Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 141 TAHUN 2007 TENTANG PENGGUNAAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK ANGKUTAN UMUM DAN KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
: a.
bahwa kecenderungan meningkatnya pencemaran udara di Provinsi DKI Jakarta sebagian besar diakibatkan oleh emisi gas buang dari kegiatan kendaraan bermotor yang menggunakan bahan bakar minyak; sehingga dapat mengakibatkan dampak lanjutan terhadap kesehatan;
b.
bahwa dalam upaya pengendalian pencemaran udara sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 20 dilakukan dengan penggunaan bahan bakar gas untuk angkutan umum dan kendaraan operasional Pemerintah Daerah guna meningkatkan kualitas emisi gas buang ;
c.
bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, dan b di atas, perlu ditetapkan Penggunaan Bahan Bakar Gas untuk Angkutan Umum dan Kendaraan Operasional Pemerintah Daerah dengan Peraturan Gubernur.
1
Mengingat
: 1. Undang-undang No. keselamatan kerja;
1
Tahun
1970
tahun
tentang
2. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1981 tentang Metrologi Legal; 3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup; 5. Undang-undang Nomor Pemerintahan Daerah;
32
Tahun
2004
tentang
6. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta; 7. Undang-Undang Nomor Ketenagakerjaan;
13
Tahun
2003
tentang
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen 9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152) 10. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 1993, tentang Angkutan Jalan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 1993, tentang Pemeriksaan kendaraan Bermotor di jalan; 12. Peraturan Pemerintah Nomor 43 tahun 1993, tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan; 13. Peraturan Pemerintah Nomor 44 tahun 1993, tentang Kendaraan dan Pengemudi; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara;
2
15. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2004 tentang Kegiatan Usaha Hilir Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 124 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4436) 16. Keputusan Menteri Pertambangan dan Gas Bumi No ...... tahun tentang Spesifikasi Bahan Bakar Gas dan LGV. 17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 64 Tahun 1993 tentang Persyaratan Teknis Pemakaian Bahan Bakar Gas pada Kendaraan Bermotor 18. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 141 Tahun 2003 tentang Ambang Batas Kendaraan Bermotor Tipe Baru (Type Approval) dan Kendaraan yang sedang diproduksi (Current Production). 19. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor Per.01/Men/1982 tentang Bejana Bertekanan. 20. Keputusan Dirjen Perhubungan Darat 852/AJ.302/DRJD/2004 tentang Pemakaian Bahan Bakar Gas Pada Kendaraan Bermotor. 21. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 12 Tahun 2003 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, Kereta Api, Sungai, Danau, serta Penyeberangan. 22. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 23. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 11 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Pertambangan Umum, Minyak dan Gas Bumi serta Ketanagalistrikan 24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 6 Tahun 2004 tentang Tenaga Kerja. 25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara; 3
26. Keputusan Gubernur Nomor 28 Tahun 1990 tentang Penggunaan BBG dan LGV untuk Angkutan Umum dan Taksi
MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENGGUNAAN BAHAN BAKAR GAS UNTUK ANGKUTAN UMUM DAN KENDARAAN OPERASIONAL PEMERINTAH DAERAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 1.
Gubernur adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta.
2.
Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah adalah Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta yang selanjutnya disingkat BPLHD Provinsi DKI Jakarta.
3.
Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta.
4.
Dinas Pertambangan adalah Dinas Pertambangan Provinsi DKI Jakarta.
5.
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi adalah Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta.
6.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi DKI Jakarta.
7.
Instansi yang berwenang adalah instansi yang berwenang untuk bertindak sesuai dengan sektor yang menjadi kewenangannya.
8.
Bahan bakar gas adalah bahan bakar untuk digunakan dalam kegiatan transportasi yang berasal dari gas bumi dan/atau hasil olahan dari minyak dan gas bumi.
9.
Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu. 4
10. Kendaraan angkutan umum adalah kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. 11. Kendaraan operasional Pemerintah Daerah adalah kendaraan milik dan dioperasikan oleh Pemerintah Daerah Provinsi DKI Jakarta minimal roda empat. 12. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan persyaratan administrasif. 13. Bengkel adalah bengkel yang telah memenuhi persyaratan teknis penggunaan bahan bakar gas pada kendaraan bermotor dan telah memiliki sertifikat. 14. Bejana tekanan adalah bejana selain Pesawat Uap didalamnya terdapat tekanan yang melebihi dari tekanan udara luar, dan dipakai untuk menampung gas atau campuran gas termasuk udara, baik dikempa menjadi cair dalam keadaan larut atau beku. 15. CNG (Compressed Natural Gas) adalah gas bumi yang dimampatkan. 16. LGV (Liquefied Gas for Vehicle) adalah bahan bakar gas yang dicairkan dan didisain untuk bahan bakar kendaraan bermotor 17. LNG (Liquefied Natural Gas) adalah gas bumi yang terutama terdiri dari Metana yang dicairkan pada suhu sangat rendah (sekitar minus 160 oC) dan dipertahankan dalam keadaan cair untuk mempermudah transportasi dan penimbunan.
BAB II BAHAN BAKAR GAS Pasal 2 (1)
Jenis bahan bakar gas yang diperdagangkan untuk bahan bakar bagi kendaraan bermotor adalah CNG, LGV, LNG.
5
(2)
Standar dan mutu bahan bakar gas yang diperdagangkan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku di bidang Minyak dan Gas Bumi.
BAB III KESELAMATAN Pasal 3 Gas yang digunakan untuk kendaraan bermotor harus disimpan dalam bejana tekan yang memenuhi spesifikasi dan peraturan serta standar yang berlaku dan dipasang sesuai standar serta dipasang mengikuti ketentuan yang berlaku untuk memenuhi keamanan dan keselamatan. Pasal 4 (1)
Instalasi sistem pemakaian bahan bakar gas yang dipakai pada kendaraan bermotor untuk setiap jenis bahan bakar gas yang digunakan harus sesuai spesifikasi teknis yang ditetapkan oleh Departemen Perhubungan.
(2)
Tata cara pemasangan instalasi sistem pemakaian bahan bakar gas pada kendaraan bermotor harus mengikuti ketentuan yang berlaku baik dalam teknis pemasangan maupun keselamatan.
BAB IV PASOKAN DAN INFRASTRUKTUR BAHAN BAKAR GAS Pasal 5 (1)
Tekanan pasokan gas minimal harus memenuhi untuk kebutuhan SPBG dan harus dituangkan dalam kontrak.
(2)
Jumlah gas yang dipasok harus terus-menerus dengan yang telah disepakati dalam kontrak.
6
Pasal 6 (1)
Jaringan pipa gas yang dibangun untuk pasokan gas ke SPBG mengikuti perencanaan pengembangan jaringan yang menjamin pemenuhan kebutuhan bahan bakar gas di seluruh wilayah Provinsi DKI Jakarta.
(2)
Stasiun Pengisian Bahan Bakar Gas (SPBG) merupakan tempat pelayanan penjualan bahan bakar gas yang bisa berdiri sendiri dan atau bergabung dengan SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum).
(3)
Pengangkutan bahan bakar gas yang tidak melalui jalur pipa ke SPBG harus menggunakan kendaraan khusus sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
(4)
Tata cara pembangunan SPBG wajib mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku.
BAB V KEWAJIBAN PENGGUNAAN BAHAN BAKAR GAS Pasal 7 (1)
Kendaraan bermotor yang diwajibkan menggunakan bahan bakar gas dalam peraturan ini adalah: a. Kendaraan operasional Pemerintah Daerah; b. Angkutan orang dengan kendaraan umum.
(2)
Kewajiban penggunaan bahan bakar gas sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1) butir b dilakukan secara bertahap melalui mekanisme perizinan angkutan umum.
7
BAB VI SARANA PENUNJANG PENGGUNAAN GAS PADA KENDARAAN BERMOTOR Pasal 8 (1) Pemasangan dan perawatan instalasi sistem pemakaian pada kendaraan bermotor dilakukan oleh bengkel yang tersertifikasi oleh instansi yang berwenang. (2) Tata cara penunjukan dan persyaratan utama bagi bengkel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh instansi yang berwenang. Pasal 9 (1)
Setiap tabung bahan bakar gas sebelum dipasarkan dan tabung yang telah habis masa berlaku uji kelayakannya serta akan digunakan lagi harus sudah memiliki sertifikat uji kelayakan teknis oleh lembaga yang terakreditasi.
(2)
Masa berlaku sertifikat uji kelayakan teknis tabung adalah 3 (tiga) tahun untuk tabung komposit dan 5 (lima) tahun untuk tabung baja atau sesuai sisa umur teknis berdasarkan hasil pengujian
(3)
Tatacara dan mekanisme pengujian tabung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh instansi yang berwenang dibidang keselamatan kerja,.
(4)
Pengujian tabung sebagaimana dimaksud pada ayat (3) juga diberlakukan bagi tabung bahan bakar gas yang telah habis masa berlakunya sertifikat. Pasal 10
(1)
Setiap kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 wajib melakukan pengujian laik jalan.
(2)
Pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor untuk memperoleh laik jalan dilakukan di unit Pengujian Kendaraan Bermotor.
(3)
Tata cara dan fasilitas pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib mengikuti ketentuan perundangan yang berlaku. 8
(4)
Setiap pemilik kendaraan bermotor wajib memberikan informasi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan kelayakan dan keselamatan sistem pemakaian bahan bakar gas. Pasal 11
(1)
Untuk dapat memanfatkan bahan bakar gas, maka setiap jenis kendaraan sebagaimana dimaksud Pasal 7 ayat (1) wajib menggunakan instalasi sistem pemakaian gas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4.
(2)
Setiap jenis kendaraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 diperbolehkan untuk melakukan perubahan terhadap mesin yang menggunakan bahan bakar minyak menjadi mesin yang menggunakan bahan bakar gas (retrofit) dengan mengikuti ketentuan yang berlaku.
(3)
Perubahan mesin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh bengkel yang tersertifikasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
BAB VII PELAKSANAAN DAN SOSIALISASI Pasal 12 Penggunaan bahan bakar gas dilakukan melalui tahapan sebagai berikut : a. Perioda pertama merupakan masa transisi yang dilakukan pada trayek tertentu untuk angkutan umum dan kendaraan operasional Pemda dengan mengoptimalkan SPBG yang telah ada dalam waktu 2 (dua) tahun. b. Perioda kedua merupakan masa pelaksanaan dimana semua angkutan umum harus telah menggunakan bahan bakar gas dalam waktu 5 (lima) tahun Pasal 13 (1)
Sasaran pengguna bahan bakar gas adalah : a. Pemilik dan atau pengemudi; b. Bengkel dan teknisi pemasangan dan perawatan peralatan instalasi sistem pemakaian bahan bakar gas; c. SPBG atau SPBU d. Bengkel pengujian tabung; e. Pengujian Kendaraan Bermotor (PKB). 9
(2)
Pelaksanaan penggunaan bahan bakar gas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas meliputi: a. Teknis pemasangan Peralatan Konversi; b. Penggunaan bahan bakar gas sebagai bahan bakar kendaraan bermotor; c. Teknik perubahan mesin (retrofit); d. Perawatan dan pemeliharaan tabung; e. Instalasi sistem pemakaian bahan bakar gas. Pasal 14
(1)
Pelaksanaan dan pembinaan penggunaan bahan bakar gas dilakukan oleh Tim Koordinasi yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah, terdiri dari unsur Pemerintah Daerah, Pemerintah Pusat, Dunia Usaha, dan Masyarakat
(2)
Susunan dan keanggotaan Tim Koordinasi sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur. Pasal 15
(1)
Untuk menjamin terlaksananya peraturan ini perlu dilakukan sosialisasi kepada: a. Pemilik jenis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada Pasal 7, b. Masyarakat umum di wilayah Provinsi DKI Jakarta, c. Unit-unit asosiasi yang bergerak dalam bidang angkutan baik penumpang maupun barang.
(2)
Pelaksanaan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara koordinatif oleh BPLHD Provinsi DKI Jakarta bersama instansi terkait sesuai kewenangannya.
BAB VIII INSENTIF Pasal 16 (1)
Dalam rangka mendukung penggunaan bahan bakar gas, maka instansi yang berwenang memberikan insentif sesuai dengan kewenangannya.
(2)
Pemberian insentif diberikan kepada : a. Pemilik kendaraan yang menggunakan bahan bakar gas b. Investor SPBG 10
c. Bengkel pemasangan dan perawatan instalasi sistem pemakaian gas
BAB IX PENGAWASAN Pasal 17 (1)
Jenis pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan ini meliputi: a. Pemasangan instalasi sistem pemakaian bahan bakar gas; b. Perubahan mesin; c. Kelayakan tabung; d. Kelaikan jalan; e. Pelayanan SPBG; f. Pasokan CNG dan LGV; g. Pemeriksaan dan pengujian instalasi bahan bakar gas secara berkala; h. Perawatan dan pemeliharaan instalasi bahan bakar gas; i. Perawatan dan pemeliharaan instalasi SPBG.
(2)
Pelaksanaan pengawasan teknis dan fungsional menjadi tanggung jawab Dinas Perhubungan, Dinas Tenaga Kerja, Dinas Pertambangan, Dinas Perindustrian dan Perdagangan yang dilaksanakan secara koordinatif oleh BPLHD Provinsi DKI Jakarta.
BAB X EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 18 (1)
Hasil pelaksanaan pengawasan merupakan bahan untuk evaluasi lebih lanjut terhadap pelaksaan peraturan ini.
(2)
Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan kepada Gubernur secara berkala setiap 3 (tiga) bulan.
(3)
Pelaksana evaluasi dan pelaporan menjadi tanggung jawab instansi dan stakeholder yang terkait yang dilakukan secara koordinatif dengan BPLHD Provinsi DKI Jakarta. 11
BAB XI SANKSI Pasal 19 Pelanggaran terhadap Peraturan Gubernur ini akan dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 2 tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara Pasal 41 ayat (2).
BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal …. ……………. 2007 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal …. ……….. 2007 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
RITOLA TASMAYA NIP. 140091657 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2007 NOMOR ................
12
