WALIKOTA KUPANG PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2010

WALIKOTA KUPANG PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR 5 TAHUN 2010 TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

WALIKOTA KUPANG, Menimbang

Mengingat

:

:

a.

bahwa dalam rangka meningkatkan disiplin dan wibawa serta motivasi kerja pegawai, perlu disusun pedoman tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;

b.

bahwa Instruksi Walikota Kupang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang perlu disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, serta kondisi saat ini, sehingga perlu ditinjau kembali;

c.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota Kupang tentang Pakaian Dinas dan Atribut Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang;

1.

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerahdaerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);

2.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1996 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Kupang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3633);

4.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

-1-

5.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UndangUndang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6.

Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1980 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3176);

7.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan Jiwa Korps dan Kode Etik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4449);

8.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

9.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

10.

Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai Republik Indonesia;

11.

Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil, sebagaimana telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1972 tentang Jenis Pakaian Sipil;

12.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2005 tentang Pedoman Pakaian Dinas, Perlengkapan dan Peralatan Satuan Polisi Pamong Praja;

13.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2009 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;

14.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2009 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Dewan Pengurus Korps Pegawai Negeri Sipil Republik Indonesia Proponsi dan Kabupaten / Kota;

15.

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 128 Tahun 1996 tentang Tanda Pengenal dan Papan Nama di Jajaran Departemen Dalam Negeri;

-2-

16.

Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 71/MEN/W 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor KEP 24/MEN/2003 tentang Pedoman Pakaian Seragam Dinas, Lambang, Tanda Pangkat dan Tanda Jabatan di Lingkungan Pengawasan Ketenagakerjaan Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;

17.

Keputusan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor KM 6 Tahun 2004 tentang Pedoman Pakaian Seragam Pegawai Negeri Sipil untuk Petugas Operasional di Bidang Hubungan Darat;

18.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 04 Tahun 2005 tentang Pakaian Seragam di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

19.

Peraturan Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor 68 Tahun 2008 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur;

20.

Peraturan Daerah Nomor 04 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Tahun 2008 Nomor 4, Tambahan Lembaran Darah Kota Kupang Nomor 199);

21.

Peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 5 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 199);

22.

Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 6 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 200);

23.

Peraturan Daerah Nomor 07 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 7 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 201);

24.

Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 8 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 202);

25.

Peraturan Daerah Nomor 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Harian Badan Narkotika Kota Kupang (Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 9 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kupang Nomor 203);

26.

Peraturan Walikota Kupang Nomor 05.C Tahun 2006 tentang Ketentuan Pakaian Seragam Pegawai Kantor Pemadam Kebakaran Kota Kupang. MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERATURAN WALIKOTA KUPANG TENTANG PAKAIAN DINAS DAN ATRIBUT PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG.

-3-

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kota Kupang. 2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Kupang. 3. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang dipakai untuk menunjukkan identitas Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas. 4. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Pegawai adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) Daerah yang bekerja di Pemerintah Kota Kupang. 5. Camat adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kecamatan. 6. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang memimpin Kelurahan. 7. Pakaian Dinas Harian selanjutnya disebut PDH adalah pakaian seragam dinas yang dipakai oleh PNS dalam menjalankan tugas sehari-hari. 8. Pakaian Sipil Harian selanjutnya disebut PSH adalah Pakaian Dinas Harian yang dipakai oleh pejabat struktural eselon tiga ke atas dan pejabat fungsional golongan IV/a ke atas serta petugas protokol dalam menjalankan tugas tertentu. 9. Pakaian Sipil Resmi selanjutnya disebut PSR adalah pakaian yang dipakai untuk menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu dalam negeri dan luar negeri dan dipakai di malam hari dan dapat pula dipakai untuk menghadiri upacara pelantikan, audiensi kepada pejabat yang lebih tinggi kedudukannya. 10. Pakaian Sipil Lengkap selanjutnya disebut PSL adalah pakaian yang dipakai pada upacara pelantikan pejabat tertentu dan menghadiri upacara kenegaraan/resmi tertentu atau bepergian resmi ke luar negeri. 11. Pakaian Dinas Lapangan selanjutnya disebut PDL adalah pakaian yang dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis. 12. Pakaian Dinas Upacara selanjutnya disebut PDU adalah pakaian yang dipakai untuk menghadirii uapacara kenegaraan. 13. Pakaian Sipil Harian Tenun Ikat Motif Daerah Nusa Tenggara Timur (NTT) selanjutnya disebut PSH Motif Daerah NTT adalah pakaian dinas yang dipakai oleh PNS dalam melaksanakan tugas untuk menunjukan ciri khas daerah NTT. 14. Pakaian Olahraga selanjutnya disebut PO adalah pakaian yang digunakan oleh pejabat atau PNS pada saat melaksanakan kegiatan olahraga. 15. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia selanjutnya disebut Pakaian KORPRI adalah pakaian kebesaran Anggota KORPRI yang dipakai pada upacara kenegaraaan, upacara yang bukan upacara kenegaraan serta acara pemakaman anggota KORPRI. 16. Pakaian Kerja selanjutnya disebut PK adalah pakaian yang digunakan oleh pejabat atau PNS dalam melaksanakan tugas pembersihan lingkungan kantor dan tugas-tugas sejenis lainnya. 17. Nama Pemerintah Kota Kupang adalah atribut yang menunjukan wilayah kerja. 18. Atribut adalah tanda-tanda yang melengkapi pakaian dinas. 19. Lambang Daerah adalah atribut yang menggambarkan landasan filosofis atau gambaran dari jiwa, cita-cita semangat pengabdian dan gambaran dari potensi serta ciri daerah. 20. Kelengkapan pakaian dinas adalah kelengkapan pakaian yang dikenakan atau digunakan PNS sesuai dengan jenis pakaian dinas termasuk ikat pinggang, kaos kaki dan sepatu beserta atributnya 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kupang. 22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah satuan kerja perangkat daerah Kota yang berada di lingkungan Pemerintah Kota Kupang.

-4-

BAB II PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Pakaian Dinas Pasal 2 Jenis Pakaian Dinas terdiri dari : a. PDH; b. PSH; c. PSR; d. PSL; e. PDL; f. PDU; g. PSH Motif Daerah NTT; h. PO; i. Pakaian KORPRI; j. PK. Pasal 3 Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas PNS dan sarana pengawasan PNS. Bagian Kedua Pakaian Dinas Harian Pasal 4 (1)

PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a dipakai oleh pejabat eselon II, III, IV dan staf saat melaksanakan tugas sehari-hari. (2) PDH terdiri dari: a. PDH Pria : a.1. PDH khusus bagi Pejabat Eselon II dan III, terdiri dari : 1. Kemeja lengan pendek berwarna khaki, berlidah bahu dan kemeja berada di luar dengan belahan pada samping kiri dan kanan serta celana panjang berwarna khaki, lengkap dengan atribut; 2. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam a.2. PDH bagi Pegawai Pria : 1. Kemeja lengan pendek berwarna khaki, berlidah bahu dan baju dimasukan ke dalam celana panjang berwarna khaki, lengkap dengan atribut; 2. Ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam. b. PDH Wanita : 1. Baju lengan pendek dan berlidah bahu, lengkap dengan atribut; 2. Rok panjang berukuran 15 cm dibawah lutut warna khaki; dan 3. Bagi yang berjilbab panjang rok semata kaki; 4. Sepatu pantovel warna hitam. c. PDH Wanita celana panjang dapat digunakan : 1. PNS yang berjilbab; 2. PNS yang bekerja di Laboratorium pada SKPD; 3. Pada saat bertugas ke lapangan maupun ke luar daerah. (3) Khusus PDH yang selama ini digunakan oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pemadam Kebakaran, RSUD Kota Kupang dan Puskesmas serta Unit lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan.

-5-

Bagian Ketiga Pakaian Sipil Harian Pasal 5 (1)

PSH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b dipakai untuk bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum : a. kunjungan Presiden/Wakil Presiden; b. kunjungan Pejabat Pusat; c. kunjungan tamu dari luar Negeri; d. kunjungan tamu dari provinsi lain; e. acara yang melibatkan Pejabat dari luar daerah; f. acara pelantikan pejabat struktural; g. upacara Peresmian Proyek, Pembukaan Rakor/Raker dan sejenisnya; h. menghadiri acara sidang DPRD; i. menghadiri upacara pemakaman pejabat/PNS; j. menghadiri acara-acara kedinasan lainnya yang dilaksanakan pada malam hari; k. melaksanakan bekerja sehari-hari maupun untuk keperluan lainnya yang bersifat umum. (2) PSH Pria: a. jas lengan pendek dan celana panjang warna sama, lengkap dengan atribut; b. leher berdiri dan terbuka; c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; d. kancing lima buah. (3) PSH Wanita: a. jas lengan pendek dan rok panjang berukuran 15 cm di bawah lutut warna sama, lengkap dengan atribut; b. leher berdiri dan terbuka; c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; d. kancing lima buah. (4) PSH Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan. Bagian Keempat Pakaian Sipil Resmi Pasal 6 (1)

PSR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c dipakai : a. untuk upacara yang bukan upacara kenegaraan; b. menerima tamu dalam negeri dan luar negeri; c. acara-acara kedinasan yang dilaksanakan pada malam hari; d. upacara-upacara Pelantikan, audensi dengan Pejabat yang lebih tinggi. (2) PSR Pria: a. jas lengan panjang dan celana panjang warna sama, lengkap dengan atribut; b. leher berdiri dan terbuka; c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; d. kancing lima buah. (3) PSR Wanita: a. jas lengan panjang dan rok panjang berukuran 15 cm di bawah lutut warna sama, lengkap dengan atribut; b. leher berdiri dan terbuka; c. tiga saku, satu atas kiri dan dua bawah kanan dan kiri; d. kancing lima buah. (4) PSR Wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.

-6-

Bagian Kelima Pakaian Sipil Lengkap Pasal 7 (1)

(2)

(3)

PSL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d dipakai pada upacara-upacara resmi kenegaran atau bepergian resmi ke Luar Negeri serta : a. acara pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; b. acara pelantikan Pimpinan dan Anggota DPRD; c. upacara HUT Proklamasi RI dan Resepsi Kenegaraan; d. digunakan oleh semua pejabat yang dilantik; e. acara serah terima jabatan MUSPIDA; f. acara pelantikan Ketua Pengadilan Negeri. PSL Pria : a. jas warna gelap; b. celana panjang warna sama; c. kemeja dengan dasi. PSL Wanita : a. jas warna gelap; b. rok panjang berukuran 15 cm di bawah lutut warna sama; c. kemeja dengan dasi. Bagian Keenam Pakaian Dinas Lapangan Pasal 8

(1) (2)

(3) (4)

PDL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e dipakai dalam menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis seperti yang digunakan oleh Kantor Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja dan Dinas Perhubungan; PDL Pria dan Wanita : a. baju lengan panjang berlidah bahu warna khaki, lengkap dengan atribut; b. celana panjang semata kaki warna khaki; dan c. sepatu kulit warna hitam. PDL wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan; PDL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat disesuaikan dengan kondisi teknis operasional di lapangan. Bagian Ketujuh Pakaian Dinas Upacara Pasal 9

PDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dipakai dalam melaksanakan upacara pelantikan, upacara kenegaraan dan upacara hari-hari besar lainnya. Pasal 10 Bentuk dan model PDH, PSH, PSR, PSL, PDL dan PDU sebagaimana contoh dalam lampiran I Peraturan ini. Bagian Kedelapan PSH Motif Daerah NTT Pasal 11 (1)

PSH Motif Daerah NTT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf g serta berdasarkan Surat Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor BO.065/47/X/2009 tanggal 27 Oktober 2009 perihal Himbauan Penggunaan Pakaian Sipil Harian Tenun Ikat Motif Daerah NTT, digunakan pada :

-7-

(2)

(3)

a. hari Rabu dan Kamis ; b. acara Resepsi dengan tamu dari Dalam dan Luar Negeri; c. pertemuan di luar jam dinas dan pada malam hari; d. upacara peringatan HUT Kota Kupang tiap tanggal 25 April. Pengaturan PSH Motif Daerah NTT sebagai berikut : a. PSH Pria Motif Daerah NTT :  baju lengan pendek atau lengan panjang bermotif daerah NTT;  celana panjang bercorak polos. b. PSH Wanita Motif Daerah NTT dapat digunakan:  baju lengan pendek atau lengan panjang bermotif daerah NTT dengan rok bercorak polos panjang berukuran 15 cm dibawah lutut;  baju lengan pendek atau lengan panjang bermotif daerah NTT dengan rok bermotif daerah NTT panjang berukuran 15 cm dibawah lutut. Bentuk dan model PSH Tenun Ikat Motif Daerah NTT sebagaimana contoh dalam lampiran II Peraturan ini. Bagian Kesembilan Pakaian Olahraga Pasal 12

(1)

(2) (3)

PO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf h terdiri dari: a. kaos lengan pendek atau panjang; b. celana olahraga atau training; c. sepatu dan kaos kaki olahraga. PO bagi pegawai wanita berjilbab dan/atau hamil disesuaikan. Model PO sebagaimana contoh dalam lampiran IV Peraturan ini. Bagian Kesepuluh Pakaian KORPRI Pasal 13

(1)

(2) (3)

Pakaian KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i digunakan pada : a. setiap tanggal 17 dalam bulan berjalan; b. upacara Peringantan HUT Proklamasi Kemerdekaan RI; c. upacara Peringatan HUT KORPRI; d. hari - Hari Besar Nasional lainnya; e. acara Pemakaman PNS. Celana dan rok berwarna biru tua. Bentuk dan model Pakaian KORPRI sebagaimana contoh dalam lampiran IV Peraturan ini. Bagian Kesebelas Pakaian Kerja Pasal 14

(1) (2)

(4)

PK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf j digunakan pada kegiatan pembersihan lingkungan kantor dan sarana umum. PK terdiri dari : a. kaos lengan pendek atau panjang berkerah; b. celana warna gelap; c. bersepatu. Bentuk dan model PK sebagaimana contoh dalam lampiran V Peraturan ini.

-8-

BAB III ATRIBUT PAKAIAN DINAS Bagian Kesatu Jenis Atribut Pakaian Dinas Pasal 15 Atribut Pakaian Dinas terdiri dari : a. Lencana KORPRI; b. Papan Nama; c. Nama Pemerintah Kota Kupangi; d. Lambang Daerah Kota Kupang; e. Nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; f. Tanda Pengenal; g. Tanda Jabatan; h. Tanda Pangkat Harian; i. Tanda Pangkat Upacara; j. Pita Tanda Jasa; k. Bintang Tanda Jasa. Bagian Kedua Lencana KORPRI Pasal 16 (1) (2)

Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a dipakai pada semua jenis pakaian dinas. Lencana KORPRI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan logam warna kuning emas dan dipakai di dada sebelah kiri di atas saku untuk pakaian dinas pria dan untuk pakaian dinas wanita di bagian dada sebelah kiri. Bagian Ketiga Papan Nama Pasal 17

(1) (2)

Papan Nama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b menunjukan nama seseorang yang dipakai di dada sebelah kanan. Papan Nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbuat dari bahan dasar ebonit/plastik warna hitam dengan tulisan berwarna putih untuk PDH. Bagian Keempat Nama Pemerintah Kota Kupang Pasal 18

(1) (2) (3)

Nama Pemerintah Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf c menunjukkan tempat kerja. Tulisan Nama Pemerintah Kota Kupang ditempatkan di lengan sebelah kiri 2 cm dibawah lidah bahu, sedangkan Nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu. Bahan dasar tulisan nama Pemerintah Kota Kupang berupa kain dengan jahitan bordir, tertulis PEM KOTA KUPANG, dan nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEM PROV NTT.

-9-

Bagian Kelima Lambang Daerah Kota Kupang Pasal 19 (1) (2) (3)

Lambang Daerah Kota Kupang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf d menggambarkan landasan filosofis Daerah dan semangat pengabdian serta ciri khas Provinsi. Lambang Daerah Kota Kupang ditempatkan di lengan baju sebelah kiri 2 cm dibawah tulisan PEM KOTA KUPANG. Bahan dasar lambang daerah Kota Kupang berupa kain yang digambar dan ditulis dengan jahitan bordir. Bagian Keenam Nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur Pasal 20

(1) (2) (3)

Nama SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf e menunjukkan menunjukkan tempat wilayah provinsi. Tulisan Nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur ditempatkan di lengan sebelah kanan 2 cm dibawah lidah bahu. Bahan dasar tulisan nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur berupa kain dengan jahitan bordir tertulis PEM PROV NTT. Bagian Ketujuh Tanda Pengenal Pasal 21

(1) (2) (3) (4)

(5)

Tanda Pengenal PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf f untuk mengetahui identitas seorang Pegawai. Tanda Pengenal dipakai oleh pegawai dalam menjalankan tugas dipasang pada kantong/saku baju sebelah kiri. Tanda Pengenal Pegawai terbuat dari bahan dasar kertas dibungkus laminating plastik yang digunakan pada saat bekerja di kantor. Bentuknya empat persegi panjang dengan ukuran: a. Kertas sebagai dasar tulisan tanda pengenal dan pas foto dengan ukuran panjang 8,5 cm dan lebar 4,5 cm; b. Plastik laminating dengan ukuran panjang 9,2 cm dan lebar 6,3 cm. Tanda Pengenal digunakan pada PDH, PSH dan PSR. Pasal 22

Tanda pengenal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari : a. Bagian Depan: 1. foto pegawai dengan memakai PDH, PSH dan PSR; 2. nama Pegawai; 3. lambang Daerah Kota Kupang; 4. nama SKPD; 5. nama Unit Organisasi. b. Bagian Belakang: 1. NIP; 2. eselon, Jabatan Struktural atau nama Jabatan Fungsional; 3. golongan Darah; 4. alamat Kantor; 5. tanggal dikeluarkan; 6. pejabat yang mengeluarkan; 7. tanda tangan pejabat yang mengeluarkan; 8. nama jelas pejabat yang mengeluarkan.

- 10 -

Pasal 23 (1) (2)

(3)

Warna dasar foto Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 didasarkan pada jabatan yang dijabat oleh pegawai yang bersangkutan. Warna dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari : a. warna Coklat untuk Walikota dan Wakil Walikota; b. warna Merah untuk pejabat eselon II; c. warna Biru untuk pejabat eselon III; d. warna Hijau untuk pejabat eselon IV; e. warna Orange untuk staf; f. warna Abu-abu untuk pejabat fungsional. Bentuk dan model Atribut Pakaian Dinas sebagaimana contoh dalam lampiran VI Peraturan ini. Bagian Kedelapan Tanda Jabatan, Tanda Pangkat Harian, Tanda Pangkat Upacara, Pita Tanda Jasa dan Bintang Tanda Jasa Pasal 24

(1)

(2)

(3)

(4) (5)

Tanda Jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf g adalah tanda jabatan bagi camat dan lurah sebagai berikut : a. Camat : berbentuk bulat; bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna perak; lambang daerah; bahan dasar lingkaran dalam logam warna perak. b. Lurah : berbentuk bulat; bahan dasar sinar logam, jumlah sinar 45 jari-jari warna kuning emas; lambang daerah; bahan dasar lingkaran dalam logam warna perunggu Tanda Pangkat Harian sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf h adalah tanda pangkat harian yang digunakan dengan pakaian dinas harian (PDH), terdiri dari : a. Camat : bahan dasar kain warna khaki; gambar korpri berbahan dasar logam warna kuning emas; gambar bunga berbahan dasar logam warna perak. b. Lurah : bahan dasar kain warna khaki; gambar korpri berbahan dasar logam warna perak; gambar bunga berbahan dasar perunggu. Tanda Pangkat Upacara sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf i adalah tandan pangkat upacara yang digunakan dengan pakaian dinas upacara (PDU), terdiri dari : a. Camat : bahan dasar kain warna biru tua; gambar korpri berbahan dasar logam warna kuning emas; gambar bunga berbahan dasar logam warna perak. b. Lurah : bahan dasar kain warna biru tua; gambar korpri berbahan dasar logam warna perak; gambar bunga berbahan dasar logam warna perunggu. Pita Tanda Jasa sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 huruf j digunakan pada saat menggunakan pakaian dinas harian (PDH); Bintang Tanda Jasa sebagaimana dimasksud dalam pasal 15 huruf k digunakan pada saat menggunakan pakaian dinas upacara (PDU). BAB IV PEMAKAIAN ATRIBUT Pasal 25

(1)

(2) (3) (4)

Atribut PDH dan PDL di lingkungan Pemerintah Kota Kupang terdiri atas: a. nama dan Lambang Daerah Kota Kupang; b. nama Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur; c. lencana KORPRI; d. papan nama; e. tanda Pengenal. Atribut PDH Camat dan Lurah terdiri atas nama dan lambang daerah Kota Kupang, Lencana KORPRI, papan nama, tanda pengenal, peci atau mutz, tanda jabatan, tanda pangkat harian dan pita tanda jasa. Atribut PSH dan PSR terdiri atas Lencana KORPRI, Papan Nama dan Tanda Pengenal. Atribut PSL tidak memakai atribut (Camat dan Lurah tetap menggunakan tanda jabatan).

- 11 -

(5) (6)

Atribut PDU Camat dan Lurah terdiri atas lencana KORPRI, papan nama, topi upacara, tanda jabatan, tanda pangkat upacara dan bintang tanda jasa. Atribut PDH lengan panjang menggunakan papan nama, tanda pengenal dan lencana KORPRI. Pasal 26

Pengaturan lebih lanjut mengenai penggunaan Pakaian Dinas ditetapkan dengan Surat Edaran Walikota Kupang. BAB V PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Pasal 27 (1) (2) (3)

Pembinaan dan pengawasan terhadap penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang dilakukan oleh Walikota Kupang. Tanggungjawab pelaksanaan penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan SKPD dilakukan oleh Pimpinan SKPD masing-masing. Penertiban penggunaan Pakaian Dinas dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja. BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 28

(1) (2)

(3) (4)

PNS pada Instansi Vertikal dan Lembaga-lembaga lain di Daerah menggunakan Pakaian Dinas sesuai peraturan yang berlaku. Khusus Pakaian Dinas Harian (PDH) yang selama ini digunakan oleh Dinas Perhubungan, Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga, Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja dan Kantor Pemadam Kebakaran, RSUD Kota Kupang dan Puskesmas serta unit lainnya tetap berlaku sesuai ketentuan. PDL dan PDU yang digunakan oleh Dinas Perhubungan, Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Pemadam Kebakaran serta Pakaian Khusus Pengawas pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tetap digunakan sesuai ketentuan yang berlaku. Pengaturan pakaian dinas untuk petugas protokol dan ajudan disesuaikan dengan pakaian yang digunakan oleh: a. Walikota / Wakil Walikota Kupang; b. Ketua DPRD / Wakil Ketua; c. Sekretaris Daerah. Pasal 29

Pembiayaan pengadaan Pakaian Dinas Harian (PDH) sebagaimana dimaksud dalam peraturan ini, dibebankan pada APBD Kota Kupang. BAB VII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 30 Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Instruksi Walikota Kupang Nomor 01 Tahun 2002 tentang Penggunaan Pakaian Dinas di Lingkungan Pemerintah Kota Kupang serta Peraturan lainnya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

- 12 -

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP Pasal 31 (1) (2)

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut oleh Walikota Kupang sepanjang mengenai pelaksanaannya. Peraturan Walikota Kupang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota Kupang ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kupang.

Ditetapkan di Kupang pada tanggal 12

Maret

2010

WALIKOTA KUPANG,

DANIEL ADOE Diundangkan di Kupang pada tanggal 12 Maret

2010

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA KUPANG,

Drs. AGUSTINUS HARAPAN

BERITA DAERAH KOTA KUPANG TAHUN 2010 NOMOR 69 SERI -

NOMOR -

- 13 -

LAMPIRAN I : PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR : 5 TAHUN 2010 TANGGAL : 12 MARET 2010

I. MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG A. PDH PRIA Keterangan : a. Lidah bahu. b. Nama Pemda Propinsi. c. Kancing baju. d. Papan nama. e. Saku baju. f. Ikat pinggang. g. Saku depan. h. Krah baju. i. Lencana Korpri. j. Nama Pemda Kota Kupang. k. Lambang daerah Kota Kupang. l. Tanda pengenal. m. Sambungan baju. n. Lengan pendek. o. Saku belakang.

B. PDH WANITA.

Keterangan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k.

Papan nama. Kancing baju. Krah rebah. Lencana Korpri. Nama Pemda Kota Kupang. Lambang daerah Kota Kupang. Tanda pengenal. Saku depan. Rok. Nama Pemda Propinsi. Lidah bahu.

- 14 -

C. PDH WANITA BERJILBAB. Keterangan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Papan nama. Kancing baju. Kerudung. Krah rebah. Lencana Korpri. Nama Pemda Kota Kupang. Lambang daerah Kota Kupang. Tanda pengenal. Saku depan. Rok. Nama Pemda Propinsi. Lidah bahu.

D. PDH WANITA HAMIL.

Keterangan : a. b. c. d. e.

Papan nama. Kancing baju. Flui depan. Krah rebah. Lencana Korpri.

f. Nama Pemda Kupang. g. Lambang daerah Kupang. h. Tanda pengenal.

Kota Kota

i. j. k. l.

Flui belakang. Rok. Nama Pemda Propinsi. Lidah bahu.

- 15 -

II. MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG A. PSH PRIA Keterangan : a. b. c. d. e. f. g.

Krah berdiri. Lencana Korpri. Saku baju depan. Tanda pengenal. Saku bawah dengan tutup. Kancing baju. Papan nama.

B. PSH WANITA

Keterangan : a. b. c. d. e.

Krah berdiri. Lencana Korpri. Saku baju depan. Tanda pengenal. Saku bawah dengan tutup. f. Kancing baju. g. Papan nama.

C. PSH WANITA HAMIL. Keterangan : a. b. c. d. e. f.

Krah berdiri. Lencana Korpri. Saku baju depan. Tanda pengenal. Kancing baju. Papan nama.

- 16 -

D. PSH WANITA BERJILBAB.

Keterangan : a. b. c. d. e. f. g.

III.

Krah berdiri. Lencana Korpri. Saku baju depan. Tanda pengenal. Saku bawah dengan tutup. Kancing baju. Papan nama.

MODEL PAKAIAN SIPIL RESMI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

A. PSR PRIA Keterangan : a. b. c. d. e. f. g.

Krah berdiri. Lencana Korpri. Saku baju depan. Tanda pengenal. Saku bawah dengan tutup. Kancing baju. Papan nama.

B. PSR WANITA Keterangan : a. b. c. d. e.

Krah berdiri. Lencana Korpri. Saku baju depan. Tanda pengenal. Saku bawah dengan tutup. f. Kancing baju. g. Papan nama.

- 17 -

C. PSR WANITA HAMIL. Keterangan : a. b. c. d. e. f.

Krah berdiri. Lencana Korpri. Saku baju depan. Tanda pengenal. Kancing baju. Papan nama.

D. PSR WANITA BERJILBAB. Keterangan : a. b. c. d. e. f. g.

Krah berdiri. Lencana Korpri. Saku baju depan. Tanda pengenal. Saku bawah dengan tutup. Kancing baju. Papan nama.

IV. MODEL PAKAIAN SIPIL LENGKAP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG A. PSL PRIA Keterangan : a. b. c. d. e. f.

Kemeja warna putih. Dasi. Lengan panjang. Saku atas jas. Saku bawah jas dengan tutup. Kancing.

- 18 -

B. PSL WANITA

Keterangan : a. b. c. d. e. f.

Kemeja warna putih. Dasi. Lengan panjang. Saku atas jas. Saku bawah jas dengan tutup. Kancing.

C. PSL WANITA HAMIL

Keterangan : a. b. c. d.

Kemeja warna putih. Dasi. Lengan panjang. Kancing.

D. PSL. WANITA BERJILBAB Keterangan : a. b. c. d. e. f.

Kemeja warna putih. Dasi. Lengan panjang. Saku atas jas. Saku bawah jas dengan tutup. Kancing.

- 19 -

V. MODEL PAKAIAN DINAS LAPANGAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG A. PDL PRIA Keterangan : a. Lidah bahu. b. Kancing baju. c. Papan nama. d. Saku baju. e. Ikat pinggang. f. Saku depan. g. Krah baju. h. Lencana Korpri. i. Nama Pemda Kota Kupang. j. Lambang daerah Pemda Kota Kupang. k. Tanda Pengenal. l. Sambungan baju. m. Saku belakang. n. Nama Pemda Propinsi.

B. PDL WANITA. Keterangan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Lidah bahu. Kancing baju. Papan nama. Saku baju. Krah rebah. Lencana Korpri. Nama Pemda Kota Kupang. Lambang daerah Pemda Kota Kupang. Tanda Pengenal. Nama Pemda Propinsi.

WALIKOTA KUPANG,

Drs. DANIEL ADOE

- 20 -

LAMPIRAN II : PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR : 5 TAHUN 2010 TANGGAL : 12 MARET 2010

I.

MODEL PAKAIAN DINAS HARIAN (PDH) DAN PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG A. PDH PRIA Keterangan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Tanda pangkat. Kancing baju. Papan nama. Tanda jabatan. Ikat pinggang. Saku depan, Krah baju. Lencana Korpri. Nama Pemda Kota Kupang. Lambang daerah Kota Kupang. k. Tanda Pengenal. l. Sambungan bahu. m. Lengan pendek. n. Saku belakang. o. Nama Pemda Propinsi.

B. PDH WANITA Keterangan : a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l.

Tanda pangkat. Papan nama. Tanda jabatan. Kancing baju. Krah rebah. Lencana Korpri. Nama Pemda Kota Kupang Lambang daerah Kota Kupang. Tanda Pengenal. Saku depan. Rok/celana panjang. Nama Pemda Propinsi.

C. PDH WANITA BERJILBAB Keterangan : a. Tanda pangkat. b. Papan nama. c. Tanda jabatan. d. Kancing baju. e. Kerudung. f. Krah rebah. g. Lencana Korpri. h. Nama Pemda Kota Kupang i. Lambang daerah Kota Kupang. j. Tanda Pengenal. k. Saku depan. l. Rok/celana panjang. m. Nama Pemda Propinsi.

- 21 -

D. PDH WANITA HAMIL

Keterangan : a. b. c. d.

Tanda pangkat. Papan nama. Tanda jabatan. Kancing baju.

e. f. g. h. i.

Flui depan. Krah rebah. Lencana Korpri. Nama Pemda Kota Kupang Lambang daerah Kota Kupang.

j. Tanda Pengenal. k. Flui belakang. l. Rok/celana panjang. m. Nama Pemda Propinsi.

E. PDU CAMAT DAN LURAH

Keterangan : a. Lambang daerah. b. Topi warna hitam. c. Tanda pangkat upacara. d. Dasi warna hitam. e. Papan nama. f. Tanda jabatan. g. Kancing garuda emas. h. Saku depan tertutup. i. Flui satu rempel. j. Rok 15 cm dibawah lutut/celana panjang untuk pria. k. Sepatu hitam. l. Kemeja putih. m. Lencana Korpri. n. Tanda jasa. o. Saku atas tertutup. p. Jas warna putih.

WALIKOTA KUPANG,

Drs. DANIEL ADOE - 22 -

LAMPIRAN III : PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR : 5 TAHUN 2010 TANGGAL : 12 MARET 2010

I.

MODEL PAKAIAN SIPIL HARIAN (PSH) TENUN IKAT MOTIF DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG A. PSH PRIA MOTIF DAERAH NTT

Keterangan : a. Krah Berdiri. b. Lencana Korpri. c. Saku baju depan. d. Saku baju depan e. Tanda pengenal. f. Saku bawah dengan tutup. g. Kancing. h. Papan nama. i. Tenun Ikat Bercorak motif Daerah NTT j. Bercorak polos

B. PSH WANITA TENUN IKAT MOTIF DAERAH NTT.

Keterangan : a. Krah Berdiri. b. Lencana Korpri. c. Saku baju depan d. Tanda pengenal. e. Saku bawah dengan tutup. f. Kancing. g. Papan nama. h. Tenun Ikat Bercorak motif Daerah NTT i. Bercorak polos

- 23 -

C. PSH WANITA HAMIL MOTIF DAERAH NTT

Keterangan : a. b. c. d. e. f. g. h.

Krah Berdiri. Lencana Korpri. Saku baju depan. Tanda pengenal. Kancing. Papan nama. Tenun Ikat Bercorak motif Daerah NTT Bercorak polos

D. PSH WANITA BERJILBAB (TENUN IKAT MOTIF DAERAH NTT).

Keterangan : a. b. c. d. e. f. g. h. i.

Krah Berdiri. Lencana Korpri. Saku baju depan. Tanda pengenal. Saku Bawah dengan tutup Kancing. Papan nama Tenun Ikat Bercorak motif Daerah NTT Bercorak polos

WALIKOTA KUPANG,

Drs. DANIEL ADOE

- 24 -

LAMPIRAN IV :

I.

PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR : 5 TAHUN 2010 TANGGAL : 12 MARET 2010

MODEL PAKAIAN OLAHRAGA (PO) DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

PAKAIAN OLAHRAGA PRIA / WANITA

b

a

d c

e Keterangan : a. kaos lengan panjang b. kerah baju c. kaos lengen pendek

d. saku e. sepatu

WALIKOTA KUPANG,

Drs. DANIEL ADOE

- 25 -

LAMPIRAN V : PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR : 5 TAHUN 2010 TANGGAL : 12 MARET 2010

I.

MODEL PAKAIAN KORPRI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

a

c d e f

g

h

Keterangan : a. kerah Berdiri b. Saku baju depan c. kancing

d. Baju lengan panjang e. 2 (dua) plot f. 1 (satu) kancing

g. Belahan samping h. Berwarna biru tua

WALIKOTA KUPANG,

Drs. DANIEL ADOE

- 26 -

LAMPIRAN VI : PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR : 5 TAHUN 2010 TANGGAL : 12 MARET 2010

I. MODEL PAKAIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG b

a c d

Keterangan : a. kaos lengan pendek b. kerah baju

c. saku depan d. celana berwarna gelap

WALIKOTA KUPANG,

Drs. DANIEL ADOE

- 27 -

LAMPIRAN VII : PERATURAN WALIKOTA KUPANG NOMOR : 5 TAHUN 2010 TANGGAL : 12 MARET 2010

I.

MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

A. LENCANA KORPRI

B. PAPAN NAMA

BANG ONE

2 CM

8 CM Keterangan: a. Latar belakang berwarna hitam b. Tulisan berwarna putih

C. NAMA PEMERINTAH KOTA KUPANG DAN PEMERINTAH PROVINSI

1,5 CM

6 CM

Keterangan: a. Latar belakang berwarna kuning b. Tulisan berwarna hitam

- 28 -

D. LAMBANG DAERAH

b c

a f

d

g

i

e

j k

h

Keterangan: a. Latar belakang berwarna kuning b. Latar belakang berwarna putih c. Latar belakang berwarna hijau d. Latar belakang berwarna merah e. Latar belakang berwarna putih f. Latar belakang berwarna kuning g. Latar belakang berwarna hijau h. Latar belakang berwarna merah i. Latar belakang rantai berwarna merah kuning j. Latar belakang berwarna putih tulisan hitam k. Latar belakang berwarna kuning

E. NAMA PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

1,5 CM

6 CM

Keterangan: a. Latar belakang berwarna kuning b. Tulisan berwarna hitam

- 29 -

F. TANDA PENGENAL

DEPAN

SEKRETARIAT DAERAH KOTA KUPANG

BAGIAN ORGANISASI DAN TATALAKSANA

BELAKANG

NIP/NRP Jabatan Gol. Darah Alamat Kantor Dikeluarkan

: : : : :

8,5 CM

Photo 4 x 4,5

a.n. SEKRETARIS DAEARH KOTA KUPANG KEPALA BAGIAN UMUM DAN PERLENGKAPAN,

NAMA JELAS

NAMA 4,5 CM

* model gantungan dengan jepitan pada saku baju

- 30 -

II. MODEL ATRIBUT PAKAIAN DINAS HARIAN DAN PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA KUPANG

A. TOPI CAMAT DAN LURAH

B. TANDA PANGKAT

- 31 -

C. TANDA JABATAN

WALIKOTA KUPANG,

Drs. DANIEL ADOE Jalan Perintis Kemerdekaan Nomor 1 Telepon (0380) 821232 Fax. (0380) 826755 KUPANG

- 32 -