WALIKOTA BATAM PROVINSI KEPULAUAN RIAU PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BATAM DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA WALIKOTA BATAM, Menimbang
a. bahwa dalam rangka meningkatkan kedudukan, peran, dan kualitas perempuan , penyandang disabilitas, anak, lansia serta upaya mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dipandang perlu melakukan strategi pengarusutamaan gender ke dala m seluruh proses pembangunan daerah mulai dari proses penyusunan kebijakan perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi atas program dan kegiatan pembangunan di daerah; b. bahwa penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan dimaksudkan untuk mewujudkan kesetaraan gend er , dilaksanakan dengan strategi pengarusutamaan gender disemua bidang kehidupan dala m pembangunan daerah; c. bahwa upaya strategi Pengarusutamaan Gender perlu dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi pada seluruh Satuan Kerja Pera ngkat Daerah (SKPD) dan Instansi Vertikal serta Lembaga Non Pemerintah di daerah sejalan denga n Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dala m Pembangunan Nasional; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu m embentuk Peraturan Daerah Kota Batam tentang Pelaksanaan Pengarustamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam;
Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Republik Indonesia Ta hun 1945 ;
Dasar
Negara
2. Unda n g-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita (Lembara n Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 29,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 3 . Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 1999 Nomor 165, Tamba han Lembara n Negara Republik Indonesia Nomor 3886); 4 . Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Roka n Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Ka rimun, Kabupaten Na tuna, Kabupaten Kua nta n Singingi dan Kota Batam (Lemba ran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebaga imana telah diuba h beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Ta hun 2008 tentang Peruba han Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Ta hun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Sia k , Ka bupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Ba tam (Lemba ra n Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880); 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pem erin tah an Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia Ta hun 2014 Nomor 244, Ta mba ha n Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana tela h diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Ta hun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 20 14 ten tang Pem erinta h a n Daera h (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 15 Nomor 58, Ta mbahan Lembar a n Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 6 . Peraturan Menteri Da lam Negeri Nomor 15 Tahun 2 008 tentang Pedoman Umum Pelaksa n aan Pengarusutamaan Gender di Daera h sebagaimana telah diubah dengan Pera turan Menteri Da la m Negeri Nomor 67 Ta hun 2 011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman U mum Pelaksanaan Pengarustamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 11 Nomor 927) ;
Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BATAM DAN WALIKOTA BATAM MEMUTUSKAN : Menetapkan
PERATURAN DAERAH TENTANG PELAKSANMN PENGARUSUTAMAAN GENDER {PUG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BATAM BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan: 1.
Pemerinta h Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Batam.
2.
Daera h adalah Kota Batam.
3 . Walikota adalah Walikota Batam. 4 . Sekretaris Daera h adala h Sekretaris Daerah Kota Batam. 5.
Satuan Kerja Perangka t Daerah yan g selanjutnya disingkat SKPD a da la h Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerinta h Daerah Kota Batam.
6.
Badan sebutan a da la h urusan Bata m.
Perencanaan Pemba ngunan Daerah atau la innya yang selanjutnya disebut Bappeda Perangkat Daerah yan g mela ksanakan Perencanaan Pemerintahan Daerah Kota
7 . Bad an Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Kelua rga Berencana atau sebutan lainnya yang selanjutnya disingkat BP3AKB adalah Pera ngkat Daerah yang melaksanakan urusan Pemberdayaan Perempua n, Perlindunga n Anak dan Keluarga Berencana Kota Batam. 8.
Kecamatan adalah wilayah perangkat daerah.
kerj a
9.
Ke lura han adala h wilayah kerja perangkat kecamatan di daera h.
Cama t sebagai Lura h
sebagai
10. Gender a d a lah konsep yan g m en gacu pada pembedaan peran , fungsi dan tanggung jawab la kilaki dan perempuan secara menyeluruh seperti antara lain anak , penyandang disabilitas d a n la nsia, yang terjadi akibat dari dan dapat beruba h oleh keadaan sosial d a n budaya m asyar a ka t . 11. Analisis Gender a da la h proses a nalisis data gender secara s istem atis tenta n g kondisi laki-laki dan
perempuan khususnya berkaitan dengan tingkat akses partisipasi, kontrol dan perolehan manfaat dalam proses pembangunan untuk mengungkapkan akar permasalahan terjadinya ketimpangan kedudukan fungsi, peran dan tanggung jawab antara laki-laki dan perempuan. 12. Isu Gender adalah sebuah isu yang mengandung masalah kesenjangan antara perempuan dan lakilaki dalam seluruh lintas pembangunan, kesenjangan gender itu diukur dari aspek akses, partisipasi, manfaat dan kontrol yang terjadi di semua dimensi pembangunan politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, teknologi dan lingkungan pertahanan serta keamanan. 13. Responsif Gender adalah suatu kebijakan, program, kegiatan dan penganggaran yang memperhatikan perbedaan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi laki-laki dan perempuan. 14. Kesetaraan Gender adalah kesamaan kondisi bagi laki-laki dan perempuan untuk memperoleh kesempatan dan hak-haknya sebagai manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan politik, ekonomi, sosial dan budaya serta kesamaan dalam menikmati hasil pembangunan. 15. Keadilan Gender adalah suatu proses untuk menjadi adil terhadap laki-laki dan perempuan. 16. Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disingkat PUG adalah strategi yang dibangun untuk mengintegrasikan gender menjadi laki-laki dan perempuan. 17. Anggaran Responsif Gender yang selanjutnya disingkat ARG adalah anggaran yang responsif terhadap kebutuhan perempuan dan laki-laki yang tujuannya untuk mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender. 18. Gender Budget Statement yang selanjutnya disingkat GBS adalah Pernyataan Anggaran Gender (PAG) berupa dokumen yang menginformasikan suatu output kegiatan yang telah responsif gender terhadap isu gender yang ada dan/ a tau suatu biaya telah dialokasikan pada output kegiatan untuk menangani permasalahan kesenjangan gender. 19. Perencanaan Responsif Gender (Gender Budget) adalah perencanaan untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender yang dilakukan melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan perempuan dan laki -laki. 20. Focal Point Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Focal Point PUG adalah aparatur Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai kemampuan untuk melakukan Pengarusutamaan Gender di unit kerjanya masing-masing.
21. Kelompok Kerja Pengarusutamaan Gender yang selanjutnya disebut Pokja PUG adalah wadah konsultasi bagi pelaksana dan penggerak Pengarusutamaan Gender dari berbagai instansi j lembaga di daerah . BAB II AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal2 Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender diwujudkan berdasarkan asas : a. non diskriminasi; b . persamaan subtantif; c. pemberdayaan; d. kemanusiaan; e. kebangsaan; f.
partisipasi;
g. keadilan; h. ketertiban dan kepastian hukum; 1.
keseimbangan, keserasian dan keselarasan; dan
J. Akunta bilitas
Pasal3 PUG di daerah dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi penyelenggaraan pemerintahan daerah, pembangunan daerah , dan pelayanan masyarakat di daerah yang responsif gender. Pasal4 PUG di daerah bertujuan : a. memberikan acuan bagi semua pihak, baik aparatur SKPD di lingkungan Pemerintah daerah, Aparatur Kecamatan dan Aparatur Kelurahan maupun pihak swasta, dunia usaha, organisasi masyarakat, media massa dan perguruan tinggi dalam menyusun strategi pengintegrasian gender yang dilakukan melalui perencanaan, penyusunan kebijakan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi atas program dan kegiatan pembangunan; b. mewujudkan perencanaan responsif gender melalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan, potensi dan penyelesaian permasalahan laki-laki dan perempua n; c. mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan berkeluarga, bernegara dan berbangsa;
d. mewujudkan pengelolaan anggaran yang responsif gender; e. meningkatkan kesetaraan dan keadilan dalam kedudukan, peranan dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan sebagai insan dan sumber daya pembangunan; dan f. meningkatkan peran dan kemandirian lembaga yang menangani pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak;
BAB III RUANO LINGKUP Pasa lS Ruang lingkup pengarusutamaan gender meliputi seluruh proses penyusunan kebijakan, perencanaan, penga ngga ra n, pela ksanaan program kegiatan, pemantauan, laporan dan evaluasi pembangunan daerah yang dilakukan oleh Pemerintah daerah serta sektor-sektor swasta dan perguruan tinggi yang menjadi mitra kerjasama dala m pela ksa n aan pembangunan di daerah. BABIV PERENCANAAN DAN PELAKSANAAN Bagian Kesatu Perencanaan Pasa l6 (1) Pemerinta h daerah berkewajiban menyusun kebijakan, progra m dan kegiatan pembangunan responsif gender yang dituangka n d a lam Renca na Pemba ngunan Jangka Menengah Daerah a tau RPJMD, Rencana Strategis SKPD, dan Rencana Kerja SKPD . (2) Penyusuna n kebijakan, program dan kegiatan pembangunan responsif gender sebagaimana dima ksud pada ayat (1) dilakukan melalui analisis gender. Pasa l 7 (1) Da lam melakukan analisis gender sebagaim a na dimaksud da lam Pasal 6 ayat (2) dapat menggunakan metode alur kerja analisis gender yakni Gender Ana lisys Pathway (GAP) atau metode a n a lisis lain. (2 ) Analisis gender terhadap rencana kerja dan anggaran SKPD dilakukan oleh masing-masing SKPD. (3) Pelaksanaan analisis gender terhadap RPJMD, Renstra SKPD dapat berkerjasama dengan lembaga perguruan
tinggi, masyarakat atau kapabilitas di bidangnya.
pihak la in yang memiliki
Pasal8 ( 1)
Hasil analisis gender se bagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dituangkan dalam penyusunan Pern yataan Anggaran Gender I Gender Budget Statement (PAG / GBS).
(2)
Hasil analisis gender yang terdapat dalam GBS m enjadi d asar SKPD dalam menyusun kera n gka acuan kegiatan d an merupa kan bagian yang tak terpisahkan d engan d okumen RKA / DPA SKPD . Pasal9
(1)
Ba ppeda m engoordinasikan penyusunan RPJMD, Renstra SKPD, rencan a kerja dan anggaran SKPD yang res ponsif gender.
(2)
Rencan a kerja dan a n ggara n SKPD yang responsif gender s ebagaimana dimaksud pa cta ayat (1) diteta pka n dengan Peraturan Walikota. Bagian ked ua Pelaksanaan di Kota Batam Pa sal 10
(1)
Wa likota bertanggung jawab atas pengarusutamaan gender di daerah.
pela ksanaa n
(2)
Pelaksanaan tanggung jawab Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diba ntu oleh Wa kil Walik ota. Pasal 1 1
(1)
Da la m upaya percepatan pelembagaan pengarusutamaan gender di lingkungan Pemerintah Dae ra h dibentuk pokja PUG Daerah.
(2)
Pokj a PUG Daerah sebagaimana dimaksud pad a ayat ( 1) diketua i oleh Kepala Bappeda dan Sekretariat Pokja PUG Daera h diketuai oleh Kepala BP3AKB.
(3)
Anggota Pokja PUG Dearah Kepala j pimpina n SKPD .
(4)
Pembentukka n Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wa likota.
terdiri
dari
seluruh
Pasal 12 Pokja PUG Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) mempunyai tugas: a.
mempromosikan dan masing-masing SKPD ;
memfasilitasi
PUG
kepada
b.
melaksanakan sosialisasi dan advokasi PUG kepada SKPD di lingkungan pemerintah s erta perangkat teknis tingkat Kecamatan dan Kelurahan serta lembaga pendidikan dan masyarakat;
c.
menyusun program kerja PUG Daerah setiap tahun;
d.
mendorong terwujudnya perencanaan penganggaran yang responsif gender;
e.
menyusun rencana kerja pokja PUG setiap tahun;
f.
bertanggung jawab kepada Walikota melalui Wakil Walikota;
g.
merumuskan rekomendasi kebijakan kepada Walikota;
h.
menyusun Profil Gender Daerah;
1.
melakukan pemantuan pelaksanaan PUG di masingmasing SKPD, Kecamatan, Kelurahan, Lembaga Pendidikan dan Masyarakat.
J·
menetapkan tim teknis untuk melakukan analisis terhadap anggaran;
k.
menyusun Rencana Aksi Daera h (RANDA) PUG Daeraht
1.
mendorong dilaksanakannya pemilihan dan penetapan Focal Point PUG atau Gugus Tugas di masing-masing SKPD, Lembaga swastafmasyarakat dan perguruan tinggi.
dan
Pasal 13 Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf j beranggotakan aparatur yang memahami analisis anggaran responsif gender.
Pasal 14 (1)
(2)
Focal Point PUG pada setiap SKPD sebagaimana dimaksud dala m Pasal 12 huruf 1 terdiri dari pejabat dan / atau staf yang membidangi tugas perencanaan dan / a tau program. Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas: a.
mempromosikan PUG pada unit kerja;
b.
memfasilitasi penyusunan rencana kerja penganggaran SKPD yang responsif gender.
dan
(3)
c.
melaksanakan pelatihan, sosialisasi, advokasi PUG kepada seluruh pejabat dan staf di lingkungan SKPD;
d.
melapor pelaksanaan PUG kepada Pimpinan SKPD;
e.
mendorong pelaksanaan analisis gender terhadap k ebijakan, perencanaan, penganggaran, program dan kegiatan pada unit kerja;
f.
memfasilitasi penyusunan data masing-masing SKPD baik kotajkecamatan dan kelurahan.
gender pada di tingkat
Focal Point PUG sebagaimana dimaksud pacta ayat (2), dipilih dan ditetapkan oleh kepalajpimpinan SKPD.
BABV PELAPORAN, PEMANTAUAN, DAN EVALUASI Pasal 15 Walikota menyampaikan laporan pelaksanaan PUG kepada Gubernur secara berkala setiap tahun. Pasal 16 Materi laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasa l 15 meliputi : a.
pelaksanaan program dan kegiatan;
b. instansi/SKPD kegiatan;
yang
terlibat
dalam
pelaksanaan
c.
sasaran kegiatan;
d.
penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD atau sumber lain;
e.
permasalahan yan g dihadapi; dan
f.
upaya yang telah dilakukan.
Pasal 17 Walikota menetapkan pedoman mekanisme pelaporan di tingkat Kecamatan dan Kelurahan dengan Peraturan Walikota.
Pasal 18 Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 menjadi
1bahan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan PUG Daerah . I
Pasal 19 (1)
Walikota melakukan pela ksanaan PUG .
pemantauan
dan
evaluasi
(2)
Pemanta uan dan evaluasi sebaga mana dimaksud pada ayat ( 1) dilakuka n terha dap setiap SKPD dan secara berj enj ang.
(3)
Pemantau a n d an evaluasi pelak sanaan PUG dilakukan sebelum diada kannya penyusunan program atau k egiatan tahun berikutnya.
(4)
Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dila kukan oleh Bappeda secara m a kro terhadap pelaksanaan PUG berdasarkan RPJMD dan Renja SKPD.
(5)
Pela ksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan m ela lui kerjasama dengan Pergurua n Tinggi, Pusat Studi Wanita atau Lembaga Swadaya Masyarakat.
(6)
Hasil evaluasi pelaksanaan PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi bahan m asukkan dalam penyusunan kebijakan , peren canaan, penganggaran, pelak sanaa n program dan k egiatan tahun m endatang.
BAB VI PEMBINAAN Pasal20 Wa likota m ela kukan PUG, yan g meliputi:
pembinaan
terhadap
pelaksanaan
a.
penetapan panduan teknis pelaksanaan PUG skala Kota, Kecamatan d an Kelurahan;
b.
penguatan kapasitas kelembagaan mela lui pelatihan, konsultasi, ad vokasi dan koordinasi;
c.
pemantauan da n evaluasi pelaksanaan Kelurahan, Kecamatan dan SKPD ;
d.
peningkatan k apasitas focal point dan Pokja PUG, dan
e.
strategi pencapaian kinerj a.
PUG
di
BAB VII KOORDINASI DAN KERJASAMA Pasal 21 [1)
Koordinasi pela ksa n aan PUG an tar SKPD dilakukan oleh Wakil Walikota.
(2)
Koordinasi penyusunan perencanaan pembangunan responsif gender dilakukan oleh Bappeda bekerjasama den gan BP3AKB .
(3)
Pemerintah Daerah da lam rangka percepata n pela ksanaan PUG dapat melakukan kerjasama dengan Pemerintah atau dengan Pemerintah Daerah lainnya, Perguruan Tinggi dan dunia usaha serta lembaga swadaya m asyarakat. BAB VIII PARTISIPASI MASYARAKAT Pasal 22
Dalam m elaksana kan PUG masyarakat memiliki hak: a.
berpa tisipasi secara aktif dalam berbagai kegiatan PUG; dan
b.
m e mberikan masukan secara lisa n atau tertulis dalam upaya mewujudkan pemberdayaan perempuan d an m ewujudkan kesetaraan gender , serta melakukan upaya PUG. BABIX RENCANA AKSI DAERAH PUG Pasal23
(1)
Da lam m elaksan a ka n PUG Daerah disusun Rencana Aksi Daerah PUG un tuk periode 3 (tiga) tahun.
(2) Rencana Aksi Daerah PUG sebagaima n a dimaksud pa d a ayat (1) m emuat: a.
PUG da lam daerah;
peraturan
perundang-unda ngan di
b.
PUG d a lam s iklus pembangunan di d aerah; dan
c.
Penguatan peran serta m asyarakat di daerah.
(3) Rencana Aksi Daera h PUG sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penyusunannya dilakukan oleh BP3AKB da n ditetapkan dengan Keputusa n Walikota. BABX PENGHARGAAN Pasal 24 (1)
Pemerintah Daerah memberika n pengha rgaan bagi SKPD, masyarakat, dunia usaha/ swasta yan g telah melaksan akan PUG dan memenuhi kriteria untuk mewujudka n kesetaraan gender.
(2)
Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandai dengan semakin membaiknya kondisi dan posisi perempuan, disabilitas dan anak di berbagai bidang pembangunan dan efektifnya pelaksanaan kebijakan dan program kegiatan yang responsif gender.
(3)
Pedoman pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.
BAS XI
KETENTUAN SANKS! Pasal 25 SKPD yang diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan PUG tetapi tidak melaksanakannya, dapat dikenakan sanksi administratif atau pemberian disinsentif yang dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan tentang Disiplin Aparatur Sipil Negara (ASN).
BAB XII PEMBIAYAAN Pasal26 ( 1)
Biaya pelaksanaan program dan kegiatan PUG bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daera h;
(2)
Biaya pelaksanaan program dan kegiatan PUG di Kecamatan dan Kelurahan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja pada DPA Kecamatan dan alokasi dana Kecamatan/ Kelurahan; Pasal27
Pembiayaan pela ksanaa n program dan kegiatan PUG sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, selain bersumber dari APBD Kota Batam, juga dapat bersumber dari pendapatan la innya sesuai dengan peraturan perundangundangan.
BAS XIII
KETENTUAN PENUTUP Pasal28 Peraturan Daera h ditetapkan.
m1
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah m1 dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam. Ditetapkan di Batam Pada tanggal 3 Oktober 2016 WALIKOTA BATAM
It! i
6U/tS
MUHAMMAD RUDI Diundangkan di Batam Pada tanggal 3 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM ,
LEMBARAN DAE
H KOTA BATAM TAHUN 2016 MOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN RIAU : (4 / 39/20 16)
PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH KOTA BATAM NOMOR 6 TAHUN 2016 TENTANG PELAKSANAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER (PUG) DALAM PEMBANGUNAN DAERAH DI KOTA BATAM 1.
UMUM
Konstitusi Negara Republik Indonesia, secara eksplisit telah mengakui dan menjamin kesetaraan kedudukan antara laki-laki dan perempuan sebagai Warga Negara Indonesia, seperti jaminan negara atas persamaan hak bagi setiap warga negara dalam hukum dan pemerintahan, pekerjaan dan penghidupan yang layak, usaha bela negara, serta memperoleh pendidikan. Atas dasar tersebut maka Indonesia telah meratifikasi beberapa konvensi internasional yang bertujuan menghapus diskriminasi dan meningkatkan status perempuan. Beberapa konvensi yang telah diratifikasi diantaranya Konvensi ILO Nomor 100 tentang upa h yang sama terhadap pekerjaan yang sama nilainya (Undang-Undang Nomor 80 tahun 1957), Konvensi PBB tentang Hak Politik Perempuan (Undang-Undang Nomor 68 tahun 1956), Konvensi tentang Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan (Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984), dan Konvensi tentang Pengesahan Konvensi ILO Mengenai Diskriminasi Dalam Pekerjaan dan Jabatan (Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1999). Adanya jaminan konstitusi dan berbagai kebijakan formal tersebut ternyata tidak dengan sendirinya bisa mewujudkan kesetaraan dan keadilan gender dalam kehidupan nyata. Faktanya, masih tampak berbagai bentuk ketimpangan gender pada berbagai aspek kehidupan. Untuk Kota Batam, berbagai permasalahan yang berkaitan dengan kesetaraan dan keadila n gender adalah masih tingginya angka kemiskinan perempuan, rendahnya tingkat pendidikan perempuan, rendahnya kesehatan ibu dan anak, lemahnya partisipasi perempuan dalam kegiatan ekonomi dan politik, serta masih tingginya kekerasan terhadap perempuan dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa hasil pembangunan di Kota Batam masih belum memberikan manfaat secara optimal bagi perempuan dan la ki-laki secara seimbang. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur kesenj a nga n ini adala h Gender Empowerment Me as ure m e nt (GEM) dan Gender-related Development Index (GDI) yang merupa ka n bagian tak terpisahkan dari Human Development Index. Dari h asil pencapaian tahun 0n 1 <1 , .... t,l...- r .... 'ieks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Ba tam menca pai ra ta-rata nasional yakni 68,90 %, Indeks Pembangunan la lah 94,45 % lebih tinggi dari a n gka r ata-rata n asiona l ~mun Indeks gender (IDG) Kota Batam sangat renda h
menunjuk angka 54,31 %, jauh lebih rendah dari angka nasional yaitu 70,68%. Berdasarkan hal tersebut perlu kiranya diformulasikan sebuah kebijakan daerah tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah di Kota Batam. PUG adalah suatu strategi untuk mencapai kesetaraan dan keadilan gender (KKG) melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan laki-laki dan perempuan ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan program di berbagai bidang kehidupan dan sektor pembangunan. Sedangkan Gender adalah konsep yang mengacu pada pembedaan peran, fungsi dan tanggung jawab laki-laki dan perempuan secara menyeluruh seperti antara lain anak, disabilitas dan lansia, yang terjadi akibat dari dan dapat berubah oleh keadaan sosial dan budaya masyarakat. Hal ini dapat dilakukan di daerah mengingat azas dan prinsip desentralisasi serta berbagai kebijakan Pemerintah Pusat yang mengamatkan PUG di daerah seperti : (1) INPRES Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah, yang menginstruksika n Para Gubernur, Bupati/Walikota seluruh Indonesia untuk mela ksanakan PUG guna terselengga ranya perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemanta uan dan evaluasi atas kebijakan, progra m da n kegia tan pembangunan yang berperspektif gender; (2) Peraturan Menteri Dala m Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Peruba h a n Atas Pera tura n Menteri Da la m Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pela ksanaan Pengarusutamaan Gender di Daera h; (3) Sura t Edara n Bersama (SEB) Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BAPPENAS, Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri d a n Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunga n Ana k Nomor 270 / M.PPN/ 11 /2012, Nomor: SE-46.MPPPA/ 11 / 2011 tentang Stra tegi Nasional (Stranas) Perecepatan Penga rusuta maan Gender (PUG) mela lui Peren canaa n d a n Penganggaran yang Responsif Gender (PPRG). Selain itu , manfaat menyelenggarakan PUG dalam Pembangunan Daera h, adala h d a p at diidentifikasi a pakah laki-laki d a n perempuan: (1) Memperoleh a kse s yan g sama kepa d a sumberdaya pemba ngunan; (2) Berpa r tisipasi yang sama dala m proses pembangunan terma suk proses penga mbilan keputusan; (3) Memiliki kontrol yag sama atas sumber daya pembangunan; d a n (4) Memperole h manfaat yang sama dari hasil pembangunan. Meskipun dalam Peratura n Menteri Da lam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Bab III Pasal 4 tentang pedoman umum pelaksanaan ,......,..--rr.... ~ ·- · - · - ·- :1n gender tela h tercantum, ba hwa Pemerintah daera h enyusun kebijakan, program d a n kegia tan pembangunan ~e nder yan g ditua n gk an d a la m Ren can a Pemba nguna n ah Daera h atau RPJMD, Rencan a Strategi SKPD, dan SKPD khususnya di Kota Ba ta m perlu lebih dipertegas ka n h a k da n perla kua n yan g sam a, baik d a lam
pembangunan ataupun dala m pembuatan peraturan Perundangundangan serta dalam kehidupan sosial masyarakat yang responsif dan berperspektif gender, untuk kesetaraan dan keadilan, yang dilakukan malalui pengintegrasian pengalaman, aspirasi, kebutuhan potensi, dan penyelesaian permasalahan, baik m asalah perempuan maupun laki-laki. Untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengarutamaan gender di wilayah Kota Batam, maka Pemerintah Kota Batam perlu menentukan langkah-langkah strategis yang harus diambil dilandaskan pada hasil a nalisis mendalam terhadap situasi pengarusutamaan gender dan mangupayakan sumber daya yang ada di masyarakat selama ini. Untuk itu sangat penting bagi penyelenggara dan pemerhati gender di Kota Batam untuk mempunyai produk hukum, sehingga menjadi dasar bagi penyelenggara dan pemerhati gender yang sesuai dengan keadaan diwilayah Kota Batam. Untuk itulah Peraturan Daerah tentang Pengarusutamaan Gender, menjadi penting untuk memberikan Hak-hak yang sama dalam keluarga dan masyarakat serta Lembaga-lembaga Pemerintahan dan swasta khususnya di Kota Batam. 2.
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 cukup jelas Pasal 2 Huruf a Yang dimaksud dengan "non diskriminasi" adalah tindakan khusus yang bersifat sementara dengan tujuan untuk mendapatkan persamaan kesempatan dan perlakuan sama yang nyata antara perempuan dan lakilaki. Hurufb Yang dima ksud dengan "persamaan subtantif' adalah pendekatan yang terdiri atas la ngkah -langkah khusus agar perempuan mempunyai akses yang sama dan dapat m enikmati manfaat yang sama dengan laki-laki terhadap kesempatan dan peluang yang ada. Huruf c Yang dimaksud dengan "pemberdayaan" adala h upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat me~judkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial dan budaya. Huruf d Yang dimaksud dengan "kemanusian" adalah bahwa setiap orang h arus mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap h a k asasi manusia serta h a rkat dan martabat setiap m asyarkat secara proporsional.
f
f l
Yang dimaksud d en gan "kebangsaan " adalah bahwa setiap Jrang h arus mencerminkan sifat dan watak ba ngsa yang majemuk dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatua n Republik Indonesia.
Yang dimaksud dengan "partisipasi" adalah peran serta masyarakat untuk menyalurkan aspirasi, pemikiran, dan kepen tingan dalam penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah . Huruf g Yang dimaksud dengan "keadilan" adalah bahwa setiap tindakan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga Daerah. Hurufh Yang dimaksud dengan "ketertiban dan kepastian hukum" adalah asas Negara hukum yang mengutamakan landasa n ketentuan peraturan perundang-undangan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara Pemerintah Daerah. Huruf i Yang dimaksud dengan "keseimbangan, keserasian dan keselarasan" adalah mencerminkan keseimbangan, kesera sian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat dan kepentingan yang lebih besar. Huruf j Yang dimaksud dengan "akuntabilitas" adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara Pemerintah Daera h harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perunda ng-undangan. Pasal3 cukup jelas Pasal4 cukup jelas Pasa l 5 cukup jelas Pasal6 cukup jelas Pasal 7 cukup jelas Pasal8 cukup jelas Pasal9 cukup jelas Pasa l 10 cukup jela s Pasal 11 cukup jelas Pa s al 12 cukup j ela s Pasal 13
cukup jelas Pasal 14 cukup jelas Pasal 15 cukup jelas Pasal 16 cukup j elas Pasal 17 cukup jelas Pasal 18 cukup jelas Pasal 19 cukup jelas Pasal20 cukup jelas Pasal 21 cukup jelas Pasal22 cukup jelas Pasal23 cukup jelas Pasal24 Ayat(1) Yang dimaksud dengan pemberian penghargaan adalah diberikan kepada lembaga pemerintah di daerah satuan kerja perangkat daerah, lembaga-lembaga swasta dan lembaga-lembaga kemasyarakatan yang telah berjasa dalam mendorong efektifitas dan optimalisasi pelaksanaan PUG di lingkungan unit organisasi masing-masing. Pasal25 cukup jelas Pasal 27 cukup jelas Pasal28 cukup jelas
TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BATAM MOMOR 106
1
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah 1m dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Batam. Ditetapkan cti Batam Pacta tanggal 3 Oktober 2016
Diunctangkan cti Batam Pacta tanggal 3 Oktober 2016 SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM , (
LEMBARAN DAERA NOREG PERATURAN RIAU: (4 / 39/ 2016)
KOTA BATAM TAHUN 201 6 MOMOR 6 AERAH KOTA BATAM, PROVINSI KEPULAUAN
