GUBERNUR JAWA TIMUR
PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 112 TAHUN 2016 TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang
:
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 9 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Nomenklatur, Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur.
Mengingat
: 1.
2.
3.
4.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan PeraturanPeraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang–Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang–Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950). Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234). Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas UndangUndang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679). 5. Peraturan
-25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887). 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2016 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 63). MEMUTUSKAN Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG NOMENKLATUR, SUSUNAN ORGANISASI, URAIAN TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA PROVINSI JAWA TIMUR. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan : 1. Provinsi adalah Provinsi Jawa Timur. 2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Timur.
Jawa
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur. 4. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. 5. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur. BAB II NOMENKLATUR UPT Pasal 2 UPT terdiri dari: a. UPT Museum Negeri Mpu Tantular; b. UPT Taman Budaya; c. UPT Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta; d. UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta; dan e. UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian. BAB III
-3BAB III UPT MUSEUM NEGERI MPU TANTULAR Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi Pasal 3 (1) UPT Museum Negeri Mpu Tantular adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) UPT Museum Negeri Mpu Tantular dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 4 (1) Susunan Organisasi UPT Museum Negeri Mpu Tantular terdiri atas: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Koleksi dan Konservasi; dan c. Seksi Preparasi dan Bimbingan Edukasi. (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi Pasal 5 UPT Museum Negeri Mpu Tantular mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengumpulan, perawatan, pengawetan, penyajian, penelitian koleksi dan penerbitan hasilnya serta memberikan bimbingan edukatif kultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah, ketatausahaan serta pelayanan masyarakat. Pasal 6 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, UPT Museum Negeri Mpu Tantular mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengumpulan, perawatan, pengawetan dan penyajian benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah;
b. pelaksanaan
-4b. pelaksanaan bimbingan edukatif cultural dan penyajian rekreatif benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah; c. pelaksanaan publikasi hasil penelitian koleksi benda yang mempunyai nilai budaya dan ilmiah; d. pelaksanaan urusan perpustakaan dan dokumentasi ilmiah; e. pelaksanaan tugas-tugas ketatausahaan; f. pelaksanaan pelayanan masyarakat; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 7 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; b. melaksanakan kegiatan hubungan masyarakat berupa pelayanan informasi seni budaya; c. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; d. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; e. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; f. melaksanakan perawatan, dan pemeliharaan keamanan lingkungan serta peralatan teknik; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Seksi Koleksi dan Konservasi mempunyai tugas: a. melaksanakan rencana kegiatan; b. melaksanakan survei dan pengadaan koleksi; c. melaksanakan inventarisasi dan registrasi koleksi; d. melaksanakan penyusunan sumber data koleksi; e. melaksanakan dokumentasi dalam bentuk tulisan, audio dan visual; f. melaksanakan penyusunan dan penerbitan naskah hasil penelitian koleksi; g. melaksanakan alih tulis dan alih bahasa naskah kuno; h. melaksanakan pemeliharaan dan renovasi tata pameran tetap museum; i. melaksanakan konservasi preventif dan kuratif koleksi museum; j. melaksanakan restorasi dan reproduksi koleksi; k. melaksanakan penelitian kerusakan koleksi; dan l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (3) Seksi Preparasi dan Bimbingan Edukasi mempunyai tugas: a. melaksanakan rencana kegiatan; b. melaksanakan penataan pameran tetap di museum; c. melaksanakan pameran khusus dan keliling; d. melaksanakan
-5d. melaksanakan pembuatan sarana dan prasarana tata pameran; e. melaksanakan program publikasi dan promosi museum; f. melaksanakan bimbingan edukatif kultural bagi pengunjung museum; g. melaksanakan pemutaran film tentang koleksi museum; h. melaksanakan penyusunan video program tentang koleksi; i. melaksanakan pembuatan alat peraga bimbingan edukasi; j. melaksanakan peragaan dan pergelaran koleksi tradisional museum; dan k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. BAB IV UPT TAMAN BUDAYA Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi Pasal 8 (1) UPT Taman Budaya adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) UPT Taman Budaya dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 9 (1) Susunan Organisasi UPT Taman Budaya terdiri atas: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Pengembangan Seni dan Budaya; dan c. Seksi Penyajian Seni dan Budaya. (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi Pasal 10 UPT Taman Budaya mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam pengembangan dan penyajian seni dan budaya, ketatausahaan, dan pelayanan masyarakat. Pasal 11
-6Pasal 11 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, UPT Taman Budaya mempunyai fungsi: a. pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi, pelaksanaan dan evaluasi kegiatan pengembangan dan penyajian seni dan budaya; b. pelaksanaan lomba, seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop dan peningkatan apresiasi seni dan budaya; c. peningkatan profesionalisme pembina dan pekerja seni; d. peningkatan ketrampilan seni dan budaya bagi masyarakat; e. pelaksanaan fasilitasi pengembangan seni budaya; f. penyelenggaraan kerjasama presentasi karya seni; g. pelaksanaan pendokumentasian seni dan budaya; h. pelaksanaan ketatausahaan dan pelayanan masyarakat; dan i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 12 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; b. mengelola keamanan, kebersihan, keindahan dan kenyamanan; c. melaksanakan pengelolaan perlengkapan dan peralatan kantor; d. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; e. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; f. melaksanakan penatausahaan dan pelayanan masyarakat; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Seksi Pengembangan Seni dan Budaya mempunyai tugas: a. melaksanakan peningkatan kemampuan teknis dan non teknis berkesenian bagi pembina dan pekerja seni dan budaya; b. melaksanakan peningkatan ketrampilan seni dan budaya bagi masyarakat; c. melaksanakan seminar, sarasehan, diskusi, lokakarya, workshop dan dialog seni; d. melaksanakan inventarisasi dan pendokumentasian seni dan budaya; e. melaksanakan kegiatan pembinaan, monitoring dan supervisi perkembangan seni dan budaya; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (3) Seksi
-7(3) Seksi Penyajian Seni dan Budaya mempunyai tugas: a. melaksanakan pagelaran dan pameran karya seni dan budaya; b. melaksanakan festival dan lomba seni dan budaya secara reguler dan temporer; c. melaksanakan inventarisasi, monitoring dan evaluasi sanggar; d. menerbitkan majalah atau tabloid seni budaya; e. melaksanakan kunjungan duta wisata seni; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. BAB V UPT PEMBERDAYAAN LEMBAGA SENI WILWATIKTA Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi Pasal 13 (1) UPT Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) UPT Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 14 (1) Susunan Organisasi UPT Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta terdiri atas: a. Sub Bagian Tata Usaha; dan b. Seksi Operasional. (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi Pasal 15 UPT Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pengembangan seni.
Pasal 16
-8Pasal 16 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, UPT Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta mempunyai fungsi: a. pelaksanaan pengelolaan administrasi, sarana prasarana, SDM penunjang penyelenggaraan UPT Pemberdayaan Lembaga Seni Wilwatikta; b. pelaksanaan dukungan penyelenggaraan kegiatan Lembaga Seni Wilwatikta; c. pelaksanaan dukungan kerjasama dengan stakeholder dalam dan luar negeri; d. pengelolaan publikasi dan informasi; e. pelaksanaan dukungan dan penyelenggaraan penyajian kesenian karya akademik; f. pengoordinasian penyelenggaraan pemberian dukungan Lembaga Seni Wilwatikta; dan g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 17 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan, pengembangan teknologi informasi dan kearsipan; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana Lembaga Seni Wilwatikta; e. melaksanakan penatausahaan dan pelayanan akademik; dan f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Seksi Operasional mempunyai tugas: a. menyiapkan bahan pelaksanaan pemberian dukungan penyelenggaraan Lembaga Seni Wilwatikta; b. menyiapkan bahan pemberian dukungan terhadap pelaksanaan kerjasama dengan stakeholder dalam dan luar negeri; c. menyiapkan bahan koordinasi penyelenggaraan pemberian dukungan Lembaga Seni Wilwatikta; d. menyiapkan bahan pemberian dukungan penyajian kesenian karya akademik; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. BAB VI
-9BAB VI UPT PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF TAMAN CANDRA WILWATIKTA Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi Pasal 18 (1) UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 19 (1) Susunan organisasi UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta terdiri atas: a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Peningkatan Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif; dan c. Seksi Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif. (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi Pasal 20 UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam penyelenggaraan kegiatan di bidang pemberdayaan sumberdaya manusia ekonomi kreatif, peningkatan produktivitas ekonomi kreatif, penyelenggaraan etalase, pengelolaan aset, pelaksanaan dokumentasi dan informasi serta pelayanan kepada masyarakat ekonomi kreatif.
Pasal 21
- 10 Pasal 21 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20, UPT Pengembangan Ekonomi Kreatif Taman Candra Wilwatikta mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelayanan peningkatan kreatifitas sumberdaya manusia di bidang ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan teknologi; b. pelayanan peningkatan kualitas dan produktifitas produk ekonomi kreatif berbasis seni budaya dan teknologi; c. pelaksanaan pengumpulan, pengolahan data informasi, publikasi dan dokumentasi di bidang ekonomi kreatif; d. pelaksanaan penyelenggaraan etalase produk ekonomi kreatif; e. pelaksanaan ketatausahaan, kerumahtanggaan dan pengelolaan aset untuk pelayanan masyarakat; dan f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas. Pasal 22 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian; c. melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan; d. melaksanakan pengelolaan sarana dan prasarana; e. melaksanakan penatausahaan, kerumahtanggaan dan administrasi pelayanan fasilitas pengelolaan ekonomi kreatif; f. melaksanakan pelayanan kepada masyarakat menyangkut pemanfaatan aset; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Seksi Peningkatan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif mempunyai tugas: a. melaksanakan perencanaan kegiatan peningkatan sumberdaya manusia ekonomi kreatif; b. melaksanakan pendataan pelaku ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Timur; c. melaksanakan penghargaan prestasi pelaku ekonomi kreatif; d. melaksanakan kegiatan workshop, lokakarya, diskusi dan seminar ekonomi kreatif; e. melaksanakan monitoring kegiatan ekonomi kreatif; f. melaksanakan kajian sumberdaya manusia ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Timur; g. melaksanakan
- 11 g. melaksanakan usulan hak cipta bagi kreator ekonomi kreatif; h. melaksanakan sosialisasi ekonomi kreatif kepada masyarakat; i. melaksanakan pelaporan kegiatan Seksi Peningkatan Sumberdaya Manusia Ekonomi Kreatif; dan j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (3) Seksi Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif mempunyai tugas: a. menyusun perencanaan kegiatan Seksi Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif; b. melaksanakan pendataan keberagaman produk ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Timur; c. melaksanakan kajian produk ekonomi kreatif di Provinsi Jawa Timur; d. melaksanakan workshop, lokakarya, diskusi dan seminar produk ekonomi kreatif; e. melaksanakan peningkatan kualitas produk ekonomi kreatif; f. melaksanakan pameran dan penyajian produk ekonomi kreatif; g. melaksanakan penyebarluasan keberagaman produk ekonomi kreatif; h. melaksanakan pelaporan kegiatan Seksi Pengembangan Produk Ekonomi Kreatif; dan i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. BAB VII UPT LABORATORIUM, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KESENIAN Bagian Kesatu Kedudukan dan Susunan Organisasi Pasal 23 (1) UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. (2) UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian dipimpin oleh Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas. Pasal 24
- 12 -
Pasal 24 (1) Susunan organisasi UPT Laboratorium, Pengembangan Kesenian terdiri atas:
Pelatihan
dan
a. Sub Bagian Tata Usaha; b. Seksi Laboratorium Kesenian; dan c. Seksi Pelatihan dan Pengembangan Kesenian. (2) Sub Bagian dan Seksi dipimpin oleh Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala UPT. Bagian Kedua Uraian Tugas dan Fungsi Pasal 25 UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam menyelenggarakan kegiatan pengkajian, pelatihan dan pengembangan kesenian, pelestarian, pengelolaan sumber daya manusia pelaku kesenian, pengembangan kualitas kesenian serta pelayanan kepada masyarakat. Pasal 26 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, UPT Laboratorium, Pelatihan dan Pengembangan Kesenian mempunyai fungsi sebagai berikut: a. pelayanan peningkatan kreatifitas, kualitas dan produktivitas sumber daya manusia di bidang kesenian; b. pelayanan peningkatan data dan informasi di bidang kesenian; c. pelaksanaan kerjasama dengan lembaga pemerintah/swasta pengelola kesenian; d. pelayanan kegiatan ketatausahaan, pengelolaan aset; dan
kerumahtanggan
dan
e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
Pasal 27
- 13 Pasal 27 (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas: a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, urusan rumah tangga, kehumasan dan kearsipan dan perpustakaan; b. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM; c. melaksanakan pengelolaan administrasi dan penatausahaan keuangan; d. melaksanakan pengelolaan perlengkapan peralatan kantor dan aset; dan e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (2) Seksi Laboratorium Kesenian mempunyai tugas: a. melaksanakan Kesenian;
perencanaan
kegiatan
Laboratorium
b. melaksanakan kajian seni pertunjukan dan seni rupa; c. melaksanakan revitalisasi kesenian; d. melaksanakan seminar kesenian; e. melaksanakan pembuatan media pembelajaran kesenian; f.
melaksanakan kegiatan monitoring dan evaluasi kesenian;
g. melaksanakan pelaporan kegiatan seksi Laboratorium Kesenian; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT. (3) Seksi Pelatihan dan Pengembangan Kesenian mempunyai tugas: a. melaksanakan perencanaan kegiatan peningkatan tenaga pengajar kesenian; b. melaksanakan pelatihan teknis kesenian bagi seniman, tenaga pengajar kesenian dan peserta didik; c. melaksanakan kesenian;
workshop, seminar, diskusi, dan dialog
d. melaksanakan kolaborasi kesenian; e. melaksanakan monitoring dan evaluasi hasil pelatihan dan pengembangan kesenian; f. melaksanakan pelaporan kegiatan seksi Pelatihan dan Pengembangan Kesenian; dan g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.
BAB VIII
- 14 BAB VIII TATA KERJA Pasal 28 (1) Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Provinsi serta Instansi lain diluar Pemerintah Provinsi sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing. (2) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan. (3) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya. (4) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu. (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya. (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja. BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 29 Bagan Struktur UPT sebagaimana tercantum pada lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Gubernur ini.
Pasal 30
- 15 Pasal 30 Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 28 tahun 2013 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata serta Peraturan Gubernur Nomor 59 tahun 2015 Tentang Perubahan Organisasi Dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Jawa Timur dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 31 Peraturan Gubernur ini mulai dilaksanakan pada saat dilakukan pelantikan pejabat struktural sesuai dengan Peraturan Gubernur ini. Pasal 32 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.
Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 4 Nopember 2016
GUBERNUR JAWA TIMUR ttd
Dr. H. SOEKARWO
- 16 -
Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 4 Nopember 2016 an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR Kepala Biro Hukum ttd Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH, MH Pembina Utama Muda NIP 19640319 198903 1 001
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2016 NOMOR 112, SERI E.
