I
SALINAN
fff~ @'J'~{5}Faewk ~
f~J~ PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 191 TAHUN 2014 TENTANG PENYELENGGARAAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA ":AKARTA,
Menimbang
Mengingat
bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integratif, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik-Integralif; : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak; 2.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3.
Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
4.
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5.
Undang-Undang Nemer 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
6.
Undang-undang Nomor 52 Tahun 2009 Kependudukan dan Pembangunan Keluarga;
7.
Undang-Undang Nemor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8.
Undang-Undang Nemor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diu bah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nemor 2 Tahun 2014;
tentang
Perkembangan
I
2
9.
Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional; 11. Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang Pengembangan Anak Usia Di'ni Holistik-Integratif; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengintegrasian Layanan Sosial Dasar di Pos Pelayanan Terpadu; 13. Peraturan Daerah Nomor 5 Pengelolaan Keuangan Daerah; 14. Peraturan Daerah NonlOr 4 , Daerah;
Tahun
2007,tentang
Tahun 2009
tentang
15. Peraturan Daerah Nornor 8 Tahur. 2011 Perempuan dan Anak dari Tindak Kekerasan
Pokok-pokok
Sistem Kesehatan
tentang
Perlindungan
16. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun'2014 tentarig Organisasi Perangkat Daerah; 17. Peraturan Gubemur Nomor 119 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Taman Kanak-kanak dan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal dan Non Formal; 18. Peraturan Gubernur Nomor 186 Tahun 2012 tentang Ketahanan dan Kesejahte-raan Keluargil;
Pembinaan
19. Peraturan Gubernur Nomor 122 Tahun 2013' tentang Pelaksanaan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Melalui Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga sebagaimana telah diubah dengan Peraturan GubernurNomor 46 Tahun 2014; MEMUTUSKAN: GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN Menetapkan: PERATURAN PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK-INTEGRATIF. BABI KETENTUAN UMUM Pasal1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 2. Pemerintah Daerah adalah Gubeniur dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3
3. Gubernur adalah Kepala Daerah provinsi Daerah Khusus Ibuko\a Jakarta. . 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus . Ibukota Jakarta. 5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah· Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Satuan Kerja Perangkat Daerahyang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah Unit Kerja atau bag ian atall subordinat dari SKPD. 8. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana yang selanjutnya· disingkat BPMPKB adalah Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan dan Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 9. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11. Anak Usia Dini adalah anak sejak janin dalam kandungan sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dikelompokkan atas janin dalam kandungan sampai lahir,lahir sampai dengan usia 28 (dua puluh delapan) hari, usia 1 (satll) sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan usia 2 (dua) sampai dengan 6 (enam) tahun .. 12. Kekerasan Terhadap Anak adalah setiap perbuatan terhadap anak yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologi, eksploitasi ekonomi; sosial termasuk penelantaran dan perlakuan buruk yang mengancam i(1tcgritas tubuh dan merendahkan martabat anak.
13. Pengembangan
Anak· Usia Dini Holistik-Integratif adalah upaya pengembangan. anak usia dini yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan esensial anak yang· beragam dan saling terkait secara simultan, sistematis dan terintegrasi.
14. Pelayanan Holistik Integratif adalah pelayanan yang dilakukan secara utuh, mer.yeluruh dan terintegrasi, berkesinambungan, tidak diskriminatif, terjangkau serta. diterima oleh kelompok masyarakat dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar anak melalui .kegiatan Pos Pelayan<;ln Terpadu (Posyandu), Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 15. Kebutuhan Dasar anak adalah kebutuhan yang secara mutlak diperlukan oleh anak usia dini agar dapat tumbuh kembang secara optimal. 16. Pos Pelayanan Terpadu yang selanjutnya disebut Posyandu adalah salah satu bentuk upaya kesehatan bersumber daya masyarakat yang dikelola d3n diselenggarakan dari, oleh, untuk dan bersama masyarakat dalam penyelenggaraan pembangunan kesehatan, .guna memberdayakan masyarakat dan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam ·memperoleh pelayanan ·kesehatan dasar untuk mempercepat penurunan angka kematianibu dan bayi.
4
17. Bina Keluarga Balita yang selanjutnya disingkat BKB adalah layanan penyul.uhan bagi orangtua dan angoota ketuarga lainnya dalam mengasuh dan membina' tumbuh kembang anak melatui kegiatan stimulasi fisik" mental, intelektual, emosional,' spiritual, sosial dan moral untuk mewujudkan surTiber daya manusia yang berkualilas dalam rangka nieningkatkan kesertaan pembinaan dan kemandirian ber KB bagi pasangan usia subur (PUS) anggota k~lompok kegiatan. 18. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah proses pembinaan tumbuh kembang anak usia 0 (nol)-6 (enam) tahun secara menyeluruh, yang mencakup aspek fisik dan non fisik dengan rnemberikan. rangsangan bagi perkembangan moral dan nilai-nilai agama, fisik, bahasa, kognitif, emosional sosial dan sEmi yang tepat dan benar, agar anak dapat tumbuh dan berkembang secara optimal. 19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya atau keluarga sedarah dalam garis lurus ke atas atau ke bawah sampai dengan derajat ketiga. 20. Orang Tua adalah ayah dan/ataL! ibu kandung,atau ayah dan/atau ibu tiri, atau ayah dan/atau ibu angkat. 21. Pengasuh Pengganti adalah orang' atau lembaga yang diberi hak atau wewenang untuk melakukan pengasuhan anak. 22. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus tbukota Jakarta. Pasal2 Peraturan Gubernur ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dan acuan bagi Pemerintah Daerah dalam penYelenggaraan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif dengan tujuan agar terwujudnya anak yang sehat, cerdas, ceria dan berakhlak mulia. BAB II PENYELENGGARAA,N Pasal3 Pemerintah Daerah menYe1enggarakan' Pengembangan anak usia dini yang holistik integratif dengan cara : a. pelayanan; b. bimbingan teknis/pelatihan; c. supervisi; dan d. advokasi. Pasal4 Petayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasat 3 huruf a merupakan pemberian petayananpengembangan anak usia dini yang holistik integratif kepada masyarakat, terutama orang tua dankeluarga yang mempunyai anak usia dini.
5
Pasal 5 Bimbingan teknis/pelatihan sebagaimana· dimaksiJd dalam Pasal 3 huruf b ·merupakan pemberian bimbingan teknis/pelatihan mengenai pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah kepada : a. ·masyarakat, terutama orang tua dan· keluarga yang melT'punyai anak usia dini; b.kader-kader masyarakat seperti Posyahdu, Bina Keluarga Balita, Pendidikan Anak Usia Dini, Taman Anak Sejahtera, Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dan kader-kader masyarakat yang sejenis; c. penyelenggara pelayanan dan tenaga pelayanan; d. perguruan tinggi,. organisasi profesi, organisasi kemasyarakatan dan organisasi keagamaan; dan/atau e. lembaga swadaya masyarakat dan dunia IJsaha. Pasal6 Supervisi sebagaimana dimaksud dalam. Pasal 3 huruf c merupakan pelaksanaan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan anak lIsia dilli yang holistik integratif di daerah. Pasal 7 Advokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf d adalah strategi dan· upaya untuk mempengaruhi para pengambil keputusan agar mendukung terhadap penyelenggaraan dan/atau kegiatan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah. BAB III. GUGUS TUGAS Pasal8 (1) Dalam rangka penyelenggaraan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif, dibentuk Gugus Tugas pengembangan anak usia din! .' yang selanjutnya disebut Gugus Tugas. (2) Gugus Tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab kepada Gubernur. Pasal9 Gugus Tugas mempunyai tugas : a. mengoordinasikan pembuatan kebijakan pengembangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah; b. menyinkronkan penyusunan rencana. program, kegiatan dan anggaran pengembangan anak usia din! yang holistik integratif di daerah pada SKPD/UKPD; c. memobilisasi sumber dana, sarana dan daya dalam rangka pelaksanaan pengembangan anak usia din! yang holistik integratif di daerah; d. mengoordinasikan perencanaan, pelaksanaan; pemantauan dan evaluasi pengembang;:!n anak usia dini yang holistik integratif di daerah; dan e. menyelenggarakan sosialisas! dan advokasi dalam rangka pelaksanaan peng.embangan anak usia dini yang holistik integratif di daerah.
6
Pasal 10 Susunan Keanggotaan Gugus Tugas terdiri dari : Ketua
Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi OKIJakarta
Wakil Ketua I
Kepala Badan Perencanaan Oaerah PrQvinsi OKI Jakarta
Wakil Ketua II
Kepala Bird Tata Pemerintahan Setda Provinsi OKI Jakarta
Sekretaris merangkap Anggota .
1. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial· Setda Provinsi OKI Jakarta 2. Kepala Biro Pendidikan Mental dan Spiritual Setda Provinsi OKI Jakarta
Anggota
Pembangunan
1. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempua·n dan Keluarga Berencana Provinsi OKIJakarta . 2.. Kepala Oinas Kesehatan Provinsi OKI Jakarta 3. Kepala. Oinas Pendidikan Provinsi OKI Jakarta 4. Kepala Oinas Kependudukan dan Pencatalan Sipil Provinsi OKI Jakarta 5. Kepala Oinas Sosial Provinsi OKI Jakarta 6. Kepala Oinas Te"aga Kerja dan Transmigrasi Provinsi OKI Jakarta 7. Kepala Badan Pengelola Lingkungan Hidup Oaerah Provinsi OKI Jakarta 8. Kepala Kar.tor Wilayah Agama Provinsi OKI Jakarta 9. Kelua TP- PKK Pasal11
(1) Gugus Tugas dalam meiaksanakan lugasnya, dapal melibalkan SKPOI UKPO lerkail, masyarakal, dunla usaha, organisasi profesi, perguruan tinggi dan pihak lerkail lainnya sesuai dengan kelenluan peraluran pewndangan-undangan. (2). Oalam rangka membantu pelaksanaan tugas Gugus Tugas di Kolal Kabupalen Adminislrasi, Kecamalan dan/alau Kelurahan, dibenluk Tim Pelaksana dengan susunan keanggolaan sebagaimana tercanlum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Peraluran Gubernur ini. (3)
Uraian tugas Anggola Gugus Tugas dan Tim Pelaksana sebagaimana lercanlum dalam Larnpiran IV Pera.luran Gubernur ini. BAB IV TATAKERJA Pasal 12
(1) Gugus Tugas melaksanakan rapat koordinasi paling sedikil salu kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaklu-waktu apabila diperlukan yang dipersiapkan dan difasilitasi oleh Sekrelaris.
7 (2) Tim Pelaksana di Kota/Kabupaten Administrasi dan Kecamatan melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit satu kali dalam 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang dipersiapkan dan difasilitasi oleh Sekretaris. (3) Tim Pelaksana dl Kelurahan melaksanakan rapat koordinasi paling sedikit satu kali dalam 3 (tlga) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan yang dipersiapkan dan difasilitasi oleh Sekretaris. BABV KOORDINASI DAN KERJA SAMA Pasal13 Dalam melaksanakan tugasnya, Gugus Tugas dapat melakukan koordinasi danfatau kerja sama dengan : a. b. c. d. e. f. g.
Instansi Pemerintah Pusat; Gugus Tugas Nasional; SKPD/UKPD terkait; organisasi non pemerintah; organisasi profesi; perguruan tinggi; dan/atau orang perseorangan. Pasal14
Koordinasi dan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 antara lain dalam bentuk : a. data dan informasi; b. tenaga; dan/atau c. sarana dan prasarana. BABVI PEMBIAYAAN Pasal 15 (1)
Biaya yang diperlukan dalam rangka penyelenggaraan pengembangan anak usia dini· yang holistik-integratif di daerah dibebankan kepada APBD melalui SKPD dan UKPD masing-masing sesuai uraian tugas.
(2) Selain biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Daerah dapat menerima bantuan biaya dari pihak lain yang s3h dan sifatnya tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. BABVII PELAPORAN DAN EVALUASI Pasal 16 (1) Anggota Gugus Tugas menyampaikan laporan pelaksanaan tug as p31ing sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali atau sewaktu-waktu apabila diperlukan kepada Ketua melalui Sekretariat.
8
(2) Sekretariat
menyusun Sekretaris Daerah.
laporan
Ketua
kepada
Gubernur
melalui
(3)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
(4)
Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) menjadi dasar bagi Gubernur dalam melakukan eV31uasi terhadap penyelenggaran pen gembang an anak usia dini yang holistik integratif di daerah. Pasal 17
(1)
Ketua GUQus Tugas melalui Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda menyusun laporan Gube;·nur kepada Gugus Tugas Nasional.
(2)
Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala atau sesuai kebutuhan. BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Desember 2014 GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. BASUKI T. PURNAMA Diundangkan di Jakarta pada tanggal 16 Desember 2014 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. SAEFULLAH BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2014 NOMOR 35032 i dengan aslinya
KEP~~\sEKRETARIATDAERAH PRo~ljsl ObfEfuplH ~US IBUKOTA JAKARTA,
Lampiran I
Peraturan Gubernur Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 191 TAHUN 2014 Tanggal 5 Desember 2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA 01 KOTA AOMINISTRASII KABUPATEN AOMINISTRASI
Ketua merangkap Anggota
Asisten Kesejahteraan Masyarakat Sekda Provinsi OKI Jakarta
Wakil Ketua I Merangkap Anggota
Kepala Kantor Perencanaan Pernbangunan Administrasi/Kabupaten Administrasi
Sekretaris I merangkap Anggota
Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi OKI Jakarta
Sekretaris II merangkap Anggota
Kepala Bagian Pendidikan dan Mental Spiritual Setda Provinsi OKI Jakarta
Sekretaris III merangkap Anggota
Kepala Bagian Tata Pemerintahan Setda Provinsi OKI Jakarta
Anggota-anggota
1. Kepala Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi
Kota
2. Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi 3. Kepala Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasil Kabupaten Administrasi 4. Kepala Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan Kota Administrasi 5. Kepala Suku Oinas Scsial Kota Administrasil Kabupaten Administrasi 6. Kepala Suku Oinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi 7. Kepala Suku Oinas Pendidikan Menengah Kota Administrasi 8. Kepala Suku Dinas Pendidikan Administrasi Kepulauan Seribu
Kabupaten
9. Kepala Kantor Wilayah Oepaltemen Agama 10. Kepala Bagian Tata Pemerintahan 11. Kepala Bagian Kesejahteraan Sosial 12. Kepala Bagian Perekonomian
GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
tid. BASUKI T. PURNAMA
Lampiran II
Peraturan Gubernur Provinsi Oaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 191 TAHUN 2014 Tanggal 5 Desember 2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA 01 KECP.MATAN
Ketua
Camat
Wakil Ketua
Wakil Camat
Sekretaris
Kepala Seksi Masyarakat
Anggota
1. Kepala Puskesmas Kecamatan
Kecamatan
yang
membidangi
Kesejahteraan
2. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban 3. Kepala Seksi Sosial 4. Suku Oinas Oikmen Kecamatan 5. PPLKB (Pengendali Program Lapangan KB) 6. Kepala Seksi Kebersihan 7. Kepala Kantor Urusan Agama 8. Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat 9. Ketua TP-PKK Kecamatan
GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ltd. BASUKI T. PURNAMA
Lampiran III : Peraturan Gubernur Provins: Oaerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 191 TAHUN 2014 Tanggal 5 Desember 2014
SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PELAKSANA 01 KELUKAHAN
Ketua
Lurah
Wakil Ketua
Wakil Lurah
Sekretaris
Kepala Seksi Kesejahteraan Masyarakat
Anggota
1. Kepala Puskesmas Kelurahan 2. Kepala Seksi Pemerintahan, Ketenteraman dan Ketertiban 3. Kepala Seksi Kebersihan dan Lingkungan Hidup 4. Ketua Lembaga Musyawarah Kelurahan 5. Penyuluh Keluarga Berencana 6. Penyuluh Agama 7. Ketua TP-PKK Kelurahan
GUBERNUR PROVINSI OAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
ltd. BASUKI T. PURNAMA
Lampiran IV
Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Kh usus Ibukota Jakarta Nomor 191 TAHUN 2014 Tanggal 5 Desember 2014
URAIAN TUGAS ANGGOTA GUGUS TUGAS DAN TIM PELAKSANA PENGEMBANGAN ANAK USIA DINI HOLISTIK INTEGRATIF (PAUD-HI)
Instansi Tata terintahan
Gugus Tugas a. Merumuskan kebijakan fungsi CamatfLurah dalam mendukung upaya pengembangan anak usia dini Holistik Integratif yang (PAUD-HI) b. Memonitor perkembangan situasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif (PAUD-HI) dan mengevaluasi pelaksanaan yang telah dilakukan
Uraian Tuqas Tim Pelaksana KotafKabupaten Tim Pelaksana Kecamatan Administrasi a. Memonitor fungsi CamatfLurah a. Menggerakan dan mengoordinasikan dukungan dalam upaya pengembangan anak usia dini masyarakat dalam pengembangan anak usia dini yang Holistik b. Memonitor pelaksanaan Integratif tingkat Kecamatan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif untuk b. Mensosialisasikan upaya meningkatkan pengawasan yang pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif tingkat dilakukan di tingkat Kecamatan Kecamatan c. Memonitor pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif untuk meningkatkan pengawasan tingkat Kecamatan d. Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif tingkat Kecamatan
Pedidikan lal Spiritual
a. Mengoordinasikan ber:;ama stake holder terkait dalam pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
a. Mengoordinasikan bersama stake holder terkait di tingkat Kota AdministrasifKabupaten dalam upaya pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tim Pelaksana Kelurahan a. Melaksanakan pendataan tingkat RTfRW pengembangan anak usia dini Holistik Integratif b. Menggerakkan dan mengoordinasikan dukungan masyarakat dalam pengembangan anak usia dini Holistik Integratif tingkat Kelurahan c. Mensosialisasikan upaya pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif tingkat Kelurahan memonitor pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif untuk meningkatkan pengawasan tingkat Kelurahan d. Mengoordinasikan pelaksanaan pengembangan anak usia dini Holistik Integratif tingkat Kelurahan
2 No.
Instansi
Gugus Tugas b. Mengkaji dan mengevaluasi kebijakan dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
b. Mengkaji dan mengevaluasi kebijakan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUDj
c. Menionitor perkembar19an
c. Memonitor'perkembangan
pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integrati! terutarna kegiatan Pendidikan Anak Usia Oini (PAUD) dan mengevaiuasi keefektifan upaya yang telah. dilakukan d. Menyiapkan bahan laporan kepada Ketua Gugus tugas mengenai pelaksanaan program pengembangan anak usia dini . yang Holistik Integratif terutama kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
3.
Biro Kesejahteraan Sosial
Uraian Tuqas Tim Pelaksana KotalKabupaten Administrasi
a. Mengnordinasikan bersama stake holder terkait dalam pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama kegiatan Posyandu dan Bina Kelw3rga Balita (BKB)
pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif dan mengevaluasi keefektifan upaya yang telah dilakukan d. Menyiapkan bahan laporan kepada Ketua Tim Pelaksana Kota Administrasi/Kabupaten rnengenai petaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif
a. Mengoordinasikan bersaina stake holder terkait di tingkat Kota Administrasi/Kabupaten dalam upaya pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama kegiatan Posyandu dan Bina Keluarga Balita (BKB)
b. Memonitor perkembangan pelaksanaan program .b. Mengkaji dan mengevaluasi pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif khususnya kebijakan pelaksanaan program Posyandu dan Bina Keluarga Balita pengembangan anak usia dini (BKB) dan mengevaluasi yang Holistik Integratif terutama keefektifan upaya yang telah kegiatan Posyandu dan Bina dilakukan. Keluarga Balita (BKB)
Tim Pelaksana Kecamatan
Tim PelaL;sana Kelurahan
3 No.
Instansi
Gugus Tugas c. Menyiapkan bahan laporan kepada Ketua Gugus tugas mengenai pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif khususnya Posyandu dan Sina Keluarga Salita (SKS)
4.
Dinas Pend.idikan
-
Uraian Tuaas Tim Pelaksana KotaiKabupaten Administrasi
a. Membuat petunjuk teknis Pend.idikan Anak Usia Dini ·(PAUD) di Provinsi DKi· J.akarta b. Menyiapkan bahan dan saran untuk pelaksanaan·program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama . Pendidikan Anak Usia D.ini (PAUD) c. Melaksanakan sbsialisasi kebijakan kepada petugas.
Tim Pelaksana Kelurahan
.
c. Memonitor perkembangan pelaksanaan program pengembangan anak ~sia dini yang Holistik Integratif terutama dan mengevaluasi keefektifan upaya yang telah dilakukan. d. Menyiapkan bahan laporan kepada Ketua Tim Pelaksana Kota AdministrasilKabupaten mengenai pe1aksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif a. Me.:aksanakan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) b.. Melaksanakan perizinan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
c. d. Melaksanakan monitoring· dan supervisi terhadap pelaksanaim program pengembangan anai< usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) d. e. Melaksanakan pendataan dan monitoring pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama· Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Tim Pelaksana Kecamatan
Melaksanakan program pengembangan anak usia dini yang I-iolistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sesuai petunjuk te~nis Melakukan pemetaan kepemilikan peJaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama pimdidikan Anak Usia Dini (PAUD)
,.
a. Melaksanakan pemetaan pelaksanaan program pehgembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kecamatan
a. Melaksanakan pemetaan pelaksanaan program pengembangan anak iJsia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kelurahan
b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini . yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) berkoordinasi dengan Lurah setempat
b. Melaksanakan pengawasan· pelaksanaan ·program . pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD berkoordinasi dengan RT/RW setempat
c. Membantu pelaksanaan kegiatan pendataan pelaksanaan program pengembangar. anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kecamatan
c. Melaksanaan kegiatan pendataan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kelurahan
4 No.
Instansi
Uraian TU>jas Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi
Gugus Tugas f.
Koordinasi dengan Pemerintah Pusat
g. Koordinasi dengan Dinas Kesehatan dan BPMPKB dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang HQlistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) h. Melaparkan has'! kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) pada Gubernur dan instansi terkait
e. Berkoordinasi dengan Sudin Kesehatan dan Kantor KB dalam melakukan pendataan terintegrasi f.
Menindak'anjuti laporan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah dilaksanakan ' kepada Dinas Provinsi dan Walikota Administrasi
Tim Pelaksana Kecamatan
I im Pelaksana Kelurahan
d. Berkoordinasi dengan petugas puskesmas dan PLKB serta berperan aktif dalam pelaksanaan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kecamatan.
d. Berkoordinasi dengan petugas puskesmas dan PKB serta berperan aktif dalam pelaksanaan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Halistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kelurahan
e. Melaksanakan kegiatan'sosialisasi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tingkat Kecamatan
e. Melaksanakan kegiatan sosialisasi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Hoiistik Integratif terutama ' Pendidikan Anak Usia Din! (PAUD) tingkat Kelurahan
f.
f. Menindaklanjuti laporan masyarakat
Menindaklanjuti laporan masyarakat
g. Melaparkan kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Halistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah dilaksanakan kepada Kepala Suku Dinas dan Camat Setempat
g. Melaparkan kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Halistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang telah dilaksanakan kepada Camat Setempat
,
5.
Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Keluarga Berencana
a. Membuat petunjuk teknis Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pas Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta b. Menyiapkan bahan dan saran untuk pelaksanaan program pengembangan anak USi3 dini yang Halistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pas Pelayanan Terpadu (Pasyandu)
a. Melaksanakan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pas Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta b. M6mberikan rekamendasi dalam rangka perizinan pelaksanaan program pengemban>;an anak usia dini yang Halistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pas Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta
a. Pemetaan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistiklntegratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pas Pelay'lnan Terpadu (Pasyandu) di Provinsi OKI Jakarta tingkat Kecamatan
a. Melaksanakan pemetaan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Halistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos . Pelayar:an Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta tingkat Kelurahan
b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Halistik Integrat!f terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Pasyandu) di Provinsi DKI Jakarta
b. Melaksanakan pengawasan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Halistiklntegratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pas Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi DKI Jakarta
5 No.
Instansi
Gugus Tugas c. Melaksanakan sosiafisasi kebijakan dan peraturan mengenai Pengembangan Anak Usia Oini Holistik Integralil (PAUOHI) kepada petugas d. Monitoring dan evaluasi, supervisi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yan·g Holistik Integratil terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) e. Melaksanakan Pendataan dan monitoring pelaksanaan progra·m pengembangan anak usia dini yang Hofistik Integratil terutama BiOla Keluarga Bafita (BKB) dan Pas Pelayanan Terpadu (Posyandu)
I.
Koordinasl dengan Pemerintah Pusat
g. Koordinasi dengan Oimis Pendidikan dan Oinas Kesehatan dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Hofistik Integratif terutama Pendidikan Ar.ak Usia Oini (PAUO) h. Melaporkan hasil kegiatan oelaksanaanprogram pengembangan anak usia dini yang Hofistik Integratif terutama Bina Keluarga Bafita (BKB) dan Pas Pelayanan Terpadu (Posyandu) pada Gubernur dan instansi terkait
Uraian Tuaas Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi
Tim Pelaksana Kecamatan
Ti.;; Pe!a~<.sana Kelurahan
c. Melaksanakan pelaksanaan program pengembangan anak
c. berkoordinasi dengan Lurah setempat
c. berkoordinasi dengen RT/RW setempat
d. Usia dini yang Holistik Integratil terutama BiOla Keluarga Bafita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi OKI Jakarta sesuai petunjuk teknis
d. Membantu pelaksanaan kegiatan pendataan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Hofistik Integratil terutama BiOla Keluarga Balita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi OKI Jakarta tingkat Kecamatan
d. Melaksanaan kegiatan pendataan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Hofistik Integratil tE:rutama BiOla Keluarga Bafita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi OKI Jakarta tingkat Kelurahan
e. Berkoordinasi dengan petugas pw;kesmas dan PLKB serta berperan aktif dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Hofistik Integratil terutama BiOla Keluarga Balita (BKB) dan Pas Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi OKI Jakarta tingkat Kecamatan.
e. Berkoordinasi dengan petugas puskesmas dan PKB serta berperan aktil dalam pelaksanaan program· pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terutama BiOla Keluarga Bafita (BKB) dan Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi OKI Jakarta tingkat Kelurahan.
I. Melaksanakan kegiatan sosiafisasi
I. Melaksanakan kegiatan sosiafisasi
e. Melakukan pemetaan kepemilikan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratil terutama "BiOla Keluaraa Bafita (BKB) dan Pas Pelay,ilnan Terpadu (Posyandu) di Provinsi OKI Jakarta
I. Berkoordinasi dengan Kantor KB dan Sudin Kesehatan dcilam melakukan pendataan terintegrasi g. Menindaklanjuti laporan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Hofistik Integratif terutama BiOla Keluarga Balita (BKB) dan Pas Pelayanan Terpad·u (Posyandu) di Provinsi OKI .Jakarta yang telah dilaksanakan kepada Oinas ,Provinsi dan Wafikota Admlnistrasi
pelaksanaan program pengembangan·anak usia dini . yang Hofistik Integratif teriJtama BiOla Keluarga Bafita (BKB) dan Pas Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi OKI Jakarta tingkat Kecamatan g. Menindaklanjuti laporan masyarakat h. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Hofistik Integratif terutama Bina Keluarga Balita (BKB) dan Pas Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi OKI Jakarta yang telah dilaksanakan kepada Kepala Suku Oinas dan Camat Setempat
pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistiklntegratifterutama BiOla Keluarga Balita (BKB) dan Pas Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Pr0vinsi OKI Jakarta tingkat Kelurahan g. Menindaklanjuti laporan masyar'lkat h. Melaporkan kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Hofistik Integratif terutama BiOla Keluarga Bafita ( BKB) dan Pas Pelayanan Terpadu (Posyandu) di Provinsi OKI Jakarta yang telah dilaksanakan kepada Camat Setempa\
6 No.
6.
Instansi Dinas Kesehatan
Gugus Tugas a. Berkoordinasi dengan BPMPKB dan Dinas Pendidikan dalam pengembangan materi inforrnasi kesehatan untuk pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integrati! di Posyandu, BKB dan PAUD b. Bersama dengan BPMPKB dan Dinas Pendidikan memonilor dan membanlu pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holislik Inl<;'gralif c. Bersama dengan BPMPKB dan Oinas Pendidikan menyusun dan mengevaluasi kebuluhan in!ormasi kesehatan dalam pengembangan Anak Usia Dini ( PAUD-HI) d. Melakukan asisten·si secara teknis dalam pelaksanaan penyampaian informasi kesehatan dalam rangka pengembangan anak usia dini . yang Holislik Inlegratif
7.
Dinas Kependudukan dan Pencatalan Sipil
a. Menyiapkan bahan dan saran untuk pelaksanaan ·program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terka:t Kep~ndudukan dan Pencatatan Sipil
Uraian Tugas Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Tim Pelaksana Kecamatan Administrasi a. Memonitor perkembangan a. Memonitor serta melaporkan .pelaksanaan informasi kesehatan pelaksanaan pelayanan dan dalam pelaksanaan informasi kesehatan dalam pelaksanaan pengembangan a·nak pengembangan anak usia dini usia dini yang Holistik Integratif di yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD Posyandu, BKB dan PAUD ke Suku Dinas Kesehatan b. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan dan Kantor KB dalam b. Berkoordinasi dengan pamong, pelaksanaan pengembangan Seksi Pendidikan dan PPLKB anak usia dini yang Holislik dalam membina dan mengawasi Inlegratif. pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integrali! di c. Berkoordinasi dengan Suku Posyandu, BKBdan PAUD Dinas Pendidikan dan Kantor KB dalam pembinaan dan c. Membantu pelaksanaan pengawasan pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka pengembangan anak usia pengembangan anak usia dini yang Holistik Integrali! terulama dini yang Holistik Integrati! sesuai dalam hal pelayanan kesehalan pedoman teknis dan informasi kesehalan
a. Memonilor perkembangan pelaksanaan informasi Kependudkan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integrat:! dl Posyandu, BKB dan PAUD
a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan ir,!ormasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pe!aksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integram di Posyandu, BKB dan PAUD ke Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
.b. Melaksanakan sosialisasi . . _kebijakan da:l peraturan mengenai· b. Berkoordinasi dengan Suku Dinas b. Berkoordinasi dengan pamong, Pengembangan Anak Usia Dini Pendidikan, Suku Dinas Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Holistik Integratif ( PAUD-HI) Kesehatan dan KantorKB dalam pelaksanaan pengembangan Masyarakat dan PPLKB dalam kepada petugas di jajarannya membina dan mengawasi anak usia dini yang Holistik Integratif pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integrati! di Posyandu, BKB dan PAUD
Tim Pclaksana
Kelurahan a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi kesehatan dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integrati! di Posyandu, BKB dan PAUD ke Puskesmas Kecamalan b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan dan PKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dlni yang Holistik Inlegratif di Posyandu, BKB dan PAUD c. Membanlu pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Inlegrati! ses.uai pedoman Cateknis dan prosedur
a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan inforrnasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dlni yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke Puskesmas Kecamntan b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan dan PKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD
7 No.
Instansi
Gugus Tugas c. Monitoring dan evaluasi, supervisi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil d. Melaksanakan pendataan dan monitoring pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Hoiistik Integratif terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Uraian Tuqas Tim Pelaksana KotalKabupaten Administrasi
Tim Pelaksana Kecamatan
Ti.l1 Pe:ak::··-l:i Kelurahan
c. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB daiam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pemgembangan anok usia dini yang Holistik Integratif terutama dalam hal pelayanan dan indormasi Kependudukan dan Pencatatan Sipii
c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kependudukan dan Pencatatan Sipi! sesuai pedoman teknis
c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kependudukn dan Pencatatan Sipil sesuai pedoman teknis dan prosedur
a. Memonitor pe;kembangan pelaksanaan infonmasi te;kait sosial dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD
a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi Sosial dalam" pelak:;anaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu. BKe dan PAUD ke Suku Dinas Sosial
3. Memonilor serta melaporkan
e. Koordinasi dengan Pemerintah " Pusat f.
Koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Dinas Kesehatan dan BPMPKB dolam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Hoiistik Integratif terutama Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
g. Melaporkan hasil keglatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkai\ Kependudukan dan Pencatatan Sipil pada Gubemur dan instansi terkait fl.
Dinas Sosial
a. Menyiapkan bahan dan saran untuk pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integrat:f terkait sosial b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan" peraturan mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD'HI) kepada petugas di jajarannya
b. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holislik Inteqratif
pelaksanaan pelayanan dan infonmasi sosial dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu. BKB dan PAUD ke Puskesmas Kecamatan
8
No.
Instansi
Gugus Tugas
Uraian TU>las Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi
c. Monitoring dan evaluasi, ·supervisi c. Berkoordinasi dengan Suku Dinas pelaksana~n program Pendidikan, Suku Dinas pengembangan anak usia dini Kesehatan dan Kantor KB dalam yang Holistik Integratif terkait sosial pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan aroak d. Melaksanakan pendataan dan usia dini yang Holistik Integratif monitoring pelaksanaan program terutama dalam hal pelayanan dan . pengembangan anak usia dini informasi sosial yang Holistik Integratif terkait sosial e. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat f. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan'dan BPMPKB dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait sosial
Tim Pelaksana Kecamatan
Tim Pel3\sana Kelurahan
b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan masyarakat dan PPLKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integ~atif di Posyandu, BKB dan PAUD
b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Masyarakat dan PKB dalam membina dan mengaw3si pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD
c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangar. anak usia dini yang Holistik Integratif terkait sosial sesuai pedoman teknis
c. Membaritu pelaksanaan pelayanan sosial dalam rangka pengembang a n anak usia dini yang Holistik Integratif sesuai pedoman teknis dan prosed ur
a. Memonitor selta melaporkari pelaksa"aan pelayanan dan informasi tenaga ke~a dan transmigrasi dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke Suku Dinas Sosial
a. Memonitor selta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan infonnasi tenaga kerja dan' transmigrasi dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke Puskesmas Kecamatan
g. Melaporkan hasH kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yan>j Holistik Integratif terkait sosial pada Gubernur dan instansi terkait .
9.
Dinas Tenaga Kerja dan Tran~migrasi
a. Menyiapkan bahan dan saran untuk pelaksanaan program pengembangan anak usia dirii yang Holistik Integratif terkait tenaga kerja dan transmigrasi b. Melaksanakan SOsi31isasi kebijakan dan peraturan mengenai PengembanganAnak Usia Dini Holistik Integr2tif ( PAUD-HI) kepada.petugas·di jajarannya
a. Memoriitor perkembangan pelaksanaan infonnasi terkaii ·tenaga kerja dan transmigrasi dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang nolistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD .
b. Berkoordinasi dengan Suku . b. Berkoordinasi dengan pamong, Dinas Pendidikan, Suku Dinas Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Kesehatan dan Kantor KB dalam Masyardkat dan PPLKB dalam pelaksanaan pengembangan membina dan'mengawasi anak usia dini yang Holistik pelaksanaan pengembangan anak Integratif. usia dini yang Holislik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD
b. Berkoordinasi'dengan 'pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Masyarakat dan PKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holislik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD
I
9 No.
Instansi
Gugus Tugas c, Monitoring dan evaluasi. supervisi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait tenaga kerja dan transmigrasi Melaksanakan Pendataan dan monitoring pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait tenaga kerja dan transmigrasi
Uraian Tuaas 'Tim Peiaksana Kota/Kabupaten Administrasi c, Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan a'nak usia dini yang Holistik Integratif terkait pelayanan dan informasi tenaga'kerja dan transmigrasi
Tim Pelaksana Kecamatan
c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait tenaga kerja dan transmigrasi sesuai pedoman teknis
-
I Il':l F'(.!:-~:s~:ona K~lurah2n
c. Membantu pelaksanaan pelayanan tenaga kerja dan transmigrasi dala m rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif sesuai pedoman teknis dan prosedur
d. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat e. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan. Dinas Kesehatan dan BPMPKB dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait tenagake~a dan transmigrasi f.
10.
.
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah
Melaporkan hasH kElgiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait tenaga kerja 'dan transmigrasi pada Gubernur dan instans i terkait
a. Menyiapkan bahan dan saran untuk pelaksanaan program pengenibangan 'anak usia dini yang Holislik Integratif terkait Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah b. Melaksanakan sosialisasi kebijakan 'dan peraturan mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif ( PAUD-HI) kepada petugas di jajarannya
I
a. Memonitor perkembangan pelaksanaan informasi terkait Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integralif di Posyandu. BKB dan PAUD
a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan' pelayanan dan informasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dalam pelaksanaan psngembangan anak usia dini yang Holislik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke Kantor Iingkungan hidup
a. Memonitor serta melaporkan pel.aksanaan pelayanan dan informasi Badan Pengelola Lingkungan Hid~p Daerah dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu. BKB dan PAUD ke Puskesmas Kecamatan
b. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan. Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif.
b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan. Seksi Kesehatan Masyarakat dan PPLKB dalam ' membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD '
b. Berkoordinasi dengan pamong. Seksi Pendidikan. Seksi kesehatan Masyarakat dan PKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posvandu. 81
10 No.
Instansi
Gugus Tugas c.
Monitoring dan evaluasi, supervisi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait badan pengelola lingkungar. hidup
d. Melaksanakan pendataan dan monitoring pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yarig Holistik Integratif terkait badan pengelola iingkungan hidup
Uraian Tuoas Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi
Tim Pelaksana Kecamatan
'dL1 P€:.~t,s3n3
I<elurahan
c. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait peiayanan dan informasi badan pengelola iingkungan hidup
c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Hoiislik Integratifterkait badan pengelola lingkungan hidup sesuai pedoman teknis
d. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Hoiistik integratif terkait badan pengeloia iingkungan hidup sesuai pedoman teknis dan prosedur
a. Memonitorperkembangan pelaksanaan infonmasi terkait badan pengelola iingkungan hidup dala, n pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Hoiistik Integratif di Posyimdu, BKS dan PAUD
a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi baddn pengelola iingkungan hidup dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integ,atif di Posyandu, BKBdan PAU"D ke Kantor iingkungan hidup
a. Memonitor serta melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi badan pengelola iingkungan hidup dalam pelaksanaan pengembangan anak. usia dini yang Hoiistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD ke PuskE;smas Kecamatan
e. Koordinasi dengan Pemerintah Pusat f.
Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan BPMPKB dalam pelaksanaari program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait badan pengelola lingkungan hid up
g. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan program pengembangan· anak usia dini yang Holistik Integratif terkait badan pengelola iingkungan hidup pada Glibernur dan instansi terkait
11.
Kanwil Agama
a. Menyiapkan bahan dan saran untuk pelaksanaan program pengembangan ·anak usia dini . yang Hoiistik Integratif terkait Kanwil Agama b. M61aksanakan sosialisasi kebijakan dan peraturan mengenai Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD-HI) kepada petugas di jajarannya
b. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalani pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Hoiistik Integratif.
11 No.
Instansi
Gugus Tugas c. Monitoring dan evaluasi, supervisi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integrati! terkait Kanwil Agama d. Melaksanakan pendataan dan monitoring pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kanwil Agama
Uraian Tugas Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi c. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan ar,ak usia dini yang Holistik Integratif terkait pelayanan dan in!ormasi badan pengelola !ingkungan hidup
b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Masyarakat dan PPLKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integrati! di Posyandu, BKB dan PAUD
a. Memonitor perkembangan pelaksanaan in!ormasi terkait badan pengelola lingkunyan hidup dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD tingkat Kota
a. Memonitor serla melaporkan pelaksanaan pelayanan dan in!omlasi pclaksanaan pengembangan anak usia dini . yang Holistik Integratif di . Posyandu, BKB dan PAUD tingkat Kecamatan
e. Koordinasi dengan Pemerintah' Pusal !. Koordinasi dengan Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan dan 8PMPKB dalam pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integrati! terkait Kanwil Agama
; irn Pci3ksana
Tim·Pelaksana Kecamatan
c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integrati! terkait badan pengelola lingkungan hidup sesuai pedoman feknis
Kelurahan b. Berkoordinasi dengen pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Masyarakat dan PKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integrati! di Posyandu, BKB dan PAUD c.
Membantu pelaksanaan pelayana n dalam rangka pengembangan anak usia din! yang Holistik Integrati! terkait badan pengelola Iingk.unga n hidup sesuai pedoman teknis dan prosedur
g. Melaporkan hasil kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait Kanwil Agama pada Gubemur dan instansi terkait
12.
Ketua TP-PKK
a. Melaksar.akan sosialisasi kebijakan dan peraturan mengenai Pengemba,lgan Anak Usia Din! Holistik Integratif (PAUD-HI) kepada anggota di jajarannya
a. Memonitor serla melaporkan pelaksanaan pelayanan dan informasi badan pengelola Iingkungan hidup dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integram di Posyandu, BKB dan PAUD tingkat Kelurahan
12
Instansi
Gugus Tugas
Uraian Tuqas Tim Pelaksana Kota/Kabupaten Administrasi
b. Berkoordinasi dengan dinas terkait untuk pelaksanaan supervisi, monitoring dan evaluasi pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif
b. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif tingkat Kota
c. Berkoordinasi dengan dinas terkait melaksanakan pendataan pelaksanaan program pengembangan anak usia din! yang Holistik Integratif
c. Berkoordinasi dengan Suku Dinas Pendidikan, Suku Dinas Kesehatan dan Kantor KB dalam pembinaan dan pengawasan pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait pelayanan dan informasi tingkat Kota
d. Melaporkan hasH kegiatan pelaksanaan program pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif bersama dengan dinas terkait untuk dilaporkan kepada Gubernur
Tim Pelaksana Kecamatan
Tim Pelaksana Kelurahan
b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Masyarakat dan PPLKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD
b. Berkoordinasi dengan pamong, Seksi Pendidikan, Seksi Kesehatan Masyarakat dan PKB dalam membina dan mengawasi pelaksanaan pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif di Posyandu, BKB dan PAUD
c. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait badan pengelola lingkungan hidup sesuai pedoman teknis
s. Membantu pelaksanaan pelayanan dalam rangka pengembangan anak usia dini yang Holistik Integratif terkait badan pengelola lingkung an hidup sesuai pedoman teknis da n prosedur
GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA, ttd. BASUKI T. PURNAMA
