletak di Jl. A di Samping Walikota Jakarta Timur, - Kecamatan Duren Sawit seluas 3.053 m2 dengan panjang 698 m yang terletak di Jl. I Gusti Ngurah Rai, 59


- Kecamatan Pulogadung seluas 1.831 m2 dengan panjang 563 m, - Kecamatan Kramat Jati seluas 3.786 m2 dengan panjang 1.229 m yang terletak di Jl. Dewi Sartika, - Kecamatan Jatinegara seluas 3.750 m2 dengan panjang 921 m yang terletak di Jl. Bekasi Barat Raya (depan Stasiun KA Jatinegara), - Kecamatan Pasar Rebo seluas 3.249 m2 dengan panjang 1.253 m yang terletak di Jl. Gedong/ Jl. TB Simatupang, - Kecamatan Ciracas seluas 1.762 m2 dengan panjang 616 m yang terletak di Jl. Pusdika, - Kecamatan Matraman seluas 3.239 m2 dengan panjang 660 m yang terletak di Jl. Matraman Raya. d) Telah dimulai pembangunan 3 Unit Fly Over, Simpang Tidak Sebidang dan 3 Unit Underpass dengan kegiatan Multiyears 2016-2017 antara lain : - Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (Fly Over) Cipinang Lontar - Pembangunan Simpang Tidak Sebidang (Fly Over) Bintaro Permai-Rel KA - Pembangunan Fly Over Pancoran - Pembangunan Underpass Kartini - Pembangunan Underpass Mampang-Kuningan - Pembangunan Underpass Matraman-Salemba e) Penyelesaian Pembangunan Jalan Layang Busway Kapten Tendean-Blok MCileduk yang dilakukan secara Multiyears, progres sampai dengan akhir Bulan Desember 2016 sebesar 96,86 persen dan direncanakan mulai beroperasi pada tahun 2017 f) Penyelesaian Peningkatan Jalur Busway seluas 12.714 m2 dengan panjang 3.532 m dengan beton pada: - Koridor 1 dengan lokasi Jl. Jendral Soedirman, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Gajah Mada, Jl. Medan Merdeka Barat (Kementerian Perhubungan), Jl. MH. Thamrin (Sarinah), Jl. Sudirman (Ratu Plaza), Jl. Sisingamangaraja - Koridor 2 dengan lokasi Jl. Pejambon, Jl. Senen Raya, Jl. Abdul Rahman Saleh, Jl. Letjend Soeprapto, Jl. Perwira, Jl. Perintis Kemerdekaan, Jl. Prapatan, Halte Atrium Senen, - Koridor 3 dengan lokasi Jl. Daan Mogot Halte Sumur Bor, Terminal Kalideres, - Koridor 4 dengan lokasi Jl. Pemuda, Jl. Sultan Agung, 60


- Koridor 6 dengan lokasi Jl. Margasatwa Halte Ragunan, - Koridor 8 dengan lokasi Jl. Metro Pondok Indah, - Koridor 9 dengan lokasi Jl. S Parman, Jl. Gatot Subroto depan Gedung BPJS - Koridor 10 dengan lokasi Jl. R. E. Martadinata Halte Tj. Priok. g) Penyelesaian Pekerjaan Concrete Barrier (Separator Busway) sepanjang 130.706 m pada lokasi: - Koridor 1 dengan lokasi Jl. Panglima Polim, Jl. Sisingamangaraja, Jl. Sudirman, Jl. Gajah Mada, Jl. Thamrin, Jl. Medan Merdeka Barat, Jl. Hayam Wuruk, Jl. Gatot Subroto - Koridor 2 dengan lokasi Jl. Suprapto, Jl. Perintis Kemerdekaan - Koridor 3 dengan lokasi Jl. KH. Hasyim Ashari, JL. Kyai Tapa, Jl. Daan Mogot, Jl. Juanda, Jl. Veteran, Jl. Lapangan Banteng - Koridor 4 dengan lokasi Jl. Pemuda dan Jl. Pramuka - Koridor 5 dengan lokasi Jl. Jatinegara Barat dan Jl. Jatinegara Timur - Koridor 6 dengan lokasi Jl. Galunggung, Jl. Sultan Agung, Jl. Tambak, Jl. Matraman - Koridor 7 dengan lokasi Jl. Otista Raya - Koridor 8 dengan lokasi Jl. Panjang - Koridor 9 dengan lokasi Jl. Grogol Arah Pluit, Jl. Otista s.d Semanggi, Jl. PGC Cililitan s.d Cawang - Koridor 10 dengan lokasi Jl. Yos Sudarso - Koridor 11 dengan lokasi Jl. Cawang s.d Kampung Melayu h) Penyelesaian peningkatan/ pembangunan jembatan di Provinsi DKI Jakarta sebanyak 8 jembatan antara lain: Dinas Bina Marga meliputi: - Jembatan di Jl. Boulevard Timur-Jl. Pegangsaan Dua dengan konstruksi tiang pancang seluas 3.550 m2 dengan panjang 100 m - Jembatan Jl. Joglo Raya (depan Perumahan Kopilas) dengan konstruksi tiang pancang seluas 1.560 m2 dengan panjang 78 m dan perkerasan aspal seluas 10.974 m2 dengan panjang 1.137 m - Jembatan Jl. Cassablanca seluas 46 m2 dengan panjang 6 m dan perbaikan oprit dengan perkerasan aspal seluas 10.975 m2 dengan panjang 1.568 m - Jembatan di Jl. Teluk Gong Raya seluas 108 m2 dengan panjang 18 m 61


- Jembatan di Jl. Anggrek Rosalina seluas 135 m2 dengan panjang 15 m Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi Jakarta Timur meliputi : - Jembatan Jl. Kp. Bojong 2 Kec. Duren Sawit seluas 99 m2 dengan panjang 19 m - Jembatan Jl. Gelanggang Remaja 2 Kec. Makasar seluas 63 m2 dengan panjang 18 m - Jembatan Jl. H. Marda/ Pribadi Kec. Ciracas seluas 43 m2 dengan panjang 14 m i) Pelayanan penyelidikan dan pengujian oleh Unit Pengelola Penyelidikan, Pengujian dan Pengukuran sebanyak 350 pelayanan dengan nilai retribusi mencapai Rp. 4.032.871.000,j) Penyelesaian Rehabilitasi/ Pemeliharan Jembatan Cinta di Kepulauan Seribu meliputi Pengecatan, Perbaikan Struktur Baja, Perbaikan Struktur Beton dan Pemasangan Batu Alam Andesite seluas 569 m2 dengan panjang 140 m 2) Program Rehabilitasi/ Pemeliharaan Jalan dan Jembatan a) Pemeliharaan Jalan b) Pemeliharaan Jalan Berkala Berat c) Pemeliharaan Jalan dan Jembatan d) Pemeliharaan Kelengkapan Prasarana Jalan di Provinsi DKI Jakarta e) Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan di Provinsi DKI Jakarta f) Pemeliharaan Simpang dan Jalan Tak Sebidang di Provinsi DKI Jakarta g) Penanggulangan Kerusakan Jalan dan Jembatan Serta Kelengkapannya h) Pengecatan Prasarana Jalan dan Jembatan i) Pengelolaan dan Pemeliharaan Pompa Underpass Provinsi DKI Jakarta j) Perbaikan dan Pemeliharaan Jalan Lajur Busway k) Perbaikan Jalan Lingkungan/ Orang/ Saluran l) Perbaikan/ Pemeliharaan Trotoar Bus Transjakarta (Pembayaran Hutang Pihak Ketiga) 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Pekerjaan Umum a) Pengadaan Alat-alat Berat Penunjang Perbaikan Jalan sebanyak 8 unit yang terdiri dari Excavator Standar sebanyak 3 unit dan Dump Truck Kecil sebanyak 5 unit b) Pengadaan Alat-Alat Berat dan Kelengkapannya berupa Jack Hammer dan 62


Power Pack sebanyak 20 unit, Excavator Standard sebanyak 9 unit, Excavator Amphibious Mini sebanyak 12 Unit, Excavator Mini sebanyak 15 unit, Excavator Amphibious Besar

sebanyak 8 unit, Excavator Long Arm sebanyak 10 unit,

Dump Truck (10-17 m3) sebanyak 16 unit, Dump Truck (20-24 m3) sebanyak 56 unit, Dump Truck (4 m3) sebanyak 153 unit dan Self Loader sebanyak 1 unit, c) Pemeliharan Kendaraan dan Alat-alat Berat, yang terdiri dari Excavator Kecil sebanyak 2 unit, Excavator Terapung Long Arm Besar sebanyak 4 unit, Excavator Terapung Long Arm Kecil sebanyak 3 unit, Excavator Long Arm sebanyak 7 unit, Excavator Standard sebanyak 3 unit, Dump Truck 13m3 sebanyak 12 unit dan Dump Truck (22 m3) sebanyak 9 unit. d) Pemeliharaan dan Perawatan Kendaraan melalui Agen Tunggal Pemegang Merk (ATPM) sebanyak 176 unit terdiri dari 45 unit alat berat, 75 unit angkutan sampah, 30 unit KDO lapangan double cabin dan 21 unit Road Sweeper. e) Pemeliharaan Alat Berat Dinas Kebersihan sebanyak 45 unit dan Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Sampah Truk sebanyak 49 unit. f) Perbaikan Kendaraan Dinas Operasional Angkutan Sampah Truk sebanyak 9 unit dan Perbaikan KDO Lapangan Lintas dan Angkutan Sampah sebanyak 28 Unit g) Pengadaan Perlengkapan dan Peralatan Kebersihan terdiri dari Gerobak Motor sebanyak 300 unit, Perlengkapan Bengkel 1 Paket (Tool kit, Mesin Gerinda, dll), Kantong Plastik Sampah 3 jenis ukuran, Tong Sampah Beroda sebanyak 296 buah, Tong Sampah Pilah Tiga sebanyak 661 buah, Terpal Truk Sampah sebanyak 559 buah, Jaring Truk Sampah sebanyak 266 buah, Tracking Truk sebanyak 60 set, Alat-alat kebersihan (alat kebersihan, bahan pembersih serta alat pengolah dan pemusnah sampah ramah lingkungan) sebanyak 16 jenis dan Gerobak Sampah sebanyak 60 unit. h) Pengadaan Alat Berat Kebersihan terdiri dari Road Sweeper Besar sebanyak 20 unit, Truck Compactor sebanyak 91 unit, Excavator Standard sebanyak 15 unit, Refuse Compactor sebanyak 5 unit, Dump Truck Besar sebanyak 88 unit, Truck Arm Roll Besar + Bak Kontainer sebanyak 45 unit, Truck Arm Roll Kecil + Bak Kontainer sebanyak 31 unit dan Truk Tangki Air sebanyak 7 unit. 4) Program Pengembangan Sistem Drainase 5) Program Penyediaan dan Pengelolaan Air Bersih 63


a) Penyelesaian Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Air Tanah Pemilik Ijin sebanyak 201 ijin terdiri dari: - Surat Ijin Bor (SIB) sebanyak 4 ijin - Surat Ijin Pengambilan Air (SIPA) Bor Baru 35 ijin - Pantek Baru sebanyak 14 ijin - Bor Perpanjangan sebanyak 110 ijin - Pantek Perpanjangan sebanyak 30 ijin - Dewatering sebanyak 8 ijin b) Penyelesaian Pengadaan dan Pemasangan Meter Air, yaitu pemasangan meter air sebanyak 127 unit dan penggantiannya sebanyak 113 unit, sedangkan untuk pengadaannya tidak dilaksanakan karena stok tahun lalu masih ada. c) Penyelesaian Pemeliharaan Reverse Osmosis (RO) di Rawa Kompeni Jakarta Barat, Rawa Melati Jakarta Barat, Kamal Muara Jakarta Utara, Kali Baru Jakarta Utara dan Marunda Jakarta Utara. Sedangkan di Kabupaten Kep. Seribu telah diselesaikan di 9 lokasi yaitu Pulau Untung Jawa, P. Pramuka, P. Harapan, P Kelapa, P. Kelapa Dua, P. Panggang, P. Lancang, P. Tidung dan P. Pari. 6) Program Pengembangan, Pengelolaan dan Konservasi Sungai, Danau dan Sumber Daya Air Lainnya a) Pembebasan Tanah untuk Waduk di Jl. Tanjung Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3) b) Pembebasan Tanah untuk Embung di Jln. Penganten Ali 3 Kel. Ciracas Kec. Ciracas Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3) c) Pembebasan Tanah untuk Embung di Kel. Kebagusan Kec. Pasar Minggu Jakarta Selatan (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3) d) Pembebasan Lahan untuk Waduk di RW 003 Kel. Lubang Buaya Kec. Cipayung Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3) e) Pembebasan Lahan untuk Embung di Pinangranti Kel. Makasar Kec. Makasar Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3) f) Pembebasan Lahan untuk Embung di Kel. Setu Kec. Cipayung Jakarta Timur (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3) g) Pembebasan Tanah Waduk di Kel. Tegal Alur Kec. Kalideres Jakarta Barat (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3) 7) Program Pembangunan Prasarana dan Sarana Pengendalian Banjir 64


8) Program Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pengendali Banjir dan Drainase a) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya Aliran Tengah di Provinsi DKI Jakarta b) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya Aliran Barat Di Provinsi DKI Jakarta c) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air Bangunan Rumah Pompa serta Rumah Jaga dan Kelengkapannya Aliran Timur Di Provinsi DKI Jakarta d) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengendali Banjir Aliran Tengah e) Pembangunan Parkir Air (Reservoar Air), Sumur Resapan, Imbuhan dan Pengisian (Recharge) Air Tanah f) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengendali Banjir Aliran Timur g) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Infrastruktur Pengendali Banjir Aliran Barat h) Pemeliharaan dan Operasional Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air dan Kelengkapannya Aliran Timur Di Provinsi DKI Jakarta (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3 Tahun 2015) i) Peninggian Gardu dan Perbaikan Rumah Pompa Aliran Barat (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3 Tahun 2015) j) Pemeliharaan dan Pengelolaan Pompa Stasioner, Pompa Mobile, Pintu Air dan Kelengkapannya Aliran Barat Di Provinsi DKI Jakarta (Pembayaran Hutang Pihak Ke-3 Tahun 2015) 9) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan a) Penanganan Kebersihan oleh 13.894 Petugas Harian Lepas (Dinas Kebersihan, Suku Dinas Kebersihan 5 Wilayah Kota Administrasi, Unit Pengelola Sampah Terpadu dan Unit Pelaksana Teknis Badan Air) b) Penanganan Kebersihan dengan Tenaga Teknis Kebersihan Badan Air di 5 wilayah kota administrasi, oleh 3.947 petugas c) Pengelolaan Sampah TPST Bantargebang, dengan volume rata-rata 6.562 ton/hari d) Pemantauan Kualitas Lingkungan di Sekitar TPST Bantargebang, SPA Sunter 65


dan TPS 5 wilayah kota dan kabupaten 1 dokumen 10) Program Pembebasan Tanah Untuk Pembangunan Prasarana dan Sarana kePU-an a) Penyelesaian Pengadaan Tanah Kali/ Saluran di Provinsi DKI Jakarta dengan luas sebesar 49.852 m2 yang terdiri dari Saluran Warung Jengkol 664 m2, Kali Krukut 516 m2, Kali Ciliwung (Kel. Pejaten Timur) 36.332 m2, Kali Pesanggrahan 1.476 m2, Kali Sekretaris 1.501 m2, Kali Angke Lama 3.378 m2, dan Kali Sunter 5.985 m2. b) Penyelesaian Pengadaan Tanah Waduk, Situ, dan Embung di Provinsi DKI Jakarta dengan luas sebesar 120.890,5 m2yang terdiri dari Waduk Kampung Rambutan 6.827 m2, Embung di Jl. Cendrawasih 3.644 m2, Waduk Jagakarsa 1.300 m2, Waduk Jl. Raya Pondok Ranggon 4.433 m2, Waduk Rawa Lindung 800 m2, Waduk Cimanggis 1.826 m2, Waduk Kamal Long Storage 18.444 m2, Embung di Jl. Sunter RT. 007/10 6.644 m2, Waduk Lebak Bulus 3.564 m2, Waduk di Jl. Pondok Gede Raya 13.009 m2, Embung Lapangan Merah 2.580 m2, Waduk Pondok Ranggon III 18.564 m2, Embung Pekayon 17.056 m2, Waduk Jl. Kaja 2 8.505 m2, Waduk Brigif 4.268,50 m2, Waduk Rawa Badung 4.871 m2, Embung Jl. Kesatriaan 4.555 m2 11) Program Pengurangan Timbunan Sampah di Sumber a) Sarasehan Pengelola Bank Sampah se-DKI Jakarta b) Pelayanan Toilet Berjalan untuk Penanganan Event-Event Insidental 12) Program Peningkatan Kinerja Pengelolaan Air Limbah a) Pemeliharaan/ Perbaikan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air lImbah di Prov. DKI Jakarta b) Penilaian Teknis Kelayakan IPAL dan Pengendalian Kinerja Sarana dan Prasarana Pengelolaan Air Limbah c) Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Secara Komunal di Pemukiman 13) Program

Peningkatan

Peran

Serta

Masyarakat

dalam

Pengelolaan

Persampahan

2.2.4. Urusan Perumahan Rakyat Untuk Urusan Perumahan Rakyat, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 66


1.824.846.715.178,- dengan total penyerapan sebesar Rp 1.190.345.301.763,- atau 65,23 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Pelayanan Perumahan dan Permukiman a) Penertiban dan Pengosongan Rumah/ Bangunan b) Penyelesaian Perkara Perumahan di PTUN dan PN c) Penyelesaian Sengketa Penghunian Tanpa Hak d) Pendampingan Kegiatan CSR Dunia Usaha e) Penyiapan dan Relokasi Warga Yang Terkena Program Penataan Kota 2) Program Penyediaan Perumahan Rakyat Telah dilaksanakan Pembangunan Rumah Susun sebagai berikut : - Dalam tahap finishing, yakni berupa Rusunawa KS Tubun sebanyak 3 tower (524 unit/ finishing), Rusunawa Semper sebanyak 1 tower (235 unit/ finishing), Rusunawa Cakung Barat sebanyak 4 blok (300 unit/ finishing), Rusunawa Rawa Bebek sebanyak 4 blok (400 unit/ finishing), Rusunawa Jatinegara Kaum sebanyak 3 blok (300 unit/ finishing), Rusunawa Jl. Bekasi Km.2 sebanyak 2 blok (200 unit/ finishing), Rusunawa Pinus Elok sebanyak 1 blok (100 unit/ finishing), - Dalam tahap struktur, yakni berupa Rusunawa Jatinegara Kaum sebanyak 3 blok (300 unit/ struktur, Rusunawa Pinus Elok sebanyak 1 blok (100 unit/ struktur) dan Rusunawa Lokasi Binaan (Lokbin) Rawa Buaya sebanyak 2 tower (384 unit/ struktur). 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perumahan Rakyat a) Perencanaan Masjid, Prasarana dan Sarana Rusun Muara Baru (Pluit), Jakarta Utara b) Perencanaan Pembangunan Masjid dan Sarana Prasarana di Rusun Rawa Bebek c) Perencanaan Pembangunan Pasar di Rusun Daan Mogot d) Perencanaan Pembangunan Gereja di Rusun Marunda 4) Program Penataan, Penertiban dan Pemeliharaan Rumah Susun a) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster A b) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster B c) Perbaikan Rusunawa Marunda Cluster C d) Perbaikan Rusunawa Penjaringan 67


e) Perbaikan Rusunawa Sukapura f) Perbaikan Rusunawa Jatirawasari g) Perbaikan Rusunawa Tambora h) Perbaikan Rusunawa Komarudin i) Perbaikan Rusunawa Muara Baru j) Perbaikan Rusunawa Pinus Elok k) Perbaikan Rusunawa Tipar Cakung l) Perbaikan Rusunawa Cakung Barat m) Perbaikan Rusunawa Semper n) Perbaikan Rusunawa Pegadungan 5) Program Pembangunan Gedung Pemda a) Pembangunan Masjid Raya Jakarta b) Pembangunan Kantor Dinas Pemadam Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta c) Pembangunan

Kantor

Pusdiklatkar

Dinas

Pemadam

Kebakaran

dan

Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta d) Penyelesaian Rehab Total Kantor Suku Dinas Kebersihan Kota Administrasi Jakarta Pusat e) Pembangunan Gedung Blok F dan Ground Water Treatment (GWT) Balaikota Provinsi DKI Jakarta f) Pembangunan

Gedung

Asrama

Siswa

di

Lingkungan

Pondok

Karya

Pembangunan (PKP) g) Pembangunan Rumah Singgah Yayasan Kanker Anak Indonesia Jakarta Pusat h) Rehab Total Wisma Atlet Senopati/ Kopassus 6) Program Pemeliharaan Gedung Pemda a) Rehab Masjid dan Gedung LVRI b) Penyelesaian Rehab Rutan Pondok Bambu 7) Program Penyediaan Informasi Perumahan, Permukiman dan Gedung Pemda a) Pelaksanaan Pameran Perumahan 2016 b) Updating harga satuan per meter persegi untuk bangunan gedung negara, rumah negara dan harga satuan per meter untuk pagar dan pedoman pelaksanaan penilaian harga satuan ganti rugi bangunan gedung. 68


2.2.5. Urusan Penataan Ruang Untuk Urusan Penataan Ruang, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 253.962.243.436,- dengan total penyerapan sebesar Rp 235.245.326.505,- atau 92,63 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Perencanaan Tata Ruang a) Analisis Evaluasi Pola Ruang b) Pengayaan Data Peta Operasional c) Penyusunan Panduan Rancang Kota/ UDGL Kawasan Titik TOD MRT Lebak Bulus 2) Program Pengawasan dan Penertiban Bangunan a) Pengenaan

Sanksi

Pelanggaran

Pemanfaatan

Ruang,

Penyelenggaraan

Bangunan Gedung dan Bangunan b) Pembuatan Papan Segel 3) Program peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan ruang Pengembangan dan Pemeliharaan Jakarta City Planning Gallery 4) Program Pengembangan Sistem Informasi Tata Ruang a) Belanja Modal Pengadaan Komputer Mainframe/ Server b) Belanja Modal Pengadaan Perangkat Jaringan c) Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Timur d) Pendataan dan Otomasi P4T di Wilayah Jakarta Selatan 5) Program Peningkatan sarana dan prasarana penataan ruang a) Pemutakhiran Peta Dasar Pulau Pemukiman b) Pemeriksaan Lapangan atas Permohonan Rekomendasi Teknis

2.2.6. Urusan Perencanaan Pembangunan Untuk Urusan Perencanaan Pembangunan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 122.139.262.658,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 95.467.250.126,- atau 78,16 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 69


1) Program Perencanaan Pembangunan Perekonomian a) Implementasi Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Perekonomian b) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang Perekonomian c) Perencanaan Pembangunan Bidang Perekonomian d) Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Angkutan Umum Massal 2) Program Perencanaan Pembangunan Kesejahteraan Rakyat a) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD dalam Koordinasi Bidang Kesejahteraan Rakyat b) Koordinasi Perencanaan Bidang Kesejahteraan Rakyat c) Koordinasi

dan

Pengendalian

Implementasi

Kebijakan

Nasional

Bidang

Kesejahteraan Rakyat d) Pengembangan Sistem Informasi Kemiskinan Daerah 3) Program Perencanaan Pembangunan Tatapraja dan Aparatur a) Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang Pemerintahan b) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Pemerintahan c) Implementasi Kebijakan Pembangunan Nasional Bidang Pemerintahan 4) Program Peningkatan Kapasitas Perencana

dan Kualitas Perencanaan

Pembangunan Daerah Diklat Internship Intergrated Urban Water Management (Sister City JakartaRotterdam) 5) Program Pengelolaan dan Pengembangan Perencanaan Pembangunan a) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) serta Prioritas dan Plafon Anggaran (PPA) Tahun 2017 b) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Perubahan (KUA-P) serta Prioritas dan Plafon Anggaran Perubahan (PPA-P) Tahun 2016 c) Penyusunan RKPD Perubahan Tahun 2016 d) Penyusunan RKPD Provinsi DKI Jakarta Tahun 2017 e) Penyusunan Dokumen Teknokratik RPJMD Provinsi DKI Jakarta Tahun 20182022 f) Pengembangan

Sistem

Informasi

Menengah g) Pengembangan e-Musrenbang h) Pengembangan Sistem e-Monev 70

Perencanaan

Pembangunan

Jangka


i) Penyusunan Evaluasi Penetapan Kinerja j) Penyusunan Evaluasi Kinerja Pemerintah Daerah (EKPD) k) Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang Keuangan l) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Keuangan m) Penyelenggaraan Musrenbang Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 n) Pembahasan Isu-isu Strategis Pembangunan DKI o) Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Tahun 2015 6) Program Perencanaan Pembangunan Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup a) Peningkatan Pengendalian dan Evaluasi Pencapaian Kinerja SKPD Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup b) Peningkatan Perencanaan Pembangunan Bidang Prasarana Sarana Kota dan Lingkungan Hidup c) Penyelenggaraan Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) d) Evaluasi Pelaksanaan RTRW Tahun 2012-2015 dan Penyempurnaan Metode Peninjauan Kembali RTRW Wilayah DKI Jakarta 2030 7) Program

Pengembangan

Data/

Informasi

SKPD

Urusan

Perencanaan

Pembangunan a) Pengelolaan Data Terbuka b) Pengelolaan Sistem Database Nasional dan Simpul Jaringan Data Spasial Provinsi DKI Jakarta c) Pengelolaan Website dan Media Informasi Bappeda d) Pengelolaan Perpustakaan Bappeda e) Publikasi Data dan Informasi Pembangunan

2.2.7. Urusan Perhubungan Untuk

Urusan

Perhubungan,

telah

dialokasikan

APBD

sebesar

Rp

2.372.938.589.552,- dengan total penyerapan sebesar Rp 1.801.981.984.942,- atau 75,94 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 71


1) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Jalan Sudah dijelaskan pada program unggulan a) Pemeliharaan terminal bus, meliputi : pemeliharaan Terminal Bus Kampung Rambutan, Kalideres, Pulogadung, Tanjung Priok, Grogol, Pasar Minggu, dan Kampung Melayu. b) Pengoperasian Terminal Terpadu Pulo Gebang pada Bulan Desember 2016. Pengoperasian terminal tersebut dilaksanakan secara bertahap mengingat pemindahan perusahaan angkutan (PO) yang sebelumnya beroperasi di Terminal Terpadu Pulogadung cukup kompleks. Perusahaan Otobus (PO) Antar Kota Antar Propinsi yang telah dioperasikan di Terminal Terpadu Pulogebang utamanya adalah bus dengan tujuan ke wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Dari 110 Perusahaan Otobus (PO) dengan jumlah 1.800 bus yang telah terdaftar, saat ini yang telah aktif beroperasi di Terminal Terpadu Pulo Gebang sejumlah 55 Perusahaan Otobus (PO) dengan jumlah armada sebanyak 220 bus. Dalam usaha memaksimalkan pengoperasian Terminal Terpadu Pulogebang telah dilaksanakan operasi penertiban terminal bayangan di sekitar Terminal Pulogadung. c) Pemeliharaan lift dan juga tangga berjalan/ eskalator untuk menunjang pengoperasian layanan Terminal Terpadu Pulogebang serta kegiatan lainnya untuk masyarakat. d) Peningkatan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) Setiabudi Utara, Jakarta Selatan serta beberapa kegiatan pemeliharaan selasar maupun bangunan JPO lainnya di beberapa koridor busway dalam usaha mendukung operasional angkutan massal berbasis jalan demi terciptanya kenyamanan bagi pengguna fasilitas umum. e) Penyediaan prasarana serta pengamanan Angkutan Lebaran maupun Natal dan Tahun Baru di seluruh terminal dibawah koordinasi Unit Pengelola Terminal Angkutan Jalan serta di Terminal Terpadu Pulo Gebang yang sudah mulai digunakan untuk operasional beberapa Perusahaan Otobus (PO) Antar Kota Antar Propinsi (AKAP) yang telah mulai memindahkan layanannya ke terminal tersebut. f) Pelaksanaan konsultansi berupa Survey Pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) PT. Transportasi Jakarta terkait dengan jumlah Public Service Obligation 72


(PSO) yang harus diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas pelayanan PT. Transportasi Jakarta. Selain itu, telah dilaksanakan pula Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Muara Angke sebagai dokumen acuan pengembangan Pelabuhan Muara Angke. g) Pengadaan GPS Sarana dan Prasarana Unit Pengelola Angkutan Sekolah dan Perawatan Halte Bus Sekolah untuk meningkatkan kualitas layanan angkutan sekolah di Provinsi DKI Jakarta. h) Pelaksanaan evaluasi rute layanan angkutan sekolah yang sebelumnya pada tahun 2015 terdapat 19 (sembilan belas) rute reguler dan 8 (delapan) rute zonasi, pada tahun 2016 untuk rute reguler terdapat penambahan 5 (lima) rute baru dan penghapusan 1 (satu) rute, sedangkan pada rute zonasi terdapat pengembangan 3 (tiga) rute baru. Dengan demikian secara total pada tahun 2016 terdapat total 34 (tiga puluh empat) rute layanan angkutan sekolah, yang terdiri dari 23 (dua puluh tiga) rute reguler dan 11 (sebelas) rute zonasi. Kegiatan evaluasi dan pengembangan layanan angkutan sekolah ini dilakukan dengan tujuan meningkatkan layanan kepada masyarakat. i) Perawatan gudang bengkel Unit Pengelola Angkutan Sekolah sebagai upaya agar pelaksanaan perawatan armada angkutan sekolah semakin optimal. 2) Program Pengendalian Lalu lintas dan Angkutan a) Perbaikan, Penggantian, dan Pemasangan Rambu pada Kawasan dengan Pembatasan Lalu Lintas b) Pengendalian Lalu Lintas Pada Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor c) Penertiban Lalu Lintas dan Angkutan Jalan d) Pengamanan Lalu Lintas dan Angkutan Lebaran Tahun 2016 serta Angkutan Natal 2016 dan Tahun Baru 2017 3) Program Peningkatan Keselamatan Lalu lintas dan Angkutan a) Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016 b) Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan LLAJ Tahun 2016 4) Program Pembangunan Angkutan Umum Berbasis Rel 5) Program Pembangunan Transportasi Perairan a) Pengadaan Mesin Outboard Kapal Milik UP APK b) Pelayanan Angkutan Perairan dan Kepelabuhanan 73


c) Pemeliharan Total Dermaga Utama Pulau Kelapa RW 05 d) Pembangunan Dermaga dan Kolam Labuh Timur Pulau Pramuka e) Peningkatan Dermaga Timur di Pulau Untung Jawa f) Peningkatan Pelabuhan Pulau Harapan g) Pengadaan Kapal Angkutan Sekolah h) Penelitian Kelayakan Kontruksi Dermaga i) Pembangunan dan Pengadaan Sarana Penunjang Bagi Pengguna Fasiltias Pelabuhan j) Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Transportasi 6) Program Pembangunan Sarana dan Prasarana Perhubungan a) Pemarkaan Marka Jalan b) Pembangunan Cermin Lalu Lintas c) Pembangunan Deliniator d) Pembangunan Guard Rail e) Pembangunan Rambu Diameter 60 f) Pembangunan Rambu Lalu Lintas Standar g) Pembangunan Rambu Lalu Lintas Tiang Type F h) Pembangunan Rambu Pendahulu Petunjuk Jurusan (RPPJ) i) Pembangunan Rambu Standar j) Pembangunan Road Stood k) Pembangunan RPPJ l) Pembangunan Sapras Lalu Lintas m) Pembangunan Sarana Prasarana Lalu Lintas n) Pembangunan Separator o) Pembangunan Type F (Cremona) p) Pemeliharaan Beton Pemisah (Median Jalan) q) Pemeliharaan Cemin Lalu Lintas r) Pemeliharaan dan Perawatan Halte s) Pemeliharaan dan Perbaikan Pagar Pengaman t) Pemeliharaan Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) u) Pemeliharaan Rambu Standar v) Pemeliharaan RPPJ w) Pemeliharaan Rutin Pembangunan Rambu Lalu Lintas 74


x) Pemeliharaan Terminal Bus y) Pemeliharaan Type F z) Penanganan Kebutuhan Sarana dan Prasarana Lalu Lintas aa) Penataan Kawasan SimpangTak Sebidang bb) Pengadaan Traffic Cone cc) Pengecatan Pagar Pengaman dd) Peningkatan Halte Bus dan Halte Go Green ee) Peningkatan Halte Go Green Wilayah Jakarta Selatan ff)

Penyediaan Bahan Material Sarana Prasarana Lalu Lintas (JPO dan Halte)

gg) Penyediaan Material Sarana Prasarana Lalu Lintas (Cermin Lalu Lintas) hh) Penyediaan Panel Rambu Lalu Lintas ii)

Penyediaan Rambu Sekolah dan Rambu Portable

jj)

Penyediaan/ Pemasangan Cermin Lalu Lintas

7) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Perbaikan/ Perawatan Lift JPO/TPO b) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 1 c) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 2 d) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 3 e) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 4 f) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 7 g) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 9 h) Perbaikan/ Perawatan JPO Koridor 10 i) Perbaikan/ Perawatan Selasar Pada Koridor Busway di Wilayah DKI Jakarta j) Pemasangan Perlengkapan Jalan di Perlintasan Kereta Api Wilayah DKI Jakarta k) Pengadaan MCB l) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas untuk Keperluan Emergency m) Pengecatan Marka Yellow Box n) Pembangunan Pagar Penunjang Keselamatan di Wilayah DKI Jakarta o) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 1 p) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 2 q) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 3 r) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 4 75


s) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 7 t) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 9 u) Pengecatan Marka Jalan di Kawasan Busway Koridor 10 v) Rekayasa Geometrik Ruang Lalu Lintas w) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor Busway di Wilayah Jakarta Timur x) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor Busway di Wilayah Jakarta Pusat y) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor Busway di Wilayah Jakarta Barat z) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor Busway di Wilayah Jakarta Selatan aa) Perbaikan, Penggantian dan Pemasangan Rambu Lalu Lintas Pada Koridor Busway di Wilayah Jakarta Utara bb) Perbaikan/ Perawatan Halte Bus Reguler Pada Koridor Busway di Wilayah DKI Jakarta cc) Pengadaan Cermin Lalu Lintas di Wilayah Provinsi DKI dd) Pengadaan Checkered Plate Untuk Perbaikan JPO ee) Pengadaan Alumunium Composite Panel ff)

Sewa Tempat Penyimpanan Material Perlengkapan Jalan

gg) Pengadaan Cat Untuk Pemeliharaan Prasarana Lalu Lintas hh) Pelaksanaan Tugas Pekerjaan Lapangan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas ii)

Peningkatan JPO Setiabudi Utara, Jakarta Selatan

jj)

Pengadaan Polycarbonate

8) Program Sinkronisasi Kebijakan Daerah a) Pelaksanaan Tugas Dewan Transportasi Kota Jakarta b) Rekrutmen Anggota Dewan Transportasi Kota Jakarta c) Forum Lalu Lintas Angkutan Jalan d) Studi Penyusunan Rencana Induk Pelabuhan Muara Angke

76


2.2.8. Urusan Lingkungan Hidup Untuk Urusan Lingkungan Hidup, telah dialokasikan APBD sebesar

Rp.

2.398.483.117.371,- dengan penyerapan sebesar Rp. 1.472.746.788.092,- atau 61,40 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup a) Pemantauan Kualitas Air Sungai b) Penanganan

Pengaduan

Akibat

Dugaan

Pencemaran

dan

Perusakan

Lingkungan Hidup c) Kajian Akademis Pengendalian Pencemaran dan Pemulihan Kualitas Udara d) Pemantauan Kualitas Air Tanah e) Pemantauan Kualitas Perairan Laut dan Muara Teluk Jakarta f) Pemantauan Kualitas Air Situ/ Waduk g) Penilaian Dokumen Lingkungan h) Pembinaan Penatalaksanaan AMDAL dan UKL-UPL sesuai PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan untuk Komisi Penilai AMDAL i) Penegakan Hukum Lingkungan dan Pengkajian Kebijakan Lingkungan Hidup 2) Program Perlindungan dan Konservasi Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam a) Transplantasi terumbu karang melalui pelaksanaan konservasi terumbu karang seluas 1 Ha di APL P. Harapan dan P. Kelapa masing-masing 375 unit substrad (1500 tranplanstasi) b) Taman miniatur kolam ikan melalui pembangunan kolam taman miniatur seluas 3.900 m² dengan jumlah ikan sebanyak 2.500 ekor 3) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup a) Penilaian

Status

Ketaatan

Lingkungan

(SKL)

dan

Status

Lingkungan (SPL) b) Pameran Lingkungan Hidup dan Apresiasi Lingkungan Hidup c) Pembinaan dan Penilaian Adipura d) Pembinaan dan Penilaian Kalpataru, Saka Kalpataru dan Adiwiyata 77

Pencemaran


4) Program Peningkatan Ruang Terbuka Hijau Pertanian dan Kehutanan a) Pemeliharaan Hutan Kota melalui penyediaan Pegawai Harian Lepas (PHL) Pemeliharaan Hutan Kota sebanyak 40 orang (dilindungi dengan asuransi BPJS Kesehatan

&

Ketenagakerjaan)

dan

pengadaan

sebanyak

40

paket

perlengkapan kerja PHL. b) Pemeliharaan Hutan Mangrove melalui penyediaan PHL sebanyak 10 orang (dengan asuransi BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan) serta pengadaan barang sebanyak 10 paket perlengkapan kerja PHL. c) Pemeliharaan Hutan Kota oleh Sudin KPKP Jakarta Barat melalui Pemeliharaan Hutan Kota, Sentra Pemasaran dan Promosi Ikan Hias (SPPIH) Slipi, Pos Jaga Kehutanan Cengkareng, Pengadaan Gerobak Sampah sebanyak 4 unit, Floor Cleaner sebanyak 50 galon, Gunting Rumput sebanyak 10 buah, Paranet sebanyak 10 roll, Tangga Alumunium sebanyak 2 buah, Herbisida sebanyak 20 liter, Mesin Potong Rumput sebanyak 4 unit, Gunting Potong Benalu sebanyak 6 buah, Cangkul sebanyak 20 buah, Golok sebanyak 10 buah, serta Pengecatan Water Proofing di SPPIH Slipi d) Pembebasan Lahan untuk Perluasan Sentra Flora Semanan seluas 358 m2 e) Penghijauan Lingkungan melalui pelaksanaan penghijauan di pemukiman dan bantaran Kali dengan penanaman sebanyak 2.000 pohon, Pengadaan Rak sebanyak 50 buah, Anjir Bambu sebanyak 2.500 batang, Pupuk Kompos sebanyak 1.000 pack serta Benih Cabe Merah, Caisim, Kangkung dan Media Tanam sebanyak 1.500 pack f) Pemeliharaan

Hutan

Kota

oleh

Sudin

KPKP

Jakarta

Selatan

melalui

pemeliharaan sebanyak 5 lokasi hutan kota di Wilayah Jakarta Selatan g) Pembinaan Gang Hijau melalui kegiatan menghijaukan lingkungan/ gang di 10 kecamatan h) Kegiatan Pertanian Lintas Sektoral melalui penyediaan 38 vertikultur dan 25 vertiminaponik untuk meningkatkan ruang hijau di lingkungan pemukiman/ RPTRA i) Penyelenggaraan pertanian perkotaan di Wilayah Jakarta Timur berupa pelaksanaan kegiatan penyediaan sarana produksi pertanian dan teknologi pertanian untuk gang hijau sebanyak 25 lokasi, pemberian bantuan sarana produksi pertanian di lingkungan rumah tinggal/ masyarakat berupa vertimina 78


ponik sebanyak 10 unit, pemberian sarana produksi pertanian berupa rak vertikultur kepada instansi pemerintah/ swasta/ sekolah sebanyak 24 buah, 5) Program Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim a) Inventarisasi dan Pelaporan Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca b) Pelaksanaan Program Kampung Iklim (Proklim) 6) Program Konservasi Flora dan Fauna a) Rehabilitasi ekosistem pesisir berupa peningkatan luasan penanaman mangrove 2,6 Ha atau sekitar 30 persen sebagai rehabilitasi ekosistem pesisir (paru-paru Muara Angke) b) Pengamanan Hutan Kota berupa patroli hutan kota sebanyak 12x20 orang dan pengadaan mobil patroli 1 buah. c) Tenaga Pengamanan Hutan Kota dan Kawasan Hutan berupa PHL pengamanan 50 orang (dilindungi dengan asuransi BPJS Kesehatan & Ketenagakerjaan) dan pengadaan perlengkapan keamanan 50 paket 7) Program Rehabilitasi dan Pemulihan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Kelautan a) Expo Coral Day dan Jakarta Blue berupa penanaman 1.000 pohon mangrove dan bersih-bersih pantai di Pulau Tidung, serta pelaksanaan kegiatan workshop PRL dan Jakarta Coral Initiative dengan 570 orang peserta. b) Identifikasi dan Pembibitan Sumber daya Laut, Pesisir dan Pulau-pulau Kecil melalui kegiatan pembibitan mangrove, pengadaan 2 roll paranet, 12.525 batang pohon mangrove, 28 zak pupuk kandang, 30 buah bambu, 24.440 buah bibit mangrove (Propagul), 10 botol pupuk cair organik. Pengadaan yang berkaitan dengan transplatasi terumbu karang: 24 roll tali tambang (plastik), 3 lusin sarung tangan kain, 7 buah gunting stek, 80 pack kabel ties, 50 buah pelampung, rak transplantasi terumbu karang sebanyak 59 unit @ ukurannya 2,5x2,5 m dan 4.150 bibit terumbu karang, 30 buah jangkar kodok (uk. 20kg), dan 3 orang petugas teknis konservasi (honor 13 bulan dengan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan) c) Surveilance Hama dan Penyakit di Lingkungan Budidaya Laut berupa pelaksanaan surveilance dan pengadaan 5 lusin sarung tangan kain, 2 unit pompa udara lp 100, 1 set aquarium uk. 80x60x40 cm, 3 jenis obat-obatan, 1 unit ultra violet sterilizer pengujian & kalibrasi. Diperolehnya sertifikasi Cara 79


Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB) dari Kementerian Kelautan dan Perikanan semula mendapatkan kelas “Cukup” menjadi “Baik” dengan nomor sertifikasi 1029.3006.A2.B1-Form CPIB16 8) Program Peningkatan Prasarana dan Sarana Lingkungan Hidup a) Pemeliharaan Alat Pendingin Ruangan (AC) b) Penyediaan Jasa Keamanan Kantor c) Penyediaan Makan dan Minum Rapat d) Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor BPLHD e) Pemeliharaan Taman Kantor BPLHD f) Penyediaan Cetakan BPLHD g) Penyewaan Mesin Fotocopy h) Pengadaan Alat Tulis Kantor (ATK) i) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kerja BPLHD j) Pemeliharaan Sarana Apung k) Penyediaan Jasa TALI dan IPAL BPLHD l) Pemeliharaan Gedung BPLHD m) Pemeliharaan Sarana Telepon, Air, Listrik dan Sarana Pemadam Kebakaran BPLHD n) Pemeliharaan Sarana Teknologi dan Informasi BPLHD o) Penyediaan Jasa Administrasi Kantor p) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD q) Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Raperda Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Pantura Jakarta 9) Program Peningkatan Kuantitas RTH Pertamanan dan Pemakaman a) Pembangunan/ Penataan Taman Ruang Terbuka Hijau (RTH) b) Pembangunan Taman Jalur Hijau c) Pembebasan Lahan untuk RTH sebanyak 57 lokasi seluas 180.296 m2 yang terdiri dari lahan PHU sebanyak 50 lokasi seluas 155.231 m2 dan lahan makam sebanyak 7 lokasi seluas 25.065 m2. 10) Program Pengelolaan RTH Pertamanan dan Pemakaman a) Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Taman Bumi Perkemahan Ragunan seluas 80.057,7 m2 b) Pelaksanaan Patroli Penertiban Taman, Jalur Hijau, Sarana Keindahan kota 80


dan TPU di Provinsi DKI Jakarta 5 wilayah c) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Barat seluas 15.067,39 m2 d) Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Selatan seluas 57.245 m2 e) Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Kebun Bibit Srengseng, Jakarta Barat seluas 69.967 m2 f)

Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Timur seluas 149.489 m2

g) Pemeliharaan Prasarana/ Sarana Kebun Bibit Ciganjur, Jakarta Selatan seluas 47.985 m2 h) Pemeliharaan Taman RTH Gg. Batas dan Gandaria Selatan, Jakarta Selatan seluas 1.125 m2 i)

Pemeliharaan Taman Eks Pembebasan Lahan Wilayah Jakarta Utara seluas 5.369,3 m2

j)

Pemeliharaan Taman Jl. Manunggal II Komp. Kodam Jaya Kel. Cipinang dan Taman SETIA Kec. Makassar, Jakarta Timur seluas 2.240,36 m2

k) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Sadar, Jakarta Selatan seluas 4.598 m2 l)

Pemeliharaan Taman RTH Jl. Jangkrik, Jakarta Selatan seluas 8.034 m2

m) Pemeliharaan Taman Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur seluas 140.000 m2 n) Pemeliharaan Taman Jl. Mangga XIV, Jakarta Barat seluas 3.009 m2 o) Pemeliharaan Taman GOR Ragunan, Jakarta Selatan seluas 181.318,2 m2 p) Pemeliharaan Taman GOR JI. Logistik No. 1 Jakarta Utara seluas 51.000 m2 q) Pemeliharaan Taman GOR JI. Kelapa Puan Raya No. 1 Kelapa Gading, Jakarta Utara seluas 7.000 m2 r) Pemeliharaan Taman GOR JI. Danau Sunter Selatan, Jakarta Utara seluas 58.000 m2 s) Pemeliharaan Taman GOR JI. Alur Laut No. 1, Jakarta Utara seluas 51.000 m2 t)

Pemeliharaan Taman Gg. 100 dan Gg. Rukun Jagakarsa, Jakarta Selatan seluas 9.259 m2

u) Pemeliharaan Taman Jl. Kamp. Pedaeangan, Cakung, Jakarta Timur seluas 9.596 m2 81


v) Pemeliharaan Taman Rumah Dinas Jabatan Gubemur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah, dan Guest House Pejabat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta seluas 5.641,45 m2 w) Pemeliharaan Taman RTH Jl. Ujung Menteng RW 01, Cakung, Jakarta Timur seluas 5.638 m2 x) Pemeliharaan Taman Kompleks Dinas Teknis Jatibaru JI. Jatibaru I dan Taman Kantor Dinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi DKI Jakarta seluas 8.092 m2 y) Pemeliharaan Taman Hutan Kota Penjaringan, Jakarta Utara seluas 135.200 m2 z) Pemeliharaan Taman Pagelarang, Jakarta Timur seluas 6.119 m2 aa) Pemeliharaan Taman Kompleks Balaikota DKI Jakarta, Jakarta Pusat seluas 1.500 m2 bb) Pemeliharaan Taman Kampus PKP, Jakarta Timur seluas 85.477 m2 cc) Pemeliharaan Taman Wijaya Kusuma, Jakarta Barat seluas 10.610 m2 dd) Pemeliharaan Taman Semanggi seluas 108.430,6 m2 ee) Pemeliharaan Taman Salix, Jakarta Timur seluas 27.409 m2 ff) Pemeliharaan Taman Cempaka, Jakarta Timur seluas 70.873 m2 gg) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta Barat seluas 27.435 m2 hh) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta Selatan seluas 90.627 m2 ii) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta Timur seluas 67.264 m2 jj) Pemeliharaan Eks Pembebasan Lahan RTH Jalur Hijau Wilayah Jakarta Utara seluas 61.107 m2 kk) Pemeliharaan/ Perbaikan Rutin Pemangkasan/ Penopingan dan Penebangan Pohon, Pohon Mati dan Pohon Tumbang sebanyak 1 paket pekerjaan. 11) Program Pengelolaan Sarana Keindahan Kota a) Pemeliharaan Air Mancur, Ornamen Kota, Jam Kota dan Lampu Taman Serta Sarana Penyiraman b) Pemeliharaan Tanaman Dekorasi, Tanaman Pada Kerombong, Green Wall dan Green Column. 82


12) Program Pemberdayaan dan Penggalangan Peran Serta Masyarakat dalam Pengembangan Pertamanan dan Pemakaman a) Lomba Taman dan Penghijauan Lingkungan RT Tahun 2016 di 5 wilayah kota Jakarta b) Penyelenggaraan Pameran Flora dan Fauna (FLONA) tahun 2016 c) Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Green School 2016 melalui sosialisasi pengetahuan pertamanan di 5 sekolah dengan jumlah peserta sebanyak 250 peserta d) Peningkatan Keterampilan Masyarakat di Bidang Pertamanan melalui pelatihan keterampilan untuk 8 angkatan sebanyak 240 peserta. 13) Program Peningkatan Kapasitas Pelayanan Pertamanan dan Pemakaman a) Pengadan Kantong Jenazah b) Pengadaan Peti Jenazah c) Pengadaan Kelengkapan Kendaraan Jenazah d) Pengadaan Tikar dan Ramuan e) Pengadaan Kain Kafan f) Upah Petugas Pelayanan Angkutan dan Pemulasaraan Jenazah Orang Terlantar dan Tidak Mampu g) Pengadaan Peralatan Mesin Potong Pohon h) Pengadaan Peralatan Pertamanan dan Pemakaman

2.2.9. Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil Untuk Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil, telah dialokasikan APBD sebesar Rp292.296.295.322,- dengan total penyerapan sebesar Rp268.007.197.449,atau 91,69 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program

Pengembangan

dan

Evaluasi

Kebijakan

Sistem

Administrasi

Kependudukan Perekaman Register Akta Berbasis Teknologi Informasi (TI.) 2) Program Peningkatan Pelayanan dan Sarana Prasarana Kependudukan dan Pencatatan Sipil 83


a) Pengadaan Alat Tulis Kantor Sarana Teknologi Informasi b) Pengadaan Cetakan Khusus (Security Printing dan Formulir) c) Pemberian Kartu Identitas Anak (KIA) d) Peningkatan Pelayanan Pencatatan Sipil e) Pengadaan Pencetakan Booklet, Leaflet Kependudukan f) Pemeliharaan Software dan Database Data Center g) Pengadaan Suku Cadang Komputer Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil h) Pengadaan Hardware Penunjang SIAK dan Integrasi Sektoral i) Pengadaan Perangkat Pencetakan KTP Elektronik di Loket PTSP j) Pengadaan Backup Perangkat KTP Elektronik k) Sewa Jaringan dan DRC (Disaster Recovery Center) Colocation l) Sewa License Perangkat Lunak Anti Virus, Sistem Operasi dan Database Kependudukan m) Monitoring teknis pelayanan aplikasi SIAK, KTP-el, dan e-Akta n) ATS Aplikasi Perekaman Sidik Jari (Aplikasi KTP-el) o) Penyediaan Operator Teknis Penunjang Pelayanan p) Pemeliharaan Komputer Tingkat Dinas, Kelurahan, Kecamatan, Puskesmas, Rumah Bersalin, dan RSUD q) Pemeliharaan Jaringan LAN tingkat Dinas, Kecamatan, kelurahan, Puskesmas Rumah Bersalin dan RSUD. 3) Program Pengelolaan, Pengembangan dan Pemanfaatan Data Kependudukan dan Pencatatan Sipil a) Penyajian Data Hasil Registrasi Orang Asing Pemegang ITAS dan ITAP di Provinsi DKI Jakarta b) Penyusunan Data Statistik Vital Dan Penyajian Data Hasil Registrasi Penduduk dan Pencatatan Sipil c) Pengelolaan Informasi Kependudukan Melalui Media Website d) Penyusunan/ Penyajian Profil Perkembangan Kependudukan e) Penyusunan Buku Info Data Penduduk dan Layanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil f) Pemutakhiran Data Penduduk g) Supervisi Implementasi Statistik 84


h) Pemantauan Pelaksanaan DAK2 dan DP4 i) Penjilidan Register Akta Catatan Sipil j) Penyediaan Operator Pengecekan dan Penata Arsip Register Akta Catatan Sipil 4) Program Pembinaan dan Peningkatan Partisipasi Masyarakat a) Bina Kependudukan (Biduk) Orang Asing b) Penanganan

Advokasi

Kasus

Adminduk

pada

Lembaga

Hukum

dan

Penyelesaian Kasus Pelayanan Adminduk c) Penerbitan NIK dan Perekaman KTP-el bagi Penghuni Panti/Rumah Singgah 5) Program Peningkatan dan Pengelolaan Kantor Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil a) Pemeliharaan dan Penataan Register Akta Pencatatan Sipil b) Pemeliharaan dan Perawatan Barang Inventaris Kantor c) Pemeliharaan Gedung d) Pemeliharaan Gedung Arsip Meruya UPT. UPDAK e) Pengadaan

Barang

Cetakan

Formulir

Administrasi

Kependudukan

dan

Pencatatan Sipil f) Pengadaan Rak Penyimpanan Register Akta Catatan Sipil g) Pengarsipan dan Perawatan Register Akta Catatan Sipil

2.2.10. Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Untuk Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 15.425.277.010,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 12.720.843.105,- atau 82,47 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan Perempuan Penyusunan Kebijakan Kualitas Anak dan Perempuan 2) Program Penguatan Kelembagaan Perempuan dan Anak TOT dan Pemberdayaan Lembaga Perempuan 3) Program Peningkatan Kualitas Hidup, Perlindungan Anak, dan Perempuan a) Penguatan Modelling Kesejahteraan Perempuan b) Pemetaan dan Penguatan Kota Layak Anak (KLA) 85


c) Pendampingan dan Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan 4) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat dan Kesetaraan Gender Dalam Pembangunan Advokasi Pengarusutamaan Gender (PUG)

2.2.11. Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera, telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 21.019.456.523,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 18.704.188.696,- atau 88,99 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Keluarga Berencana a) Pelayanan KB Gratis bagi Pasangan Usia Subur (PUS) di Puskesmas, RSUD, dan Rumah Sakit yang telah ditentukan. b) Penguatan Kebijakan Pengendalian Kuantitas Penduduk di Provinsi DKI Jakarta. c) Peningkatan Mutu, Jaminan, dan Pelayanan KB di Fasilitas Kesehatan. d) Akselerasi Penggarapan KB di Wilayah Padat Penduduk Perkotaan. e) Peningkatan Peran serta Mitra Kerja dalam Penggarapan KB di Wilayah dan Sasaran Khusus 2) Program Peningkatan Peran Serta Masyarakat Dalam Pelayanan KB dan Kependudukan Pendewasaan Usia Perkawinan bagi Remaja (GenRe) 3) Program Advokasi dan Komunikasi, Informasi, dan Edukasi a) Penguatan Kemitraan Program Kependudukan dalam Kesatuan Gerak PKK. b) Promosi dan Advokasi Program KB. c) Peningkatan Pencegahan Masalah Kesehatan Reproduksi Tingkat Provinsi DKI Jakarta. 4) Program Bina Ketahanan dan Pemberdayaan Keluarga Penguatan Pelestarian Kepesertaan KB Aktif melalui Kelompok BKB, BKR, BKL, UPPKS.

86


2.2.12. Urusan Sosial Urusan Sosial, telah dialokasikan APBD sebesar Rp

1.129.109.504.610,-

dengan total penyerapan sebesar Rp. 1.064.123.447.787,- atau 94,24 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program pelayanan dan rehabilitasi kesejahteraan sosial a) Penjangkauan dan Rujukan PMKS Jalanan b) Pengendalian PMKS Jalanan di titik rawan PMKS Jakarta c) Penyediaan Makanan dan Minuman WBS di panti sosial d) Pelayanan dan Rehabilitasi WBS di panti sosial e) Penyediaan Tenaga Pelayanan Sosial 2) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Sosial Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana panti sosial 3) Program

Pengembangan

dan

Pendayagunaan

Potensi

dan

Sumber

Kesejahteraan Sosial (PSKS) a) Peningkatan Peran serta Lembaga Kesejahteraan Sosial dalam Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial b) Peningkatan Peran serta Tenaga Kesejahteraan Sosial Masyarakat dalam Penyelenggaran Kesejahteraan Sosial 4) Program Pelayanan Perlindungan dan Jaminan Sosial a) Penyelenggaraan Dapur Umum dan Penyediaan Buffer Stock Bencana b) Kesiapsiagaan Penanggulangan Bencana c) Pengembangan Kampung Siaga Bencana d) Pelayanan dan Peningkatan Kesejahteraan Sosial Bagi Janda Pahlawan, Keluarga Pahlawan, Perintis Kemerdekaan dan Janda Perintis Kemerdekaan e) Pelayanan Sosial Orang Terlantar

2.2.13. Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Urusan Ketenagakerjaan dan Transmigrasi, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 314.550.059.090,- dengan total penyerapan sebesar Rp 280.448.878.012,- atau 89,16 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain 87


sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Kesempatan Kerja dan Peningkatan Sistem Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja a) Pemberdayaan Tenaga Kerja Wanita sebanyak 25 orang b) Temu Konsultasi Bursa Kerja Khusus bagi 50 SMK serta jumlah penempatan tenaga kerja dengan target sebanyak 18.750 orang dapat direalisasikan sebanyak 23.335 orang pada tahun 2016. Penyediaan Informasi Pasar Kerja offline dan on-line berupa job-fair dengan melibatkan 195 perusahaan, 63.004 lowongan kerja dan menghasilkan 16.125 penempatan tenaga kerja pada tahun 2015. c) Peningkatan Bulan Mutu Produktivitas terhadap 140 orang. d) Akreditasi Lembaga pelatihan sebanyak 50 Lembaga Pelatihan Kerja. e) Fasilitasi Kegiatan Dewan Pengupahan dalam rangka penentuan Upah Minimum Provinsi. f) Peningkatan perlindungan norma kerja bagi pekerja wanita dan anak sebanyak 100 pengusaha dan pekerja. g) Pembinaan perusahaan dalam rangka antisipasi penanganan mogok kerja dan unjuk rasa terhadap 200 orang. h) Peningkatan peran dan fungsi LKS Tripartit Provinsi DKI Jakarta yang dilaksanakan sebanyak 12 kali rapat/ sidang. i) Pembinaan tata cara pembuatan dan pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama sebanyak 200 orang. j) Pembinaan fasilitas kesejahteraan pekerja sebanyak 200 orang. 2) Program Peningkatan Kompetensi dan Produktifitas Tenaga Kerja a) Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja b) Pembinaan,

Pengawasan

dan

Pengembangan

Ketenagakerjaan

Transmigrasi c) Penempatan Tenaga Kerja di Perusahaan d) Pelatihan Keterampilan Kerja & Pemagangan bagi Pencari Kerja 3) Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja a) Layanan Pengujian Higiene Perusahaan, Kesehatan & Keselamatan Kerja b) Kalibrasi alat kesehatan dan alat laboratorium 4) Program Penguatan Sistem dan Fasilitas Pendukung Pusat Pelatihan Kerja 88

dan


a) Pengadaaan Peralatan Pelatihan PPKD b) Pembentukan Tempat Uji Kompetensi (TUK) 5) Program

peningkatan

sarana,

prasarana

ketenagakerjaan

dan

ketransmigrasian Pendaftaran dan Seleksi Akhir Calon Transmigran.

2.2.14. Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menegah Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 195.813.738.567,- dengan total penyerapan sebesar Rp 160.762.281.334,- atau 82,10 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Kelembagaan Koperasi a) Akta Pendirian Koperasi bagi Rusun sebanyak 18 Koperasi b) Diklat Dasar-dasar Perkoperasian sebanyak 150 orang peserta c) Bimtek Manajemen Administrasi dan Pengelolaan Keuangan sebanyak 100 orang peserta d) Diklat Kompetensi bagi Pengurus dan Pengawas Koperasi sebanyak 100 orang peserta e) Pendampingan Koperasi dan UKM sebanyak 25 orang peserta 2) Program Pemberdayaan UMKM a) Partisipasi pada acara HUT Jakarta sebanyak 4 UKM b) Pengawasan UKM dan PKL sebanyak 2.100 PKL c) Gelar produk UKM pada event Inacraft yang diikuti oleh 5 UKM d) Partisipasi Pameran Produk Unggulan KUMK di Wilayah Jakarta Pusat yang diikuti oleh 2 UKM e) Bimtek Pengembangan Kewirausahaan bagi UMKM yang diikuti oleh 150 orang f) Bimtek Desain Kemasan dan Display Produk bagi UMKM yang diikuti oleh 50 orang g) Diklat Peluang Bisnis di Pusat Perbelanjaan bagi UKM yang diikuti oleh 150 orang h) Diklat Pemasaran bagi Koperasi dan UKM Berbasis IT yang diikuti oleh 204 orang 89


i) Diklat Manajemen Retail bagi Usaha Kecil dan Menengah (UKM) yang diikuti oleh 100 orang 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Koperasi dan UMKM a) Pengadaan Sarana Dagang Bagi PKL sebanyak 200 gerobak yang diberikan kepada pedagang. b) Penataan PKL di Jakarta Pusat di 5 Lokasi PKL, di sebagai berikut: - Jl. Irian (JP 10) Jakarta Pusat sebanyak 16 unit - Jl. Kesehatan (JP 17) sebanyak 18 unit - Jl. Maja (JP 29) sebanyak 20 unit - Jl. Menteng Kecil (JP 07) sebanyak 28 unit - Jl. Biak (JP 16) sebanyak 35 unit c) Pengadaan Tenda PKL di Jakarta Pusat sebanyak 11 unit

2.2.15. Urusan Penanaman Modal Urusan

Penanaman

Modal,

telah

dialokasikan

APBD

sebesar

Rp.

29.420.920.434,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 25.662.931.889,- atau 87,23 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi a) Penyelenggaraan business meeting b) Partisipasi promosi investasi dalam dan luar negeri c) Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi System Database 2) Program Peningkatan Kinerja BUMD a) Monitoring dan Evaluasi Pembinaan BUMD b) Penyusunan Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan BUMD c) Pengukuran penilaian kinerja KPI pengurus BUMD d) Pengembangan sistem informasi BUMD e) Rekrutmen Calon Pengurus BUMD f) Penyelenggaraan Business Forum BUMD 3) Program Peningkatan Pengawasan Pengendalian Penanaman Modal Pengawasan dan Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal 90


4) Program Peningkatan Investasi

2.2.16. Urusan Kebudayaan Urusan Kebudayaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 491.932.960.181,dengan total penyerapan sebesar Rp. 393.464.875.828,- atau 79,98 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Nilai-Nilai Budaya Jumlah Penerima penghargaan pelaku maupun pemerhati kebudayaan sebanyak 13 terdiri dari : - Audisi Gita Bahana Nusantara, - Lomba Karya Cipta Tari Betawi, - Apresiasi dan Kompetisi Seni Budaya bagi Pelajar Provinsi DKI Jakarta (berjenjang), - Lomba Seni Nuansa Islami, - Duta Seni Pelajar ke XVII, - Pengenalan Sadar Wisata bagi Pelajar, - Pembinaan Seni bagi Perempuan, Pembinaan Seni Anak dan Remaja (KLA), - Apresiasi dan Kompetisi Seni bagi Pelajar dan TK, SD, SMP, SMA, - Festival Teater Jakarta Timur, - Konservasi patung/ Monumen, - Konservasi Koleksi Museum, - Studi Konservasi Cagar Budaya. 2) Program Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan Jumlah pemanfaatan pusat kebudayaan di 5 (lima) wilayah dan kepulauan seribu sebanyak 21 (dua puluh satu) lokasi Pusat Kebudayaan, yakni PKJ-TIM; Teater Jakarta, Teater Kecil, Teater Studio, Galeri Cipta I dan II (Graha Bakti Budaya), Gedung Kesenian Jakarta, Gedung Miss Tjitjih, Gedung Wayang Orang Bharata, Perkampungan Budaya Betawi (PBB) di Setu Babakan, Laboratorium Pengkajian dan Pengembangan Seni Budaya (Lab. Condet), Balai Kesenian di 5 Wilayah, Gedung Anjungan Provinsi DKI Jakarta TMII, Gedung Sangkrini Jaya Raya, Gedung Pusat Kesenian Betawi eks-Kodim Jakarta Timur, Rumah Si Pitung Jakarta Utara, 91


Kawasan Kota Tua, Gedung Sasana Wisata Pulau Untung Jawa. 3) Program Peningkatan Pelaku dan Kelembagaan Kebudayaan Jumlah pelaku kebudayaan yang mendapatkan wawasan dan keterampilan sebanyak 1.890 pelaku seni dengan jumlah 6 pelatihan di Balai Latihan Kesenian (BLK) pada 5 (lima) wilayah DKI Jakarta. Dengan jenis pelatihan terdiri dari : Pelatihan Kesenian bagi Guru TK, Pelatihan Kesenian bagi Guru SD, Pelatihan Seni Musik, Pelatihan Seni Rupa, Pelatihan Seni Tari dan Pelatihan Seni Taeter. 4) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Kebudayaan a) Pembinaan komunitas yang berada di Kawasan Kota Tua, komunikasi, informasi dan edukasi Kawasan Kota Tua Jakarta (penyuluhan ke 7 kelurahan). b) Jumlah bangunan yang terkonservasi dan termanfaatkan sebanyak 12 bangunan, yakni Pemeliharaan Ruang Tata Pamer Museum Seni Rupa dan Keramik, Pemeliharaan Tata Pamer Museum Wayang, Pemeliharaan Gedung Museum Seni Rupa dan Keramik, Pemeliharaan Gedung Mueum Tekstil, Pemeliharaan Taman dan Pagara Museum Tekstil, Pembuatan Patung Lilin, Penataan Taman Museum Seni Rupa dan Keramik, Perawatan Bangunan Cagar Budaya Museum Taman Prasasti, Perbaikan Pelataran Gedung VOC, Pekerjaan Restorasi Museum Kebaharian Jakarta, Perawatan Tata Pamer Museum Kebaharian, Pelayanan dan Pelestarian Bangunan dan Lingkungan Cagar Budaya (TSP dan TACB). 5) Program Pengembangan Promosi dan Informasi Kebudayaan Jumlah penyelenggaraan/ keikutsertaan event promosi kebudayaan tingkat Nasional di Jakarta sebanyak 20 event terdiri dari : Festival Teater Jakarta, Pagelaran Kesenian Reguler di Perkampungan Budaya Betawi, Pergelaran Rutin Wayang Orang Bharata, Pementasan Rutin Sandiwara Sunda Miss Tjitjih, Pameran Tekstil Warisan Budaya Dunia, Pagelaran Wayang Rutin, Pekan Museum Seni Rupa, Pameran Keramik “Kendi : Teknologi, Fungsi dan Simbol”, Pameran Lukisan Kontemporer, Pameran Wastra Asean, Pameran Kain Kulit Kayu, Festival Museum Seni Rupa, Pentas Pagelaran Wayang Dalang-Dalang terkenal, Pelatihan Membatik bagi Komunitas Masyarakat di Wilayah Provinsi DKI Jakarta, Napak Tilas Proklamasi, Perhelatan Lebaran Betawi, Gelar Budaya Betawi dan Budaya Nusantara, Pergelaran Kesenian Paken Raya Jakarta, Promosi Budaya pada Lebaran Betawi, Pergelaran Kesenian Terpilih. 92


2.2.17. Urusan Pemuda dan Olahraga Urusan Pemuda dan Olahraga, telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 909.832.622.930,- dengan total penyerapan sebesar

Rp. 638.924.612.086,- atau

70,22 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Peran Serta Kepemudaan a) Pelatihan Kewirausahaan dan Seleksi Pengembangan Kelompok Usaha Pemuda Produktif, Kepemimpinan dan Bela Negara, serta Mitra KAMTIBMAS DKI Jakarta. b) Latihan Gabungan, Seleksi PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta. c) Training Center (TC), Pengukuhan PASKIBRAKA Provinsi DKI Jakarta. d) Lomba Tata Upacara Bendera (TUB) dan Kreasi PBB Provinsi DKI Jakarta. e) Orientasi dan Pembinaan Kepaskibrakaan Provinsi DKI Jakarta. f) Lomba Institusi PMR Teladan. g) Seleksi dan Pengiriman Pemuda Pelopor, peserta Program Kapal Pemuda Nusantara (KPN) dan Pertukaran Pemuda Antar Negara (PPAN) asal Provinsi DKI Jakarta Ke Tingkat Nasional. h) Jakarta Youth Festival. i) Jambore Pemuda Daerah (JPD) Provinsi DKI Jakarta. j) Panca Lomba PMR dan Orientasi Kepalangmerahan Provinsi DKI Jakarta. k) Pameran Produk Kreativitas Pemuda Jakarta dan Pendampingan Kontingen pada Jambore Pemuda Indonesia (JPI) Tahun 2016. l) Perkemahan Pramuka Ramadhan dan Karya Bakti Pramuka Peduli Lebaran. m) Perkemahan Besar Pramuka Penggalang dan Permainan Besar Pramuka Siaga. n) Lomba Regu Prestasi Tingkat Provinsi DKI Jakarta. o) Perkemahan Pramuka Luar Biasa. p) Kursus Pembina Pramuka Mahir Tingkat Lanjutan (KML) q) Seleksi Kontingen Pramuka Provinsi DKI Jakarta untuk Jambore Nasional Tahun 2016. r) Lomba Gudep Tergiat.

93


2) Program Pembinaan Olahraga Prestasi a) Invitasi Olahraga Bola Voli Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta. b) Invitasi Cabang Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta. c) Liga Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta. d) Pengiriman Kontingen Mahasiswa DKI Jakarta menuju Kejuaraan Nasional Mahasiswa. e) Turnamen Bowling, Squash dan Tenis Piala Gubernur Provinsi DKI Jakarta. f) Pekan Olahraga dan Liga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta. g) Pelatihan Pembina Olahraga Mahasiswa Provinsi DKI Jakarta. h) Pembinaan Olahraga Prestasi Melalui Pembinaan Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi DKI Jakarta. i) Permakanan Atlet PPLP Provinsi DKI Jakarta. j) Seleksi Atlet Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP) Provinsi DKI Jakarta. k) Pelatihan Pembina Olahraga Pelajar Provinsi DKI Jakarta. l) Pembinaan dan Pengiriman Atlet Pelajar Provinsi DKI Jakarta pada Pekan Olahraga Pelajar Wilayah (POPWIL) II/2016 di Provinsi DKI Jakarta m) Invitasi Cabang Olahraga Pelajar SD, SMP dan SMA/SMK Provinsi DKI Jakarta. n) Invitasi Cabang Olahraga Atletik Jakarta Open, Sepatu Roda, Renang dan Squash Pelajar Provinsi DKI Jakarta. o) Liga Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Sepak Takraw dan Tenis Meja Provinsi DKI Jakarta. p) Sirkuit Olahraga Pelajar Cabang Olahraga Angkat Besi dan Panahan Provinsi DKI Jakarta. q) Liga Pendidikan Indonesia (LPI) Provinsi DKI Jakarta. r) Pelaksanaan dan Penyelenggaraan POPWIL II/2016 di Provinsi DKI Jakarta. s) Turnamen Polo Air Betawi Cup dan Invitasi Cabang Olahraga Aquatic (Renang Indah dan Loncat Indah). t) Pengiriman Atlet Bulutangkis dan Tenis Meja Pelajar Menuju Asia Junior Sports Exchange Games. u) Pengiriman Atlet Sepakbola Pelajar Provinsi DKI Jakarta Menuju Beijing Cup Football Tournament. v) Invitasi 6 Cabang Olahraga Beladiri (Gulat, Judo, Karate, Kempo, Pencak Silat 94


dan Taekwondo) Provinsi DKI Jakarta. w) Invitasi Cabang Olahraga Senam. x) Invitasi Sepakbola Antar Klub Usia 13 Tahun dan 15 Tahun Provinsi DKI Jakarta. y) Pembinaan dan Pengiriman Tim Sepakbola Pelajar Usia 14 Tahun Menuju Tokyo International Youth Football. z) Pemantauan Kontingen PON. aa) Penghargaan Bagi Atlet Berprestasi. 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olahraga dan Pemuda a) Rehabilitasi Lapangan Tenis Kel. Pondok Kelapa, Kec. Duren Sawit. b) Pengadaan Peralatan Olahraga Permainan. c) Pengadaan Perlengkapan kontingen POPWIL, POSPENAS dan PEPARNAS 2016. d) Pengadaan Peralatan Olahraga dan Perlengkapan Pertandingan Dalam Rangka POPWIL, POSPENAS dan PEPARNAS 2016. e) Pengadaan Peralatan Olahraga PON XIX/ 2016 di Jawa Barat. 4) Program Pengembangan Olahraga a) POR Pelajar Tingkat Provinsi DKI Jakarta. b) Seleksi dan Pengiriman Kontingen PEPARNAS DKI Jakarta. c) Pelatihan Olahraga Disabilitas Provinsi DKI Jakarta. d) Penghargaan Bagi Atlet POSPENAS Provinsi DKI Jakarta. e) Persiapan dan Pelaksanaan TAFISA GAMES 2016. f) Senam Kesegaran Jasmani Pegawai Pemda DKI Jakarta. g) POR Organisasi Wanita DKI Jakarta. h) Festival Pencak Silat Betawi. i) Kejuaraan Olahraga Tradisional Provinsi DKI Jakarta. j) Kejuaraan Olahraga Antar Binaan Gelanggang Provinsi DKI Jakarta. k) Kejuaraan Olahraga Beladiri Pelajar Provinsi DKI Jakarta. l) Kejuaraan Cabang Olah Raga Bagi Penyandang Disabilitas Provinsi DKI Jakarta. m) Pekan Paralympik Provinsi DKI Jakarta 2016 n) Kejuaraan Renang Berkebutuhan Khusus Provinsi DKI Jakarta. o) Penghargaan Bagi Atlet dan Official Berprestasi Berkebutuhan Khusus tahun 2016 p) Seleksi dan Pengiriman POSPENAS 2016 95


q) Pemantauan Kontingen Pekan Paralympic Pelajar Nasional (PEPARNAS) dan POSPENAS Asal DKI Jakarta Tahun 2016

2.2.18. Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 103.003.921.468,- dengan total penyerapan sebesar Rp 78.976.607.799,atau 76,67 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Wawasan Kebangsaan a) Dialog Interaktif Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi Ormas Etnis dan Ormas Keagamaan. b) Sarasehan Revitalisasi Nilai-nilai Pancasila di DKI Jakarta. c) Peningkatan Pemahaman 4 Konsensus Dasar Kebangsaan. d) Sarasehan Peningkatan Wawasan Kebangsaan di Kepulauan Seribu. e) Sarasehan Membangun Semangat Cinta Tanah Air dan Bela Negara sebagai Wujud Tegaknya Persatuan dan Kesatuan Bangsa. f) Roadshow Peningkatan Kerukunan Umat Beragama. g) Sarasehan Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi Tim Penggerak PKK. h) Sarasehan Peningkatan Peran Pemuda dalam Bela Negara di Kepulauan Seribu. i) Dialog Interaktif Generasi Muda, Pelajar dan Mahasiswa dalam Sukses 5 Tertib Jakarta. j) Peningkatan Kerukunan Menjelang Hari-hari Besar Keagamaan. k) Forum Silaturahmi Pemerintah Daerah, Pemuka Agama dan Penghayat Aliran Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. l) Membangun Toleransi Pendirian Rumah Ibadah. m) Forum Dialog Membangun Semangat Cinta Seni dan Budaya. n) Sarasehan Pemantapan Nilai-nilai Budaya Lokal terhadap Dominasi dan Pengaruh Budaya Asing. o) Monitoring Ketahanan Ekonomi Masyarakat di Provinsi DKI Jakarta. p) Forum Dialog Meningkatkan Ketahanan Ekonomi Masyarakat Jakarta. q) Peningkatan Kesadaran Bela Negara di Provinsi DKI Jakarta. 96


2) Program Pendidikan Politik Masyarakat a) Implementasi Kebebasan Berserikat dan Mengeluarkan Pendapat. b) Peningkatan Pemahaman Hak dan Kewajiban Politik bagi Masyarakat. c) Peningkatan Pemahaman Undang-Undang Bidang Politik. d) Monitoring Tahapan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur. e) Peningkatan Pokja Indeks Demokrasi Indonesia. 3) Program Pencegahan dan Penanggulangan Konflik a) Cipta Kondisi Dalam Rangka Meningkatkan Jakarta yang Kondusif. b) Dialog Interaktif Penanganan Konflik Sosial Bagi Masyarakat di DKI Jakarta. c) Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Kepulauan Seribu. d) Pemantauan Situasi Wilayah Kepulauan Seribu. e) Pelaksanaan Pemantauan Orang Asing, Organisasi Masyarakat Asing dan Tenaga Kerja Asing di Provinsi DKI Jakarta. f) Pendataan Organisasi Masyarakat Asing yang Beraktivitas di DKI Jakarta. g) Forum Dialog tentang Antisipasi Dampak Keberadaan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Ormas Asing. h) Dialog Interaktif Pencegahan Tawuran Pelajar. i) Pelaksanaan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). j) Sarasehan Peningkatan Kewaspadaan Terhadap Ancaman Terorisme dan Gerakan Radikalisme di DKI Jakarta. k) Sarasehan Pencegahan, Peredaran, Penanggulangan dan Penyalahgunaan Narkotika Bagi Pemuda/ Karang Taruna. l) Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. m) Pemantauan IPOLEKSOSBUD. n) Peningkatan Pemahaman Sistem Deteksi Dini. 4) Program Penguatan Hubungan Kelembagaan a) Forum

Silaturahmi

Pimpinan

Daerah

Dengan

Pengurus

Organisasi

Kemasyarakatan. b) Peningkatan Peran Organisasi Kemasyarakatan Dalam Pembangunan. c) Peningkatan Kapasitas Perempuan di Lembaga Politik Dalam Kesetaraan Gender. d) Peran Partai Politik Dalam Pembangunan Sumber Daya Manusia. 97

Rangka


2.2.19. Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 103.003.921.468,- dengan total penyerapan sebesar Rp 78.976.607.799,atau 76,67 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Penataan dan Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan a) Penyerasian, Penyelarasan dan Pengharmonisasian Produk Hukum

Daerah

sebanyak 10 Produk Hukum Daerah. b) Evaluasi Produk Hukum Daerah sebanyak 5 Peraturan Daerah dan 5 Peraturan Gubernur. c) Penyusunan Naskah Akademik dan Ranperda tentang Ketenagakerjaan. d) Penyusunan Naskah Akademis dan Ranperda tentang Pengendalian Penduduk dan Permukiman. e) Penyusunan Ranpergub tentang Kawasan Bebas Sampah. f) Penyusunan Ranpergub tentang Tata Cara Pemberian Bantuan dan Kemitraan Usaha bagi Penyandang Disabilitas. g) Penyusunan Ranpergub tentang Sistem Pengendalian Lalu Lintas Jalan Berbayar (secara elektronik). h) Penyusunan Ranpergub tentang Penyediaan Fasilitas Park and Ride. i) Penyusunan Ranpergub tentang Sistem Informasi Transportasi. j) Penyusunan Pergub tentang Penetapan Skala Bencana. 2) Program Koordinasi Kebijakan Perekonomian a) Strategi Penyediaan Buffer Stock Pangan di DKI Jakarta b) Pemantauan Harga Pangan Strategis c) Peningkatan Penataan PKL di Provinsi DKI Jakarta d) Identifikasi dan Evaluasi Sarana dan Prasarana Transportasi e) Evaluasi Perjanjian Kerjasama BUMD dengan Pihak Ketiga f) Monitoring Percepatan Penyerapan Anggaran Kegiatan Bidang Ekonomi g) Pengendalian Inflasi Daerah h) Monitoring Pembinaan Ketenagakerjaan di Jakarta 98


i) Evaluasi Penyelenggaraan Event Pariwisata di DKI Jakarta j) Evaluasi Perkembangan Ekonomi Daerah k) Identifikasi Pelaksanaan Perijinan/ Non Perijinan Bidang Perekonomian pada PTSP di DKI Jakarta l) Identifikasi Kemitraan Sektor Perpasaran dan Perdagangan m) Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pertanian Perkotaan 3) Program Koordinasi Kebijakan Tata Pemerintahan Daerah Kegiatan Pembahasan Rancangan Undang-Undang Revisi Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 4) Program Peningkatan Bantuan & Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia a) Pengurusan perkara di Pengadilan b) Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Provinsi DKI c) Penginformasian Lembaran Daerah (LD) dan Berita Daerah (BD) d) Pertemuan Berkala dan Pembinaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Provinsi DKI Jakarta e) Pembentukan Kelurahan Sadar Hukum f) Pendampingan Penyelesaian Permasalahan Hukum g) Pembinaan Kelompok Kadarkum Bagi Organisasi Wanita dan Karung Taruna h) Pengelolaan dan Updating Website Biro Hukum i) Pengadaan Buku-buku Perpustakaan j) Rencana Aksi Nasional HAM k) Pembuatan Leaflet, Banner dan Brosur Perundang-undangan 5) Program Koordinasi Kebijakan Kesejahteraan Sosial a) Pemantauan Pengendalian Penyakit Menular b) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Kawasan Dilarang Merokok c) Pembinaan Pelaksanaan Kabupaten/ Kota Sehat d) Penguatan dan Pemantauan Pelaksanaan Kebijakan Kesehatan Lingkungan e) Perumusan Kebijakan Surveillance Penyakit di Provinsi DKI Jakarta f) Penyusunan Kebijakan di Bidang Sosial g) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kesehatan Pada Fasilitas Kesehatan h) Pemantauan dan Evaluasi Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta PBI di Lapas Rutan dan Panti 99


i) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Sistem Rujukan di Provinsi DKI Jakarta j) Pemantauan dan Pembinaan Program UKS Tingkat Provinsi k) Apresiasi Kinerja Program UKS l) Penyusunan Kebijakan Pangan Jajanan Anak Sekolah m) Evaluasi Program Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial n) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kelompok Program Bantuan Sosial Terpadu Berbasis Keluarga (Klaster I) o) Survey dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial p) Penguatan Kelembagaan Pemberdayaan Masyarakat q) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Distribusi Program Raskin di Provinsi DKI Jakarta r) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pemberdayaan Perempuan s) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Perlindungan Anak t) Pemantauan dan Evaluasi Kebijakan Pelayanan Kepesertaan ber-KB u) Pemantauan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pembinaan Ketahanan Keluarga v) Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Program UKS Tingkat Nasional w) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pelayanan Kesehatan x) Penguatan

Pelaksanaan

Kebijakan

Bidang

Pemberdayaan

Masyarakat,

Perempuan dan Perlindungan Anak y) Penguatan Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Masalah Kesehatan 6) Program Peningkatan Kerjasama Antardaerah dan Luar Negeri a) Peningkatan Partisipasi Jakarta Pada Event dan Organisasi Internasional b) Penyediaan Iuran Keanggotaan Pemprov DKI Jakarta Pada Organisasi Internasional c) Peningkatan Pelayanan Korps Diplomatik d) Pengembangan Hubungan Kerjasama Sister City e) Kegiatan Pelaksanaan Tugas Koordinasi Bantuan Keuangan dan Hibah; f) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Provinsi/ Kabupaten; g) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Provinsi/ Kabupaten; h) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Perkotaan; i) Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama dengan Lembaga Badan; j) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Lembaga/ Badan; 100


k) Pelaksanaan Teknis Penyusunan Naskah Kerja Sama dengan Perkotaan; l) Penyediaan Iuran Keanggotaan Mitra Praja Utama (MPU); m) Penyediaan Iuran Keanggotaan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI). 7) Program Koordinasi Kebijakan Pendidikan dan Olahraga serta Pembinaan Mental Spiritual a) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang Kerukunan Antar Umat Beragama di Kalangan Pemuda b) Penyusunan Bahan dan Evaluasi tentang Kepemudaan dan Pramuka c) Pemantauan dan Evaluasi Fasilitas Olahraga Masyarakat d) Penyusunan Bahan Modul Pendidikan dan Pelatihan Wawasan Kebangsaan Bagi Pemuda e) Penyediaan/ Penyetoran Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) Petugas Haji Daerah (Tim Pendamping Haji Daerah dan Tim Kesehatan Haji Daerah) f) Seleksi dan Pelatihan Petugas Haji Daerah g) Pengadaan Perlengkapan dan Sarana Penunjang Petugas Haji Daerah TKHD dan TPHD h) Penyewaan Pondokan/ Posko Petugas Haji Daerah di Tanah Suci i) Pemantauan Keberangkatan (Embarkasi) dan Pemulangan (Debarkasi) Petugas Haji Daerah j) Acara Keagamaan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta k) Peningkatan Pemahaman Keagamaan Lembaga Mental Spiritual l) Penyediaan Jasa Administrasi (Kontrak Individu) m) Peningkatan Administrasi Perkantoran n) Peninjauan Lapangan Pengusul Bantuan Hibah/ Sosial Kepada Lembaga Pemerintah, Lembaga Keagamaan dan Organisasi Kemasyarakatan Lainnya o) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lembaga Kursus dan Pelatihan p) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Mengajar q) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan TK Negeri r) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang PAUD dan Pendidikan Non Formal dan Informal 101


s) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang Perpustakaan Khusus t) Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Pemberdayaan Pemuda u) Penyusunan Kebijakan Standarisasi Sarana dan Prasarana Olahraga di Sekolah v) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan KJP dan BOP w) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dan Ujian Nasional (UN) x) Penyusunan Bahan dan Evaluasi Kebijakan tentang Pendidikan Dasar dan Menengah y) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Kearsipan z) Pemantauan dan Evaluasi Minat Baca Masyarakat aa) Pemantauan dan Evaluasi Implementasi Kebijakan Perpustakaan Masyarakat 8) Program Koordinasi Kebijakan Prasarana dan Sarana Kota a) Peningkatan Strategi Pencapaian Target Pengembangan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Sesuai RPJMD b) Pendalaman dan Analisa Implementasi Kebijakan Pengendalian Pencemaran Udara c) Peningkatan Strategi Percepatan Pengelolaan Air Limbah Domestik dan Sanitasi Permukiman di Provinsi DKI Jakarta d) Peningkatan Efektifitas Kebijakan Pengelolaan Kebersihan di Provinsi DKI Jakarta e) Peningkatan Efektifitas Implementasi Kebijakan Pengendalian Bangunan di Provinsi DKI Jakarta f) Pengendalian Implementasi Kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi di Provinsi DKI Jakarta g) Pengendalian Pelaksanaan Kegiatan Pembangunan di 9 SKPD di bawah Koordinasi Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup h) Pengendalian Pemenuhan Kewajiban Fasos Fasum Para Pemegang SIPPT di Provinsi DKI Jakarta i) Pengendalian Penyelesaian Sanksi Surat Persetujuan Prinsip Pembebasan Lokasi/ Lahan (SP3L) di Provinsi DKI Jakarta j) Pengendalian Pengembangan Sistem Prasarana Jalan k) Sinkronisasi Sistem dan Jaringan Transportasi Darat, Laut dan Udara 102


l) Pengendalian Sistem Prasarana Sumber Daya Air m) Peningkatan Percepatan Implementasi Pengembangan Kawasan Strategis Provinsi DKI Jakarta n) Sinkronisasi Data dan Kebijakan Pembangunan Kawasan Permukiman dan Pembangunan Fisik Rumah Susun Murah/ Sederhana o) Pendalaman Substansi Perjanjian Pemenuhan Kewajiban (PPK) dengan Para Pemegang Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) p) Monitoring dan Proses Administrasi Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum 9) Program Administrasi Umum dan Kerumahtanggaan Daerah a) Pengelolaan dan Administrasi Tata Usaha Sekretariat Daerah dan Para Asisten Sekretaris Daerah b) Peningkatan Pengelolaan dan Administrasi Tata Usaha Deputi dan Para Asisten Deputi Gubernur c) Penyediaan Layanan Kebersihan Gedung dan Halaman Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas Pimpinan d) Pemeliharaan Lift (Mitsubishi) Gedung Blok G dan H Kompleks Balaikota e) Pengadaan Spareparts/ Komponen Barang Pakai Habis,

Pemeliharaan/

Perawatan Terpadu ME dan Instalasi Gedung Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas f) Piket Mekanik, Listrik dan Instalasi di Lingkungan Kompleks Balaikota g) Pemeliharaan Berkala Pekerjaan Mekanik, Listrik dan Instalasi di Lingkungan Kompleks Balaikota dan Rumah Dinas h) Pengadaan Peralatan dan Bahan Layanan Kebersihan Rumah Dinas Pimpinan i) Pengadaan Peralatan dan Layanan Kebersihan Gedung dan Halaman Kompleks Balaikota j) Penyediaan Layanan Tenaga Operator/ Teknisi Pemeliharaan/ Perawatan Terpadu ME dan Instalasi Gedung Kompleks Balaikota serta Rumah Dinas k) Pemeliharaan/ Perawatan AC Central Chiller York Gedung Blok G dan H Kompleks Balaikota 10) Program Penataan Kelembagaan, Ketatalaksanaan dan SDM Aparatur a) Penyusunan, Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kelembagaan Pemerintah Daerah Lingkup Dinas Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan 103


Kebutuhan b) Penyusunan, Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kelembagaan Pemerintah Daerah Lingkup Staf dan Wilayah Sesuai Peraturan Perundangundangan dan Kebutuhan c) Penyusunan, Perumusan dan Pembahasan Bahan Kebijakan Kelembagaan Pemerintah Daerah Lingkup Lembaga Teknis Daerah dan Lembaga Lain Sesuai Peraturan Perundang-undangan dan Kebutuhan d) Penyusunan Standarisasi Peralatan Kerja Teknis e) Penataan Ruang Kerja UPT di Provinsi DKI Jakarta 11) Program Keprotokolan dan Administrasi Pimpinan Daerah a) Penyelenggaraan Jamuan Resmi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta b) Pencanangan dan Malam Resepsi HUT Kota Jakarta c) Penatausahaan Acara Pimpinan Daerah d) Pelaksanaan Acara Pimpinan Daerah e) Pelaksanaan Upacara Bendera Tingkat Provinsi DKI Jakarta f) Pengelolaan Administrasi dan Kerumahtanggaan Pimpinan Daerah g) Penyusunan Naskah Sambutan, Makalah dan Kertas Kerja h) Penyediaan Sarana, Prasarana dan Perlengkapan Kebutuhan Pimpinan Daerah i) Pelaksanaan Penerimaan/Pelayanan Tamu Pimpinan Daerah j) Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta 2015 12) Program Peningkatan Kapasitas Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah a) Pembahasan Badan Legislasi Daerah DPRD Provinsi DKI Jakarta b) Pembahasan Badan Anggaran DPRD Provinis DKI Jakarta c) Pelaksanaan Reses DPRD d) Pembahasan Panitia Khusus dan Kepanitiaan Lainya e) Penyelenggaraan Dukungan Tenaga Ahli dan Kelompok Pakar/ Tim Ahli f) DPRD Provinsi DKI Jakarta g) Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Pimpinan dan Anggota Dewan 13) Program Koordinasi Perekonomian Kota/ Kabupaten a) Keikutsertaan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Selatan dan Jakarta Pusat pada Kegiatan Jaringan Kota Pusaka Indonesia (JKPI) Tahun 2016 b) Koordinasi dan Monitoring Minimarket 104


c) Koordinasi Pelaksanaan Kegiatan Bidang Koperasi, Perdagangan dan Energi d) Koordinasi dan Monitoring Kebijakan Penetapan Lokasi e) Koordinasi dan Monitoring Pelaksanaan HBKB Jakarta Timur f) Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Monitoring Bidang Pariwisata dan Ketenagakerjaan g) Koordinasi dan Monitoring Penyelenggaraan Budaya Betawi h) Koordinasi dan Monitoring Ketersediaan Sembilan Bahan Pokok i) Peningkatan Produktivitas Dekranasda Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu j) Keikutsertaan Pemerintah Kota Adm. Jakarta Pusat pada Kegiatan JKPI Tahun 2016 14) Program Koordinasi Tata Pemerintahan Kota/Kabupaten a) Penyelenggaraan Dewan Kota Adm. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Utara dan Kab. Adm. Kep. Seribu b) Partisipasi Pemerintah Kota Adm. Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Pusat, Jakarta Barat dalam APEKSI. c) Pembangunan Kantor Lurah Pulau Kelapa. d) Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan RT dan RW. e) Peningkatan Wawasan Bagi Anggota Lembaga Musyawarah Kelurahan (LMK) dan Tokoh Masyarakat. f) Tatap Muka Bupati Beserta Pimpinan SKPD/UKPD dengan RT, RW, LMK dan Lembaga Masyarakat Lainnya. g) Partisipasi Pelaksanaan Rakernas APKASI 2016. h) Inventarisasi dan Pendataan Pulau-pulau di Kepulauan Seribu dan Pembakuan Nama Rupa Bumi (Toponimi). i) Pemantauan, Pengendalian dan Penanganan Gangguan Keamanan dan Ketertiban di Kepulauan Seribu. 15) Program Peningkatan Bantuan dan Kesadaran Hukum dan Hak Asasi Manusia Kota/ Kabupaten a) Penanganan Perkara/ Gugatan Perdata dan TUN di Lembaga Peradilan b) Penanganan Relaas c) Pembinaan Kelurahan Sadar Hukum d) Kota Peduli HAM 105


e) Pembinaan Tim Lomba Kadarkum f) Temu Sadar Hukum Tingkat Kota Administrasi Jakarta Utara 16) Program Koordinasi Kesehjateraan Sosial Kota/Kabupaten a) Monitoring dan Evaluasi Raskin b) Monitoring dan Evaluasi Kota Sehat c) Monitoring dan Evaluasi RPTRA d) Pembinaan Pemberdayaan Perempuan e) Silaturahmi Ramadhan Bupati Dengan Masyarakat dan Aparatur Sipil Negara f) Pembinaan Penyelenggaraan Kelembagaan BKB PAUD g) Pengembangan Wawasan Karang Taruna Tingkat Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu 17) Program Koordinasi Pendidikan dan Mental Spiritual Kota/Kabupaten a) Tasyakuran Atas Berdirinya Kota Jakarta dan Kemerdekaan RI Kota Adm. Jakarta Barat b) Peningkatan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tk. Kota Adm. Jakarta Barat c) Pelaksanaan Safari Ramadhon dan Safari Natal d) Peningkatan koordinasi dan Sarasehan Tokoh Lintas Agama dan Tokoh Masyarakat Tingkat Kota e) Sarasehan Dewan Pendidikan dengan Kepala Sekolah SMA Negeri dan SMK Negeri Se Kota Administrasi Jakarta Selatan f) Buka Puasa dan Safari Ramadhan Tingkat Kota Administrasi Jakarta Timur dan Jakarta Barat g) Sarasehan Ulama, Ustadzah dan Umaro h) Sarasehan Pembentukan Karakter Generasi Muda di Kota Administrasi Jakarta Timur i) Penilaian Binaul Masjid j) Pelaksanaan Safari Jumat Walikota Jakarta Utara 18) Program Koordinasi Prasarana dan Sarana Kota/Kabupaten Rehab Tribun Markas Komando (MAKO) Kopassus 19) Program Koordinasi Tata Ruang dan Lingkungan Hidup Kota/ Kabupaten a) Inventarisasi Pelaksanaan Pembangunan, Peningkatan dan Pemeliharaan Jaringan Jalan dan Jembatan, Pedestrian/ Trotoar dan Pemeliharaan Drainase, 106


Waduk/ Situ, Inrit Penutup Saluran di Kota Administrasi Jakarta Timur b) Inventarisasi Program Perbaikan Lingkungan Permukiman (MHT Plus), Penataan Kampung Deret, Pemanfaatan Rumah Susun dan Penertiban Menara Telekomunikasi Seluler di Kota Administrasi Jakarta Timur c) Inventarisasi Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat Permasalahan Prasarana dan Sarana di Kota Administrasi Jakarta Timur d) Rapat Koordinasi Permasalahan Pembangunan di Bidang Pertanahan/ Pengadaan Tanah di Kota Administrasi Jakarta Timur e) Rapat Koordinasi Keindahan Kota dan Kebersihan Kota di Kota Administrasi Jakarta Timur 20) Program Administrasi Umum dan Keprotokolan Kota/ Kabupaten a) Peringatan Upacara hari hari Besar b) Sarana Penunjang Petugas Protokol c) Penyediaan Cetakan Umum d) Penyediaan Cetakan Khusus e) Pengadaan Sarana dan Prasarana Kearsipan f) Pemeliharaan Sistem Informasi Penatausahaan pada Pusminko Administrasi Jakarta Pusat g) Penyelenggaraan Keprotokolan h) Penyelenggaraan Pelayanan Tamu dan Jamuan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat i) Penyediaan Sarana dan Prasarana Keprotokolan Kota Administrasi Jakarta Timur 21) Program Pembangunan Gedung Kantor Kecamatan dan Kelurahan a) Rehab Total Kantor Lurah Maphar b) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pengadegan c) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Bukit Duri d) Rehab Berat Kantor Lurah Kebon Melati Jakarta Pusat e) Rehab Berat Kantor Lurah Kartini Jakarta Pusat f) Rehab Total Kantor Lurah Pondok Kopi g) Rehab Sedang Kantor Lurah Lubang Buaya h) Rehab Sedang Kantor Lurah Cilangkap i) Rehab Total Pembangunan Gedung Kantor Lurah Pengadegan 107


j) Penyelesaian Rehab Total Kantor Lurah Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan Kota Administrasi Jakarta Utara k) Rehab Total Kantor Camat Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara l) Penyelesaian Rehab Total Kantor Lurah Kelapa Gading Barat Kecamatan Kelapa Gading Kota Administrasi Jakarta Utara 22) Program Peningkatan Kapasitas KORPRI a) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Hindu Sekretariat DP Korpri Provinsi DKI Jakarta b) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Islam Sekretariat DP Korpri Provinsi DKI Jakarta c) Penyelenggaraan Peribadatan Keagamaan d) Penyelenggaraan Sholat Idul Fitri dan Idul Adha Sekretariat Dewan Pengurus Korpri Provinsi DKI Jakarta e) Penyelenggaraan Seleksi Tilawatil Al-Quran (STQ) bagi Apartur Provinsi DKI Jakarta f) Peningkatan Soliditas dan Solidaritas Aparatur Korpri DKI Jakarta g) Penyelenggaraan Senam Kesegaran Jasmani bagi Anggota Korpri Provinsi DKI Jakarta h) Pelayanan Konsultasi Hukum Bagi Aparatur i) Pembinaan Olah Raga bagi Pegawai ASN Provinsi DKI Jakarta j) Pembekalan Manajemen Keuangan Keluarga dan Kewirausahaan Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta k) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Budha Sekretariat DP Korpri Provinsi DKI Jakarta l) Rapat Kerja Dewan Pengurus KORPRI Provinsi DKI Jakarta m) Pelaksanaan Ziarah Anggota KORPRI Provinsi DKI Jakarta n) Pengembangan Wawasan Keagamaan bagi Aparatur Provinsi DKI Jakarta o) Penyelenggaraan Aktualisasi Nilai-nilai Keagamaan Kristen Sekretariat DP Korpri Provinsi DKI Jakarta 23) Program Peningkatan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah a) Peningkatan Sikap dan Tindakan Anti Korupsi (termasuk sosialisasi gratifikasi) b) Monitoring dan Evaluasi Penerapan SPIP di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 108


c) Peningkatan Kinerja dan Kualitas Tugas-tugas Pengawasan d) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dan Semester I Tahun 2016 e) Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2015 dan Evaluasi Laporan Kinerja Instansi Pemerintah SKPD Tahun 2015 f) Pembinaan

SKPD/

UKPD

serta

Pengawasan

Kinerja,

Tugas

Fungsi,

Pengelolaan Sumber Daya dan Program Strategis Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 24) Program Kebijakan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah a) Penyusunan/

Penyempurnaan

Peraturan

Gubernur

Berkaitan

Dengan

Pengelolaan Barang Daerah b) Penyusunan/ Penyempurnaan Peraturan/ Regulasi/ Instruksi Berkaitan Dengan Pengelolaan Keuangan Daerah 25) Program Pengelolaan dan Penataan Aset Daerah a) Penyelesaian Sertifikat Tanah Milik/ Dikuasai Pemrov DKI b) Pengasuransian Aset Daerah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta c) Penyelesaian Tanah Bermasalah d) Penyusunan Harga Satuan Barang Kebutuhan SKPD/ UKPD Untuk Komponen E-Budgeting e) Penyusunan Rencana Kebutuhan Barang SKPD/ UKPD dan Rencana Kebutuhan Pemeliharaan Barang SKPD/ UKPD f) Pelaksanaan Pelelangan Titik Reklame Pada Sarana Dan Prasarana Kota Milik Pemprov. DKI Jakarta Tahun 2016 g) Rekonsiliasi dan Inventarisasi Aset Daerah 26) Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah a) Penyusunan Draft APBD Penetapan Tahun 2017 b) Finalisasi Penyusunan APBD Penetapan Tahun 2017 c) Finalisasi Penyusunan APBD Perubahan Tahun 2016 d) Penyusunan Draft APBD Perubahan Tahun 2016 e) Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 UNAUDITED f) Penyusunan Laporan Keuangan Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2015 AUDITED 109


g) Penyusunan Laporan Keuangan Semester I Tahun 2016 h) Quality Assurance Integrasi Sistem dalam rangka Penerapan Akrual Basis i) Pembangunan Sistem Informasi Pendapatan Daerah j) Revisi dan Quality Assurance Kebijakan Bagan Akun Standar Penyusunan Laporan Keuangan Berbasis Akrual k) Revisi dan Quality Assurance Kebijakan, Sistem dan Prosedur Akuntansi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta l) Reviu dan Asistensi Penyusunan Laporan Keuangan SKPD/ UKPD Berbasis Akrual m) Pelaksanaan Kunjungan Kerja Pejabat dan Staf n) Penunjang Kelancaran Tugas Umum Pemerintahan 27) Program Penyusunan Regulasi, Penyuluhan dan Sengketa Hukum Pajak Daerah a) Peningkatan Pemahaman Pajak Daerah Melalui Berbagai Event dan Media. b) Penyusunan Analisa dan Evaluasi Peraturan Perpajakan Daerah. 28) Program Pelayanan Pajak Daerah a) Perbaikan 4 (empat) Gedung Samsat dan perbaikan Gedung Dinas Teknis Abdul Muis. b) Sewa gedung kantor untuk UPPD Ciracas. c) Pengadaan Sarana Pemungutan Pajak Daerah antara lain: Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD) PKB BBN-KB, Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) PKB BBN-KB, cetak PKB BBN-KB, Fiskal Antar Daerah dan kantong fiskal, DHKP, DPP-02, DPP-03, DPP-22, SPPT PBB Double, Cover Buku Induk (DHKP) dan Peneng Reklame. d) Penertiban dan Pembongkaran Reklame di 42 UPPD Kecamatan. e) Pelaksanaan Pelayanan Pajak di 3 (tiga) Gerai Samsat (Thamrin City, Mal Artha Gading dan Taman Palem), dan penyampaian Surat Panggilan kepada Wajib Pajak yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan/ piutang di 5 wilayah samsat. f) Pekan Panutan di 5 (lima) wilayah kota administrasi. g) Pelaksanaan penyampaian SPPT PBB-P2 secara simbolis tingkat kota administrasi (5 wilayah kota adminstrasi). h) Pendataan dan penertiban Pajak Reklame di 5 (lima) wilayah Suku Dinas 110


Pelayanan Pajak. 29) Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur a) Penyusunan Bezzeting dan Pengembangan Formasi Kebutuhan Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b) Pengadaan CPNS Dan Proses Usulan Penetapan Nomor Induk Pegawai Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; c) Seleksi Mutasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Dari Luar Pemerintah dan Antar SKPD; d) Seleksi Calon Praja Institut Pemerintah Dalam Negeri (IPDN); e) Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi dan Jabatan Administrasi; f) Digitalisasi Dokumen Data Pegawai Provinsi DKI Jakarta Tahun 2016. 30) Program Peningkatan Kesejahteraan Pegawai a) Seleksi Aparatur Berprestasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; b) Pemberian Penghargaan ASN di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; c) Donor Darah dan Monitoring SKJ; d) Pelayanan Pensiun Terpadu PNS Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; e) Kajian Kebijakan Kesejahteraan Pegawai. 31) Program Pendidikan dan Pelatihan a) Diklat Manajemen Sekolah sebanyak 5 Angkatan b) Diklat Manajemen BLUD sebanyak 6 Angkatan c) Diklat Penyelesaian Sengketa Hukum sebanyak 3 Angkatan d) Workshop Revolusi Mental sebanyak 5 Angkatan e) Diklat Manajemen Penanggulangan Bencana Diklat Pelayanan Prima sebanyak 3 Angkatan f) Diklat Pelayanan Prima sebanyak 5 Angkatan g) Diklat Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebanyak 7 Angkatan h) Diklat

Teknis

Pemerintahan

Kecamatan

dan

Kelurahan

Serta

Estate

Manajemen sebanyak 7 Angkatan i) Diklat Reformasi Birokrasi sebanyak 3 Angkatan j) Diklat Capacity Building sebanyak 5 Angkatan k) Kerjasama Diklat Satu Pintu telah selesai diselenggarakan dengan realisasi koordinasi kediklatan dari SKPD/ UKPD sebanyak 400 orang l) Pengiriman Kediklatan telah selesai diselenggarakan sebanyak 182 orang 111


m) Diklat Kepemimpinan TK. III sebanyak 3 Angkatan n) Diklat Prajabatan Golongan III o) Diklat Kepemimpinan TK. IV sebanyak 4 Angkatan p) Diklat Pengembangan Kapabilitas Kepemimpinan sebanyak 8 Angkatan q) Diklat Prajabatan Golongan II Reguler dan Golongan I, II dan III (K1/K2) r) Diklat Manajemen Perencanaan dan Pembangunan Daerah sebanyak 3 Angkatan s) Diklat PPNS t) Diklat SPIP sebanyak 5 Angkatan u) Diklat Pengelolaan Barang Daerah sebanyak 7 Angkatan v) Diklat Pengelolaan dan Pelaporan Keuangan Berbasis Akrual sebanyak 42 Angkatan w) Diklat Pengelolaan Penatausahaan Keuangan sebanyak 10 Angkatan x) Diklat Bendahara Penerimaan sebanyak 2 Angkatan y) Diklat Bendahara Pengeluaran sebanyak 7 Angkatan z) Diklat Keahlian Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah dan Ujian Sertifikasi sebanyak 10 Angkatan 32) Program Peningkatan Kapasitas Penyelenggaraan Diklat a) Pengembangan E-Learning telah selesai dilaksanakan dengan capaian 6 modul e-learning. b) Pengelolaan Web dan Pengembangan Aplikasi Badan Diklat Provinsi DKI Jakarta telah selesai dilaksanakan dengan capaian 12 bulan c) Pelaksanaan Uji Kompetensi dan Sertifikasi Profesi telah selesai dilaksanakan dengan capaian 300 orang d) Penyusunan Standar dan Data Sertifikasi Jabatan telah selesai dilaksanakan dengan capaian 2 standar kompetensi jabatan e) Evaluasi Penyelenggaraan Pasca Kediklatan dan Reakreditasi telah selesai dilaksanakan dengan capaian 204 angkatan dan 4 program diklat f) Prosedur SMM ISO 9001:2008 dan Penyusunan SOP telah selesai dilaksanakan dengan capaian 22 prosedur g) Training Needs Analysis telah selesai dilaksanakan dengan capaian 2 jenis Training Needs Analysis h) Revitalisasi Badan Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 4 112


dokumen. i) Penyusunan Kurikulum Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 6 kurikulum j) Penyusunan Modul Diklat telah selesai dilaksanakan dengan capaian 36 modul diklat 33) Program Peningkatan Disiplin dan Kinerja Aparatur DKI Penetapan Dan Pelaksanaan Dokumen Kinerja SKPD/ UKPD Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. 34) Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur DKI a) Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Pegawai berupa keikutsertaan dalam Pendidikan Khusus Profesi Advokat dan pendidikan legislative drafting dan contract drafting b) Pengiriman Pegawai Tugas Belajar telah selesai dilaksanakan dengan capaian 175 orang c) Seleksi Pegawai Tugas Belajar telah selesai dilaksanakan dengan capaian 100 orang d) Konseling Kerja Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; e) Proses Kenaikan Pangkat Terpadu PNS Provinsi DKI Jakarta; f) Pelaksanaan Ujian Dinas, Ujian Kenaikan Pangkat, Penyesuaian Ijazah, Ujian Kenaikan Pangkat Peningkatan Pendidikan PNS; g) Peningkatan Pemahaman Pegawai Terhadap Peraturan Kepegawaian; h) Bimtek Pembinaan Disiplin Pegawai dan Tata Cara Pengisian Formulir LHKPN dan LP2P; i) Penyelenggaraan Persiapan Administrasi Menjelang Purna Bakti PNS; j) Pelaksanaan Sidang Baperjab dan Pengambilan Sumpah Serta Serah Terima Jabatan Struktural; k) Uji Kompetensi Pegawai di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; l) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan Pegawai. m) Pendidikan dan Pelatihan Teknis Substantif Pengawasan n) Pendidikan dan Pelatihan Pembekalan/ Sertifikasi Jabatan Fungsional (Auditor dan P2UPD) o) Pengadaan/ Pengiriman Diklat/ Bimtek/ Workshop/ Sosialisasi/ Seminar 113


35) Program Pembinaan dan Pengembangan Aparatur a) Supervisi/ Monitoring Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN); b) Pembekalan dan Pengangkatan CPNS menjadi PNS serta Sumpah/ Janji di Lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; c) Pembinaan dan Pengembangan Jabatan Fungsional. 36) Program Pengurangan Resiko Bencana dan Kesiapsiagaan Pra Bencana a) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana Bagi Siswa SMU b) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana bagi Penyandang Disabilitas c) Peningkatan Kapasitas Penanggulangan Bencana bagi Pengelola Gedung d) Peningkatan Kapasitas Penilaian Kerusakan dan Kerugian e) Penangganan Psikososial f) Penyusunan Rencana Kontijensi di Provinsi DKI Jakarta g) Pemantapan Manajemen Kedaruratan dan Logistik h) Gladi dan simulasi penanggulangan bencana pada fasilitas public i) Peningkatan kapasitas (Capasity Building)Relawan Penanggulangan Bencana j) Produktifitas Pelaksanaan Assesment 37) Program Pengelolaan Sarana Informatika, Data dan Informasi Pelaporan Bencana a) Piket Siaga Bencana Daerah b) Pemeliharaan DIMS dan Pengelolaan Website BPBD Provinsi DKI Jakarta c) Pengadaan Peralatan Monitoring Bencana d) Penyediaan Jaringan Komunikasi Penanggulangan Bencana e) Pelayanan Pengendalian Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta f) Evaluasi ISO 9001:2008 Pusdalops BPBD Provinsi DKI Jakarta g) Review Rencana Penanggulangan Bencana Provinsi DKI Jakarta h) Pembayaran Abodemen Dan Tagihan Telepon Call Center 164 BPBD Provinsi DKI Jakarta i) Penyediaan Perawatan Server Penunjang Penanggulangan Bencana j) Konversi Open Data Disaster Information Management System k) Penyediaan Sarana Pendukung Layanan Nomor Panggilan Tunggal Darurat Call Center 38) Program Peningkatan Pencegahan Kebakaran a) Pengelolaan dan Pengembangan Pendukung Edukasi Penanggulangan 114


Kebakaran ( Taman Mini ) b) Pemeriksaan

Sewaktu-waktu

Sarana

Prasarana

Pencegahan

dan

Penanggulangan Kebakaran 39) Program Penanggulangan Kebakaran a) Gladi Gabungan Operasional Penanggulangan Kebakaran Pada Bangunan Tinggi/ Menengah, Mall, dan Industri b) Perawatan Perangkat Command Center (tak terprediksi) c) Pengisian Ulang Apar Masyarakat d) Pengisian Apar Kantor e) Pengadaan Selang Pemadam 1,5 f) Pengadaan Pipa Cabang 2,5 dan 1,5 g) Pengadaan Pipa Pemancar 1,5 40) Program Peningkatan Sarana, Prasarana Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan a) Perawatan/ Pemeliharaan Alat Pemancar, Alat Komunikasi Radio dan Antena Tower b) Pemeliharaan Alat Pemadam Api Ringan c) Penyediaan Prasarana Sarana Opersional Sudin Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan d) Pemeliharaan

Prasarana

Sarana

Penanggulangan

Kebakaran

dan

Penyelamatan Yang Ada di Masyarakat e) Pemeliharaan Alat Operasional Penyelamat (Chain Saw Dan Rotary Saw) f) Pengadaan Perlengkapan/ Peralatan Bengkel g) Pemeliharaan dan Penggantian Kerusakan Hidran h) Pengadaan Selang Penyalur Ukuran 1,5 i) Pengadaan Nozzle j) Penyelesaian Rehab Total Pos Pemadam Kebakaran Kelurahan Kebon Jeruk k) Rehab Berat Pos Pemadam Lubang Buaya l) Rehab Berat Pos Pemadam Pondok Kopi m) Pengadaan Alat Uji Helm Kebakaran n) Pengadaan Sarana Pengujian Pompa Kebakaran 41) Program Penyelamatan a) Perawatan Peralatan Operasional 115


b) Pelatihan SCUBA Diver Bersertifikat Untuk Seluruh Anggota Damkar c) Diklat Medical First Responder (MFR) d) Pemusatan Latihan Peserta Singapore Skill Competition e) Diklat Inspektur Kebakaran Tk. I f) Diklat Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung g) Diklat Operator Tk. I h) Diklat Fire Rescue 42) Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik a) Telah terlayani sebanyak 4.564.309 dokumen perizinan dan non perizinan, yang terdapat pada 267 outlet di tingkat kelurahan, 44 outlet di tingkat kecamatan, 6 outlet di tingkat kota/ kabupaten dan 1 outlet di tingkat provinsi. b) Telah

dibuatnya

sistem

Zero

Delay

Online

yakni

sistem

monitoring

penyelesaian perizinan dan non perizinan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam SOP, dengan persentase tepat waktu sebesar 99 persen. c) Telah dilakukan monitoring dan evaluasi kualitas pelayanan perizinan dan non perizinan melalui mekanisme pengisian Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) online melalui portal “pelayanan.jakarta.go.id” dengan tingkat kepuasan masyarakat sebesar 97 persen. Hal ini berarti bahwa tingkat kepuasaan masyarakat mengalami peningkatan sebesar 8 persen jika dibandingkan dengan tingkat kepuasan masyarakat pada tahun 2015 yang besarnya hanya mencapai 89 persen. d) Telah diselesaikan kegiatan Pengendalian

dan Evaluasi Penyelesaian

Pengaduan/ Keluhan atas Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan sebanyak 100 persen pada tahun 2016 dan 2015. e) Telah diselesaikan dan dikembangkan 60 jenis perizinan dan non perizinan secara online yang dapat diakses melalui 5 portal yaitu : - http://pertamananpemakaman.jakarta.go.id, sebanyak 1 Jenis Izin - http://spipise.bkpm.go.id:9090/spipise/, sebanyak 2 Jenis Izin - https://simppsdbs.kemsos.go.id, sebanyak 2 Jenis Izin - http://pelayanan.jakarta.go.id, sebanyak 50 Jenis Izin - www.perizinan.kkp.go.id/izindaerah sebanyak 5 jenis perizinan di dalam portal “http://pelayanan.jakarta.go.id” berisikan

informasi

mengenai

jenis-jenis,

116

persyaratan

dan

prosedur


pengurusan terhadap 467 jenis perizinan dan non perizinan. f) Telah dibuat hotline baru 1500-164 (layanan Call center BPTSP) guna memberikan kemudahan bagi pemohon yang ingin mendapatkan informasi mengenai prosedur, persyaratan perizinan dan non perizinan serta dapat digunakan untuk pesanan layanan Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB) dalam mengurus perizinan non perizinan. g) Telah dilakukan inovasi pelayanan perizinan dan non perizinan yakni: - Antar Jemput Izin Bermotor (AJIB), yaitu layanan antar jemput berkas perizinan dari pemohon yang tidak mempunyai waktu untuk datang langsung mengurus perizinan ke loket. Semua jenis perizinan dan non perizinan (467 jenis) dapat dilakukan melalui

AJIB dengan syarat pemohon merupakan pimpinan/

karyawan perusahaan tersebut dan bukan pihak ketiga atau calo. Sampai dengan saat ini AJIB telah melayani sebanyak 96.254 perizinan dan non perizinan. - Antar Jemput Izin Bermobil (AJIB) dengan Mobile Service Unit sebanyak 3 unit, telah melayani sebanyak 2.416 perizinan dan non perizinan. - Sistem Antrian Online sehingga pemohon dapat menentukan sendiri waktu pengurusan dokumen perizinan dan non perizinan. - Adanya pelayanan IMB 3.0 yakni pengurusan IMB dengan waktu 3 jam untuk luas tanah >200 m2, dengan syarat ketentuan berlaku. - Tahun 2016 telah dilaksanakan One Day Service (ODS) yakni pelayanan perizinan dan non perizinan yang diselesaikan dalam waktu 1 hari untuk 16 jenis perizinan dan non perizinan, dan dikembangkan layanan Drive Thru yaitu pelayanan prioritas bagi pemohon yang mengurus perizinannya sendiri (tanpa calo) dengan waktu penyelesaian maksimal 1 jam untuk 2 jenis perizinan dan non perizinan. - Dikembangkan portal “internalpelayananjakarta.net” yang didalamnya memuat panduan persyaratan, prosedur dan output perizinan dan non perizinan bagi 318 outlet service point. h) Telah diselesaikan kegiatan Peningkatan Kompetensi Pegawai Dalam Penerapan Sistem Teknologi Informasi dan Bimbingan Teknis Regulasi Teknis PTSP dengan sasaran para Kasatlak mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan dan pejabat di lingkungan BPTSP dengan jumlah 1.000 peserta yang dibagi 117


dalam beberapa sesi pertemuan atau 100 persen dari jumlah pegawai BPTSP. i) Telah diselesaikan simplifikasi/ penyederhanaan persyaratan, jenis perizinan dan non perizinan dari semula sebanyak 518 jenis perizinan dan non perizinan menjadi sebanyak 476 jenis perizinan dan non perizinan. j) BPTSP turut berkontribusi terhadap kenaikan peringkat indeks Ease Of Doing Business (EODB) dari peringkat 106 menjadi peringkat 91. Dengan meningkatnya EODB Indonesia, diharapkan mampu menciptakan iklim investasi yang baik dan mampu merangsang usaha-usaha baru untuk tumbuh dan lebih berkembang. Adapun kontribusi BPTSP adalah : - Kemudahan memulai bisnis dengan 13 prosedur dan membutuhkan 47 hari. - Kemudahan mengurus izin kontruksi, prosedur pengurusan izin bangunan/ kontruksi yang semula 17 prosedur dan waktu 110 hari dipangkas menjadi 7 prosedur dan membutuhkan waktu sekitar 48 hari. 43) Program Peningkatan Kinerja Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat a) Penyelenggaraan

Pengamanan

Jakarta

Marathon

2016

(pengamanan

sepanjang jalan Thamrin-Sudirman). b) Pengamanan Hari Besar Keagamaan dan Hari Besar Nasional (di 4 lokasi : Gereja Kathedral, Monas, Pura Pasar Baru dan Pura Kota). c) Pengawasan dan Penertiban Media Informasi dan Promosi pada jalan Protokol dan Fasilitas Umum (563 Media Informasi). d) Rangkaian Pengamanan HUT Kota Jakarta dan Malam Tahun Baru 2017 (3 kegiatan : Kegiatan HUT Kota Jakarta, Pengamanan Malam Tahun Baru dan Jakarta 10 K). e) Penanganan Pengaduan Masyarakat (9 pengaduan yang terselesaikan). f) Pelaksanaan Tim Terpadu Dalam Kegiatan Penertiban Tempat Usaha Hiburan Pada Hari-Hari Besar Keagamaan (1.548 tempat usaha). g) Pengawasan Dan Penertiban Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (1 lokasi sepanjang Jl. Sudirman-Thamrin). h) Piket Monitoring Tramtibum 1x24 jam (6 lokasi). i) Penyelenggaraan Penertiban Daerah Rawan Ketertiban Umum (9 kali kegiatan). j) Pemusnahan Hasil Operasi Minuman Beralkohol (sebanyak 4.140 botol miras). 118


k) Piket Asistensi dan Operator Radio (6 lokasi). l) Pengamanan Lokasi Daerah Rawan Gangguan Sosial dan Gangguan Bencana (sebanyak 971 kejadian yang terdiri dari 462 kejadian unjuk rasa, 391 kejadian kebakaran dan 119 kejadian lainnya). 44) Program Peningkatan Kemampuan Aparatur dalam Menegakkan Peraturan Diklat Pembentukan Pol PP tingkat dasar (0)

2.2.20. Urusan Ketahanan Pangan Urusan

Ketahanan

Pangan,

telah

dialokasikan

APBD

sebesar

Rp

52.554.334.078,- dengan total penyerapan sebesar Rp 45.041.167.936,- atau 85,70 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Pengamanan Ketersediaan Pangan, Pengendalian Akses, Harga, Promosi dan Distribusi/ Pemasaran a) Penyelenggaraan Pasar Murah Menjelang Hari Besar Keagamaan dan Nasional (HBKN) berupa terlaksananya pasar murah menjelang hari besar keagamaan nasional. b) Pemantauan Harga dan Pasokan Pangan berupa tersedianya laporan pasokan pangan DKI Jakarta sebanyak 3 laporan. c) Peningkatan Sarana Materi Penyuluhan dan Penyusunan Program berupa terlaksananya peningkatan sarana dan materi penyuluhan di 6 Balai Penyuluhan Pertanian (BPP). d) Peningkatan Demonstrasi Plot Pertanian Terpadu dan Penyusunan Program Penyuluhan. e) Peningkatan Sarana dan Penyusunan Program Penyuluhan di Kabupaten Kepulauan Seribu. 2) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura a) Monitoring dan Pengawasan Keamanan Pangan Terpadu berupa termonitornya keamanan pangan terpadu di pasar swalayan dan pasar tradisional di 149 pasar pada 5 wilayah kota administrasi DKI Jakarta b) Pengadaan Mobil Laboratorium Keliling sebanyak 6 buah. 119


c) Pengadaan Bahan Kimia dan Media Laboratorium. d) Penyempurnaan Sistem Manajemen Mutu Laboratorium/ Akreditasi ISO/ SNI sesuai Sistem Manajemen Mutu Laboratorium ISO SNI 17025:2008, 17025:2008 3) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Hasil Perikanan a) Kalibrasi Peralatan Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 49 alat uji. b) Penerapan Sistem Mutu SNI 17020, SNI 17025 dan SNI 17065 Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 14 parameter. c) Survailance Komite Akreditasi Nasional (KAN) 17020 dan 17025 Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan berupa 2 sistem mutu. d) Pengadaan Alat Laboratorium Untuk Pengujian Mutu Hasil Perikanan berupa 28 alat. e) Pengadaan Media dan Kemikalia Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 225 jenis f) Pengadaan Sarana Laboratorium Pengujian Mutu Hasil Perikanan sebanyak 58 jenis 4) Program Peningkatan dan Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan Produk Hewan (kesmavet) Pelayanan Pemeriksaan Hewan dan Daging pada Hari Besar Keagamaan di 5 wilayah kota administrasi.

2.2.21. Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, telah dialokasikan APBD sebesar Rp.13.911.775.525,- dengan total penyerapan sebesar Rp.10.378.765.052,atau 74,60 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Kelurahan a) Pekan Inovasi/ Gelar Teknologi Tepat Guna (TTG) Tingkat Nasional/ Kemitraan/ Event Lainnya. b) Penyusunan Juklak/ Juknis & Orientasi Pemberdayaan Masyarakat Melalui 120


Pengelolaan TTG. c) Peningkatan Sanitasi Masyarakat Melalui Program Sanimas IDB. d) TOT Kewirausahaan Berbasis TTG dan Pembuatan Profil TTG. e) Pengembangan dan Pemanfaatan TTG bagi Usaha Produktif Masyarakat, Posyantek dan Wartek. f) Pengembangan Model dan Kepesertaan Kegiatan Hasil Kreasi Program Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peran Serta Masyarakat dan Kemitraan. 2) Program Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan a) Pengembangan Konsep Pemberdayaan Berbasis Masyarakat di Kawasan Kumuh Dalam Rangka Perbaikan Kualitas Hidup. b) Percepatan Pelaksanaan Program Penanggulangan Kemisikinan dan Penguatan Komitmen Pelaksanaan Pemberdayaan Berbasis Komunitas. c) Peningkatan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Kelurahan Melalui Peran Lembaga Kemasyarakatan. d) Penguatan Kader Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan dan Pelaksanaan TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD). e) Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan Bagi Kader Poktan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. f) Pendampingan Kader dan Poktan Dalam Pengembangan Penggerakan Pemberdayaan Keluarga. g) Penguatan Kelembagaan dan Penyebaran Informasi PKK. h) Pertemuan Kader dan Pengurus Dalam Rangka Pelaksanaan Program Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga.

2.2.22. Urusan Statistik Urusan Statistik, telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 345.215.500,- dengan realisasi penyerapan anggaran sebesar Rp. 235.541.600,- atau 68,23 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan yaitu Program Statistik Daerah, dengan kegiatan Penyelenggaraan HackJak 2016.

121


2.2.23. Urusan Kearsipan Urusan Kearsipan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp

3.476.720.125,-

dengan penyerapan sebesar Rp 1.930.181.210,- atau 55,52 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Penyelamatan dan Pelestarian Dokumen/ Arsip Daerah a) Pengolahan Arsip/ Dokumen b) Pengadaan Sistem Pengamanan Gedung Depo Arsip Terpadu (Security Building) c) Perawatan dan Pemeliharaan Arsip/ Dokumen d) Pengadaan Scanner untuk Digitalisasi Arsip e) Perekaman Peristiwa/ Fenomena di Provinsi DKI Jakarta 2) Program Pengembangan Kapasitas Penyimpanan Arsip Daerah Alih Media Arsip Konvensional Menjadi Digital 3) Program Peningkatan Pelayanan Arsip a) Pengadaan Cetakan Map dan Boks Arsip b) Penataan Arsip pada Depo Arsip

2.2.24. Urusan Komunikasi dan Informatika Urusan Komunikasi dan Informatika, telah dialokasikan APBD sebesar Rp. 265.878.030.390,-

dengan total penyerapan sebesar Rp. 227.406.576.031,- atau

85,53 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Optimalisasi Pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi a) Penataan Konektifitas Jaringan CCTV b) Tuning Aplikasi Interkoneksi c) Pemeliharaan Mainframe d) Pemeliharaan Dumb Terminal dan Suku Cadangnya e) Pemeliharaan Server f) Pemeliharaan RCU, Multiplexer dan Suku Cadangnya g) Penataan dan Pengembangan Aplikasi SIPKD 122


h) Penataan dan Pengembangan Aplikasi Asset i) Penataan dan Pengembangan Aplikasi e-Absensi j) Penataan dan Pengembangan Aplikasi Kepegawaian k) Penataan dan Pengembangan Aplikasi e-Kinerja l) Penataan dan Pengembangan Aplikasi PTSP 2) Program Komunikasi, Data dan Informasi Publik a) Respon Opini Publik b) Pengelolaan Data Informasi dan Pengembangan Portal Open Data Jakarta c) Pengelolaan dan Pengembangan Website Berita Resmi Pemprov DKI Jakarta www.beritajakarta.com d) Pengelolaan dan Pengembangan Portal Resmi Jakarta e) Pengelolaan dan Pengembangan Aplikasi Jakarta Smart City f) Dokumentasi dan Penyiapan Materi Kehumasan g) Pengembangan Infrastruktur TIK Aplikasi Jakarta Smart City h) Pengelolaan Sebaran Informasi Kebijakan Pemprov DKI Jakarta Melalui Media Tercetak dan Media Luar Ruang i) Manajemen Komunikasi Jejaring Kehumasan j) Penelitian dan Pengembangan Jakarta Smart City k) Partisipasi Jakarta Smart City Pada Pameran l) Pengelolaan Kliping Digital Berita Media Cetak m) Pengelolaan Wall Display Monitoring Berita TV n) Monitoring dan Analis Berita di Media Online dan Media Sosial Server Real Time 3) Program Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Teknologi Informasi dan Komunikasi a) Sewa Link Jaringan Komunikasi WAN dan Bandwidth Internet b) Pengelolaan Pengamanan Jaringan Komunikasi Data c) Penataan Jaringan LAN d) Pemeliharaan Perangkat Jaringan e) Sewa Backup Bandwidth Internet f) Pengelolaan Data Center g) Tuning Relation Database Management System (RDBMS) h) Annual Fee (ATS) Oracle i) Pengadaan Lisensi Oracle Enterprise 123


j) Lisensi Email Lotus Note k) Sewa Perangkat Lunak Mainframe dan Dukungan Pemeliharaan l) Pengadaan Perangkat Teleconference Sametime m) Penyediaan Fasilitas DRC 4) Program Peningkatan Pelayanan dan Jasa Pos serta Telekomunikasi a) Pemeliharan PABX b) Pengadaan Suku Cadang HT dan RIG Radio Trunking c) Pemeliharaan Radio Trunking d) Sewa Lokasi BTS Trunking 5) Program Implementasi Layanan Pengadaan Barang/ Jasa Secara Elektronik a) Penyelenggaraan

Layanan

Pengadaan

Secara

Elektronik

(LPSE)

serta

Pelaksanaan e-Procurement Sistem Nasional dan Aplikasi Lainnya b) Pengembangan Infrastruktur LPSE

2.2.25. Urusan Perpustakaan Urusan Perpustakaan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 119.457.163.086,dengan total penyerapan sebesar Rp 110.004.022.773,- atau 92,09 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program pengembangan Budaya Baca a) Hari Anak Jakarta Membaca b) Pemilihan Abang dan None Buku c) Layanan Story Telling Kota Layak Anak (KLA)/ Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) d) Wajib Kunjung Perpustakaan 2) Program Peningkatan Pelayanan Perpustakaan a) Belanja Surat Kabar/ Majalah b) Pengadaan Buku Digital c) Pengelolaan Layanan Perpustakaan Keliling d) Layanan Akses Internet Bebas (WiFi/ Hotspot Area) untuk Pemustaka 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Perpustakaan a) Pengadaan Tablet untuk Pemanfaatan Koleksi iJakarta 124


b) Pengadaan Supplies Bahan Pustaka c) Pengadaan Buku untuk RPTRA

2.2.26. Urusan Pertanian Urusan Pertanian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 49.880.349.896,dengan total penyerapan sebesar Rp 38.697.200.288,- atau 77,58 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan dan Hortikultura Pengadaan Display Bunga dan Tanaman Hias 2) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Peternakan, Pengolahan dan Pemasaran Produk Hewan a) Promosi Bidang Peternakan kepada Anak Sekolah Dasar berupa pemberian konsumsi protein hewani murid SD di 6 sekolah sebanyak 3.100 paket b) Pengadaan Pakan Ternak Sapi Perah, Ternak Kambing, Ternak Unggas Pangan, Unggas Kesayangan, Ternak Harapan dan Ternak Itik selama 12 bulan 3) Program Peningkatan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Zoonosis Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Avian Influenza (AI) berupa sweeping unggas pangan di 5 wilayah kota administrasi. 4) Program Peningkatan dan Pengembangan Teknologi Budidaya Tanaman Pangan dan Hortikultura a) Pembinaan Saka Taruna Bumi yang dilaksanakan pada tanggal 22-23 Oktober 2016 di SMA/K Lamaholot Rawa Buaya, Cengkareng Jakarta Barat dan diikuti oleh 75 orang siswa (pramuka penegak) se-Jakarta Barat b) Pengembangan Pertanian Perkotaan berupa 150 gang hijau yang tersebar di 6 wilayah kota/ kabupaten administrasi

2.2.27. Urusan Kehutanan Untuk Urusan Kehutanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 296.612.417,125


dengan total penyerapan sebesar Rp 288.182.700,- atau 97,16 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: Program Pengolahan dan Pengawasan Peredaran Hasil Hutan 1)

Pengadaan Alat Ukur dan Pengujian Hasil Hutan

2)

Pemeliharaan Mesin Pengawet Kayu

3)

Pemeliharaan Mesin Pengolah Kayu

4)

Pengadaan Perkakas Bengkel Perkayuan

2.2.28. Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral Untuk Urusan Energi dan Sumber Daya Mineral, telah dialokasikan APBD sebesar

Rp1.463.863.092.115,-

dengan

total

penyerapan

sebesar

Rp1.240.305.624.332,- atau 84,73 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Pembinaan dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral a) Perbaikan/ Penggantian (Service Besar) Genset di Pulau Sebira b) Penyediaan dan Pendistribusian BBM Untuk Pulau Sabira 2) Program Pembangunan, Peningkatan Kualitas dan Pemeliharaan Pencahayaan Kota a) Pengadaan Pencahayaan Kota Wilayah Jakarta b) Pembayaran Rekening PJU 3) Program Pengembangan dan Pengendalian Geologi Perkotaan Pembangunan Stasiun Pemantau Penurunan Tanah Dengan Sistem Ekstensometer

2.2.29. Urusan Pariwisata Untuk

Urusan

Pariwisata,

telah

dialokasikan

APBD

sebesar

Rp.

74.668.171.210,- dengan total penyerapan sebesar Rp. 40.571.462.818,- atau 54,34 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

126


1. Program Peningkatan SDM dan Kemitraan Pariwisata a) Pelaksanaan Kegiatan The 15th Council of Promotion for Tourism in Asia (CPTA) Meeting and Exhibition (Tuan Rumah) b) Penyediaan jasa registrasi keanggotaan organisasi kepariwisataan nasional/ internasional 2. Program Pengembangan Event dan Daya Tarik Destinasi Pariwisata a) Pemilihan Abang dan None Jakarta b) Pemberdayaan Abang dan None Jakarta c) Pergelaran Kesenian Terpilih d) Festival Teater Anak e) Pagelaran Seni di Ruang Publik pada Association for International Sport for All (TAFISA) Games 3. Program Pengembangan Pemasaran dan Promosi Pariwisata a) Tournament Golf Indonesia Master b) Penyelenggaraan Familiarization Trip 4. Program Peningkatan Industri Kepariwisataan a) Pengawasan dan Pengendalian Industri Pariwisata Jakarta Utara b) Monitoring Bulan Ramadhan, Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, dan Malam Tahun Baru c) Pengawasan dan Pengendalian Industri Pariwisata Jakarta Barat d) Pengawasan Industri Pariwisata Jakarta Timur 5. Program Pengembangan Sarana dan Prasarana Pariwisata a) Pembangunan Mushola Graha Wisata TMII b) Pemeliharaan Gedung Graha Wisata TMII

2.2.30. Urusan Kelautan dan Perikanan Urusan Kelautan dan Perikanan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 499.602.826.078,- dengan total penyerapan sebesar Rp 364.627.490.435,- atau 72,98 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut:

127


1) Program

Peningkatan

dan

Pengawasan

Sumberdaya

Kelautan

dan

Berkelanjutan a) Penyelesaian Pematangan Tanah Untuk Lahan dan Sarana Prasarana Unit Pengolah Ikan (UPI) Muara Angke b) Pembangunan Tanggul Sisi Timur, Barat dan Utara Muara Angke c) Penyelesaian Pengembangan Sarana Prasarana Dermaga Tipe T Muara Angke d) Penyelesaian Pembangunan Instalasi Air untuk Wilayah UPI dan Pasar Grosir di Muara Angke. e) Pemeriksaan Fisik dan Dokumen Kapal Penangkap dan Pengangkut Ikan f) Peningkatan Sarana dan Prasarana Perikanan Budidaya berupa pengadaan benih ikan kerapu macan sebanyak 9.296 ekor berikut sarana prasarana penunjang untuk pembenihan tersebut. 2) Program Pengembangan Perikanan Budidaya dan Perikanan Tangkap a) Pengawasan Sumberdaya Kelautan b) Pengawasan Sumber Daya Perikanan c) Penanganan Tindak Pidana Kelautan dan Perikanan 3) Program Peningkatan Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan a) Safari Kampanye GEMARIKAN b) Pengawasan Mutu di Unit Pengolah Ikan (UPI) c) Rehab Pembangunan Gedung Kemasan Olahan Hasil Perikanan di Muara Angke d) Peningkatan Pembangunan Kios Ikan Hias Taman Anggrek Ragunan

2.2.31. Urusan Perdagangan Urusan Perdagangan, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 4.427.046.476,dengan total penyerapan sebesar Rp 3.214.781.632,- atau 72,62 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Pengembangan Daya Saing Ekspor dan Pelayanan Perdagangan Luar Negeri a) Partisipasi Pameran Trade Expo Indonesia Tahun 2016 . b) Pengawasan Barang Beredar di Jakarta Pusat. 128


c) Pameran Inacraft 2016. 2) Program

Perlindungan

Konsumen,

Pengendalian

dan

Pengawasan

Perdagangan a) Partisipasi UKM Pada Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2016 b) Pengawasan Barang dan/ atau Jasa yang beredar di Pasar c) Pengawasan minuman berakhohol di Provinsi DKI Jakarta d) Pengawasan SNI 3) Program Peningkatan Pelayanan Kemetrologian a) Pengawasan Kemetrologian b) Penyediaan Media Uji Kemetrologian (Kerosine Non Subsidi) c) Peningkatan Standarisasi Kemetrologian d) Pelaksanaan Sidang Tera Ulang Pasar

2.2.32. Urusan Perindustrian Urusan Perindustrian, telah dialokasikan APBD sebesar Rp 16.868.212.232,dengan total penyerapan sebesar Rp 12.760.438.218,- atau 75,65 persen. Pada tahun 2016 telah dilaksanakan program dan kegiatan antara lain sebagai berikut: 1) Program Pengembangan dan Pengendalian Industri a) Penyelenggaraan IKM Expo b) Pengendalian dan Pengawasan Industri 2) Program Peningkatan Kualitas Produk Industri a) Penataan dan Pengembangan Sentra IKM b) Penumbuhan dan Pengembangan IKM DKI Jakarta 3) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Industri a) Pengadaan Alat Laboratorium b) Pengadaan Alat Uji Laboratorium UIKT

129


2.3. Evaluasi APBD Tahun 2017 sampai dengan Triwulan II 2017 Pada prinsipnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah. Jadi APBD menjadi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan baik yang meliputi pendapatan, belanja, maupun pembiayaan. Berkaitan dengan hal ini, maka pada subbab ini akan diuraikan secara terinci tentang evaluasi Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan daerah.

2.3.1.

Pendapatan Daerah Pada

APBD

tahun

2017,

ditetapkan

pendapatan

daerah

sebesar

Rp.62.466.130.203.554,- yang terdiri atas Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Hingga 30 Juni 2017 pendapatan

daerah

terealisasi

sebesar

42,30

persen

atau

sebesar

Rp.26.420.701.361.816,-. Selanjutnya secara lebih rinci, berikut adalah uraian realisasi pendapatan daerah berdasarkan kelompok jenis pendapatan darah sampai dengan tanggal 30 Juni 2017: Tabel 2.11 Realisasi Pendapatan sampai dengan 30 Juni 2017 2017 No. (1) I 1.1 1.1.1 1.1.1.1 1.1.1.2 1.1.1.3

Uraian

%

(2) PENDAPATAN DAERAH PENDAPATAN ASLI DAERAH Pajak Daerah Pajak Kendaraan Bermotor

(3)

Realisasi s.d. 30 Juni 2017 (4)

41.488.193.370.554

15.583.272.122.211

37,56

35.230.000.000.000

13.137.366.319.980

37,29

7.900.000.000.000

3.696.160.548.455

46,79

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

5.000.000.000.000

2.420.650.790.450

48,41

1.100.000.000.000

575.644.134.541

52,33

100.000.000.000

40.577.563.210

40,58

APBD 2017

(5)

1.1.1.4

Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Air Tanah

1.1.1.5

Pajak Hotel

1.630.000.000.000

656.953.098.177

40,30

1.1.1.6

Pajak Restoran

2.800.000.000.000

1.180.352.294.312

42,16

1.1.1.7

Pajak Hiburan

750.000.000.000

342.031.563.629

45,60

130


2017 No.

Uraian

%

(1) 1.1.1.8

(2) Pajak Reklame

(3) 850.000.000.000

Realisasi s.d. 30 Juni 2017 (4) 416.723.509.773

1.1.1.9

Pajak Penerangan Jalan

900.000.000.000

366.142.793.780

40,68

600.000.000.000

212.368.299.688

35,39

5.300.000.000.000

1.748.476.705.537

32,99

600.000.000.000

190.970.296.989

31,83

7.700.000.000.000

1.290.314.721.439

16,76

677.885.370.000

269.371.454.489

39,74

1.1.1.10 Pajak Parkir 1.1.1.11 Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) 1.1.1.12 Pajak rokok 1.1.1.13 Pajak Bumi dan Bagunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) 1.1.2 Retribusi Daerah

APBD 2017

(5) 49,03

1.1.2.1

Retribusi Jasa Umum

103.793.400.000

43.726.033.171

42,13

1.1.2.2

Retribusi Jasa Usaha

164.506.970.000

70.417.915.270

42,81

1.1.2.3

409.585.000.000

155.227.506.048

37,90

453.338.246.000

295.774.958.756

65,24

5.126.969.754.554

1.880.759.388.985

36,68

1.2

Retribusi Perizinan Tertentu Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Dana Perimbangan

18.770.211.233.000

10.832.574.689.605

57,71

1.2.1

Dana Bagi Hasil

15.621.239.355.000

9.353.542.207.605

59,88

1.2.1.1

Dana Bagi Hasil Pajak

15.485.632.231.000

9.280.066.593.386

59,93

1.2.1.2

Bagi Hasil Bukan Pajak

135.607.124.000

73.475.614.219

54,18

1.2.2

Dana Alokasi Umum

0

0

0,00

1.2.3

Dana Alokasi Khusus

3.148.971.878.000

1.479.032.482.000

46,97

2.207.725.600.000

4.854.550.000

0,22

2.207.725.600.000

4.854.550.000

0,22

62.466.130.203.554

26.420.701.361.816

42,30

1.1.3 1.1.4

Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah 1.3.1 Hibah PENDAPATAN DAERAH (1.1 + 1.2 + 1.3) 1.3

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta

2.3.1.1. Pendapatan Asli Daerah 2.3.1.1.1. PAJAK DAERAH Pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah yang potensial dan strategis. Dimana pendapatan dari pajak daerah merupakan salah satu sumber utama dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah khususnya Provinsi DKI 131


Jakarta. Pada APBD tahun 2017, sebesar 56,39 % dari pendapatan daerah direncanakan akan diperoleh dari pajak daerah. Adapun realisasi pajak daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 sebesar Rp.13.137.366.319.980,- atau sebesar 37,29 % dibandingkan dengan rencana pendapatan pajak daerah. Dari hasil evaluasi sampai dengan akhir bulan Juni 2017, masih diperlukan kebijakan yang komprehensif dalam rangka optimalisasi penerimaan pajak daerah. Beberapa rencana umum kebijakan yang perlu diperhatikan dalam rangka optimalisasi pajak di Jakarta terutama untuk diterapkan pada Semester II tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

Rencana perubahan tarif BBN-I yang semula 10 % menjadi 20% yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017



Rencana perubahan tarif Pajak Parkir yang semula 20% menjadi 30% yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017



Rencana perubahan tarif Pajak Penerangan Jalan yang semula 2,4% menjadi maksimum 6% (secara progresif) yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017



Rencana perubahan atas dasar pengenaan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPBJ) sebagai objek BPHTB yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017 Selanjutnya penjelasan evaluasi pajak daerah berdasarkan masing-masing

jenis pajak secara terperinci yaitu sebagai berikut: 1) Pajak Kendaraan Bermotor Pajak Kendaraan Bermotor hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.3.696.160.548.455 atau sebesar 46,79 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.7.900.000.000.000,- . Upaya dalam rangka optimalisasi pajak kendaraan bermotor diantaranya: a. Kegiatan Razia Gabungan dan Penagihan door-to-door atas Pajak Kendaraan bermotor yang Belum Daftar Ulang (BDU) b. Kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta atas penghapusan sanksi administrasi pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor

2) Bea Balik Nama Kendaraan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor hingga akhir Juni 2017 terealisasi 132


sebesar Rp.2.420.650.790.450,- atau sebesar 48,41% dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.5.000.000.000.000,-. Selanjutnya upaya untuk optimalisasi BBN-KB yaitu rencana perubahan tarif BBN-I yang semula 10% menjadi 20% yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017. 3) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.575.644.134.541 atau sebesar 52,33 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp. 1.100.000.000.000,- . 4) Pajak Air Tanah Pajak Air Tanah hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.40.577.563.210 atau sebesar 40,58 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.100.000.000.000,- . Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pajak air tanah yaitu diantaranya: a. Pemeriksaan terhadap SKPD PAT nihil dan de-watering b. Pencairan tunggakan melalui penempelan sticker dengan bekerjasama dengan KPK-RI 5) Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Hiburan Pajak Hotel hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.656.953.098.177,atau sebesar 40,30 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.1.630.000.000.000,-. Selanjutnya untuk Pajak Restoran hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.1.180.352.294.312 atau sebesar 42,16 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.2.800.000.000.000. Untuk Pajak Hiburan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp.342.031.563.629 atau sebesar 45,60 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.750.000.000.000. Selanjutnya upayaupaya dalam rangka optimalisasi pajak hotel,restoran dan pajak hiburan yaitu diantaranya: a. Pencairan tunggakan melalui penempelan sticker dengan bekerjasama dengan KPK RI, Tax Clearance Program dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) (penagihan aktif sampai dengan sita dan lelang) b. Melakukan analisa setoran masa dan setoran masa minimal terhadap perbaikan 133


setoran c. Pemutakhiran dan Pendataan Wajib Pajak d. Peningkatan optimalisasi pemasangan online system e. Pengukuhan Objek Pajak Hiburan terhadap Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Restoran yang menjalankan aktifitas hiburan sebagai core businessnya f.

Pemeriksaan terhadap wajib pajak

6) Pajak Reklame Pajak Reklame hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp. 416.723.509.773 atau sebesar 49,03 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp. 850.000.000.000. Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi pajak reklame yaitu diantaranya: a. Penyisiran dan pendataan Pajak Reklame atas penyelenggaraan reklame yang Belum Daftar Ulang (BDU) dan penertiban reklame b. Sosialisasi kepada penyelenggaraan reklame untuk menggunakan reklame LED c. Penyesuaian Nilai Sewa Reklame (NSR) d. Penyesuaian klasifikasi kelas jalan dan tarif kelas jalan sebagai dasar pengenaan pajak reklame e. Usulan penertiban reklame BDU yang masih terpasang/ tertayang 7) Pajak Penerangan Jalan Pajak

penerangan

jalan

hingga

akhir

Juni

2017

terealisasi

sebesar

Rp.366.142.793.780 atau sebesar 40,68 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar

Rp.900.000.000.000.

Upaya-upaya

dalam

rangka

optimalisasi

pajak

penerangan jalan yaitu diantaranya: a. Pemeriksaan data publish PLN bersama dengan KPK-RI b. Perubahan tarif PPJ yang semula 2,4% menjadi maksimum 6% (secara progresif) yang diharapkan efektif pada bulan oktober 2017 8)

Pajak Parkir Pajak parkir hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp. 212.368.299.688

atau sebesar 35,39 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp. 134


600.000.000.000. Dalam rangka optimalisasi pajak parkir direncanakan perubahan tarif Pajak Parkir yang semula 20% menjadi 30% yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017.

9)

Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) hingga akhir Juni 2017

terealisasi sebesar Rp. 1.748.476.705.537 atau sebesar 32,99 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp. 5.300.000.000.000. Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB) yaitu diantaranya: a. MoU antara Pemprov DKI Jakarta, BPN, PPAT dan Bank dalam pemungutan BPHTB; b. Kebijakan Pengenaan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) sebagai objek BPHTB yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017; dan c. Kebijakan Pemerintah Daerah dalam mendorong percepatan PPJB menjadi Akta Jual Beli (AJB) terhadap Objek Apartement dan Strata Title lainnya 10) Pajak Rokok Pajak Rokok hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp. 190.970.296.989 atau sebesar 31,83 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.600.000.000.000. 11) Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar Rp. 1.290.314.721.439 atau sebesar 16,76 % dari total rencana pada APBD 2017 yang sebesar Rp.7.700.000.000.000. Upaya-upaya dalam rangka optimalisasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) yaitu diantaranya: a. Meningkatkan Collection Rate PBB-P2 b. Pencairan tunggakan melalui penempelan sticker dengan bekerjasama dengan KPK RI, Tax Clearance Program dan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (PPSP) (penagihan aktif sampai dengan sita dan lelang) c. Cleansing data terhadap Piutang Pajak 135


d. Kebijakan

Pemerintah

Provinsi

DKI

Jakarta

dalam

penghapusan

sanksi

administrasi pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan tahun 2012

2.3.1.1.2.

RETRIBUSI DAERAH

Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Pada APBD tahun 2017, retribusi daerah direncanakan sebesar Rp.677.885.370.000 dan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar 39,74% atau sebesar Rp.269.371.454.489. Untuk mengoptimalkan pendapatan daerah dari retribusi diperlukan beberapa kebijakan yaitu Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah, Peningkatan Law Enforcement, Intensifikasi dan Ekstensifikasi Penerimaan Retribusi Daerah. Beberapa kebijakan yang diperlukan untuk Peningkatan Pelayanan Retribusi Daerah adalah : 1) Penerapan e-Retribusi dalam pemungutan Retribusi Daerah; 2) Menerapkan Banking System dalam melakukan pembayaran Retribusi; 3) Untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat, sebagian pelayanan Retribusi Perizinan dan Non Perizinan dilaksanakan melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan 4) Menerapkan sistem e – ticketing untuk menggantikan pelayanan retribusi daerah yang masih menggunakan karcis.

2.3.1.1.3. H ASIL PENGELOLAAN KEKAYAAN D AERAH YANG D IPISAHKAN Pada APBD tahun 2017, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan direncanakan sebesar Rp.453.338.246.000 dan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar

65,24% atau sebesar Rp.295.774.958.756. Hasil Pengelolaan Kekayaan

Daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah yang berasal dari hasil perusahaan milik daerah dan pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan. Penerimaan ini antara lain dari Bank Pembangunan Daerah, perusahaan daerah, dividen dan penyertaan modal daerah kepada pihak ketiga. Untuk meningkatkan 136


kinerja kedua komponen pendapatan ini di daerah, diarahkan pada kebijakan sebagai berikut: 1) Meningkatkan kemampuan manajemen pengelolaan bisnis Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dapat meningkatkan laba BUMD; 2) Menerapkan strategis bisnis yang tepat, serta meningkatkan sinergisitas antar BUMD untuk meningkatkan daya saing perusahaan; 3) Membuat surat penagihan deviden kepada BUMD; dan 4) Memperkuat struktur permodalan BUMD, antara lain melalui PMD, dll.

2.3.1.1.4. LAIN-LAIN PENDAPATAN ASLI D AERAH YANG SAH Pada APBD tahun 2017, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.5.126.969.754.554 dan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar

36,68% atau sebesar Rp.1.880.759.388.986. Lain-lain Pendapatan Asli

Daerah merupakan penerimaan daerah yang berasal dari lain-lain milik pemerintah daerah. Penerimaan ini berasal dari hasil penjualan barang milik daerah, dan penerimaan jasa giro. Untuk meningkatkan kinerja Lain- lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah, diperlukan kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta antara lain: 1. Mengimplementasikan hasil evaluasi terhadap perjanjian-perjanjian pemanfaatan aset daerah dengan Pihak Ketiga; 2. Mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah yang berada di lahan-lahan yang strategis dan ekonomis melalui kerjasama dengan Pihak Ketiga; 3. Mengembangkan pengelolaan mitigasi fiskal daerah melalui Debt Management; dan 4. Mengoptimalkan pendapatan BLUD

2.3.1.2. Dana Perimbangan Pada

APBD

tahun

2017,

Dana

Perimbangan

direncanakan

sebesar

Rp.18.770.211.233.000 dan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar 49,92% atau sebesar Rp.9.370.122.665.605. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Untuk meningkatkan kinerja dana 137


perimbangan, diperlukan suatu kebijakan yang harus diambil oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi akan melakukan koordinasi dengan Pemerintah Pusat bekerja sama dengan Kanwil Direktorat Jenderal Pajak dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama untuk meningkatkan pendapatan yang berasal dari Dana Perimbangan melalui Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak (Sumber Daya Alam) dengan melakukan kegiatan sosialisasi tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.

2.3.1.3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah Pada APBD tahun 2017, Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah direncanakan sebesar Rp.2.207.725.600.000 dan hingga akhir Juni 2017 terealisasi sebesar 66,46% atau sebesar Rp.1.467.306.574.000. Dalam hal ini, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memperoleh hibah dari pemerintah pusat atas proyek MRT Jakarta sesuai dengan perjanjian hibah daerah beserta amandemen antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang didalam penarikan hibah tersebut pencairaanya sesuai dengan persentase pekerjaan proyek MRT Jakarta dan Hibah PT. Jasa Raharja (Persero)

2.3.2.

Belanja Daerah Belanja

daerah

pada

Rp.63.612.303.305.596,-

yang

APBD

Tahun

terdiri

dari

2017

direncanakan

Belanja

Langsung

sebesar sebesar

Rp.35.556.556.457.667 dan Belanja Tidak Langsung sebesar Rp.28.055.746.847.929,Realisasi belanja daerah sampai dengan tanggal 30 Juni 2017 telah tercapai sebesar 25,31 persen atau sebesar Rp.16.102.397.046.864. Dari sejumlah tersebut, sebanyak Rp.6.848.352.416.910

merupakan

realisasi

Belanja

Langsung

dan

sebesar

Rp.9.254.044.629.954,- merupakan realisasi Belanja Tidak Langsung. Berikut adalah rincian realisasi belanja tahun 2017. 138


Tabel 2.12 Realisasi Belanja Daerah sampai 30 Juni 2017 2017 No.

Uraian

%

APBD

Realisasi s.d. 30 Juni 2017

28.055.746.847.929

9.254.044.629.954

32,98

20.140.729.686.251

7.201.668.536.330

35,76

49.226.437.819

13.779.890.934

27,99

II

BELANJA DAERAH

A.

Belanja Tidak Langsung

1.

Belanja Pegawai

2.

Belanja Bunga

3.

Belanja Subsidi

3.234.116.847.884

28.796.385.000

0,89

4.

Belanja Hibah

1.458.036.810.329

400.151.775.500

27,44

5.

Belanja Bantuan Sosial

2.499.348.722.000

1.593.997.840.000

63,78

6.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

348.804.149.960

650.202.190

0,19

7.

Belanja Tidak Terduga

325.484.193.686

15.000.000.000

4,61

B.

Belanja Langsung

35.556.556.457.667

6.848.352.416.910

19,26

1.

Belanja Pegawai

3.066.783.557.689

1.039.235.927.135

33,89

2.

Belanja Barang Dan Jasa

16.608.666.978.477

4.447.017.488.782

26,78

3.

Belanja Modal

15.881.105.921.301

1.362.099.000.993

8,58

JUMLAH BELANJA (A+B)

63.612.303.305.596

16.102.397.046.864

25,31

Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan Tabel di atas, diperoleh data bahwa total belanja pada APBD penetapan tahun 2017 adalah Rp.63.612.303.305.596,- Belanja ini terdiri dari belanja Langsung sebesar Rp.35.556.556.457.667 dan belanja tidak langsung sebesar Rp.28.055.746.847.929,Sampai dengan tanggal 30 Juni tahun 2017 untuk Belanja Tidak Langsung telah terealisasi 32,98 persen sedangkan Belanja Langsung sebesar 19,26 persen. Belanja Tidak Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Bunga, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial, Bantuan Keuangan dan Belanja Tidak Terduga. Untuk Belanja Tidak Langsung ini, pos belanja dengan tingkat realisasi yang paling besar adalah Belanja Bantuan Sosial yaitu sebesar 63,78 persen. Sedangkan untuk Belanja Langsung terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal dengan proporsi paling besar pada Belanja Barang dan Jasa. Sampai tanggal 30 juni tahun 2017, realisasi belanja yang paling besar terjadi pada Belanja Pegawai sebesar 33,89 persen. Sementara itu di sisi lain 139


Belanja Modal baru hanya terealisasi sebesar 8,58 persen. Realisasi belanja yang relatif masih kecil ini disebabkan oleh berbagai faktor. Untuk itu faktor-faktor ini perlu dilakukan identifikasi dan dicarikan solusinya agar realisasi belanja dapat lebih meningkat dan pada gilirannya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan.

2.3.3.

Pembiayaan Daerah Pada APBD tahun 2017, pembiayaan netto daerah direncanakan sebesar

Rp.1.146.173.102.042,- yang diperoleh dari penerimaan pembiayaan sebesar Rp.7.725.828.000.000,- dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp.6.579.654.897.958,Hingga akhir Juni 2017, realisasi penerimaan pembiayaan daerah yaitu sebesar Rp.7.706.289.336.723 sedangkan untuk realisasi pengeluaran pembiayaan yaitu sebesar Rp.1.200.000.000.000. Adapun realisasi pembiayaan daerah dapat dilihat pada tabel berikut. Tabel 2.13 Realisasi Pembiayaan Daerah sampai 30 Juni 2017 2017 No.

Uraian APBD

Realisasi s.d.

%

30 Juni 2017

III

PEMBIAYAAN DAERAH

1.

Penerimaan Pembiayaan

7.725.828.000.000

7.706.289.336.723

99,75

2.

Pengeluaran Pembiayaan

6.579.654.897.958

1.200.000.000.000

18,24

1.146.173.102.042

6.506.289.336.723

567,65

PEMBIAYAAN NETO III=(1-2) Sumber: BPKD Provinsi DKI Jakarta

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan terdiri dari Penerimaan Pembiayaan, yaitu: a. Silpa tahun sebelumnya b. Pencairan Dana Cadangan c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan d. Penerimaan Pinjaman 140


e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman Pengeluaran Pembiayaan, yaitu: a. Pembentukan dana cadangan b. Penyertaan Modal Daerah c. Pembayaran Pokok Utang d. Pemberian Pinjaman

2.3.3.1. Penerimaan Pembiayaan Penerimaan Pembiayaan Daerah hingga 30 Juni 2017 bersumber dari Sisa Lebih

Perhitungan

Anggaran

(SILPA)

Tahun

Anggaran

2016

sebesar

Rp.7.706.289.336.723 berdasarkan Laporan keuangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah diaudit oleh BPK RI.

2.3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan Pengeluaran pembiayaan Daerah hingga 30 Juni 2017 telah terealisasi sebesar 18,29% yaitu sebesar Rp.1.200.000.000.000 untuk penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah.

2.4.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan RKPD Tahun 2017

2.4.1.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Berdasarkan Urusan Pemerintahan Evaluasi hasil pelaksanaan Program dan kegiatan hingga triwulan II tahun 2017

ini merupakan proses penilaian kebijakan perencanaan yang telah disusun dan yang telah

dilaksanakan.

Proses

ini

sangat

strategis

dalam

pencapaian

tujuan

pembangunan di Provinsi DKI Jakarta. Oleh karena itu, evaluasi ini harus dilakukan secara sistematis, profesional dan terstruktur agar hasil evaluasi ini benar - benar akuntabel dan berkualitas. Nantinya hasil evaluasi pencapaian pelaksanaan kegiatan hingga triwulan II 2017 akan dijadikan acuan dan masukan dalam merumuskan 141


kebijakan perubahan kegiatan dan anggaran yang meliputi penambahan anggaran, pengalokasian kegiatan baru, pengurangan anggaran, dan mematikan anggaran pada APBD Perubahan tahun 2017. Berikut disajikan hasil pelaksanaan program dan kegiatan berdasarkan Urusan pada Belanja Langsung pada triwulan II tahun 2017 yaitu antara lain : 

Urusan Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 4.279.303.129.716,- dengan realisasi sebesar 28,83% persen;



Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 19.351.592.279,- dengan realisasi sebesar 36,95% persen;



Urusan Perencanaan Pembangunan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 23.379.662.665,- dengan realisasi sebesar 19,25% persen;



Urusan Kependudukan dan Catatan Sipil dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 82.175.735.038,- dengan realisasi sebesar 30,15% persen;



Urusan Komunikasi dan Informatika dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 182.725.980.591,- dengan realisasi sebesar 13,90% persen;



Urusan Pemuda dan Olah Raga dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 308.465.584.248,- dengan realisasi sebesar 17,82% persen;



Urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 76.909.382.726,- dengan realisasi sebesar 18,36% persen;



Urusan Penanaman Modal Daerah dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 4.421.846.868,- dengan realisasi sebesar 12,25% persen;



Urusan Ketahanan Pangan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 90.293.904.640,- dengan realisasi sebesar 20,74% persen;



Urusan Pertanian dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 71.455.291.986,- dengan realisasi sebesar 4,14% persen;



Urusan Lingkungan Hidup dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 1.346.426.629.487,- dengan realisasi sebesar 12,02% persen;



Urusan Kelautan dan Perikanan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 94.272.282.526,- dengan realisasi sebesar 23,53% persen; 142




Urusan Perdagangan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 6.740.639.318,- dengan realisasi sebesar 21,46% persen;



Urusan Kebudayaan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 290.380.153.396,- dengan realisasi sebesar 21,60% persen;



Urusan Pariwisata dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 19.222.960.670,- dengan realisasi sebesar 10,07% persen;



Urusan Perhubungan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 576.596.160.799,- dengan realisasi sebesar 22,49% persen;



Urusan Energi dan Sumberdaya Mineral dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 1.422.834.692.716,- dengan realisasi sebesar 15,06% persen;



Urusan Industri dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar

Rp.

18.880.830.369,- dengan realisasi sebesar 19,10% persen; 

Urusan Pekerjaan Umum dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 8.357.759.954.171,- dengan realisasi sebesar 12,88% persen;



Urusan Tenaga Kerja dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 76.197.215.642,- dengan realisasi sebesar 24,90% persen;



Urusan Pendidikan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 5.121.828.176.745,- dengan realisasi sebesar 16,70% persen;



Urusan Perumahan Rakyat dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 6.008.674.150.017,- dengan realisasi sebesar 4,63% persen;



Urusan Penataan Ruang dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 29.744.841.992,- dengan realisasi sebesar 17,61% persen;



Urusan Kehutanan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 147.114.022,- dengan realisasi sebesar 99,74% persen;



Urusan Kesehatan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 6.629.819.904.048,- dengan realisasi sebesar 29,55% persen;



Urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 21.531.988.299,- dengan realisasi sebesar 37,18% persen;



Urusan Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 16.483.620.709,- dengan realisasi sebesar 33,17% persen;



Urusan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dialokasikan pada 143


APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 20.201.414.914,- dengan realisasi sebesar 56,30% persen; 

Urusan Perpustakaan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 74.105.076.608,- dengan realisasi sebesar 13,27% persen;



Urusan Kearsipan dialokasikan pada APBD penetapan 2017 sebesar Rp. 35.863.641.893,- dengan realisasi sebesar 0 persen;



Urusan

Sosial

dialokasikan

pada

APBD

penetapan

2017

sebesar

Rp.

250.362.898.569,- dengan realisasi sebesar 32,48% persen.

2.4.2.

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Tingkat Wilayah Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pada belanja langsung pada

triwulan II tahun 2017 pada tingkat wilayah dapat dijabarkan sebagai berikut : 

Untuk tingkat Provinsi, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2017 dialokasikan sebesar Rp. 26.886.086.460.322,- dengan realisasi sebesar 16,41% persen;



Untuk wilayah Jakarta Pusat, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2017 dialokasikan sebesar Rp. 1.260.633.517.503,- dengan realisasi sebesar 21,43% persen;



Untuk wilayah Jakarta Utara, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2017 dialokasikan sebesar Rp. 1.479.671.326.619,- dengan realisasi sebesar 20,88% persen;



Untuk wilayah Jakarta Barat, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2017 dialokasikan sebesar Rp. 1.727.192.300.952,- dengan realisasi sebesar 24,41% persen;



Untuk wilayah Jakarta Selatan, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2017 dialokasikan sebesar Rp. 1.775.699.805.860,- dengan realisasi sebesar 22,05% persen;



Untuk wilayah Jakarta Timur, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2017 dialokasikan sebesar Rp. 2.162.072.925.606,- dengan realisasi sebesar 20,51% persen; 144




Untuk wilayah Kepulauan Seribu, total belanja langsung pada APBD Penetapan 2017 dialokasikan sebesar Rp. 265.200.120.805,- dengan realisasi sebesar 17,75% persen; Berdasarkan data di atas, baik secara sektoral maupun spasial dapat diperoleh

informasi bahwa penyerapan pada Belanja Langsung masih relatif rendah. Untuk itu diperlukan usaha yang komprehensif guna mendorong peningkatan realisasi. Namun perlu diidentifikasi penyebab dari rendahnya realisasi tersebut agar memudahkan dalam penyusunan kebijakan guna peningkatan realisasi Belanja Langsung pada akhir tahun. Selanjutnya, penjabaran hasil pelaksanaan program dan kegiatan beberapa Urusan dapat dilihat pada Tabel berikut Tabel 2.14 Rekap Realisasi Belanja Langsung per Urusan sampai Triwulan II Tahun 2017 Kode Urusan

Nama Urusan

1.20

Otonomi Daerah. Pemerintahan Umum. Administrasi Keuangan Daerah. Perangkat Daerah. Kepegawaian. dan Persandian

1.19

Anggaran

Realisasi Keuangan

Persen Realisasi Keuangan

4,279,303,129,716

1,233,674,276,569

28.83%

Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

19,351,592,279

7,151,119,318

36.95%

1.06

Perencanaan Pembangunan

23,379,662,665

4,500,080,761

19.25%

1.10

Kependudukan dan Catatan Sipil

82,175,735,038

24,775,160,668

30.15%

1.25

Komunikasi dan Informatika

182,725,980,591

25,394,051,608

13.90%

1.18

Pemuda dan Olah Raga

308,465,584,248

54,981,293,462

17.82%

1.15

Koperasi dan Usaha Kecil Menengah

76,909,382,726

14,120,936,418

18.36%

1.16

Penanaman Modal Daerah

4,421,846,868

1.21

Ketahanan Pangan

90,293,904,640

18,723,879,406

20.74%

2.01

Pertanian

71,455,291,986

2,959,952,554

4.14%

1.08

Lingkungan Hidup

1,346,426,629,487

161,817,012,938

12.02%

2.05

Kelautan dan Perikanan

94,272,282,526

22,179,585,341

23.53%

2.06

Perdagangan

6,740,639,318

1,446,359,472

21.46%

1.17

Kebudayaan

290,380,153,396

62,726,592,187

21.60%

2.04

Pariwisata

19,222,960,670

1,935,173,154

10.07%

12.25% 541,795,667

145


Kode Urusan

Nama Urusan

1.07

Perhubungan

2.03

Energi dan Sumberdaya Mineral

2.07

Industri

1.03

Pekerjaan Umum

1.14

Tenaga Kerja

1.01


Realisasi Keuangan

Anggaran 576,596,160,799

129,664,059,541

22.49%

1,422,834,692,716

214,225,778,937

15.06%

18,880,830,369

3,605,748,232

19.10%

8,357,759,954,171

1,076,414,587,434

12.88%

76,197,215,642

18,973,298,818

24.90%

Pendidikan

5,121,828,176,745

855,127,967,493

16.70%

1.04

Perumahan Rakyat

6,008,674,150,017

277,987,379,991

4.63%

1.05

Penataan Ruang

29,744,841,992

5,238,545,476

17.61%

2.02

Kehutanan

147,114,022

99.74% 146,726,800

1.02

Kesehatan

6,629,819,904,048

1,959,327,178,553

29.55%

1.22

Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

21,531,988,299

8,005,284,169

37.18%

1.12

Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

16,483,620,709

5,466,933,126

33.17%

1.11

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

20,201,414,914

11,373,497,045

56.30%

1.26

Perpustakaan

74,105,076,608

9,833,003,306

13.27%

1.24

Kearsipan

35,863,641,893

0.00% -

1.13

Sosial

Jumlah

250,362,898,569

81,322,535,097

32.48%

35,556,556,457,667

6,293,639,793,541

17.70%

Sumber: Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Sedangkan penjabaran rekap realisasi belanja langsung untuk tingkat Provinsi dan 6 (enam) wilayah sampai triwulan II dapat dilihat pada Tabel berikut Tabel 2.15 Rekap Realisasi Belanja Langsung per Wilayah sampai Triwulan II Tahun 2017

Wilayah

Provinsi

Realisasi Keuangan

Anggaran


26,886,086,460,322

4,410,749,479,584

16.41%

Jakarta Pusat

1,260,633,517,503

270,092,703,322

21.43%

Jakarta Utara

1,479,671,326,619

309,025,945,623

20.88%

146


Wilayah

Realisasi Keuangan

Anggaran


Jakarta Barat

1,727,192,300,952

421,613,880,462

24.41%

Jakarta Selatan

1,775,699,805,860

391,593,347,954

22.05%

Jakarta Timur

2,162,072,925,606

443,500,990,865

20.51%

265,200,120,805

47,063,445,731

17.75%

35,556,556,457,667

6,293,639,793,541

17.70%

Kep. Seribu Jumlah

Sumber : Bappeda Provinsi DKI Jakarta

2.5.

Permasalahan dan Tantangan Tahun 2017

2.5.1.

Permasalahan

Kebijakan pembangunan Provinsi DKI Jakarta dijabarkan melalui RKPD tahun 2017. Dalam pelaksanaan kebijakan tersebut, dihadapkan beberapa permasalahan sehingga diperlukan penyesuaian untuk menjaga agar prioritas pembangunan dapat tercapai . Beberapa permasalahan yang dihadapi.

2.5.1.1. Pendapatan Kebijakan pendapatan daerah meliputi kebijakan pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, lain lain pendapatan asli daerah yang sah, dana perimbangan serta lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Dalam hal pendapatan daerah, beberapa permasalahan yang dihadapi antara lain: 1. Terkait permasalahan yang dihadapi dalam penerimaan pajak yaitu : a.

Perkembangan hotel baru tidak berbanding lurus dengan meningkatnya tingkat hunian hotel.

b.

Masih belum stabilnya kondisi politik dan keamanan dalam negeri khususnya di Ibukota Provinsi DKI Jakarta 147


c.

Masih adanya Wajib Pajak yang tidak patuh

d.

Belum optimalnya kebijakan penyelenggaraan reklame LED yang disebabkan oleh tingginya cost unit reklame LED dan tarif penyelenggaraan reklame LED

e.

Berkembangnya sektor properti, hotel, restoran dan hiburan di kawasan daerah penyangga seperti kota Tangerang Selatan, kota Depok, kota Bekasi dan kota Bogor.

f.

Penerapan tarif PKB dan BBN-KB yang berbeda dengan daerah penyangga di sekitar Provinsi DKI Jakarta yang mempengaruhi penerimaan PKB dan BBN-KB

g.

Masih terbatasnya kanal pembayaran pajak daerah melalui Perbankan khususnya untuk pembayaran PKB dan BBN-KB

2. Restrukturisasi Organisasi Perangkat Daerah unit SKPD pemungut retribusi mengakibatkan kurang optimal pemungutan retribusi pada masa transisi 3. Pemungutan retribusi daerah masih menggunakan Perda Nomor 3 Tahun 2012 dan Perda Nomor 1 tahun 2015 sehingga beberapa SKPD pemungut retribusi tidak dapat memaksimalkan penerimaan retribusi. 4. Tarif retribusi yang relatif rendah dan tidak sesuai dengan biaya operasional sehingga perlu dilakukan penyesuaian tarif. 5. Banyak objek retribusi pelayanan tera / tera ulang yang meteran KwH-nya 80% berada di luar Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sehingga menjadi potensi retribusi daerah lain. 6. Retribusi pemakaian alat besar dan penunjang (Excavator) tidak boleh dilakukan pemungutan dan sudah dihibahkan untuk operasional Dinas Kebersihan. 7. Retribusi pemakaian tempat pelelangan ikan yang sudah tidak dipungut retribusi lagi. 8. Sarana dan peralatan uji sudah tidak layak pakai sehingga mengurangi kualitas layanan. 9. Adanya kebijakan Pemerintah Pusat terkait penghapusan jenis layanan retribusi izin gangguan undang-undang gangguan yang mengakibatkan berkurangnya potensi pendapatan retribusi. 10. Kurang optimalnya fasilitas pembayaran yang disediakan Bank DKI dalam pembayaran retribusi. 11. Masih ada sarana prasarana yang dikelola oleh SKPD pemungut retribusi dengan 148


kondisi yang sudah tidak memadai dan memerlukan rehabilitasi sehingga tidak dapat digunakan dan mengurangi penerimaan retribusi daerah. 12. Kurangnya promosi dan sosialisasi jenis-jenis layanan dan aset kekayaan daerah yang dimanfaatkan oleh masyarakat sehingga penerimaan pendapatan tidak optimal.

2.5.1.2. Belanja Pada sisi belanja,permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan RKPD Tahun 2017 sehingga perlu dilakukan penyesuaian diantaranya yaitu: 1. Perubahan kebijakan Pemerintah Pusat maupun perubahan kebijakan internal Pemerintah Provinsi DKI Jakarta 2. Perubahan tugas pokok dan fungsi beberapa SKPD/UKPD yang mengharuskan pergeseran anggaran 3. Pelaksanaan kegiatan telah dibiayai melalui Corporate Social Responsibility (CSR), sedangkan kegiatan tersebut dianggarkan dalam APBD tahun 2017 4. Ketidaksesuaian antara spesifikasi dan harga satuan komponen belanja barang dan jasa dengan kondisi pada saat pelaksanaan pengadaan 5. Ketidaklengkapan syarat administratif dalam proses pengadaan barang dan jasa 6. Proses administrasi penghapusan aset memerlukan waktu lama sehingga pelaksanaan pembangunan atau rehab gedung tertunda 7. Masih ditemukan beberapa kegiatan yang terindikasi duplikasi 8. Masih ditemukan kegiatan yang kode rekeningnya belum sesuai.

2.5.1.3. Pembiayaan Pada sisi pembiayaan,permasalahan yang dihadapi dalam melaksanakan RKPD Tahun 2017 yaitu Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) belum dapat dicairkan ke masing-masing BUMD/PT Patungan karena saat ini masih dalam tahap koordinasi pencairan secara bertahap untuk menjaga likuiditas arus kas daerah.

149


2.5.2.

Tantangan

Dalam memecahkan permasalahan yang telah disebutkan dalam subbab sebelumnya, kedepannya Provinsi DKI Jakarta juga perlu mengantisipasi tantangan baik dari internal maupun eksternal. Beberapa tantangan yang dihadapi diantaranya yaitu:

2.5.2.1. Pendapatan Sehubungan dengan kebijakan pendapatan daerah, tantangan yang dihadapi yaitu terkait beberapa revisi kebijakan baru diantaranya yaitu: 1. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang memuat perubahan tariff BBN-I yang semula 10% menjadi 20% yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017 2. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pajak Parkir yang memuat perubahan tarif Pajak Parkir yang semula 20 % menjadi 30 % yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017 3. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pajak Penerangan Jalan yang memuat perubahan tarif PPJ yang semula 2,4% menjadi maksimum 6% (secara progresif) yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017 4. Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang memuat perubahan atas dasar pengenaan atas Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPBJ) sebagai objek BPHTB yang diharapkan efektif pada bulan Oktober 2017

2.5.2.2. Belanja Dalam pelaksanaan belanja daerah maka tantangannya antara lain adalah manajemen waktu bagi SKPD/UKPD dalam pelaksanaan kegiatan khususnya kegiatan pembangunan berskala besar. Di sisi lain, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu melakukan percepatan pencapaian rencana dan target pembangunan di tahun ketiga RPJMD tahun 20132017. Dalam hal teknis pelaksanaan kegiatan, perlu diperhatikan harga satuan pada 150


proses pengadaan barang dan jasa terutama untuk barang dan jasa yang dinilai dengan mata uang asing.

2.5.2.3. Pembiayaan Salah satu tantangan pelaksanaan kebijakan pembiayaan daerah adalah peningkatan kualitas pembiayaan daerah dalam hal Penyertaan Modal Daerah (PMD) pada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Pembiayaan tersebut terutama akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games tahun 2018, percepatan peningkatan pembangunan transportasi massal, serta beberapa proyek potensial yang dapat meningkatkan kesejahteraan seluruh masyarakat DKI Jakarta dan dapat meningkatkan pendapatan BUMD secara profesional.

2.6. Perubahan Proyeksi Pendapatan, Pembiayaan Tahun 2017

Belanja

dan

Berdasarkan evaluasi pelaksanaan APBD 2017 sampai dengan Triwulan II dan perubahan kebijakan Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah, dapat dijabarkan Ringkasan Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 sebagaimana tercantum pada tabel berikut. Tabel 2.16 Perubahan Target Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Daerah Tahun 2017 2017 Selisih No. Uraian (%) Penetapan Rencana Perubahan I

PENDAPATAN DAERAH

62.466.130.203.554

62.462.119.576.780

-0,01

A.

Pendapatan Asli Daerah

41.488.193.370.554

41.557.892.743.780

0,17

1.

Pajak Daerah

35.230.000.000.000

35.230.000.000.000

0,00

a.

Pajak Kendaraan Bermotor

7.900.000.000.000

7.900.000.000.000

0,00

b.

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor

5.000.000.000.000

5.000.000.000.000

0,00

c.

Pajak Bahan Kendaraan Bermotor

1.100.000.000.000

1.100.000.000.000

0,00

d.

Pajak Air Tanah

100.000.000.000

100.000.000.000

0,00

e.

Pajak Hotel

1.630.000.000.000

1.630.000.000.000

0,00

f.

Pajak Restoran

2.800.000.000.000

2.800.000.000.000

0,00

Bakar

151

No.

2017

Uraian

Penetapan

Rencana Perubahan

Selisih (%)

g.

Pajak Hiburan

750.000.000.000

750.000.000.000

0.00

h.

Pajak Reklame

850.000.000.000

850.000.000.000

0,00

i.

Pajak Penerangan Jalan

900.000.000.000

900.000.000.000

0,00

j.

Pajak Parkir

600.000.000.000

600.000.000.000

0,00

k.

Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah & Bangunan (BPHTB)

5.300.000.000.000

5.300.000.000.000

0,00

600.000.000.000

600.000.000.000

0,00

7.700.000.000.000

7.700.000.000.000

0,00

677.885.370.000

680.152.300.000

0,33

l.

Pajak rokok

m.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)

2.

Retribusi Daerah

a.

Retribusi Jasa Umum

103.793.400.000

111.639.400.000

7,56

b.

Retribusi Jasa Usaha

164.506.970.000

158.927.900.000

-3,39

c.

Retribusi Perizinan Tertentu

409.585.000.000

409.585.000.000

0,00

3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

453.338.246.000

465.898.601.886

2,77

4.

Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

5.126.969.754.554

5.181.841.841.894

1,07

B.

Dana Perimbangan

18.770.211.233.000

18.770.211.233.000

0,00

1.

Dana Bagi Hasil

15.621.239.355.000

15.621.239.355.000

0,00

a.

Dana Bagi Hasil Pajak

15.485.632.231.000

15.485.632.231.000

0,00

b.

Bagi Hasil Bukan Pajak

135.607.124.000

135.607.124.000

0,00

2.

Dana Alokasi Umum

0

0

0,00

3.

Dana Alokasi Khusus

3.148.971.878.000

3.148.971.878.000

0,00

C.

Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2.207.725.600.000

2.134.015.600.000

-3,34

1.

Pendapatan Hibah

2.207.725.600.000

2.134.015.600.000

-3,34

2.

Dana Penyesuaian Otonomi Khusus

0

0

0

II.

BELANJA DAERAH

63.612.303.305.596

61.971.702.409.021

-2,58

A.

Belanja Tidak Langsung

28.055.746.847.929

26.832.463.073.382

-4,36

1.

Belanja Pegawai

20.140.729.686.251

19.658.878.824.000

-2,39

2.

Belanja Bunga

49.226.437.819

35.556.257.523

-27,77

3.

Belanja Subsidi

3.234.116.847.884

2.021.329.347.884

-37,50

4.

Belanja Hibah

1.458.036.810.329

1.458.564.600.329

0,04

5.

Belanja Bantuan Sosial

2.499.348.722.000

3.233.845.700.000

29,39

6.

Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi / Kabupaten / Kota dan Pemerintahan Desa

348.804.149.960

348.804.149.960

0,00

dan

152


No.

2017

Uraian

Penetapan

7.

Belanja Tidak Terduga

B.

Belanja Langsung

III.

Rencana Perubahan

Selisih (%)

325.484.193.686

75,484,193,686

-76,81

35.556.556.457.667

35.139.239.335.639

-1,17

PEMBIAYAAN DAERAH

1.146.173.102.042

(970.821.026.055)

-184,70

A.

Penerimaan Pembiayaan

7.725.828.000.000

9.305.831.336.723

20,45

1.

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SiLPA)

5.700.000.000.000

7.706.289.336.723

35,20

2.

Penerimaan Pinjaman Daerah

2.025.828.000.000

1.599.542.000.000

-21,04

B.

Pengeluaran Pembiayaan

6.579.654.897.958

10.276.652.362.778

56,19

1.

Penyertaan Modal Investasi Pemerintah

6.562.456.000.000

10.259.453.464.820

56,34

2.

Pembayaran Pokok Utang

17.198.897.958

17.198.897.958

0,00

70.191.958.203.554

71.767.950.913.503

2,25

72.248.354.771.799

2,93

Total Pendapatan + Penerimaan Pembiayaan

Total Belanja + Pengeluaran 70.191.958.203.554 Pembiayaan Sumber : BPRD, BPKD dan Bappeda Provinsi DKI Jakarta

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa target Pendapatan Daerah mengalami penurunan

sebesar

0.01

Rp. 62.462.119.576.780,-

persen

dari

Rp.62.466.130.203.554,-

menjadi

dan target belanja daerah juga mengalami penurunan

sebesar 2,58 persen dari Rp.63.612.303.305.596,- menjadi Rp.61.971.702.409.021-. Selanjutnya Pada penerimaan pembiayaan daerah terlihat juga koreksi target SiLPA dari Rp.5.700.000.000.000,- menjadi Rp.7.706.289.336.723,- sedangkan pada pengeluaran pembiayaan daerah alokasi penyertaan modal pemerintah kepada BUMD dinaikkan 56,34

persen

dari

Rp.6.562.456.000.000,-

menjadi

Rp.10.259.453.464.820,-.

Peningkatan pengeluaran pembiayaan tersebut terutama akan digunakan untuk mendukung pelaksanaan Asian Games tahun 2018 dan percepatan peningkatan pembangunan transportasi massal.

153

BAB 3 BAB

3

Rencana Program dan Kegiatan dalam Perubahan RKPD

1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB III – RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

Evaluasi pelaksanaan APBD 2017 sebagaimana disampaikan dalam Bab II berdampak pada penyesuaian pada kegiatan-kegiatan dalam Belanja Langsung. Kategori penyesuaian adalah kegiatan yang mengalami penambahan anggaran, kegiatan baru, kegiatan yang mengalami pengurangan anggaran, dan kegiatan yang dimatikan. Selanjutnya, penyesuaian kegiatan-kegiatan tersebut akan menjadi bahan utama pada penyusunan APBD Perubahan Tahun 2017 . Kegiatan yang tidak terlampir dan tidak mengalami perubahan pada lampiran ini masih dianggap sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai kegiatan yang mengalami penyesuaian baik penambahan, kegiatan baru, pengurangan dan kegiatan dimatikan. Dasar hukum pelaksanaan Perubahan APBD Tahun 2017 ini adalah Surat Edaran Sekretaris Daerah Nomor 36/SE/2017 Tahun 2017 tentang Usulan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017. SE Sekda dimaksud merupakan Pedoman Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017. Pedoman ini memuat kriteria dari penambahan belanja terhadap kegiatan yang sudah ada dalam APBD Tahun Anggaran 2017, kegiatan yang dimatikan, Kegiatan dikurangi/ditambah anggarannya hingga kegiatan baru.

3.1. Kegiatan yang Mengalami Penambahan Anggaran Penambahan anggaran kegiatan adalah kegiatan tersebut sudah ada dalam APBD Penetapan 2017 dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non fisik maka diperlukan penambahan anggaran. Penambahan

anggaran

merupakan

suatu

keniscayaan

sebagai

akibat

dari

perkembangan kebutuhan masyarakat. Kriteria Perubahan dengan kategori Kegiatan yang Mengalami Penambahan Anggaran sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara lain: a. Kenaikan Gaji dan Tunjangan; b. Pengembalian Gaji dan Tunjangan yang Dikurangi; c. Kekurangan Belanja Jasa Telepon, Air, Listrik dan Internet (TALI); d. Kekurangan Subsidi/ Belanja BLUD; 155


e. Penambahan Operasional BLUD, menyesuaikan dengan kenaikan pendapatan; f.

Pemenuhan belanja multiyears yang bersumber dari SKPD/UKPD bersangkutan dan tidak menghambat proses lelang;

g. Penyelesaian pembangunan gedung yang bersumber dari SKPD/ UKPD bersangkutan dan tidak menghambat proses lelang; h. Penyelesaian pelayanan langsung kepada masyarakat (antara lain: PTSP, obatobatan, makanan, BOP, KJP, BPJS Kesehatan, penunjang pendidikan Warga Binaan Sosial); i.

Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat;

j.

Penambahan gaji non PNS sesuai peraturan perundang-undangan;

k. Kekurangan belanja Bahan Bakar Minyak (BBM) Kendaraan Dinas Opersional Khusus; l.

Pemenuhan belanja sebagai dampak dari penerapan Peraturan Gubernur tetang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta;

m. Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan pertimbangan waktu dan ketersediaan anggaran.

3.2. Kegiatan Baru Pengalokasian anggaran untuk kegiatan baru yang sebelumnya belum ada pada APBD Penetapan Tahun 2017 dimaksudkan untuk mengoptimalkan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan baru tersebut dapat lebih memfasilitasi berbagai kebutuhan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain Penambahan anggaran untuk kegiatan yang sudah ada pada APBD Penetapan tahun 2017, diperlukan juga pengalokasian kegiatan baru. Yang dimaksud dengan kegiatan baru adalah kegiatan tersebut belum ada dalam APBD Penetapan Tahun 2017, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik fisik maupun non - fisik serta adanya kebijakan baru maka perlu disusun kegiatan baru. Kriteria Perubahan dengan kategori Kegiatan Baru sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara lain: 156


a. Kegiatan yang mendukung persiapan dan pelaksanaan Asian Games Tahun 2018, yang menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan harus dianggarkan pada tahun 2017; b. Pemenuhan kebijakan Pemerintah Pusat harus dianggarkan pada tahun 2017; c. Pemenuhan kewajiban kepada pihak ketiga (hutang daerah) sesuai dengan peraturan (telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan masuk dalam neraca Pemerintah Provinsi DKI Jakarta); d. Tindak lanjut hasil rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan yang harus dilaksanakan pada tahun 2017; e. Dampak dari penerapan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang baru; dan f.

Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah dengan mempertimbangkan waktu dan ketersediaan anggaran.

3.3. Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran Selain penambahan anggaran kegiatan dan pengalokasian kegiatan baru, perubahan kebijakan belanja, juga meliputi pengurangan anggaran kegiatan dalam rancangan APBD Perubahan Tahun 2017. Yang dimaksud dengan pengurangan anggaran kegiatan adalah kegiatan tersebut sudah ada dalam APBD penetapan 2017 dengan alokasi anggaran tertentu, namun karena perubahan situasi dan kondisi baik kegiatan fisik maupun non fisik serta kebijakan, maka anggaran pada kegiatan tersebut perlu dikurangi nilainya. Pengurangan anggaran belanja dilakukan jika kegiatan tersebut setelah dilakukan evaluasi ternyata perlu penyesuaian anggaran. Hal ini dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan pada tahun 2017 menjadi lebih efisien, efektif dan optimal dan tepat sasaran dalam mewujudkan pelayanan kepada masyarakat. Kriteria Perubahan dengan kategori Kegiatan yang Mengalami Pengurangan Anggaran sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara lain:

157


a. Penyesuaian volume dan anggaran untuk kegiatan yang belum dilelang atau belum dilakukan proses pencairan (SPP/BAST) kecuali kegiatan/pekerjaan yang merupakan satu kesatuan; dan b. Penyesuaian komponen belanja/kode rekening.

3.4. Kegiatan yang Dimatikan Kegiatan yang dimatikan adalah kegiatan yang jika diimplementasikan secara teknis dan adminsitratif tidak dapat dilaksanakan sehingga kegiatan tersebut menjadi subyek untuk dimatikan. Aspek teknis dan administratif tersebut antara lain keterbatasan waktu, perubahan kondisi fisik lapangan seperti kepemilikan dan kelengkapan dokumen serta keterbatasan regulasi dan kesiapan sumber daya manusia. Semua ini dimaksudkan agar alokasi anggarannya dapat digunakan dan dialihkan untuk pos kegiatan yang lain. Dengan demikian maka pos kegiatan lain yang dialokasikan tersebut dapat lebih efektif dan efisien serta hasilnya dapat lebih bermanfaat bagi kepentingan masyarakat Jakarta secara keseluruhan. Kriteria Perubahan dengan kategori Kegiatan yang Dimatikan sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, antara lain: a. Kegiatan duplikasi; b. Tidak sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD/UKPD; c. Kegiatan sudah dan atau akan dibiayai oleh pihak swasta; d. Kegiatan yang diprediksi tidak dapat dilaksanakan karena alasan administrasi dan atau alasan teknis serta waktu pelaksanaan yang tidak mencukupi; e. Adanya perubahan kebijakan dari Pemerintah Pusat; f.

Kegiatan yang tidak dapat dilaksanakan sebagai dampak dari penerapan Peraturan Gubernur tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang baru; dan

g. Arahan tertulis Gubernur, Wakil Gubernur dan Sekretaris Daerah. Rencana kegiatan yang mengalami penyesuaian seperti penambahan anggaran, pengurangan anggaran, rencana kegiatan baru, dan kegiatan yang dimatikan pada tahun 2017 dapat dilihat pada pada Lampiran I. Sedangkan seluruh 158


rencana program dan kegiatan perubahan RKPD Tahun 2017 baik yang mengalami penyesuaian maupun tidak mengalami penyesuaian dijabarkan pada Lampiran II.

159

BAB 3 BAB

4

Penutup

1

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB IV – PENUTUP

Penyusunan Dokumen Perubahan RKPD 2017 diharapkan akan tersusun kegiatan yang dapat memenuhi tuntutan kebutuhan masyarakat DKI Jakarta. Selanjutnya perubahan RKPD ini yang merupakan hasil proses sinkronisasi dari penjaringan dari para pemangku kepentingan, proses teknokratis, top-down dan bottom-up diharapkan dapat memberikan manfaat bagi masyarakat DKI Jakarta yang pada akhirnya dapat meningkatkan taraf kesejahteraannya. Salah satu tujuan dari penyusunan ini adalah menyelaraskan program dan prioritas pembangunan provinsi DKI Jakarta dengan kondisi dan dinamika saat ini. Dengan demikian diharapkan bahwa dengan penyusunan Perubahan RKPD 2017, pelaksanaan program dan kegiatan untuk percepatan pencapaian sasaran - sasaran pembangunan menjadi lebih baik dan sesuai dengan target yang tercantum dalam RPJMD 2013 – 2017. Dalam pelaksanaannya, RKPD 2017 yang telah dirubah ini memerlukan kaidah pelaksanaan yang menjadi komitmen bagi seluruh stakeholder yang berperan dalam pembangunan, yaitu: 1. Dukungan partisipasi masyarakat dan dunia usaha untuk berperan serta dalam pembangunan secara proporsional, baik sebagai pelaksana maupun sebagai pengawas dalam pelaksanaan kebijakan dan program/kegiatan untuk kepentingan masyarakat luas. 2. Pada seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit

Kerja Perangkat

Daerah (UKPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta serta seluruh pelaku pembangunan berkewajiban untuk melaksanakan program/kegiatan dengan sebaik - baiknya. 3. Sesuai ketentuan bahwa RKPD Perubahan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUPA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P). Selanjutnya KUPA dan PPAS - P tersebut akan dijabarkan dalam Perubahan RKA SKPD sebagai lampiran Raperda Perubahan APBD.

161

Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2017 BAB IV – PENUTUP

4. Sesuai ketentuan bahwa perlu dilakukan sinkronisasi/sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan yang pendanaannya bersumber dari APBD, APBN/BLN dan sumber lainnya, yang dituangkan pada Rencana Kerja (RENJA) yang disesuaikan dengan perkembangan terkini. 5. Setiap Kepala SKPD dan UKPD wajib melakukan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan melalui upaya koreksi dan melaporkannya secara berkala kepada Gubernur melalui Kepala Bappeda, untuk menjaga efisiensi dan efektivitas pelaksanaan program. 6. Kepala Bappeda menghimpun dan menganalisa hasil pemantauan pelaksanaan rencana pembangunan/kegiatan yang dilakukan oleh masing-masing Kepala SKPD. 7. Pada akhir tahun anggaran 2017, setiap Kepala SKPD wajib melakukan evaluasi Kinerja Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Kegiatan Tahun 2017, berdasarkan perubahan RKPD. 8. Kepala Bappeda menyusun evaluasi rencana pembangunan berdasarkan hasil evaluasi dari para Kepala SKPD. Hasil evaluasi ini akan menjadi bahan bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah untuk tahun berikutnya. Dengan

kaidah

dan

prinsip

seperti

disebutkan

di

atas,

diharapkan

pembangunan di Provinsi DKI Jakarta dapat berjalan dengan baik, lancar dan transparan. Dengan demikian diharapkan juga tujuan inti pembangunan, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat Jakarta secara keseluruhan baik lahir maupun batin dapat terwujud secara efisien dan efektif.

Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,

ttd

Djarot Saiful Hidayat

162

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Recommend Documents