I
SALINAN
I
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 334 TAHUN 2014 TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, Menimbang
bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 183 ayat (2) Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Pasal 52 ayat (2) Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat;
Mengingat
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara; 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Keuangan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran; 5. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan; 7. Undang-Undang
Nomor 12 Tahun Peraturan Perundang-undangan;
2011
tentang
Pembentukan
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014;
2
10. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan; 11. Undang-Undang Pemerintahan;
Nomor
12. Peraturan Pemerintah Kesehatan;
30
Tahun
Nomor 32
2014
Tahun
tentang 1996
Administrasi
tentang
Tenaga
13. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum; 14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah; 16. Peraturan Pe(l1erintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota; 17. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah; 18. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik NegaralDaerah; 19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 22. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat; 23. Peraturan Daerah Perangkat Daerah;
Nomor
12
Tahun
2014 tentang
Organisasi
24. Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2009 tentang Sistem Kesehatan Daerah; 25. Peraturan Gubernur Nomor 72 Tahun 2007 tentang Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)/Unit Kerja Perangkat Daerah (UKPD) yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah; 26. Peraturan Gubernur Nomor 165 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3
27. Keputusan Gubernur Nomor 529 Tahun 2012 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum Daerah Pusat Kesehatan Masyarakat; 28. Peraturan Gubernur Nomor 233 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kesehatan; MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN, ORGANISASI DAN TATA KERJA PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPKAD adalah Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Badan Kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 8. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi yang selanjutnya disebut Biro Organisasi dan RB adalah Biro Organisasi dan Reforrnasi Birokrasi Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
10. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan. 11. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
12. Pusat Kesehatan Masyarakat Kecamatan yang selanjutnya disebut Puskesmas Kecamatan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kecamatan.
4
13. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 14. Pusat Kesehatan Masyarakat Kelurahan yang selanjutnya disebut Puskesmas Kelurahan adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di Kelurahan. 15. Upaya Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat UKM adalah setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok dan masyarakat. 16. Upaya Kesehatan Perseorangan yang selanjutnya disingkat UKP adalah suatu kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan kesehatan yang ditujukan untuk peningkatan, pencegahan, penyembuhan penyakit, pengurangan penderitaan akibat penyakit dan memulihkan kesehatan perseorangan. 17. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan. 18. Tenaga Medis adalah dokter, dokter gigi, dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. 19. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 20. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau Sub koordinat SKPD. 21. Pegawai Aparatur Sipil Negara adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau diserahi tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. 22. Pegawai Negeri Sipil adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. 23. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. BAB II PEMBENTUKAN Pasal 2 (1) Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk Puskesmas. (2) Puskesmas sebagaimana dimaksud Puskesmas Kecamatan.
pad a ayat (1)
rnerupakan
5
BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI Pasal 3 (1) Puskesmas Kecamatan merupakan Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di tingkat Kecamatan. (2) Puskesmas Kecamatan dipimpin oleh seorang Kepala Puskesmas Kecamatan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Suku Dinas Kesehatan. Pasal 4 (1) Puskesmas Kecamatan mempunyai tug as melaksanakan pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif selain kuratif, untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya di tingkat Kecamatan. (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), Puskesmas Kecamatan mempunyai fungsi : a.
penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan;
b.
pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan;
c.
pelaksanaan pedoman, standar dan prosedur teknis pelayanan kesehatan tingkat Kecamatan;
d.
penyelenggaraan pelayanan kesehatan ling kung an;
e.
penyelenggaraan pelayanan kesehatan ibu dan keluarga berencana yang bersifat UKM dan UKP;
f.
penyelenggaraan pelayanan gizi yang bersifat UKM dan UKP;
g.
penyelenggaraan pelayanan penyakit (survailance);
h.
penyelenggaraan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat;
i.
penyelenggaraan upaya pengembangan pelayanan kesehatan jiwa, kesehatan gigi masyarakat, kesehatan tradisional komplementer, kesehatan olahraga, kesehatan indera, kesehatan lansia, kesehatan kerja dan kesehatan lainnya;
j.
penyelenggaraan pelayanan medis umum dan spesialis terbatas;
k.
penyelenggaraan pelayanan kesehatan gigi dan mulut;
I.
penyelenggaraan pelayanan gawat darurat dan ambulans serta sistem rujukan;
pencegahan
dan
anak
dan
pengendalian
m. penyelenggaraan pelayanan persalinan dan rawat inap terbatas; n.
penyelenggaraan pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS;
o.
penyelenggaraan pelayanan kefarmasian dan laboratorium;
6
p.
penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan peralatan kedokteran, peralatan keperawatan, peralatan perkantoran dan peralatan kesehatan lainnya;
q.
penyelenggaraan peningkatan dan penjaminan mutu pelayanan;
r.
penyelenggaraan keamanan dan keselamatan pasien;
s.
penanganan pengelolaan Iimbah medis;
t.
pemeriksaan jenazah;
u.
pemberdayaan Puskesmas Kelurahan;
v.
penyelenggaraan bimbingan praktik kerja lapangan untuk institusi yang telah ditentukan oleh Dinas Kesehatan;
w. pelaksanaan kegiatan kehumasan dan pemasaran Puskesmas Kecamatan; x.
pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Puskesmas Kecamatan;
y.
pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Puskesmas Kecamatan;
z.
pengelolaan Kecamatan;
aa. pelaksanaan Kecamatan;
kearsipan
data
pengelolaan
dan
informasi
Puskesmas
teknologi
informasi
Puskesmas
abo pengelolaan prasarana dan sarana Puskesmas Kecamatan; ac. pelaksanaan publikasi kegiatan Puskesmas Kecamatan; dan
dan
pengaturan
acara
ad. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kecamatan.
BAB IV ORGANISASI Bagian Kesatu Susunan Organisasi Pasal 5 (1) Susunan Organisasi Puskesmas Kecamatan, terdiri dari : a.
Kepala Puskesmas Kecamatan;
b.
Subbagian Tata Usaha;
c.
Satuan Pelaksana UKM;
d.
Satuan Pelaksana UKP;
e.
Puskesmas Kelurahan;
f.
Satuan Pengawas Internal; dan
g.
Subkelompok Jabatan Fungsional.
(2) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas Kecamatan sebagaimana tecantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.
7
Bagian Kedua Kepala Puskesmas Kecamatan Pasal 6 Kepala Puskesmas Kecamatan mempunyai tugas : a.
memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4;
b.
mengoordinasikan pelaksanaan tugas Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana dan Subkelompok Jabatan Fungsional;
c.
mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tug as Puskesmas Kelurahan;
d.
melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan SKPD/UKPD dan/atau Instansi Pemerintah/Swasta, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kecamatan;
e.
mengupayakan peningkatan mutu dan penjaminan mutu pelayanan; dan
f.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kecamatan. Bagian Ketiga Subbagian Tata Usaha Pasal 7
(1) Subbagian Tata Usaha merupakan Satuan Kerja pelaksanaan administrasi Puskesmas Kecamatan.
staf
dalam
(2) Subbagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kecamatan. (3) Subbagian Tata Usaha mempunyai tug as : a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan sesuai dengan Iingkup tugasnya; b. melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan sesuai dengan Iingkup tugasnya; c. mengoordinasikan penyusunan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan; d. melaksanakan monitoring, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana strategis, dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan; e. melaksanakan kegiatan koordinasi, kemitraan dan kerja sama pelayanan Puskesmas Kecamatan dengan sarana pelayanan kesehatan milik daerah dan/atau instansi pemerintah/BUMNI swasta/masyarakat;
8
f. mengoordinasikan pelaksanaan fasilitasi pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan pelayanan Puskesmas Kecamatan; g. melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Puskesmas Kecamatan; h. melaksanakan kegiatan Puskesmas Kecamatan;
i. melaksanakan publikasi Puskesmas Kecamatan;
ketatausahaan dan kegiatan
dan
kerumahtanggaan pengaturan
acara
j. melaksanakan penyediaan, penatausahaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana kerja Puskesmas Kecamatan; k. melaksanakan proses penyediaan, pemeliharaan dan perawatan peralatan kedokteran, peralatan keperawatan dan peralatan medis lainnya; I. melaksanakan pemeliharaan dan perawatan kantor dan kendaraan ambulans/dinas;
m, melaksanakan Kecamatan;
pengelolaan
n. melaksanakan pengelolaan Puskesmas Kecamatan;
teknologi kearsipan
informasi data
Puskesmas
dan
informasi
o. melaksanakan penerimaan, penatausahaan, penyetoran pelaporan penerimaan retribusi Puskesmas Kecamatan;
dan
p. mengoordinasikan penyusunan laporan keuangan, kinerja dan kegiatan serta akuntabilitas Puskesmas Kecamatan; q. melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemasaran; dan
r. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Subbagian Tata Usaha. Bagian Keempat Satuan Pelaksana UKM Pasal 8 (1) Satuan Pelaksana UKM merupakan Satuan Kerja Iini Puskesmas Kecamatan dalam pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat esensial dan keperawatan kesehatan serta pengembangan upaya kesehatan masyarakat. (2) Satuan Pelaksana UKM dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kecamatan. (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dari seorang Jabatan Fungsional Umum atau seorang Tenaga Kesehatan sebagai tugas tambahan selaku Jabatan Fungsional Tertentu. (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pad a ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas Kecamatan.
, 9
(5) Satuan Pelaksana Pelayanan UKM mempunyai tugas : a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; b. melaksanakan rencana strategis, rencana kerja anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun bahan pedoman, standar dan pelaksanaan upaya kesehatan masyarakat;
prosedur
teknis
d. menyelenggarakan pelayanan promosi kesehatan termasuk UKS; e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan lingkungan; f. menyelenggarakan pelayanan kesehatan keluarga berencana yang bersifat UKM;
ibu
dan
anak
dan
g. menyelenggarakan pelayanan gizi yang bersifat UKM; h. menyelenggarakan penyakit;
pelayanan
pencegahan
dan
pengendalian
i. menyelenggarakan pelayanan keperawatan kesehatan masyarakat; j. menyelenggarakan upaya pengembangan pelayanan kesehatan jiwa, kesehatan gigi masyarakat, kesehatan tradisional komplementer, kesehatan olahraga, kesehatan indera, kesehatan lansia, kesehatan kerja dan kesehatan lainnya; dan
k. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana UKM. Bagian Kelima Satuan Pelaksana UKP Pasal9 (1) Satuan Pelaksana UKP merupakan Satuan Kerja Iini Puskesmas Kecamatan dalam pelaksanaan upaya kesehatan perseorangan, kefarmasian dan laboratorium. (2) Satuan Pelaksana UKP dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelak$ana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kecamatan. (3) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) bukan jabatan struktural, diangkat dari seorang Jabatan Fungsional Umum atau seorang Tenaga Kesehatan sebagai tug as tambahan selaku Jabatan Fungsional Tertentu. (4) Kepala Satuan Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Oinas atas usul Kepala Puskesmas Kecamatan. (5)Satuan Pelaksana UKP mempunyai tugas : a. menyusun bahan rencana strategis, rencana kerja dan anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan sesuai dengan Iingkup tugasnya;
10
b. melaksanakan rencana strategis. dokumen pelaksanaan anggaran dan rencana bisnis anggaran Puskesmas Kecamatan sesuai dengan lingkup tugasnya; c. menyusun bahan pedoman. standar dan prosedur pelaksanaan upaya kesehatan perseorangan. kefarmasian dan laboratorium; d. menyelenggarakan pelayanan medis umum dan spesialis terbatas; e. menyelenggarakan pelayanan kesehatan gigi dan mulut; f. menyelenggarakan pelayanan kesehatan keluarga berencana yang bersifat UKP; g. menyelenggarakan rujukan;
pelayanan
gawat
ibu
darurat
dan dan
anak dan ambulans
h. menyelenggarakan pelayanan gizi yang bersifat UKP;
i. menyelenggarakan pelayanan persalinan; j. menyelenggarakan pelayanan rawat inap untuk Puskesmas yang menyediakan pelayanan rawat inap; k. menyelenggarakan pelayanan kefarmasian; I. menyelenggarakan pelayanan laboratorium;
m. menyelenggarakan peningkatan dan penjaminan mutu pelayanan; n. menyelenggarakan keamanan dan keselamatan pasien; o. melaksanakan penanganan pengelolaan limbah medis; p. melaksanakan pemeriksaan jenazah; dan q. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas Satuan Pelaksana UKP. Bagian Keenam Puskesmas Kelurahan Pasal 10 (1) Puskesmas Kelurahan merupakan Satuan Pelayanan dari Puskesmas Kecamatan dalam pelaksanaan pelayanan kesehatan di Wilayah Kelurahan. (2) Puskesmas Kelurahan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pelayanan yang juga disebut Kepala Puskesmas Kelurahan. berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kecamatan. (3) Kepala Puskesmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) bukan jabatan struktural. diangkat dari seorang Jabatan Fungsional Umum atau seorang Tenaga Kesehatan sebagai tugas tambahan selaku Jabatan Fungsional Tertentu. (4) Kepala Puskesmas Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas Kecamatan. (5) Puskesmas Kelurahan mempunyai tugas : a.
menyusun dan mengajukan rencana strategis dan rencana kerja anggaran Puskesmas Kelurahan sebagai bag ian dari rencana strategis dan rencana kerja anggaran Puskesmas Kecamatan;
11
b.
melaksanakan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan anggaran Puskesmas Kelurahan sesuai dengan lingkup tugasnya;
c.
melaksanakan pusat kesehatan masyarakat sesuai lingkup tugas Puskesmas Kelurahan;
d.
melaksanakan koordinasi dan pembinaan kesehatan masyarakat;
e.
melaksanakan standar dan prosedur pelayanan kesehatan;
f.
menyelenggarakan pelayanan medis umum;
g.
menyelenggarakan pelayanan penunjang medis terbatas;
h.
menyelenggarakan pelayanan kesehatan ibu dan anak dan keluarga berencana, penyuluhan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat;
i.
menyelenggarakan pelayanan rujukan;
j.
menyelenggarakan pelayanan promotif dan preventif;
k.
menyelenggarakan pelayanan masyarakat secara terbatas;
I.
menyelenggarakan peningkatan dan penjaminan mutu pelayanan;
keperawatan
kesehatan
m. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan peralatan kedokteran, peralatan keperawatan, peralatan perkantoran dan peralatan kesehatan lainnya; n.
melaksanakan kegiatan kehumasan dan pemasaran Puskesmas Kelurahan;
o.
melaksanakan pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Puskesmas Kelurahan;
p.
melaksanakan pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Puskesmas Kelurahan;
q.
melaksanakan pengelolaan Puskesmas Kelurahan;
r.
melaksanakan pengelolaan prasarana dan sarana Puskesmas Kelurahan;
s.
melaksanakan publikasi kegiatan Puskesmas Kelurahan; dan
t.
melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas kepada Kepala Puskesmas Kecamatan.
kearsipan
dan
data
dan
informasi
pengaturan
acara
Bagian Ketujuh Satuan Pengawas Internal Pasal 11 (1) Satuan Pengawas Internal merupakan unsur Pengawas Internal Puskesmas Kecamatan sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pol a Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). (2) Satuan Pengawas Internal sebagai unsur Pengawas Internal dalam melaksanakan tugasnya tidak dapat dipengaruhi oleh Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana, Kepala Puskesmas Kelurahan dan/atau pegawai Puskesmas Kecamatan.
12
(3) Satuan Pengawas Internal melaksanakan tugas pengawas internal terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya (manusia, keuangan, perlengkapan, standard dan prosedur) Puskesmas Kecamatan. (4) Oalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pad a ayat (3), Satuan Pengawas Internal mempunyai fungsi : a. penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan pengawasan internal; b. penyusunan prograrn kerja dan jadwal pengawasan internal; c. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal; d. pengolahan dan pelaporan hasil pengawasan internal; e. penyusunan dan penyampaian rekornendasi tindak lanjut terhadap ternuan hasil pengawasan internal yang dilakukan; f.
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rekomendasi tindak lanjut hasil pengawasan internal yang dilakukan;
g. pelaksanaan kegiatan pengawasan internal yang diperintahkan Kepala Puskesmas Kecamatan; h. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dengan pengawas eksternal dan/atau aparat pemeriksa internal Pernerintah; dan i.
pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Pengawas Internal. Pasal 12
(1) Susunan keanggotaan Satuan Pengawas Internal terdiri dari : a. 1 (satu) orang Kepala merangkap anggota; b. 1 (satu) orang Sekretaris merangkap anggota; dan c. paling banyak 3 (tiga) orang anggota. (2) Untuk dapat diangkat sebagai Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal, sekurang-kurangnya harus rnernenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Pegawai Negeri Sipil; b. memiliki dedikasi yang tinggi dalarn menjalankan tugas; c. memiliki nilai keteladanan dan dihormati di kalangan pegawai Puskesrnas Kecamatan; d. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin kepegawaian; e. tidak pernah rnelakukan perbuatan tercela; f.
memiliki pendidikan formal minirnal diploma tiga (0111); dan
g. memiliki integritas. (3) Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diangkat oleh Kepala Puskesmas Kecamatan untuk masa tugas 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembali hanya untuk satu masa tugas berikutnya. (4) Kepala Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesrnas Kecamatan.
13
(5) Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan Pengawas Internal. (6) Dalarn pelaksanaan kegiatan pengawasan internal Kepala, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal bertindak sebagai Tim dan hasil pengawasan serta rekomendasi tindak lanjut terhadap hasil pengawasan yang dilakukan merupakan hasil bersama sebagai Tim.
(7) Dalam menjalankan tugasnya Sekretaris dibantu oleh tenaga Sekretariat maksimal 3 (tiga) orang yang diangkat oleh Kepala Puskesmas Kecamatan atas usul Kepala Satuan Pengawas Internal. (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan dan rincian tugas Ketua, Sekretaris dan Anggota Satuan Pengawas Internal diatur dengan Peraturan Kepala Puskesmas Kecamatan. Bagian Kedelapan Subkelompok Jabatan Fungsional Pasal 13 (1) Puskesmas Fungsional.
Kecamatan
dapat mempunyai Subkelompok Jabatan
(2) Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pad a melaksanakan tugas dalam Susunan Organisasi Puskesmas Kecamatan.
ayat (1) Struktural
Pasal 14 (1) Dalam rangka mengembangkan profesi/keahlian/kompetensi Pejabat Fungsional dibentuk Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di Puskesmas Kecamatan, sebagai bag ian dari Kelompok Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan.
(2) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), dipimpin oleh seorang Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Puskesmas Kecamatan. (3) Subkelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2),
diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Dinas atas usul Kepala Puskesmas Kecamatan pejabat fungsional yang berkompeten dan berintegritas.
(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Jabatan Fungsional Puskesmas Kecamatan diatur dengan Peraturan Gubernur sebagai bag ian dari pengaturan Jabatan Fungsional Dinas Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB V ESELON Pasal 15 (1) Kepala Puskesmas Kecamatan merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.A dan hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil. (2) Kepala Subbagian Tata Usaha merupakan Jabatan Struktural Eselon IV.B dan hanya dapat diduduki Pegawai Negeri Sipil.
14
BAB VI TATA KERJA Pasal 16 (1) Dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kecamatan, Kepala Puskesmas Kecamatan berkoordinasi dengan Camat. (2) Dalam memimpin dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kelurahan, Kepala Puskesmas Kelurahan berkoordinasi dengan Lurah. Pasal17 (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Puskesmas Kecamatan wajib taat dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan. (2) Kepala Puskesmas Kecamatan mengembangkan koordinasi dan kerja sama dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah dan/atau Instansi terkait dalam rangka meningkatkan kinerja dan memperlancar pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas. Pasal 18 Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana pada Puskesmas Kecamatan, Kepala Puskesmas Kelurahan, para Penanggung Jawab pada Puskesmas Kelurahan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas Kecamatan wajib melaksanakan tugas masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip koordinasi, kerja sama, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, akuntabilitas, transparansi, efektivitas, efisiensi dan menjaga mutu layanan. Pasal 19 (1) Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana pada Puskesmas Kecamatan, Kepala Puskesmas Kelurahan, para Penanggung Jawab pad a Puskesmas Kelurahan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas Kecamatan wajib memimpin, mengoordinasikan, mengarahkan, memberikan bimbingan, memberikan petunjuk pelaksanaan tugas, membina dan menilai kinerja bawahan masing-masing. (2) Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana pad a Puskesmas Kecamatan, Kepala Puskesmas Kelurahan, para Penanggung Jawab pada Puskesmas Kelurahan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Puskesmas Kecamatan wajib mengikuti dan mematuhi perintah kedinasan atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pasal 20 Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Subbagian, Kepala Satuan Pelaksana pada Puskesmas Kecamatan, Kepala Puskesmas Kelurahan, para Penanggung Jawab pada Puskesmas Kelurahan dan Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional pada Puskesmas Kecamatan wajib mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan masingmasing serta mengambil langkah-langkah yang diperlukan apabila menemukan adanya penyimpangan dan/atau indikasi penyimpangan.
15
Pasal 21 (1) Kepala Puskesmas Kecamatan, Kepala Subbagian. Kepala Satuan Pelaksana pada Puskesmas Kecamatan, Kepala Puskesmas Kelurahan. para Penanggung Jawab pad a Puskesmas Kelurahan, Ketua Subkelompok Jabatan Fungsional dan Pegawai pada Puskesmas Kecamatan. wajib menyampaikan laporan dan kendala pelaksanaan tug as kepada atasan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Atasan yang menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menindaklanjuti dan menjadikan laporan yang diterima sebagai bahan pengambilan keputusan sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pasal 22 (1) Sekretariat Daerah melalui Biro Organisasi dan RB melaksanakan pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan, pelaporan dan reformasi birokrasi terhadap Puskesmas Kecamatan sebagai bagian dari pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelaporan Dinas Kesehatan. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1). diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB VII KEPEGAWAIAN Pasal 23 Puskesmas Kecamatan sebagai Unit Kerja Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD) dapat mempunyai Pegawai yang terdiri dari : a. Pegawai Negeri Sipil; b. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja; dan c. Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil. Pasal 24 (1) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, merupakan merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara. (2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara. (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Puskesmas Kecamatan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB.
16
Pasal25 (1) Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b, merupakan Pegawai Aparatur Sipil Negara. (2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sebagaimana dimaksud pada Pasal 23 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai Aparatur Sipil Negara. (3) Dalam pelaksanaan pengelolaan kepegawaian Puskesmas Kecamatan mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah melalui BKD dan Biro Organisasi dan RB. Pasal26 (1) Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pad a Puskesmas Kecamatan merupakan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Puskesmas Kecamatan, sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPKBLUD). (2) Pengelolaan kepegawaian Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf c, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil pada SKPD/UKPD yang Menerapkan Pol a Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD). Pasal 27 (1) Guna menghindari kejenuhan dan mengembangkan pengalaman serta wawasan pegawai dalam pelaksanaan tugas, Kepala Puskesmas Kecamatan melaksanakan mutasi penugasan Kepala Puskesmas Kelurahan, Kepala Satuan Pelaksana dan Pegawai lainnya di Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan secara berkala, teratur dan konsisten, pad a lingkup wilayah kerja Puskesmas Kecamatan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Guna menghindari kejenuhan dan mengembangkan pengalaman serta wawasan Pegawai dalam pelaksanaan tugas, Kepala Puskesmas Kelurahan melaksanakan mutasi penugasan Penanggung Jawab Tata Usaha, Penanggung Jawab Pelayanan dan Penunjang, Penanggung Jawab Kesehatan Masyarakat serta Pegawai pada Puskesmas Kelurahan secara berkala, teratur dan konsisten pada lingkup Puskesmas Kelurahan yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Guna menghindari kejenuhan dan mengembangkan pengalaman serta wawasan Pegawai dalam pelaksanaan tugas, Kepala Suku Dinas Kesehatan melaksanakan mutasi penugasan Pegawai Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan yang bukan Pejabat Struktural pada lingkup Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
17
BAB VIII KEUANGAN Pasal28 Belanja pelaksanaan tugas dan fungsi Puskesmas Kecamatan termasuk Puskesmas Kelurahan sebagai Unit Kerja Dinas Kesehatan yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) dibebankan pad a : a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; b. Pendapatan operasional; dan c. Bantuan atau hibah dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat. Pasal29 Pengelolaan keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf a dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara/daerah. Pasal30 Pengelolaan keuangan pendapatan operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang keuangan Badan Layanan Umum Daerah. Pasal31 Pengelolaan keuangan bantuan atau hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf c dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB IX ASET Pasal 32 (1) Aset yang dipergunakan oleh Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan sebagai prasarana dan sarana kerja merupakan aset daerah dengan status kekayaan daerah yang tidak dipisahkan. (2) Pengelolaan aset atau prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan' perundang-undangan keuangan negara/daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan pengelolaan barang milik negaral daerah. Pasal 33 (1) Prasarana dan sarana kerja yang diterima oleh Puskesmas Kecamatan dan Puskesmas Kelurahan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dalam bentuk pemberian hibah atau bantuan barang dari pihak ketiga merupakan penerimaan barang daerah.
18
(2) Penerimaan prasarana dan sarana kerja sebagaimana dimaksud pad a ayat (1), segera dilaporkan kepada Kepala Dinas untuk selanjutnya dilaporkan kepada Gubernur melalui Kepala BPKAD selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sekaligus sebagai Bendahara Umum Daerah (BUD) untuk dicatat dan dibukukan dalam daftar Barang Milik Daerah (BMD). BAB X PELAPORAN DAN AKUNTABILITAS Pasal 34 (1) Puskesmas Kecamatan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Dinas Kesehatan melalui Kepala Suku Dinas Kesehatan. (2) Puskesmas Kelurahan menyusun dan menyampaikan laporan berkala tahunan, semester, triwulan, bulanan dan/atau sewaktu-waktu kepada Kepala Puskesmas Kecamatan. (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), antara lain meliputi laporan : a. b. c. d. e. f.
kepegawaian; keuangan; kinerja; barang; akuntabilitas; dan kegiatan. Pasal35
Dalam rangka akuntabilitas Puskesmas Kecamatan mengembangkan sistem pengendalian internal sebagai bagian dari sistem pengendalian internal Dinas Kesehatan. BAB XI PENGAWASAN Pasal 36 Pengawasan terhadap Puskesmas Kecamatan dilaksanakan oleh : a. Lembaga negara yang mempunyai tugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara; dan b. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah. BABXII KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal37 Formasi Jabatan dan Kebutuhan peralatan kerja Puskesmas Kecamatan diatur/ditetapkan dengan Peraturan Gubernur/Keputusan Gubernur tersendiri, sesuai dengan kebutuhan, kemampuan keuangan daerah dan prioritas daerah.
19 Pasal 38 Puskesmas Kecamatan wajib mengembangkan pelayanan unggulan dan peningkatan mutu pelayanan publik. Pasal 39 Puskesmas Kecamatan sebagai UKPD yang Menerapkan Pola Pengelola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) mempunyai Dewan Pengawas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BAB XIII KETENTUAN PENUTUP Pasal40 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Kesehatan Masyarakat, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal41 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pad a tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ltd.
BASUKI 1. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 31 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ltd.
SAEFULLAH BERIT~
TAHUN
DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA 2014 NOMOR 62201
Lampiran
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta 334 TAHUN 2014 31 Desember 2014
Nomor Tanggal
BAGAN SUSUNAN ORGANISASI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT
KEPALA PUSKESMAS KECAMATAN
SATUAN PENGAWAS INTERNAL
I SUBBAGIAN TATA USAHA
..................1 SATUAN PELAKSANA UKM
.
................1
. PUSKESMAS KELURAHAN
SATUAN PELAKSANA UKP
.•.......••...........•.•.......
y
.
~
SUBKELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. BASUKI T. PURNAMA
