tst(kbru BERSAMA KESEPAKATAN ANTARA NASIONAL BERENCANA KELUARGA BADANKOORDINASI LAMPUNG PROVINSI DENGAN
REsoRr KoMANDo y)ryT.o1., 9l*uDA HrrAM NoMoR166€.ft., {i:'il.'t'/r'(?ar/ .... /.(. (.fr..(PT.. NoMoR'?/( TENTANG KB NASIONAL PROGRAM KERJASAMAREALISASI yang Padahariini Jumattanggaltigabelas,bulanMaret,tahundua ribusembilan, tangandi bawahini: bertanda 1. Drs. H. Abdul Kadir, MPM., Kepala Badan Koordinasi Keluarga di Jalan BerencanaNasionalProvinsi Lampung,yang berkedudukan untukdan atas dalamhatini bertindak AbdiNegaraNo.3BandarLampung, NasionalProvinsiLampung, KeluargaBerencana namaBadanKoordinasi disebutPIHAKPERTAMA. selanjutnya 2" KolonelInf NugrohoWidyotomo,KornandanKorem043/ GarudaHitam dalam yangberkedudukan di JalanTeuku UmarNo.85 BandarLampung, hal ini bertindakuntukdan atasnamaKomandoResortMiliter043/ Garuda disebutPIHAKKEDUA. Hitam,selanjutnya Berdasarkan: a. Arahan PresidenRepublikIndonesiapada penyampaianNota KeuanganSidang ParipurnaDPR Rl tanggal16 Agustus2008 Nasional. ProgramKeluargaBerencana tentangRevitalisasi KeluargaBerencana bersamaantaraBadanKoordinasi b. Kesepakatan Nasionatdengan Tentara NasionalIndonesiadengan Nomor: tertanggal12 37lHK.104t85t2009dan Nomor: Kerma/1/ll/2009 2009. Februari c. PertimbanganProgram, yaitu d,alam rangka mengakomodasi serta untuk perubahanlingkunganstrategisdi era desentralisasi, pencapbian sasaranprogramKB nasional, percepatan mendukung
O.
nuKul Il'
TNl. tentang Rl Nomor34 Tahun2004 1. Undang-Undang 2. Undang-UndangRl Nomor 10 Tahun 1992 tentang dan PembangunanKeluarga PerkembanganKependudukan sejahtera(LembaranNegaraTahun 1992,TambahanLembaran NegaraNomori:r-75). Rl Nomor3? Tahun2004,tentangPemerintahan 3. Undang-Undang Nomor 125,Tambahan Daerah(LembaranNegaraTahun zOC'4 LembaranNegaraNomor4437). 4. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 1994 tentang PengelolaanPembangunanKeluarga Sejahtera (Lembaran NegaraTahun 1994 Nomor 30, TambahanLembaranNegara Nomor3553). 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1994 tentang (LembaranNegara Kependudukan Pengembangan Pengelolaan Tahun 1gg4 Nomor 49, TambahanLembaranNegara Nomor
355e). 6. peraturanPemerintahNomor38 Tahun 2007tentangPembagian urusan Pemerintahanantara Pemerintah,PemerintahDaerah I Kota' DaerahKabupaten Provinsidan Pemerintah T. peraturanpemerintahNomor41 Tahun 20aTtentangOrganisasi Daerah. Perangkat g. Keputusan Presiden Rl Nomor 103 Tahun 2001 tentang SusunanOrganisasi Kedudukan,Tugas, Fungsi.Kewenangan, telah beberapakali diubah dan Tata KerjaLPNDsebagaimana PresidenNornorM Tahun2005. terakhirdenganPeraturan g. peraturanPresidenNomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Tahun2AC^4-12009' Nasional JangkaMenengah Pembangunan dan apabila jika sendiri-sendiri PIHAKPERTAMA,ptHAK KEDUAdisebutPIHAK tugaspokokdan fungsi secarabersama-smadisebutPARA PIHAKberdasarkan pihak,maka PARA PIHAK yang ada pada masing-mSsing serta kewenangan programKB nasionaldalam kerja sama revitalisasi sepakatuntukmengadakan pen€paian sasaranprogramKB Nasionaldi lingkunganTNI upayapercepatan
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal1 dasar dari PARA Kesepakatanbersamaini berdasarkanketentuan-ketentuan diadakannyakerja sama lintas sektoraldalam PIHAK yang memungkinkan pelaksanaan pelaksanaan programkesejahteraan sosialkhususnya melaksanakan programKB nasionaldan pengaMlanTNI melaluibaktiTNl. revitalisasi Pasal2 asas hukum, Kesepakatanbersama ini dilakukandengan memperhatikan kepatutan,kewajaran,efektifitas,transparandan akuntabelserta didorongoleh jangkauan semangatdan rasatanggungjawab PARA PIHAKuntukmemperluas di dan cakupankerjasama selamaini dalamrangkamenunjangpembangunan bidangKB nasional. BAB II MAKSUDDANTUJUAN Pasal3 a. Kesepakatanbersama ini dimaksudkansebagai upaya bersama untuk memanfaatkansegala sumber daya yang ada pada PARA PIHAK baik dana, sarana dan prasaranamaupun sumber daya manusia yang dibutuhkan. b. Kesepakatanbersamaini bertujuan untuk meningkatkan penguatan dan percepatanpen€paian sasaran program KB nasional di lingkunganTNI dan masyarakat. BAB III RUANGLINGKUP Pasal 4 Ruanglingkupkesepakatanbersamaini meliput!: a. Advokasi,KomunikasiInformasidan Edukasi(KfE) ProgramKB Nasional.
b. Penggerakdan Kemitraanbagi petugas KB, pengelola,pelaksana, organisasikeagamaan,LSOM I instansiterkait,organisasidan institusi (lMP)programKB nasional. pedesaan / perkotaan masyarakat c. PelayananKB, pelayanankesehatanleproduksi,kesehatanreproduksi remaja, kelangsunganhidup ibu, bayi dan anak serta peningkatan priadi lingkungan partisipasi TNIdan ittu"yatakat.
keluargadan peningkatan kualitaslingkungan keluargadi lingkungan TNI danmasyarakat. e- Pendidikan I pelatihanbagipengeloladan pelaksanaprogramKB nasionaf di lingkungan TNl. f. Dukungansarana dan prasaranaserta dana pelaksanaanprogramKB \ nasional di lingkungan TNl. g. Pelaporan, monitoring dan evaluasipelaksanaan programKB nasional. BAB IV TUGASDANTANGGUNGJAWAB Pasal5 a. Tugasdan tanggungjawabPIHAKPERTAMA: 1. Meningkatkan kemampuanuntukAdvokasidan KlE, penggerakan dan kemitraan,pendidikan/ pelatihan,pelayananKB dan kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, kelangsunganhidup remaja,kelangsungan hidup ibu dan anak serta bavi, peningkatan partisipasipria, pemberdayaan keluarga,peningkatanketahanan keluargadan peningkatankualitaslingkungankeluargaTNI serta masyarakat. 2- Menyediakansarana dan prasaranauntuk Advokasi dan KfE, penggerakandan kemitraan,pendidikanI pelatihan,pelayananKB dan
kesehatan reproduksi, kesehatan reproduksi remaja, kelangsungan hidupibu bayidan anak,peningkatan partisipasi pria, pemberdayan ekonomikeluarga,peningkatanketahanankeluarga dan peningkatan kuatitastingkungan keluargadi lingkungan TNI dan masyarakat. 3. Bersama PIHAK KEDUA menyusunpetunjukopersionaltentang pelaksanaan Advokasi dan KIE; penggerakan masyarakat; pendidikanI pelatihan;pelayananKB dan kesehatanreproduksi; kesehatanreproduksiremaja;kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak;peningkatan partisipasipria;pemberdayaanekonomikeluarga; peningkatian ketahanan keluarga; dan peningkatan kualitas lingkungan keluargadi lingkungan TNI danmasyarakat. 4. Memberikanpendidikant pelatihanbagi pengeloladan pelaksana
pemantauan
uiJll cvaluasl Kelia sdlllii llll.
jawabPIHAKKEDUA: b. Tugasdantanggung 1. Membantu PIHAK PERTAMA melaksanakan peningkatan kemampuanAdvokasi dan KIE; penggerakandan kemitraan; pendidikan/ pelatihan;pelayananKB dan kesehatanreproduksi; kesehatanreproduksiremaja;kelangsungan hidup ibu, bayi dan partisipasi piia; pemberdayaan anak;peningkatan ekonomikeluarga di lingkungan TNIdanmasyarakat. 2. MembantuPIHAK PERTAMA memberikanAdvokasi dan KIE; penggerakan dan kemitraan;pendidikan I pelatihan;pelayanan'KB dan
kesehatan reproduksi; kesehatan reproduksi remaja;
partisipasipria; kelangsungan hidupibu, bayidan anak;peningkatan pemberdayaan ekonomikeluarga;peningkatan ketahanankeluarga dan peningkatan kualitaslingkungan keluargadi lingkungan TNI dan masyarakat. pendidikanI pelatihan 3. MembantuPTHAKPERTAMAmelaksanakan bagi pengeloladan pelaksanaprogramKB nasionaldi lingkungan TNI. 4. Bersama PIHAK PERTAMA menyusun petunjuk operasional Advokasi dan KfE; penggerakandan kemitraan;pendidikanI pelatihan;pelayananKB dan kesehatanreproduksi;kesehatan reproduksiremaja; kefangsunganhidup ibu, bayi dan anak; peningkatanpartisipasipria; pernberdayaanekonomi keluarga; peningkatan ketahanan keluarga dan peningkatan kualiLas lingkungan keluargadi lingkungan TNI danmasyarakat. petaksanaan, 5. BersamaPIHAKPERTAilA melakukanperencanaan, pemantauan danevaluasikerjasamaini. BAB V PEI.AKSANAAN Pasal6 Pelaksanaankesepakatanbersamaini akan diatur lebih lanjut dalam Petunjuk (JUKLAK)yang akan disusundan OitetapfanPARA PIHAK dan Pelaksanaan bagianyangtidakterpisahkan merupakan darik'erjasamaini.
2) Sasaranpelaksanaankerjasama ini meliputianggotaTentaraNasional Indonesiadan keluarganyaserta masyarakatdengan megutamakan programKB nasionaldi tempat-tempat strategis. penggarapan BAB VI PEMANTAUAN,EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 7 1 ) Pemantauandan evaluasidilakukansecaraberkalaoleh PARA PIHAK. 2) Pencatatan dan pelaporan hasil pelaksanaan kesepakatan bersama ini dilaksanakansesuaidengan sistemyang berlaku.
BAB VII PEMBIAYAAN Pagal 8
Pembiayaanpelaksanaankesepakatanbersama ini terutama bersumberdari PIHAKPERTAMAdan atausumberlainyangtidakmengikat. BAB VIII JANGKAWAKTU Pasal9 1 ) Kesepakanbersama ini berlaku untuk jangka waktu lima tahun sejak kesepakatan bersamaini. ditandatanganinya dapat dimaksudpada ayat (1) sewaktu-waktu 2) Jangkawaktu sebagaimana PARAPIHAK. ditinjaukembaliataskesepakatan BAB IX LAIN-I-AIN Pasal10 1) Hal-halyang belum diatur dalarn kesepakatanbersamaini akan diatur kemudian. bersama 2) Perubahandan hal-hallainyang belumdiaturdalamkesepakatan ini akan diatur kemudiandalam perjanjiantambahan(addendum)dan bersamaini. bagianyangtidakperpishkand,arikesepakatan merupakan
BAB X PENUTUP Pasal11 1 ) Naskah kesepakatanbersama ini dibuat dalam rangkap empat, dua diantaranyabermateraicukup serta mempunyaikekuatanhukum yang diberikankepada PARA PIHAK dan selebihnya sama, masing-masing padapihak-pihak lainyangterfaildanberkepentingan. diberikan oleh bersamaini mulai berlakusejaktanggalditandatangani 2) Kesepakatan PARAPIHAK. BandarLampung,13 Maret2009
ffi;1flHAKKEDUA,
PIHAKPERTAMA, KoordinasiKefuarga al PypvinsiLampung,
ffi[v,tql
ct
\| a
Widyotomo nf NRP 29588.
ul Kadir,MPM.
1979031 001
