g-,8
ARAN
D,AER,AET
KAtsUPATEN DA,ERAH TINGKAT NOMOR.
:
II
KT,UhIGKUNG
SERI: D NOMOR : j
8
Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Nomorilf.ahun1990
II Klungkung
enta n g
Tingkat II Klungkung
_
Dengan Rakhmat Tuhan yang Maha Esa
Bupati Kepala Daerah Tingkat iVlenlmba;rg
; a'
II
Klungkung
Bahwa daram ra'gka peraksanaan oto;romi yang nyata, dinamis dan bertanggung jawab perlu cabang _ caUarrg pioduksi
yang pen_
ting bagi Daerah dan yang menguasai hajat hidup orang banyak diusahakan oleh Daerah guna menjamin kehidupan .dan pgqke.1n;
banganDaerah.
b'
,
:..
Barrwa dalam rangka usaha memenuhi kebut'han masyarakat akan tersedianya air minunl yang sehat dan bersih
maka diperlukar-r
peningkatan sarana p'oduksi dan distribusi sekarigus disempurnakan dan ditingkatkan pula cara pengorahannya melalui pendirian
perusahaan Daerah Air Minum.
u
84/Binas' Ek perihalsama 2 pandang perlu mengalihkan denganpe abupaten Klungkung menstatus Bad jadiPerusbupatenDaerahTingkatll tanggal
Klungkung. d. Bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut dipandang perlu menetapkan dengan Perat aran Daerab''
Mengingat
: l.
omor 5 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Negara Republik lndonesia erah ( Lembaran Lembaran Negara Republik .3g. Tamba66.o omor 3037. ) 958 tentang Pembentukan ah Daerah-Daerah Tingkat
D IBali,NusenggaraTimur(Lembaran NegaraRe.58Nomorl22.Tambahan
2. Undang Daerah -
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655 )'
- undang Nomor 5 Tab'u.n-.,1962 -tentang Perusahaan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembararn Negara Republik Indonesia Nomor 2387)yo.undang- undang-N3mo16 Tahun 1969 tentang Pernyataan Tidak Berlakunya Berbagai-' Undang - Undang (LembaranNegaraRepublik IndonesiS ]uluo 1969 Nomor 37' Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 29oll'
3. Undang
4. Undang-undang Nomor I 1 Tahun 197 4 tentangPengairan LembarNomor 65' Tambahan an Negara Republik rndonesia Tal,n'.un 1974 Nomor 3065 )' Lembaran Negara Republik Jndonesia 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang ' dan Tuntutan Ganti Pelaksanaan
Tuntutan
Perbeodabaruan
Rugi Keuangan dan MateriilDaerah'
Menteri Dalam Negeri 5romcr I Tahun 19E4 tentang Tata Cara Pembinaan dan iengavtasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintahan Daerab' 7. Peraturan Menteri DalamNegeri tao,9gal 8 Nopem'oer 1985 Nomor 6g}-l572tentang Ketentuan-- l(etentuan Pokok Badan Pengawasan, Direksi dan Kepegautaian perusahaan Daerah Air Minum' 6. peraturan
35
8. Peraturau Menteri Dalam Negeri tanggal 3l Juni 1988 Nomor 690-536 tentangPedomanPenetapan TarifAir Minum pada perusahaan Daerah Air Minum. 9. Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 3 Tahun i984 tentang Prosedur 261KPTSlte84
Pengusulan Pengadaan Proyek
Air
Bersih, pengelolaan
Se-
mentara dan Penyerahan Pengelolaannya.
10. Surat Keputusarr Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaarr'IJmumNomor 4 Tahun 1984 tentang Pembinaan 27IKPTSlt9o4 Ferusahaan Daerah Air Minum. 11. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Pekerjaan Umum Nomor -5 Tahunl984 tentang Pedoman Organisasi, Sistirn 28/KPTS/1984 Akuntansi, Teknik Operasi dan Pemeliharaan, Teknik Perawatan, Struktur Perhitungan Biaya untuk menentukan Tarif Air Minum,
Air Minum Kepada Langganan, Pengelolaan Air BerIbu Kota Kecamatan, Pengelolaan Kran Umum Air Bersih Bagi Perusahaan Daerah Air Minum dan Badan Pengelola Air Minum. Pelayanan sih
Dengan Pergetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah
Tingkat
Menetapkan
:
II
Klungkung.
MEMUTUSKAN Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I[ Klungkung Tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaterr Daerah Tingkat II Klungkung.
BAB I Ketentuan Umum
Pasal I
Dalarn Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung. b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah
c.
Tingkat II Klungkung. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah
Tingkat 36
II
Klungkung.
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan
d.
Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung. Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung. Direksi adalah Direksi perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung. Perusahaan adalah Perusahaan Daerah
c. Badan Pengawas adalah Badan pengawas perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung.
BAB II PEND
IRIAN
Pasal 2
(l) (2)
(3)
Deugan Peraturan Daerah ini didirikan suatu perus ahaan ayat (l) berbentuk Badan Hukum yang diperol eh dengan berlakunya peraturan Daerah ini. Badan Pengelola Air Minum Kabupaten Klungkung dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini dialihkan statusnya menjadi Perusahaan dimaksud
Perusahaan.
(4)
Segala Hak dan Kewajiban, perlengkapan dan kekayaan Badan
Pengelola
Air Minum beralih kepada perusahaan. Pasal
3
Tanpa mengurangi ketentuan Peraturan Daerah ini, maka peraturan - undangan lain yang terkait berlaku bagi perusahaan.
Perundang
BAB III NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN Pasal 4
(l) (2) (3)
Perusahaan ini dinamakan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung. Perusahaan berkedudukan dan berkantor pusat di Ibu Kota Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung. Apabila memungkinkan pembentukan cabang perusahaan dapat didirikan dengan persetujuan Bupati Kepala Daerah dan
berkedudukan di Ibu Kota Kecamatan.
BAB IV SIFAT, TUJUAN DAN LAPANGAN USAHA
37
Pasal
sifat
5
Ferusahaan ialah-memberi jasa dan menyelenggarakan keman-
faatan umum. Pasal
6
Tujuan Perusahaan ialah memberikan pelayanan Air Minum bagi seluruh masyarakat dengan adil dan merata, secara terus mener's yang memenuhi syarat - syarat kesehatan. Pasal 7 Perusahaan dalam melayani
lapangan
a. b. c. d.
usaha
Air Minum bagi masyarakat rnempuny,ai
:
Membangun, urenelihara dan menjalankan operasi sarana penyediaan air minum. Membimbing, menyempurnakan dan mengawasi pemakaian .r\ir secara merata dan efisien. Menyelenggarakan pengaturan nntuk mensegah adanya pengam-
bilan air
secara
liar.
Menyelenggarakan pelayanan cara tertib dan teratur.
air rninum kepada masyarakat sc-
BAB V
MODAL (1)
Pasal 8 Neraca permulaan Ferusahaan terdiri atas aktiva dan pasiva dari Perusahaan sebagai dimaksud Pasal 2 ayat(4)pada saat ber-lakunya
(2) (3)
(4)
Peraturan Daerah ini. Modal dasar Perusahaan terdiri atas kekayaan l)aerah yang cli pisahkan. Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mo
bah dari penyisihan Anggaran Keuangau Daerah, penyertaair modal Pemerintah Pusat atau Pinjaman Semua alat likwid disimpan dalam Bank Pembangunan Daerah atau Bank Pemerintah lainnya. BAB VI
PENGUSAHAAN DAN CARA MENGURUS
38
Pasal
(l)
9
Perusahaan dipimpin oleh suatu Direksi clari seorang Direktur Utama yang dibantu oleh sebanyak-banyaknya 2 (dua) o r a 11 g
Direktur dibawah pen_qawssan suatu Badan pengawas. (2) Anggota Direksi adalahWarga Negara lndonesia yang diangkar dan diberhentikan oleh 'Bupati Kepala Daerah atas usul Badan Pengawas.
(3). Direksi bertanggung jawabkepadaBadan Perrgawas yang diketuai oleh Bupati Kepala Daerah. (4) Anggota Direksi dimaksud ayat (2\ diangkat untuk jangka waktu selama-lamanya4 (ernpat) tahun dan setelah jangka w a k t u
dimaksud Anggota Direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali.
(5) Sebelum ditetapkan Keputusar Bupati Kepala Daerah tentang pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan perse tujuan prinsip dari Gubernur l{epala Daerah Tingkat I Bali.
Pasal l0
(l)
Anggota Dir-eksi berhenti atau dapat dii:erhentikan oleh Bupati Kepala Daerah lcarena : a. Meninggal dunia. b. Permiutaan sendiri. c. Beraklrirnya masa jabatan sebagai ant-qota Direksi sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (4). 'Tindaltan yang merugikan perusahaan. d. e. Tindakan atau sikap yang ber:tentangan dengan kepentigan Daerah maupun kepentingan Negart. (2) Pemberhetian karena alasan tersebut ayat (l) huruf d dan e jika merupakan suatu tindak pidarra, rnerupakatr pemberhentian tidak dengan hormat. (3) Sebelum pemberhentian karena alasan tersebut ayat (l) huruf d dan e diiakukan, rnak'.r Anggota Direksiyang bersangkutan diberi kesempatan untuk membela diri yang harus dilaksanakan dalarn waktu I (satu)bulan, setelah Anggota Direksi yang bersangkutan diberjtahu tentang niat akan pemberhentian itubleh Bupati Kepala Daerah. (4) Badan Pengawas me.rorgliksa'perlgqjqa.q 'pembelaan diri anggota Direksi yang'akan diberherrtikan din'raksud ayat (3) Pasal ini dan
89
ielanjutnyo m€mutuskai apakah pcmbelaan diri tcrsebut tlapat terima atau ditolak.
Sr
(5) Apabila pemberhentian
anggota Direksi tersebut patla ay at (4) belumada keputusaun maka Bupati Kepala Daerah dapat me-mberheniikr"n untuk sementara anggota Direksi yang bersangleutau Jika cialarn waktu 2 (dua) bulan setelah pemberhentiau:ielnollctara dijatuhkanbelum ada keputusan, maka pemberheniia,n, itg menjacli batal dan anggota Direksj yang bersangkutan dapat eq* gera menjalankan jabatannya lagi kecuali bilamana untuk lr-r;puttl. ran tersebut diperlukan Futusan Pengadilan dan hal itu harLls qli' 'beritahukan kepada yang bcrsangkutan. (5) Apabila ternyata tsadan Pengawas dapat menerinru petnbelaan diri dari Anggota Direksi yang bersangkutnn hendakn),a peruberhentian tsrsebut harus dibatalkan.
Fasal
lt
(1) Diantara Anggota Direksi tidak boleh ada hubungau keluarga sampai den3at. ketiga baik menurut garis iurus maupun garls kesarnping terrnasuk menantu dan ipar. (2) Jika seeudah pengangkatan rrr€rel
Pasal
12
(l) Direksi mewakiii
Perusahaan cliluar dan didalam Perrgaiiilrtn. (2) Direksi da-pat rnemberikan krtasa atas hak tersebut ayat ( i) ltcpada seseoralig/bcbera-pa crang Pegawai Pcrusahaan baik sendiri mau pun bersama - sarna siau kcpada ora'ng/badan lain.
Fasal i3 (1) Direksi melaksanakan pengurusan dan pembinaan perusahaan menurut kebijaksanaan urnum yang telah digariskan oleh Bupati Kopala Daerah. (2) Tata tertib dan care menjalankan pekerjaan Direkei ditetapkan oleh Direkei atas persetujuan Badan Pengawas.
Pasal
(l)
40
14
Direksi memerlukan persetujuan Bnpati Kepala Daoreh rntuk dapat melakukan hll-hal sebagai bcrikut t
a.
Meminjam uang atas nama perusahaan dan Pengada4n per-
janjian hutang.
b, c.
Mengikat perusahaan sebagai
peminjam.
,
Memperoleh, mengasingkan atau membebankan berlda benda tetap ( henda tidak bergerak ). (2) Bilamana Direktur Utama berhalangan maka tr.rgasnya dilaklukan oleh salah seorang Anggota Direksi yang tertua dalam kepangkatannya atau atas penunjukan Direktur Utama.
BABVII KETENTUAN TARIF Pasal
15
(l) Tarif air minum diusulkan oleh Direksi melalui Badan Peirgawas. (2 Tarif air minum pada ayat (l) ditetapkan dengan Keputusan
Bupati Kepala
Daerah.
{3) Keputusan Bupati Kepala Daerah padaayat (2)berlakusetelah mendapat pengesalran Gubernur Kepala Daerah T'ingkat
I Bali.
B AB VIII BADAN PENGAWAS Pasal
(l)
16
Anggota Badan Pengawas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati Kepala Da. erah setelah mendapat persetujuan prinsip dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
(2) MasajabatananggotaBadan Pengawasmaksimuur
3
(tiga) tahun, dan
setelah
habis masa jabatannya dapat diangkat kembali. (-3) Anggota Badan Pengawas bertanggung jawab kepada Br.rpati Kepala l)aerah.
Pasal
(l)
17
Susunan Anggota Badan Pengawas sebagaimana dimaksud pasal
terdiri dari
16 ayat (l)
:
a. Bupati Kepala Daerah sebagai Ketua merangkap Anggota. h. Kepala Bagian Perekonoinian sebagai Sekretads rnerangkap c. Kepala Bagian Pemerintahan sebagai Anggota,
Ar-rggota.
4t
d.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum sebagai anggota. Kepala Bagian Kesdhatan sebagai anggota. Tugas Anggota Badan Pengawas dinraksud ayai (l) adalahi: a. Menetapkan kebijalcsanaarl perusahaan secara terarah sesuai dengankebijaksanaan umum Pemerintali Daerah. b. Melakukan pengawasan terhadap jalannya Perusairaan dan Direlcsi.
e.
(2)
c. Membantu mendorong rupa
rrs-rha pembiiraan dan pengembangan pernsa haan be-
:
l. 2.
Mernberikan pertimb'angan dan salan kepadaBupati Kepala Dacrah uniuk perbaikan dan pengembarlgan perusahaan. Memberikan peLunjtrk dan pengarahan berdasarkarr kebijaksanaan Bupati Kepala Daerah kepada Direksi.
3. Meneliti rauc?ngan anggaran perusahaan dan menyiapkan
pgrse-
't tujnan Bupati Kepala Daerah. 4. Meneliti netaca perusahaan pada akhir tahun buku dan menyei'ahkan saran tindak. )
'
Pasal
18
{tr} Ketua, sekrptaris dan anggotaBadan pengav/as dapat diberikanuang jasayang besarnya ditetapkan oleh Bupati Kepaia Daerah yang dibebankarr pada anggararl perusahaan. .f ) {2J Besarriyauangjasa sebagirnana dimaksud ayat (l) adalah : . a. Maksimum 4O%(empatpuluhperseratus) dari Gaji Direktur. Utama untuk
Ketua.
i
b. Maksimun30/"( tiga puluhperseratus ) dari Gaji Direktur Utama untuh Sekretaris.
c. MaksimunS0ll (delapau pulr.rh perseratus) dari anggota.
uarrg jasa
Ketua
tl
nl
T5
BAB I TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTT RUGI PEGAWAI
' (l)
42
Pasal
19
Semua Pegawai Perusaan termasuk anggota Direksi dalam kedudukahnya selaku demikian yang ticlak diberikan tugas penyimpanan uang, surat -, sl.lrst
berharga dan barang-barang persediaan yang karena tindpkan melawan hukum
(2) . (3)
atau karena melalaikan kewajibannya dan tugas yang diberikan kepadanya dengan langsung atau tidak langsung telah menimbulkan kerugian bagi perusahaan diwajibkan mengganti kerugian tersebut. Ketentuan-ketentuan tentang tuntutan ganti rugi yang berlaku bagi Pegawai' Negeri Sipil berlaku pula sepenuhnya terhadap Pegawai Perusahaan. Semua Pegawai Perusahaan yang dibebani tugas penyimpanan, pembayaran
atau penyerahan uang. surat-surat berharga milik Perusahaan dan barangbarang perusahan yang disimpan didalam gudang atau ternpat penyimpanan yang khusus dan semata-mata digunakan untuk keperluan itu diwajibkan memberi pertanggung jawaban tentang pelaksanaan tugas kepada Badan Pengawas.
(4)
Pegawai termaksud ayat (3) tidak perlu mengirimkan pertanggung jawaban mengenai cara rnengumsnya kepada Badan Pengawas apabila tuntutan terhadap pegawai dimaksud dilakukan menurut. ketentuan yang ditetapkan bagi Bendaharawan Daerah.
(5)
Semua surat
(6)
bukti dan surat lainnya bagaimanapunsifatnyayang termasuk
bilangan tata buku dan administrasi Perusahaan disimpan ditempat lerusahaan atag ditempat lainnya yang ditunjuk oleh Bupati Kepala Daerah kecuali jika untuk seinentara dipindahkanke Badan Pengawas apabila dianggap perlu untuk kepentingan suatu pemeriksaan. Untuk keperluan pemeriksaan yang bertalian dengan penetapan pajak dan pemeriksaan Akuntan pada umumoya, surat bukti dan surat lainnya dimaksud ayat (5) untuk sementara dapat dipindahkan ke Akuntan Negara.
BAB X
- TAHUN
BUKU
Pasal 20 Tahun buku Perusahaan adalah tahun takwim.
BAB XI ANGGARAN PERUSAHAAN Pasal
(l)
21
Selanbat-lambatnya 3 (tiga ) bulan sebelum tahun buku mulai berlaku, Direksi mengajukan Rencana Anggaran Perusahaan dan Badan Pengawas untuk dimintakan persetujuan. 13
Kepala Daerah, rnengesahkan Anggaran Perusahaan. Apabila dalam waktu 2 (dua) bulan terhitung sejak tanggal penerimaarr Anggaran Perusahaan tersebut oleh Bupati Kepala Daerah belum ada keputusan mengenai pengesahan atau penolakan sebagai dimaksud ayat(2) ,
{2') Bupati
-
(3)
' maka Anggaian perusahaan dimaksud dianggap telah disahkan. (4) Aparbila Bupati Kepala Daerah mengemukakan keberatan atau menolak
Proyek yang dimuat dalam Anggaran Perusahaan sebagaimana dimaksud ayat ( 3 ) sebelum menginjak tahun baru, maka anggaran Perusahaan tersebut berpe'
dom anpada ar,g9aran tahun lalu,
(5)
Anggaran tambahan atau perubahan anggaran yang terjadi dalamtahun buku yang bersangkutan harus mendapat persetujuan Badan Pengawas. (6) Bupati Kepala Daelah mengesahkan Tatnbahan atau perubahan Anggarau yang terjadi dalam tahun buku yang bersangkutan.
BAB XTI LAPORAN BERKALA PERHITUNGAN HASII, USAHA DAN KEGTATAN PERLTSAHAAN Pasal 22 I-4poran berkala perhitungan hasil usaha dan kegiatan Perusahaan oleh Direksi
) bulan dan
jika
dipandang perlu untuk jangka rvaktu tertentu.
BAB XIII LAPOR.AN PERHITUNGAN TAHUNAN Pasal 23
(l)
Untuk tiap tahun buku oleh Direksi disampaikan perhitungan tahunan laba rugi kepadaBadanFengawas selambat-lambatnya tahun buku.
i2) (3) (4) (5)
3 (tiga) bulan
sesudah
Cara penilaian pos dalam perhitungan harus dijelaskan. Perhitungan dimaksud ayat (l) disahkan oleh Bupati I(epala Daerah. .lika dalam waktu I ( satu) bulan setelah pengajuan perhitungan dimaksud ayat (l) oleh Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengawas tidak diajukan keberatan tertulis, rnaka perhitungan itu dianggap telah disahkan. Bupati Kepala Daerah berkewajiban memberikan keterangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengenai perhitungantahunan yang telah disetujui.
M
BAB XIV PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA SERTA PEMBERIAN JASA PRODUKSI Pasal 24
(l) \2)
Cadangan diam dan atau rahasia tidak boleh diadakan. Penggunaan laba bersih setelah lebih dahulu dikLrrangi dengan penyusutan, cadangan tujuan dru pengurangan lain yang wajar dalam perusahaan, . ditetapkan sebagni berikut : a. Untuk Anggaran Belanja Daerah 30% ( tigapLrluir perseratus ) ; b' Urtnk Anggaran Belanje Rutin 25 /" ( dua puluh lima perselatus ) ; !. Untuk cadangan umun 15 % ( lima belas perseratus ) ; d. Uirtuk dana sosial dan pendidikan l0 f ( sepuluh perseratus ) ;
e. Untuk jasa ploduksi l0 % (sepuluh perseratus ) ; f. Untuk dana pensiun cla;r sokongan 10 | ( sepuluh perseratus ) ; (3) (4)
Penggunaan
laba
telah tercapai tujuannya dapat dialihkan pada penggunaan lain dengan keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendengarkan pertirnbangan Badan Pengawas. Cara mengurus dan menggunakan dala penyusutan dan cadangan tujuan lermaksud ayat ( 2) ditentukan oleh Bupati Kepala Daerahatas usul Badarr Lrntuk ca:langan umuinbilamana
Pengawas.
BAB XV
KEPEGAWAIAN Pasal 25
(l)
Kedudukan hukum pegawai, gaji, pensiun dari Direksi dan pegawai/pekerja Peiusahaan diaturdengan PJraturan Daerah.
(2) (3) (4)
Petaturan Daerah pada ayat (l) harus memperhatikan ketentuan - ketentrian pokok kepegawaian dan peraturan gaji pegawai Negeri Sipil. berlaku setelah mendapat pengesahan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali. T'unjangan lain diatur oleh Direksi dengan persetujuan Badan Pengawas yang barlakunya setelah rnendapat pengesahan dari Bupati Ke pala Daerah. Direksi mengangkat dan -nrcnrberhentikan Pegawai/ Pekerja Perusahaan rnenurut Feraturan Kcpegawaiair dengan pcrseiiljn:ur Badan Pengawas berdasarkan Peratulan Kepegawaian tiimaksud ayar ( l) .
45
BAB XVI PEN GAWASAN Pasal 26
(i1
Tanpa mengurangi hak lnstansi atasan/Badan lain nenurut peraturan perundang - undangan yan g berwenang mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segalit sesuatu mengenaipekerjaan penggrtl$an tumahtangga perusahaan, oleh Bupati Kepala Daerah ditunjuk Pejabzrt Pemerintah Daerah untul< niclaikukan pengawasan atas l)engurusan dan pembinaan Perusahaan serta per-
tanggung jawabannya. Hasil pengarwasan disampaikan kepada Pemerintah Daerah,
(2) A"cu:.an Negarl b:rwenang rnelakukan pemeriksran atas p:ngut'usan Perusahaan.
BAB XVIT PE MBUB.\ R i\N Pasal
(l)
27
Pernbubaran Perusahaau dan penunjukanPanitia Likwidasi ditetapkan dengan Perat uran Daerah-
(2) S*i:rua ke-kayaan Pernsahaan setelah diadakan Likwidasi rnenjadi milik Pe' rusahaatr Daerah.
(3) Likwidatur iersebut ayat (l) berkewajiban mempertanggung jawabkan hasil kcrjanya kepada Pemerintah Daerah da"n dibebaskan dari tanggulg jawab tentang pekerjaan yangtelah diselesaikan. (4) DaltLrn Likwidasi, Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas kerugian yang diderita oletr pihak ketiga apabila kerugibn itu disebabkau oleh karena neraca dan perhitgngan laba rugi yangtelah disahkan tidak menggambarkan keadaar-l Perusahaan yang sebenarnya..
BAB XVIIT KETENTUAN PERALIHAN DAN PI-]NUTUP . Pasal 28 Ilal - hal yalg belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang pelaksanaannya diatur dan ciitetapkan oleh Bupar-i T(epala Daerah.
Pasal 29 Feraturan Daerah ini mulai trctlaku pada tanggal diundangkan.
46
rnengenai
Klungkung, 6 Desernber 1990 Bupati Kepala Daerah Tingkat Klungkung,
Dewan Perwakilan RakYat Daelah Kabupaten Daerah Tingkat II Klungkung Ketua,
ttd.
ttd.
Ir.
T.TOKOITDA
II
dr. TJOKORDE GDE
GDE NGURAH
AGUNG
Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Dengan KePutusan
tanggal
23 - 2
' l99l
Nomor 97 Tahun
199 [
Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupate[ Daerah Tingkat
Klungkung Nomor 8 Tahun l99l pada tanggal 7
April
Seri D
Nomor
II
7
I991. Sek
retaris Wilayah/ Daerah
ttd.
r MADE WEDRA ATM-ADJA, SH. NIP. 600002721.
PENJELASAN ATAS Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat
Nomor
ll
I[
Klungkung
Tahun 1990
Tentang Air Minum Kabupaten Daerah II Klungkung
Pendirian Perusahaan Daerah Tingkat
UMUM Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah dalam rangka menuju pelaksanaan c)touorni Daerah yang nyata, dinamis dair bertanggung jawab, sudah menjadi kewajiban Pemerintah Daerah untuk melaksanakan tugas-tugas yang menjadi wewenangnya sesuai dengan kemanrpuan yang ada' Oleh karenaitulah tahap clernitahap penyelenggataatl ufusan Otonorni Dactah hanrs mampu dilaksanakan. Salah sattt rtf rtsar: yang wajib dilaksanakarr dart
clitangani oleh Pemerintah Daerah adalah pcnyediaan air minttm
yang cukup
dan sehat bagi masYarakat.
47
Bahwa penyediaan aii niinum ,un* oronrani oreh Bada' pengeloraa' Air Minum Kabupaten Kluugkung, berdasarkan l{eputusan bers+nra Menteri Dalam Negeri d.dn Menteri Pekerjaan lJmum Nonror 3 Tahun 1984 sudah saatnya cli
26lKPTS/1984
alihkan urenjadi perusahaan Daerah. Bahwa sehubungan dengan hal tersebutdan demi keiaucaran tugas serta ultuk meningkatkan pendapatan Daerah guna menunjang suksesnya pemba'guna*
dipandang perlu rnengarihkan status Badan pengerora Ri, *inr,,iKlungkung menja-di perusahaan Daerah Air Min,m Kabupaten Daer.ah ringkal lI Klungkung dengan nenuangkan dalam peraturan Daerah.
ffiil;,;;;
II.
PASAL DEMI P,{SAL Pasal
I
Cukup jelas.
Cukup jelas.
Pasal
2
Pasal Pesal
J
Cukup jelas.
4
Cukup jelas.
Pasal
5
Cukup jelas.
Pasal
6
Cukup jelas.
Pasal
7
Cukup jelas.
Pasal
8
Cukupjelas.
Pasal
9
Cukup jelas.
Pasal
l0
Cukupjelas.
Pasal
ll'
Cukup jelas,
Pasal t2
Cukup jelas. Cukup jelas.
Fasal t3
t4 Cukup jelas.. Pasal i5 ayat (l) Cuku;r jelas. Pasal
ayat (2) ayat (3) ayat (4)
ayat (5)
:
Cukup jelas. Cukup ielas. Cukup jelas. Uang jasa yang diatur dengan Keputusan Bupati Kepala Daerab yang dimaksud dalarn ayat ini bertuiuan ,nemberi_ kan Kebijaksanaan kepacla Bupati Kepala Daerah untuk menetapkan sesuai dengan kernampuarr keuangan perusaha_ an dan Peratnran Perundang- undangdn yaug berlaku.
48
t
Pasal 16 Pasal I 7 Pasal 18
Cukupjelas.
llasal l9
Diberlakukan Peraiuran Menteri D-aiam Negeri Nomor ll Ta h un 1978 Tentang Pelak'Sanaan Tuirtutan Pe rbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi Keutrrgaii dan materiil Daerah. Maksud dari pasal ini adalah adanya kontrol dari Badan Pengawas terhadap Perushhaa[ baikl terhadap pos:pbq rumafi ianilgamaupun pcis-pos pengembangan Perusahaan agalberjalan secara rasional sgsuai dengan tujuaniPertrsahaani
Pasal
20
-.
,,.
Cukup jelas.
Cukupjelas. ,,''' I'
:
Pasal 2l
:t
if:,..
Cukup jelas.
Pasal 22
Maksr.rd dari pasal
ini
aclalah untuk dapat diketahui aktifitas Perul
sahaair secara keseluruhan guna dipakai pedoman dasar dalarn mem-
berikan konsep pembinaan kepada Penrsahaan,
Cukup jelas.' ayat (l) : Culiup jelas. ayat (2) : Cukup jelas. ayat (3) l: Penggunaan laba uutuk cadangan umum digunakan ' untuk hal-hal yangtidakterduga sebelumnya. Pengalihan
Pasal 23
Pasal 24
penggunaan cadangan dimaksud hanya boleh dilaksanakan atas ijin Bupati- Kepala Daerah berdasarkan usul
Pasal
Direksi. ayat (4) : Cukup jelas. Cukup jelas.
25
Untuk mengadakan penyelidikan dan pemeriksaan tentang segala sesuatu mengenai pekerjaan, pengumuman dan pembinaan peraturan serta pertanggung jawabannya, Bupati Kepala Daerah men unjuk
Pasal 25
Pasal
27
Pasal Pasal
28 29
:
Kepala Bagian Ferekonomian. Likwldasi dalary pasal ini dimaksudkan sebagai penghapusan Peru-
:
Cukup jelas.
:
Cukup jelas.
sahaan,
49
