Dudanya;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2003 tentang Penetapan Pensiun Pokok Pensiunan Pegawai Negeri Sipil dan Janda/Dudanya; .10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah; 11. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 80/KEP/M.PAN/9/2003 tentang Penyetaraan Jenjang Jabatan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Dipekerjakan Pada Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia; 12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007; 13. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 14. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Pokok-pokok

15. Keputusan Gubernur Nomor 159/2000 tentang Tata Cara Pemberian Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Cacat atau Tewas di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 16. Keputusan Gubernur Nomor 60/2002 tentang Bentuk Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 17. Keputusan Gubernur Nomor 40/2003 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Mempunyai Masa Kerja 15 Tahun, 20 Tahun dan 30 Tahun atau lebih pada Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 18. Keputusan Gubernur Nomor 108 Tahun 2003 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2007; 19. Keputusan Gubernur Nomor 722/2003 tentang Ketentuan Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Janda/Duda Pegawai Negeri Sipil Yang Meninggal Dunia di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 20. Keputusan Gubernur Nomor 877/ 2003 tentang Ketentuan Pemberian Hadiah Uang Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Memperoleh Penghargaan Satya Lencana Karya Satya Dari Presiden Republik Indonesia; 2 1 . Keputusan Gubernur Nomor 2087/2003 tentang Penyetaraan Eselon Jabatan Bagi Kepala Subbagian/Kepala Subbidang Pada Kantor Propinsi, Kepala Subbagian/Kepala Seksi pada Kantor Kotamadya dan Kefiala Sub/Seksi Dinas Kelurahan di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

22. Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 23. Keputusan Gubernur Nomor 62/2004 tentang Petunjuk Pelaksanaan Keputusan Gubernur Nomor 8 Tahun 2004 tentang Ketentuan Pegawai Tidak Tetap di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 24. Keputusan Gubernur Nomor 477/2004 tentang Pemberian Tunjangan Khusus Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Mempunyai Tugas tertentu di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 25. Keputusan Gubernur Nomor 2461/2004 tentang Pemberian Penghargaan Berupa Piagam dan Besarnya Hadiah Uang Kepada Pensiuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pensiunan Janda/Duda di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 26. Keputusan Gubernur Nomor 38/2005 tentang Pemberian Tunjangan Kesejahteraan Kepada Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; .27. Keputusan Gubernur Nomor 2029/2006 tentang Pemberian Tunjangan Tewas Kepada Pegawai Tidak Tetap pada Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Yang Tewas Dalam dan Karena Menjalankan Tugas; 28. Peraturan Gubernur Nomor 1 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Keluarga Berencana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 29. Peraturan Gubernur Nomor 22 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan Menunaikan Ibadah Haji Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 30. Peraturan Gubernur Nomor 64 Tahun 2005 tentang Pemberian Penghargaan Teladan Kepada Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 3 1 . Peraturan Gubernur Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan Kepada Pegawai Negeri Sipil dan Calon Pegawai Negeri Sipil Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 32. Peraturan Gubernur Nomor 31 Tahun 2007 tentang Pemberian Tunjangan Peningkatan Penghasilan Kepada Pegawai Tidak tetap Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 33. Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembayaran gaji dan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pensiunan Pegawai. MEMUTUSKAN: Menetapkan

:

PERATURAN GUBERNUR TENTANG PETUNJUK TEKNIS PEMBAYARAN GAJI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL, CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PENSIUNAN PEGAWAI.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksudkan dengan : 1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta; 2. Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disingkat Pemerintah Provinsi DKI Jakarta adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 5. Kantor Wilayah Regional V Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disebut Kanreg V BKN adalah Kantor Wilayah Regional V Badan Kepegawaian Negara Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 6. Badan kepegawaian Daerah yang selanjutnya disingkat BKD adalah Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 7. Biro Keuangan adalah Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 1

8. Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah yang selanjutnya disingkat KPKD adalah Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Provinsi Daerah'Khusus Ibukota Jakarta. 9. Kantor Pengelola Teknologi Informasi yang selanjutnya disingkat KPTI adalah Kantor Pengelola Teknologi Informasi Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian atau sub ordinat dari SKPD. 12. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Pegawai Negeri Sipil lainnya, yang tercatat dan bekerja/bertugas pada SKPD/UKPD serta berlokasi gaji di Pemerintah Daerah. 13. Calon Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat CPNS adalah Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan Calon Pegawai Negeri Sipil lainnya yang tercatat dan bekerja/bertugas pada SKPD/UKPD serta berlokasi gaji di Pemerintah Daerah. 1

14. Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT Pegawai yang diangkat oleh Gubernur atau pejabat yang untuk jangka waktu tertentu guna melaksanakan tugas yang khusus tertentu sesuai dengan kebutuhan dan berlokasi Pemerintah Daerah.

adalah ditunjuk bersifat gaji di

15. Pensiunan Pegawai adalah Pensiunan Pegawai Daerah termasuk janda, duda atau yatim/piatu pensiunan pegawai daerah. 16. Gaji adalah seluruh penghasilan yang diterima PNS, CPNS, PTT dan Pensiunan Pegawai berdasarkan daftar dan/atau tercatat dalam daftar gaji. s'

17. Yayasan pensiunan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Yayasan Pegawai Provinsi adalah Yayasan Pensiunan Pegawai Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. 18. Tambahan Penghasilan adalah seluruh tunjangan dan/atau penghargaan dalam bentuk uang yang diberikan Pemerintah Daerah kepada PNS, CPNS, PTT dan Pensiunan Pegawai yang ditetapkan Gubernur bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah di luar gaji. 19. Surat 'Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP. 20. Surat 'Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran. 2 1 . Surat Perintah Membayar Giro yang selanjutnya disingkat SPMG adalah; dokumen APBD yang menjadi dasar untuk melakukan pembayaran. 22. Sistem Informasi manajemen Kepegawaian yang selanjutnya disingkat SIMPEG adalah rangkaian unsur-unsur dan kegiatan pengumpulan, pengolahan dan menyajian informasi kepegawaian yang diperlukan dalam memenuhi kebutuhan informasi yang akurat dan cepat bagi para pengambil keputusan. BAB II PROSEDUR PEMBUATAN DAN PERUBAHAN DAFTAR GAJI DAN TAMBAHAN PENGHASILAN PNS, CPNS DAN PTT Bagiag Kesatu Daftar Gaji Pasal 2 (1) Untuk .Daftar Gaji PNS, CPNS dan PTT, Pembuatan dan perubanannya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pembayaran Gaji dan Tambahan Penghasilan Bagi Pegawai Negeri Sipil, Calon Pegawai Negeri Sipil, Pegawai Tidak Tetap dan Pensiunan Pegawai.

(2) BKD melakukan pemutakhiran data kepegawaian PTT paling lambat setiap tanggal 8 setiap bulan pembayaran gaji untuk dibayar pada akhir bulan berjalan. (3) Berdasarkan pemutakhiran data kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2), KPTI mencetak daftar gaji PNS, CPNS dan PTT paling lambat pada tanggal 13 bulan berjalan, dan diserahkan kepada: BKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal pencetakan. (4) Pada saat yang bersamaan KPTI menyampaikan daftar gaji PNS, CPNS dan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Bank DKI dalam bentuk soft copy. Pasal 3 (1) Setelah mensortir, BKD mendistribusikan daftar gaji yang diterima dari KPTI kepada seluruh SKPD/UKPD paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah diterima dari KPTI. (2) Berdasarkan daftar gaji yang diterima dari BKD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap SKPD/UKPD mengajukan SPP gaji PNS, CPNS dan PTT untuk diterbitkan SPMG oleh KPKD sesuai dengan;ketentuan peraturan perundang-undangan. (3) Sesuai dengan Giro pada SPMG yang diterbitkan KPKD memerintahkan Bank memindahbukukan anggaran gaji PNS, CPNS dan PTT ke rekening bendahara SKPD/UKPD yang ada di Bank DKI. (4) Pada saat yang bersamaan dan dalam jumlah yang sama, bendahara SKPD/UKPD melakukan transfer dana gaji PNS, CPNS dan PTT sebagaimana dimaksud pada ayat (3), untuk dibayarkan kepada masing-masing PNS, CPNS dan PTT melalui rekening tabungan pada Bank DKI. Bagian Kedua Tambahan Penghasilan Pasal 4 Tambahan Penghasilan PNS, CPNS dan PTT meliputi : a. Tunjangan Kesra; b. Tunjangan Peningkatan Penghasilan; c. Tunjangan Khusus; d. Tunjangan Khusus Tugas Tertentu; e. Tunjangan Mutu Beras; f.

Tunjangan Penyetaraan Eselon;

g. Tunjangan Transpor Pejabat; h. Tunjangan Cacat/Tewas/Uang Duka; i.

Penghaigaan Pensiun; dan

j.

Gaji Per siun.

Pasal 5 Tunjangan' Kesra bagi PNS dan CPNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a diberikan dengan tahapan sebagai berikut. a. Setiap SKPD/UKPD menyampaikan terlebih dahulu rekap kehadiran PNS dan CPNS kepada BKD paling lambat tanggal 5 bulan berikutnya; b. Setelah; dilakukan pemutakhiran, oleh BKD selanjutnya diajukan pencetakan daftar Tunjangan Kesra PNS dan CPNS kepada KPTI paling lambat 3 (tiga) hari setelah diterima dari SKPD/UKPD; c. Paling lama 2 (hari) kerja KPTI mencetak dan menyerahkan daftar Tunjangan Kesra kepada BKD; d. BKD mendistribusikan daftar Tunjangan Kesra yang diterima dari KPTI kepada SKPD/UKPD paling lambat 2 (hari) kerja; e. Dalam waktu paling lama 2 (hari) kerja, SKPD/UKPD membuat dan mengajukan SPP kepada KPKD untuk diterbitkan SPMG; f.

Selanjutnya KPKD menerbitkan Giro pada SPMG kepada Bank DKI untuk memindahbukukan dana ke masing-masing rekening bendahara SKPD/UKPD pada Bank DKI pada hari yang sama;

g. Bendahara SKPD/UKPD paling lambat 1 (hari) kerja setelah menerima pemindahbukuan dan, memerintahkan Bank untuk membayar Tunjangan Kesra ke rekening masing-masing PNS, CPNS dan PTT di Bank DKI; h. Perintah membayar dari Bendahara SKPD/UKPD kepada Bank DKI diberikan dengan menerbitkan Cek/Giro; dan i.

Bendahara SKPD/UKPD dalam memerintahkan Bank DKI untuk membayar Tunjangan Kesra dengan menyertakan soft copy pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain : Nama, NIP, Nomor Flekening dan Nominal uang yang diterima. ,

Pasal 6

Tunjangan Peningkatan Penghasilan PNS, CPNS dan PTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b diberikan dengan tahapan sebagai berikut. a. Setiap pejabat kepegawaian SKPD/UKPD terlebih dahulu menyampaikan rekap laporan kinerja PNS dan CPNS dan PTT kepada Bendahara SKPD/UKPD yang bersangkutan paling lambat tanggallO bulan berikutnya; 'B •

b. Biro Keuangan menerbitkan dan mendistribusikan dengan jadwal Petunjuk Pelaksanaan Kegiatan (PPK);

SPD

sesuai

c. Bendahara SKPD/UKPD mengajukan SPP kepada KPKD sesuai dengan rekap laporan kinerja yang diterima dari pejabat SKPD/UKPD paling lama 2 (dua) hari kerja;

d. SKPD menerbitkan Giro pada SPMG dan memerintahkan Bank DKI memindahbukukan dana TPP ke rekening bendahara SKPD/UKPD pada hari yang sama; e. Bendahara SKPD/UKPD memerintahkan Bank untuk membayar Tunjangan Peningkatan Penghasilan melalui rekening masingmasing PNS, CPNS dan PTT pada hari yang sama dengan cara menerbitkan cek/giro; dan f.

Bendahara SKPD/UKPD dalam memerintahkan Bank DKI untuk membayar Tunjangan Perbaikan Penghasilan selalu menyertakan soft copy pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain : Nama, NIP, Nomor Rekening dan Nominal uang yang diterima. Pasal 7

Tunjangar Khusus kepada SKPD/UKPD, Tunjangan Khusus tugas tertentu/Tunjangan Mutu Beras/T unjangan Penyetaraan Eselon/ Tunjangar Transpor Pejabat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c sampai dengan huruf g diberikan dengan tahapan sebagai berikut. a. Biro Keuangan menerbitkan dan mendistribusikan dengan jadwal Petunjuk Pelaksana Kegiatan (PPK);

SPD

sesuai

b. Bendahara SKPD/UKPD selanjutnya mengajukan SPP kepada KPKD pada bulan yang bersangkutan; c. KPKD menerbitkan Giro pada SPMG dan memerintahkan Bank DKI memindahbukukan dana ke rekening bendahara SKPD/UKPD pada hari yang sama; d. Bendahara SKPD/UKPD memerintahkan Bank DKI untuk membayar Tunjangan Khusus kepada SKPD/UKPD, Tunjangan Khusus Tugas tertentu, Tunjangan Mutu Beras, Tunjangan Penyetaraan Eselon dan Tunjangan Transpor Pejabat melalui rekening masing-masing PNS, CPNS pada hari yang sama, dengan menerbitkan cek/giro; e. Bendahara SKPD/UKPD dalam memerintahkan Bank DKI untuk membayar Tunjangan Khusus kepada SKPD/UKPD, Tunjangan Khusui Tugas tertentu, Tunjangan Mutu Beras, Tunjangan Penyetaraan Eselon dan Tunjangan Transpor selalu menyertakan soft copy pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain : Nama, NIP, Nomor Rekening dan Nominal uang yang diterima. Pasal 8 Tunjangan Cacat/Tewas/Uang Duka kepada PNS/CPNS/PTT/Pensiunan Pegawai -bagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h diberikan dengan tahapan sebagai berikut. a. Biro Keuangan menerbitkan dan menyampaikan SPD anggaran Tunjangan Cacat/Tewas kepada BKD; b. BKD mengajukan SPP kepada Pelaks ;na Kegiatan (PPK);

KPKD

sesuai Jadwal

Petunjuk

c. KPKD menerbitkan Giro pada SPMG dan memerintahkan Bank DKI memindahbukukan dana ke rekening bendahara BKD pada hari yang sama; d. SKPD/UKPD/Yayasan Pensiunan Provinsi menyampaikan laporan Cacat/Tewas/Uang Duka untuk PNS/CPNS/PTT/Pensiunan Pegawai kepada BKD; e. BKD selanjutnya meneliti Pensiunan Provinsi; f.

laporan

dari

SKPD/UKPD/Yayasan

Setelah selesai melakukan penelitian BKD memerintahkan Bank DKI untuk memindahbukukan tunjangan cacat/tewas/uang duka ke rekening masing-masing PNS/CPNS/PTT/Pensiunan Pegawai dengan cara menerbitkan cek/giro;

g. BKD dalam memerintahkan Bank DKI untuk membayar Tunjangan cacat/tewas/uang duka, selalu menyertakan soft copy pembayaran bersih tunjangan yang berisi antara lain : Nama, NIP, Nomor Rekening dan Nominal uang yang diterima.

BAB III PENGHARGAAN PENSIUN DAN GAJI PENSIUN Pasal 9 Penghargaan Pensiun/Masa Kerja/Satya Lencana Karya Satya/Jabatan/ Pegawai Teladan/Ibadah Haji diberikan dengan tahapan sebagai berikut. a. Biro Keuangan menerbitkan dan menyampaikan SPD kepada BKD sesuai jadwal Petunjuk Pelaksana Kegiatan (PPK); b. SKPD/UKPD mengajukan usulan penghargaan pensiun/masa kerja/satya lencana karya satya/jabatan/pegawai teladan/ibadah haji kepada BKD; c. BKD terlebih dahulu meneliti dan memutakhirkan data usulan yang diterima dari SKPD/UKPD serta menetapkan penerima penghargaan dalam kurun waktu paling lama 20 (dua puluh) hari kerja; d. BKD selanjutnya mengajukan SPP kepada KPKD paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan; e. KPKD menerbitkan Giro pada SPMG dan memerintahkan Bank DKI memindahbukukan dana ke rekening bendahara BKD pada hari yang sama; f.

Benda nara BKD memerintahkan Bank untuk membayar penghargaan pensiun/masa kerja/satya lencana karya satya/jabatan/pegawai teladan/ibadah haji kepada penerima penghargaan melalui rekening masing-masing PNS pada hari yang sama, dengan menerbitkan cek/giro; dan

g. Bendanara BKD dalam memerintahkan Bank DKI untuk membayar penghargaan pensiun/masa kerja/satya lencana karya satya/jabatan/ pegawai teladan/ibadah haji selalu menyertakan soft copy tunjangan yang berisi antara lain : Nama, NIP, Nomor Rekening dan Nominal uang y a n g diterima.

i

u

Pasal 10 (1) Pembayaran Gaji Pensiun diberikan dengan tahapan sebagai berikut. '"••i

a. BKD menginventarisir pegawai yang memasuki masa pensiun 1 (satu) tahun sebelum pensiun yang bersangkutan jatuh tempo dengan membuat daftar listing pegawai masing-masing SKPD/UKPD; b. BKD selanjutnya mencetak Daftar Calon Pegawai Pensiun (DPCP) PNS dan mendistribusikannya ke masing-masing SKPD yang selanjutnya diberikan kepada pegawai yang bersangkutan untuk diteliti kebenarannya; c. SKE?D/UKPD mengusulkan berkas pensiun, Taspen, dan Taperum ke BKD 1 (satu) tahun sebelum pensiun yang bersangkutan jatuh tempo dan selanjutnya BKD memproses usulan pensiun masing-masing SKPD berdasarkan TMT tanggal lahir yang bersangkutan beserta kelengkapannya; d. BKD beserta Kanreg V BKN mengadakan penelitian dan penyelesaian SK pensiun dengan sistem satu atap dalam 1 (satu) tahun memakai 2 (dua) periode; e. Setelah SK pensiun selesai waktu, langsung diinput untuk (kenaikan pangkat setingkat pengantar ke KPKD untuk Penghentian Pembayaran Gaji f.

berdasarkan TMT dengan tepat mendapatkan pangkat pengabdian lebih tinggi) dan akan dibuatkan mendapatkan Surat Keterangan Pegawai (SKPPGP);

Setelah dari KPKD, selanjutnya BKD mengirim berkas pensiun tersebut ke Taspen untuk diberikan hak pensiunnya beserta KARIP (Kartu Tanda Pensiun) serta SK pensiun asli yang distempel dan dikembalikan lagi ke BKD; dan

g. BKD mendistribusikan SK pensiun tersebut ke masing-masing SKPD/UKPD untuk diberikan langsung kepada yang bersangkutan. l'

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembayaran gaji pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur berdasarkan kerja sama antara Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan PT Taspen dan Bank. BAB IV r

PEMBUKAAN REKENING TABUNGAN PNS, CPNS DAN PTT Pasal 11

Untuk pembukaan rekening tabungan PNS, CPNS dan PTT dalam rangka pembayaran gaji dan tambahan penghasilan dilakukan dengan tahapan sebagai berikut. a. PNS, CPNS dan PTT melengkapi data kepegawaiannya kepada SKPD/UKPD; b. SKPD/UKPD selanjutnya kepada BKD;

menyampaikan

data

kepegawaiannya

c. BKD meneruskan data kepegawaian Pemerintah Provinsi DKI Jakartc kepada Bank DKI untuk dilakukan pembukaan rekening tabungan PNS, CPNS dan PTT; d. Bank DKI menerbitkan nomor rekening tabungan masing-masing PNS, CPNS dan PTT dan diserahkan ke BKD disertakan dengan formulir aplikasi; e. BKD menginput nomor rekening masing-masing PNS, CPNS dan PTT ke dalam SIMPEG dan menyampaikan formulir aplikasi kepada SKPD/UKPD; f.

SKPD/UKPD mendistribusikan formulir aplikasi yang diterima dari Bank DKI kepada masing-masing PNS, CPNS dan PTT;

g. Masing-masing PNS, CPNS dan PTT mengisi formulir aplikasi dengar lengkap dan diserahkan kembali kepada SKPD/UKPD untuk dikembalikan ke BKD; h. BKD menyerahkan formulir aplikasi yang sudah diisi oleh PNS, CPNS dan PTT kepada Bank DKI; i.

Masing-masing PNS, CPNS dan PTT mendatangi Bank untuk mendapatkan buku tabungan sekaligus menandatangani specimen, yang waktunya dikoordinasikan oleh Bendahara SKPD/UKPD;

j.

Pembukaan rekening sebagaimana tersebut pada huruf a sampai dengari h berlaku pada pembukaan nomor rekening pertama oleh PNS, CPNS dan PTT yang belum mempunyai nomor rekening tabungan di Bank DKI; dan

k. Bagi PNS, CPNS dan PTT yang sudah mempunyai nomor rekening tabungan di Bank, pembayaran gaji dan tambahan penghasilan melalui iBank DKI mempergunakan nomor rekening tabungan yang telah ada.

BAB V PENCAIRAN PEMBAYARAN Pasal 12 Pencairan pembayaran dilakukan dengan cara :

gaji

dan

tambahan

penghasilan

dapat

a. Pencairan melalui teller Bank DKI; dan b. ATM (Automatic Teller Machine). Pencairan pembayaran melalui teller Bank DKI dapat dilakukan pada setiap Kantor Pelayanan Bank DKI. Pencairan pembayaran melalui ATM dapat dilakukan ATM Bank DKI atau jaringan ATM yang bekerja sama dengan Bank DKI. Untuk |3enggunaan ATM akan dikenakan biaya sesuai keputusan Direksi Bank DKI dan/atau keputusan Bersama dengan Mitra Bank DKI.

BAB VI PELAKSANAAN MONITORING EVALUASI DAN PELAPORAN Pasal 13 (1) BKD dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait yang terdiri dari unsur Biro Organisasi danTata Laksana, Biro Hukum, Biro Keuangan, KPKD dan KPTI. (2) Monitoring dan evaluasi dilakukan melalui: a. rapat tim; b. pembahasan laporan/pengaduan; dan c. peninjauan. (3) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalsm setahun yang difasilitasi oleh Bank. (4) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada angka (2) oleh BKD dilaporkan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

BAB VII KETENTUAN PENUTUP Pasal 14 Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 28 Februari 2008 IGUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSl f I B U K 0 T A JAKARTA,

FAUZI BOtf/O Diundangkan di Jakarta pada tanggal 5 M a r e t 2008 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTAWAKfRTA,

RITOLA mSMAYA NIP 140391857 BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN

2008

NOMOR

2>.