GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA Nomor Sifat Lampiran Hal
910/-1.711.534 1 (satu) berkas Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT)
Jakarta, 4 September 2015 Kepada Yth. presiden Oirektur PT Bima Sarana Perkasa q.q. PO Pembangunan Sarana Jaya Jalan Jend. Gatot Subroto Kaveling 26-27 Kota Administrasi Jakarta Selatan
Sehubungan dengan surat Saudara tanggal 14 November 2013 hal Permohonan Sural Izin PenunjLJkan Penggunaan Tanah (SIPPT) dan tanggal20 Agustus 2014 Nomor 039/BSPIVII1I2014, dengan memperhatikan : a.
Surat Gubernur Kepala Oaerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20 Agustus 1985 Nomor 03008Nlli/1985 hal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah seluas.± 16.740 m2 yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, Kecamatan Mampang Prapatan Wilayah Jakarta Selatan guna membangun Emporium dan Pertokoan, Rumah. Susun, Perkantoran, Bioskop Restaurant dan Fasilitas lain dengan kepadatan bangunan 20%,atas nama PO Pembangunan Sarana Jaya;
b.
Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 687/HGB/BPN-31, 74/2013 tentang Perpanjangan Hak Guna Bangunan Nomor 265/Kuningan Barat atas nama Perseroan Terbatas "PT Bima Sarana Perkasa" berkedudukan di Jakarta Selatan, atas tanah seluas 6.000 m2 terletak di Jalan Jenderal Gatot Subrot6 RT 003/02, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, tanggal 2 September 2013;
c.
Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi OKI Jakarta tanggal 15 Januari 2014 Nomor 94/12-31-400/1/2014 hal Pertimbangan Teknis Pertanahan Oalam Rangka Permohonan Penerbitan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) atas bidang tanah yang terletak di Jalan Jehd. Gatot Subroto Kav. 26-27, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Apministrasi Jakarta Selatan, atas nama PTBima Sarana Perkasa;
d.
Surat Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi OKI Jakarta tanggal 14 April 2015 Nomor 980/10-31.300/IV/2015 mengenai Klarifikasi/ penjelasan terkait· adanya putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 75K/TUN/2008 yang menjelaskan bahwa sengketa Tata Usaha Negara dengan rol perkara Nomor' 14/G/2007/PTUN.Jkt jo. Nomor 178/B/2007/ PT.TUN.Jkt jo. Nomor 75 K/TUN/2008 jo. Nomor 89 PK/TUN/2008 telah selesai, dimana para pihak yang bersengketa sepakat mengakhiri perselisihannya melalui mediasi dengan Akta Perdamaian tanggal 21 Oesember 2011 Nomor 117; dan
.e.
Hasil Rapat Pimpinan Gubernur tanggal 24 April 2015,
\
2 diberitahukan bahwa·· saya dapat menyetujui permohonan Saudara untuk mempergunakan tanah seluas ± 16.751 m2 (Iebih kurang enam belas ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto Kaveling 26-27, Kelurahan Kuningan Barat, Kecamatan Mampang Prapatan, Kota Administrasi Jakarta Selatan, sesuai peta Nomor Usulan 34/SIPPT/PPRlDPKiJS/IV/15 . sebagaimana tercantum dalam lampiran surat Gubernur ini, guna membangun Perkantoran beserta fasilitasnya dengan ketentuan sebagai berikut : 1.
Bidang tanah yang Saudara mohon sesuai dengan Peta Situasi Pengukuran dari Suku Dinas Tata Ruang Kota Administrasi Jakarta Selatan Nomor 31.74.03.14.07.0019, KetetapanRencana Kota (KRK) Nomor 0621/GSBI JS/MPIVII/2014 : Luas hasil ukur...... Dengan zonasi bidang tanah : Sub Zona Perkantoran KDB Rendah (K.3.a.b)... Prasarana Jalan. Jumlah , :.....................................
±
16.751 m2
:t
16.431 m2 320 m2 + 16.751 m2
± ±
2.
Terhadap bidang tanah Prasarana Jalan seluas :t 320 m2 (Iebih kurang tiga ratus dua puluh meter persegi) agar direalisasikan pernbahgunannya sesuai rencana kota berikut konstruksinya tanpa ganti rugi termasuk perawatannya dan disediakan untuk kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3.
Saudara diwajibkan menyediakan kantin yang diisi oleh Pedagang Kaki Lima secara selektif, di bawah pembinaan Walikota Jakarta Selatan dan lokasinya ditetapkan dalam Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB).
4.
Dalam rangka membangun Perkantoran beserta fasilitasnya, Saudara wajib : a.
menyediakan sumur resapan dan/atau kolam resapan berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2013 tentang Sumur Resapan;
b.
menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan lokasinya ditetapkan dalam Rencana Tata Letak Bangunan;
c.. menggunakaf1 bahan porous dalam melaksanakan pembangunan prasarana dan sarana guna peningkatan daya serap tanah terhadap air permukaan dan untuk pelaksanaannya agar berkoordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD/UKPD) terkait di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta; d.
menyediakan lahan untuk membangun sarana dan prasarana pemilahan sampah yang ramah lingkungan, berkoordinasi dengan Dinas Kebersihan Provinsi DKI Jakarta; .
e.
mendapatkan rekomendasi ketinggian tanah terhadap peil banjir dari Dinas Tata Air Provinsi DKI Jakarta;
f.
merealisasikan perencanaan instalasi pengolahan air Iimbah yang dibuaf ramahlingkungan dan nantinya dapat terkoneksi dengan sistem jaringan· perpipaan air Iimbah, sehingga dapat dimanfaatkan kembali dan membuat KajianAnalisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) atau Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan (UKLI UPL), berkoordinasi dengan Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah Provinsi DKI Jakarta;
r
3 g.
membuat Kajian Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas oleh Konsultan lridependeln dengan mendapat rekomendasi dari Oinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi OKI Jakarta;
h.
menerapkan. konsep zero run off untuk pengendalian air hujan dan menyelesaikan sistem tala air sebelum melaksanakan pembangunan, berkoordinasi dengan Oinas Tata Air Provinsi OKI Jakarta;
i.
melunasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) sesuai dengan tanda bukti setoran dari Kantor Pelayanan PBB Kota Administrasi Jakarta Selatan berdasarkan SPPT tahun berjalan;
j.
mengajukan permohonan Ketetapan Rencana Kota (KRK)/Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB)kepada SKPO/UKPO terkait paling lama 3 (tiga) bulan setelah terbitnya SIPPT ini;
k.
membuat KPlTitik Tetap di lapangan sebanyak 2 (dua) buah/sepasang pada setiap heklar lahan dan pemasangannya dilakukan setelah keadaan lapangan siap bangun, dengan terlebih dahulu berkonsultasi dengan instansi terkait c.q. Oinas Penataan Kota Provinsi OKI Jakarta; dan
I.
memberi izin untuk memasuki lokasi areal kerja, apabila sewaktu-waktu diperJukan dalam hal pemeriksaan KPlTitik Tetap oleh petugaslinslansi terkait. .
5.
Pemenuhan kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 2 sampai dengan angka 4, agar Saudara tindak lanjuti dengan Akta Perjanjian yang dibuat secara Notarial Akta antara Pihak Saudara dengan Pemerintah Provinsi OKI Jakarta yang sifatnya eksekuterial atas beban biaya Saudara dan sudah harus diselesaikan paling lama 6 (enam) bulan terhitung seJak SIPPT ini terbil berdasarkan Akta Pernyataan Nomor 58 tanggal 16 September 2014 yang dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, S.H., Notaris di Jakarta. Untuk menindaklanjuti hal tersebut agar Saudara menghubungi Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi OKI Jakarta.
6.
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud pada angka 4, Saudara wajib segera mengajukan permohonan Izin Mendirikan Bangunan (IMB)dengan mengikuti prosedur yang berlaku setelah memiliki Ketetapan Rencana Kota (KRK) dan Rencana Tata Letak Bangunan (RTLB) dari SKPO/UKPO terkait dan gambar rencana bangunan harus mendapat pertimbangan dari Tim Ahli Bangunan Gedung'(TABG).
7.
Izin Mendirikan Bangunan (1MB) dapat diterbitkan apabila Saudara telah menandatangani Akta Perjanjian sebagaimana dimaksud pad a angka 5.
8.
Sertifikat Laik Fungsi (SLF) dapat diterbitkan, apabila Saudara telah menyelesaikan kewajiban yang tertuang dalam Akta Perjanjian sebagaimana , dima'ksud pada angka 5.
9.
Bidang tanah yang telah diberikan SIPPT dan kewajibannya menjadi beban Saudara harus segera : a.
dilakukan pemagaran berkoordinasi dengan Oinas Penataan Kota Provinsi OKI Jakarta;'
r
4 b.
dibangunsesuai izin yang diberikan dan tidak boleh diterlantarkan; dan
c.
ditanami pohon pelindung berkoordinasi dengan Oinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi OKI Jakarta.
10. Apabila terdapat prasarana maupun utilitas umum baik di atas ataupun di bawah tanah, agar Saudara memperbaiki dan/atau memindahkan dan/atau membangun baruagar tetap berfungsi dengan menghubungi instansi terkait dan tetap berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Peralihan hak dan kewajiban yang timbul dari SIPPT ini dan/atau pembuatan perjanjian antara Saudara dan pihak lain sehubungan dengan pemberian SIPPT ini baru dapat dilakukan setelah mendapat persetujuan tertulis dari Gubernur Provinsi OKI Jakarta. 12. Pelaksanaan ketentuan dan persyaratan dalam SIPPT ini secara keseluruhan termasuk pembangunan fisiknya di lokasi tersebut harus sudah diselesaikan paling lama 3 (tiga) tahun sejak tanggal SIPPT ini terbit, apabila jangka waktu tersebut terlampaui sedangkan Saudara belum dapat merealisasikan pembangunan serta memenuhi ketentuan dan persyaratan dalam SIPPT ini, maka SIPPT ini akan ditinjau kembali. 13. Apabila dalam lokasi tersebut terdapat aset Pemerintah Pusat dan/alau Pemerintah Provinsi OKI Jakarta dan/atau pihak lain, Saudara wajib membebaskan dan menyelesaikan terlebih dahulu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 14. Apabila ada gugatan dan/atau tuntutan mengenai kepemilikan tanahnya maupun sepenuhnya menjadi tanggung jawab sebagaimana mestinya sesuai dengan undangan.
yang diajukan oleh pihak ketiga penerbitan SIPPT ini, hal terse but Saudara dan agar diselesaikan ketentuan peraturan perundang-
15. Terhadap perbedaan luas antara pertimbangan teknis pertanahan Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi OKI Jakarta tanggal 15 Januari 2014 Nomor 94/12-31-400/1/2014 seluas :t 16.300 m2 (Iebih kurang enam belas ribu tiga ratus meter persegi) yang dipergunakan untuk mengajukan permohonan Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah (SIPPT) dengan peta lampiran SIPPT ini Nomor Usulan 34/SIPPT/PPRI OPKlJS/IV/15 selu8s:t 16.751 m2 (Iebih kurang enam belas ribu tujuh ratus lima puluh satu meter persegi) maka perbedaan seluas :t 451 m2 (Iebih kurang empat ratus lima puluh satu meter persegi) sepenuhnya menjadi tanggung jawab Saudara. 16. Saudara wajib melaksanakan dan memenuhi seluruh ketentuan dalam SIPPT ini sesuai dengan pernyataan kesanggupan Saudara berdasarkan Akta Pemyataan Nomor 58 tanggal16 September 2014 yang dibuat di hadapan Maria Andriani Kidarsa, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dan menjadi pertimbangan diterbitkannya SIPPT ini. 17. Apabila data pendukung yang dijadikan dasar untuk penerbitan SIPPT ini terbukti tidak benar dan Saudara melakukan pelanggaran terhadap ketentuan dalam SIPPT ini, maka SIPPT ini menjadi batal demi hukum dan segala risikonya menjadi beban dan tanggung jawab Saudafa.
r
5 18. Oengan diterbitkannya surat Gubernur ini, rnaka surat Gubernur Kepala Oaerah Khusus Ibukota Jakarta tanggal 20 Agustus 1985 Nomor 030081V1I1/1985 hal Surat Izin Penunjukan Penggunaan Tanah seluas ~ 16.740 m2 yang terletak di Jalan Jend. Gatot Subroto, Kecamatan Mampang PrClpatan Wilayah. Jakarta Selatan guna membangun Emporiurn dan Pertokoan, Rumah Susun, Perkantoran, Bioskop Restaurant dan Fasilitas lain dengan kepadatan bailgunan 20% atas nama PO Pembangunan Sarana Jaya, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Oemikian persetujuan ini agar Saudara pergunakan sebagaimana mestinya.
~,
,f;y,'..Ub~·cJr.,\rOVinSi Oaerah Khusus
':~.:> A . ~~:( t'\. ,-r .
l'lbi:l,kota Jakarta, / / / \' '\ ~ .
\'
;
~
,
:'. 'C.' \.
.
..
,:
\:,
-. ..
~
.'
I
I).. , ,
I
~_J3aSUklT.
Tembusan: 1. 2. 3. 4.
Wakil Gubernur Provinsi OKI Jakarta Sekretaris Oaerah Provinsi OKI Jakarta Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi OKI Jakarta Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekda Provinsi OKI Jakarta . 5. Inspektur Provinsi OKI Jakarta 6. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional . Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Oaerah Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Oaerah Provinsi OKI Jakarta 9. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Oaerah Provinsi OKI Jakarta 10. Kepala Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi OKI Jakarta 11. Walikota Jakarta Selatan 12. Kepala Oinas Penataan Kota Provinsi OKI Jakarta 13. Kepala Oinas Bina Marga Provinsi OKI Jakarta 14. Kepala Oinas Tata Air Provinsi OKI Jakarta 15. Kepala Oinas Pertamanan dan Pemakaman Provinsi OKI Jakarta 16. Kepala Oinas Pelayanan Pajak Provinsi OKI Jakarta 17. Kepala Oinas Perhubungan dan Transportasi Provinsi OKI Jakarta 18. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi OKI Jakarta 19. Kepala Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup' .Setda Provinsi OKI Jakarta 20. Kepala Suku Oinas Penataan Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan 21. Sekretaris BKPRO Provinsi OKI Jakarta
Purnama
r
