PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
DINAS PERHUBUNGAN
Jl. Palapa No.17 Telp (0380) 831321,833691- Fax (0380) 831753 – 823009 Kupang - NTT
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : SK. / /D.PHB-2014 TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013-2018 KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR, Menimbang
:
a.
Bahwa untuk melaksanakan Amanat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah dan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan PP Nomor 8 Tahun 2008, maka secara sektoral Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis (Renstra) ;
b.
Bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013-2018, sebagai penjabarannya maka Dinas Perhubungan Provinsi NTT menyusun Rencana Strategis (Renstra) Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 - 2018 ;
c.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2018 dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur;
Mengingat
:
1.
Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2.
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3.
Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4.
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5.
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2005 Nomor 140);
6.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indoesia Tahun 2006 Nomor 25);
7.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
8.
Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9.
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 10
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
11. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 1 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2008 Nomor 001 Seri E Nomor 001, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 0011); 12. Peraturan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 353 Seri D Nomor 349); 13. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 ;
MEMUTUSKAN Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013 2018 Pasal 1
Menetapkan Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2014 – 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Pasal 2. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 wajib digunakan sebagai pedoman untuk
penyusunan Rencana Kerja (Renja) dan pengukuran kinerja tahunan di lingkungan Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Pasal 3. Rencana Strategis Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2013 – 2018 akan dievaluasi secara berkala disesuaikan dengan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi. Pasal 4. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali seperlunya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.
Ditetapkan di Kupang pada tanggal Pebruari 2014 Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nusa Tenggara Timur,
Ir. STEFANUS I. R. OEDJOE, MT PEMBINA TINGKAT I NIP. 19620902 199303 1 004
L A M P I R A N
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR NOMOR : SK. / /D.PHB-2014 TANGGAL PEBRUARI 2014
TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2013-2018
