;~;~:::Ff.r.~r:~~!I~:0.~E0.iY:::::::

LEMBAR DISPOSISI / CATATAN . DINAS KOMUNlKASI, INFORMATlKA DAN KEHUMASAN PROVINSI DKI JAKARTA

I

. if /0 ( ;lOff .1M)- /1

Tanggal Masuk

Indek:

~d ~ .

Hal/lsi Ringkas

.

Kode

.

·~.f..:·~~·;'lt-br~~~ttt10~:~ .1 ~ . . ~rJ)~·:·jOlGI·jji~·tl·······:·····························

TgUNomor Surat Asa I

;~;~:::Ff.r.~r:~~!I~:0.~E0.iY:::::::

.

Diteruskan J Kepada :

Instruksi Iinformasi : I

I10

1. Sekretaris

! ~ Kabid Media Massa Kabid Informasi Publik 4. KabidSIM 5. Kabid Infrastruktur Perangkat Lunak 6. Kabid Infrastruktur .

Perangkat Keras

7. Kabid POSTEL

(

~~~

~ v'\

t. ,

Sesudah digunakan harap segera dikembalikan Kepada:

* Coret yang tidak perlu

\e~\JJA ~

~~<7'

I"

.

((!J1V\

X

~

dJ~"

~ ~

_

\'1"

. "0' \

JAYA

RAYA

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DINAS KOMUNIKASIINFORMATIKA DAN KEHUMASAN Jln. Medan Merdeka Selatan 8-9 Blok G Lt. XIII Telp. (021) 3814216,3823054,3823158,3823258, 3823449,3823457, Fax. (021)3848850

JAKARTA 10110

NOTA DINAS Nomor: 2213 /079.4 Kepada Yth Dari Tanggal

Kepala Dinas Kominfo dan Kehumasan Provinsi DKI Jakarta Bidang Informasi Publik 31 Desember 2010

Hal

Laporan Bimbingan Teknis Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagaimana pada pokok surat sebagai berikut: 1.

Bimbingan Teknis (Bintek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diselenggarakan oleh Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo RI, bertempat di Hotel Red Top JI. Pecenongan 72 Jakarta Pusat, Rabu - Kamis, 29 s.d 30 Desember 2010. Acara tersebut dibuka oleh Freddy H. Tulung, Kepala Badan Informasi Publik Kementerian Kominfo RI, dihadiri sesuai undangan.

2.

Kegiatan Bimbingan Teknis (Bintek) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi ini dengan narasumber Drs. Usman Abdhali Watik, M.5i, Komisioner Komisi Informasi Pusat, Drs. Ismail Cawidu, Msi dan Bapak Amirudin, anggota Komisi Informasi Pusat, dengan moderator Aminsar M. dari Kementerian Kominfo RI.

3.

Pembahasan, antara lain: • Berbagai tantangan bagi Badan Publik dalam mengimplementasikan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Yang menjadi pertanyaan mendasar adalah sejauh manakah transparansi dapat dilaksanakan, karena transparansi tidaklah sama artinya dengan penelanjangan informasi. Badan Publik dan PPID membutuhkan diskresi ---.. dalam melaksanakan kewajiban dan pekerjaannya. • PPID harus sudah terbentuk paling lama satu tahun setelah diundangkannya PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yaitu tanggal 23 Agustus 2011. • Permasalahan dalam pembentukan dan pelaksanaan PPID adalah sebagai berikut: Persepsi negatif terhadap UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP Pemahaman~pa yang harus disiapkan _ .... Cara mengecualikan informasi publik Bagaimana melayani permintaan informasi Bagaimana menangani keberatan Rencana kerja • Berbagai pertanyaan yang diajukan peserta dan jawaban dari pernbicara di antaranya ialah: a. Tentang standar biaya perolehan informasi publik seperti yang t(~rtera dalam UU KIP Pasal 22 ayat (7) butir (g), Badan Publik berhak menetapkan biaya serta cara pembayaran untuk memperoleh informasi yang diminta.

t? /

b. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berhak meminta dan memperoleh informasi publik kecuali LSM yang tidak terdaftar danjatau tidak memiliki surat ijin, mengacu pada UU No.8 tahun 1985 Tentang Organisasi Kemasyarakatan. c. Sebagian besar peserta berpendapat bahwa untuk menghindari ketidakseragaman mengenai Standar Operational Procedure (SOP) dalam menjalankan UU KIP, Kemenkominfo harus membuat standarisasi, termasuk di dalamnya adalah informasi yang dikecualikan. -d. Bahwa PPID tidak harus berlatar belakang hukum karena tugas dan tanggung jawab PPID adalah seperti yang tertera dalam PP No. 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP,· dan dalam pelaksanaannya ~ID ~apat dan harus bekerjasama dan berkoordinasi dengan Biro Hukul1l setempat. Kesiapan Pemerintah Daerah lain sebagai pembanding ialah sebagai berikut:

4. No.

PEMERINTAH DAERAH

.

KETERANGAN

1

ACEH

2

JAWA TENGAH

3

JAWA TIMUR

Sekretariat PPID sudah terbentuk

4

DIY JOGJAKARTA

PPID masih dalam proses perekrutan

5

BEKASI

Sudah terbentuk PPID berdasarkan SK Walikota. Humas sebagai ujung tombak pelayanan yang membuat surat rekomendasi kepada SKPD terkait yang dimintai permohonan informasi V·

6

AMBON

Belum terbentuk PPID

7 8

RIAU

Belum terbentuk PPID

KALIMANTAN TIMUR

Belum terbentuk PPID, namun menyatakan kesiapannya setelah sebelumnya mengadakan studi banding ke Jawa . .,Timur dan Kalimantan Tengah

Sudah terbentuk PPID berdasarkan SK Gubernur Sudah terbentuk PPID

--

r-·~

-

9

BENGKULU

Belum terbentuk PPID

10

SULAWESI TENGAH

Belum terbentuk PPID

5.

7

Saran staf: 1.

Pembentukan PPID kiranya perlu menjadi perhatian dan tanggung jawab bersama. Dinas Kominfo dan Kehumasan saat ini sedang memproses persiapan dimaksud.

2.

Perlunya dibuat aturan hukum di tingkat daerah dengan mengacu kepada aturan perundangan di tingkat pusat.

3.

SKPD dalam lingkup Pemprov. DKI Jakarta hendaknya mulai menyiapkan PPID perwakilan dilingkungan kerja masing-masing untuk mendukung PPID Provinsi.

Demikian dilaporkan untuk mendapat koreksi dan arahan lebih lanjut. Atas perhatian Bapak karili ucapkan terima kasih. lapor,

IKA NI UNTARI NIP. 19830516.201001.2.042 Tembusan: 1. Sekretaris Dinas Kominfo dan Kehumasan Provo DKI Jakarta

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEJABAT PENGELOLA INFORMr 31 DAN DOKUMENTASI JI. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110., Telp.: (021) 3452841 E~mail : [email protected] ;

!

NO.: ".:'( IPPID/KOMINFO/2010

FORMl,JLlR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK Yang bertanda tangan dibawah ini, mengajukan permintaan inforniasi : Nama Pemohon Informasi Nomor KTP (sesuai I-<:TP)

Alamat Pemohon Informasi

JI.

Nomor Telepon' Emaii Informasi Yang dibutuhkan

Alasan Permintaan

Nama Pengguna lnfonnasi Nomor KTP (sesuai KTP)

sda

Alamat Pengguna Informasi Nomor Telepon Email Alasan Penggunaan Informasi

sda

Cara Memperoleh Informasi

Langs ng

sda

Format Bahan Informasi

2. Terekam;

. Cara Mengirim Bahan Informasi

2. Via Pos;

.3. Email;

Waktu Data dan informasi yang kami peroleh, kami gunak n sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. 2010 Jakarta, . Pemohon Informasi

1-

~ . ~ ~ ~(}N).\ rptO? ~'~JWW\v1.4.

.

~\.l ~~\-rA ~~~~

~ ~. ~. 2i~ ..

V\tu)

L

I", ..~

CfYII<J;,(\

h~ ~~

i.

IC-

k-r

1MO¥v\I<\(owI

~\.... I~h

~ fC\Jot ~ ~CA·r-1.

UV

Jtvvl'-WI

i

l4. \jYl) 1.

~ W,

KEI\IJENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORlVlA Tlr\A

PUSAT INFORMASI DAN HUMAS

JI. Medan Merdeka Sara! No. 9 Jakarta 10110., Telp.: 3504024

,.-:

NO.: .. .IPPJD/KOMINFO/2010

TANDA BUKTI PENERIMAAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK

Telah Terima Dari Petugas Pelayanan Inforrnasi Permintaan Informasi Atas Nama

, ••

,

•••

'"

'" '"

,.,

•••

"0

••

,

'

••

'0,

'"

"0

'

•••••••

,

"0

. ••

,

'"

'

••

'"

Alamat "0

•••

'"

'0'

"0

'0,

•••

'0,

"0

'"

'"

•.•

_0'

'"

'"

.,.

"0

Jakarta, Juni 2010 Yang Menerima

PETUGAS

•• ,

•••

"0.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI JI. Medan Merdeka SaratNo. 9 Jakarta 10110., Te/p.: (021) 3452841; E-mail: [email protected]

i

! .

I I

I

,I

NO.: ....... .JPPID/KOMINFO/2010 I

..j

TANDA BUKTI PENYERAHAN INFORMASI PUBLlK

.. I

'·'1

":

I

I

"li,; .';;;':.

:;", welah T8rima Dmi Pejabi:lt Pengelola Informasi dan Dokumentasi

ir'ti

'/*>;';erupa Informasi ."

.,.

-

••••••••

'"

•••••••••

,

-',

.

-,.

'"

1. Tercetak

..

,

,

,.,.

-

•••••••

,

••••••••••••••

,

,

.

'"

'"

'"

..

'"

'"

,

•••••

2. Terekam

4~<

WIB Jakarta ' 201 0 Pemohon Informasi

Nama Jelas

•••

.

,

) A'iamat

Waktu

0

.

KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PUSAT PELAYANAN INFORMASI JI. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110., Telp.: (021) 3452841 E-mail: [email protected]

FORMULIR KEBERATAN iA. Informasi Pengaju Keberatan Nomor Registrasi Keberatan ,Nomor Permohonan Informasi

.-. Tujuan Penggunaan Informasi

1;.

r··· .t.., '\'Identitas Pemohon lNama ~,. Alamat ":.

~B. Alasan Keberatan a. Permohonan lnformasi ditolak b. Informasi berkala tidak disediakan c. Permintaan informasi tidak ditanggapi d. Permintaan informasi ditanggapi Udak sebagaimana yang diminta e. Permintaan informasi tidak dipenuhi

f. Biaya yang dikenakan tidak wajar g. Informasi disampaikan melebihi jangka waktu yang ditentukan

.r (5:KASUS paSISI (tambahkan kertas bila perlu) "

, , -+'-;-'--------------------------------------------

.. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - _ . p. HARIITANGGAL ATAS KEBERATAN YANG DIBERIKAN : f

,"C/

~~mikian keberatan ini saya sampaikan, atas perhatian dan tanggapannya , saya ucapkan terimakasih c..~>,t

.r

,·tl'~·t ~ Mengetahui

Jakarta,

2010

.:;;~,,'t

..,." ..~-l

!(TiPetugas Informasi ~; (Penerima Keberatan) ',\>

'. '.~

t\

t--~ ~

Pengaju Keberatan

DE P,AR TENl:EN b(OIVlUNIKAS I DAN INFORM," TIKA

PUSAT

INF~ORIVIASI DAN

HuaUNGAN M,"SYARAh:/\T

-JI,Medan I'vlerdeka 8arat No, 9 Jakarta 10110

T,elp/Fax

3504024; Emi3i1 ; pp/@dep xo mil1fo,go,id

FORMULIR PENDAFTARAN PENGGUNA BARU AKSES INTERNET PADADESK INFORMASI Nama Lengkap

t:!o, ,KTP /Passport A!lafuat Rumah* ,:,~'

I<'ot;a:

*

'01;'1'( :Nfo,'I:T elep on ,iiI t~

rioiinsi ~' "1' t

'j;.,." . ~

-

N~g¥!J.KOdf Pos Peketjaan Alamat Pekerjaan ID Pengguna

*

, Ul'a'pgJPassword I,

~

.:,_.

. . "

"t Depgt,n ini Saya bersed.ia mematuhi Jb:eri(~'k~! pada desk Informasi, 1

','

'

".

seluruh ketentuan sesual dengan tata tertib yang

.--. 't···;

i'.J.;,; 'It·

_'+"~S ~ . .,

Jakarta,

2010

}, .

[r::

.-

~

Pengguna,

,

. Nama J elas j

!

hi

harus diisi

I

.1

','

':1"

i'

"""',:' "

<1·1

;,j

,t .~

I

"'''''.'', I

-tf

\k M.\J

12/29/2010

PERMASALAHAN DAN APA YANG HARUS DILAKUKAN PPID SETELAH TERBENTUK

I

IAmirudin,

---=-A=-:-:NG::-:::G-:::::OT~A--:-:-:KO=M-=:-::IS:::--:II-=:-::NF=-=O=RM-:-.:A-=:-SI-=PU-=-SA-=-=T,.----~"\.--

INroRMA51 PUBlIK"

" '!' - Hop Ay1a untti, tok l

\~

~"~.,""."

.

I

Permasalahannya Apa ? I

A. PPID di Badan Publik 1. 2. 3. 4. 5. 6.

~"

Persepsi negatif terhadap UU KIP Pemahaman apa yang harus disiapkan ,/ Cara mengecualikan informasi publik Bagaimana melayani informasi " Bagaimana menangani keberatan Rencana kerja ~

B. Pemohon Informasi ,

G";f

."

ifcW ~k"7!1 i'i"tk 10/,.,1

I 1

12/29/2010

Permasalahan PPID di Badan Publik

Z

INFOII.M .... Sl I'UBlil';

. ~ _ flr.J.k A~fd1 ;;C;~t:J.," :O;~J

i~

,

1). Persepsi Negatif • UU KIP ditetapkan 30 April 2008, dilakSana,n 2 tahun sejak ditetapkan, GD.April 2010 Badan Publik [BP], pada saat UU ini diberlakukan wajib melaksanakan UU ini [Pasal 61] UU ini dilahirkan dengan tujuan yang sangat mulia, membangun " BUDAYA TRANSPARANSI YANG SPORTIF"

•

•

!,

~._

,".~

~.~

'N1Ollfo.,l"'!oIf'U6UK

H(;!::' .AJ:L-i.1 ('..'"-:1[;R

..

tw;(J

2

12/29/2010

OTORITERIANISME VS DEMOKRASI

Catatan: 1. 2.

3.

Otoritarianisme memerlukan perlindungan terhadap negara, korporat, dan pribadi sama-sama kuat..lnformasi rahasia dipertukan sebanyak-banyaknya. Negara demokrasi memerlukan ketersediaan informasi yang sempumalbulat. Ruang rahasia negara (RN), rahasia korporat (RB), dan r;;lhasia pribadi (RP) perlu menyempit, dan ruang informasi publik melebar; UU KIP ingin mendudukan kembali informasi pUblik menjadi lebih otentik dan melebar di negara demokrasi. INfORMAS,1 "'U6l11(

,.... _ }-10R A'cPt w'!lii~ taf,1'/

il41

STATE-CENTRED GOVERNMENT (SCG) VS COMMUNITY- BASED GOVERNMENT (CBG) PERUBAHAN POLA DAN

elRl PEMERINTAHAN DEMOKRATIS

KUlTUR

~

_---'__ Commuinity Based Government

~

• Kesamaan vertikal • Kesamaan horisonal

A

AOO"""bmty • Pengambilan Keputusan • Pelaksanaan public policy

I

R"po",h,e

I'

• Kebutuhan, • Kepentingan lokal

'----~~'->----~>'----\.~--------~

Y

~---------)

REGULASI INI

n>\r.1'\~l f'U!:lI.I~

l-/;"ik A;/..~1 ("1tI~i; tat.l;1

I

NB: Pemerintahan CBG menuntut ada care and share, public money menjadi aset milik bersama, bukan milik BP saja I

3

12/29/2010

KERANGKA HUKUM KIP DIINDONESIA A m

::u

:P Z

G)

UUHAM

A

» r

I uu Kerahasiaan Negara I

Iuu Pelayanan Publik I

m G)

» r A

m OJ

m

OJ

:t::t:-

V)

Z Z

"o

::u

~ :t:V)

UU Pers

INI-ORM ... S1UV6U!(

f

~. ~ J-i.';k A;~) /!;(t~k; t{):~i./

i'-:;i

UU KIP merupakan jalan tengah (the third way) dan moderat dalam melJ1berikan perlindungan terhadap negara, warga, dan civil society.

Perhatikan situasi yang ingin dicapai dari UU KIP Masa Ketertutupan

Masa Keterbukaan PRINSIP.KETERBUKAAN YGSPORTIF

Informasi Tertutup

MALE Akses yg murah, cepat, utuh, dan akurat Proaktif Ada Keseimbangan Hak & Kewajiban antara BP dan Pemohon

5.

INIOo\M.\S,PUlIlIl<

~ _

;:,,-~

h~'lL: AI,,::;!)

!/;(t!,i.!<

,~Oh:.J

Penyelesaian sengketa yg cepat kompeten, independen Sanksi bagi penghambat

Pengcualian bersifat ketat, terbatas, dan tidak mutlak

4

12/29/2010

2). Apa yg harus disiapkan BP? 1.

2. 3. 4.

6J

Peraturan Pimpinan Badan Publik tentang Pedoman pen&elOlaan Informasi dan Dokumentasi di Ling ungan badan publik; Keputusan Pimpinan Badan Publik tentang. Or~anisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Do umentasi di Lingkungan Badan Publik; Keputusan Kepala Pimpinan Badan Publik tentang Daftar Informasi Publik 'kang Dikecualikan di Lingkungan Badan Publi ; Kekutusan PPID tentan~ Tatacara Penyebarluasan In ormasi Publik di Ling ungan Badan Publik. Keputusan Pimpinan BP ttg Standar Biaya Perolehan Informasi Publil<

.,

r.r !~~

Kerangka Hukum untuk membuat Regulasi Internal di Badan Publik

5

12/29/2010

I 3). Cara mengecualikan Informasi • •

• ,,

,.-

ri

BP masih terkesan "serampangan" dalam mengecualikan informasi. BP masih mengecualikan informasi hanya atas dasar "commonsense", subyektifivitas, tanpa dasar yang kuat dalam mengecualikan informasi sehingga tak jelas mana yang merupakan /Jrahasia sesungguhnya (the genuine secrecyF', atau hanya sekedar rahasia birokrasi (bireucratic secrecy), atau rahasia politik (political secrecy). Banyak kasus pengecualian informasi tetapi tidak disertai alasan pengecualian yang kuat, sehingga gagal dipertahankan dalam sidang-sidang ajudikasi KI

Anatomi Kerahasiaan Menurut Pasal 17 UU KIP Penegakan hukum _.-

- -

II Pertahanan & keamanan f;Ketahanan ekonomi nasional

J RN

t~Hubungan internasinal ~ Kekayaan alam

Pengecualian Informasi I

Surat dan memo di badan publik

~

RB

, . RP

. .~

_~1$

Hak kekayaan intelektual Rahasia dagang

Rahasia Menurut UU Lain INIORM;\SI PI!!lll¥.

H.:v' Ai~f.J ,",t"" tIlk!,/

6

12/29/2010

RAHASIA PRIBADI • Information privacy Bodily privacy (Cffiel/lt( ~GI\\\t ClfrA) Privacy of communication (\'IV ,t\r, fb ,erna;') Territorial privacy JG{. K!Ao'I{lr -hdvr/ K,tiMllr hc.l\-el I

~~W\"jq.)

UU KIP hanya mengatur rahasia informasi pribadi (information privacy) ~) o\o¥"v\n'1€'1\

I

RAHASIA INFORMASI PRIBADI •

Akta otentik dan wasiat Riwayat dan kondisi anggota keluarga Riwayat, kondisi & perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seorang; Kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang, Hasil-hasil evaluasi sehubur:lgan dg kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau Catatan yg menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan non formal.

• •

• •

• , ~ 't '

.~

::""

!- f,:J.k AJr...1J:J -'

.

liidiJ.b tok.!

I 7

12/29/2010 ~ hf - ~rALUa(lw 1\ .~h~

-

}

Bagaimana melakukan uji Konsekuensi? 1.

PPID melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada pasal 17 UU KIP sebelum menyatakan suatu informasi sebggai informasi yang dikecualikan.

::0

»

\J

m

Z G)

Hasil pengujian kansekuensi sebelum adanya permo-hanan wojib dimosukkon dolom daftar informasi yang ditetapkan oleh PPID atas persetujuan atasan PPID. Dalom hal pengujion konsekuensi dilokukan karena adanya

m

n

c

:t>

r-

»z

permo honan, don ofeh korenanya perlu dihitamkan atau

dikaburkan tidak memerlukan persetujuan atasan PPID.

2. PPID yang melakukan pengujian konsekuensi berdasarkan alasan pada Pasal17 huruf j Undan Undang Keterbukaan Informasi Publik wajib menyebutkan ketentuan yang secara jelas dan tegas pada undang-undang yang diacu yang menyatakan suatu informasi wajib dirahasiakan.

'N~O~MAS.1 ~U8111'..

; ~ _ Hc.k Aiid, "J1th t,-;/.;,J

·f~'f

TATA CARA PENGECUALIAN

I Dokumen IP PENGECUALIAN Informasi yang dimohon:

I

Alasan penolakan (konsekuensi) o Pasal17 (a-i) UU KIP

Informasi dikecualikan?

Konsekuensi apa yang akan ditimbulkan?

a

Undang~undang

lain (j)

PERTIMBANGAN

o

Masy.trakat tetap dapat berpartisipasi secara efektifdalam pembuatan keputusan yang memilikidampak serius pada publik;

Mengkaji Pertimbangan

o Masyarakat tetap dapat memperoleh inrormasi mengenai kemungkinan bahaya bagi kesehatiln dan keselamatannya serta upaya-upaya yang memadai untuk mencegahnya; o Pihak yang berwenang tetap dapat bertindak secara adit terhadap masyarakatj o Masyarakat tetap tidak akan mengalami kerugian akibat penyalahgunaan wewenang; Pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat tetap dapat diketahui oleh publik o Akuntabilitas Badan Publik tetap terjaga.

o

INlOIlM,>,SIr'IJf!LlIl

~

-i

:t> -i :t> n :t>

_ ,Llnb A1il..i? ,.;,(&1< {o!"d

k-3i

8

12/29/2010

4}. Cara memberikan layanan informasi publik

Je hGI ~

a) Lakukan pengklasifikasian dan pendokumentasian informasi publik; b) Buat daftar informasi pubiik dan daftar informasi yang dikecualikan; c) Berikan layanan informasi proaktif (mengumumkan secara berkala), dan memberikan layanan informasi atas dasar permintaan (Iayanan pasif)

rehftme(\~Gt .

DAFTAR INFORMASI PUBLIK Ringkasan lsi Informasi No

.

Pejabat!Unit /Satker yg Menguasai

Penanggung jawab Pembuatan/ Penerbitan Informasi

Waktu& Tempat Pembuatan Informasi

Format Informasi yang Tersedia

Jangka Waktu Penyimpan

,.~-

\~ Hok";:::h.~;;;;;tnirtJ

........__..

:.,r.~,.

'~.

DAFTAR INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

Kategori

Ringkasan lsi Informasi

Pejabat/ Unit/Satker yg Menguasai

Penanggungjawab Pembuatan/Penerbitan Informasi

Waktu & Tempat Pembuatan Informasi

Format Informasi yang Tersedia

Umum Khusus

I[

Catatan:

.z

\~~ 'f~

-Kategori umum = Semua dokumen informasi yang setiap Satker memilikinya (Misal: Anggaran/Keuangan, Kepegawaian, Daftar Inventaris, Aset, dll -KategQri Khusus = Ookumen informasi yang sesuai tupoksi satker INfqflJl.1M,l

rut\ll~,

H{ikAJdo ",iIl
9

&0 k JA b,ta\--ko f\

Dasar/Alasan Pengecualian & Masa Retensi

J

12/29/2010

Tata cara memberikan layanan inform-asi publik Vl

-I

» z o

»

;JJ

r

» »-< z

» z ~

m

£: C

-0

m

;;U 10 hafi kerja untuk pemberitahuan tertulis

7 hari kerja untuk perpanjangan

~

o I o Z

» z

INfORMASI PUBllK'

Hak A'1t0 wrtJ& toi",/

5). Cara menangani keberatan

OJ

» z

o

(10 + 7) hari kerja

30 hari kerja

14 hari kerja

INfO/ltJI,'SI

f'l1ell~

• lika PPID tidak memberitahukan kebutuhan perpanjangan, pemohon dapat mengajukan kepada atasan PPID • Maksimum waktu perpanjangan adalah 7 hari kerja • like Atasan PPID tidak memberikan jawaban, berarti sama dengan penolakan • Pemohon diberikan waktu maksimum 14 hari kerja untuk mengajukan keberatan melalui komisi infornasi

Hnk ",lJirJlJ Mil4f;, to/1U./

10

z

G)

» o

~

z Vl

-I

;JJ

» -I "

12/29/2010

Jika pengajuan keberatan internal tidak selesai dilanjutkan ke Komisi Informasi

-0

m

Z

Komisi Informasi

adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang Keterbukaa'n Informasi Publik dan peraturan

pelaksanaannya, menelapkan pelunjuk lekn;s slandar layanan informasi publik dan menyelesaikan sengketa informasi publik melalui mediasi danlatau ajudikasi nonlitigasi.

ME}diasi adalah penyelesaian sengketa infonnasi pu-

blik antara para pihak melalui bantuan mediator komisi informasi (hanya untuk informasi yang tidak dikecualikan). Ajudikasi adalah proses penyelesaian sengketa informasi publik antara para pihak yang diputus oleh komisi informasi.

Menutup sebagian

atau keseluruhan informasi, atau Membuka sebagian abu keseluruhan informasi

--+--+-

Putusan Mediasi Komisi Informasi: Kersepaka~n yang

berifat FINAL dan

MENGIKAT

Sengketa informasi terbuka

-<

m

r-

m

V'l

»

J> z Vl

m Z

G) A

m

--j

» o A

o

~

V'l

Pengabaian terhadap putusan Ajudikasi Komisi Informasi terhitung 14 hari kerja sejak diputuskan sama dengan menerima putuscm.

Sengketa informasi yang dikecualikan

INFORMASII'UIILIK:

HOI< And:J ,,41<1< tJJA(/

6. Rencana Kerja PPID

INrOR(l.lfl$1 f'UnLlK

Hoi< Aida Mfvk tI'i4,,!

11

z

-"

o

;:lJ

~

» Vl

12/29/2010

I

I

Rencana Kerja 1.

2. 3.

4. 5.

6.

Kerangka SistemjRegulasi (apa saja regulasi yang diperlukan, dibuat) Budgeting (advokasi anggaran agar cukup) Struktur & SDM (buat struktur organisasi layanan informasi yang efektif = KISS [Keep in Short and Simple], ada spesialisasi dan capacity building utk SDM) NetworkingjKerjasama ~bangun jaringan kerjasama, buat forum PPID untuk koor inasi dan penyamaan persepsi) Sarana-Prasarana (Meja lnformasi, Papan Pengumuman, Website, leT dll) [pengadaan, peremajaan, pemutahiran sapras, dll) Content & Layanan lnformasi (peningkatan tumlah penyediaan dokumentasi informasi yg terbu a dari waktu ke waktu, layanan permintaan informasi meningkat, dll)

f~ Hek';;:;;'":Wi:kinw f"~

'T~'

...... ",._-'

Permasa la ha n Pemohon Informasi

12

12/29/2010

I

Apa permasalahannya ? 1. Pemohon informasi menurut UU ada 3 jenis: (1) orang perseorangan (~keIOmpok orang, (3) badan hukum, atau b9 an pubhk. Sebagian besar masih kelompok elitis, belum perseoran~an sebagai WNI yang memerlukan KIP, apalagi BP ain. _ 2. Permohonan informasi tidak dilen~kaPi dengan legal standing yang baik (identitas , alasan permohonan informasi, 3. Permohonan informasi sebagian besar hanya untuk memenuhi keingintahuan, belum sampai p'ada relevansi penggunaan ke tujuan yang leblh besar. 4. DII '/>! If:

"~ '!~

._- . ._. ~~

.,..,

terimakasih wassalamu'alaikum wr. wb.

13

Bimbingan

Teknis Implementasi UU No 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi

Publik Bagi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi

Kesiapan Daerah sebagai pembanding

No 1

Daerah Aceh

Keterangan Sudah terbentuk PPID Dibentuk berdasarkan SK Gubernur

2

3 4

Jawa Tengah Jawa Timur Bekasi

5

DIY

6 7

Ambon Riau Kalimantan Timur Bengkulu

PPID sudah terbentuk Sekertariat PPID sudah terbentuk PPID dibentuk dibawah SK Walikota Dalam Kesekertariatan, Koordinator dikepalai oleh Humas, namun dalam sekertariatan melibatkan seluruh SKPD . Jika ada pemohon informasi, Biro Humas surat rekomendasi membuat untuk disampaikan ke SPKD terkait oleh Pemohon Informasi Sekertariat PPID, dalam perekrutan Komisi Informasi Daerah sudah ada Belum terbentuk PPID Belum terbentuk PPID Sudah Siap, Sudah survey ke Jawa Timur dan Kalimantan Tengah Belum terbentuk PPID

Sulawesi Tengah

Belum TerbentukPPID

8 9 10 11 12 13

1.Masih ada permasalahan dalam pembentukan PPID di Badan Publik yakni: 1.

PersepsNegartif terhadap UU KIP

2.

Pemahaman apa yang harus disiapkan

3.

Cara mengecualikan Informasi publik

4.

Bagaimana Melayani Informasi

5.

Bagaimana Menangani keberatan

6.

Rencana Kerja

2. Yang harus disiapkan Oleh Badan Publik yaitu :

1. Peraturan Pimpinan Badan Publik 2. Keputusan Pimpinan Badan publik 3.Keputusan Kepala Pimpinan Badan Publik 4.Keputusan pimpinan Badan Publik tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik

3. Diharapkan dalam pengelolaan informasi yang dikecualikan akan meningkat stiap tahun Iistnya. Ada perubahan dalam informasi yang dikecualikan. 4.Dalam pengelolaan informasi sebaiknya dokumentasi terutama kerasipan harus teratur dan rapi, karena di beberapa kasus sengekta informasi terjadi kesalahan letak surat informasi yang membuat terjadi permasalahan dalam sengketa informasi. 5.

Dalam

mengelola

informasi

yang

dikecualikan,

diperlukan

uji

konsekuensi

yang

mempertimbangkan resiko, bahaya atau tidaknya sebuah informasi jika dibuka. 6. Dalam rapat, masih ditemukan over lapping antara Diskominfo dan Biro Humas. Oleh karena itu permasahalah ini harus segera diputuskan bersama Kemenifo dan Kemendagri, sehingga jelas siapa yang mengelola PPID. Over lapping di Peremdagri No 35 dan PP RI No 61 Tahun 2010. 7.

Dalam Laporan keuangan yang dipublikasikan dari Komisi Informasi Pusat (Ismail Cawidu) disarankan tidak menampilkan rincian namun hanya angka gelondongan saja.

8.

Uji konsekeunesi berdasarkan Pasal 17 , tanyakan kepada pasal ini apakah info tersebut dapat berbahaya jika dikeluarkan.

9.

Untuk surat dengan disposisi , tidak boleh diberikan kepada orang lain karena belum berupa putusan.

10. Dari Komisi Informasi

Pusat sebaiknya setiap Pemprov membuat list informasi yang

dikecualikan dalam SKPD nya, namun demikian dari usulan rapat peserta bahwa sebaiknya info yang dikecualikan lebih baik dirumuskan dari tim KIP atau kemeninfo saja, mengikuti pusat saja.