GUBERNLR I}ENGKULU PER,ATI'RAT,{ GUBERNT'R BENGKULU NoMoR : TAHUN 2009 t? TENTE}IG
PEDOI{A}I PENIIJIIAN BARANG DAERtrE PEMERIIITAII PROVINSI BE}IGKUI,U
MILIK
DENGAII RAEldAf TUEA}I YAI{G ESA GUBERNI'R BENGKULU
bahwa dafam rangka pengamanan, pemanfaatan, pencatatan barang daerah dan penyusunan neraca daerah, diperLukan nilai aktiva tetap yang dapat dipertanggungj awabkan;
Men.imbangr
b.
Menginqat : l.
bahwa berdasarkan pertimbangan pada
huruf a di perlu atas, ditetapkan Peraturan Gubernur Bengkulu tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah Milik Pemerintah Provinsi Bengkulu. Undang-Undang Nomor 9 Tahun L961 tentang Pembentukan Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 19 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828
)
)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembent u kan Peraturan Pe rundang -Undangan (Lembaran Negara Republik fndanesj-a Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik fndonesia Nomor 4389) ;
4. Undang-Undang Nomor 32 T ahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor ]25 Tambahan Leficaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor L2 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor l-08/ Tambahan Lemlcaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548); 5.
Undang -U ndanq.../ 2
2
Undang-Undanq Nornor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 726,
Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6.
Peratu.ran Pemerintah Nomor 20 Tahun f958 tentang berla)
(Lembaran
Nomor 49);
Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 Standar Akuntansi Pemerintahan Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang
Barang Millk Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609); Penge 1o 1a an
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38. Tahun 2A07 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik fndonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 4L Tahun 2001 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik rndonesia tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741),'
ll-. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tantang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Dae
rah;
12. Peraturan Menteri Dafam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Da]-am Negerl Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah),'
13- Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor
9
Tahun 2007 trentang Pedoman Pengelolaan Ba.rang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkufu Tahun 2007 Nomor 9); MEMUTUSKAN :
Menet ap kan
PEBATURAN GUBERNUR BENGKULU TENTANG
PENILA]AN BARANG DAEMH M]L]K PROVINSI
PEDOMAN
PEMER]NTAH
BENGKULU
BAB I.../
3
3
BAB
I
KETENTUAN UMUM
Pasal Dalam Peraturan
1
ini yang dimaksud dengan
:
1. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah; 2. Kepala Daerah adal-ah Gubernur; 3. Barang Daerah adalah semua barang milik Pemerintah Daerah yang berasal- dari pembelian dengan dana yang bersumber seluruhnya atau sebagian dari APBD dan atau berasal dari perolehan lainnya yang sah; 4. Nil-ai dari suatu barang adafah manfaat ekonomi dari barang tersebut berdasarkan kondisi pasar pada suatu waktu tertentu/ yang dinyalakan dengan besaran uang,'
. PeniJ-aian adal-ah proses peker j aan seorang Penilai dalam memberikan estimasi dan pendapal atas nilai ekonomis pada saat tertentu terhadap barang daerah sesuai Standar Penilaian yang diakui Pemerintah,' 6. Penil-ai adalah orang perseorangan yang dengan keahliannya menjalankan kegiatan penilaian; 7. Biaya Perolehan adafah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperofeh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. 8. Nil-ai !(ajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memaham.i dan berkeinginan untuk melakukan transaksi 5
BAB II OBJEK PENTLAIAN
Pasal-
2
Obyek penilaian barang daerah meliputl seluruh barang daerah yang dimiliki,/dikuasal ol_eh Pemerintah Daerah dan mempunyai nifai ekonomis. BAB III KRITERTA PENILAIAN
Pasaf
3
Kriteria yang digunakan dalam penilaian barang daerah ditentukan sebagai berikut : a.
Barang.../
4
4
a. b.
d.
Barang
daerah dinilai
berdasarkan
perofehan.
Barang daerah yang tidak
diketahui
biaya biaya
perolehannya malca penilaian berdasarkan nilai waj ar pada saat perol-ehan. Barang daerah hasil pembelian, pembuatan dan sumbangan/hibah yang tidak berasal- dari diketahui harga dan tahun perolehannya maka penilaian dilakukan dengan membandingkan barang yang sejenis dan tahun yang sama. Barang daerah sebagaimana pada ayat (c) dan tidak diketemukan. barang sejenis sebagai
pembanding, maka nilainya dapat ditaksir ol-eh tim dengan memperhatikan kondlsi fisik, manfaat dan harga wajar barang pada saat dilakukan pen j-1aian. BAB IV I LAIAN
PEN
Pasal 1.
2.
4
Penilaian Barang Daerah difaksanakan oleh tim yang ditetapkan oleh KepaIa Daerah dan dapat melibatkan Iembaga/penilai independen yang bersertifikasi dibidang penilaian aset. Hasil penilaian barang daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepal a Daerah. Pasaf
5
Mekanisme Penifaian Barang Daerah dilaksanakan
sesuai dengan Standar Penilaian
yang diakul
Pemeri-ntah. BAB
IV
TATA CARA PEN ] LAIAN
Pasal
t.
6
Dafam melakukan penilaian
barang daerah,
Pemerintah Daerah menyiapkan Buku Inventaris
Barang Daerah.
2. Berdasarkan Buku Inventaris dimaksud dilakukan pengecekan keberadaan barang daerah baik secara fisik maupun administrasi pada setiap pengguna barang.
BAB
V
HASIL DAN KEGUNAAN PENILAIAN
Pasaf
7
HasiI Penilaian barang daerah digunakan untuk keperluan menyusun neraca daerah, inventarisasi aset, pemanfaatan dan pengamanan. Pasal
8...,/ 5
Pa
sa-l
B
Hasil penilaian barang daerah berisikan estimasi suatu nilai barang daerah yang cukup jelas datanya, berpedoman kepada suatu tanggal tertentu yang mengandung hasif analisa perhitungan yang relevan, sebagai
penun j
ang dalam kegi-atan pen.i.Iaian. BAB Vf PEMB
]AYAAN
'Pasal
9
Pefaksanaan peni.Ialan barang daerah dapat dilakukan
secara bertahap sesuai dengan kemampuan
daerah.
Pasal
10
pelaksanaan penilaian
Biaya
keuangan
barang
daerah
dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) . BAB VII KETENTUAN PENUTUP
Pasaf
11
Dafam pelaksanaan Peraturan Gubernur ini harus sesuai dengan peraturan pe rundang - undangan yang
berlaku.
Pasal
12
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tangga.l-
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memer int ah kan pengundangan peraturan ini ke dalam Berita Daerah Provinsi BengkuIu. Ditetapkan di Beng ku 1u da tanggal P0- t0 -
Diundangkan di pada tangg
2009
engkufu
x.o-
1o
2009
DAERAH
BERITA DAERAH PROVINSI BENGKULU TAHUN 2009 NoMoR
: f-p
L
