WALIKOTA PROBOLINGGO SALINAN
PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR 3
TAHUN 2006
TENTANG KETENTUAN PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN TENAGA KONTRAK WALIKOTA PROBOLINGGO, Menimbang
: a. bahwa dalam rangka perencanaan, pengembangan dan penataan tenaga kontrak di lingkungan Pemerintah Kota Probolinggo yang mengarah pada terciptanya tertib administrasi
kepegawaian
dalam
hal
pengangkatan,
pemberhentian
dan
perpanjangan kontrak kerja; b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a Konsideran ini, maka perlu mengatur Ketentuan Pengangkatan, Pemberhentian dan Perpanjangan Tenaga Kontrak yang dituangkan dalam Peraturan Walikota Probolinggo.
Mengingat
: 1. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia, Tanggal 14 Agustus 1950); 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 195, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4016); 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389) ; 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493);
5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) 7. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263). MEMUTUSKAN : Menetapkan
: PERATURAN
WALIKOTA
PROBOLINGGO
PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN
DAN
TENTANG
KETENTUAN
PERPANJANGAN TENAGA
KONTRAK. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan : a. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Probolinggo. b. Kepala Daerah adalah Walikota Probolinggo. c. Tenaga Kontrak adalah pegawai yang bekerja atau mengerjakan sesuatu pekerjaan yang telah disepakati bersama dalam jangka waktu yang telah ditentukan. d. Upah adalah uang dan sebagainya yang dibayarkan sebagai pembalasan jasa atau pembayaran tenaga yang sudah dipakai untuk mengerjakan sesuatu. e. Cuti adalah keadaan tidak masuk kerja yang diijinkan dalam batas waktu tertentu.
BAB II HAK DAN KEWAJIBAN Pasal 2 Setiap tenaga kontrak memiliki hak : a. Upah setiap bulan ; b. Cuti bersalin selama 2 (dua) bulan.
Pasal 3 Cuti bersalin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dilaksanakan selama 1 (satu) bulan sebelum persalinan dan 1 (satu) bulan sesudah persalinan.
Pasal 4 Setiap tenaga kontrak mempunyai kewajiban mematuhi dan mentaati Peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu : a. Bekerja dengan jujur, tertib, cermat dan bersemangat. b. Memberikan pelayanan sebaik-baiknya kepada masyarakat. c. Mentaati ketentuan jam kerja. d. Mengikuti apel pagi dan apel siang. e. Mengikuti senam kesegaran jasmani setiap hari Jumat. f. Berpakaian rapi dan sopan sesuai ketentuan yang berlaku serta bersikap sopan santun terhadap teman sejawat dan masyarakat. g. Menjadi teladan sebagai warga negara yang baik dalam masyarakat.
BAB III PENGANGKATAN, PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN KONTRAK Pasal 5 Pengangkatan tenaga kontrak berasal dari tenaga honor, perangkat kelurahan, dan Warga Negara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi tenaga kontrak sesuai dengan kebutuhan organisasi.
Pasal 6 Tenaga kontrak yang akan diangkat pertama kali berdasarkan Keputusan Kepala Daerah, wajib mengikuti masa uji coba selama 3 (tiga) bulan untuk mengetahui kinerjanya dengan tetap mendapatkan upah sesuai dengan ijazah dan struktur penggajian.
Pasal 7 Pengangkatan Tenaga Kontrak berlaku selama 1 (satu) tahun dan apabila tidak dapat menunjukkan kinerja yang baik selama masa uji coba, maka Keputusan Kepala Daerah akan dicabut.
Pasal 8 Tenaga kontrak yang dapat menunjukkan kinerja baik selama 1 (satu) tahun pertama, akan diberi NIK (Nomor Induk Kontrak) atas dasar usulan Pimpinan unit kerjanya dan berlaku juga bagi tenaga kontrak yang sudah melaksanakan tugas lebih dari 1(satu) tahun.
Pasal 9 Batas usia pengangkatan menjadi tenaga kontrak serendah-rendahnya berusia 18 (delapan belas) tahun dan setinggi-tingginya berusia 45 (empat puluh lima) tahun.
Pasal 10 Pemberhentian tenaga kontrak akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan sudah tidak diperlukan lagi oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 11 Tenaga kontrak dapat diberhentikan sebelum masa kontrak berakhir dalam waktu 1(satu) tahun apabila melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak mematuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Bab II Pasal 4 sebanyak 3 (tiga) kali dalam 1 (satu) bulan tanpa keterangan.
Pasal 12 (1) Batas usia purna pengabdian tenaga kontrak maksimal 56 (lima puluh enam) tahun dan dapat diperpanjang paling lama 2 (dua) tahun ; (2) Tenaga Kontrak yang diperpanjang masa kerjanya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian khusus dan spesifik dibidangnya dan diusulkan oleh Pimpinan unit kerja untuk mendapatkan persetujuan Kepala Daerah.
Pasal 13 Tenaga kontrak yang diberhentikan dengan hormat karena batas usia maksimal 56 (lima puluh enam) tahun atau lebih, sakit permanen/ akut, dan tidak atas permintaan sendiri, dapat dipertimbangkan untuk mendapatkan uang pesangon yang besarnya disesuaikan dengan masa pengabdiannya dan upah yang diterima terakhir, sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan ini.
Pasal 14 Tenaga kontrak akan diperpanjang masa kontraknya apabila tenaganya masih diperlukan oleh Pemerintah Daerah.
Pasal 15 Bagi tenaga kontrak yang diperpanjang masa kontraknya pada tahun berikutnya akan dinaikkan upahnya sesuai dengan masa perpanjangan kontrak dan klasifikasi pendidikannya sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
Pasal 16 Perpanjangan tenaga kontrak dilaksanakan setiap tahun pada bulan Januari.
BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 17 Besarnya pembayaran upah tenaga kontrak baru di Lingkungan Pemerintah Daerah akan disesuaikan dengan klasifikasi pendidikan yang dimiliki dan struktur penggajian sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan ini.
Pasal 18 Jenis pekerjaan tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah dibagi dalam 3 (tiga) rumpun yaitu : a. Rumpun administrasi; b. Rumpun teknis; c. Rumpun pelaksana.
Pasal 19 (1) Bagi tenaga kontrak yang mengalami peningkatan dalam pendidikan formal, ijazah terakhirnya dapat diajukan oleh Pimpinan unit kerjanya kepada Kepala Daerah ; (2) Untuk mendapatkan persetujuan penyesuaian ijazah dan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus memiliki kredibilitas dan kinerja yang baik serta lulus uji kompetensi.
Pasal 20 Dalam rangka penyegaran organisasi untuk penempatan tenaga kontrak disesuaikan dengan kebutuhan organisasi dan dapat dimutasikan pada unit kerja lain di Lingkungan Pemerintah Daerah.
Pasal 21 Tenaga kontrak tidak berhak menuntut untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil kecuali ada formasi yang sesuai dengan kebutuhan organisasi dan lulus tes penerimaan CPNS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah / Pemerintah Pusat.
Pasal 22 Dengan ditetapkan Peraturan ini, maka hal-hal yang mengatur tentang pengangkatan, pemberhentian dan perpanjangan tenaga kontrak di Lingkungan Pemerintah Daerah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
Pasal 23 Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal disahkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Probolinggo.
Disahkan di Probolinggo Pada tanggal 30 Januari 2006 WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, H.M. BUCHORI Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 30 Januari 2006 SEKRETARIS DAERAH KOTA Ttd, Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 010 109 750
BERITA DAERAH KOTA PROBOLINGGO TAHUN 2006 NOMOR 3
Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
SUNARMI, SH Pembina NIP. 510 087 583
LAMPIRAN I PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR : 3 TAHUN 2006 TANGGAL : 30 Januari 2006
DAFTAR PEMBERIAN UPAH TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO IJAZAH SD MPK
LAMA
BARU
IJAZAH SLTP MPK
LAMA
BARU
IJAZAH SLTA MPK
LAMA
BARU
IJAZAH D – 3 MPK
LAMA
BARU
IJAZAH S – I MPK
LAMA
BARU
1.
300.000 500.000
1.
315.000 515.000
1.
330.000 530.000
1.
345.000 545.000
1.
360.000 560.000
2.
315.000 515.000
2.
330.000 530.000
2.
345.000 545.000
2.
360.000 560.000
2.
375000
3.
330.000 530.000
3.
345.000 545.000
3.
360.000 560.000
3.
375000
575000
3.
490.000 590.000
4.
345.000 545.000
4.
360.000 560.000
4.
375000
575000
4.
490.000 590.000
4.
405.000 605.000
5.
360.000 560.000
5.
375000
575000
5.
490.000 590.000
5.
405.000 605.000
5.
420.000 620.000
6.
375000
575000
6.
490.000 590.000
6.
405.000 605.000
6.
420.000 620.000
6.
435.000 635.000
7.
490.000 590.000
7.
405.000 605.000
7.
420.000 620.000
7.
435.000 635.000
7.
450.000 650.000
8.
405.000 605.000
8.
420.000 620.000
8.
435.000 635.000
8.
450.000 650.000
8.
465.000 665.000
9.
420.000 620.000
9.
435.000 635.000
9.
450.000 650.000
9.
465.000 665.000
9.
480.000 680.000
10.
435.000 635.000
10.
450.000 650.000
10.
465.000 665.000
10.
480.000 680.000
10.
495.000 695.000
Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
SUNARMI, SH Pembina NIP. 510 087 583
Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 30 Januari 2006 SEKRETARIS DAERAH KOTA Ttd, Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 010 109 750
KETERANGAN
575000
WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, HM. BUCHORI
LAMPIRAN II PERATURAN WALIKOTA PROBOLINGGO NOMOR : 3 TAHUN 2006 TANGGAL : 30 Januari 2006
DAFTAR PEMBERIAN UANG PESANGON TENAGA KONTRAK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PROBOLINGGO BERDASARKAN MASA PENGABDIAN
MASA PENGABDIAN TENAGA KONTRAK
JUMLAH UANG PESANGON YANG DIPEROLEH
KETERANGAN
1
2
3
1(satu) s/d 5(lima) tahun
3 x besarnya upah bulanan tenaga kontrak yang diterima terakhir
6(enam) s/d 10(sepuluh) tahun
5 x besarnya upah bulanan tenaga kontrak yang diterima terakhir
11(sebelas) tahun keatas
10 x besarnya upah bulanan tenaga kontrak yang diterima terakhir WALIKOTA PROBOLINGGO, Ttd, Diundangkan di Probolinggo Pada tanggal 30 Januari 2006
Sesuai dengan aslinya KEPALA BAGIAN HUKUM,
SUNARMI, SH Pembina NIP. 510 087 583
SEKRETARIS DAERAH KOTA Ttd, Drs. H. BANDYK SOETRISNO, M.Si. Pembina Utama Muda NIP. 010 109 750
H.M. BUCHORI