SURAT KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NO: 08/A-SK/DPM.REMA.UPI/VI/2012 TENTANG UNDANG-UNDANG PENGADERAN REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2012 setelah : Menimbang : 1 Hasil Rapat Pleno DPM REMA UPI 2012 2 Akan dimulainya pengaderan mahasiswa baru Republik Mahasiswa UPI tahun 2012 : 3 Bahwa Diperlukannya aturan perundang-undangan tentang pengaderan mahasiswa baru Universitas Pendidikan Indonesia Mengingat : 1 Ketetapan Sidang Umum MPM REMA UPI 2012 Memperhatikan : 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REMA UPI 2012 2 Mekanisme Kerja Organisasi REMA UPI 2012 3 Garis-Garis Besar Program Kerja REMA UPI 2012 Memutuskan Menetapkan : 1. Mengesahkan undang-undang pengaderan Republik Mahasiswa UPI nomor 01 Tahun 2012 sebagaimana terlampir 2. Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan jika terdapat kesalahan akan diperbaiki sebagaimana mestinya, dengan mengeluarkan surat keputusan yang baru
Ditetapkan di Bandung Tanggal 11 Juni 2012 Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2012
Aby Dzar NIM.0806922
Tembusan : 1. MPM REMA UPI 2. BEM REMA UPI 3. Arsip
Lampiran SK NO: 08/A-SK/DPM.REMA.UPI/VI/2012
UNDANG-UNDANG REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2012 TENTANG PENGADERAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN BEM REMA UPI Menimbang
:
a. bahwa setiap organisasi perlu melaksanakan pengaderan secara profesional untuk menciptakan generasi penerus dalam menjalankan roda kepengurusan dengan lebih baik. b. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan pengaderan yang profesional tersebut, diperlukan landasan hukum, baik sebagai landasan pembinaan maupun pelaksanaannya. Mengingat
:
1. Pasal 10, Pasal 12 Anggaran Dasar REMA UPI 2012 2. Pasal 2 Anggaran Rumah Tangga REMA UPI 2012 Dengan Persetujuan Bersama Antara DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UPI dan PRESIDEN BEM REPUBLIK MAHASISWA UPI MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG TENTANG PENGADERAN BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang disebut dengan: a. Pengaderan adalah suatu proses pembinaan mahasiswa yang dilaksanakan dengan sistematis, terarah dan berkesinambungan. b. Pengaderan REMA UPI adalah suatu proses pembinaan mahasiswa yang dilaksanakan dengan sistematis, terarah dan berkesinambungan dan berlangsung di lingkungan REMA UPI. c. Kegiatan pengaderan adalah kegiatan pembinaan yang dilaksanakan untuk meningkatkan kualitas anggota REMA UPI. d. Jenjang pengaderan adalah tahapan pengaderan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Pengaderan REMA UPI. e. Tingkat pengaderan adalah tingkat yang berada dalam jenjang pengaderan yang ditetapkan berdasarkan Undang-undang Pengaderan REMA UPI. f. Anggota muda adalah anggota REMA UPI yang tercatat sebagai mahasiswa UPI dan sedang menempuh studi di jenjang D3 dan S1. g. Anggota biasa adalah anggota muda yang telah lulus salah satu jenjang pengaderan dasar REMA UPI. h. Anggota aktif adalah anggota biasa yang pernah atau sedang menjadi pengurus di salah satu bagian kelengkapan organisasi REMA UPI.
i. j. k.
l.
m. n. o. p.
q. r.
s.
Masa Orientasi Kampus Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia yang selanjutnya disebut MOKA REMA UPI adalah suatu proses pembinaan mahasiswa pada jenjang pengaderan dasar di tingkat pertama yang dilaksanakan pada pra-perkuliahan tahun ajaran baru di lingkungan REMA UPI. Masa Bimbingan yang selanjutnya disebut MABIM adalah suatu proses pembinaan mahasiswa pada jenjang pengaderan dasar di tingkat ke dua yang dilaksanakan pada tahun pertama yang berkedudukan di REMA UPI dan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif mahasiswa tingkat jurusan atau program studi. Latihan Kepemimpinan Mahasiswa yang selanjutnya disebut LKM adalah suatu proses pembinaan mahasiswa pada jenjang pengaderan dasar di tingkat ke tiga yang dilaksanakan pada tahun pertama yang berkedudukan di REMA UPI dan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif mahasiswa tingkat jurusan atau program studi. Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa yang selanjutnya disebut PLKM adalah suatu proses pembinaan mahasiswa pada jenjang pengaderan lanjutan yang dilaksanakan pada tahun pertama dan atau tahun berikutnya yang berkedudukan di REMA UPI dan dilaksanakan oleh lembaga eksekutif mahasiswa tingkat universitas. Kegiatan Pengaderan dasar wajib diikuti oleh seluruh anggota muda REMA UPI. Kegiatan Pengaderan lanjutan diikuti oleh anggota biasa dan atau anggota aktif REMA UPI. Penanggungjawab adalah pimpinan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengaderan. Panitia Pengarah (Steering Committe) adalah perangkat pengaderan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif mahasiswa baik tingkat universitas maupun tingkat jurusan/program studi yang bertugas membuat konsep, mengarahkan dan memberi pertimbangan panitia pelaksana dalam kegiatan pengaderan sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. Panitia Pelaksana (Organizing Committe) adalah perangkat pengaderan yang dibentuk oleh lembaga eksekutif mahasiswa baik tingkat universitas maupun tingkat jurusan/program studi yang bertugas melaksanakan kegiatan pengaderan sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan. Panitia Pengawas (Superintending Cpmmitte) adalah perangkat pengaderan yang dibentuk oleh lembaga legislatif mahasiswa baik tingkat universitas maupun tingkat jurusa/program studi yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan pengaderan sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan dan melaporkan semua pelanggaran kepada pelaksana eksekusi. Pelaksana eksekusi adalah pihak yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran Undang-undang Pengaderan.
BAB II LANDASAN DAN ASAS Pasal 2 Landasan pengaderan REMA UPI ini berdasarkan: a. Syariat Islam b. Pancasila dan UUD 1945 c. Peraturan Menteri tentang Kemahasiswaan d. Tri Dharma Perguruan Tinggi e. AD/ART REMA UPI Pasal 3 Pengaderan REMA UPI berasaskan : 1. Tanggung jawab yaitu pelaksanaan pengaderan harus didasari sikap tanggung jawab berdasarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa. 2. Manfaat yaitu segala usaha dan kegiatan pengaderan harus bermanfaat bagi seluruh kelengkapan perangkat pengaderan. 3. Kekeluargaan yaitu segala pelaksanaan pengaderan yang merupakan usaha bersama dijiwai semangat kekeluargaan. 4. Keadilan yaitu setiap kegiatan pengaderan harus dilakukan sesuai porsinya.
BAB III TUJUAN Pasal 4 Kegiatan pengaderan dilaksanakan dengan itikad baik yang bertujuan untuk membina dan meningkatkan kualitas rohani, jasmani dan pola pikir mahasiswa serta bukan merupakan kegiatan yang mengandung:
1. Tindakan nonedukatif dari pelaksana pengaderan kepada peserta pengaderan 2. Kegiatan yang bersifat hura-hura dan mubazir 3. Tindakan yang mengakibatkan tekanan secara psikologis kepada peserta pengaderan BAB IV STANDAR KELENGKAPAN PENGADERAN Standar kelengkapan pengaderan adalah standar pelaksanaan pengaderan yang terdiri dari kelengkapan hukum dan kelengkapan perangkat pengaderan Pasal 5 Standar kelengkapan hukum Standar kelengkapan hukum pengaderan terdiri dari : a. Undang-undang Pengaderan b. Ketetapan Presiden BEM REMA UPI c. Petunjuk Umum, Petunjuk Pelaksanaan dan Petunjuk Teknis Pasal 6 Standar Kelengkapan Perangkat Pengaderan Standar kelengkapan perangkat pengaderan terdiri dari:
a. b. c. d. e.
Penanggungjawab Panitia Pengarah (Steering Committee) Panitia Pelaksana (Organizing Committee) Panitia Pengawas (Superintending Committee) Peserta
BAB V JENJANG, TINGKAT DAN WAKTU PENGADERAN Pasal 7 Jenjang Pengaderan Jenjang pengaderan terdiri dari: a Jenjang pengaderan dasar, yaitu MOKA, MABIM dan LKM. b Jenjang pengaderan lanjutan, yaitu PLKM. Pasal 8 Tingkat Pengaderan Tingkat Pengaderan terdiri dari :
a. b. c. d.
Masa Orientasi Kampus (MOKA) Masa Bimbingan (MABIM) Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (PLKM)
Pasal 9 Waktu Pengaderan a Waktu pengaderan dasar dimulai dari pra perkuliahan tahun ajaran baru sampai dengan akhir tahun pertama b Waktu pengaderan lanjutan dilaksanakan pada akhir tahun ajaran pertama dan atau tahun berikutnya
1. 2. 3. 4.
BAB VI PANITIA Pasal 10 MOKA dilaksanakan oleh panitia bersama REMA UPI. MABIM dilaksanakan oleh lembaga eksekutif mahasiswa tingkat jurusan/program studi. LKM dilaksanakan oleh lembaga eksekutif mahasiswa tingkat jurusan/program studi. PLKM adalah kegiatan pengaderan REMA UPI yang dilaksanakan oleh lembaga eksekutif mahasiswa tingkat universitas.
BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PANITIA PENGADERAN Pasal 11 Hak Panitia Pengaderan Panitia berhak mendapatkan fasilitas dalam melaksanakan kegiatan pengaderan yang ditentukan kemudian. Pasal 12 Kewajiban Panitia Pengaderan Panitia berkewajiban melaksanakan kegiatan pengaderan mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. BAB VIII PESERTA Pasal 13 1. Peserta jenjang pengaderan dasar adalah anggota muda REMA UPI. 2. Peserta jenjang pengaderan lanjutan adalah anggota biasa REMA UPI atau anggota aktif REMA UPI BAB IX HAK DAN KEWAJIBAN PESERTA PENGADERAN Pasal 14 Hak Peserta Pengaderan Hak Peserta pengaderan adalah : 1. Mendapatkan fasilitas dan perlakuan yang adil antar sesama peserta 2. Menyampaikan pendapat dan pendirian 3. Menyampaikan saran dan masukan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan peserta. 4. Peserta yang lulus jenjang pengaderan tingkat dasar dan atau tingkat lanjutan berhak menjadi pengurus lembaga eksekutif atau lembaga legislatif tingkat jurusan/program studi dan atau lembaga eksekutif atau lembaga legislatif tingkat universitas. 5. Peserta jenjang pengaderan dasar berhak mengikuti kegiatan persamaan. Pasal 15 Kewajiban Peserta Pengaderan Kewajiban Peserta pengaderan adalah : 1. Mengikuti seluruh rangkaian acara 2. Menaati aturan yang berlaku 3. Menjaga nama baik almamater 4. Melaksanakan setiap keputusan dan peraturan panitia yang ditentukan
BAB X PELANGGARAN, SANKSI DAN PELAKSANA EKSEKUSI Pasal 16 Pelanggaran Pelanggaran adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh kelengkapan perangkat pengaderan secara disengaja ataupun tidak disengaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kegiatan pengaderan. Pasal 17 Sanksi Sanksi adalah sikap atau tindakan yang diberikan oleh pelaksana eksekusi kepada pelanggar sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh kelengkapan perangkat pengaderan. Pasal 18 Pelaksana Eksekusi 1. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga eksekutif jurusan/program studi dieksekusi oleh lembaga legislatif tingkat jurusan/program studi. 2. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga eksekutif kampus daerah dieksekusi oleh lembaga legislatif tingkat kampus daerah. 3. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga eksekutif universitas dieksekusi oleh lembaga legislatif tingkat universitas. BAB XI MATERI Pasal 19 Masa Orientasi Kampus (MOKA) Materi MOKA sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Ke-ORMAWA-an REMA UPI. b. Tri Dharma Perguruan Tinggi. c. Kelembagaan UPI. d. Jati Diri Mahasiswa. e. 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD NRI ‘45, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika) Pasal 20 Masa Bimbingan (MABIM) Materi MABIM sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Konsep Diri Mahasiswa b. Motivasi dan Strategi Belajar c. Motivasi Berorganisasi. d. Kecerdasaran Spiritual dan Emosional e. Kemampuan Manajerial Pasal 21 Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (LKM) Materi LKM sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Sejarah Pergerakan Mahasiswa. b. Konsep Kepemimpinan. c. Manajemen Kegiatan dan Manajemen Rapat. d. Problem Solving dan atau Management Conflict e. Materi dan Simulasi Teknik Persidangan. f. Manajemen Organisasi g. Team Building Pasal 22 Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Mahasiswa (PLKM) Materi PLKM sekurang-kurangnya terdiri dari:
a. b. c. d. e.
Kepemimpinan Sosial Kemasyarakatan. Analisis dan Manajemen Wacana Publik. Advokasi Mahasiswa. Penyikapan terhadap Permasalahan Kebijakan Nasional Kebijakan dan Dinamika Ormawa
BAB XII ANGGARAN Pasal 23 Sumber pendanaan kegiatan pengaderan berasal dari Iuran Kemahasiswaan dan sumber lain yang halal dan tidak mengikat.
BAB XIII SERTIFIKASI Pasal 24 1. Sertifikasi status anggota biasa dikeluarkan oleh lembaga eksekutif mahasiswa tingkat kampus daerah dan jurusan/program studi. 2. Sertifikasi status anggota aktif dikeluarkan oleh ORMAWA REMA UPI.
1. 2. 3. 4.
BAB XIV KEGIATAN PERSAMAAN Pasal 25 Kegiatan persamaan dimaksudkan untuk memfasilitasi peserta jenjang pengaderan dasar yang tidak dapat mengikuti jenjang pengaderan dasar karena berhalangan hadir dengan alasan yang dapat diterima. Kegiatan persamaan bersifat setara dengan kegiatan pengaderan yang digantikan. Kegiatan persamaan untuk MOKA dilaksanakan oleh lembaga eksekutif mahasiswa tingkat universitas. Kegiatan persamaan untuk MABIM dan LKM dilaksanakan oleh lembaga eksekutif mahasiswa tingkat jurusan/progaram studi.
BAB XV PENUTUP Pasal 26 Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur kemudian. Pasal 27 Undang-undang ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan jika terdapat kesalahan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
LEMBAR PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PENGADERAN REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 01 TAHUN 2012
Ditetapkan
: Bumi Siliwangi
Hari
: Senin
Tanggal
: 11 Juni 2012
Menyetujui, KETUA DPM REMA UPI 2012
Aby Dzar NIM. 0806922
PRESIDEN BEM REMA UPI 2012
Hamdan Ardiansyah NIM. 0807117
