GUBERNUR JAWA TENGAH PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR 39 TAHUN 2015 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TENGAH, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional Umum pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah dan guna meningkatkan kinerja Aparatur Sipil Negara, diperlukan Uraian Tugas Jabatan Struktural Dan Jabatan Fungsional Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; b. bahwa untuk memperjelas uraian tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan guna mendorong semangat kerja agar lebih berdayaguna dan berhasilguna pada para Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, perlu adanya peningkatan kesejahteraan pada Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaiman dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural dan Jabatan Fungsional Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah;
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah (Himpunan Peraturan-Peraturan Negara Tahun 1950 Halaman 86-92); 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5258); 7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 5 Seri D Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 11); 8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 6 Seri D Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12); 9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 7 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 13); 10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Dan Rumah Sakit Jiwa Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor
8 Seri D Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 14); 11. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 9 Seri E Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 15); 12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Lembaga Lain Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008 Nomor 10 Seri D Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16); 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2011 tentang Pedoman Jabatan Fungsional Umum Di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3); 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2012 tentang Analisis Jabatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 483); 15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 28 Tahun 2015 tentang Jabatan Funsgional Umum Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015 Nomor 28);
MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN GUBERNUR TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PADA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan: 1. 2. 3.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah. Provinsi adalah Provinsi Jawa Tengah. Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah di Provinsi Jawa Tengah yang merupakan unsure pembantu Gubernur dalam penyelenggaraan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas
4.
5. 6. 7. 8.
9. 10. 11.
12.
13. 14.
15.
Daerah, Badan Perencacanaan Daerah, Inspektorat, Lembaga Teknis Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah, Rumah Sakit Jiwa Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah oleh pejabat Pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pejabat Fungsional adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Fungsional pada instansi pemerintah. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan. Pejabat Administrasi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Administrasi pada instansi pemerintah. Sasaran Kerja Pegawai yang selanjutnya disingkat SKP adalah rencana kerja dan target yang akan dicapai oleh sesorang Pegawai Negeri Sipil. Unit Organisasi adalah bagian dari satuan kerja perangkat daerah yang berada dibawah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Unit Kerja adalah bagian terkecil dari satuan kerja perangkat daerah yang berada dibawah unit organisasi atau dibawah pimpinan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Uraian Tugas adalah diskripsi singkat yang menggambarkan tugas-tugas dari suatu jabatan. Tingkat jabatan adalah level dari jabatan Pimpinan Tinggi, Administrator, Pengawas yang menggambarkan tingkat ruang lingkup dan dampak program, pengaturan organisasi, wewenang penyeliaan dan menajerial, hubungan personal kesulitan dalam pengarahan pekerjaan, kondisi lain dan situasi khusus. Tingkatan jabatan pelaksana/fungsional umum yang menggambarkan tingkat pengetahuan dan keahlian, pengawasan penyelia, pedoman, kompleksitas pekerjaan, ruang lingkup dan dampak, hubungan personal, tujuan hubungan, persyaratan fisisk dan lingkungan pekerjaan.
BAB II PENGANGKATAN JABATAN Pasal 2 (1)
Setiap PNS yang tidak menduduki jabatan struktural maupun jabatan fungsional tertentu diangkat dalam jabatan fungsional umum.
(2)
Pengangkatan dalam jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. BAB III PENAMAAN JABATAN Pasal 3
Penamaan jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bertujuan untuk memberikan kejelasan tugas bagi para pemangku jabatan fungsional umum dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah. Pasal 4 (1)
Penamaan jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dirumuskan berdasarkan hasil analisis jabatan.
(2)
Nama dan uraian tugas jabatan fungsional umum di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini. Pasal 5
Nama jabatan fungsional umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi dasar penyusunan formasi PNS dalam rangka pengadaan PNS di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
BAB IV SASARAN KERJA PEGAWAI Pasal 6 (1)
Uraian tugas Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Administrator, Pengawas dan Jabatan Fungsional Umum pada SKPD sebagai dasar dalam penyusunan SKP pada SKPD.
(2)
Tata cara penyusunan SKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
Pasal 7 (1)
SKP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sebagai dasar dalam capaian kinerja pegawai.
(2)
Capaian kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sebagai salah satu dasar /tolok ukur dalam pemberian tunjangan kinerja ASN pada SKPD.
(3)
Tata cara pemberian tunjangan kinerja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Gubernur. BAB VI KETENTUAN PENUTUP Pasal 8
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah.
Ditetapkan di Semarang pada tanggal 2 September 2015 GUBERNUR JAWA TENGAH, ttd GANJAR PRANOWO Diundangkan di Semarang pada tanggal 2 September 2015 Plh. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH, ttd DJOKO SUTRISNO
BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2015 NOMOR 39.
LAMP1RAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH NOMOR TAHUN 2015 TENTANG URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL DAN JABATAN FUNGSIONAL PEGAWAI NEGERI SIPIL Dl LINGKUNGAN SATUAN KERJA PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
NAMA JABATAN
Kepala Biro Tata Pemerintahan
UNIT KERJA
Biro Tata Pemerintahan
INSTANSI
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
URAIAN TUGAS
1. Merumuskan umum,
kebijakan pemerintahan
pemerintahan
ketenteraman,
desa, kelurahan
dan kependudukan,
pertanahan,
dan ketertiban, admin istrasi penataan wilayah.
2. Membina, mengarahkan tata
daerah di bidang tata pemerintahan
pemerintahan
kependudukan,
dan mengendalikan umum,
pertanahan,
kegiatan pemerintahan
pemerintahan ketenteraman,
bidang
kelurahan
desa,
dan ketertiban,
dan
administrasi
penataan wilayah. 3. Melaksanakan
koordinasi
pemerintahan
desa,
ketenteraman,
dan
pemerintahan pertanahan, 5. Melakukan umum,
dan
bidang
kelurahan ketertiban,
kelancaran pelaksanaan 4. Melaksanakan
di
dan
urnurn,
pertanahan,
penataan
wilayah.
guna
tugas.
pelayanan
ketenteraman,
administrasi
dan
teknis
desa, kelurahan
dan ketertiban, administrasi
fasilitasi
bidang
pemerintahan
desa,
pemerintahan kelurahan
meliputi
di bidang
tata
dan kependudukan, penataan wilayah. tata
pemerintahan
dan kependudukan,
pertanahan,
dan ketertiban, administrasi penataan wilayah.
6. Menyelenggarakan kegiatan tata pemerintahan kelurahan
pemerintahan
kependudukan,
administrasi
umum, pemerintahan
ketenteraman,
tata
dan kependudukan,
administrasi penataan wilayah.
pertanahan,
umum, pemerintahan
ketenteraman,
desa,
dan ketertiban,
7. Menyelenggarakan umum,
pemantauan
pemerintahan
ketenteraman,
desa,
dan evaluasi kegiatan
keiurahan
dan kependudukan,
dan ketertiban, administrasi
8. Mengarahkan
dan mengendalikan
biro meliputi urusan
pertanahan,
penataan wilayah.
peiaksanaan
kepegawaian,
tata pemerintahan
pengeloiaan ketatausahaan
keuangan,
umum, hukum,
organisasi
dan kehumasan. 9. Melaksanakan
evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
daerah di bidang tata pemerintahan dan
kependudukan,
administrasi
kebijakan pemerintahan
umum, pemerintahan
pertanahan,
ketenteraman,
desa, kelurahan dan
ketertiban,
penataan wilayah.
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL NAMAJABATAN
Kepala Bagian Pemerintahan
Umum
UNIT KERJA
Biro Tata Pemerintahan
INSTANSI
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
URAIANTUGAS 1.
2.
Merencanakan
program
dokumentasi
pemerintahan
umum setda provinsi jawa tengah.
Menyiapkan
bahan
pengkoordinasian fasilitasi,
3.
kegiatan
pelaksanaan
pemantauan,
pemerintahan
daerah
pemerintahan
umum.
Melaksanakan
perumusan
kebijakan
di bidang
dan
mengarahkan
dokumentasi dan tugas pembantuan, 4.
Melaksanakan pembantuan,
5.
Melaksanakan
koordinasi pemerintahan
6.
dan
dan
pembantuan,
mengendalikan
pemerintahan
pemerintahan
kegiatan
umum.
dokumentasi
dan
tugas tugas.
dan teknis dokumentasi
dan
umum.
Meneliti konsep naskah dinas yang berhubungan tugas pembantuan,
tugas
dan
kebijakan
umum guna kelancaran pelaksanaan administrasi
daerah,
pembinaan
peiaksanaan
pemerintahan
sehubungan
dan pelayanan
tugas pembantuan,
daerah,
pelaporan
dokumentasi
pembantuan,
pemerintahan
tugas perangkat
evaluasi
pembinaan,
dan tugas
umum.
dengan dokumentasi
dan
7.
Memberikan dokumentasi
8.
9.
layanan
konsultasi,
dan tugas pembantuan,
Mengkaji dan mengembangkan pembantuan,
pemerintahan
Melakukan
fasilitasi
pemerintahan 10. Mengarahkan
fasilitasi,
pelaksanaan
pemerintahan
teknis metode
program
umum. dokumentasi
dan tugas
umum.
bidang
dokumentasi
dan
tugas
pembantuan,
umum. dan mengendalikan
dan tugas pembantuan,
pemerintahan
11. Mengarahkan dan mengendalikan biro meliputi urusan
pelaksanaan
pengelolaan
dokumentasi
umum.
pelaksanaan
pengelolaan ketatausahaan
kepegawaian, keuangan,
umum, hukum, organisasi
dan kehumasan. 12. Melaksanakan pemerintahan pemerintahan
evaluasi daerah
dan
pelaporan
di bidang
dokumentasi
pelaksanaan dan
tugas
kebijakan pembantuan,
umum setda provinsi jawa tengah.
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
NAMAJABATAN
Kepala Sub Bagian Pemerintahan
Umum
UNIT KERJA
Bagian Pemerintahan
INSTANSI
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Umum
URAIANTUGAS 1.
Menyusun konsep rencana pedoman pelaksanaan
2.
Menyiapkan bahan
program kegiatan pemerintahan
umum guna
tugas penetapan
kebijakan penyelenggaraan
pemerintahan
umum 3.
Menyiapkan
bah an
kebijakan,
pembinaan,
bimbingan,
monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan
koordinasi, pemerintahan
umum. 4.
Menyiapkan pemerintahan
5.
Melaksanakan
bahan
pelaksanaan
system
informasi
manajemen
bidang
umum. pengkoordinasian
bidang pemerintahan
penyelenggaraan
urusan
umum lingkup provinsi dan kabupaten
pemerintahan / kota.
6.
Melaksanakan
fasilitasi
I
provinsi dan kabupaten 7.
8.
teknis
pemerintahan
umum
lingkup
kota.
usulan
pelaksanaan
pekerjaan agar tugas dapat berjalan dengan baik dan benar.
Mengkaji
dan
Meneliti
dan
riner
Mengonsep
pemerintahan 9.
bimbingan
RKA
DPA secara
mengembangkan
teknis
sebagai
program
pendukung
kegiatan
bidang
umum.
dan
pemerintahan
mengevaluasi
laporan
hasil
pelaksanaan
kegiatan
umum.
10. Melaksanakan
pelayanan
administrasi
dan teknis
layanan
konsultasi
pelaksanaan
bidang pemerintahan
umum. 11. Memberikan
pemerintahan
program
kegiatan
umum.
12. Memantau dan mengevaluasi
pelaksanaan
program kegiatan pemerintahan
umum. 13. Melaksanakan
pemerintahan
evaluasi
dan
pelaksanaan
pelaporan
daerah di bidang pemerintahan
kebijakan
umum.
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM NAMAJABATAN
Analis Pemerintahan
Umum
UNIT KERJA
Sub Bagian Pemerintahan
INSTANSI
Biro Tata Pemerin tahan
Umum
URAIANTUGAS JABATAN 1. Menyiapkan bahan konsep 2. Merekapitulasi
data
pengembangan
kegiatan pemerintahan
pemerintahan
umum
umum.
yang
diterima
guna
bahan
metoda dan teknis.
3. Menyusun konsep telaahan data pemerintahan
umum sesuai pedoman dan
petunjuk teknis yang telah ditentukan. 4. Menyiapkan
bahan
evaluasi
pelaksanaan
sebagai bahan laporan pelaksanaan
kegiatan
guna mempermudah
6. Menyiapkan bahan konsep
umum
tugas kegiatan.
5. Menyimpan, merawat data laporan pemerintahan telah ditentukan
pemerintahan
umum ke dalam file yang
pencarian data yang dibutuhkan.
kegiatan pemerintahan
umum.
7. Mengolah
data
pemerintahan
program
kegiatan
yang
berhubungan
dengan
program
umum.
8. Menyusun konsep telaahan data pemerintahan
umum sesuai pedoman dan
petunjuk teknis. 9. Menyusun
laporan
pemerintahan
hasil
pelaksanaan
tugas
pengembangan
kegiatan
umum.
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
NAMAJABATAN
Pengadministrasi
Pemerintahan
UNIT KERJA
Sub Bagian Pemerintahan
INSTANSI
Biro Tata Pemerin tahan
Umum.
Umum
URAIAN TUGAS : 1. Menerima
data,
pemerintahan
dokumen
dan
surat-surat
bagian pemerintahan
dan surat-surat
dengan
bagian pemerintahan mencatat
yang berhubungan
dengan sub
yang berhubungan
dengan sub
umum.
3. Menabulasi data, dokumen dan surat-surat
berhubungan
berhubungan
umum.
2. Mencatat data, dokumen
4. Menerima,
yang
umum. dan
mengagenda
surat
dengan sub bagian Pemerintahan
5. Menata arsip aktif dan arsip dinamis bag ian pemerintahan
umum.
masuk
dan
surat
keluar
umum.
inaktif berhubungan
dengan
sub
URAIAN TUGAS JABATAN
STRUKTURAL
NAMAJABATAN
Kepala Sub Bagian Dekonsentrasi Pembantuan
Dan Tugas
UNIT KERJA
Bagian Pemerintahan
INSTANSI
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Umum
URAIANTUGAS 1.
Menyusun
konsep
pembantuan 2.
reneana
program
kegiatan
guna pedoman pelaksanaan
Menyiapkan bahan
penetapan
dekonsentrasi
dan tugas
tugas
kebijakan penyelenggaraan
dekonsentrasi
dan tugas pembantuan. 3.
Menyiapkan
bahan
kebijakan,
pembinaan,
bimbingan,
monitoring dan evaluasi serta pengawasan penyelenggaraan
koordinasi, dekonsentrasi
dan tugas pembantuan. 4.
Menyiapkan
bahan
dekonsentrasi 5.
6.
7.
8.
pengkoordinasian
dekonsentrasi
kabupaten
manajernen
informasi
bidang
dan
penyelenggaraan
tugas
urusan
pembantuan
lingkup
pemerintahan provinsi
dan
/ kota.
Melaksanakan
fasilitasi
bimbingan
teknis
dekonsentrasi
dan
tugas
pembantuan
lingkup provinsi dan kabupaten
Mengonsep
usulan
pelaksanaan
pekerjaan agar tugas dapat berjalan dengan baik dan benar.
Mengkaji
dan
dekonsentrasi 9.
system
dan tugas pembantuan.
Melaksanakan bidang
pelaksanaan
Meneliti
dan
dekonsentrasi 10. Melaksanakan
RKA dan
/ kota.
DPA seeara
mengembangkan
teknis
rinei
sebagai
program
pendukung
kegiatan
bidang
dan tugas pembantuan. mengevaluasi
laporan
hasil
pelaksanaan
kegiatan
dan tugas pembantuan. pelayanan
administrasi
dan teknis
konsultasi
pelaksanaan
bidang dekonsentrasi
dan tugas pembantuan. 11. Memberikan
dekonsentrasi
layanan
program
kegiatan
dan tugas pembantuan.
12. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan dan tugas pembantuan.
program kegiatan dekonsentrasi
13. Melaksanakan pemerintahan
evaluasi
dan
pelaporan
daerah di bidang dekonsentrasi
pelaksanaan
kebijakan
dan tugas pembantuan.
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM NAMAJABATAN
Analis Dekonsentrasi
Dan Tugas Pembantuan
UNIT KERJA
Sub Bagian Dekonsentrasi
INSTANSI
Biro Tata Pemerintahan
Dan Tugas Pembantuan
URAIAN TUGAS JABATAN 1.
Menyiapkan
bahan
konsep
kegiatan
dekonsentrasi
dan
tugas
pembantuan. 2.
Merekapitulasi
data dekonsentrasi
guna bahan pengembangan 3.
Menyusun
konsep
dan tugas pembantuan
yang diterima
metoda dan teknis.
telaahan
data dekonsentrasi
dan tugas pembantuan
sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan. 4.
Menyiapkan
bahan
tugas pembantuan 5.
evaluasi
pelaksanaan
kegiatan
sebagai bahan laporan pelaksanaan
Menyimpan, merawat data laporan dekonsentrasi ke dalam file yang telah ditentukan
dekonsentrasi
dan
tugas kegiatan.
dan tugas pembantuan
guna mempermudah
pencarian
data
yang dibutuhkan. 6.
Menyiapkan
bahan
konsep
kegiatan
dekonsentrasi
dan
tugas
pembantuan. 7.
Mengolah data dekonsentrasi
8.
Menyusun
program
kegiatan
yang berhubungan
dengan
program
dan tugas pembantuan.
konsep telaahan
data dekonsentrasi
dan tugas pembantuan
sesuai pedoman dan petunjuk teknis. 9.
Menyusun
laporan
dekonsentrasi
hasil
pelaksanaan
dan tugas pembantuan.
tugas
pengembangan
kegiatan
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
NAMAJABATAN
Pengadministrasi
Dekonsentrasi
UNIT KERJA
Sub Bagian Dekonsentrasi
INSTANSI
Biro Tata Pemerin tahan
Dan Tugas Pembantuan.
dan tugas pembantuan
URAIAN TUGAS : 1.
Menerima
data,
dekonsentrasi 2.
dokumen
Mencatat data, dokumen
Menerima,
berhubungan
dengan
dan surat-surat
yang berhubungan
yang berhubungan
dengan sub
dan tugas pembantuan. dan
mengagenda
surat
dengan sub bagian dekonsentrasi
Menata arsip aktif dan arsip dinamis bagian dekonsentrasi
dengan sub
dan tugas pembantuan.
mencatat
berhubungan 5.
yang
Menabulasi data, dokumen dan surat-surat bagian dekonsentrasi
4.
surat-surat
dan tugas pembantuan.
bagian dekonsentrasi 3.
dan
masuk
dan
surat
keluar
dan tugas pembantuan.
inaktif berhubungan
dengan
sub
usaha
biro
dan tugas pembantuan.
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
NAMAJABATAN
Kepala Sub Bagian Tata Usaha Biro
UNIT KERJA
Bagian Pemerintahan
INSTANSI
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
Umum
URAIANTUGAS 1.
Mengonsep (meliputi
rencana urusan
program
kegiatan
kepegawaian,
sub
hukum,
bagian humas,
tata
organisasi
tatalaksana,
ketatausahaan,
rumah tangga dan perlengkapan),
administrasi
ketatausahaan,
pengelolaan sistem informasi manajemen
dan
pelayanan dan
rumah tangga biro. 2.
Melaksanakan kelancaran
koordinasi
pelaksanaan
dengan instansi tugas.
dinas terkait guna menunjang
3.
Menyiapkan bahan hasil pelaksanaan
kebijakan
teknis, konsep pedoman,
petunjuk
program tata usaha biro (meliputi urusan
hukum, humas, organisasi dan tatalaksana,
ketatausahaan,
teknis
kepegawaian, rumah tangga
dan perlengkapan) dan pengelolaan sistem informasi manajemen. 4.
5.
Mengonsep
usulan
RKA dan
DPA seeara
pelaksanaan
pekerjaan agar tugas dapat berjalan dengan baik dan benar.
Mengkaji dan mengembangkan biro
(meliputi
tatalaksana,
urusan
rinei
sebagai
pendukung
teknis pengelolaan sub bagian tata usaha
kepegawaian,
ketatausahaan,
hukum,
rumah
humas,
tangga
dan
organisasi
dan
perlengkapan)
dan
pengelolaan sistem informasi manajemen. 6.
Mengoreksi urusan
pelaksanaan
kepegawaian,
ketatausahaan,
tugas hukum,
sub
bagian
humas,
tata
usaha
orgamsasi
rumah tangga dan perlengkapan)
biro (meliputi
dan
tatalaksana,
dan pengelolaan sistem
informasi manajemen. 7.
Mengevaluasi laporan hasil pelaksanaan ketatausahaan,
8.
kegiatan pelayanan administrasi
pengelolaan sistem informasi dan rumah tangga biro.
Membuat konsep naskah
dinas yang berkaitan dengan tugas sub bagian
tata usaha biro. 9.
Memberikan
layanan
konsultasi
pelaksanaan
program
sub bagian tata
usaha biro. 10. Memfasilitasi pelaksanaan 11. Memantau
pelaksanaan
ketatausahaan, 12. Melaksanakan
program sub bagian tata usaha biro. tugas
bidang
pelayanan
administrasi
pengelolaan sistem informasi. evaluasi dan pelaporan
pelaksanaan
kegiatan sub bagian
tata usaha biro (meliputi urusan kepegawaian, hukum, humas, organisasi dan tatalaksana,
ketatausahaan,
rumah
pengelolaan sistem informasi manajemen.
tangga dan perlengkapan)
dan
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
UMUM
NAMAJABATAN
Penyusun Bahan Program dan Pelaporan
UNIT KERJA
Sub Bagian Tata Usaha Biro
INSTANSI
Biro Tata Pemerin tahan
URAIANTUGAS JABATAN 1. Menyiapkan bahan konsep
kegiatan program dan laporan.
2. Merekapitulasi data program dan laporan. 3. Menyusun konsep telaahan data program dan laporan sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan. 4. Menyiapkan
bahan
evaluasi
pelaksanaan
sebagai bahan laporan pelaksanaan
kegiatan
program
dan laporan
tugas kegiatan.
5. Menyimpan, merawat data laporan program dan laporan ke dalam file yang telah ditentukan
guna mempermudah
6. Menyiapkan bahan konsep 7. Menganalisa
data
program
pencarian data yang dibutuhkan.
kegiatan program dan laporan. kegiatan
yang berhubungan
dengan
program
program dan laporan. 8. Menyusun konsep telaahan data program dan laporan sesuai pedoman dan petunjuk teknis. 9. Menyusun
laporan
hasil
pelaksanaan
tugas
pengembangan
kegiatan
program dan laporan.
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
NAMAJABATAN
Bendahara
UNIT KERJA
Sub Bagian Tata Usaha Biro
INSTANSI
Biro Tata Pemerintahan
Pengeluaran
Pembantu.
URAIAN TUGAS : 1.
Menyiapkan ajuan SPP unit kerja beserta kelengkapannya.
2.
Menerima uang tunai / Cek sesuai ajuan SPP.
3.
Melaksanakan
pembayaran
atas
perintah
pemegang
kas
kepada
yang
berhak.
!
4.
Mencatat penyimpanan
dan pengambilan uang.
5.
Mencatat pengeluaran
panjar pada buku panjar.
6.
Mencatat penerimaan
/ penyetoran PPN / PPH pada buku pajak.
7.
Menyiapkan SPJ untuk kerja sesuai pedoman.
8.
Menghimpun
bukti pengeluaran
kedalam buku pengumpul
pengeluaran
sebagai buku lampiran SPJ. 9.
Melaporkan pelaksanaan
tugas kepada atasan
baik secara lisan maupun
tertulis. 10. Melaksanakan
tugas
lain yang diberikan
oleh atasan
yang
berkaitan
dengan bidang tugas. 11. Menyiapkan ajuan SPP unit kerja beserta kelengkapannya.
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
NAMAJABATAN
Pengadministrasi
UNIT KERJA
Sub Bagian Tata Usaha Biro
INSTANSI
Biro Tata Pemerintahan
Keuangan.
URAIAN TUGAS : 1.
Menghimpun
dokumen
kegiatan
dan
pendanaan
keuangan
pada
untuk
diteliti
kebenarannya. 2.
Mempelajari
data
kegiatan
dan
masmg-masing sub
bagian. 3.
Meneliti
data
pertanggungjawaban
keuangan
untuk
disusun
menjadi
keuangan.
4.
Menyusun laporan bulan an dan triwulan.
5.
Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan verifikasi.
6.
Mencatat data pengeluaran
7.
Merekapitulasi data SPJ kegiatan.
8.
Mengetik konsep pengajuan SPP.
9.
Mengelola arsip laporan SPJ, SPP dan SPMU.
10. Mengirim setoran
berkas
pajak,
keuangan kegiatan sub bagian.
setoran
SPJ, dan
surat
surat
lain dokumen
keuangan. 11. Menyiapkan data perhitungan
anggaran.
!
URAIAN TUGAS JABATAN
FUNGSIONAL
NAMAJABATAN
Pengadministrasi
UNIT KERJA
Sub Bagian Tata Usaha Biro
INSTANSI
Biro Tata Pemerintahan
UMUM
Gaji.
URAIAN TUGAS : 1.
Menyusun perencanaan
gaji tahunan.
2.
Menyusun perencanaan
perubahan
3.
Menyiapkan SPP, gaji berdasarkan
4.
Menyampaikan
5.
Membukukan
6.
Mencatat, menerima dan pengeluaran
7.
Memungut,
gaji tahunan. daftar gaji.
daftar gaji ke masing - masing bidang. SPP, SPM dan SPJ gaji pegawai dalam buku register.
membukukan
gaji pada buku kendali.
dan menyetorkan
PPh serta membukukan
ke
dalam buku pajak. 8.
Menyiapkan SPJ gaji sesuai permintaan.
9.
Mencairkan cek gaji di Bank Jateng (BPO Jateng).
10. Membukukan 11. Membukukan
SPP, SPM dan SPJ Askes. SPP, SPM dan
SPJ tambahan
penghasilan
berdasarkan
beban kerja.
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM NAMAJABATAN
Pengadministrasi
Barang.
UNIT KERJA
Sub Bagian Tata Usaha Biro
INSTANSI
Biro Tata Pemerintahan
URAIANTUGAS 1.
Menerima, berhubungan
2.
Melaksanakan
membaca,
mencatat,
dengan administrasi
surat-surat
dan
dokumen
yang
barang.
pengecekan dan mencocokan dokumen barang baru dengan
spec barang. 3.
Melayani permintaan
barang pakai habis dengan mendistribusikan
sesuai disposisi pimpinan
barang
4.
Melaksanakan
administrasi
mengendalikan
kebutuhan
dan
membuat
barang
untuk
barang.
5.
Mencatat dan mengisi buku mutasi barang.
6.
Menghitung
kebutuhan
buku
barang
sesuai
dengan
teknis dan metode yang
teklah ditentukan.
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL
NAMAJABATAN
Pengadministrasi
UNIT KERJA
Sub Bagian Tata Usaha Biro
INSTANSI
Biro Tata Pemerintahan
UMUM
Umum.
URAIAN TUGAS : 1.
Menerima
data,
administrasi 2.
3.
4.
Mencatat
administrasi
biro.
Menabulasi
data,
administrasi
biro.
Menata
surat-surat
yang
berhubungan
dengan
dokumen
dan
surat-surat
yang
berhubungan
dengan
yang berhubungan
dengan
dokumen
mencatat
berhubungan 5.
dan
biro.
data,
Menerima,
dokumen
mengagenda
dengan administrasi
arsip
administrasi
dan
dan surat-surat
aktif
dan
arsip
surat
masuk
dan
surat
keluar
biro. dinamis
inaktif
berhubungan
dengan
biro.
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
NAMAJABATAN
Caraka.
UNIT KERJA
Sub Bagian Tata Usaha Biro
INSTANSI
Biro Tata Pemerintahan
URAIANTUGAS : 1.
Menerima surat dari pengendali
surat yang siap dikirim kealamat
surat,
menurut
kemudian
memilah
surat
sifat dan alamat
tujuan
tujuan surat
untuk
memudahkan
pencatatan
nomor dan tujuan
surat
kedalam
buku
ekspedisi. 2.
Mengirimkan
surat
dengan
cara dating langsung
kealamat
atau melalui
kantor pos serta. 3.
Merawat kendaraan
dinas, memelihara mesin dan memperbaiki
kecil agar selalu siap pakai guna kelancaran
pelaksanaan
kerusakan
tugas mengan tar
surat.
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
NAMAJABATAN
Pengemudi.
UNIT KERJA
Sub Bagian Tata Usaha Biro
INSTANSI
Biro Tata Pemerintahan
RINCIANTUGAS : 1. Mengecek kesiapan dan kondisi mobil. 2. Memanaskan
mobil.
3. Mengenudikan
kendaraan
4. Membersihkan
mobil.
sesuai peraturan
lalulintas.
5. Merawat mobil. 6. Mempebaiki kerusakan
ringan.
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL NAMAJABATAN
Kepala Bagian Pemerintahan
Desa, Kelurahan Dan
Kependudukan UNIT KERJA
Biro Tata Pemerintahan
INSTANSI
Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah
URAIANTUGAS 1.
Merencanakan kelurahan,
program
pengembangan
kegiatan kapasitas
administrasi pemerintahan
pemerintahan
desa
desa dan kelurahan.
dan
2.
Menyiapkan
bahan
pengkoordinasian fasilitasi,
perumusan
pelaksanaan
pemantauan,
pemerintahan
daerah
kebijakan
pemerintahan
tugas perangkat
evaluasi
dan
di bidang
daerah,
pelaporan
administrasi
daerah,
pembinaan
pelaksanaan
dan
kebijakan
pemerintahan
desa
dan
kelurahan, pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan. 3.
Melaksanakan
pembinaan,
administrasi pemerintahan
mengarahkan
dan
mengendalikan
kegiatan
desa dan kelurahan,
pengembangan
kapasitas
pemerintahan desa dan kelurahan. 4.
Melaksanakan dan
koordinasi
kelurahan,
sehubungan
pengembangan
kapasitas
kelurahan guna kelancaran pelaksanaan 5.
Melaksanakan
dan
pemerintahan pemerintahan 6.
pelayanan
desa
dan
administrasi
pemerintahan
pemerintahan
desa
desa
dan
tugas.
administrasi kelurahan,
dan
teknis
administrasi
pengembangan
kapasitas
desa dan kelurahan.
Meneliti konsep naskah pemerintahan
desa
dinas yang berhubungan dan
kelurahan,
dengan
administrasi
pengem bangan
kapasitas
pemerintahan desa dan kelurahan. 7.
Memberikan
layanan
administrasi
konsultasi,
pemerintahan
fasilitasi,
desa dan kelurahan,
pelaksanaan
program
pengembangan
kapasitas
pemerintahan desa dan kelurahan. 8.
Mengkaji dan mengembangkan desa dan kelurahan,
teknis metode
pengembangan
administrasi
kapasitas
pemerintahan
pemerintahan
desa dan
kelurahan. 9.
Melakukan
fasilitasi
bidang
administrasi
pemerintahan
kelurahan, pengembangan kapasitas pemerintahan 10. Mengarahkan pemerintahan
dan mengendalikan desa
dan
pelaksanaan
kelurahan,
desa
dan
desa dan kelurahan. pengelolaan administrasi
pengembangan
kapasitas
pelaksanaan
kebijakan
pemerintahan
desa dan
pemerintahan desa dan kelurahan. 11. Melaksanakan
pemerintahan kelurahan,
evaluasi daerah
dan
di bidang
pengembangan
setda provinsi jawa tengah.
pelaporan administrasi
kapasitas
pemerintahan
desa dan kelurahan
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
NAMAJABATAN
Kepala Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
Desa Dan
Kelurahan Bagian Pemerintahan
UNITKERJA
Desa, Kelurahan Dan
Kependudukan INSTANSI
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
URAIANTUGAS l.
Menyusun konsep rencana desa dan kelurahan
2.
3.
Menyiapkan bahan
program kegiatan administrasi
guna pedoman pelaksanaan penetapan
pemerintahan
desa dan kelurahan
Menyiapkan
bahan
kebijakan
kebijakan,
pemerintahan 4.
5.
7.
8.
Menyiapkan
bahan
administrasi
pemerintahan
Melaksanakan
adrninistrasi
bimbingan,
koordinasi,
penyelenggaraan
administrasi
pelaksanaan
system
informasi
manajernen
bidang
desa dan kelurahan.
pengkoordinasian
penyelenggaraan
pemerintahan
urusan
desa dan kelurahan
dan kabupaten
/ kota.
Melaksanakan
fasilitasi bimbingan teknis administrasi
pemerintahan
lingkup provinsi
pemerintahan
desa
dan kelurahan lingkup provinsi dan kabupaten
/ kota.
Mengonsep
usulan
rinei
pelaksanaan
pekerjaan agar tugas dapat berjalan dengan baik dan benar.
Mengkaji
dan
administrasi 9.
penyelenggaraan
desa dan kelurahan.
bidang administrasi
6.
tugas
pembinaan,
monitoring dan evaluasi serta pengawasan
pemerintahan
Meneliti
pemerintahan 11. Memberikan
administrasi
pelayanan
teknis
laporan
hasil
pendukung
kegiatan
bidang
pelaksanaan
kegiatan
desa dan kelurahan. administrasi
dan teknis
bidang administrasi
desa dan kelurahan. layanan pemerintahan
konsultasi
pelaksanaan
program
kegiatan
des a dan kelurahan.
12. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan pemerintahan
program
sebagai
desa dan kelurahan.
mengevaluasi
pemerintahan
10. Melaksanakan
DPA seeara
mengembangkan
pemerintahan
dan
administrasi
RKA dan
desa dan kelurahan.
program kegiatan administrasi
13. Melaksanakan pemerintahan
evaluasi daerah
dan
pelaporan
di bidang
pelaksanaan
kebijakan
pemerintahan
desa
administrasi
dan
kelurahan.
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
NAMAJABATAN
Analis Administrasi Pemerintahan
Desa Dan Kelurahan
UNITKERJA
Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan
Desa
Dan Kelurahan INSTANSI
Biro Tata Pemerintahan
URAIANTUGAS 1. Menyiapkan bahan konsep
kegiatan administrasi
pemerin tahan desa dan
kelurahan. 2.
Merekapitulasi data administrasi
pemerintahan
desa dan kelurahan
yang
diterima guna bahan pengembangan metoda dan teknis. 3.
Menyusun
konsep
telaahan
data administrasi
pemerintahan
desa dan
kelurahan sesuai pedoman dan petunjuk teknis yang telah ditentukan. 4.
Menyiapkan
bahan
evaluasi
pelaksanaan
pemerintahan
desa dan kelurahan
kegiatan
sebagai bahan
administrasi
laporan
pelaksanaan
tugas kegiatan. 5.
Menyimpan, merawat data laporan administrasi kelurahan
ke dalam
file yang
telah
pemerintahan
ditentukan
guna
desa dan
mempermudah
pencarian data yang dibutuhkan. 6.
Menyiapkan bahan konsep
kegiatan administrasi
pemerintahan
desa dan
kelurahan. 7.
Mengolah data
program
administrasi pemerintahan 8.
Menyusun
konsep
kegiatan
yang berhubungan
dengan
program
desa dan kelurahan.
telaahan
data administrasi
pemerintahan
desa dan
pengembangan
kegiatan
kelurahan sesuai pedoman dan petunjuk teknis. 9.
Menyusun
laporan
hasil
administrasi pemerintahan
pelaksanaan
tugas
desa dan kelurahan.
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM
NAMAJABATAN
Pengadministrasi
Administrasi Pemerintahan
Desa Dan
Kelurahan. Sub Bagian Administrasi Pemerintahan
UNIT KERJA
Desa Dan
Kelurahan INSTANSI
Biro Tata Pemerintahan
RINCIAN TUGAS 1.
Menerima
data,
administrasi 2.
dokumen
pemerintahan
Mencatat data, dokumen bagian administrasi
3.
surat-surat
Menerima,
dan surat-surat
pemerintahan
pemerintahan
mencatat
berhubungan
dan
dengan
yang
berhubungan
dengan
desa dan kelurahan. yang berhubungan
dengan sub
desa dan kelurahan.
Menabulasi data, dokumen dan surat-surat bagian administrasi
4.
dan
yang berhubungan
dengan sub
desa dan kelurahan.
mengagenda
surat
masuk
sub bagian Administrasi
dan
surat
pemerintahan
keluar
desa dan
kelurahan. 5.
Menata arsip aktif dan arsip dinamis bagian administrasi
pemerintahan
inaktif berhubungan
dengan
sub
desa dan kelurahan
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
NAMAJABATAN
Kepala Sub Bagian Pengembangan Pemerintahan
UNIT KERJA
Kapasitas
Desa Dan Kelurahan
Bagian Pemerintahan
Desa, Kelurahan Dan
Kependudukan INSTANSI
Sekretariat
Daerah Provinsi Jawa Tengah
URAIANTUGAS 1.
Menyusun
konsep
pemerintahan
rencana
program
desa dan kelurahan
kegiatan
pengembangan
guna pedoman pelaksanaan
kapasitas tugas
2.
Menyiapkan bahan
penetapan kebijakan penyelenggaraan pengembangan
kapasitas pemerintahan 3.
Menyiapkan
bahan
monitoring
dan
desa dan kelurahan kebijakan ,
evaluasi
pembinaan, serta
bimbingan ,
pengawasan
koordinasi,
penyelenggaraan
pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan. 4.
Menyiapkan
bahan
pelaksanaan
system
informasi
manajemen
bidang
pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan. 5.
Melaksanakan bidang
pengkoordinasian
pengembangan
penyelenggaraan
kapasitas
urusan
pemerintahan
desa
pemerintahan dan
kelurahan
pengembangan
kapasitas
lingkup provinsi dan kabupaten / kota. 6.
Melaksanakan
fasilitasi
bimbingan
teknis
pemerintahan desa dan kelurahan lingkup provinsi dan kabupaten / kota. 7.
Mengonsep
usulan
RKA dan
DPA secara
rinei
sebagai
pendukung
pelaksanaan pekerjaan agar tugas dapat berjalan dengan baik dan benar. 8.
Mengkaji
dan
mengembangkan
teknis
program
kegiatan
bidang
pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan. 9.
Meneliti
dan
mengevaluasi
laporan
hasil
pelaksanaan
kegiatan
pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan. 10. Melaksanakan pelayanan administrasi dan teknis kapasitas pemerintahan 11. Memberikan
bidang pengembangan
desa dan kelurahan.
layanan
konsultasi
pelaksanaan
program
kegiatan
pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan. 12. Memantau
dan
mengevaluasi
pelaksanaan
program
kegiatan
pengembangan kapasitas pemerintahan desa dan kelurahan. 13. Melaksanakan pemerintahan
evaluasi
dan
pelaporan
daerah di bidang pengembangan
desa dan kelurahan.
pelaksanaan kapasitas
kebijakan pemerintahan
URAIAN TUGAS JABATAN
FUNGSIONAL
UMUM
Analis Pengembangan Kapasitas Pemerintahan
NAMAJABATAN
Desa Dan
Kelurahan Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan
UNITKERJA
Desa
Dan Kelurahan Biro Tata Pemerintahan
INSTANSI
URAIANTUGAS 1.
2.
Menyiapkan
bahan
pemerintahan
desa dan kelurahan.
Merekapitulasi
konsep
data
kegiatan
pengembangan
pengembangan
kapasitas
kapasitas
pemerintahan
desa
dan
kelurahan yang diterima guna bahan pengembangan metoda dan teknis. 3.
Menyusun konsep telaahan desa dan kelurahan
data pengembangan
sesuai
pedoman
kapasitas
dan petunjuk
pemerintahan
teknis yang telah
ditentukan. 4.
Menyiapkan kapasitas
dan
kelurahan
dan
kelurahan
ke
dalam
file
Menyiapkan
bahan
pemerintahan
desa dan kelurahan.
Mengolah data
konsep
program
kegiatan
Menyusun konsep telaahan desa dan kelurahan
9.
pengembangan
sebagai
bahan
laporan
Menyusun
yang
telah
ditentukan
guna
pencarian data yang dibutuhkan. kegiatan
yang
pengembangan kapasitas pemerintahan 8.
kegiatan
tugas kegiatan.
mempermudah
7.
desa
pelaksanaan
Menyimpan, merawat data laporan pengembangan kapasitas pemerintahan desa
6.
evaluasi
pemerintahan
pelaksanaan 5.
bahan
laporan
pengembangan
berhubungan
dengan
kapasitas
program
desa dan kelurahan.
data pengembangan
kapasitas
pemerintahan
sesuai pedoman dan petunjuk teknis. hasil
pelaksanaan
pengembangan kapasitas pemerintahan
tugas
pengembangan
desa dan kelurahan.
kegiatan
URAIAN TUGAS JABATAN
NAMAJABATAN
Pengadministrasi
FUNGSIONAL
UMUM
Pengembangan Kapasitas Pemerintahan
Desa Dan Kelurahan. UNIT KERJA
Sub Bagian Pengembangan Kapasitas Pemerintahan
Desa
Dan Kelurahan INSTANSI
Biro Tata Pemerintahan
URAIAN TUGAS : 1.
Menerima data, pengembangan
2.
dokumen
4.
surat-surat
kapasitas pemerintahan
yang berhubungan
yang berhubungan
kapasitas pemerintahan
Menabulasi data, dokumen dan surat-surat
kapasitas pemerintahan
Menerima,
dan
berhubungan
mengagenda
dengan sub
desa dan kelurahan.
yang berhubungan
bagian pengembangan mencatat
dengan
desa dan kelurahan.
Mencatat data, dokumen dan surat-surat bagian pengembangan
3.
dan
dengan sub
desa dan kelurahan.
surat
masuk
dengan sub bagian Pengembangan
dan
kapasitas
surat
keluar
pemerintahan
desa dan kelurahan. 5.
Menata arsip aktif dan arsip dinamis bagian pengembangan
inaktif berhubungan
kapasitas pemerintahan
dengan sub
desa dan kelurahan.
URAIAN TUGAS JABATAN STRUKTURAL
NAMA JABATAN
Kepala Sub Bagian Kependudukan
UNIT KERJA
Bagian Pemerintahan
Dan Catatan Sipil
Desa, Kelurahan Dan
Kependudukan INSTANSI
Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah
URAIANTUGAS 1.
Menyusun konsep rencana program kegiatan kependudukan sipil guna pedoman pelaksanaan
2.
Menyiapkan bahan dan catatan sipil.
penetapan
dan catatan
tugas kebijakan penyelenggaraan
kependudukan
3.
Menyiapkan
bahan
monitoring
dan
kependudukan 4.
5.
kebijakan, evaluasi
dan catatan
Menyiapkan
pernbinaan,
bah an
serta
pengawasan
koordinasi,
penyelenggaraan
sipil.
pelaksanaan
kependudukan
dan catatan sipil.
Melaksanakan
pengkoordinasian
bidang kependudukan
bimbingan,
system
manajemen
informasi
penyelenggaraan
urusan
bidang
pemerintahan
dan catatan sipil lingkup provinsi dan kabupaten
/
kota. 6.
Melaksanakan
fasilitasi bimbingan teknis kependudukan
lingkup provinsi dan kabupaten 7.
8.
/ kota.
Mengonsep
usulan
pelaksanaan
pekerjaan agar tugas dapat berjalan dengan baik dan benar.
Mengkaji
dan
kependudukan 9.
dan catatan sipil
Meneliti
10. Melaksanakan
DPA secara
mengembangkan
teknis
rmci
sebagai
program
pendukung
kegiatan
bidang
dan catatan sipil.
dan
kependudukan
RKA dan
mengevaluasi
laporan
hasil
pelaksanaan
kegiatan
dan catatan sipil. pelayanan
administrasi
dan teknis
bidang kependudukan
konsultasi
pelaksanaan
dan catatan sipil. 11. Memberikan kependudukan 12. Memantau kependudukan 13. Melaksanakan pemerintahan
layanan
program
kegiatan
program
kegiatan
dan catatan sipil. dan
mengevaluasi
pelaksanaan
dan catatan sipil. evaluasi
dan
pelaporan
daerah di bidang kependudukan
pelaksanaan
kebijakan
dan catatan sipil.
URAIAN TUGAS JABATAN FUNGSIONAL UMUM NAMAJABATAN
Analis Kependudukan
UNITKERJA
Sub Bagian Kependudukan
INSTANSI
Biro Tata Pemerintahan
Dan Catatan Sipil Dan Catatan Sipil
URAIANTUGAS 1.
Menyiapkan bahan konsep kegiatan kependudukan
2.
Merekapitulasi
data kependudukan
bahan pengembangan
dan catatan
dan catatan sipil.
sipil yang diterima guna
metoda dan teknis.
f
