FERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN KELURAHAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
Menimbang
: bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut Pasal 27 dan Pasal 28 UndangUndang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, perlu membentuk Dewan Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839); 2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan
Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ; 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propins'r Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 146, dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 3878).
Dengan persetujuan DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA MEMUTUSKAN :
Menetapkan
: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG DEWAN KELURAHAN.
2
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
3. Gubernur adalah Gubernur Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 5. Pemerintah KotamadyalKabupaten Administrasi adalah Pemerintah KotamadyalKabupaten Administrasi pada Propinsi Daerah Khusus Ib ukota Jakarta; 6. WalikotamadyalBupati adalah WalikotamadyalBupali pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 7. Dewan KotalKabupaten adalah Dewan KotalKabupaten pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 8. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 9. Camat adalah Kepala Pemerintah Kecamatan; 10. Pemerintah Kelurahan adalah Pemerintah Kelurahan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 11. Lurah adalah Kepala Pemerintah Kelurahan; 12. Dewan Kelurahan adalah Dewan Kelurahan pada Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 13. Tokoh masyarakat adalah pemimpin masyarakat dalam berbagai bidang kehidupan sosial kemasyarakatan (POLEKSOSBUD HANKAM) yang diakui oleh masyarakat lingkungannya;
3
14. Rukun Tetangga dan Rukun Warga adalah Organisasi masyarakat yang diakui dan dibina oleh Pemerintah untuk memelihara dan melestarikan nilai-nilai kehidupan masyarakat Indonesia yang berdasarkan kegotong-royongan dan kekeluargaan serta membantu meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
BAB II TUJUAN Pasal 2 Pembentukan Dewan Kelurahan bertujuan untuk membantu Lurah agar terciptanya penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan yang transparan, demokratis dan berorientasi pada kerukunan dan pemberdayaan masyarakat serta peningkatan pelayanan masyarakat.
BAB III KEDUDUKAN, SUSUNAN DAN KEANGGOTAAN DEWAN KELURAHAN Bagian Pertama Kedudukan Pasal 3 (1) Dewan Kelurahan merupakan lembaga konsultatif perwakilan Rukun Warga sebagai wahana partisipasi masyarakat di Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan, sebagai perwujudan demokrasi di Kelurahan. (2) Dewan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada' ayat (1) merupakan mitra ke~a Pemerintah Kelurahan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat.
Bagian Kedua Susunan Pasal 4 (1) Anggota Dewan Kelurahan berasal dari tokoh masyarakat yang merupakan perwakilan dari setiap Rukun Warga.
4
(2) Jumlah Anggota Dewan Kelurahan sama dengan jumlah Rukun Warga yang terdapat di Pemerintahan Kelurahan. (3) Dewan Kelurahan terdiri dari Pimpinan dan anggota.
Bagian Ketiga Keanggotaan Paragraf 1 Persyaratan Pasal 5
(1) Untuk menjadi anggota Dewan Kelurahan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Warga Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berusia 21 (dua puluh satu) tahun; b. berpendidikan serendah-rendahnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, atau sederajat; c. tidak sedang menjabat sebagai Pengurus Rukun Tetangga dan Rukun Warga; d. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap; e. fldak menjalani pidana penjara berdasarkan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana; f. mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya;
g. sanggup menyediakan waktunya dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawab sebagai anggota Dewan Kelurahan. (2) Anggota Dewan Kelurahan dipilih dari tokoh masyarakat yang berdomisili di Iingkungan Rukun Warga di Kelurahan setempat sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun terakhir secara terus menerus. (3) Anggota Dewan Kelurahan yang berasal dari partai politik tidak mewakili partai politik.
5
Paragraf 2 Pemilihan PasaJ 6
(1)
Pemilihan anggota Dewan Kelurahan dilakukan melalui tahapan : a. Pemilihan Bakal Calon Anggota Dewan Kelurahan yang dilaksanakan melalui Musyawarah Rukun Tetangga, dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) Kepala Keluarga yang terdaftar sebagai warga pada Rukun Tetangga yang bersangkutan untuk memilih 1 (satu) orang bakal calon anggota Dewan Kelurahan; b. Bakal Calon yang telah dipilih dan Benta Acara Musyawarah Rukun Tetangga sebagaimana dimaksud pada huruf a diajukan oleh Ketua Rukun Tetangga kepada Ketua Rukun Warga; c. Pemilihan calon anggota Dewan Kelurahan di Tingkat Rukun Warga dilakukan oleh Ketua Rukun Warga untuk menetapkan 1 (satu) orang Anggota Dewan Kelurahan mewakili Rukun Warga tersebut dengan ketentuan sebagai benkut : 1. melakukan musyawarah untuk mufakat dengan para calon terpilih dan Rukun Tetangga; 2. dalam hal musyawarah sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara untuk mencari suara terbanyak; 3. apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 2 menghasilkan suara yang sama, maka dilakukan pemungutan ulang; 4. apabila pemungutan suara sebagaimana dimaksud pada angka 3 tetap sama, maka Ketua Rukun Warga dibenkan kewenangan untuk menunjuk langsung Anggota Dewan Kelurahan yang bersangkutan.
(2) Tala cara dan kelengkapan penyelenggaraan pemilihan anggota Dewan Kelurahan diatur dan dilaksanakan berdasarkan Keputusan Gubernur dan tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
6
Paragraf 3 Penetapan dan Peresmian Pasal 7 Keanggotaan Dewan Kelurahan ditetapkan secara administrasi dengan Keputusan WalikotamadyalBupati.
Pasal 8 (1) Peresmian Keanggotaan Dewan Kelurahan dilakukan dalam suatu upacara oleh WalikotamadyalBupati atau pejabat yang ditunjuk untuk itu. (2) Peresmian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan pengambilan sumpah~anji menurut agama masing-masing yang dipandu oleh pejabat yang ditunjuk dari Ketua Pengadilan Negeri. (3) Pada waktu pembacaan sumpahljanji sebagaimana dimaksud pada ayat (2), untuk penganut Agama Islam didahului dengan kata "Demi Allah", untuk penganut Agama Kristen ProtestanlKatolik di akhiri kata "Semoga Tuhan menolong saya", untuk penganut Agama Budha didahului kata "Demi Sang Hyang Adi Budha" dan untuk penganut Agama Hindu didahului kata "Om Atah Paramawisesa" . (4) Bunyi sumpahljanji anggota Dewan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah sebagai berikut : " Demi Allah (Tuhan) saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya selaku anggota Dewan Kelurahan dengan sebaik-baiknya, sejujur-jujurnya dan seadil-adilnya; Bahwa saya akan selalu 18at dalam mengamalkan dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar negara ; Dan bahwa saya akan menegakkan kehidupan demokrasi dan Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi negara serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi Daerah dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di Pemerintahan Kelurahan.
7
Paragraf 4 Masa Bhakti Pasal 9 (1) Masa bhakti anggota Dewan Kelurahan selama 5 (lima) tahun, dan berakhir pada saat anggota Dewan Kelurahan yang baru mengucapkan sumpahfJanji. (2) Anggota Dewan Kelurahan yang telah mengakhiri masa bhaktinya dapat dipilih kembali hanya untuk satu periode berikutnya.
Paragraf 5 Pemberhentian Antar Waktu Pasal 10 (1)
Pemberhentian disebabkan :
Antar
Waktu
Anggota
Dewan
Kelurahan
a. meninggal dunia; b. permintaan sendiri secara tertulis kepada Pimpinan Dewan Kelurahan; c. bertempat tinggal di luar wilayah Rukun Warga yang diwakilinya: d. melanggar sumpahfjanji dan melakukan perbuatan tercela sebagai anggota Dewan Kelurahan; e. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaskud dalam Pasal5. (2)
Pemberhentian Antar Waktu Anggota Dewan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan WalikotamadyalBupati.
Paragraf 6 Pergantian Antar Waktu Pasal 11 (1) Anggota Dewan Kelurahan yang berhenti antar waktu diganti oleh calon lain dari lingkungan Rukun Warga yang sama dengan anggota yang berhenti antar waktu.
8
(2) Calon pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diambil dan daftar calon anggota Dewan Kelurahan yang ada di Rukun Warga yang bersangkutan dan dengan cara musyawarahfpemungutan suara ditetapkan sebagai calon tunggal pengganti, sesuai dengan tata cara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c angka 1, 2, 3 dan 4 untuk disampaikan kepada Lurah. (3) Anggota pengganti antar waktu menyelesaikan masa bhakti anggota yang digantikannya. (4) Anggota pengganti antar waktu ditetapkan dan diresmikan keanggotaannya sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan Pasal 8.
BAB IV TUGAS, HAK, WEWENANG DAN KEWAJIBAN DEWAN KELURAHAN Bagian Pertama Tugas Pasal 12
Dewan Kelurahan mempunyai tugas : a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat; b. memberikan usul dan saran kepada Lurah tentang penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan; c. menjelaskan kebijakan Pemerintahan Kelurahan kepada warga Kelurahan; d melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat; e. melaksanakan konsultasi kepada instansi terkait dan organisasi kemasyarakatan lainnya di Wilayah Kelurahan yang bersangkutan; f. mengajukan Calon Anggota Dewan KotalKabupaten kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Kecamatan masing-masing ;
9
Bagian Kedua Hak dan Wewenang Pasal 13 Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Dewan Kelurahan mempunyai hak dan wewenang yang diatur dalam tata tertib yang dibuat oleh anggota Dewan Kelurahan bersama Pemerintah Kelurahan.
Bagian Ketiga Kewajiban Pasal 14 Dewan Kelurahan mempunyai kewajiban : a.
menegakkan nilai-nilai demokrasi pemerintahan Kelurahan;
dalam
penyelenggaraan
b.
mendorong partisipasi masyarakat kelurahan dalam pembangunan Kelurahan;
C.
memberikan saran kepada Pemerintahan Kelurahan;
d.
menyusun rencana ke~a dan mengadakan pembagian Ketua, Wakil Ketua dan anggota;
e.
membuat Tata Tertib Pemerintah Kelurahan;
ke~a
antara
Dewan Kelurahan bersama dengan
BAB V
TATA KERJA DEWAN KELURAHAN Bagian Pertama Pimpinan Pasal 15 (1) Pimpinan Dewan Kelurahan merupakan kesatuan Pimpinan yang bersifat kolektif. (2) Pimpinan Dewan Kelurahan terdiri dari seorang Ketua dan seorang Wakil Ketua yang dipilih dari dan oleh Anggota Dewan Kelurahan.
10
(3) Masa jabatan Pimpinan Dewan Kelurahan berlaku 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali. (4) Tata cara pemilihan Pimpinan Dewan Kelurahan diatur dalam Tata Temb Dewan Kelurahan.
Bagian Kedua Pimpinan Sementara Musyawarah
Pasal 16 (1) Selama Pimpinan Dewan Kelurahan belum ditetapkan, rapat-rapat untuk sementara dipimpin oleh anggota Dewan Kelurahan yang tertua usianya dengan dibantu oleh anggota Dewan Kelurahan yang termuda usianya. (2)
Dalam hal anggota Dewan Kelurahan yang tertua dan atau termuda usianya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhalangan, sebagai penggantinya dipilih dari anggota Dewan Kelurahan yang tertua dan atau anggota Dewan Kelurahan yang termuda usianya diantara yang hadir.
Bagian Ketiga Jenis Rapat
Pasal 17 Rapat-rapat Dewan Kelurahan terdiri dari : a. Rapat Pleno; b. Rapat Kerja; c. Rapat Dengar Pendapat.
BAS VI
SEKRETARIAT DEWAN KELURAHAN Pasal 18 (1) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, Dewan Kelurahan dibantu oleh Sekretariat Dewan Kelurahan.
11
(2) Susunan organisasi Sekretariat Dewan Kelurahan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB VII ANGGARAN Pasal 19
(1)
Dalam menyelenggarakan kegiatannya, Dewan Kelurahan dan Sekretariat Dewan Kelurahan dibiayai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi DKI Jakarta yang dialokasikan melalui Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan.
(2)
Biaya penyelenggaraan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 20
Hal-hal yang merupakan pelaksanaan Peraturan Daerah ini ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 21
(1)
Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka seluruh ketentuan peraturan perundang-undangan Daerah yang bertentangan dan tidak sesuai dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
(2) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
12
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
lada
Ditetapkan di Jakarta tanggal 26 Oktober 2000
GUBERNUR PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,
~ SUTIYOSO Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 ii:ovember 2000 SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERAH KHUS IBUKOTA JAKARTA,
LEMBARAN D ERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN NOMOR 38
2000
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2000 TENTANG DEWAN KELURAHAN
I.
PENJELASAN UMUM Jakarta sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia merupakan pusat Pemerintahan Negara dan merupakan Daerah Khusus yang memiliki ciri tersendiri, berbeda dengan propinsi lainnya dilihat dari beban tugas, tanggung jawab, dan tantangan yang lebih kompleks. Memperhatikan peranannya sebagai Ibukota Negara Republik Indonesia, Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang secara nyata mempunyai beban tugas, tanggung jawab dan tantangan yang sangat berat, dalam pelaksanaan tugasnya memerlukan kebijakan-kebijakan yang mendukung terselenggaranya pemerintahan yang berlandaskan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan. Untuk dapat melaksanakan tugas tersebut di atas, Pemerintah Daerah khususnya Pemerintah Kelurahan harus melibatkan masyarakat dalam proses penyelenggaraan pemerintahan, agar memberi peluang bagi terciptanya penyelenggaraan pemerintahan kelurahan yang transparan dan demokratis. Dengan demikian diharapkan segala Keputusan Pemerintah Daerah dalam menetapkan v kebijakan operasional dan pemberdayaan masyarakat benar-benar mencerminkan kepentingan, aspirasi dan kebutuhan masyarakat kelurahan. Sejalan dengan pemikiran tersebut di atas, dan dalam menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat serta pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Khusus Ibukota Negara Republik Indonesia Jakarta, memberikan kewenangan kepada Daerah untuk membentuk Dewan Kelurahan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Dewan Kelurahan ini merupakan mitra kerja Pemerintah Kelurahan yang diharapkan secara efektif mampu memberikan pertimbangan-pertimbangan kepada j Pemerintah Kelurahan dalam menerapkan kebijakan operasional dan dalam mengimplementasikan pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di wilayahnya
14
Da/am kedudukannya sebagai mitra kerja, Dewan Kelurahan ikut serta dalam membantu kebijakan operasional pemerintahan dan menjadi wahana menampung dan I menyalurkan aspirasi masyarakat, dan lembaga ini juga diharapkan menjadi penghubung antara pemerintah dengan masyarakat dalam menyelenggarakan./ berbagai kebijakan pemerintah dalam batas-batas tugas, hak dan kewajibannya. Proses pemberdayaan masyarakat di Kelurahan diawali dari terbangunnya akses warga kelurahan untuk mengaktualisasikan diri dalam Pemerintahan Daerah, yaitu dengan cara pengisian anggota Dewan Kelurahan melalui pemilihan yang dilakukan oleh Ketua Rukun Tetangga bersama dengan warganya melalui Musyawarah Rukun Tetangga, yang harus dihadiri minimal 2/3 dari jumlah Kepala Keluarga yang berada di Rukun Tetangga setempat. Setelah terpilih melalui Musyawarah Rukun Tetangga maka diajukan kepada Ketua Rukun Warga untuk dipilih menjadi Calon Anggota Dewan Kelurahan yang dilakukan melalui Musyawarah Rukun Warga. Dengan pola yang melibatkan masyarakat diharapkan Dewan Kelurahan merupakan perwakilan dari wilayah Rukun Warga yang diwakilinya. Agar tujuan pembentukan Dewan Kelurahan dapat terpenuhi, maka kepada Dewan Kelurahan diberi hak dan kewajiban agar Dewan Kelurahan mampu menjalankan tugasnya / secara optimal.
II.
PENJELASAN PASAL OEMI PASAL
Pasal 1 angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka angka
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
angka 14
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas. CUkup jelas. Yang dimaksud dengan Rukun Tetangga dalam pasal ini adalah rukun tetangga yang kurang lebih 30 (tiga puluh) sampai dengan 50 (lima puluh) Kepala Keluarga dan dibentuk oleh Lurah atas persetujuan Camat.
15
Yang dimaksud dengan Rukun Warga dalam pasal ini adalah rukun warga yang kurang lebih 8 (delapan) sampai dengan 15 (lima belas) rukun tetangga dan dibentuk oleh Camat berdasarkan alas usulan Lurah dengan mempertimbangkan kondisi lingkungan. angka 15
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup jelas.
Pasal3
Cukup je/as.
Pasal4
Cukup jelas.
Pasal5 ayat (1) huruf a
Cukup jelas.
huruf b
Pendidikan yang sederajat sebagaimana dimaksud pada huruf b pasal ini antara lain Tsanawiyah.
huruf c
Cukup jelas.
huruf d
Cukup je/as.
huruf e
Cukup jelas.
huruf f
Cukup jelas.
huruf 9
Cukup jelas.
ayat (2)
Yang dimaksud dengan berdomisi/i adalah didukung dengan dokumen-dokumen kependudukan, berupa KTP dan KK yang sah.
ayat (3)
Cukup jelas.
Pasal6 ayat (1) huruf c angka 1
Pemilihan calon anggota Dewan Kelurahan di Tingkat Rukun Warga dinyatakan sah, bila dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari jumlah pemilih di Tingkat Rukun Warga setempat.
angka 2
Cukup jelas.
angka 3
Cukup jelas.
angka 4
Cukup je/as.
16
, ayat (2)
Cukup jelas.
Pasal?
Cukup jelas.
Pasal 8 ayat (1)
Upacara sebagaimana dimaksud pada ayat ini merupakan upacara yang diadakan khusus untuk pelantikan anggota Dewan Kelurahan masingmasing wilayah Kotamadya setempat.
ayat (2) ayat (3) ayat (4)
Cukup jelas. Cukup jelas. Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.
Pasal10
Cukup jelas.
Pasal11
Cukup jelas.
Pasal12
Cukup je/as.
Pasal 13
Tata Tertib Dewan Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam pasal ini berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan oleh Gubernur.
Pasal 14
Cukup jelas.
Pasal 15
Cukup jelas.
Pasal16
Cukup jelas.
Pasal 1? huruf a
Rapat Pleno adalah rapat Dewan Kelurahan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Kelurahan.
huruf b
Rapat Kerja adalah rapat yang diadakan oleh Dewan Kelurahan dengan Pemerintah Kelurahan
huruf c
Rapat Dengar Pendapat adalah rapat yang diselenggarakan Dewan Kelurahan dengan pihak tertentu guna memperoleh bahan masukan
Pasal 18 ayat(1)
Sekretariat Dewan Kelurahan terdiri dari aparat Pemerintahan Kelurahan setempat.
ayat (2)
Cukup jelas.
ayat(3)
Cukup jelas.
...
17
.
Pasal19 ayat (1)
ayat(2)
Yang dimaksud dengan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Kelurahan dalam pasal ini adalah rencana operasional tahunan program umum pemerintahan dan pembangunan kelurahan yang dijabarkan dan diterjemahkan dalam angka-angka rupiah, di satu pihak mengandung perkiraan target penerimaan dan di lain pihak mengandung perkiraan batas tertinggi pengeluaran keuangan kelurahan. Cukup jelas.
Pasal20
Cukup jelas.
Pasal21
Cukup jelas.
---_._-------
