GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA INSTRUKSI GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 214 rAHUN 2015 TENTANG PENINGKATAN PENGETAHUAN TENTANG HIV DAN AIDS SECARA BENAR DAN KOMPREHENSIF PADA pENDUOUK USIA 15 SAMPAI DENGAN 24 TAHUN GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif bagi warga yang berumur 15 (lima belas) sampai dengan 24 (dua puluh em pat) tahun serta untuk menindaklanjuti Instruksi Menteri Oalam Negeri Nomor 444.24/2259/SJ tentang Penguatan Kelembagaan dan Pemberdayaan Masyarakat Oalam Penanggulangan HIV dan AIDS di Oaerah, dengan ini menginstruksikan : Kepada
: 1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi OKI Jakarta 2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi OKI Jakarta 3. Kepala Oinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta 4. Kepala Oinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta 5. Kepala Dinas Sosial Provinsi OKI Jakarta 6. Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta 7. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta 8. Kepala Biro,Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta 9. Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi OKI Jakarta 10. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi OKI Jakarta
Untuk KESATU
Memberikan perhatian khusus sebagai upaya bersama dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif bagi warga yang berumur 15 (lima belas) sampai dengan 24 (dua puluh empat) tahun, melalui koordinasi multi sektoral sesuai dengan tugas dan fungsinya, agar pelaksanaan lebih terpadu, terkoordinasi dan berkesinambungan, dengan rincian tugas sebagai berikut : a. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi OKI Jakarta, agar: 1. mendukung kegiatan koordinasi lintas sektoral terkait penyelenggaraan program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS, khususnya pada peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif; dan
2 2. mendukung dan memfasilitasi kebutuhan anggaran terkait program pencegahan dan penanggulangan HIV dan AIDS baik di tingkat Provinsi maupun di tingkat Kota/Kabupaten Administrasi. b. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi DKI Jakarta, agar: 1. menyusun dan melaksanakan strategi dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif bagi sasaran binaannya; 2. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif; 3. mengintegrasikan sosialisasi peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif melalui lembaga, wadah dan/atau forum lain yang ada di masyarakat, antara lain Karang Taruna, PIK Remaja, PKK dan lain-lain; 4. memfasilitasi pelaksanaan Training of Trainer (TOT) bagi unsur masyarakat binaannya sebagai tenaga penyuluh untuk meningkatkan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif, yang meliputi pendidik sebaya, konselor sebaya, Karang Taruna dan lain-lain; 5. melakukan pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/ instansi terkait dalam melaksanakan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif; dan 6. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta. c. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, agar: 1. menyusun dan melaksanakan strategi dalam rangka meningkatkan pengeta'huan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif pada sasaran binaannya; 2. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif; 3. memfasilitasi pembentukan jejaring pelaksanaan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif di Provinsi DKI Jakarta; 4. memfasilitasi pelaksanaan Training of Trainer (TOT) kepada petugas kesehatan untuk meningkatkan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif; 5. melakukan pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/ instansi terkait dalam melaksanakan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif; dan 6. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta.
3 d. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, agar: 1. menyusun dan melaksanakan strategi dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif pada sasaran binaannya; 2. memfasilitasi Training of Trainer (TOT) bagi pendidik dan tenaga kependidikan untuk meningkatkan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif di Iingkungan pendidikan; 3. melakukan koordinasi dan/atau kerja sama dengan organisasi/instansi terkait dalam melaksanakan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif; 4. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif; 5. memfasilitasi pembentukan jejaring pelaksanaan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif di Provinsi DKI Jakarta melalui UKS, OSIS, PIK, PMR, Pramuka dan lain-lain; dan 6. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta. e. Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, agar: 1. menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif pada sasaran binaannya; 2. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif; 3. memfasilitasi pembentukan jejaring pelaksanaan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif di Provinsi DKI Jakarta; 4. melakukan pembinaan dan/atau ke~a sama dengan organisasi/ instansi terkait dalam melaksanakan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif; 5. memfasilitasi pelaksanaan Training of Trainer (TOT) kepada pekerja sosial untuk dilatih menjadi tenaga penyuluh dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif; dan 6. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan kepada Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta. f.
Kepala Din,as Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, agar: 1. menyusun dan melaksanakan strategi dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif pada sasaran binaannya; 2. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif;
4 3. melakukan pembinaan dan/atau kerja sama dengan organisasi/ instansi terkait dalam melaksanakan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif; 4. memfasilitasi pelaksanaan Training of Trainer (TOT) kepada P2K3 dan serikat kerja dan manajemen perusahaan; dan 5. melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan dilaporkan Sekretaris Komisi Penanggulangan AIDS Provinsi DKI Jakarta; g. Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi DKI Jakarta, agar: 1. menyusun dan melaksanakan strategi dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif pada sasaran binaannya; 2. melakukan advokasi dan/atau sosialisasi pelaksanaan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif; 3. melakukan pembinaan dan/atau ke~a sama dengan organisasil instansi terkait dalam melaksanakan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif; 4. memfasilitasi pelaksanaan Training of Trainer (TOT) kepada organisasi yang terkait dengan olahraga dan kepemudaan, antara lain Pramuka, Klub Olahraga, Karang Taruna dan lain-lain; dan 5. memfasilitasi pembentukan jejaring pelaksanaan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif di Provinsi DKI Jakarta. h. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta, agar: 1. menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif; 2. mengoordinasikan pelaksanaan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif pada SKPD di bawah koordinasinya; dan 3. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan tentang peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif di bawah koordinasinya. i.
Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta, agar: 1. mengoordinasikan Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan dalam pelaksanaan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan'AIDS secara benar dan komprehensif; 2. mengintegrasikan sosialisasi peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif melalui lembaga, wadah dan/atau media lain yang ada di masyarakat Kota/Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; dan 3. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan untuk peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif pada SKPD/UKPD di bawah koordinasinya.
j.
Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi DKI Jakarta, agar: 1. menyusun kebijakan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif;
5 2. mengoordinasikan peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif pada SKPD di bawah koordinasinya; dan 3. mengoordinasikan monitoring dan evaluasi kegiatan tentang peningkatan pengetahuan tentang HIV dan AIDS secara benar dan komprehensif pada SKPD di bawah koordinasinya. KEDUA
Melaporkan hasil pelaksanaan Instruksi ini kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah, di bawah koordinasi Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta.
KETIGA
Biaya yang diperlukan untuk pelayanan tugas sebagaimana dimaksud pad a diktum KESATU, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBO) melalui Ookumen Pelaksanaan Anggaran (OPA) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Oaerah/Unit Kerja Perangkat Oaerah (SKPO/UKPO) terkait dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat serta dapat dipertanggungjawabkan.
Instruksi Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan: 1. 2. 3. 4.
Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Asisten Kesejahteraan Rakyat Sekda Provinsi OKI Jakarta Inspektur Provinsi OKI Jakarta Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah Provinsi OKI Jakarta
