I
SALINAN
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 249 TAHUN 2015 TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubemur Nomor 255 Tahun 2014, telah diatur mengenai organisasi dan tata kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu; b. bahwa dalam rangka efisiensi, efektivitas dan optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Peraturan Gubemur sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur ten tang Organisasi dan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara; 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara; 4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara; 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu bah beberapa kali diu bah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
I
2
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerin tahan; 9. Peraturan Pemerintah Nomor Pengelolaan Keuangan Daerah;
58
Tahun
2005
tentang
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Provinsi dan Pemerintahan Kabupatenj Kota; 12. Peraturan Pemerintah Nomor Organisasi Perangkat Daerah;
41
Tahun
2007
tentang
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun Pengelolaan Barang Milik NegarajDaerah;
2014
tentang
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PengeIolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tent.ang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 17. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tent.ang Organisasi Perangkat Daerah; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KABUPATEN ADMINISTRASI KEPULAUAN SERIBU. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan . Gubernur ini yang dimaksud dengan 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota ,J akarta. 4. Sekretariat Daerah aclalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
3
6. Asisten Pemerintahan adalah Asisten Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi. 12. Dewan Kabupaten adalah Dewan Kabupaten Administrasi. 13. Sekretariat Kabupaten Administrasi.
adalah
Sekretariat
Kabupa ten
14. Sekretaris Kabupaten Administrasi.
adaIah
Sekretaris
Kabupaten
15. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat adalah Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Kabupaten. 16. Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan adalah Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan Sekretaris Kabupaten. 17. Suku Dinas adalah Suku Dinas di Kabupatcn Administr<.lsi. 18. Kantor adalah Kantor pada Kabupaten Administrasi. 19. Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten adalah Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten Administrasi. 20. Kantor Pelayanan Tcrpadu Satu Pintu Kabupaten Administrasi yang selanjutnya disebut Kantor PTSP Kabupaten adalah Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Kabupaten Administrasi. 21. Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Administrasi yang seIanjutnya disebut SatpoI PP Kabupaten Administrasi adalah Satuan Polisi Pamong Praja di Kabupaten Administrasi. 22. Kecamatan adalah Kecamatan di Kabupaten Administrasi. 23. Kelurahan adalah Keh.1rahan di Kabupaten Administrasi. 24. Camat adalah Camat di Kabupaten Administrasi 25. Lurah adalah Lurah di Kabupaten Administrasi.
4
26. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sclanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kcrja Perangkat Dacrah pacla Kabupatcn Administrasi. 27. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah unit kerja aLau subordinat dari SKPD. 28. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah clengan perjanjian kerja yang diangkat olch pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintah atau diserahi tugas negara lainnya elan digaji berela:sarkan pcraturan perunelang-unelangan. 29. Pegawai Negeri Sipil aelalah warga negara Inelonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 30. Pegawai Pemerintah elengan Perjanjian Kerja adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. BAB II KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 2 (1 )
Kabupaten Administrasi merupakan unsur pelaksana tugas Pemerintahan Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi.
(2)
Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(3)
Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang Wakil Bupati yang berkedudukan eli bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(4 )
Bupati dalam melaksanakan tugas dan dikoordinasikan oleh Asisten Pcmerintahan.
fungsinya
Pasal 3 (I )
Kabupaten Administrasi mernpunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan urusan pemcrintahan yang dilimpahkan Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas Pemerintahan Daerah di wilayah Kabupaten Administrasi.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi : a. penyu~unan rcncana stratcgis dan rencana kerja dan anggaran Kabupaten Aelministrasi; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupatcn Administrasi; c. penetapan keputusan taktis operasional pelaksanaan tugas pemerintahan di wilayah Kabupaten Administrasi;
s d. pengendalian operasional pemeliharaan ketenteraman dan ket.ertiban dan penegaJmn Peraturan Daerah serta Peraturan Gubernur o]eh Satpol PP I
pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan taktis operasional tugas clan fungsi Suku Dinas, Kantor, Satpol PP h:abupaten Adrninistrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
g. pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; h. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah Kabupaten Administrasi; 1.
pelaksanaan dan fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Dacrah tingkat wi]ayah Kabupaten Administrasi;
J.
pengembangan pcngc]olaan sumber daya kclautan clan wisata bahari;
k. pemeliharaan dan pulau dan pantai;
1.
pelestarian
sumber daya
kelautan,
pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kabupaten;
rn. pelaksanaan tugas pemerintahan didelegasikan oleh Gubernur;
yang
dilirnpahkan/
n. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kabupatcn Administrasi; o. pengelolaan ketatausahaan Kabupaten Adrninistrasi;
dan
kerumahtanggaan
p. pengelolaan kearsipan, data dan inforrnasi Kabupaten Adrninistrasi; dan q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi. (3) Selain melaksanakan tugas clan fungsi sebagaimana climaksucl pada ayat (1) dan ayat (2), Kabupaten Administrasi rnelaksanakan sebagian tugas dan fungsi yang dilimpahkan oleh Gubernur pada aspek koordinasi, perencanaan, penyelenggaraan, pernbinaan dan pengawasan. (4) Tugas dan fungsi yang dilimpahkan sebagaimana dirnaksud pada ayat(3) meliputi : a. b. c. d. e. f. g. h. i.
Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang Bidang
Kesatuan Bangsa dan Politik; Keolahragaan; Kepernudaan; Sosial; Koperasi; Usaha Mikro, Kecil dan Menengah; Perdagangan; Kepegawaian; dan Kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRI.
6
(5) Pelimpahan tugas cl8n fungsi selain sebagaimana dimaksucl pada ayat (4) ditctapkan dengan Peraturan Gubernur tersendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perunclang.. undangan. BAB III ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi dan Perangkat Pasal 4 (1)
Susunan Organisasi Kabupaten Administrasi, tercliri dari : a. b. c. d. e.
(2)
Bupati; Wakil Bupati; Sekretariat K8bupaten; Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat; dan Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan.
Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, terdiri dari : a. Bagian Tata Pemerintahan, terdiri dari 1. Subbagian Bina Pemerintahan; 2. Subbagian Pemerintahan Umum; clan 3. Subbagian Pengembangan Wilayab. b. Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian, terdiri dari : 1. Subbagian Hukum; 2. Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik; dan 3. Subbagian Kepegawaian Kabupaten.
c. Bagian' Kesejahteraan Rakyat, terdiri dari : 1. Subbagian Pendidikan dan Olahraga; 2. Subbagian Kesehatan dan Pemberdayaan; dan 3. Subbagian So sial dan Mental Spiritual. (3)
Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan sebagaimana dimaksud pacla ayat (1) huruf e, tcrdiri dari : a. Bagian Umum dan Protokol, terdiri dari 1. Subbagian Tata Usaha; 2. Subbagian Rumah Tangga; dan 3. Subbagian Protokol.
b. Bagian Keuangan, terdiri dari ; 1. Subbagian Perencanaan dan Anggaran; 2. Subbagian Tata Usaha Keuangan; dan 3. Subbagian Perbendaharaan.
7
c, Bagian Perekonomian dan Pembangunan, terdiri dari : 1, Subbagian Perekonomian; 2, Subbagian Pembangunan; clan 3, Subbagian Ke!autan, (4)
Bagan Susunan Organisasi Kabupaten Administ.rasi sebagaimana t.ercant.um da!am Lampiran I Peraturan Gubernur ini, Pasa! 5
(1)
Perangkat pad a wilayah Kabupatcn Administrasi terdiri clari : a, Sekretarial Kabupat.en; b, lnspektorat Pembant.u Kabupaten Administrasi; c, Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Administrasi; d, Suku Oinas, yang terdiri clari : 1) Suku Dinas Kepencluclukan dan Pencatat.an Sipil Kabupaten Administ.rasi; 2) Suku Dinas Penanggu!angan Kebakaran dan Penye!amatan Kabupaten Aclministrasi; 3) Suku Dinas Pendidikan Kabupaten Administrasi; 4) Suku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi; 5) Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten Aclminist.rasi; 6) Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Administrasi; 7) Suku Dinas Pariwisala dan Kebuclayaan Kabupatcn Administrasi; 8) Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kabupaten Administrasi; 9) Suku Dinas Tata Air Kabupaten Administrasi; 10) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah Kabupaten Administrasi; 11) Suku Dinas Penataan Kota Kabupaten Administrasi; 12) Suku Dinas Komunikasi, lnformatika dan Kehull1RSan Kabupalen Aclministrasi; e, Kantor, yang terdiri dari :
f.
1) Kantor Pengeiola Keuangan Daerah Kabupaten Administrasi; 2) Kantor Pemberclayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupatcn Administrasi; 3) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten; 4) Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupatcn; 5) Kantor Pengelo!a Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi; PeJaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten Aclministrasi;
g, Satpol PP Kabupaten Administrasi; h, Seksi Dinas Kabupaten, yang terdiri dari : Seksi Dinas Tenaga Kerja clan Transmigrasi Kabupaten Administrasi; I.
Kecamatan; clan
J,
Ke!urahan,
8
(2)
Pengaturan organisasi dan tata kerja perangkat pada wilayah Kabupaten Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (I) huruf b sampai dengan huruf j sesuai dengan Peraturan Gubernur ten tang Organisasi dan Tata Kelja masing-masing SKPD.
(3)
Bagan Pola Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Administrasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Gubernur ini. Bagian Ked ua Bupati Pasal6
Bupati mempunyai tugas : a. memimpin pelaksanaan Administrasi;
tugas
dan
fungsi
Kabupaten
penyelenggaraan b. menetapkan kebijakan operasional pemerintahan Kabupaten Administrasi; c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas clan fungsi Sekretariat Kabupaten; c1. mengoordinasikan dan mengendalikan operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas, Kantor, Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; e. mengembangkan kerja sama dan koordinasi dengan SKPD/UKPD dan/atau instansi pemerintah/swasta dalam rangka pclaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi; f.
melaksanakan koordinasi penyelenggaraan musyawarah pimpinan Kabupaten Administrasi; dan g. melaporkari dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi. Bagian Ketiga Wakil Bupati Pasal 7 (1)
Wakil Bupati mempunyai tugas : a. membantu Bupati dalam memimpll1 pclaksanaan tugas dan fungsi Kabupaten Administrasi; b. membantu Bupati dalam pengoordinasian, pemantauan dan pengendalian penyelenggaraan tugas Pemerin tahan Kabupaten Administrasi oleh Sekretariat Kabupaten; c. membantu Bupati dalam pengoordinasian, pemantauan dan pengendalian operasional penyelenggaraan tugas Pemerintahan Kabupaten Administrasi oleh Suku Dinas, Kantor, Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupatcn, Satpol PP Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
9
d. membantu Bupati dalam pengendalian pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban llmllm serta penegakan Peraturan Daerall dan Peraturan Gubenlllr olell Satpol PP Kabupaten Administrasi; e. melaksanakan tllgas lain yang diberikan Bllpati; f.
mewakili Bupati apabila berhalangan dalam melaksanakan tugasnya; dan
g. melaporkan dan kepada Bllpati. (2)
mempertanggungjawabkan
tugRsnya
Wakil Bupati sebagaimana dimakslld pada ayar (1) dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati. Bagian ]{eempat Sekretariat Kabupaten Paragraf 1 Keduclukan, Tllgas dan Fungsi Pasal 8
(1)
Sekretariat Kabupaten adalah merupakan unsur staf Kabupaten Administrasi yang dipimpin oleh scorang Sekretaris Kabupaten yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(2)
Sekretaris Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Asisten Sekretaris Kabupaten.
(3)
Asisten Sekretaris Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan tugasnya berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Kabupaten. Pasal 9
(1)
Sekretariat Kabupaten mempunyai tugas membantu Bupati menyusun kebijakan operasionaI, mengoordinasikan, memantau dan mengendalikan penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Suku Dinas, Kantor, Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan serta melaksanakan tugas administrasi Kabupaten Administrasi.
(2)
Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Sekretariat Kabupaten mempunyai fungsi : a.
penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, serta dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi;
b.
pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi;
c.
pengoordinasian penyusunan rencana strategis recana kerja clan anggaran Sekretariat Kabupaten;
clan
10
d.
pelaksanaan monitoring, pengendalian dan eVcl1uasi pelaksanaan rcncana strategls dan dokumcn pelaksanaan anggaran Kabupatcn Administrasi;
e.
pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja clan anggaran Suku Dmas, Kantor, Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupaten Administrasi Kecamatan dan Kelurahan;
f.
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas, Kantor, Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; penyusunan kebijakan Pemerintahan Kabup
g.
h. pengoordinasian perumusan kebijakan operasional, pemantauan, pengendalian dan evaluasi operasional tugas dan fungsi Suku Dinas, Kantor, Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; I. pelaksanaan pembinaan Kecamatan; j. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi Dewan Kabupaten dan musyawarah pimpinan wilayah Kabupaten Administmsi; k. pengoordinasian dan fasilitasi pengcmbangan pcngelolaan sumber daya kelautan;
1.
pengoordinasian dan fasilitasi pemeliharaan dan pelestarian sumber c1aya kelautan, pulau dan pantai; m. penyelenggaraan koordinasi dengan instansi pemerintah terkait; n.
penyelenggaraan sebagian lugas clan fungsi kehumasan, perpustakaan, kearsipan, kesatuan bangsa dan politik, keolahragaan, kepemudaan, sosial dan kesekretariatan dewan pengurus KORPRI di wilayah Kabupatcn Admi\listrasi; o. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan tugas pemerintahan yang dilaksanakan oleh Dinas atau Badan yang tidak mempunyai unit kerja pada Kabupaten Administrasi; p. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Kabupaten Administrasi; q. pelaksanaan kegiatan kerumahtanggaan dan ketatausallaan Kabupaten Administrasi; r. pelaksanaan publikasi kegiatan dan pengaturan acara Kabupaten Administrasi; s. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan, dan perawatan prasarana dan sarana kerja Kabupaten Administrasi; t. pengelolaan teknologi informasi Kabupaten Administrasi; u. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kabupaten Administrasi; v. pengoordinasian dan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Kabupaten Administrasi; w. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Adminislrasi; dan x. pelaporan dan pcrtanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Sekrctariat Kabupaten.
11
Paragraf 2 Sekretaris Kabupaten Pasal 10 Sekretaris Kabupaten mempunyai tugas : a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9; b. membantu Bupati dalam pengoorclinasian perumusan kebijakan operasional, pemantauan, pengendalian dan eval1..lasi operasional tugas dan fungsi Suku Dinas, Kantor, Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupaten Administrasi Kecamatan dan Kelurahan; c. memimpin, mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas Asisten Sekretaris Kabupaten; d. mengoordinasikan penyusunan rencana strat.egis dan rencana kerja clan anggaran serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran Kabupaten Administrasi; e. memantau pelaksanaan Kabupaten Aclministrasi;
f.
Dokumen
Pelaksanaan
Anggaran
mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas, Kantor, Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupaten Aclministrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
g. mengoorclinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan dan akuntabilitas Kabupaten Administrasi; h. menyelenggarakan terkait;
koorclinasi
dengan
kegiatan
instansi
I.
memfasilitasi pelaksanaan Kabupaten Administrasi;
musyawarah
J.
melaksanakan tugas lain yang diberikan Bupati;
kinerja,
pemerintah pllnpinan
k. melaksanakan pembinaan pegawai Kabupaten Administrasi; clan
1. melaporkan clan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretaris Kabupaten. Bagian Kelima Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pasal 11 (1)
Asisten Pemerintahan clan Kesejahteraan Rakyat. mempunyai tugas membantu Sekretaris Kabupaten dalam : a. memimpin pelaksanaan tugas dan fungsi tata pemerintahan, hukum dan ketatalaksanaan dan kesejahteraan rakyat;
12
b. mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasionaJ kcpcncluclukan, pencatatan sipil, penanggulcll1gan kebakaran, penyelamauln, penanggulangan bencana, kepegawaian, kcsatuan bangsa, poiitik, perlindungan masyarakat, pencliclikan dan pelatihan pcgawai, pelayanan publik, organisasi, reformasi birokrasi, komunikasi. informatika, ketcnteraman, ketertiban, penegakan peraturan perundang-undangan daerah clan kewilavahan. kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlindungan anak, keluarga bercncana. perpustakaan, arsip, pendidikan, mental spritual, olahraga dan pemuda; c. melaksanakan koorclinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran Suku Dinas dan Kantor bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; d. memantau, mengoordinasikan, mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas dan Kantor bidang pemerintahan clan kesejahteraan rakyat, Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupat.en. Satpol PP Kabupaten Administrasi, Kecamatan clan Kelurahan; e. memantau clan mengendalikan pelaksanaan dokumcn pelaksanaan anggaran Suku Dinas dan Kantor bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Pelaksana Penanggulangan Bencana Kabupaten, Satpol PP Kabupatcn Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan; rungsi biclang f. melaksanakan sebagian tugas dan kepegawaian, kesatuan bangsa, politik, perpustakacll1 , kearsipan, keolahragaan dan kepemudaan: g. melaksanakan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; h. melaksanakan koordinasi dengan Dewan Kabupaten; dan I.
(2)
mendukung kegiatan pelayanan Kabupaten Administ.rasi.
pajak
di
wilayah
Asisten Pemerintahan dan Kescjahteraan Rakyat menyampaikan laporan atas pelaksanaan t.ugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) kepada Sekretaris Kabupat.en. Pasal 12
Asisten PemerintaJ1an dan Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan : a. Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupatcn Administ.rasi; b. Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran clan Penyelamatan Kabupaten Administrasi; c. Suku Dinas Penclidikan Kabupaten Administrasi; d. 8uku Dinas Kesehatan Kabupaten Administrasi; e. Suku Dinas Komunikasi, Kabupaten Administrasi f.
Informatika
dan
Kehumasan
Kantor Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Administrasi;
H
d. pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional kependudukan dan pencatatan sipil, kebakaran penyelamatan, kesatuan bangsa dan politik, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur elan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan; e. fasilitasi pemantauan elan evaluasi pelaksanaan elokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas dan Kantor bidang pemerintahan elan kesejahteraan rakyat, Satpol PP Kabupaten Aelministrasi, Kecamatan dan Kelurahan; f.
pemantuan, pengcndalian dan evaluasi operasional pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas dan Kantor bidang pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, Satpol PP Kabupaten Aelministrasi, Kecamatan dan Kelurahan;
g. pengoordinasian, pembinaan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi penyelenggaraan tugas pemerintahan oleh Kecamatan dan Kelurahan; h. penyusunan perencanaan pernbangunan, rehab total, rchab berat, rehab sedang elan rehab ringan geelung Kantor Kecamatan dan Kelurahan tennasuk rumah elinas Camat elan Lurah; 1.
pelaksanaan pembangunan, rehab total, rehab bcrat, rehab sedang dan rehab ringan geelung Kantol' Kecamatan dan Kelurahan termasuk rumah din as Camat dan Lurah;
J.
pelaksanaan, pengoordinasian elan fasilitasi tugas elan fungsi bidang kesatuan bangsa dan politik eli wilayah Kabupaten Administrasi, kecuali pengawasan, pengendalian, monitoring dan evaluasi perizinan elan non perizinan bidang kesatuan bangsa dan politik;
k. fasilitasi !<egiatan Dewan Kabupaten; I.
pelaksanaan fasilitasi musyawarah pimpinan Kabupaten Administrasi;
m. penyusunan laporan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kabupaten Administrasi; n. pengoordinasian penyusunan rencana strategis Kabupaten Administrasi; dan o. pelaporan elan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Tata Pemerintahan. Pasal 15 (1 )
Subbagian Bina Pemerintahan merupakan Satuan Kerja Bagian Tata Pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan pembinaan Kecamatan dan Kelurahan.
(2)
Subbagian Bina Pemerintahan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepaela Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
(3)
Subbagian Bina Pemerintahan mempunyai tugas : a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran, Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
15
b. mc1aksi'lnakan rcncana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan perumusan kebijakan operasional pembinaan dan evaluasi Kecamatan dan Kelurahan; d. menyusun bahan kebijakan operasional pembinaan dan evaluasi Kecamatan dan Kelurahan; e. menyiapkan bahan koordinasi pimpinan dengan Dewan Kabupaten dan Kecamatan dan Kelurahan; f.
melaks'anakan kegiatan pembinaan Lembaga Musyawarah Kelurahan, Rukun Warga dan Rukun Tetangga;
g. menyiapkan bahan pengendalian, pemantauan evaluasi pelaksanaan kegiatan Bina Pcmerintahan;
clan
h. menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan informasi pelaksanaan kebijakan operasional pembinaan dan evaluasi Kecamatan dan Kelurahan; mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategls dan rencana kerja dan anggaran Bagian Tata Pemerintahan; J. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, kinelja'dan akuntabilitas Bagian Tata Pemerintahan; clan k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanm1l1 tugas Subbagian Bina Pemerintahan. 1.
Pasa! 16 ( 1)
Subbagian Pemerintahan Umum merupakan Satuan Kerja Bagian Tata Pemerintahan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional serta pcngoordinasian, pengendaUan, pemantauan dan evaluasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebakaran dan penyelamatan, kctenteraman dan ketertiban umum serta penegakan Peraturan Daerah clan Peraturan Gubernur.
(2)
Subbagian Pemerintahan Umum dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
(3)
Subbagian Pemerintahan Umum mempunyai tugas : a. menyusun bahan rcncana strategis dan rencana kelja dan anggaran Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun kebijakan operasional kependudukan dan pencatatan sipil, komunikasi, informatika dan kehumasan, kebakaran dan penyelamatan, ketenteraman dan ketertiban umum serta .penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur; d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional kependudukan dan pencatatan sipil, kebakaran dan penyelamatan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
10,
e. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemanta1.1an dan pengendalian pelaksanaan dok1.1men pelaksanaan anggaran S1.1k1.1 Dinas Kcpencl1.1cl1.1kan dan Pencatatan Sipil, S1.1k1.1 Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan S1.1k1.1 Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan serta Satpol'pp Kab1.1paten Administrasi; f.
melaksanakan kegiatan pengoordinasian. pemantauan. pengendalian dan eval1.1asi operasional pelaksanaan t1.1gas dan fungsi Suku Dinas Kepend1.1d1.1kan dan Pencatatan Sipil, Suk1.1 Dinas Penangg1.1langan Kebakaran dan Penyelamatan, Suk1.1 Dinas Kom1.1nikasi, lnformatika dan Kehumasan serta Satpol PP Kab1.1paten Administrasi;
g. menghimp1.1n, mcngolah, menyajikan dan melaporkan dat.a dan informasi pelaksanaan kebijakan operasional kependudukan dan pencatatan sipil, penangg1.1langan kebakaran dan penyelamatan, kctenteraman dan ketertiban 1.1m1.1m scrta penegakan Pcrat1.1ran Daerah dan Perat1.1ran G1.1 bern1.1r; h. memfasilitasi penyelenggaraan pembinaan pemahama.n ideologi negara dan pengembangan wawasan kebangsaan pada lingk1.1p Kab1.1paten Administrasi; i, memfasilitasi penyelenggaraan t1.1gas kcwaspadaan pad a lingkup Kabupaten Administ.rasi; j. memfasilitasi penyelenggaraan pen gem bangan ketahanan ekonomi, seni, b1.1daya, agama dan kemasyarakatan pacla lingkup Kab1.1paten Administrasi;
k. memfasilitasi penyelenggaraan pelaksanaan pembinaan dan pengembangan politik dan demokrasi pada lingkup Kab1.1paten Administrasi; I. memfasilitasi penyelenggaraan pemilihan um1.1m pad8 lingk1.1p Kab1.1paten Administrasi; dan m. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan t1.1gas S1.1bbagian Pemerintahan Um1.1m, Pasal 17 (1 )
Subbagian Pengembangan Wilayah merupakan Satuan Kerja Bagian Tata Pemerintahan clalam pelaksanaan kcgiatan pengcmbangan wilayah.
(2)
Subbagian Pcngembangan Wilayah c1ipimpin oleh seorang Kepala S1.1bbagian yang berkcd1.1dukan di bawah clan bcrtangg1.1ng jawab kepada Kepala Bagian Tata Pemerintahan.
(3)
Subbagian Pcngcmbangan Wilayah memp1.1nyai tugas : a. menY1.1sun bahan rcncana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bagian Tata Pcmcrintahan ses1.1ai c1engan lingk1.1p t1.1gasnya; rencana strategis dan dok1.1mcn b. melaksanakan pelaksanaan anggaran Bagian Tata Pemerintahan sesuai dengan lingk1.1p tugasnY8; c. menyiapkan bahan profil wilayah, tipologi, monografi, toponomi dan batas Kab1.1patcn Administrasi dan Kecamatan dan Kel1.1rahan; d. menyiapkan bahan c1alam rangka perubahan batas, penentuan titik koordinat dan tanda batas Kab1.1paten Administrasi, Kecamatan dan Kel1.1rahan;
17
e. menyiapkan bahan dalam rangka pemekaran, pemecahan dan penghapusan Kecamatan dan Kelurahan; f. melaksanakan kegiatan penyediaan, pemeliharaan clan perawatan tanda batas dan papan petunjuk arah Kabupaten Administmsi, Kecamatan dan Kelurahan; g. meneliti, mengkaji dan menyajikan bnhan pengembnngan Kecamatan clan l
k. menghimpun, mengolah, menyajikan clan melaporkan data dan informasi pelaksanaan pengembangan wilayah; dan 1.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaa.n tugas Subbagian Pengembangan Wilayah. Paragraf 2 Bagian Hukum, l<etatalaksanaan dan Kepegawaian Pasal 18
(1)
Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian merupakan Unit Kerja Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan tugas pemberian pertimbangan hukum, bantuan hukum, pengkajianjanalisis hukum dan pengoordinasian penanganan sengketa hukum serta penyusunan produk hukum, sosialisasi dan dokumentasi produk hukum serta perumusan kebijakan operasional dan pengoordinasian pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan, administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pelayanan publik di wilayah Kabupaten Aclministrasi serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian Kabupaten.
(2)
Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Pasal 19
(1)
Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan pemberian pertimbangan hukum, bantuan hukum, pengkajianjanalisis hukum clan pengoordinasian penanganan sengketa hukum serta penyusunan produk hukum, sosialisasi clan dokumentasi produk h\lkum, serta perumusan kebijakan operasional, dan pengoordinasian pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatalaksanaan, pelayanan publik di wilayah Kabupaten Administrasi serta melaksanakan pengelolaan kepegawaian Kabupaten Adm in is trasi.
18
(2)
Dalam rangka pelaksanaan t1.1gas sebagaimana dimaks1.1d pada ayat (1), Bagian H1.1k1.1m, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian memp1.1nyai f1.1ngsi : a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bagian H1.1k1.1m dan Ketatalaksanaan; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian H1.1kum clan Ketatalaksanaan; c. penghimpunan, penyiapan bahan per1.1m1.1san clan penyus1.1nan kebijakan operasionaJ administrasi kepegawaian dan pelayanan p1.1blik; c1. pengoordinasian, pengenclalian, pemanta1.1an clan evaluasi pelaksanaan kebijaJ
pendok1.1mentasian prod1.1k huk1.1m;
g. sosialisasi peraturan perunclang-undangan; h. penyiapan bahan pertimbangan h1.1kum dan bant1.1an h1.1kum kepacla aparatur dan unit kelja pada wilayah Kab1.1paten Aclministrasi; i.
pengoorclinasian penanganan sengketa h1.1k1.1m;
j.
pengoordinasian per1.1musan Kep1.1tllsan Bllpati;
k. penataan kota ruangan Administrasi;
I.
kantor di wilayah Kabupaten
peJaksanaan koordinasi. bimbingan, kons1.1ltasi dan pendampingan kegiatan pelayanan p1.1blik di wilayah Kab1.1paten Aclministrasi;
m. pengelolaan kepegawaian Kab1.1paten; n. penghimpunan bahan clan penyus1.1nan ak1.1ntabilitas Kab1.1paten Administrasi;
laporan
o. pengelolaan perp1.1stakaan keclinasan Kab1.1paten Aclministrasi; p. peJaksanaan koordinasi, bimbingan, kons1.1ltasi dan pendampingan kegiatan pelayanan p1.1blik c1i wilayah Kabupaten Administrasi; q. pelaksanaan, pengoordinasian dan fasilitasi t1.1gas clan fungsi kepegawaian dan kesekretariatan DP KORPRI eli wilayah Kab1.1paten Administrasi; dan r.
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Hukum, Ketatalaksanaan clan Kepegawaian. PasaJ 20
(1)
Subbagian H1.1kum merupakan Satuan Kerja Bagian Huk1.1m, KetataJaksanaan clan Kepegawaian dalam pelaksanaan kegiatan pemberian pertimbangan huku111, bantuan h1.1k1.1111, pengkajianjanalisis huku111 dan pengoordinasian penanganan sengketa h1.1kum serta penY1.1sunan produk h1.1ku111. sosialisasi dan dok1.1111entasi prod1.1k h1.1k1.1111.
10
(2)
Subbagian Hukum elipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkeeluelukan eli bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian,
(3)
Subbagian Hukum mcmpunyai tugas : a, menyusun bah an rcncana strategis elan rencana kerja elan anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan elan Kepegawaian sesuai elengan lingkup tugasnya; b, melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya; c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan elan Kepegawaian; . d. menyusun bah an bantuan hukum terhadap aparatur dan unit kerja pada wilayah Kabupaten Aelministrasi; e. mengoordinasikan perumusan Keputusan Bupati; f. memberikan pelayanan pendampingan bantuan hukum terhadap aparatur dan unit kerja pada wilayah Kabupaten Administrasi; g. mengoordinasikan dan menangani gugatan/perkara eli peradilan; h. mengoordinasikan dan menfasilitasi penanga1'1an relass pe1'1gadilan dan pembebasan bersyarat narapidana; i. melakukan pe1'1gkajian dan anal isis hukum;
J. menghimpun bahan, meneliti dan mengoordinasikan penyelesaian sengketa hukum; k. memberikan pertimbangan hukum terhaelap aparatur dan unit kerja; 1. memfasilitasi dan mengoordi1'1asikan pcnanganan penyelesaian sengketa hukum; m. melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum dan sosialisasi peraturan perundang-undangan; n. menghimpun dan mendokumentasikan peraturan perundang-undangan; o. menyimpan elan memelihara peraturan perundang-undangan: p. mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan rencana kelja elan anggaran dan dokllmen pelaksanaan anggara1'1 Bagian Hukum, Ketatalaksa1'1aan dan Kepegawaian; q. me1'1goordinasikan penyllsuna1'1 lapora1'1 keua1'1gan, kegiatan. ki1'1erja dan aku1'1tabilitas Bagian Hukum, Ketatalaksa1'1aa1'1 dan Kepegawaian; dan r. melaporkan dan mempert.anggungjawabkan pelaksanaan t.ugas Subbagian Hukum. Pasal 21 (1)
Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik merupakan Satuan Kerja Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian dalam pelal<sanaan kegiatan pel1.lmusan kebijakan operasiona.l. pengoordinasian, pelaksanaan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, ketatalaksanaan, pelayan8n publik.
QO
(2)
Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum, Ketatalaksanaan clan Kepegawaian.
(3)
Subbagian Tatalaksana clan Pelayanan Publik mempunyai tugas: a. menyusun bahan reneana strategis clan rencana kerja clan anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan clan Kepegawaian sesuai c1engan lingkup tugasnya; b. melaksanakan rencana strategis clan c10kumen pelaksanaan anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan clan Kepegawaian sesuai c1engan lingkup tugasnya; c. menghimpun, menyiapkan clan menyusun bahan perumusan kebijakan operasional komunikasi, informatika clan kehumasan, proseclur, metocle clan lingkungan kerja, penataan kota ruang Kantor serta pelayanan publik Kabupaten Aclministrasi; c1. melaksanakan kegiatan koorclinasi, pengenclalian, pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional, proseclur, metocle dan lingkungan kerja. penataan kota ruang Kantor serta pelayanan publik Kabupaten Administrasi; e. menghimpun bahan dan menyusun laporan akuntabilitas Sekretariat Kabupaten; f.
mengelola perpustakaan Administrasi;
g. melaksanakan kegiatan Kabupaten Administrasi;
keclinasan
penataan
kota
Kabupaten ruang
Kantor
h. melaksanakan kegiatan bimbingan, konsultasi dan pendampingan teknis penerapan prosedur, metode dan lingkungan kerja, pelaksanaan pelayanan publik serta teknis pelayanan terhadap pegawai pelaksana pelayanan publik lingkup Kabupaten Administrasi; i.
melaksanakan kegiatan koorelinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional pelayanan publik eli wilayah Kabupaten Administrasi;
J.
menghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan dat.a dan informasi pelaksanaan kebijakan operasional prosedur, metode dan lingkungan kerja, penataan kola rUFll1g Kantor serta pelayanan publik; dan
k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tatalaksana dan Pelayanan Publik.
Pasal22 (1)
Subbagian Kepegawaian Kabupat.en merupakan Satuan Kerja Bagian Hukum, Ket.atalaksanaan dan Kepegawaian c1alam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Knbupaten Aclministrasi, Kecamatan dan Kelurahan.
21 (2)
Subbagian Kepegawaian Kabupaten dipimpin olch scorang Kcpala Subbaglan yang bcrkcdudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukull1, Ketatalaksanaan clan Kepegawaian.
(3)
Subbagian Kepcgawaian Kabupaten mell1punyai tugas : a. menyusun bahan rencana strategis dan rcncana kerja dan anggaran Bagian Hukull1, Ketatalaksanaan' dan Kepegawaian sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan rencana strategis dan dokumcn pelaksanaan anggaran Bagian Hukum, Ketatalaksanaan dan Kepegawaian sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menghimpun, menyiapkan clan menyusun bahan perumusan kehijakan operasional administrasi kepegawaian: d. melaksanakan kcgiatan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional administrasi kepegawaian; e. melaksanakan kegiatan perencanaan kebutuhan, penempatan, pengembangan karier, mutasi, pcndiclikan dan pelatihan Pegawai; f. melaksanakan pemantauan, pengendalian, pembinaan. pengembangan dan pelaporan kinelja dan disiplin Pegawai; pemrosesan dan pengurusan hak, g. melaksanakan kesejahteraan, penghargaan, kenaikan pangkat, cuti clan pensiun Pegawai; h. menyiapkan dan memproses administrasi pengangkatan, pemll1dahan dan pemberhentian Pegawai dalam dan dari jabatan Kabupaten Administrasi; i. menyusun program pengembangan karier Pegawai; j. menghimpun, mengolah, menyajikan, memelihara dan melaporkan data, informasi dan dokumen kepcgawRian termasuk Daftar Urut Kepangkatan (DUK) Pegawai; k. melaksanakan kegiatan koordinasi administrasi kepegawaian di wilayah Kabupaten Administrasi clengan BKD; 1. melaksanakan fasilitasi penerbitan kartu identitas pegawai pada Iingkup Kabupaten Administrasi; m. melaksanakan penyiapan, fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat) pada lingkup wilayah Kabupaten Administrasi; n. penyusunan program pengembangan karir pegawai, pelantikan pejabat Kabupaten Adminlstrasi; o. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan kode etik, budaya kerja dan etos kerja pegawai; p. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan kerja sarna kesekretariatan Dewan Pengurus KORPRJ lingkup Kabupaten Administrasi; q. penyelenggaraan kegiatan pembinaan seni, budaya. Anggota KORPRI lingkup Kabupalen Administrasi; 1". penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan so sial Anggota KORPRI Iingkup Kabupaten Administrasi; s. pengoordinasian dan fasilitasi penyelenggaraan kegiatan Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten Administrasi; t. pengelolaan data dan informasi pensiunan Anggota KORPRI lingkup Kabupaten Administrasi; dan u. melaporkan dan mell1pertanggungjawabkan pelaksana8n tugas Subbagian Kcpegawaian Kabupaten.
22
Paragraf 3 Bagian Kesejahteraan Rakyat Pasal 23 (1)
Bagian Kesejahteraan Rakyat merupakan Unit Kerja Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan perumusan kebijakan operasional, serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi sosial, penclidikan, kesehatan masyarakat, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat dan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, perpustakaan dan arsip serta mental spiritual.
(2)
Bagian Kesejahteraan Rakyat dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat. Pasal24
(1)
Bagian Kesejahleraan Rakyal mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional, serta pengoordinasian, pengenclalian, pemantauan dan evaluasi sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat, olahraga dan pemuda, pemberclayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlinclungan anak dan keluarga berencana, perpustakaan clan arsip serla menlal spiritual.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), Bagian Kesejah teraan Rakyat mem punyai fungsi a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja clan anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat; c. penghimpunan, penyiapan bahan dan [Jenyusunan kebijakan operasional sosiaJ, pendidikan, kesehatan masyarakat, olahraga dan pemuda, pem berdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, perpustakaan dan arsip serta mental spiritual; d. pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional sosial, pendidikan, kesehatan masyarakat, olahraga dan pemuda, pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak dan keluarga berencana, perpustakaan dan arsip serta mental spiritual; e. pelaksanaan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendaJian pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat clan Perempuan clan Keluarga Berencana serta Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Adminislrasi;
23
f.
pelaksanaan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana serta Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Administrasi;
g. pelaksanaan, pengoordinasian dan fasilitasi sebagian tugas dan fungsi bidang olahraga, pemuda dan so sial eli wilayah Kabupaten Administrasi; h. pelaksanaan kegiatan koordinasi, pembinaan clan pengembangan mental spiritual Kabupaten Administrasi; 1.
pelaksanaan fasilitasi lembaga mental spiritual; dan
j.
pelaporan dan penanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Kesejahteraan Rakyat. Pasal25
(1)
Subbagian Pendidikan dan Olahraga merupakan Satuan Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan elan evaluasi pendidikan, olahraga dan pemuda serta perpustakaan clan arsip.
(2)
Subbagian Pendidikan dan Olahraga dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kcpada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
(3)
Subbagian Pendidikan dan Olahraga mempunyai tugas : a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja clan anggaran, Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya; e-,
menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun perumusan kebijakan operasional pendiclikan, olahraga dan pemuda serta perpustFlkar111 dFln arsip Ki:lbupatcn Administrasi-;
d. mclaksanakan kegiatan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional pendidikan, olahraga dan pemuda serta pcrpustakaan dan arsip Kabupaten Administrasi; e. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas Pendidikan dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Administrasi; f.
melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian clan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Pendidikan dan Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten Aclministrasi;
Q4
g. melaksanakan fasilitasi kegiatan olahraga clan pemuda tingkat Kabupaten Aclministrasi Kepulauan Seribu; h. melaksanakan penclataan clan publikasi kegiatan keolahragaan, kepemuclaan serta prasarana dan sarana olahraga elan pemuela eli Kabupaten Acll11inistrasi Kepulauan Seribu; i.
melaksanakan pereneanaan, penyecliaan, perawatan, pemeliharaan, pengawasan clan pengenclalian prasarana clan sarana olahraga clan pemuela sesuai lingkup tugasnya eli Kabupaten Aclministrasi Kepulauan Seribu;
J.
penyelenggaraan kegiatan pem binaan olahraga, Anggota KORPRJ lingkup Kabupaten Aelministrasi
k. mengoorelinasikan penyusunan bahan rencana strategis clan rencana kerja dan anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat; I.
mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Kesejahteraan Rakyat;
m. menghlmpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data dan informasi pelaksanaan kebijakan operasional pendidikan, olahraga dan pemuda serta perpustakaan elan arsip;dan n. melaporkan clan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Pendidikan clan Olahraga. Pasal 26 (1)
SUbbagian Kesehatan dan Pemberdayaan merupakan Satuan Kerja Bagian Kesejahteraan Rakyat c1alam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional serta pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi kesehatan masyarakat, pemberelayaan masyarakat, perempuan dan perlindungan anak serta keluarga berencana.
(2)
Subbagian Kesehatan dan Pemberdayaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepacla Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
(3)
SUbbagiaI~ Kesehatan elan Pemberdayaan l11empunyai tugas :
a. menyusun bah an rencana strategis dan rencana kerja elan anggaran, Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dcngan lingkup tugasnya; c. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun bahan perUl11usan kebijakan operasional kesehatan l11as:iarakat, keluarga berencana, pel11berdayaan masvarakat clan perempuan, perlinclungan anak serta keluarga berencana Kabupaten Aclministrasi; d. melaksana1
2S
e. melaksanakan kegiatan pengenclalian, pemantauan clan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan masyarakat, keluarga berencana, pemberclaymm masyarakat clan perempuan serta perlindungan anak Kabupaten Administrasi; f.
melaksanakan fasilitasi kegiatan pemantauan clan pengendalian pelaksanaan dokumen pelaksanmm anggaran Suku Dinas Kesehatan, Kantor Pel11berclayaan Masyarakat dan Perel11puan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi;
g. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pel11antauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kesehatan, Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan clan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi; h. menghimpun, mengolah, menyajikan, dan mclaporkan data dan informasi pelaksanaan kebijakan operasional kesehatan masyarakat, keluarga berencana, pemberclayaan masyarakal dan percmpuan serla perlindungan anak Kabupaten Administrasi; 1.
melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka penanggulangan kejadian luar biasa, permasalahan anak dan permasalahan perempuan; dan
J.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Kesehatan dan Pemberdayaan. Pasal 27
(1)
Subbagian So sial dan Mental Spiritual merupakan Satuan Kelja Bagian Kesejahteraan Rakyat dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional serta pelaksanaan, pengoordinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi bidang sosial dan mental spiritual.
(2)
Subbagian Sosial dan Mental Spiritual dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat.
(3)
Subbagian So sial dan Mental Spiritual mempunyai tugas : a. menyusun bahan rcncana strategis dan rcncana kerja clan anggaran, Bagian Kescjahteraan Rakyat. scsuai clengan lingkup tugasnya; b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menghimpun, menyiapkan bahan dan menyusun bahan perumusan kebijakan operasional sosial dan mental spiritual Kabupaten Administrasi; d. mclaksanakan, mengoordinasikan, menfasilitasi, mengendalikan, memantau dan evaluasi pelaksanaan kebijak'an operasional sosial dan mental spiritual Kabupaten Administrasi; e. melaksanakan upaya promosi dan peningkatan partisipasi sosial masyarakat Kabupaten Administrasi;
26
f.
melakukan penclalaan, registrasi, pemantauan, evaluasi dan pelapamn usaha kesejahteraan sasial dan mental spiritual Kabupaten Aelministrasi;
g. melaksanakan peneegahan clan rehabilitasi sasial PMKS; h. melaksanakan pemberdayaan sasial inclividu, keluarga, masyarakat, lembaga kesejahteraan sasial dan fakir miskin; 1.
melaksanakan pengembal1gan penyelenggaraan kesejahteraan sosial;
melaksanakan pelayanan penghargaan kepada pahlawan, janda paJ1lawan, keluarga pahlawan, perintis kemerdekaan, janda perin tis kemerdekaan dan masyarakat; k, melaksanakan pelestarian nilai kepahlawanan, keperintisan dan kesetiakawanan sasial;
J'
I.
melaksanakan penggalangan peran sert8 masyaral<8t eli bidang sasial;
m, melaksanakan pelayanan dan perlinclungan sasial karban beneana, orang terlantar, korban tindak kekerasan. pekerja migran bermasalah dan musibah sasial lainnya serta jaminan kesejahteraan sasial; n, melaksanakan pengelalaan data dan penyebarluasan infarmasi kesejahteraan sasial; 0, melaksanakan pramosi kesejahteraan sosial; p, melaksanakan penyediaan, pemeliharaan dan perawatan Sasana Kriela Karang taruna (SKKT), guelang logistik, Lembaga Konsultasi Kesejahteraan So sial (LK3) elan prasarana elan sarana pelayanan sosial dan men tal spiritual; q, penyelenggaraan kegiatan pembinaan mental dan rohani Anggota KORPRI lingkup Kabupaten Aelministrasi; r, memfasilitasi elan merekomenelasikan pcmanf8atan dana tanggung jawab sosial elan lingkungan elunia usaha pcrusahaan yang beroperasi eli wilayah Kabupatcn Aelministrasi sesuai elengan ketentuan yang berlaku eli perusahaan tersebut; s, melakukan koordinasi dengan instansi terkait dalarn rangka pembinaan kesejahteraan rakyat, sosial masyarakat, mental spiritual, yayasan (arganisasi lembaga) yang melaksanakan kegiatan di bidang keagamaan di wilayah Kabupaten Aelministrasi; t. melaksanakan kegiatan pem binaan elan pengem bangan aktivitas keagamaan masyarakat dan lembaga keagamaan Kabupaten Administrasi; u, memantau dan menginventarisasi serta melaksanakan pemberian bantuan untuk tempat ibadah di wilayah Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Administrasi; v, melaksanakan kegiatan pembinaan terhadap para pengurus masjid dan musho!la sert.a qorijqori'ah Kabupaten Administ.rasi; w, melaksanakan kegiatan koordinasi dalam rangka pembentukan forum komunikasi umat beragama Kabupaten Administrasi; x, melakukan koordinasi, monitoring dan evaluasi distribusi beras bagi kelompok rumah t.angga sasaran dan program bantuan sasia! lainnya;
'27
y, menyiapkan pelaksanaan event Musabakoh Tilawatil Qur'an (MTQ) cle\11 Seleksi Tilawatil Qur'an (STQ) secm'a berjenjang; z, memfasilitasi, mengoordinasikan dan melaksanakan mgas amil zakat, infaq dan soclaqoh; dan aa, melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaelll tugas Subbagian Sosial dan Mental Spiritual. Bagian Keenam Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan Pasal28 (1)
Asisten Perekonol11ian, Administrasi clan Pembangunan mempunyai tugas mel11bantu Sekretaris Kab1..1paten clalam : a, memimpin pelaksanaan t1..1gas dan fungsi adl11inistrasi umum clan perekonomian dan pembangunan serta pengelolaan keuangan Kabupaten Administrasi; b, mengoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan operasional perindustrian dan energi, kelautan, pertanian dan ketahanan pangan, kepariwisataan dan keb1..1dayaan, perhubungan dan lransportasi, tata ail', penJmahan dan gedung Pemerintah Daerah, penataan kota, kebersihan, pengelolaan lingk1..1ngan hid1..1p, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta perdagangan, lenaga kerja dan lransmigrasi, bina marga serta pertamanan dan pemakaman Kabupaten Administrasi; c. mengoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran suku dinas dan kantor bidang perekonomian, administra~;i dan pembangunan Kabupaten Administrasi; d. mengoordinasikan, memantau, mengendalikan clan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi s1..1k1..1 clinas dRI1 dan kantor biclang perekonomian, administrasi pembangunan Kabupaten Administrasi; e. memantau dan mengenclalikan pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran suk1..1 dinas dan kantor bidang perekonomian, administrasi dan pembangunan Kabupaten Admini,strasi; f,
memantau, mengcndaJikan clan mengevaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten Aclministrasi:
g. mengoordinasikan penyus1..1nan laporan antara lain realisasi anggaran, neraca dan catatan atas laporan keuangan; h. mengoordinasikan, memantau, mengendalikan dan mengevaluasi kegiatan pembangunan di wilayah Kab1..1patcn Administrasi; I. mengoordinasikan pelaksanaan pengawasan dan pengendalian penataan kota; clan j,
melaksanakan pengoordinasian penagihan atas kewajiban pengem bang yang tert1..1ang dalam Surat Izin Penunjukan Pengg1..1naan Tanah (SIPPT)/S1..1rat Izin Pemanfaatan Ruang berkoordinasi dengan BPKAD.
QR
(2)
Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembang'llnan menyampaikan laporan kepada Sekretaris Kab'llpaten atas pelaksanaan t'llgas sebagaimana sebagaimana dimaks'lld pada ayat (1). Pasa129
Asisten Perekonomian, mengoordinasikan :
Aclministrasi
dan
Pembangunan
a. S'llk'll Dinas Perind'llstrian dan Energi Kab'llpaten Administrasi; b. S'llk'll Dinas Kelautan, Pertanian Kabupaten Administrasi;
dan
Ketahanan
Pangan
c. S'llku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Aclministrasi: d. Suku Dinas Administrasi;
Perh'llbungan
dan
Transportasi
Kab'llpaten
e. Suk'll Dinas Tata Air Kab'llpaten Administrasi; f.
Suku Dinas Perumahan Kab'llpaten Administrasi;
dan
Gedung Pemerintah
D8crah
g. S'llk'll Dinas Penataan Kota Kabupaten Administrasi; h. Kantor Pengelola Lingkungan Hid'llp Kab'llpaten Administrasi; dan I.
Seksi Dinas Administrasi.
Tenaga
Kerja
dan
Transmigrasi
Kab'llpaten
Pragraf 1 Bagian Umum dan Protokol Pasal30 (1 )
Bagian Um'llm dan Protokol merupakan Unit Kerja Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan fisik aset, ketata'llsahaan, ker'llmahtanggaan, keprotokolan dan pengamanan Kantor Pemerintahan Kabupaten Administrasi serta r'llmah c1inas Bupati, perencanaan clan pelaksana<:111 pembangunan gedung kantor Kabupaten Administrasi termasuk rumah dinas Bupati.
(2)
Bagian Um'llm dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berked'lldukan di bawah dan bertanggung jawab kepacta Asisten Perekonomian, Administrasi clan Pembangunan Sekret.aris Kab'llpaten Aclministrasi. Pasa! 3 J
(1)
Bagian Umum dan Protokol mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 'ketatausahaan, ker'llmahtanggaan, keprotokolan, pengelolaan fisik aset clan pengamanan rumah dinas Bupali, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung kantor Kabupaten Administrasi termas'llk rumah dinas Bupati.
20
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Bagian Umulll clan Protokol mempunyai fungsi : a. penyusunan rencana strategis clan rencana kerja dan anggaran Bagian Umum dan Protokol; b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksan8ClI1 anggaran Bagian Umum dan Protokol; c. pelaksanaan kegia!.an ketatausahaan an tara lain penerimaan, pencatatan, pentaklikan, pengetikan, penomoran dan pendistribusian naskah dinas serta penyimpanan, pemeliharaan, penelusuran dan penghapusan arsip Kabupaten Administrasi; d. pelaksanaan kegiatan pembinaan ketatausahaan terhadap unit kerja di wilayah Kabupaten Aclministrasi berkoordinasi dcngan SKPD I UKPD terkait Ka bupatcn Administrasi: e. pelaksanaan kegiatan pengadaan, penerimaan, pencatatan, penyimpanan dan pendistribusian perlengkapanl peralatan/inventaris kerja/kantor termasuk kapal clinas; f.
pcnyusunan perencanaan pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab sedang dan rehab ringan geclung kantor Kabupaten Administrasi termasuk rumah dinas Bupa!.i;
g. pelaksanaan pelllbangunan, rehab total, rehab bcraL, rehab seclang clan rehab ringan gcdung kantor Kabupalcn Administrasi termasuk rumah clinas Bupati; h. pelaksanaan kegiatan pemeliharaan dan perawatan pcrlengkapanl peralatan I inventaris kerja/kantor termasuk gedung, rumah dinas pimpinan dan kapal dinas; i.
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kenyalllanan kantor Kabupaten Aclministrasi termasuk rumah dinas pimpinan;
J.
pelaksanaan kegiatan pemeliharaan kebersihan, keindahan, keamanan, ketertiban dan kenyamanan kantor Kabupaten Administrasi termasuk rumah dinas pimpinan; 1<. pelaksanaan koordinasi penghapusan barang;
1.
penyerahan pencatatan pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pendistribusian, pemeliharaan dan perawatan perlengkapan, pcralatan I in yen taris kerj al kan tor kepad a Bagian Keuangan untuk dibukukan; m. pelaksanaan kegiatan pelayanan tamu KabupaLcn Administrasi; n. pelaksanaan kegiatan penjamuan tamu Supati; o. pelaksanaan pengurusan perjalanan dinas Bupati/Wakil Bupati; p. pelaksanaan koordinasi Kabupaten Administrasi;
pengaturan
acara
pimpinan
q. pengaturan acara Kabupaten Administrasi; r. penghimpunan analisis clan pengajuan kebut.uhan I penghapusan peralatan/invent.ans Kabupaten Administrasi: dan s. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Umum dan Protokol.
30
Pasal 32 (1)
Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja Bagian Umum dan Protokol dalam pelaksanaan kegiatan suratmenyurat dan kearsipan Kabupaten Administrasi.
(2)
Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kcpala Subbagian yang berkecludukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum dan Protokol.
(3)
SUbbagian Tata Usaha mempunyai tugas : a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanaan rencana stratcgis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan surat menyurat an tara lain penerimaan, pencatatan, pentaklikan, pengetikan, penomoran dan pendistribusian surat/ naskah dinas Kabupaten Administrasi; d. melaksanakan pengurusan arsip kcdinasan (dinamis) an tara lain menyimpan, memelihara, mcneJusuri dan mcnghapus arsip Kabupaten Aclministrasi: e. melaksanakan kegiatan satuan admimstrasi pangkaJ, dan cabang tata usaha Kabupaten Administrasi; f.
melaksanakan kegiatan Kabupaten Administrasi;
pengadministrasian
pllTIpman
g. melaksanakan kegiatan pembinaan ketatausahaan terhadap unit kerja di wilayah Kabupaten Administrasi; h. pemasyarakatan kcarsipan lingkup Kabupaten Administrasi; i. pembinaan tcknis kcarsipan terhaclap SKPD/UKPD. masyarakat, komunitas, sckolah di tingkat Kabupatcn Administrasi; J. pelaksanaan layanan kearsipan lingkup Kabupaten Administrasi; k. pelaksanaan asistensi dalam rangka penilaian, peminc\ahan dan penyusunan arsip;
1.
mengoordinasikan penyusunan rencana kerja clan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan Protokol Kabupaten Administrasi;
m. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja, kegiatan dan akuntabilitas Bagian Umum dan Protokol; dan n. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha. Pasal 33 (1)
Subbagian Rumah Tangga merupakan Satuan Kelja Bagian Umum dan Protokol dalam kegiatan kerumahtanggaan dan pcngelolaan barang, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan gedung kantor Kabupaten Administrasi termasuk rumah dinas Bupati.
?,l
(2)
Subbagian Rum8h T8ngga dipimpin oleh seorang Kep818 Subbagian yang berkecluclukan cli baw8h clan bertanggung jawab kepada Kcpala Bagian Umum clan Protoko1.
(3)
Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas : a. menyusun b8han reneana strategis clan reneana kerja clan anggaran Bagian Umum dan Protokol sesuai clengan lingkup tugasnya; b. melaksanaan reneana strategis clan clokumen pelaksanaan anggaran Bagian Umum clan Protokol sesuai clengan lingkup tugasnya; e. menghimpun, menganalisis clan mengajukan kebutuhan per1engkapanjperalatanjinventaris Kabupaten Aclministrasi;
cI. melaksanakan kegiatan pengaclaan, penerimaan, pene8tatc11'l, penyimpanan clan penclistribusian perlengkapanjperalatanj inventaris Kabupaten Aclministrasi; e. menyusunan pereneanaan pembangunan, rehab total, rehab berat, rehab seclang dan rehab ringan geclung kantor Kabupaten Aclministrasi termasuk rumah clinas Bupati; f.
melaksanaan pembangunan, rehab total, rehab beral:, rehab seclang clan rehab ringan geclung kantor Kabupaten Aclministrasi termasuk rumah clinas Bupati;
g. melaksanakan kegiatan pemeliharaan clan perawatan termasuk perlengkapanj peralatanj inven taris kantor rumah clinas pimpinan Kabupaten Aclministrasi; h. melaksanakan kegiatan pemeliharaan, kebersihan, keinclahan, keamanan, ketertiban clan kenyamanan kantor Kabupaten Aclministrasi termasuk rumah clinas pimpinan; 1.
melaksanakan koorclinasi, inventarisasijpcnclataan penghapusan barang Kabupaten Aclministrasi;
clan
J.
menyampaikan peneatatan pengaclaanjpembangunan, penerimaan, penyimpanan, penclistribusian, pemeliharaan clan perawatan serta inventarisasijpenclataan perlengkapanj peralatanjinventaris kepada Bagian Keuangan untuk clibukukan; dan
k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Rumah Tangg8. Pasal34 (1)
Subbagian Protokol merupakan Satuan Kerja Bagian Umurn dan Protokol clalam pelaksanaan aeara, pengaturan aeara, penerimaan tamu dan perjalanan dinas pimpinan serta tugas kehumasan cli wilayah Kabupaten Adrninistrasi Kepulauan Seribu.
(2)
Subbagian ProtDkDl dipimpin oleh seD rang Kepala Subbagian yang berkeduclukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Urnum dan ProtDkol.
~'2
(3)
Subbagian Protokol mcmpunyai tugas: a. menyusun bah an rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran serta dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Umum dan Protokol sesuai dengan lingkl1p tl1gasnya; b, melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Uml1m clan Protokol sesuai c1cngan lingkup tugasnya; c. mengl1rus clan mclaksanakan acara pimpinan Kabl1paten Administrasi; d. melaksanakan kegiatan pengaturan acara clan upacara Kabupaten Aclministrasi; e. melaksanakan kegiatan Kabl1paten Aclministrasi; f.
mengurus perjalanan Administrasi;
pengatl1ran dinas
g. melaksanakan kegiatan Kabupaten Administrasi; h. melaksanakan Administrasi;
penJaml1an
pllnpman
pelayanan taml1
acara
tamu
pll11pinan
punpman Kabupaten plmpman Kabl1paten
1. mengurl1s, mempersiapkan clan mengoordinasikan kunjungan pimpinan daerah lainnya ke wilayah Kabupaten Administrasi; J.
mempersiapkan prasarana dan sarana acara, pelayanan dan penjamuan tamu pimpinan Kabupaten Administrasi: dan
k. melaporkan clan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Protokol. Paragraf 2 Bagian Keuangan Pasal35 (1 )
Bagian Keuangan merupakan Unit Kerja Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan pengelolaan keuangan Kabupaten Administrasi.
(2)
Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan. Pasal36
(1)
Bagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan keuangan Kabl1paten Administrasi.
---
jj
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), B'agian Kcuangan mempunyai fungsi : a. penyusunan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran Bagian Keuangan; b. pelaksanaan reneana stmtegis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan; e. pengoordinasian penyusunan reneana kerja clan anggaran dan dokumen pclaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi; cl. pelaksanaan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi; e. pelaksanaan Aclministrasi: f.
penatausahaan
keuangan
Kabupaten
pemprosesan pencrbitan Surat Pcrintah Membayar (SPM):
g. penelitian dan pemprosesan Permintaan Pembayaran (SPP);
pengajuan
Surat
h. penelitian, pengujian kelengkapan persyaratan clan pemprosesan tagihan belanja Kabupaten Administrasi; 1.
penghimpunan dan penyusunan bahan pertanggungjawaban keuangan Ka1Jupaten Aclministrasi;
J.
penghimpunan bahan dan penyusunan laporan keuangan (realisasi anggaran, neraea dan catatan at as lapOl'an keuangan) Kabupaten Administrasi;
k. pelaksanaan evaluasi nilai dan manfaat aset Kabupaten Administrasi;
1. pembukuan dan penyusunan akuntansi aset Kabupaten Administrasi; m. penelitian/pengujian surat pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Administrasi; n. penghimpunan bahan dan penyusunan laporan kinerja dan kegiatan Kabupaten Administrasi; o. mengoordinasikan penyusunan bahan reneana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bagian Keuangan Kabupaten Administrasi; keuangan, p. mengoordinasikan penyusunan laporan kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Keuangan Kabupaten Administrasi; q. pengelolaan teknologi informasi Kabupaten Administrasi; dan 1'.
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Keuangan. Pasal37
(1)
Subbagian Pereneanaan dan Anggaran merupakan Satuan Kerja Bagian Keuangan dalam pelaksanaan pereneanaan dan penganggaran Kabupaten Administrasi.
34 (2)
Subbagian Perencanaan dan Anggaran dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
(3)
Subbagian Perencanaan dan Anggaran mempunyai tugas a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menghimpun bahan dan menyusun rencana kerja dan anggaran dan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi; d. melaksanakan kegiatan pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Kabupaten Administrasi; e. menghimpun bahan dan menyusun laporan kinerja dan kegiatan Kabupaten Administrasi; f. melaksanakan pengelolaan teknologi informasi Kabupaten Administrasi; g. memberikan bimbingan dan konsultasi penyusunan rencana kerja clan anggaran, dokumen pelaksanaan anggaran, laporan kinerja clan lapOl'an kegiatan terhadap Unit Kerja Kabupaten Administrasi; dan h. melaporkan clan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perencanaan dan Anggaran. Pasal 38
(1 )
Subbagian Tata Usaha Keuangan merupakan Satuan Kerja Bagian Keuangan dalam kegiatan pelaksanaan penatausahaan keuangan.
(2)
Subbagian Tata Usaha Keuangan dipimpin oleh scorang Kepala Subbagian yang berkecludukan cli bawah dan bertanggung jawab kcpacla Kepala Bagian Kcuangan.
(3)
Subbagian Tata Usaha Keuangan mempunyai tugas : a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja clan anggaran Bagian Keuangan sesuai clengan lingkup tugasnya; b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan Kabupaten Aclministrasi; d. menghimpun dan menyusun bahan pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Administrasi; e. menghimpun bahan clan menyusun laporan keuangan (realisasi anggaran, neraca dan catat.an atas laporan keuangan) Kabupaten Aclministrasi; f. melaksanakan evaluasi nilai dan manfaat. aset. Kabupaten Administrasi; g. membukukan dan menyusun akunt.ansi aset Kabupaten Administrasi; h. melaksanakan penelit.ian, pengujian dan pengesahan surat pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Administrasi;
3S
1.
memberikan bimbingan dan konsultasi rcknis pcnyusunan bahan pertanggungjawaban dan laporan keuangan an tara lain realisasi anggaran, ncraca dan catalan atas laporan kcuangan terhadap unit kerja Kabupaten Administrasi;
j. menYlmpan, memelihara dan menyajikan dokumen pertanggungjawaban keuangan Kabupaten Administrasi; i.
mengoordinasikan penyusunan bahan rencana strategis dan relicana kerja dan anggaran Bagian Keuangan;
j. mengoordinasikan penyusunan lapOl-an keuangan, kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Keuangan; dan k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha Keuangan.
Pasal 39 (1)
Subbagian Perbendaharaan merupakan Satuan Kerja Bagian Keuangan dalam pelaksanaan kegiatan perbendaharaan.
(2)
Subbagian Perbendaharaan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan.
(3)
Subbagian Perbendaharaan mempunyai tugas : a. menyusun bah an rencana strategis dan rcncana keIja dan anggaran Bagian Keuangan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Kcuangan sesuai dengan lingkup tugasnY2;' c. menerima, meneliti dan memproses pengajuan penerbitanj pencetakan Surat Perintah Membayar (SPM); d. meneliti dan memproses Surat Permintaan Pembayaran (SPP) yang diajukan Bendahara; e. meneliti kelengkapan persyaratan dan memproses tagihan belanja Kabupaten Administrasi; f. mengelola belanja pegawai Kabupaten Aclministrasi; g. mengoordinasikan dan memberikan bimbingan serta konsultasi teknis terhadap Bendahara;dan h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perbendaharaan. Paragraf 3
Bagian Perekonomian dan Pcmbangunan Pasal40 (1 )
Bagian Perekonomian dan Pembangunan merupakan Unit Kerja Kabupaten Administrasi dalam perumusan kebijakan operasional serta pengoorclinasian, pengendalian, pemantauan dan evaluasi perinclustrian dan energi. kelautan, pertanian dan ketahanan pangan, kepariwisataan clan kebudayaan. perhubungan clan transportasi, tata air, peru mahan dan gedung Pemerintah Daerah, penataan kota, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah sel-ta perdagangan, tenaga kelja dan transmigrasi, bina marga serta pertamanan dan pemakaman.
3b
(2)
Bagian Perekonom ian dan Pem bangunan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berkedudukan eli bawah elan bertangguhg jawab kepada Asisten Perekonomian, Administrasi dan Pembangunan. Pasal41
(1)
Bagian Perekonomian elan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan operasional serta pengoorelinasian. pengcndalian, peman tauan dan evaluasi perinelustrian elan energi, kelautan, pcrtanian dan ketahan<.ln pangan, kepariwisataan elan kebudayaan, pcrhubungan dan transportasi, tata air, peru mahan dan gedung Pemerintah Daerah, penataan kota, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan, tenaga kerja elan transmigrasi, bina marga serta pertamanan dan pemakaman.
(2)
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla ayat (1), Bagian Perekonomian dan Pembangunan mempunyai fungsi : a. penyus.unan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan; b. pelaksanaan rencana strategis clan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan; c. penghimpunan, penyiapan bahan dan penyusunan kebijakan operasional perinelustrian dan energi, kelautan, pertanian dan ketahanan pangan, kepariwisataan dan kebudayaan, perhubungan dan transportasi, tata air, perumahan dan gedung Pemerintah Daerah, penataan kota, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup, koperasi, usaha mikro, kecil dan mencngah sert.a pcrdagangan. tcnaga kelja dan transmigrasi. bina marga sert.a pertamanan dan pemakaman; d. pengoordinasian, pengenelalian, pemantauan dan evaJuasi pelaksanaan kebijakan operasional perindustrian dan energi, kelautan, pertanian dan ketahanan pangan, kepariwisataan dan kebudayaan, perhubungan dan transportasi, tata air, perumahan dan gedung Pemerintah Daerah, penataan kota, kebersihan, pengelolaan lingkungan hidup, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan, tenaga kerja dan transmigrasi, bina marga serta pertamanan dan pemakaman Kabupaten Administrasi; e. pelaksanaan pengem bangan, perlindungan, pengawasan dan pengendalian koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan; f.
pelaksanaan kegiatan fasiJitasi pemantauan dan pengendalian peJaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas dan Kantor Bielang Perekonomian dfln Pembangunan Kabupaten Aelministrasi;
g. pelaksanaan kegiatan pengoordinasian. pemantauan, pengenelalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas dan Kantor Bidang Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Administrasi;
37
h. pelaksanaan, koorclinasi elan rasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Dinas atau Badan yang tidak mempunyai Suku Dinas atau Kantor pada Kabupaten Aelministrasi: elan 1.
pelaporan elan perlanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Bagian Perekonomian elan Pembangunan. Pasal 42
(1)
Subbagian Perekonomian merupakan Satuan Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional, serta pengoorelinasian, pengendalian, pemantauan elan evaluasi perindustrian dan energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perhubungan dan transportasi serta tenaga kerja dan transmingrasi.
(2)
Subbagian Perekonomian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkecludukan eli bawah elan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian clan Pembangunan.
(3)
Subbagian Perekonomian mempunyai tugas : a. menyusun bahan reneana strategis elan reneana kerja elan anggaran Bagian Perekonomian elan Pembangunan sesuai elengan lingkup tugasnya: b. melaksanaan reneana strategis dan elokumen pelaksanacll1 anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menghimpun, menyiapkan dan menyusun bahan perumusan kebijakan operasional perindustrian dan energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah, serta perdagangan, kepariwisataan dan kcbudayaan, usaha perhubungan dan transportasi serta tenaga kerja elan transmingrasi Kabupaten Administrasi; d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pengendaJian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional perindustrian dan energi, koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perhubungan dan trr\l1sportasi, serta tenaga kerja dan transmingrasi Kabupaten Administrasi; e. melaksanakan kegiatan rasilitasi pemantauan dan pengendalian pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas bidang perekonol11ian di Juar kelautan dan pertanian Kabupaten Administrasi; f.
melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengenelalian dan evaluasi pelaksanaan tugas elan fungsi suku dinas bidang perekonomian eli Iuar kelautan elan pertanian Kabupaten Administrasi;
g. menghimpun, mengolah. menyajikan dan l11claporkan c1ata dan inforl11asi pclaksanaan kebijakan operasional perindustrian clan energi, koperasi, usaha mikro, keeil clan menengah serta perdagangan, kepariwisataan dan kebudayaan, usaha perhubungan dan transportasi serta tenaga kerja dan transmigrasi Kabupaten Administrasi;
38
h. melaksanakan koorclinasi clan pemantauan clalam rangka pelaksanaan prol11osi potensi Kabupaten Aclministrasi clan ketahanan pangan Kabupaten Aclministrasi; 1.
melaksanakan stimulan penyelenggaraan pasar murah;
J.
melaksanakan upaya perlinclungan terhaclap usaha koperasi, usaha l11ikro, usaha kecil clan usaha menengah;
k. melaksanakan kegiatan pengembangan usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil clan usaha menengah, dan usaha perdagangan; 1.
melaksanakan penyecliaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana pembinaan, perlindungan, clan pengembangan usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan;
m. melaksanakan pengawasan dan pengendalian usaha koperasi, usaha mikro, usaha kecil dan usaha menengah, dan usaha perdagangan; n. menghimpun, mengolah, l11emelihara menyajikan, mengembangkan, clan memanfaatkan data dan informasi perkoperasian, usaha mikro, usaha keeil dan usaha menengah, clan usaha, perclagangan; o. mengoordinasikan penyusunan bahan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan; p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kegiatan, kinerja dan akuntabilitas Bagian Perekonomian clan Pembangunan; q. melaks~nakan kegiatan, koordinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Dinas atau Badan biclang perekonomian yang tidak mempunyai Suku Dinas atau Kantor pada Kabupaten Administrasi; dan r.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Perekonol11ian. Pasa143
(1)
Subbagian Pembangunan merupakan Satuan Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional, serta pengoordinasian, pengendalian pemantauan dan evaluasi bina marga, tata air, penataan kota, perul11ahan clan geclung pemerintah daerah, pertamanan dan pcmakaman clan kebersihan.
(2)
Subbagian Pembangunan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian dan Pembangunan.
(3)
Subbagiari Pembangunan mempunyai tugas : a. menyusun bahan reneana strategis dan reneana kerja dan anggaran Bagian Perekonomian dan Pem bangunan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanaan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3g
c. mcnghimpun, mcnyiapkan dan menyusun bahan penyusunan kebijakan operasional bina marga, tata air, pcnataan kol.a, peru mahan dan geclung pcmerintcll1 daerah; pertClmanan dan pcmakaman elan kebersihclll Kabupaten Aclministrasi; d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pengendalian, pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan operasional bina marga, tata air, penataan kota, perumahan dan gedung pemerintah daerah, pertamamm dan pemakaman dan kebersihan Kabupaten Administrasi; e. melaksanakan kegiatan fasilitasi pemantauan clan pengenclalian pelaksanaan dokumen pelaksanaan anggaran Suku Dinas dan Kantor biclang pembangunan Kabupaten Administrasi; f. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi suku dinas dan kantor bina marga, tata air, penataan kota, perumahan dan gedung pemerintah daerah. pertamanan elan pemakaman elan kebersihan Kabupaten Administrasi; g. menghimpun, mengolah, menyajikan, elan melaporkan data, informasi pelaksanaan kebijakan operasional bina marga, tata air, penataan kota, perumahan dan gedung pemerintah claerah, pertamanan elan pemakaman dan kebersihan Kabupaten Administrasi; h. melaksanakan kegiatan, koodinasi dan fasilitasi pelaksanaan urusan pemerintahan oleh Dinas atau Badan bielang pembangunan yang tielak mempunyai Suku Dinas atau Kantor pada Kabupaten Administrasi; I. melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pengendalian dan evaluasi kegiatan pembangunan di wilayah Kabupaten Administrasi; j. melaksanakan kegiatan koordinasi pengawasan dan pengenelalian pemanfaatan ruang; dan k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Pembangunan. Pasal44 ( 1)
Subbagian Kelautan merupakan Satuan Kerja Bagian Perekonomian dan Pembangunan dalam pelaksanaan kegiatan perumusan kebijakan operasional serta pengoorelinasian, pengenelalian, pemantauan elan evaluasi kelautan,. pertanian, peternakan, perikanan, lingkungan hidup dan sumber daya kelautan.
(2)
Subbagian Kelautan dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Perekonomian elan Pembangunan.
(3)
Subbagian Kelautan mempunyai tugas : a. menyusun bahan rencana strategis dan rencana kerja clan anggaran bagian pcrekonomian elan pcmbangunan sesuai clengan lingkup tugasnya; b. melaksanaan rencana strategis dan clokumen pelaksanaan anggaran Bagian Perekonomian dan Pembangunan sesuai clengan lingkup tugasnya;
40
c. mcnghimpun, menyiapkan dan menyusun bahan pcnyusunan kcbijakan operasional kelautan, pcrtanian, pcternakan, pcrikanan, lingkungan hidup dan sumber daya kelautan Kabupaten Administrasi; d. melaksanakan kegiatan koordinasi, pcngendalian, pemantauan dan cvaluasi pelaksanaan kebijakan operasional kelautan, pertanian, pcternakan, perikanan, lingkungan hidup dan sumber daya kelautan Kabupaten Administrasi; e. melaksanakan kegiatan fasilitasi pcmantauan dan pengcndalian pelaksanaan dokumcn pelaksanaan anggaran Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Administrasi; f.
melaksanakan kegiatan pengoordinasian, pemantauan, pcngendalian dan evaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kantor Pcngelola Lingkungan Hidup Kabupatcn Administrasi;
g. mcnghimpun, mengolah, menyajikan dan melaporkan data, informasi pelaksanaan kebijakan operasioncd kelautan, pertanian, peternakan, perikanan, lingkungan hidup dan sumber daya kelautan Kabupaten Administrasi; h. melaksanakan, koodinasi dan fasilitasi kegiatan tugas pemerintahan yang berhubungan dengan sumber daya kelautan yang tidak masuk dalam tugas dan fungsi Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan dan Kantor Pengelola Lingkungan Hidup; dan I. melaporkan dan mcmpertanggungjawabkan pelaksanaan tugas SUbbagian Kelautan. Bagian Ketujuh Kelompok Jabatan Fungsional Pasal45 (1)
Kabupatel~
Administrasi dapat mempunyai Kelompok Jabatan
Fungsional. (2)
Pejabat Fungsional melaksanakan tugas dalam susunan organisasi struktural Kabupaten Administrasi. Pasal46
(1 )
Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetcnsi pejabat fungsional, dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional Kabupaten Administrasi.
(2)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Ketua Kelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(3)
Ketua Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat oleh Bupati.
(4)
Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional pada KabupateJ;! Administrasi diatur dengan Peraturan Gubernur.
41
Bagian Kcelelapan Inspektorilt Pcmbcllltu Kabupatcn Aelministrasi Pasal47 (1)
Inspektorat Pembantu Kabupaten Aelministrasi merupakan Unit Kerja Inspektorat sebagai pclaksana elan perangkat paela Kabupaten Aelministrasi elalam pelaksanaan pcngawasan pemerintahan eli Wilayah Kabupaten Aelministrasi elipimpin oleh seorang lnspcktur Pembantu Kabupaten )Icing berkeeluelukan eli bawah elan bertanggung jawab kcpacla Inspektur dan secara opcrasional berkoorclinasi elengan Bupati.
(2)
Bupati dapat meminta Inspektur Pembantu Administrasi 1.1ntuk melaksanakan pengawasan.
Kabupaten
Bagian Kesembilan Kantor Perencanaan Pcmbang1.1nan Kab1.1patcn Administrasi Pasal 48 (1 )
Kantor Perencanaan Pembang1.1nan Kabupaten Administrasi sebagai pelaksana dan perangkat pada Kab1.1paten Administrasi dalam perumusan dan pengoordinasian penY1.1sunan kebijakan perencanaan pembangunan dan program serta pcnganggaran 8KPD/UPKD pada Kabupaten Aelministrasi serta melakukan pengenclalian dan evaluasi perencanaan pembangunan Kabupaten Administrasi, dipimpin oIeh seorang Kepala Kantor yang secara teknis clan administrasi berkeeluel1.1kan di bawah dan bertangg1.1ng jawab kepada K,epala Baelan Perencanaan Pembang1.1nan Daerah clan sccara operasional berkoordinasi clengan Bupati.
(2)
Pelaporan clan pertangg1.1ngjawaban pelR.ksanaan tugas clan fungsi Kantor Perencanaan Pembang1.1nan Kabupaten sccara teknis dan aclministrasi c1isampaikan olch Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kabupaten Aclministrasi kepada Kepata Baclan Perencanaan Pembangunan Daerah dan secara operasional disampaikan oleh Kepala Kantor Perencanaan Pembang1.1nan Kab1.1paten Aelministrasi kepada B1.1pati.
(3)
Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kab1.1paten Administrasi diangkat diberhentikan oleh G1.1bern1.1r atas 1.1s1.1l Kepala Baclan Perencanaan Pembangunan Daerah, dengan pertimbangan dari B1.1pati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kesepul uh 8uku Dinas Pasal49
(1)
81.1ku Dinas mcrupakan Unit Kerja Dinas sebagai pelaksana dan Perangkat pacla Kabupaten Administrasi c1alam pelaksanaan tugas teknis dan pelayanan kepada masyarakat ses1.1ai elengan tugas dan fungsinya, dipimpin oleh Kepala 8uku Dinas yang secara teknis dan aclministrasi berkedudukan dan bertangg1.1ng jawab kepada Dinas masingmasing serta secara operasional berkedudukan di bawah dan bertangg1.1ng jawab kepada Bupati.
42
(2)
Pelaporan dan pcrtanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Suku Dinas pada Kabupaten Administrasi seeara teknis dan administrasi ctisampaikan oleh Kepala Suku Dinas kepada Kepala Dinas masing··masing serta seeara operasional disampaikan oleh Kcpala Suku Dinas Kepacla Bupati.
(3)
Kepala Suku Dinas dapat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas masing-masing dengan pertimbangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bagian Kcsebelas Kantor Pasa] 50
(1)
Kantor merupakan Unit Kerja Lembaga Teknis Daerah sebagai Pelaksana dan Perangkat pad a Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan tllgas teknis dan pelayanan kepada masyarakat sesllai clcngan tugas clan fungsi masingmasing, clipimpin oleh seorang Kepala Kantor yang seeara teknis clan administrasi berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan masing-masing, serta seeara operasional berkedudukan cli bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
(2)
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tllgas dan fungsi Kantor pada Kabupaten Administrasi seeara teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Kantor kcpacla Kepala Badan masing-masmg serta seem-a operasional disampaikan oleh Kepala Kantor Kepada Bllpati.
(3)
Kepala Kantor dapat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Badan masing-masing dengan pertimbangan Bupati sesuai dengan ketentllan peratllran perundang-llndangan. Bagian Kedllabelas Kantor PTSP Kabupaten Administrasi Pasal 51
(1)
Kantor PTSP Kabupaten merllpakan Unit Kerja Gadan Pelayanan Terpadu Satu Pintll sebagai Pelaksana dan Perangkat pacla Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan pelayanan'dan penandatanganan perizinan clan non perizinan serta c10kumen aclministrasi sesuai kewenangannya eli Kabllpaten Aclministrasi. Kantor PTSP Kabupaten c1ipimpin oleh seorang Kepala Kantor PTSP Kabupaten yang secara teknis dan administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Baclan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta secara operasional berkedudukan di bawah clan bertanggungjawab kepacla Bupati,
(2)
Pelaporan clan pertanggungjawaban pclaksanaan tllgas clan fungsi Kantor PTSP Kabupaten Administrasi seeara teknis dan administrasi disampaikan oleh Kepala Kantor kepada Kepala Badan serta secara operasional c1isampaikan oleh Kepala Kantor Kepada Bupati,
-13
(3)
Kepaia Kantor PTSP Kabupaten diangkat dan diberhenlikan oleh Gubernur 8las usul Kepaia Bad8n Pelayanan Terpadu Satu Pintu elcngnn pertimbangan Bupati sesuai dengan ketentuan peraluran perundang-undangan. Bagian Ketigabelas Kantor Penanggulangan Bencana Kabupaten Prlsal 52
(1)
Kantor Penanggulangan Beneana Kabupaten merupakan bagian elari Baelan Penanggulangan Beneana Daerah yang seem-a teknis administrasi bel-kedudukan eli bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan PenangguJangan Bencana Daerah serta seeara taktis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada PeJaksana· Sadan Penanggulangan Bencana Daerah.
(2)
Kantor PenangguJangan Beneana Kabupaten dipimpin oleh seorang Kepala yang seeara ex officio dijabat oleh Bupati.
(3)
Pelaksana Kantor Penanggulangan Beneana Kabupaten merupakan Unit Kerja Pelaksana Sadan Penanggulangan Seneana Daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Pelaksana Kantor Penanggulangan Beneana Kabupaten yang seem-a teknis administrasi berkedudukan di bawah clan bertanggung jawab kepacla Kepaia Sadan Penanggulangan Beneana Daerah dan seeara taktis operasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Penanggulangan Beneana Kabupaten. Bagian Keempatbelas Satpol PP Kabupaten Administrasi PasaI53
(1)
SatpoJ PP Kabupaten Administrasi merupakan Unit kcrja Satuan Polisi Pamong Praja sebagai PeJaksana dan Pcrangkat pada Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan operasional kegiatan ketenteraman dan ketertiban dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan peraturan perundangundangan lainya serta perlindungan masyarakal di wilayah Kabupaten Administrasi yang dipimpin oleh scorang Kepaia Satpol PP Kabupaten Administrasi yang seeara teknis clElI1 administrasi berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpo! PP serta seeara operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati.
(2)
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PP Kabupaten Administrasi seem-a teknis dan administrasi clisampaikan oIch Kepal8 S8lpol PP Kabupntcn Administrasi kcpacla Kcpaia Satpol PP, serta sccara opcrasional disampaikan oleh Kepaia Satpol PP Kabupatcn Administrasi Kepada Bupati.
44
(3)
Kepala Satpo! PP Ka bupaten Aclministrasi clapat cliangkat clan cliberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Satpol PP dengan pertimbangan Bupati sef;uai dengan ketentuan peraturan perunclf1l1g-undangan. Bagian Kelimabelas Kecamatan Pasal54
(1)
Kecamatan merupakan perangkat daerah di bawah Kabupaten Administrasi dalam pelaksanaan tugaf; pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengoordinasikan tugas Pemerintah Daerah, elipimpin oleh seorang Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Supati melalui Sekretaris Kabupaten Administrasi.
(2)
Pelaporan elan pertanggungjawaban pelakf;anaan tugas clan fungsi Kecamatan elisampaikan oleh Camat kepaela Bupati melalui Sekretaris Kabupaten Administrasi.
(3)
Camat diangkat dan eliberhentikan oleh Gubernur atas usul Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. Bagian Keenambelas Kelurahan Pasal55
(1)
Kelurahan merupakan perangkat daerah di bawah Kecamatan dalam pelaksanaan tugas pemerintahan yang dilimpahkan dari Gubernur dan mengoordinasikan tugas Pemerintah Daerah di wilayah Kelurahan, dipimpin olch seorang Lurah yang berkedudukan eli bawah clan bertanggung jawab kepada Camal.
(2)
Pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Kelurahan disampaikan oleh Lurah kepada Camal.
(3)
Lurah diangkat dan diberhentikan oleh Bupati berdasarkan pendelegasian wewenang dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BABIV TATA KERJA Pasa] 56
(1)
Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kabupaten Administrasi wajib taat dan berpedoman kepacla ketentuan peraturan perunclang-undangan.
45
(2)
B1.1pati mengembangkan koordinasi dan kerja sarna dengcln SKPD IUKPD ciani atmJ instansi pemerintahl swasta terkait, dalam rangka Illeningkatkan kinerja clan memperlancm' pelaksanaan t1.1gas clan fungsi Kab1.1paLen Administrasi. Pasa157
Sel1.1r1.1h pejabat str1.1kt1.1ral, Ket1.1a Kelolllpok Jabatan F1.1ngsional dan pegawai pada Kab1.1paten Administrasi wajib melaksanakan t1.1gas masing-masing ses1.1ai dengan ketent1.1an peraturan per1.1ndang-1.1ndangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sarna, integrasi, sinkronisasi, simplikasi. ak1.1ntabilitas, transparansi, efektivitas dan efisiensi. Pasa158 (1)
Sel1.1r1.1h pejabat str1.1ktural dan Ket1.1a Kelompok Jabatan F1.1ngsional pada Kab1.1paten Administrasi wajib Illemimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan. memberikan pet1.1njuk pelaksanaan t1.1gas, membina clan menilai kinerja bawahan masing-masing.
(2)
Sel1.1r1.1h pejabat strukt1.1ral, KetuaKelompok Jabatan F1.1ngsional dan pegawai pada Kab1.1paten Administrasi wajib mengik1.1ti dan memat1.1hi perintah kedinasan atasan masingmasing ses1.1ai dengan ketentuan perat1.1ran perundang1.1ndangan. Pasal 59
Sel1.1r1.1h pejabat str1.1kt1.1ral dan Ket1.1a Kelompok ,Jabatan F1.1ngsional pada Kab1.1paten Administrasi wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan t1.1gas bawahan masing-masing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menem1.1kan adanya penyimpangan danl ata1.1 indikasi penyimpangan. Pasa! 60 (1)
Sel1.1r1.1h pejabat str1.1kt1.11'81. Ket1.1a Kelompok Jabatan F1.1ngsional dan pegawai pada Kab1.1paten Administrasi wajib menyampaikan lapor8n pelaksanaan t1.1gas, kepada atasan masing-masing ses1.1ai c1engan ketent1.1an perat1.1ran per1.1ndang-undangan.
(2)
Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaks1.1d pada ayat (1) menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima .sebagai bahan pengambilan keput1.1san ses1.1ai kewenangan masing-masing. Pasal 61
(1)
B1.1pati karena ked1.1dukannya sebagai pimpinan penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah di wilayah Kab1.1paten Admimistrasi berwenang memberikan rekomendasi penilaian Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) terhadap lnspekt1.1r Pcmbantu Kabupaten Acllllinistrasi, Kepala Kantor Perencanaan Pembangunan Kab1.1paLen Administrasi, Kcpala Suku Dinas, Kepala Kantor, Kcpala Kantor PTSP Kab1.1paten Administrasi. Pelaksana Kantor Penang1.1langan Bencana Kabupaten Administrasi dan Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi.
45
(2)
Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bahan pertimbangan peniJaian bagi pejabat penilai clalam pemberian nilai Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) Inspektur Pembantu Kabupatcn Administrasi, Kepala Kantor Perencanaan Pcmbangunan Kabupaten Aclministrasi, Kepala Suku Dinas, Kepala Kantor dan Kepala Satpol PP Kabupaten Administrasi dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
BAB V KEPEGAWAIAN Pasal62 (1)
Pegawai Negeri Sipil pada Kabupaten Administrasi merupakan Pegawai Negeri Sipil terdiri dari : a. Pegawai Negcri Sipil; dan b. Pegawai Pcmerintah dengan Perjanjian Kcrja
(2)
Pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai clengan ketentuan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara.
(3)
Dalam pclaksanaan pengelolaan kcpegawaian Kabupaten Administrasi mcnclapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.
BAB VI KEUANGAN Pasal63 (1)
Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Kabupatcn Ac1ministrasi c1ibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
(2)
Pengelolaan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan mcngcnai keuangan negara/ daerah clan kctentuan peraturan perul1clang-unclangan mengel1ai perpajakan daerah. Pasal64
(1 )
Penclapatan yang bersum ber clari peJaksanaal1 tugas clan fungsi Kabupaten Administrasi merupakal1 pendapatan daerah.
(2)
Pcngelolaan pendapatan sebagaimana c1imaksucl pacla ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pcraturan pcrundangundangan mengcnai keuangan l1egara/ claerah clan kctcntual1 peraturan perunclang-unclangan perpajakan daerah.
If?
BAR VI! ASI<;T Pasal 65 (1)
Aset yang dipergunakan oleh Kabupaten Administrasi sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan.
(2)
Pengelolaan aset atau prasarana dan saran
(1)
Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Kabupaten Administrasi dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan peneril11aan barang daerah.
(2)
Peneril11aan barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) segera dilaporkan kepada Gubernur me1alui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dieatat dan dibukukan sebagai FIset daerFlh. BAB VlII PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS Pasal 67
(1)
Kabupaten Administrasi menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan danl atau sewaktu-waktu kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
(2)
Laporan sebagail11ana dimaksud pada ayat (1) antara lain meliputi lapomn : a. kepegawaian; b. keuangan; c. barang;
d. kinerja; e. akuntabilitas; dan f.
kegiatan. Pasal 68
Dalam rangka akuntabilitas Kabupaten Administrasi mengembangkan sistem pengendalian internal.
48 BABIX PI<;NGAWASAN Pa~;al
69
Pengawasan terhadap Kabllpaten Ac1ministrasi clilaksanakan olch : a. Lembaga negara yang mempunyai tllgas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab kellangan negara; dan b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah; BAB X KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal70 Formasi Jabatan clan keblltllhan peralatan kcrja Kabllpaten Administrasi cliatllr dcngan Peratllran Gubernllr, sesllai c1engan kebutuhan clan kemampllan keuangan claerah. Pasal 71 (1) SKPDjUKPD teknis wajib memberikan clukungan terhadap pelimpahan penyeJenggaraan tugas dan fungsi pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu sebagaimana c1imakslld dalam Pasal 3 ayat (3) dan ayat (4). (2) Dllkungan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) c1apat dalam ben tuk pengerahan j mobilisasij ban tuan j penyediaan : a. sumber daya manllsia; b. prasarana dan sarana; dan c. dokumen administrasi. (3) Dukungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) c1ilakukan berdasarkan permin taan dari Kabupaten Ac1ministrasi atau atas inisiatif SKPDjUKPD teknis. BAB XI KETENTUANPERALIHAN Pasal72 Seluruh Pcraturan Gubernur yang mengatur organisasi dan tata kerja SKPDjUKPD teknis yang melaksanakan tugas dan fungsi yang dilimpahkan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 ayat (3) dan ayat (4) disesuaikan c1engan Pcraturan Gllbcrnur ini. BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal73 Pada saat Peraturan Gubernllr ini mulai berlaku, Peratllran Gubernur Nomor 255 Tahun 2014 tentang Organisasi clan Tata Kerja Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
49 Pasa! 74 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, beberapa ketentuan dalam : a. Pasal 40 sampai dengan Pasal 41 Peraturan Gubernur Nomor 217 Tahun 2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Olahraga dan Pemuda; b. Pasal41 sampai dengan Pasal47 Peraturan Gubernur Nomor 222 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah; c. Pasal 41 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 236 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Perdagangan; d. Pasal 41 Peraturan Gubernur Nomor 240 Tahun 2014 ten tang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Sosial; e. Pasal 41 sampai dengan Pasal 42 Peraturan Gubernur Nomor 241 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Po!itiR; f. Pasal 25 sampai dengan Pasa! 30 Peraturan Gubernur Nomor 244 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus KORPRl; dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal75 Peraturan Gubemur ini mu!ai berlaku pada tanggal 1 Januari 2016. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur mi dengan penempatannya daram Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 11 Desember 2015 GUBERNUR PROVlNSl DAERAH KHUSUS lBUKOTA JAKARTA, ttd.
BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2015 SEKRETARIS DAERAH PROVlNSl DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd.
SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSl DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 2015 NOMOR 62182 TAHUN
Lampiran I : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggal
249 TAHUN 2015 11 Desember 2015
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI KABUPATEN ADMINISTRASI SEBAGAI SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH SUPATI WAKIL SUPATI
I SEKRETARIAT KASUPATEN ADMINISTRASI ASISTEN PEREKONOMIAN, ADMINISTRASI DAN
~o'o, "" PEMERINTAHAN DAN
KESE~:~:;~N
BAGIAN lATA PEMERINTAHAN
-1
SUBBAGIAN BINA PEMERINTAHAN
-j
SUBBAGIAN
-1
PEMERINTAHAN
UMUM SUBBAGIAN PENGEMBANGAN WILAYAH
I
BAGIAN
HUKUM, KETATALAKSANAAN DAN KEPEGAWAIAN
IH
SU6BAGIAN
IH IW
SUBBAGIAN
HUKUM
TATAlAKSANA DAN PELAYANAN PUBUK SUBBAGIAN KEPEGAWAIAN KABUPATEN
I
BAGIAN KESEJAHTERAAN
RAKYAT
I -1 I~ I~
SUBBAGlAN PENOIOIKAN DAN
OLAHRAGA SUBBAGlAN KESEHATAN DAN
PEMBERDAYAAN 5UBBAGlAN SOSIAL DAN MENTAL SPIRITUAL
PEMBANGUNAN
I
BAGIAN
BAGIAN
UMUM DAN PROTOKOL
KEUANGAN
I -1 I -j I
-1
SUBBAGlAN TATAUSAHA
SU8BAGIAN
H
BAGIAN PEREKONOMIAN DAN
PEM6ANGUNAN
SUBBAGIAN PERENCANAAN DAN ANGGARAN
SUBBAGlAN
RUMAH TANGGA
f-
SUBBAGIAN PRQTQKOl
'-
IH H
TATAUSAHA
KEUANGAN SUBBAGIAN PERBENDAHARAAN
Lj
SUBBAGIAN PEREKONOMlAN
SUBBAGIAN PEMBANGUNAN
SUBBAGIAN KELAUTAN
I I I I
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAl
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
BASUKI T. PURNAMA
Lampiran II
: Peraturan Guberur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor Tanggm
249 TAHUN 2015 11 Desember 2015
BAGAN POLA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH KABUPATEN ADMINISTRASI BUPATI WAKIL BUPATI
...............................................................
.................................................................................:
I SEKKAB INSPEKTORAT PEMBANTU KABUPATEN ADMIN1STRASl
I
I KANTOR
n
I
AS
KANTQRPERENCANAAN PEMBANGUNAN
I
I
m
AS
KABUPATEN ADMINISTRASI
KANTOR PTSP SUKU DINAS
I
KABUPATEN ADMINISTRAsr
KANTOR PENANGGUlANGAN
BENCANA KABUPATEN AOMINISTRA51
K ~AGIAN~
SATPOL PP
BAGIAN
KABUPATEN AOMINISTRASI
I
BAGIAN
~AGIA;~ BAGIAN
Keterangan: garis komando administrasi dan operasional oaris komando ooerasional
KECAMATAN
I KELURAHAN
~ ~
~AGIA1 RNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ttd.
