SALINAN
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 174 TAHUN 2016 TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang : a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan dalam rangka tertib administrasi dan kepastian penataan pegawai pada Satuan Polisi Pamong Praja, perlu disusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagai rujukan kebutuhan pegawai dalam perencanaan, rekruitmen, penempatan, pengendalian dan pengembangan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja pada Satuan PoIisi Pamong Praja; Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003;
2
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 9. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/75/M.PAN/7/2004 tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Pegawai Berdasarkan Beban Kerja Dalam Rangka Penvusunan Formasi Pegawai Negeri Sipil; 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2011 tentang Pedoman Perhitungan Jumlah Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil Untuk Daerah; 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 33 Tahun 2011 tentang Pedoman Analisis Jabatan; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum di Lingkungan Pemerintah Daerah; 13. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2013 tentang Kamus Jabatan Fungsional Umum Pegawai Negeri Sipil; 14. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 15. Peraturan Gubernur Nomor 11 Tahun 2008 tentang Analisis Beban Kerja Perangkat Daerah; 16. Peraturan Gubernur Nomor 160 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Analisis Jabatan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah; 17. Peraturan Gubernur Nomor 259 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ANALISIS JABATAN DAN ANALISIS BEBAN KERJA PADA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukcta Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3 G-ubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4 Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja Perangkat Daerah atau Subordinat SKPD. 7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Badan Pendidikan dan Pelatihan yang selanjutnya disingkat Badan Diklat adalah Badan Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disingkat Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disingkat Biro ORB adalah Biro Organisas: dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang bertugas pada SKPD /UKPD atau yang ditugaskan Gubernur di luar SKPD/UKPD. 13. Analisis Jabatan adalah proses, metode dan teknik untuk memperoleh data jabatan yang diolah menjadi informasi jabatan dan disajikan untuk kepentingan program kepegawaian serta memberikan umpan balik bagi organisasi dan tata laksana, pengawasan serta akuntabilitas. 14. Analisis Beban Kerja adalah suatu teknik untuk menetapkan jumlah pegawai yang dibutuhkan dan waktu yang digunakan dalam menyelesaikan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan organisasi. 15. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. 16. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan meliputi jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana. 17. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
BAB II MAKSUD DAN TUJUAN Bagian Kesatu Analisis Jabatan Pasal 2 (1) Analisis Jabatan disusun sebagai dasar untuk memperoleh informasi jabatan yang lebih tepat dan akurat. (2) Tujuan Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar pengelolaan kepegawaian khus-usnya penataan PNS pada Satpol PP dalam kepentingan kelembagaan, kepegawaian, ketatalaksanaan dan pengawasan serta akuntabilitas. Bagian Kedua Analisis Beban Kerja Pasal 3 (1) Analisis Beban Kerja disusun sebagai dasar untuk memperoleh jumlah pegawai yang lebih tepat dan akurat untuk melaksanakan tugas dan fungsi sesuai kebutuhan PNS berdasarkan kebutuhan struktur organisasi Satpol PP. (2) Tujuan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai dasar penempatan pegawai dalam jabatan yang diperlukan pada Satpol PP dalam pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi sesuai beban kerja. BAB III KEGUNAAN Pasal 4 (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dipergunakan untuk: a. b. c. d. e. f. g.
perencanaan kebutuhan PNS; rekruitmen calon PNS; penempatan PNS; pengendalian PNS; pendidikan dan pelatihan PNS; pengembangan PNS; dan kesejahteraan PNS.
(2) Kegunaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai kewenangannya oleh : a. b. c. d.
Satpol PP; BKD; Badan Diklat; dan Biro ORB.
BAB IV RUANG LINGKUP Pasal 5 (1) Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja dilakukan terhadap jabatan pimpinan tinggi, jabatan admmistrasi dan jabatan fungsional pada Satpol PP. (2) Analisis Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. nama jabatan; b. kode jabatan; c. unit organisasi; d. kedudukan dalam struktur organisasi; e. ikhtisar jabatan; f. uraian tugas; . bahan kerja; erangkat/alat kerja; kerja; j. tanggung jawab; k. wewenang; 1. korelasi jabatan; m. kondisi lingkungan kerja; n. risiko bahaya; o. syarat jabatan; p. restasi yang diharapkan; dan q. •3utir informasi lain. (3) Analisis Beban Kerja berupa jumlah formasi jabatan dan pegawai yang dibutuhkan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Satpol PP sesuai dengan beban kerja jabatan. (4) Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Satpol PP sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini. (5) Penerapan hasil Analisis Jabatan dan Anal:sis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Satpol PP setelah mendapat validasi dari Biro ORB. BAB V KEWENANGAN Pasal 6 (1) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja merupakan kewenangan Sekretariat Daerah dalam hal ini dilaksanakan oleh Biro ORB. (2) Pelaksanaan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD yang terkait dan/ atau pihak lain. BAB VI MONITORING, EVALUASI DAN PENGENDALIAN Pasal 7 (1) Biro ORB melaksanakan monitoring terhadap pemanfaatan pelaksanaan hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja -3ada Satpol PP secara berkala atau sewaktu-waktu sesuai ,cebutuhan.
6 (2) Evaluasi dan pengendalian kebijakan/pengaturan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja Pegawai sebagai bagian dari formasi dan penempatan Pegawai dalam jabatan pada Satpol PP dilaksanakan oleh BKD dan Biro ORB. (3) Pelaksanaan evaluasi dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Biro ORB dapat berkoordinasi dengan SKPD/ UKPD terkait. (4) Anggaran pelaksanaan monitoring, evaluas: dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Biro ORB. BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 8 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahka.n pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 September 2016 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 19 September 2016 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2016 NOMOR 62116 Salinan sesuai dengan aslinya KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
YAYAN YUHANAH NIP 196508241994032003
1-H
[j-
cy
Penyusun Gu dang Cakung (Kepala dan Wakil)
r---1
Pengolah Umum Pengadministrasi Pimpinan Pengadministrasi Umum
10
Petugas Gudang Cakung
30
b. Jabatan Fungsional 7---1
Arsiparis Pelaksana
T--I
Arsiparis Pelaksana Lanjutan / Mahir
r-1
Arsiparis Penyelia c. Kepala Subbagian Keuangan 1) Bendahara Pengelnaran CV
r«)
o 4-, cd 1,1 'C
3) Pengolah Data Keu angan
Cn
4) Pengadministrasi Keuangan
CO
1) Pengelola Kepegawaian
CN
Pengadministrasi Perencanaandan Anggaran e. Kepala SubbagianKepegawaian
CV
Penyusun Perencanaandan Anggaran
CV
d. Kepala Subbagian Perencanaan dan Anggaiait Pengelola Perencanaan dan Anggaran
cn
JABATAN FUNGSIONAL
o
Pengelola/Pengurus Barang Penyimpan Barang
cn
JABA TAN PELAKSANA
1--< .--1
Kepala Satuan PolisiPamong Praja Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Sekretaris a. Kepala Subbagian Umum
cu
CLi
C1.1
• cj cf> cV S.--, CU > 0 z _D
-
a.‹ =
s.
4) 3) 2) 1)
E-
• Z ›' ‹
Z • -) <
Z
KEBUTUHAN PEGAWAI JA BATAN JABATAN ADMINISTRATOR PENGAWAS
'—)
6) 5)
•z:1- Ct) cu IT 4:3 h. ,r2
$,
:. 0 (:)
7)
,D -▪) - f24 „
S--. .. P-,
3) 2) 1)
Q (.5 Z Z C--) E, < <
u) '-' E7) 0 ,'--1 < Z Z ‹C < ›4 E' (7) ul
i21 < Q.
Z E—, < C1 < '--) <
< Z
0 Z
JA BATAN PIMPINAN TINGGI
4) 4 Cc1 u) E75 0 • r:
3) 2) 1)
KETERANGAN
KEBUTUHANPEGAWAI Z <
E-. < PQ <
,--D
< Z
JABATAN
JABATAN
JABATAN
6)
5) 4)
3)
KETERANGAN
2) 1)
3) 2)
,71-
Pengadministrasi Kepegawaian Kepala Bidang OperasidanPenegakan Hukum
4) 3) 2) 1)
JABATAN FUNGSIONAL
C'")
Penyusun Kepegawaian
JABATAN PELAKSANA
,c)
PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS 3) 2) 1) 3) 2) 1) 5) 4) 3) 2) 1)
a. Kepala Seksi Operasi Pengendali Operasi
1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
0 N
Penyusun Operasi
N N
Pengelola Operasi
Pengadministrasi Operasi Petugas Penertiban
180
o
Jabatan Fungsional Pol PP Terampil b. Kepala Seksi PenegakanHukum
Penyidik PenegakanHukum Pengadministrasi Penegakan Hukum
N
Petugas Penegakan Hukum
d-
Penyiap Berkas
N
c. Kepala Seksi Pemantauan
Pengelola Pemantauan ,--‹
Penyusun Peman tauan
Pengadministrasi Peman tauan Petugas Pemantauan Penyiap Rerka s Kepala Bidang Keterti ban Masyarakat a. Kepala Seksi Penyuluhan Pengelola Penyuluhan Pengadministrasi Data Penyuluhan Petugas Penyuluhan b. Kepala SeksiPengamanan Protokoler dan Obyek Vital Pengelola Pengamanan Protokoler dan Obyek Vital .--1
Penyusun Pengamanan Protokoler danObyekVital
,--I
Pengadministrasi Pengamanan Protokoler dan Obyek Vital
1 orang jabatan penyusun membawahi minimal9 oran.g petugas
Z
Ed
<
.--"J
< Z
Z
KEBUTUHAN PEGAWAI JABATAN JABATA N JABATAN JABATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSI ONAI, 1)
5) 4) 3) 2) 1)
5) 4) 3)
2)
1)
,—i
c. Kepala Seksi Pengaduan dan Sengketa
2)
co
5) 4) 3)
1.--
1)
cr)
2)
d-
4) Petugas Pengamanan Protokoler dan Obyek Vital 1) Pengelola Pengaduan dan Sengketa
,--,
2) Penyusun Pengaduan dan Sengketa
d-
3) Pengadministrasi Pengaduandan Sengketa ,-1
Kepala Bidang Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota
.--1
a. Kepala Seksi Ketertiban Fasilitas Sosial
N
Pengelola Ketertiban Fasilitas Sosial
1 orang jabatan pen.yusun membawahi minimal 9 orang petugas
,-1
Penyusun Ketertiban Fasilitas Sosial
,---1
Pengadministrasi Ketertiban Fasilitas Sosial
u-)
Petugas Ketertiban Fasilitas Sosial
uo
JabatanFungsional Pol PP Ahli ,—{
b. Kepala Seksi Ketertiban Fasilitas Umum
N
Pengelola Ketertiban Fasilitas Umum
,--‹
Penyusun KetertibanFasilitas Umum
N
Pengadministrasi Ketertiban Fasilitas Umum
0 ,--1
Petugas Ketertiban Fasilitas Umum
uo
Jabatan Fungsional Pol PP Ahli ,--1
c. Kepala Seksi Ketertiban Pemukiman
,--I
Pengelola Ketertiban Pemukiman
1 orang jabatan peny-u sun membawahi minimal 9 orang petugas
,---f
Penyusun Ketertiban Pemukiman
N 1f)
Pengadministrasi Ketertiban Pemukiman Petugas Ketertiban Pemukiman
uo
,--1
N"
Jabatan Fungsional Pol PP Ahli Kepala Bidang Pengendalian dan Pengawasan Tempat Usaha Bidang Industri, Non Industri danHiburanRekreasi 3)
1 1
V
Penyusun Pengawasan dan Pengendalian. Tempat Usaha Industri
,--
2r 1
.-.
.,._, ;" --:"4
.Jp ,--1 -4.1
W) PZi
'17:1 ,--,
0
«i hi)
--1 . F.3' .-'-4 z.) 2 •
c..) ,,..
ed
Pengelola Pengawasan dan Pen.gendalian. Tempat Usaha Bidang Industri
Z ,‹ t--. •,:C
< '-)
12Q
<
<
0 Z
2)
3)
1)
5)
4)
C'') Cn
Pengadministrasi Pengawasan danPengendalian Tempat Usaha Bidang Non Industri
r,
o
Petugas Pengawasan danPengendalian Tempat Usaha Bidang Non Industri
ur.)
Jabatan Fungsional Pol PP Ahli c_ Kepala SeksiPengawasan dan PengendalianTempat Usaha Hiburan dan Rekreasi
,--, CV
Pengelola Pengawasan danPengendalian Tempat Usaha Bidang Hiburan dan Rekreasi Penyusun Pengawasan dan Pengendalian TempatUsaha Bidang Hiburan dan Rekreasi Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Temp at Usaha Bidang Hiburan dan Rekreasi
.-4 CO r,
o
Petugas Pengawasan dan Pengendalian. Tempat Usaha Bidang Hiburan dan Rekreasi
in
Jabatan FungsionalPol PP Ahli
,—i
CO
,-, ,4
1) Pengelola Kesiagaan
.--1
,
CC br3 CC .,..
r-
C.
'-.. .' G G-•
Nr
C,)
Pengadministrasi Kesiagaan
r,
o
Petugas Operator Radio ,-‹
b. Kepala Seksi Pengerahan dan Pengendalian
3)
1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
r,
Penyusun Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Non Industri
Z
4)
N
Pengelola Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha Bidang Non Industri
a. Kepala Seksi Kesiagaan
5)
,-,
Kepala Seksi Pengawasandan Pengendalian Tempat Usaha Non Industri
Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat
1)
1n
JabatanFungsional Pol PP Ahli b.
2)
o
Petugas Pengawasandan Survei Tempat Usaha Industri
3)
Kl ERANGAN op
4)
JABATAN FUNGSIONAL I-
5)
JABATAN PELAKSANA ,C)
4) 3)
u.)
2) 1)
KEBUTUHAN PEGAWAI JABATAN I JABATAN ADMINISTRATOR PENGAWAS
a-
c,)
N
r,
Pengadministrasi Pengawasandan Pengendalian Tempat Usaha Industri
JABATAN PIMPINAN TINGGI
Pengelola Pengerahan dan Pengendalian
r-,
Pengendan Pengerahan dan Pengendalian
CV
In ,--4
Penyusun Pengerahan dan Pengendalian
4) 3) 2) 1)
5) 4)
Z < C.7 Z
4) 3) 2) 1)
KEBUTUHAN PEGAWAI JABATAN JABATAN JABATAN PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 5) 4) 3) 2) 8) 7) 6) 5) 4) 3) 2) 1) 1) 2) 1)
JABATAN ADMINISTRATOR
W
Z < E--. < EQ < '-D
< Z
JABATAN PIMPINAN TINGGI
3)
1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
Pengadministrasi Pengerahan dan Pengendalian Petugas Perlindungan Masyarakat
150
c. Kepala Seksi Pem binaanPotensi. Masyarakat Pengelola Pembinaan Potensi Masyarakat Pengadministrasi Pembinaan Potensi Masyarakat Kepala Satpol PPKota Administrasi Jakarta Pusat a. Kepala Subbagian Tata Usaha
Penyimpan Barang Verifikator Penyusun Data Kepegawaian Peny us un Petencanaan dan Anggaran Pengadministrasi Umum
,--, ,-, ,-- ,--, ,--.! .---! N.
Bendahara Pengeluaran Pengelola /Pengurus Barang
Pengadministrasi Pimpinan b. Kepala Seksi Operasidan PenegakanHukum Koordinator Operasi dan Penegakan Hukum
o cv a,-A
Pengadministrasi Operasidan Penegakan Hukum Petugas Operasi danPenegakan Hukum
u-) ,-,
Penyusun Operasidan Penegakan Hukum
Jabatan F'ungsional Pol PP Terampil c Kepala SeksiKetertiban Masyarakat
,-1
Pengolah Ketertiban Masyarakat Pengadministrasi Ketertiban Masyarakat Petugas KetertibanMasyarakat Jabatan FungsionalPol PP Ahli d. Kepala SeksiKetertiban Prasarana dan Sarana Kota Pengendali Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota Petugas Penertiban Prasarana danSarana Kota Jabatan Fungsional Pol PP Ahli
,-g
Pengadministrasi Penertiban Prasarana dan Sarana Kota
1 orang jabatan penyusun membawahi minimal9 orang petu gas
Z < E—, < fi) < '—) <
Z
<
2
e. Kepala Seksi Pengawasan danPengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi Pengendali Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi
KEBUTUHAN PEGAWAI JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI A DMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 8) 7) 6)
5) 4) 3)
1)
4)
3)
2)
1)
1n Lr')
Jabatan Fungsional Pol PP Ahli ,--i cN
f. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Pengolah Perlin dungan Masyarakat
3) 2) 1)
,—,
Pengadministrasi Pengawasandan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi Petugas Tekilis Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hibu ran dan Rekreasi
2)
—, uo
Pengadministrasi Perlin dungan Masyarakat Petugas Perlin dungan Masyarakat Satgas Pol PP Kecamatan dan Kelurahan :
Pengadministrasi Satgas Pol PP Kecamatan
c:) ,--,
Petugas Penernban
440
Jabatan Fungsional PolPP Terampil 2. Kepala Satgas Pol PP Kelurahan/Pengendali (44 Kelurahan)
40 44 co
1) Petugas Penertiban Kepala SatpolPP Kota Administrasi Jakarta Utara a. Kepala Subbagian Tata Usaha
3) Penyimpan Barang ;--, o 4-, cd ._ 1,74
• cu >
5) Penyusun Data Kepegawaian Penyusun Perencanaan dan Anggaran Pengadministrasi Umum Pengadministrasi Pimpinan b. Kepala Seksi Operasi dan Penegakan Hu knm 1 1) Koordinator Operasi dan Penegakan Hukum
,—, ,-, ,--, ,--, ,—,
1) Bendahara Pengeluaran ._2) Pengelola/ Pengurus Barang
1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
o •o`
Penyusun Satgas Pol PP Kecamatan
co
Koordinator Satgas Pol PP Kecamatan
co
1. Kepala Satgas Pol PPKecamatan(8 Kecamatan)
KEBUTUHAN PEGAWAI Z < E--, < M < '< U < Z
tn
JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAT, 3) 5) 4) 3) 2) 3) 2) 1) 1) 4) 4) 3) 2) 1) 2) 4) 3) 2) 1) 1) 5) 4) 3)
140 0T Ct ,--1 C C ,--1
Pengadministrasi Operasi dan Penegakan Hukum Petugas Operasi dan Penegakan Hukum .Tabatan Fung£ional Pol PP Terampil c. Kepala Seksi Ketertiban Masyarakat Pengolah Ketertiban Masyarakat Pengadministrasi Ketertiban Masyarakat Petugas Ketertiban Masyarakat Jabatan Fungsional Pol PP Ahli d. Kepala Seksi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota Pengendali Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota Pengadministrasi Prasarana dan Sarana Kota Petugas Penertiban Prasarana dan Sarana Kota Jabatan Fungsional Pol PP Ahli
up ,—
Penyusun Operasi dan Penegakan Hukum
2)
1orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
e. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi Petugas Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi
Jabatan Fungsional Pol PP Ahli f. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat Pengolah Perlin dunganMasyarakat Pengadministrasi Perlindungan Masyarakat Petugas Perlin dungan Masyarakat
.--i tn
Satgas Pol PP Kecamatandan Kelurahan : 1. Kepala Satgas Pol PP Kecamatan (6 Kecamatan) Koordinator Satgas Pol PP Kecamatan
to 1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
co
Penyusun Satgas Pol PP Kecamatan
Pengadministrasi Satgas Pol PP Kecamatan Petugas Penertiban
270 o co
Jabatan Fungsional Pol PPTerampil
Z E< Eil <
-D
< Z
0 z
KETERAN GAN
)
KEBUTUHAN PEGAWAI JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAt. 2) 4) 3) 2) 1) 1) 4) 3) 2) 1) 6) 5) 4) 2) 1) 8) 7) 6) 5) 4) 3) 2) 1)
N
2. Kepala Satgas Pol PP Kelurahan /Pengendali (3 1 Kelurahan)
cm r-
1) Petugas Penertiban Kepala Satpol PPKota Administrasi Jakarta Barat a. Kep ala Subbagian Tata Usaha Bendahara Pengeluaran
.--,
Pengelola /Pengurus Barang
r--1
Penyusun Data Kepegawaian
r--I
Penyusun Perencanaan danAnggaran
,--4
Pengadministrasi Umum
t- -
r---1
Penyimpan Barang Verifikator
Pengadministrasi Pimpinan b. Kepala Seksi Operasi danPenegakan Hukum Koordinator Operasi dan PenegakanHukum
u-)
,--
Penyusun Operasi danPenegakanHukum Pengadministrasi Operasi danPenegakan Hukum Petugas Operasi dan Penegakan Hukum
140
Jabatan Fungsional Pol PP Terampil c. Kepala Seksi Ketertiban Masyarakat Pengolah Ketertiban Masyarakat
--,
Pengadministrasi Ketertiban Masyarakat Petugas Ketertiban Masyarakat Jabatan Fungsional Pol PP Ahli d. Kepala Seksi KetertibanPrasarana dan Sarana Kota Pengendali Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota Pengadministrasi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota Petugas Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota Jabatan Fu ngsional PolPPAhli
Koordinator Pengawasandan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan danRekreasi Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburandan Rekreasi
,-.1
e. Kepala Seksi Pengawasan danPengendalianTempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi
1 orang jabatan. penyusun membawahi minimal9 orang oetugas
Z <
E—, (4
<
<
Z
'D
Satgas Pol PP Kecamatan dan Kelurahan : Ce
1. Kepala Satgas Pol PP Kecamatan(8 Kecamatan) Koordinator Satgas Pol PP Kecamatan
1)
7
Pengadministrasi Satgas Pol PP Kecamatan
,--1
Petugas Penertiban
360
JabatanFungsional Pol PP Tera_mpil 2. Kepala Satgas Pol PP Kelurahan/Pengendali (56 Kelurahan)
4)
3)
1 orang jabatan penyusun membawahi minimal 9 orang petugas
c, d-
Penyusun Satgas PolPP Kecamatan
u-) ,--, u-) co
..
,
k0
-, .,) .,1
-cf bz ers
-4
3) Petugas Perlindungan Masyarakat
KETERANGAN
1 1111
T-‹
f. Kepa1a SeksiPerlindungan Masyarakat 1) Pengolah Perlin dungan Masyarakat
,r)
Petugas Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi JabatanFungsional Pol PP Ahli
d-
C,)
N
KEBUTUHAN PEGAWAI JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN PIMPINANTINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA 5) 4) 3) 2) 8) 7) 4) 3) 2) 1) 1) 2) 5) 4) 3)
40 u-)
1) Petugas Penernban
504 ,--1
Kepala Satpol PP Kota Administrasi Jakarta Selatan a. Kepala Subbagian Tata Usaha
,H .-H ,--,
Bendahara Pengeluaran Pengelola /Pengurus Barang
,--i
Penyimpan Barang Verifikator
,--I -I
D.0 ?-4L)
grj 1 (i) P. C,)
..)
-'-,, ,
cd al cvi I) Q a.,
co
fa-1
A
Pengadministrasi Umum PengadministrasiPimpinan b. Kepala Seksi Operasidan PenegakanHukum Koordinator Operasi dan Penegakan Hukum 1 orang jabatan penyu sun membawahi minimal 9 orang petugas
tr)
Penyusun Operasi dan Penegakan Hukum Pengadministrasi Operasi danPenegakan Hukum
140 OI
Petugas Operasidan PenegakanHukum Jabatan Fungsional Pol PP Terampil
Z <
E' < < -, < > < Z
JABATAN PIMPINAN TINGGI
KEBUTUHAN PEGAWAI JABATAN JABATAN ADMINISTRATOR PENGAWAS 1)
4)
3)
LO
2)
Ud
5) 4) 3)
2)
,--I
c. Kepala Seksi Ketertiban Masyarakat
JABATAN PELAKSANA
4) 3) 2) 1)
KETERANGAN 4) 3) 2) 1)
cq
Pengolah Ketertiban Masyarakat
1)
JABATAN FUNGSIONAL
,—.4
Pengadministrasi Ketertiban Masyarakat
c.,-)
Petugas Ketertiban Masyarakat Jabatan Fungsional Pol PP Ahli d. Kepala Seksi Keterti ban Prasarana dan Sarana Kota Pengendali Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota
,—.4 117
Pengadministrasi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota Petugas Ketertiban Prasarana danSarana Kota
,--,
Jabatan Fungsional Pol PP Ahli e. Kepala Seksi Pengawasan dan PengendalianTempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi Koordinator Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburandan Rekreasi Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburandan Rekreasi Petugas Pengawasan dan PengendalianTempat Usaha, Hiburan danRekreasi JabatanFungsional Pol PP Ahli f. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat 1) Pengolah Perlin dungan Masyarakat
,--.1
CI).'
Cd
9
c.) CD,
rd ;..1
cd
.5
0)
b.o g
a„
3) Petugas PerlindunganMasyarakat Satgas Pol PP Kecamatan dan Kelurahan : 1. Kepala Satgas PolPP Kecamatan ( 10 Kecamatan) Koordinator Satgas Pol PP Kecamatan
tto
1) Bendahara Pengeluaran
1, v) o
a. Kepala SubbagianTata Usaha
396
cu P. E u)
Kepala Satpol PP Kota Administrasi Ja_karta Timur
in.
1) Petugas Penertiban
Lfl
2. Kepala Satgas Pol PP Kelurahan/Pengendali (65 Kelurahan)
zcS ---,
450
2 . Ea..)
1.(-)
Pengadministrasi Satgas Pol PP Kecamatan Petugas Penertiban Jabatan Fungeional Pol PP Terampil
0
Penyusun Satgas PolPP Kecamatan
Z < H < Q: < '--)
<
< Z
0 Z
Pengelola /Pengurus Barang
KEBUTUHAN PEGAWAI JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATA N PIMPINAN TINGGI ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSANA FUNGSIONAL 4)3 3) 2)
4
4)
3) 2) 1)
5
4) 3) 2) 1)
6
5) 4) 3)
2)
1)
7
KETERANGAN
6) 5)
8
3) 2)
Penyimpan Barang {-4
o
-'-' '
I.
q.) >
Penyusun Data Kepegawamn Penyusun Perencanaan dan Anggaran Pengadministrasi Umum 8) Pengadministrasi Pimpinan b. Kepala Seksi Operasi dan Penegakan Hukum Koordinator Operasi dan Penegakan Hukum
In 1-1
Penyusun Operasidan Penegakan Huk-um
Pengadministrasi Operasi dan Penegakan Hukum Petugas Operasi dan Penegakan Hukum
140
Jabatan Fungsional Pol PP Terampil
1--1
c. Kepala Seksi Ketertiban Masyarakat Pengolah Ketertiban Masyarakat Pengadministrasi Ketertiban Masyarakat Petugas Ketertiban Masyarakat JabatanFungsional Pol PP Ahli d. Kepala Seksi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota
C
Pengendali Ketertiban Prasaran a dan Sarana Kota
I) Koordinator Pengawasan dan Pengendalian TempatUsaha, Hiburan dan Rekreasi Pengadministrasi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi Petugas Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburandan Rekreasi Jabatan Fungsional Pol PP Ahli f. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat 1) Pengolah Perlindungan Masyarakat
r-I
JabatanFungsional Pol PP Ahli e. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Tempat Usaha, Hiburan dan Rekreasi
-1
Pengadministrasi Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota Petugas Penertiban Ketertiban Prasarana dan Sarana Kota
1 orang jabatan penyu sun membawahi minimal 9 orang petugas
Z < E--. < P:I
'D
< Z
0 z
4) 3) 2)
3) 2) 1)
3) 2) r-I In
Ill
Pengadministrasi Per lin dungan Masyarakat Petugas Perlindungan Masyarakat
KEBUTUHAN PEGAWAI JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN JABATAN PIMPINAN TINGGI , ADMINISTRATOR PENGAWAS PELAKSA NA FT TTICST nm A T
Satgas Pol PPKecamatan dan Kelurahan o
I I
1. Kepala Satgas PolPP Kecamatan. ( 10 Kecamatan) 1) Koordinator Satgas Pol PP Kecamatan
1 orang jabatan penyusun membawahi minirnal9 orang netugas
C
1n
2) Penyusun Satgas Pol PP Kecamatan 3) Pengadministrasi Satgas Pol PP Kecamatan 4) Petugas Penertiban
450
5) Jabatan Fungsional Pol PP Terampil 2, Kepala Satgas Pol PP Keluraha_n /Pengendali (65 Kelurahan) 1) Petugas Penertiban Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu a, Kepala Subbagian Tata Usaha
,-I
Bendahara Pengeluaran Pengelola/ Pengurus Barang
,--I
Penyimpan Barang o
—
1---1
5) Penyusun Data Kepegawaian
cv
6) Penyu sun Perencanaandan Anggaran
,---1
7) Pengadministrasi Umum
,-,
id ..
ezt
13:1
'i-J
,—, t`-• CV Ir) Lo 1n ,-1
0 ,.
Lr) Lo
o
11
.—, ,-H
1111
,--( ,--1
"/) Jabatan FungsionalPolPPTerampil _ c. Kepala Seksi Ketertiban Masyarakat i) Pengolah Ketertiban Masyarakat 2) Pengadminis trasi Ketertiban Masyarakat 3) Petugas Ketertiban Masyarakat . d. Kepala Seksi Perlindungan Masyarakat 1) PengolahPerlin dungan Masyarakat _ . I 2) _Pengadministras i Perlin dunganMasyarakat
,---
8) Pengadministrasi Pimpinan b. Kepala SeksiOperasi dan Penegakan Hukum _ 1) Koordinator Operasi dan Penegakan Hukum Penyusun Operasi dan Penegakan Hukum Pengadministrasi Pengawasan dan Operasi Petugas Penertiban
co
,n
4) 3) 2) 1) KETERANGAN
N
to
d-
—
N
10 d- 0
Satgas PolPPKecamatan dan Kelurahan : 1 Kepala Satgas Pol PP Kecamatan (2 Kecamatan) Koordinator Satgas PolPPKecamatan Penyusun Satgas PolPPKecamatan PengadministrasiSatgas PolPPKecamatan Petugas Penertiban
J ABATAN FUNGSIONAL N.
Z <
E— <
<
< Z
0 z
KEBUTUHANPEGAWAI JABATAN J ABATAN JABATAN JABATAN PINAN TINGGI ADMINISTRATOR PE PELAKSANA PIM NGAWAS
:d '-i ZI ..-
.-:-Z
rri
d-
6640 7154 (Existing PTT1722)
co 0
CS,
1--
N —1
C‘I
'—J
JumlahTotal
0
6) Jabatan FungsionalPolPPTeramp il 2. Kepala Satgas PolPPKelurahan /Pengendali ( 6Kelurahan) 1) Petugas Penertiban
GUBERNURPROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAJAKARTA,
BASUKIT. PURNAMA
