DPRD PROTOKOLER DAN KEUANGAN TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2005

DPRD – PROTOKOLER DAN KEUANGAN TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 1 TAHUN 2005 ABSTRAK

: a.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 28 ayat (2) PP Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, untuk itu dipandang perlu untuk menyusun dan menetapkan Peraturan Daerah tentang Kedudukan Protokoler Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1987; UU No 17 Th 2003; UU No 22 Th 1999; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No Th 1980; PP No 62 Th 1990; PP No 25 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 20 Th 2001; PP No 24 Th 2004; PP No 25 Th 2004.

CATATAN

c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Kedudukan Protokoler Pimpinan dan Anggota a. Acara Resmi; b. Tata Tempat; c. Tata Upacara; d. Tata Penghormatan. 2. Belanja Pimpinan dan Anggota DPRD a. Penghasilan; b. Uang Representasi; c. Uang Paket; d. Tunjangan Jabatan; e. Tunjangan Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehomatan atau Alat Kelengkapan Lainnya; f. Tunjangan Kesejahteraan; g. Pajak Penghasilan; h. Rumah Jabatan dan Kendaraan Dinas; i. Tunjangan Perumahan; j. Pakaian Dinas; k. Uang Duka; l. Uang Jasa Pengabdian. 3. Belanja Penunjang Kegiatan DPRD; 4. Pengelolaan Keuangan DPRD.

: 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka : a. Semua ketentuan yang mengatur tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD Kabupaten Demak terdahulu; b. Ketentuan yang mengatur tentang Keuangan DPRD dalam Peraturan Daerah Nomor 32 Tahun 202 tentang Pokok-pokok

 

Pengelolaan Keuangan Daerah yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini; Dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi. Penghasilan dan tunjangan Kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan terhitung pertanggal 1 Januari 2005; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

APBD TA 2005 TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 2 TAHUN 2005 ABSTRAK

: a.

Bahwa sesuai dengan arah dan serta kebijakan umum APBD yang telah disepakati bersama antara Pemerintah Daerah dengan DPRD, maka perlu disusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2005 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 12 Th 1985; UU No 18 Th 1997; UU No 21 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 17 Th 2003; UU No 23 Th 2003; UU No 1 Th 2004; UU No 10 Th 2004; UU No 15 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 104 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 107 Th 2000; PP No 108 Th 2008; PP No 109 Th 2000; PP No 65 Th 2001; PP No 66 Th 2001; PP No 24 Th 2004; Kepmendagri No 29 Th 2002; Perda Kab. Demak No 32 Th 2002; Perda Kab. Demak No 1 Th 2005. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang nilai atau besaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 Kabupaten Demak,

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut sejak tanggal 1 Januari 2005.

APBD TA 2004 – PERHITUNGAN TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2005 ABSTRAK

: a.

Bahwa sehubungan dengan telah berakhirnya Tahun Anggaran 2004 perlu dilakukan perhitungan terhadap ANggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, maka perhitungan ini perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 12 Th 1985; UU No 18 Th 1997; UU No 21 Th 1997; UU No 28 Th 1999; UU No 25 Th 2000; UU No 17 Th 2003; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 104 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 108 Th 2008; PP No 109 Th 2000; PP No 65 Th 2001; PP No 66 Th 2001; PP No 24 Th 2004; Kepmendagri No 29 Th 2002; Perda Kab. Demak No 32 Th 2002; Perda Kab. Demak No 9 Th 2004; Perda Kab. Demak No 12 Th 2004. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang perhitungan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2004.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PERGUDANGAN – PENATAAN DAN PEMBINAAN TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 4 TAHUN 2005 ABSTRAK

: a.

Bahwa dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen di Kabupaten Demak maka perlu penataan dan pembinaan pergudangan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 11 Th 1965; UU No 1 Th 1995; UU No 9 Th 1995; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 22 Th 1986; PP No 25 Th 2000; Kepmenindag No 105/MPP/Kep 211998; Perda Kab. Demak No 19 Th 2002; Perda Kab. Demak 20 Th 2002; Perda Kab. Demak No 21 Th 2002; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002; Perda Kab. Demak No 7 Th 2004. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang : 1. Penataan dan Pembinaan Pergudangan; 2. Kewenangan Penataan dan Pembinaan Pergudangan; 3. Persyaratan Gudang; 4. Ketentuan Penyidikan; 5. Ketentuan Sanksi Pidana.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RETRIBUSI TANDA DAFTAR GUDANG TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 5 TAHUN 2005 ABSTRAK

: a.

Bahwa dengan berlakunya UU Nomor 34 Tahun 2004, serta dalam rangka tertib niaga dan kelancaran distribusi barang agar dapat memenuhi kebutuhan konsumen, serta untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Demak maka perlu ditetapkan pengaturan Retribusi Tanda Daftar Gudang yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 11 Th 1965; UU No 1 Th 1995; UU No 9 Th 1995; UU No 18 Th 1997; UU No 34 Th 2000; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 22 Th 1986; PP No 25 Th 2000; Kepmenindag No 105/MPP/Kep 211998; Perda Kab. Demak No 19 Th 2002; Perda Kab. Demak 20 Th 2002; Perda Kab. Demak No 21 Th 2002; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002; Perda Kab. Demak No 7 Th 2004.

CATATAN

c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Pendaftaran Gudang a. Wewenang Pemberian Tanda Daftar Gudang; b. Persyaratan Permohonan Tanda Daftar Gudang; c. Jangka Waktu Berlakunya Tanda Daftar Gudang; d. Penolakan dan Pencabutan Tanda Daftar Gudang; e. Pengecualian; f. Hak, Kewajiban dan Larangan. 2. Nama, Subyek dan Obyek Retribusi; 3. Ketentuan Retribusi; 4. Masa Retribusi, Saat Retribusi Terutang dan Surat Pemberitahuan Terutang; 5. Tata Cara Penetapan Retribusi; 6. Tata Cara Pembayaran; 7. Tata Cara Penagihan; 8. Tata Cara Pegurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 9. Tata Cara Pembetulan, Pembatalan Pengurangan Ketetapan dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administrasi; 10. Keberatan; 11. Pengembalian Kelebihan Retribusi; 12. Kadaluwarsa; 13. Ketentuan Pidana; 14. Ketentuan Penyidikan.

: 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi;





Usaha Pergudangan sebelum masa berlakunya Peraturan daerah ini telah memiliki Tanda Daftar Gudang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang telah ada, dalam waktu selambatlambatnya 1 (satu) tahun, terhitung mulai berlakunya Peraturan Daerah in harus mengajukan permohonan Tanda Daftar Gudang baru berdsarkan Peraturan Daerah ini; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PARIWISATAN DAN KEBUDAYAAN – IJIN USAHA TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 6 TAHUN 2005 ABSTRAK

: a.

Bahwa dikarenakan adanya peralihan urusan pariwisata dan kebudayaan yang semula wewenang Pemerintah dan Pemerintah Propinsi beralih menjadi kewenangan Kabupaten/Kota, serta agar urusan pariwisata dapat berjalan secara efisien, efektif, berdayaguna dan berhasilguna, dipandang perlu mengatur tata cara ijin usaha pariwisata dan kebudayaan dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 9 Th 1990; UU No 24 Th 1992; UU No 18 Th 1997; UU No 23 Th 1997; UU No 34 Th 2000; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 16 Th 1976; PP No 67 Th 1996; PP No 25 Th 2000; PP No 66 Th 2001; Keppres No 5 Th 2001; Kepmenbudpar No Kep012/MKP/IV/2001; Kepmendagri No 130167101 Th 2002; Perda Kab. Demak No 1 Th 1998; Perda Kab. Demak No 3 Th 1998; Perda Kab. Demak No 24 Th 2000; Perda Kab. Demak No 25 Th 2000; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002; Perda Kab. Demak No 7 Th 2004. c.

CATATAN

:  



Perda ini mengatur tentang : 1. Jenis Usaha; 2. Bentuk Usaha, Pengelolaan dan Permodalan; 3. Ketentuan Perijinan; 4. Tata Cara dan Syarat Permohonan Ijin dan Daftar Ulang a. Ijin Usaha dan Daftar Ulang Ijin Usaha; b. Ijin Penyelenggaraan Hiburan; 5. Nama Obyek, Subyek dan Golongan Retribusi; 6. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 7. Prinsip Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif; 8. Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi; 9. Pengelolaan Obyek Wisata; 10. Pelaksanaan, Pembinaan dan Pengawasan; 11. Ketentuan Penyidikan; 12. Ketentuan Pidana. Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, maka semua peraturan serupa yang telah dikeluarkan sebelumnya dan bertentangan dengan peraturan daerah ini dinyatakan tidak berlaku lagi; Selambat-lambatnya dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal diundangkan Peraturan Daerah ini, semua usaha Pariwisata dan Kebudayaan yag ada di Kabupaten Demak harus menyesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

IKK KEBONAGUNG – TATA RUANG KOTA TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 7 TAHUN 2005 ABSTRAK

: a.

Bahwa perencanaan Rencana Umum Tata Ruang Kota Ibukota Kecamatan Kebonagung adalah merupakan penjabaran Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Demak, seta Desa Kebonagung merupakan pusat pelayanan bagi masyarakat dalam lingkup Kecamatan, untuk itu perlu perencanaan tata ruang kota sebagai pedoman bagi semua kegiatan pemanfaatan ruang, maka dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Demak tentang Rencana Umum Tata Ruang Ibukota Kecamatan Kebonagung Tahun 2003-2012.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 5 Th 1960; UU No 11 Th 1974; UU No 5 Th 1984; UU No 9 Th 1985; UU No 5 Th 1990; UU No 9 Th 1990; UU No 4 Th 1992; UU No 23 Th 1992; UU No 24 Th 1992; UU No 23 Th 1997; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 38 Th 2004; Perpu No 3 Th 2005; PP No 16 Th 1976; PP No 22 Th 1982; PP No 23 Th 1982; PP No 26 Th 1985; PP No 50 Th 1992; PP No 51 Th 1993; PP No 69 Th 1996; PP No 47 Th 1997; PP No 25 Th 2000; Keppres No 32 Th 1990; Permendagri No 22 Th 1987; Permentamben No 01.P/471MPE/1992; Permendagri No 4 Th 1996; Kepmendagri No 650-658 Th 1985; Kepmen PU No 20/KPTS/1986; Kepmen PU No 640/KPTS/1986; Kepmen PU No 378/KPTS/1987; Kepmendagri No 59 Th 1988; Kepmendagri No 84 Th 1992; Kepmen PU No 63/PRT/1993; Inmendagri No 14 Th 1988; Perda Prop. Jateng No 8 Th 1992; Perda Kab. Demak No 4 Th 1997; Perda Kab. Demak No. 31 Th 2002; Perda Kab. Demak No 7 Th 2004. c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Ruang Lingkup; 2. Azas, Tujuan dan Strategi Pelaksanaan a. Asas dan Tujuan; b. Strategi Pelaksanaan; 3. Rencana Umum Tata Ruang Kota 1M Kebonagung Kabupaten Demak a. Perwilayahan dan Fungsi Kota; b. Penentuan Kepadatan Penduduk Untuk Tiap-tiap BWK; c. Penentuan Besaran Luas Ruang; d. Penentuan Besaran Fungsi Jaringan Transportasi; e. Penentuan Jaringan Utilitas; f. Penentuan KDB; g. Penentuan Ketinggian Bangunan dan KLB. 4. Pengendalian Pemanfaatan Ruang; 5. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; 6. Ketentuan Penyidikan;

7. Ketentuan Pidana; 8. Ketentuan Lain-lain. CATATAN

: 

 

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Daerah ini, maka rencana tata ruang kawasan, rencana rinci tata ruang kawasan di daerah dan sektoral yang berkaitan dengan penataan ruang di daerah tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Rencana Umum Tata Ruang Kota sesuai dengan Peraturan Daerah ini; Rencana Tata Ruang Kota ini berlaku sampai dengan tahun 2012; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

KAWASAN LINDUNG – PENGELOLAAN TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 8 TAHUN 2005 ABSTRAK

: a.

Bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah dan masyarakat serta terpeliharanya pelestarian lingkungan hidup dan sebagai pedoman bagi semua kegiatan pengelolaan kawasan lindung, maka dipandang perlu menetapkan pengelolaan Kawasan Lindung yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

b. Dasar hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 5 Th 1960; UU No 5 Th 1967; UU No 11 Th 1967; UU No 11 Th 1974; UU No 8 Th 1981; UU No 9 Th 1985; UU No 5 Th 1990; UU No 9 Th 1990; UU No 5 Th 1992; UU No 12 Th 1992; UU No 12 Th 1992; UU No 23 Th 1997; UU No 41 Th 1999; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 32 Th 1969; PP No 28 Th 1985; PP No 27 Th 1991; PP No 35 Th 1991; PP No 10 Th 1993; PP No 6 Th 1995; PP No 47 Th 1997; PP No 68 Th 1998; PP No 27 Th 1999; PP No 25 Th 2000; PP No 34 Th 2002; PP No 63 Th 2002; Keppres No 32 Th 1990; Perda Prop. Jateng No 22 Th 2003; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002; Perda Kab. Demak No 4 Th 2004; Perda Kab. Demak No 7 Th 2004. c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Azas, Tujuan dan Sasaran; 2. Ruang Lingkup Kawasan Lindung; 3. Fungsi dan Kriteria Kawasan Lindung a. Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya; b. Kawasan Perlindungan Setempat; c. Kawasan Cagar Budaya; d. Kawasan Rawan Bencana Alam; e. Kawasaan Lindung Lainnya. 4. Jenis dan Lokasi Kawasan Lindung; 5. Kebijaksanaan Pengelolaan Kawasan Lindung a. Umum; b. Pola Pengelolaan 1) Kawasan yang Memberikan Perlindungan Kawasan Bawahnya; 2) Kawasan Perlindungan Setempat; 3) Kawasan Cagar Budaya; 4) Kawasan Rawan Bencana Alam; 5) Kawasan Lindung Lainnya. 6. Pelaksanaan Pengelolaan Kawasan Lindung a. Pedomana Pengaturan; b. Pembinaan dan Pengendalian; c. Pengawasan.

7. Hak, Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat; 8. Ketentuan Penyidikan; 9. Ketentuan Pidana. CATATAN

: 





Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka : 1. Kegiatan yang telah ada di Kawasan Lindung tetap dapat dilaksanakan sepanjang tidak mengganggu fungsi lindung; 2. Kegiatan yang telah ada dan dinilai mengganggu fungsi Kawasan Lindung dicegah perkembangannya dan secara bertahap dialihkan pada kegiatan yang sesuai peruntukannya. Pelaksanaan Ketentuan Peralihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dilakukan oleh Bupati dan Instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengembangkan perangkat yang bersifat insentif dan disinsentif dengan menghormati hak setiap orang; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PAJAK HIBURAN – PERUBAHAN TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 9 TAHUN 2005 ABSTRAK

: a.

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya UU No 34 Tahun 2000 dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Perda Kab. Demak Nomor 1 Tahun 1998 tentang Pajak Hiburan dipandang perlu diubah dan ditinjau kembali serta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

b. Dasar Hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 18 Th 1997; UU No 34 Th 2000; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 105 Th 2000; PP No 65 Th 2001; Kepmendagri No 170 Th 1997; Kepmendagri No 173 Th 1997; Perda Kab. Demak No 1 Th 1998; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002; Perda Kab. No 7 Th 2004. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dari Perda Pajak Hiburan sebelumnya, khususnya mengenai ketentuan umum, larangan Pemda, Objek Pajak serta besaran tarif Pajak Hiburan.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

PAJAK PENERANGAN JALAN – PERUBAHAN TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 10 TAHUN 2005 ABSTRAK

: a.

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya UU No 34 Tahun 2000 dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Perda Kab. Demak Nomor 2 Tahun 1998 tentang Pajak Penerangan Jalan dipandang perlu diubah dan ditinjau kembali serta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

b. Dasar Hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 18 Th 1997; UU No 34 Th 2000; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; PP No 105 Th 2000; PP No 65 Th 2001; Kepmendagri No 170 Th 1997; Kepmendagri No 173 Th 1997; Perda Kab. Demak No 2 Th 1998; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002; Perda Kab. No 7 Th 2004. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dari Perda Pajak Hiburan sebelumnya, khususnya mengenai ketentuan umum, dasar pengenaan dan nilai pajak serta besaran tarif Pajak Penerangan Jalan.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RETRIBUSI PELAYANAN PERSAMPAHAN DAN KEBERSIHAN – PERUBAHAN TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 11 TAHUN 2005 ABSTRAK

: a.

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya UU No 34 Tahun 2000 dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Perda Kab. Demak Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan dipandang perlu diubah dan ditinjau kembali serta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

b. Dasar Hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 18 Th 1997; UU No 34 Th 2000; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; PP No 66 Th 2001; Kepmendagri No 174 Th 1997; Kepmendagri No 175 Th 1997; Perda Kab. Demak No 9 Th 1998; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002; Perda Kab. No 7 Th 2004. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dari Perda Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan sebelumnya, khususnya mengenai ketentuan umum, Objek Retribusi, Subjek Retribusi serta besaran tarif Retribusi Pelayanan Persampahan dan Kebersihan.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM – PERUBAHAN KEDUA TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 12 TAHUN 2005 ABSTRAK

: a.

Bahwa sehubungan dengan telah ditetapkannya UU No 34 Tahun 2000 dan ditindaklanjuti dengan ditetapkannya PP No 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah, maka Perda Kab. Demak Nomor 11 Tahun 1998 dan perubahaanya Nomor 27 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dipandang perlu diubah dan ditinjau kembali serta perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

b. Dasar Hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 14 Th 1992; UU No 18 Th 1997; UU No 34 Th 2000; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 38 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 41 Th 1993; PP No 43 Th 1993; PP No 44 Th 1993; PP No 25 Th 2000; PP No 66 Th 2001; Kepmendagri No 43 Th 1980; Kepmenhub No KM.66 Th 1993; Kepmendagri No 174 Th 1997; Kepmendagri No 175 Th 1997; Perda Kab. Demak No 11 Th 1998; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002; Perda Kab. No 7 Th 2004. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang perubahan beberapa ketentuan dari Perda Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum sebelumnya, khususnya mengenai ketentuan umum, Objek Retribusi, Dasar Pengenaan serta besaran tarif Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

BAHAN GALIAN GOLONGAN C – PENGAMBILAN DAN PENGOLAHAN – PERUBAHAN TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 13 TAHUN 2005 ABSTRAK

: a.

Bahwa dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah khususnya sektor pajak galian golongan C dipandang perlu meninjau kembali terhadap beberapa ketentuan dengan tujuan memperluan cakupan objek pajak, maka perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Perubahan.

b. Dasar Hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 17 Th 1997; UU No 18 Th 1997; UU No 19 Th 1997; UU No 23 Th 1997; UU No 34 Th 2000; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 25 Th 2000; PP No 65 Th 2001; Kepmendagri No 170 Th 1997; Kepmendagri No 173 Th 1997; Kepmendagri No 43 Th 1999; Perda Kab. Demak No 7 Th 1985; Perda Kab. Demak No 23 Th 2000; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002; Perda Kab. No 7 Th 2004. c.

CATATAN

Perda ini mengatur tentang perubahan kedua beberapa ketentuan dari Perda Pajak Bahan Golongan Galian C sebelumnya, khususnya mengenai ketentuan umum, Objek Pajak, Subjek Pajak serta Wajib Pajak.

: Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH TAHUN 2005 PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2005 ABSTRAK

: a.

Bahwa materi-materi yang ada dalam Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1998 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan situai dan kondisi, sehubungan dengan itu maka dipandang perlu melakukan kodifikasi sekaligus meninjau kembali Peraturan Daerah tersebut dan ditetapkan dalam Peraturan Daerah.

b. Dasar Hukum Perda ini adalah UU No 13 Th 1950; UU No 8 Th 1981; UU No 18 Th 1997; UU No 34 Th 2000; UU No 10 Th 2004; UU No 32 Th 2004; UU No 33 Th 2004; UU No 38 Th 2004; PP No 16 Th 1976; PP No 27 Th 1983; PP No 25 Th 2000; PP No 66 Th 2001; Kepmendagri No 43 Th 1980; Kepmenhub No KM.66 Th 1993; Kepmendagri No 174 Th 1997; Kepmendagri No 175 Th 1997; Perda Kab. Demak No 31 Th 2002; Perda Kab. No 7 Th 2004.

CATATAN

c.

Perda ini mengatur tentang : 1. Nama, Objek dan Subjek Retribusi; 2. Tata Cara Perijnan; 3. Golongan Retribusi; 4. Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa; 5. Prinsip dan Sasaran Dalam Penetapan Struktur dan Besarnya Tarip; 6. Struktur dan Besarnya Tarip Retribusi; 7. Wilayah Pemungutan dan Saat Retribusi Terutang; 8. Tata Cara Pemungutan; 9. Sanksi Administrasi; 10. Tata Cara Pembayaran; 11. Tata Cara Penagihan; 12. Tata Cara Pengurangan, Keringanan dan Pembebasan Retribusi; 13. Tata Cara Penyelesaian Keberatan; 14. Ketentuan Pidana; 15. Penyidikan.

: 

Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah beserta perubahannya dinyatakan dicabut tidak berlaku lagi; Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

