KEMENTERIAN PERHUBUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT GEDUNG KARYA LANTAI 12 S.D 17 JL. MEDAN |ERDEKA BARAT No. 8
TEL :
PSI |
JAKARTA.1O,l1O
3811308, 3505006, 3813269, 3447017
TLX :
3844492,3458540
3842440
4213,4227.4209. 4135
FAX : 3811786, 3845430, 3507576
PERATT'RAN DIREXTUR TIEIYDERAL PERI{I'BI'IYGATY LAUT NOMOR I HK.IO3/2I6IDJPL - 2016
TENTANG PERUBA}IAN ATAS PERATURAN DIREKIUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT NOMOR HK. 10 3 / 2 / 16 / DJPL- 1 3 TENTANG PEMBENTUKAN DtrWAN PENGUJI KEAHLIAN PEI,AUT DAN PELAKSANA UJIAN KBAHLIAN PELAUT
DIRTNTI'R JENDIRAL PER}IUBIINGAT{ LIIUT,
Menimbang
bahwa dengan ditetapkannya PM. No. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikaa dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga Pelaut, perlu dilakukan penyesuaian terhadap Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.1O3/2/76/DJPL-ls tentang pembentukkan Dewan Penguji Keahlian Pelaut dan Pelaksana Ujian Keahlian
:
Pelaut; b.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peratura, Direktur Jenderal tentang perubahari atas peraturan direkhrr
jenderal Nomor rIK.|O!12/16|DJPL-L3
tentang Pembentukan Dewan Penguji Kea}Iian Pelaut dan Peiaksana Ujian Kea-hlian Pelaut.
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2OO3 tentang Sistem Pendidikan Nasional (L,embaran Negara Republik indonesia Tahun 2OO3 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2.
Undalg-Undang Nomor 17 Tahun 2OO8 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Repubiik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48491;
Undarig-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (t€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
s23!;
F"ddr"kfitl
""l,lahah%afia@tghel4rarrglerurtt"l,bt At&u,r*,%"ptoy&1@4b"rfuglr.e/*."
4.
Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 200O tentang Kepelautan (l,embaran Negara Republik Indonesia Tahun 200p N"qmp.r 13, Tambehan Lrmbararr N*esa.re Espuhlik Indonesia Nomor 3929);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2O12 tentang
Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (L€mbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O12 Nomor LO4, Tambahan .I,emba.r.an Npgara .Rs.pu.b.lik IndpBB"cja Np$sr s310);
6.
Keputusan Presiden
Nomor 60 Tahun 1986 tentang
Pengesahan Intemationnl C;onuer$ion on Standnrd of TYaining Certification and Watchkeeping for kafarers 1978; 7.
8.
Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (kmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2O 15 Nomor 8);
Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2015 tentang Kementerian Perhubungan (Lembaran Negara Republik Indpnpsia Tah*n 2015
9.
.N,e.r[o.r 7-EJ;
Keputusalr Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kery'a dan Transmigrasi Nomor KM.41 Tahun 2003, Nomor 5/U /KB/2OO3, Nomor KEP.2O8 A/MEN/2003 tentang .,$i_stejB Sial_r_dar.M.u-tu,.K.epelautan
-[Bd_o.
.npsia;
10. Peraturan Menteri Perhubungan No. 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan, Sertifikasi serta Dinas Jaga PelauU 1:1..
KM. 189 Tah"un 2015 tentang Organisasi dan Tata Kelja Departemen
P-e-m!!rran Mente.Il Pprtubu.ngan Ns.mo;
Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1844); MEMUTUSKAN:
PERATURAIY DIREXTT,R .,ENDERAL PERHI,BUITGAIT I.AUT TEITTAITG PIRT'BAIIAN ATAS PERATI'RAIT DIREKTT'R LAUT IYOMOR PERHUBTIIIGAIT JElYDERAL II,d..LOSI?I T6I DJPL-13 TENTAITG PEilBEITTUKAN DSUIAN PEI{GUJI KEAIILIAIT PELI\UT. Pasal I
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.1O312l16/DJPL-13 Tahun 2013 tentang Pembentukkan Dewan Penguji Keahlian Pelaut diubah "selacil be-nkut:
1.. Ketentuan ayat (1) huruf d dan huruf e pasat ldiubah, dan ditarnbahkan huruf f, sehingga pasal 1 berbunyi sebagai
berikut:
pasal
1
(1) Dewan Penguji Keahlian pelaut terdiri atas:
a. Ketua Umum; b. Ketua Harian; c. Ketua Bidang Pelaut Kapal Niaga dan Bidang pelaut Kapal Perikanan; d. Sekretaris Bidang Keahlian Nautika pelaut pelau Niaga dan Bidang Pelaut Kapal perikanan; e. Sekretaris Bidang Keahlian Teknika pelaut Kapal Niaga dan Bidang Pelaut Kapal perikanan; dan f. Kelompok Tenaga Ahli Bidang pelaut Kapal Niaga dan Bidang Pelaut Kapal Perikaaan.
(2) Pelaksana Ujian Keahlian Pelaut terdiri atas:
a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Sekretaris; dan d. Kelompok Tenaga Penguji Keahlian pelaut.
2.
Ketentuan ayat (1) huruf b Pasal 2 diubah, sehingga pasal 2 berbunyi sebagai berikut : Pasal 2
(1)
Masa jabatan keanggotaan DPKP diatrr sebagai berikut : a. Ketua Harian DpKp untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun dan dapat diangkat kembati untuk 1 (satu) periode berikutnya; b. Ketua Bidang untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali. c. Sekretaris Bidang untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali untuk I (satu) periode berikutnya; dan d. Tenaga ahli untuk rnasa jabatan 2 (dual tahun dan dapat diangkat kembali.
pelaut dapat jabatannya diberhentikan dari sebelum masa jabatannya berakhir bila: a. tidak melaksanakan tugasnya dengan baik; b. permohonan sendiri; c. terlibat dalam tindakan yang melanggar hukum; d. sedang menjalani tugas belajar; e. berhalangan tetap; dan f. atau hal lain yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan.
(2) Anggota Dewan Penguji Keahlian
3.
Ketentuax ayat (1) huruf g Pasal 6 diubah, dan ditambahkan huruf h, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:
Pasal 6
(1) DPKP mempunyai tugas dar tanggung jawab sebagai
berikut: a. menyelenggarakan kegiatan ujian keahlian pelaut untuk mendapatkan Sertifikat Keahlian Pelaut; b. melaksanakan administrasi penyelenggaraan ujian keahlian pelaut; c. menghimpun, meneliti dan menyusun soal-soal ujian keahlian pelaut untuk disimpan di dalam Bank soal dan dapat diakses oleh masyarakat yang memerlukan; d. melakukan verifikasi terhadap persJraratan pendaft€ran peserta ujian; e. menetapkan jadual ujian, tata tertib ujian dan sistem penilaian; f. menjaga kerahasiaan naskah ujian yang akan diujikan;
g.menyelenggarakan ujian komprehensif dengan menggunakan peralatan yang dapat mengukur h.
(2)
kemampuan kompetensi peserta ujian; dan melaporkan dan mempertanggungiawabkan penyelenggaraan ujian keahlian pelaut kepada Direktur Jenderal.
Tugas dan tanggung jawab DPKP
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut :
a.
Ketua Umum:
1. penanggung
jawab
penyelenggaraan ujian
keahlian pelaut secara keseluruhan;
2. memimpin sidang atau rapat yang berkaitan dengan penyelenggaraan ujian keahlian pelaut serta memutuskan hasil sidang atau rapat;
3. menetapkan rencana anggaran biaya DPKP dan mengusulkan kepada Dircktur Jenderal dan Sekretaris Jenderal Departemen Perhubungan dan Departemen yang bertanggung jawab di
bidaag
perikanan mempertanggungj awabkannya;
4. menetapkan naskah soal ujian keahlian pelaut yang terpilih dari bank soal untuk diujikan atas usulan ketua bidang; 5. menetapkan tenaga supervisi pelaksanaan ujian keahlian pelauq 6. menetapkan retensi arsip berkas hasil ujian kea-hlial pelaut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; 7. menetapkan tata cara penyelenggaraan ujian keahlian pelaut; dan 8. menyampaikan laporan setiap rencana dan setiap selesai penyelenggaraan ujian keahlian peiaut dan sewaktu-waktu diperlukan kepada Direktur Jenderal.
Ketua Harian:
1. Melaksanakan tugas dan fungsi Ketua Umum dalam penyelenggaraan ujian keahlian pelaut sesuai dengan tata cara yang telah ditetapkan;
2. mewakili Ketua Umum apabila berhalangan untuk memimpin sidang atau rapat yarg berkaitan dengan pelaksanaan ujian keahlian
pelaut niegn maupun perikanan 3. 4.
5. 6. 7.
serta memutuskan hasil sidang atau rapat tersebut; bertanggung jawab atas barang inventaris DPKP; menghimpun dan mengusulkan rencana anggaran serta program kegiatan DPKP kepada Ketua Umum; melaksanakan- evaluasi terhadap penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian keahlian pelaut yang dilaksana-kaa oleh PUKP; memberikan masukan kepada Ketua Umum dalam penetapan kebijakan penyelenggaraan dan pelaksanaan ujian keahlian pelaut; dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum.
Ketua Bidang:
l.
mengajukaa rencana anggaran biaya untuk penyelenggaraan ujian keahlian pelaut kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian;
2. memilih naskah ujian keahlian pelaut yang diambil dari bank soal disaksikan oleh Ketua Harian;
3. mengusulkan kepada Ketua Umum 5
(lima)
4. mengusulkan susunan keanggotaan
PIIKP
naskah soal ujian keahlian pelaut yang terpilih dari bank soal untuk ditetapkan sebagai naskah ujian keahlian pelaut yang diu.iikan dan bertanggung jawab atas kerahasiaannya;
5. 6.
7.
8.
kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian;
mengusulkan pemusnahan berkas hasil ujian keahlian pelaut sesuai dengan ketentuan yang berlaku; mewakili Ketua Umum atau Ketua Harian apabila berhalaflgan untuk memimpin sidang atau rapat yang berkaitan dengan pelaksanaaa ujian kea-hlian pelaut serta memutuskan hasil sidang atau rapat tersebut; membuat laporan penyelenggaraan ujian keahlian pelaut kepada Ketua Harian setiap selesainya penyelenggaraan ujian keahlian pelaut; dall bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian,
Sekretaris Bidang Keahlian Nautika:
l. melaksanakan tugas-tugas 2,
administratif
penyelenggaraan ujian;
melaksanakan penyimpanan dan bertanggung jawab atas soal ujian keahlian pelaut bidang keahlian Nautika dalam bank naskah soal ujian;
3.
4. 5.
e.
menyampaikan hasil sidang ujian keahlian pelaut kepada PUKP untuk diumumkan; menJrusun rensrna anggaxan biaya Sekretariat Bidang; dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang.
Sekretaris Bidang Keahlian Teknika:
1. melaksanakan tugas-tugas administratif penyelenggaraan ujian;
2. melaksanakan penyimpanarr dan bertanggung jawab atas soal ujian keahlian pelaut bidang
4.
keahlial Teknika dalam bank naskah soal ujian; menyampaikan hasil sidang ujian keahlian pelaut kepada PUKP untuk diumumkan; menJrusun rencana anggamn biaya Sekretariat
5.
Bidang; dan bertanggung jawab kepada Ketua Bidang.
3.
f.
Kelompok Tenaga Ahli:
1. menyusun/
meneliti soal-soal
beserta
jawabannya untuk tiap mata ujian keahlian pelaut selanjutnya disimpan di dalam bank naskah soal ujian; 2. menyusun dan menyiapkan naskah untuk ujian tulis dan komprehensif; 3. menyusun soal ujian pengukuhan; 4. memberikan saran tentang penyelenggaraan ujiaa keahlian pelaut kepada Ketua Bidang; 5. melaksanakan tugas supervisi pelaksanaan ujian
6.
4.
keahlian pelaut sesuai penugamn; dan bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian.
Ketentuan ayat (1) huruf e, huruf
f
darr huruf g diubah
Pasal 7 dan ditambahkan huruf h, sehingga Pasal Tberbunyi sebagai berikut : Pasal 7
(1) PUKP mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: a. melaksanakan ujian tertulis pengetahuan dan
pemahaman; b. melaksanakan administrasi pelaksanaan ujian; c. melaksanakan koreksi ujian di bawah pengawasan DPKP;
d. melaporkan pelakSanaan ujian keahlian pelaut kepada Ketua Umum melalui Ketua Ha-rian; e. melaksanakan ujian komprehensif dengan pengaturan oleh DPKP, menggunakan peralatan yang dapat mengukur kemampuan kompetensi peserta ujian; f.menyelenggarakan ujian komprehensif dengan menggunakan peralatan yang dapat mengukur kemampuan kompetensi peserta ujian;
f.menyelenggarakan ujian komprehensif dengan menggunakan peralatan yang dapat mengukur kemampuan kompetensi peserta ujian; g. menghimpun dan menyiapkan data peserta ujian serta kelengkapan dokumen dalam rangka penerbitan Sertifrkat Keahlian Pelaut; dan h. bertanggung jawab kepada Ketua Umum melalui Ketua Harian,
(2) Tata kerja PUKP diatur lebih lanjut oleh Ketua Umum DPKP. Pasal
If
Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetaPkan
Ditetapkandi:JAKARTA pada tansgal : l4 Arf,f 216 DIREKTUR.'EIIDERAL PERHI'BI'ITGAT I,AUT
ttd Ir. A. TONNY BUDIONO. M.M. Pembina Utama Madya (IVld) NrP. 19580713 198603 1001 Salinan Sesuai Dengan Aslinya Kepala Bagian Hukum & KSLN
Pembina Tk. I (IVlb) NIP. 19670213 199403 1001
I,AMPIRAN DIREKTUR JENDERAL PEBHUBUNGAN LAUT PERATURAN -
-,
..u{u....tyLn (.9.. /.N*:!b TANGGAL : ..11...*N.t...?9tk.....'....'..'... i.roMi;R-
STRUKTUR ORGAITISASI XTAHLIAN PELAUT
DEUIA.IT PENGUJI
3. 4.
SEKRETARIS BIOANG KEAHLIAN NAUTIKA KAPAL NIAGA SEKRETARIS BIDANG KEAHLIAN IEKNIKA KAPAL NIAGA
SEKRETARIS BIDANG KEAHLIAN MUTIXA KAPAL PERIKANAN SEKRETARIS BIDANG KEAHLIAN TEKNIKA KAPAL PERIKAMN
PUKP PELAUT NIAGA
ls/Dx TENAGA PENGUJI UKP
DIRIKTUR JENDERAL PERHUBUNGAN LAUT
ttd
Salinan Sesuai Dengan AslinYa Kepala Bagian Hukum & KSLN
F. ZUiISTIAN, SH. Msi Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19670213 199403 1001
Ir. A. TONNY BUDIONO. M.M. Pembina Utama MadYa (IVld) NIP. 19580713 198603 1001
