d,,\rNr
SURAT EDARAN Kepada Yth.
Dari
:
:
Tembusan
Perihal
:
Dewan Pengurus Provinsi INKINDO Seluruh lndonesia Ketua Umum Dewan Pengurus Nasional INKINDO 1. Kepala BPK Republik lndonesia 2. Kepala BPKP Republik lndonesia 3. lnspektur Jenderal Kementerian 4. Direktur Jenderal Bina Konstruksi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat 5. lnspektur Wilayah Provinsi 6. lnspekturWilayah Kabupaten dan Kota 7. Dewan Pengurus Nasional INKINDO Beberapa Permasalahan dalam Pelaksanaan Kontrak Kerja Jasa Konsultansi dan Proses Audit.
6ao
Nomor Tanggal
2q
13111'DPN/X| t/20 1 5
Desember 2015
Memperbaharui Surat Edaran Dewan Pengurus Nasional lkatan Nasional Konsultan lndonesia (DPN INKINDO) No. 27SlSKJ/DPNrulll/2012 tanggal 9 Agustus 2012 tentang Permasalahan Pelaksanaan Kontrak Kerja Jasa Konsultansi, maka bersama ini kami sampaikan kembali penjelasan tentang hal-hal yang sering menjadi masalah pada pengelolaan kontrak maupun proses audit pada pekerjaan jasa konsultansi, sebagai berikut :
I.
TATA CARA PEMBAYARAN KONTRAK LUMP SUM
.
.
Kontrak Lump Sum adalah Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa berdasarkan Cara Pembayaran seperti tertuang dalam PERPRES Rl No. 5412010 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan PERPRES Rl No. 412015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 50 ayat (2) dan (3). PERPRES Rl No. 54/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan PERPRES Rl No. 412015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Pasal 51 ayat (1), menyebutkan Kontrak Lump Sum merupakan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Kontrak, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Jumlah harga pasti dan tetap serta tidak dimungkinkan penyesuaian harga b) Semua risiko sepenuhnya ditanggung oleh Penyedia Barang/Jasa
c) Pembayaran didasarkan pada tahapan produldkeluaran
yang dihasilkan
sesuai dengan isi Kontrak
d) Sifat pekerjaan berorientasi kepada keluaran (output e) Total harga penawaran bersifat mengikat; dan
f)
based)
Tidak diperbolehkan adanya pekerjaan tambah/kurang.
Jalan Bendungan Hilir Raya 29, Jakarta 10210 lndonesia Tel. +62 21 5738577 (Hunting) Fax.+6221 5733474 E-mail :
[email protected] Website : //www. inkindo.org
Rujukan yang dapat. . .
./
Rujukan yang dapat dijadikan pedoman tentang Kontrak Lumpsum, antara lain
A.
:
Surat dari LKPP No.3939/D1V.21312015 tanggal 17 Maret 2015 yang ditujukan kepada DPN INKINDO tentang Penjelasan Mengenai Tata Cara Pembayaran Kontrak Lump Sum sebagai berikut:
1) Kontrak Lump Sum adalah salah satu jenis kontrak
berdasarkan cara pembayaran. Dalam Kontrak Lump Sum pembayaran didasarkan kepada tahapan produk/keluaran yang dihasilkan sesuai dengan isi kontrak. Kontrak Lump sum tepat digunakan untuk pekerjaan yang berorientasi kepada keluaran (output based) yang terdefinisi dengan baik.
2)
Kelebihan dari Kontrak Lump Sum
ini adalah
sederhana dalam hal
administrasinya. Bukti pembayaran cukup berdasarkan output yang telah diterima oleh pemberi kerja.
Penawaran dalam jenis kontrak Lump Sum digunakan hanya untuk klarifikasi dan negosiasi pada saat proses pemilihan.
3) Rincian Harga
B. Peraturan Pemerintah Rl No. 2912000 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Rl No. 5912Q10 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi Pasal 20 ayat (3) a.1 dan Pasal 21 ayat (1) yang menyebutkan
sebagai berikut: Pasal 20
(1)
Kontrak kerja konstruksi pada dasarnya dibuat secara terpisah sesuai tahapan dalam pekerjaan konstuksi yang terdiri dari kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan perencanaan, kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pelaksanaan, dan kontrak kerja konstruksi untuk pekerjaan pengawasan.
(2)
Dalam hal pekerjaan terintegrasi, kontrak kerja konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dituangkan dalam 1 (satu) kontrak kerja konstruksi".
(3)
Kontrak Kerja Konstruksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dibedakan berdasarkan. a. Bentuk lmbalan yang terdiri dari : 1) Lump sum; 2) Harga Satuan; 3) Biaya tambahan imbalan jasa; 4) Gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; 5) Aliansi.
Pasal 21
(1) Kontrak kerja konstruksi dengan imbalan Lump Sum sebagaimana dimaksud dalam Ps. 20 ayat (3) huruf a angka 1 merupakan kontrak jasa afas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam jangka waktu tertentu dengan jumlah harga yang pasti dan tetap serta semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan yang sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa sepanjang gambar dan spesifikasitidak berubah.
C. Peraturan Menteri . . . ./
.
c. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No. 31/PRT/M/2015 tentang Perubahan Ketiga Atas Permen PU No. 7/PRTlMl2011 Tentang Standard dan Pedoman Pengadaan Pekerjaan Konstruksi dan Jasa Konsultansi:
1. Pasal 6d ayat (3); Dalam hal Penyedia Jasa mengikuti beberapa paket pekerjaan konstruksi atau jasa konsultansi dalam waktu penetapan pemenang bersamaan dengan menawarkan personil yang sama untuk beberapa paket yang diikuti dan dalam evaluasi memenuhi persyaratan pada masing-masing paket pekerjaan, maka hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan dengan cara melakukan klarifikasi untuk menentukan personil tersebut akan ditempatkan, sedangkan untuk paket pekerjaan lainnya, personil dinyatakan tidak ada dan dinyatakan gugur.
2. Pasal 6d ayat (4a); Ketentuan hanya dapat ditetapkan sebagai pemenang pada 1 (satu) paket pekerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dikecualikan pada pekerjaan jasa konsultansi yang menggunakan kontrak lumpsum (paling banyak tiga paket) atau bagian lumpsum pada kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan atau untuk kontrak harga satuan dengan personil yang diusulkan penugasannya tidak tumpang tindih (overlapl.
Untuk Kontrak Lump sum atau bagian Lump sum pada kontrak gabungan lump sum dan harga satuan, satu orang tenaga ahli dapat merangkap pada maksimum 3 (tiga) paket pekerjaan pada waktu yang bersamaan.
3. Pasal 9 ayat (3) huruf b;
Kontrak Lump Sum Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran
(Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR. Jenis pekerjaan pada kelompok ini yaitu feasibility study, design, study evaluasi/kajian/telaah, pedoman, petunjuk pelaksanaan, petunjuk teknis, produk hukum, sertifikasi, dan lainnya. D. Lampiran Peraturan Menteri Pekerjaan Umum
dan Perumahan Rakyat Nomor
:
31/PRT/M/2015, Buku Standar JK 04 LS
+
BAB I;
Kontrak Lump Sum: adalah kontrak pengadaan Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (Output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa, sedangkan pembayaran berbasis output.
Syarat-syarat
U mum...../.
Syarat Syarat Umum Kontrak (SSUK) Bagian A No. 1.2;
Kontrak Lump Sum adalah pengadaan Jasa Konsultansi didasarkan atas produk/keluaran (output based) yang harus dihasilkan konsultan sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja/TOR untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dalam batas waktu tertentu, dengan jumlah harga yang pasti dan tetap, dan semua resiko yang mungkin terjadi dalam proses penyelesaian pekerjaan sepenuhnya ditanggung oleh penyedia jasa. tl- Syarat Syarat Khusus Kontrak (SSKK) Huruf M dan O.
Huruf M: Pembayaran Prestasi Pekerjaan
a. b.
pekerjaan dengan dilakukan Pembayaran tahapan cara :........ ..[termin/sekaligus]. Pembayaran berdasarkan cara tersebut di atas dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: furaikan bila pembayaran dilakukan secara termin] Misal : pembayaran secara termin, laporan pendahuluan 20%, laporan antara 40%o, dan laporan akhir 40%.
Huruf O: Dokumen Yang Disyaratkan Untuk Mengajukan Tagihan Pembayaran
1. Dokumen utama yang disyaratkan untuk mengajukan tagihan pembayaran prestasi pekerjaan: a. Berita Acara Presfasi Pekerjaan,
b. Berita Acara Serah Terima Produk dan Produk Laporannya,
c. ....... [sebutkan dan uraikan yang dibutuhkan sesuai kontrak lumpsuml
2. Dokumen
penunjang
yang disyaratkan untuk mengajukan
tagihan
pem bayaran prestasi pekerjaan:
a, Absensi pembahasan b. Notulensi Pembahasan Rapat c. Dokumentasi/Foto kegiatan
d. dokumen lain diisyaratkan dalam KAK
3.
e. ...... [sebutkan dan uraikan yang dibutuhkan sesuai kontrak lumpsum] Dokumen yang disyaratkan tersebut di atas tidak perlu dilampirkan rincian bukti- bukti pengeluaran hiaya.
Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka pembayaran Kontrak Lump Sum dilakukan dengan sistem termin yang didasarkan pada prestasi pelaksanaan pekerjaan.
Permintaan pembayaran cukup dilampiri dengan berita acara kemajuan pekerjaan sebagai bukti prestasi pekerjaan yang telah diselesaikan, dan karena bersifat Lump Sum tidak diperlukan bukti - bukti biaya aktivitas kegiatan pelaksanaan pekerjaan baik untuk Biaya Langsung Personil maupun Biaya Langsung Non Personil..../
q
Langsung Non Personil (absensi personil, kuitansi pembelian, tiket perjalanan dinas, dan lain-lain). Kepada Pejabat Pengadaan/Pokja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Penyedia
Jasa perlu memperhatikan dengan cermat dan menjaga konsistensi syarat dan ketentuan yang dicantumkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (SSKK) yang mengatur syarat - syarat pembayaran dengan Jenis Kontrak untuk mencantumkan dengan tegas dan terinci jenis dokumen yang dipersyaratkan pada pelaksanaan pembayaran prestasi kerja (pada Standar Dokumen Pengadaan Secara Elektronik yang diterbikan oleh LKPP).
E. Undang undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara,
Pasal 18
(1) Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berhak untuk menguji, membebankan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pemb ayann tagihan{ag ihan atas beban APBN/APBD. (2) Untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada ayat (1), Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran berwenang :
a. b.
Menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
Meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/ perjanjian pengadaan barang/jasa;
c. Meneliti tersedianya dana yang bersangkutan; d. Membebankan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran e.
pengeluaran
yang bersangkutan; Memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD.
Dengan memperhatikan Pasal 18 ayat (2) huruf b, maka Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran/PPK dalam hal meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan pembayaran hanya dapat meminta dokumen yang telah ditentukan dalam perjanjian/kontrak pengadaan barang/jasa.
il.
PENGERTIAN
B'tt'lVG
RATE
Yang dimaksud dengan Billing Rafe adalah Biaya Langsung Personil yang terdiri dari Komponen biaya :
1) Gaji Dasar (GD) / Basic Salary, 2) Beban Biaya Sosial (BBS) I Social Charges, 3) Beban Biaya Umum (BBU) lOverhead, 4) Tunjangan Penugasan (TP) / Allowances, dan 5) Keuntungan (K) / Fee atau profit. Komponen Billing Rafe ini telah ditetapkan pada ketentuan sebagai berikut
.
:
Petunjuk Penyusunan RAB Jasa Konsultansi, SKB Bappenas dan Departemen Keuangan, Maret 2000, butir Lb
Consulting Service. . ./
.
Consulting Services Manual, A Comprehensive Guide The WORLD BANK, 2002, butir 11.2.1, dan
o
to Selection of
Consultants,
PERPRES Rl No.54/2010 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan terakhir dengan PERPRES Rl No. 4/2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Pasal 49 Ayat (7) huruf d.
Biaya langsung personil dengan harga satuan sebesar billing rate diterima oleh perusahaan konsultan, sementara gaji yang dibayarkan kepada Tenaga Ahli adalah sebagian dari billing rate yang terdiri dari komponen Gaji Dasar (GD), dan Tunjangan Penugasan (TP). Bukti penerimaan gaji inilah ditandatangani oleh Tenaga Ahli berupa payroll (Daftar Gaji) Dengan demikian maka Tenaga Ahli tidak menandatangani bukti pembayaran gaji sebesar Nilai Billing Rate.
ilt.
KEWENANGAN PEMERIKSA
Untuk semua pekerjaan yang mengunakan dana Keuangan Negara (APBN/APBD/Loan/Hibah) akan diperiksa dan diawasi oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai dengan UUD 1945, oleh karena itu terkait hal tersebut, perlu kita ketahui tentang Hak/Kewajiban/Kewenangan dari Penyedia Jasa dan Auditor"
A.
Undang-undang Rl No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara
rl.
Pasal 10 : Dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan, pemeriksa dapat:
a.
Meminta dokumen yang wajib disampaikan oleh pejabat atau pihak lain yang berkaitan dengan pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.
b.
Mengakses semua data yang disimpan diberbagai media, asset, lokasi dan segala jenis barang atau dokumen dalam penguasaan atau kendali dari entitas objek pemeriksaan atau entitas lain yang dipandang perlu dalam pelaksanaan tugas pemeriksaannya.
c.
Melakukan penyegelan tempat penyimpanan uang, barang, dokumen pengelolaan keuangan negara.
d.
Meminta keterangan kepada seseorang.
e.
Memotret, merekam dan atau mengambil sampel sebagai alat bantu pemeriksaan.
+
Bab
Vl Ketentuan Pidana, Pasal 24 dan Pasal 25
1. Pasal 24 bahwa: (1) setiap orang yang dengan sengaja
tidak menjalankan kewajiban menyerahkan dokumen dan atau menolak memberikan keterangan yangdiperlukan..../
yang diperlukan untuk kepentingan kelancaran pemeriksaan, pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 di pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 500.000.000 (lima ratus juta rupiah).
2.
Pasal 25:
(1) Setiap pemeriksa yang dengan sengaja mempergunakan dokumen yang diperoleh dalam pelaksanaan tugas pemeriksaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 10 melampaui batas kewenangannya dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah); (2) Setiap pemeriksa yang menyalahgunakan kewenangannya sehubungan dengan kedudukan dan atau tugas pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Ps. 10 dipidana dengan pidana penjara sekurang - kurangnya 1 (satu) tahun dan atau denda setinggi-tingginya Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah).
B. Undang-undang Rl No. 15 Tahun
2005 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan, Bab lll Tugas & Wewenang BPK, Bagian ll Wewenang BPK, Pasal 9.
Pasal 9 ayat (1) huruf b Meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara lainnya, Bank lndonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. :
Pasal 9 ayat (1) hurufd:
Menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK; Dokumen yang wajib diberikan oleh pihak terperiksa/auditee (PtuKPA/PPK) yang dimaksud dalam Pasal g ayat (1) huruf b dan huruf d di atas adalah dokumen yang dimiliki oleh PtuKPA/PPK, terbatas hanya pada dokumen yang dipersyaratkan dalam kontrak antara PPK dengan Penyedia Jasa, hal ini sesuai dengan UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendahataan Negara Pasal 18 ayat (2) huruf b seperti diuraikan pada l.E diatas. Para Penyedia Jasa Konsultansi wajib untuk mendukung kelancaraan Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK dengan memberikan data-data yang akurat/lengkap, sepanjang halhal tersebut sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, namun demikian apabila ada permintaan pemeriksa atas dokumen yang tidak dipersyaratkan di dalam kontrak, maka hal ini berpeluang melanggar UU No. f 5 tahun 2004 pasal 25 ayat (21diatas.
Kami mengharapkan. . .
./
Kami mengharapkan agar SURAT EDARAN ini dapat digunakan sebagai rujukan bagi perusahaan konsultan (Penyedia Jasa) dalam menyelesaikan permasalahan yang mungkin terjadi dalam pelaksanaan kontrak pekerjaan jasa konsultansi baik dengan SATKER, PPK maupun instansi pemeriksa. Demikian semoga dapat membantu perusahaan konsultan yang mengalami persoalan khususnya perihal tersebut diatas.
Jakarta,
lQ
Desember 201 5
Hormat kami,
Dewan Pengurus Nasional lkatan Nasional Konsultan Indonesia{ Dewan Pengurus Nasional
INflffl*wrff-, lr. Nugroho Pudji Rahardjo Ketua Umum
.j ;
lr. Erie
r";
Sekretaris Jenderal
f,
