SURAT KEPUTUSAN KETUA DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA PERIODE 2012 No : 23/A-SK/DPM.REMA.UPI/XI/2012 TENTANG UNDANG-UNDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2012 DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2012, setelah: Menimbang : 1 Hasil Rapat Pleno DPM REMA UPI 2012 2 Bahwa Perlu Adanya Pengabdian Pada Masyarakat Oleh Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia. 3 Bahwa Diperlukannya Undang-Undang Yang Mengatur Pengabdian Pada Masyarakat REMA UPI 2012 Mengingat : 1 Ketetapan Sidang Umum MPM REMA UPI 2012 Memperhatikan : 1 Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga REMA UPI 2012 2 Mekanisme Kerja Organisasi REMA UPI 2012 3 Garis-Garis Besar Program Kerja REMA UPI 2012 Memutuskan Menetapkan : 1. Undang-Undang Pengabdian Pada Masyarakat Dalam Lampiran Ini Sebagai Undang-Undang Pengabdian Pada Masyarakat Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia 2012. 2. Surat Keputusan Ini Berlaku Sejak Tanggal Ditetapkan Dan Jika Terdapat Kesalahan Akan Diperbaiki Sebagaimana Mestinya Dengan Mengeluarkan Surat Keputusan Yang Baru. Ditetapkan di Bandung Tanggal 23 November 2012 Ketua Dewan Perwakilan Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia Periode 2012
Tembusan: 1. 2. 3.
MPM REMA UPI BEM REMA UPI Arsip
Aby Dzar NIM. 0806922
Lampiran SK No : 23/A-SK/DPM.REMA.UPI/XI/2012
UNDANG-UNDANG REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2012 TENTANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN BEM REMA UPI Menimbang
:
a. bahwa setiap organisasi perlu melaksanakan kegiatan pengabdian pada masyarakat secara profesional guna menerapkan dan mengaplikasikan ilmu-ilmu yang didapat untuk membina dan mengembangkan potensi-potensi dari masyarakat. b. bahwa kegiatan pengabdian pada masyarakat yang dilakukan oleh setiap organisasi kemahasiswaan di lingkungan Republik Mahasiswa UPI, diharapkan berbasis pada pengembangan masyarakat (community development) untuk memberikan manfaat yang lebih nyata dan terasa bagi masyarakat. c. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan kegiatan pengabdian pada masyarakat yang profesional tersebut, diperlukan landasan hukum, baik sebagai landasan pembinaan maupun pelaksanaannya. Mengingat
:
1. Pasal 5 dan Pasal 10 Anggaran Dasar REMA UPI 2. BAB I (poin 4), BAB III (poin 2a), BAB III (poin 4b), GBPK REMA UPI Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA dan PRESIDEN BADAN EKSEKUTIF MAHASISWA REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA MEMUTUSKAN: Menetapkan: UNDANG-UNDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA
BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang disebut dengan: a.
Pengabdian adalah kegiatan yang dilaksanakan sebagai wujud aktualisasi (pengembangan kemampuan diri) dalam memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.
b.
Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama di suatu tempat dan mempunyai aturan tertentu.
c.
Wilayah adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas tertentu dan wewenang untuk mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia.
d.
Pengabdian pada Masyarakat Republik Mahasiswa Universitas Pendididikan Indonesia, yang selanjutnya disebut PPM REMA UPI, adalah suatu kegiatan yang bermanfaat yang dilakukan mahasiswa bagi masyarakat yang dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan, serta membangun masyarakat sesuai dengan karakteristik UPI sebagai kampus pendidikan.
e.
Organisasi Kemahasiswaan UPI, yang selanjutnya disingkat Ormawa UPI adalah organisasi mahasiswa yang dibentuk dari, oleh, dan untuk mahasiswa pada tingkat universitas, jurusan/program studi, dan kampus daerah yang merupakan sarana pengembangan penalaran, keilmuan, kewirausahaan, minat dan bakat, pengembangan kesejahteraan mahasiswa, dan pengabdian kepada masyarakat.
f.
Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disingkat REMA UPI adalah organisasi kemahasiswaan yang berada di lingkungan Universitas Pendidikan Indonesia.
g.
Badan Eksekutif Mahasiswa Republik Mahasiswa Universitas Pendidikan Indonesia, yang selanjutnya disingkat BEM REMA UPI adalah lembaga eksekutif mahasiswa tingkat universitas.
h.
Penanggung jawab adalah pimpinan lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan pengabdian pada masyarakat.
i.
Panitia Pengarah (Steering Committee) adalah perangkat PPM yang dibentuk oleh lembaga eksekutif mahasiswa baik tingkat universitas maupun tingkat jurusan/program studi yang bertugas membuat konsep, mengarahkan dan memberi pertimbangan panitia pelaksana dalam kegiatan PPM sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan.
j.
Panitia Pelaksana (Organizing Committee) adalah perangkat PPM yang dibentuk oleh lembaga eksekutif mahasiswa baik tingkat universitas maupun tingkat jurusan/program studi yang bertugas melaksanakan kegiatan PPM sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan.
k.
Panitia Pengawas (Superintending Committee) adalah perangkat PPM yang dibentuk oleh lembaga legislatif mahasiswa baik tingkat universitas maupun tingkat jurusan/program studi yang bertugas mengawasi jalannya kegiatan PPM sesuai dengan konsep yang telah ditetapkan dan melaporkan semua pelanggaran kepada pelaksana eksekusi.
l.
Pelaksana eksekusi adalah pihak yang memberikan sanksi terhadap pelanggaran undangundang PPM.
BAB II LANDASAN DAN ASAS Pasal 2 Landasan PPM REMA UPI ini berlandaskan: a.
AD/ART dan GBPK REMA UPI
b.
AD/ART dan GBPK Ormawa
c.
Program kerja Ormawa Pasal 3 Asas
PPM REMA UPI berasaskan: a.
Manfaat, yaitu segala usaha dan kegiatan PPM harus bermanfaat bagi seluruh pihak yang terlibat.
b.
Tanggung jawab, yaitu pelaksanaan PPM harus didasari sikap tanggung jawab berdasarkan iman dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa.
c.
Keikhlasan, yaitu segala pelaksanaan PPM yang merupakan usaha bersama yang dijiwai sikap yang ikhlas.
d.
Kekeluargaan, yaitu segala pelaksanaan PPM yang merupakan usaha bersama dijiwai semangat kekeluargaan.
BAB III TUJUAN Pasal 4 Kegiatan PPM ini dilaksanakan dengan itikad baik dan bertujuan untuk: a. Mengabdi dan memberikan manfaat sebanyak-banyaknya kepada masyarakat. b. Membangun wilayah dan atau masyarakat yang kurang berkembang. c. Membina wilayah dan atau masyarakat secara terarah dan berkelanjutan. d. Mengembangkan potensi yang ada di wilayah dan atau masyarakat. e. Mengaplikasikan ilmu yang didapat pada perkuliahan. f. Memandirikan masyarakat yang bersangkutan.
BAB IV STANDAR KELENGKAPAN Pasal 5 Standar kelengkapan hukum PPM terdiri dari: a. Petunjuk umum b. Petunjuk pelaksanaan c. Petunjuk teknis Pasal 6 Standar kelengkapan perangkat PPM terdiri dari: a. Panitia Pengawas (Superintending Committee) b. Penanggung jawab c. Panitia Pengarah (Steering Committee) d. Panitia Pelaksana (Organizing Committee)
BAB V SASARAN Pasal 7 Sasaran dari kegiatan PPM ini adalah wilayah dan atau masyarakat yang membutuhkan pengembangan dan pembinaan dalam bidang keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi dan sosial budaya dengan pemilihan wilayah yang ditentukan oleh Ormawa yang bersangkutan.
BAB VI WAKTU Pasal 8 1. Kegiatan PPM ini dilaksanakan secara terarah dan berkelanjutan. 2. Waktu pelaksanaan PPM ini disesuaikan dengan agenda kerja tiap Ormawa. 3. Waktu pembinaan dan pengembangan wilayah dan atau masyarakat disesuaikan dengan tingkat ketercapaian tujuan program PPM yang dibuat dan atau dilaksanakan maksimal selama 5 tahun atau dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kemampuan Ormawa yang bersangkutan. 4. Setiap Ormawa harus mengadakan kunjungan ke wilayah dan atau masyarakat binaannya minimal tiga bulan sekali.
BAB VII RANAH Pasal 9 1. Ranah kegiatan PPM mencakup aspek keagamaan, pendidikan, kesehatan, ekonomi, teknologi dan sosial budaya atau disesuaikan dengan kebutuhan dan potensi wilayah dan atau masyarakat yang bersangkutan. 2. Ranah kegiatan PPM harus dapat menggambarkan karakter UPI sebagai kampus pendidikan. 3. Ranah kegiatan PPM ini dapat disesuaikan dengan karakteristik dan latar belakang Ormawa penyelenggara.
BAB VIII PANITIA Pasal 10 Panitia kegiatan PPM dibentuk oleh Ormawa dan disahkan oleh pimpinan Ormawa. Pasal 11 Hak Dalam melaksanakan tugasnya, panitia berhak mendapatkan: a. Fasilitas dari Ormawa yang bersangkutan. b. Pelayanan dari BEM REMA UPI berupa pemberian informasi mengenai PPM.
Pasal 12 Kewajiban Panitia berkewajiban melaksanakan kegiatan PPM sesuai dengan peraturan yang berlaku mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi. BAB IX ANGGARAN Pasal 13 Anggaran kegiatan PPM berasal dari: a. Kas Ormawa b. Sponsorship c. Sumber lain yang halal dan tidak mengikat
BAB X PELANGGARAN, SANKSI DAN PELAKSANA EKSEKUSI Pasal 14 Pelanggaran Pelanggaran adalah sikap atau tindakan yang dilakukan oleh kelengkapan perangkat PPM secara disengaja ataupun tidak disengaja yang tidak sesuai dengan peraturan yang berlaku dalam kegiatan PPM. Pasal 15 Sanksi Sanksi adalah sikap atau tindakan yang diberikan oleh pelaksana eksekusi kepada pelanggar sebagai konsekuensi atas pelanggaran yang telah dilakukan oleh kelengkapan perangkat PPM. Pasal 16 Pelaksana Eksekusi 1. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga eksekutif tingkat jurusan/program studi dieksekusi oleh lembaga legislatif tingkat jurusan/program studi. 2. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga eksekutif kampus daerah dieksekusi oleh lembaga legislatif kampus daerah. 3. Pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga eksekutif tingkat universitas dieksekusi oleh lembaga legislatif tingkat universitas.
BAB XI PENUTUP Pasal 17 Hal-hal yang belum diatur dalam undang-undang ini akan diatur kemudian.
LEMBAR PENGESAHAN UNDANG-UNDANG PENGABDIAN PADA MASYARAKAT REPUBLIK MAHASISWA UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA NOMOR 04 TAHUN 2012
Ditetapkan
: Bumi Siliwangi
Hari
: Jumat
Tanggal
: 23 November 2012
Menyetujui,
KETUA DPM REMA UPI 2012
PRESIDEN BEM REMA UPI 2012
HAMDAN ARDIANSYAH ABY DZAR NIM. 0806922
NIM.0807117
