SKRIPSI
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 - 2013)
OLEH: ANDI MUHAMMAD ALFIANSYAH B 111 08 884
BAGIAN HUKUM PIDANA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2013
HALAMAN JUDUL
TINJAUAN KRIMINOLOGIS TERHADAP KEJAHATAN PENCURIAN KENDARAAN BERMOTOR (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 - 2013)
Oleh : ANDI MUHAMMAD ALFIANSYAH B111 08 884
SKRIPSI Diajukan Sebagai Tugas Akhir dalam Rangka Penyelesaian Studi Sarjana dalam Bagian Hukum Pidana Program Studi Ilmu Hukum
Pada
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN MAKASSAR 2013 i
PERSETUJUAN PEMBIMBING Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa : Nama
: Andi Muhammad Alfiansyah
No. Pokok
: B 111 08 884
Program
: Ilmu Hukum
Bagian
: Hukum Pidana
Judul
: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 - 2013)
Telah diperiksa dan disetujui untuk diajukan dalam ujian skripsi di Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar.
Makassar, 18 Mei 2013
Pembimbing I
H. M. Imran Arif, S.H.,M.S. NIP.19470915 197901 1001
Pembimbing II
Hj. Haeranah,S.H.,M.H. NIP.19661212 119103 2002
iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI Diterangkan bahwa Skripsi mahasiswa : Nama
: Andi Muhammad Alfiansyah
No. Pokok
: B 111 08 884
Program
: Ilmu Hukum
Bagian
: Hukum Pidana
Judul
: Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 - 2013)
Memenuhi syarat untuk diajukan dalam ujian skripsi sebagai ujian akhir Program Studi.
Makassar, 18 Mei 2013 A.n Dekan Wakil Dekan Bidang Akademik,
Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, S.H., M.H. NIP. 19630419 198903 1 00
iv
ABSTRAK
Andi Muhammad Alfiansyah (B 111 08 884),dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009-2013)”.Di bawah bimbingan Bapak H. M. Imran Arief, selaku pembimbing I dan Ibu Hj. Haeranah selaku Pembimbing II. Tujuan diadakan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa dan untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan aparat penegak hukum yang berwenang dalam menganggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa. Penelitian ini dilakukan di Kabupten Gowa, dengan memilih tempat penelitian di Polres Gowa, Pengadilan Negeri Sungguminasa, dan Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, bertujuan untuk mendapatkan data primer dan sekunder. Data diperoleh dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui wawancara dan dokumen. Hasil penelitian menunjukan jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor Kabupaten Gowa selama 5 (lima) tahun terakhir 2009-2013 berjumlah 365 kasus dan kasus yang selesai sekitar 157 kasus sampai tingkat pembacaan putusan hakim. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kejahatan pencurian kendaraan bermotor terjadi di Kabupaten Gowa, yaitu : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor pekerjaan menyebabkan pelaku melakukan pencurian kendaraan bermotor dan upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani kejahatan Pencurian Kendaraan Motor dalam ruang lingkup Kabupaten Gowa adalah upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), maksud dari upaya preventif adalah suatu bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dan terkait sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, sedangkan upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor.
v
UCAPAN TERIMA KASIH Alhamdulillah, segala puji syukur patut penulis haturkan kehadirat ALLAH SWT yang senantiasa melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 - 2013)” yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar kesarjanaan dalam Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. Penulis menyadari bahwa tiada manusia yang sempurna di dunia ini, karena itu pasti mempunyai kekurangan-kekurangan. Penulis tidak lepas dari kekurangan-kekurangan itu sehingga apa yang tertulis dan tersusun dalam skripsi ini adalah merupakan kebahagiaan bagi penulis apabila ada kritik maupun saran. Saran yang baik adalah merupakan bekal untuk melangkah kearah jalan yang lebih sempurna. Melalui kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan rasa hormat kepada : 1. Almarhum Ayahanda dan Ibunda penulis, Ramlan Kulle dan Andi Dewani Tenri atas dukungan dan doanya selama ini sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas terakhir penulis selama proses kuliah di Fakultas Hukum UNHAS. 2. Rektor Universitas Hasanuddin Bapak Prof. Dr. dr. Idrus Patturusi, Sp.Bo. dan para pembantu Rektor beserta seluruh jajarannya.
vi
3. Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Bapak Prof.Dr. Aswanto, S.H., M.Si.D.FM., serta Pembantu Dekan I Bapak Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng, SH.,MH., Pembantu Dekan II Bapak Dr. Anshori Ilyas, SH.,MH., serta Pembantu Dekan III Bapak Romi Librayanto, S.H.,M.H. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin. 4. Pembimbing I dan Pembimbing II Penulis, Bapak H. Imran Arif, S.H.,M.S. dan Ibu Hj. Haeranah, S.H.,M.H. yang telah menyediakan waktunya ditengah kesibukannya untuk membimbing penulis dan sangat banyak membantu dalam memberikan masukan yang membangun dalam dibimbing oleh kedua dosen ini. 5. Tim penguji ujian skripsi penulis, Bapak Prof. Dr. Slamet Sampurno, S.H.,M.H., Bapak Kaisaruddin K, S.H, dan Ibu Hj. Nur Azisa, S.H, M.H. yang dengan ketelitiannya memeriksa skripsi saya dan memberikan masukan yang sangat positif kepada penulis sehingga penulisan skripsi ini menjadi lebih baik. 6. Para Dosen serta segenap civitas akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah memberikan masukan, didikan dan bantuannya. 7. Seluruh staf akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah banyak membantu dalam penyusunan administrasi akademik ini. 8. My Super Friends Abu Ghifar, Rikzan Said, Athira Setira. We are still numbers!
vii
9. Ardian Macan, Andrea, Hary Virus, Tasha, Tika, Ila, Dinda, Sesha, Wawa, Echa, Imaa, Marwan, Edo, Uwa, Ayi, Dita, Giany, Dela, Yuni, Dedi, Eko, Fadel, Mamet, Ippang, Dodi, Akbar, Vero dan Madan. Thankyou bro sis, finally I’m done. 10. Teman-teman kantor, Saski, Mell, Clay, Andi, Ikky, Ancha, Rizma, Wanti, Olis, Ipul, Ava, Abol, Isty, James, Max. Forever Wadyabala! 11. Teman-teman seperjuangan Angkatan “NOTARIS 08”. 12. Teman-teman anggota KKN Gelombang 82 di Kabupaten Pinrang, Kecamatan Mattirosompe, terima kasih atas bantuannya selama kuliah kerja nyata. Demikanlah dari penulis, semoga skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi diri penulis sendiri, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin serta para pembaca pada umumnya, selanjutnya penulis akhiri kata pengantar ini dengan mengucapkan syukur Alhamdulillah kehadirat Allah SWT Amin amin Ya Robbal Alamin.
Makassar, 18 Mei 2013
Andi MuhammadAlfiansyah
viii
DAFTAR ISI halaman HALAMAN JUDUL ...............................................................................
i
PENGESAHAN SKRIPSI ......................................................................
ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING ...........................................................
iii
PERSETUJUAN MENEMPUH UJIAN SKRIPSI ..................................
iv
ABSTRAK .............................................................................................
v
UCAPAN TERIMA KASIH ...................................................................
vi
DAFTAR ISI ...........................................................................................
ix
BAB I PENDAHULUAN .....................................................................
1
A.
Latar Belakang ..........................................................................
1
B.
Rumusan Masalah ....................................................................
3
C.
Tujuan Penelitian ......................................................................
4
D.
Kegunaan Penelitian .................................................................
4
BAB II TINJAUAN PUSTAKA ............................................................
6
A. Pengertian Kriminologi ................................................................
6
B. Kejahatan dan Jenis Kejahatan ..................................................
10
1. Pengertian Kejahatan ............................................................
10
2. Jenis Kejahatan .....................................................................
12
C.
Pengertian Pencurian ...............................................................
15
D.
Jenis-jenis Pencurian ................................................................
19
1. Pencurian Biasa ( Pasal 362 KUHP ) ..................................
19
2. Pencurian dengan Pemberatan...........................................
21
3. Pencurian Ringan ................................................................
21
4. Pencurian dengan kekerasan..............................................
22
ix
E.
Pengertian Kendaraan Bermotor ..............................................
F.
Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan dan Upaya
25
Penanggulangannya .................................................................
26
1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan ..................................
26
2. Teori Penanggulangan Kejahatan.........................................
28
BAB III METODE PENELITIAN ............................................................
31
A.
Lokasi Penelitian .......................................................................
31
B.
Populasi dan Sampel ................................................................
31
C. Jenis dan Sumber Data ............................................................
31
D. Teknik Pengumpulan Data .......................................................
32
E.
Analisis Data .............................................................................
32
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN ...................................................
34
A.
Data Statistik Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa .....................................................................
B.
34
Faktor Penyebab terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa ..................................................
41
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Motor di Kabupaten Gowa ......................................................................
45
BAB V PENUTUP .................................................................................
50
A.
Kesimpulan ..............................................................................
50
B.
Saran.........................................................................................
51
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
x
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Pidana merupakan sebuah nestapa (penderitaan) yang dialamatkan kepada seseorang yang melakukan sebuah tindak pidana atau kejahatan.Kejahatan
yang
dilakukan
akibat
melanggar
sebuah
peraturan perundang-undangan.Akibat daripada itu mereka harus mendapat sebuah sanksi tegas dari negara.Sanksi tersebut dapat berupa kurungan, penjara, denda atau pidana mati.ini sesuai dengan Pasal 10 KUHP. Salah satu bentuk kejahatan yang mejadi fenomena kompleks saat ini adalah kejahatan atau tindak pidana pencurian.Kasus pencurian yang kerap terjadi akhir-akhir ini semakin membuat resah saja. Bagaimana tidak, berbagai trik dilakukan dalam aksi pencurian mulai dari hipnotis, menggunakan obat bius, bahkan pencurian secara bergerombol dengan menggunakan senjata api, yang membuat korban tidak dapat berkutik. Pencurian yang dilakukanpun skalanya semakin besar dengan sasaran pencurian yang tidak lagi terfokus ke rumah-rumah di malam hari melainkan justru dilakukan di siang hari di tempat keramaian seperti bank, toko emas, pegadaian, swalayan, dengan hasil rampokan yang tidak tanggung-tanggung jumlahnya. Hal tersebut menunjukkan bagaimana seseorang begitu kreatif dalam melakukan kejahatan.
1
Tampaknya para pelaku pencurian juga sudah tidak takut lagi akan ancaman hukuman atau pidana yang dapat menjerat mereka jika terbukti melakukan pencurian, yaitu penjara maksimal 5 (lima) tahun untuk pencurian biasa, atau penjara maksimal 9 (sembilan) tahun apabila pencurian tersebut didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan, dan bahkan hukuman mati atau penjara seumur hidup jika tindak pencurian tersebut dilakukan oleh dua orang atau lebih menimbulkan luka berat atau meninggalnya seseorang. Sepertinya ancaman hukuman sudah tidak membuat takut para pelaku. Angka pencurian terus saja meningkat bahkan cara-cara yang digunakan untuk melakukan aksi pencurian tersebut semakin canggih. Pencurian
merupakan
tindakan
kriminalitas,
yang
sangat
mengganggu kenyamanan rakyat.Untuk itu perlu sebuah tindakan konsisten yang dapat menegakkan hukum, sehingga terjalin kerukunan. Kemiskinan yang banyak mempengaruhi perilaku pencurian adalah kenyataan yang terjadi di tengah masyarakat, ini dapat dibuktikan dari rasio pencurian yang makin meningkat di tengah kondisi obyektif pelaku di dalam melakukan aktivitasnya, kondisi ini dapat berdampak pada beberapa aspek, yaitu ekonomi, sosial dan lingkungan kehidupan pelaku tersebut, namun sejauh mana aktivitas itu dapat memberikan nilai positif dalam membangun masyarakat yang taat hukum.
2
Salah satu bentuk kejahatan yang akhir-akhir ini sering terjadi dan sangat
mengganggu
keamanan
dan
ketertiban
masyarakat
di
Kabupaten Gowaadalah pencurian kendaraan bermotor. Dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), buku ke-2 titel XXII mulai dari Pasal 362 sampai Pasal 367 KUHP.Bentuk pokok delik pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP, adalah pencurian kendaraan bermotor khususnya kendaraan bermotor roda dua merupakan salah satu jenis kejahatan terhadap harta benda yang banyak menimbulkan kerugian. Terakhir, bahwa sebenarnya Proposal ini mencoba melihat bahwa sejauhmanakah kejahatanpencurian kendaraan bermotor dan faktorfaktor apasajakah yang mempengaruhi mereka melakukan kejahatan Pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Gowa. Karena itulah penulis melakukan penelitian untuk penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Kriminologis Terhadap KejahatanPencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 Sampai 2013)”
B. Rumusan Malasah Rumusan masalah merupakan salah satu bagian penting di dalam sebuah penelitian, sebab dengan adanya rumusan masalah akan memudahkan peneliti untuk melakukan pembahasan searah dengan tujuan yang diterapkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini, sebagai berikut :
3
1. Faktor apakah yang menyebabkan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa? 2. Upaya apakah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa ?
C. Tujuan Penelitian Tujuan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui dan menganalisis faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatanpencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya yang dilakukan aparat penegak hukum yang berwenang dalam menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa.
D. Kegunaan Penelitian Kegunaan diadakan penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Penelitian ini secara teoritis berguna sebagai upaya pengembangan Ilmu Hukum Pidana khususnya mengenai sebab-sebab terjadinya kejahatan atau tinjauan Kriminoligis. 2. Penelitian ini secara praktis dapat memberi jawaban atas persoalanpersoalan
kriminologi
serta
menjadi
referensi
khusus
bagi
mahasiswa yang menggeluti ilmu hukum Pidana, mengingat
4
perkembangan ilmu hukum Pidana yang mengalami banyak permasalahan
dan
membutuhkan
suatu
pemecahan
untuk
menjelaskan semua itu, tentunya diperlukan suatu kontruksi pemikiran sehingga dapat memecahkan bersama.
5
BAB II TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Kriminologi Asal mula perkembangan kriminologi tidak dapat disangkal berasal dari penyelidikan C. Lomborso (1876).Bahkan lomborso menurut Pompe dipandang sebagai salah satu tokoh revolusi dalam sejarah hukum pidana, disamping Cesare Baccaria.Namun ada pendapat lain yang mengemukakan bahwa penyelidikan secara ilmiah tentang kejahatan justru bukan dari Lomborso melainkan dari Adolhe Quetelet, seorang Belgia yang memiliki keahlian dibidang Matematika. Bahkan, dari dialah berasal “statistic kriminil” yang kini dipergunakan terutama oleh pihak kepolisian di semua negara dalam memberikan deskripsi tentang perkembangan kejahatan di negaranya1. Kriminologi termasuk cabang ilmu pengetahuan yang berkembang pada tahun 1850 bersama-sama dengan ilmu sosiologi, antropologi, dan psikologi.Nama kriminologi pertama kali ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911), seorang ahli antropologi Prancis2. Intinya adalah bahwa Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan. Nama kriminologi yang ditemukan oleh P.Topinard (1830-1911) seorang ahli antropologi Prancis, Kriminologi berasal
secara harfiah
dari kata “Crimen” yang berarti kejahatan atau
1
Romli Atasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Refika Aditama, Bandung, Hal 9. 2 A.S. Alam & Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, Hal 1.
6
penjahat dan “logos” yang berarti ilmu pengetahuan, maka kriminologi dapat berarti ilmu yang mempelajari tentang penjahat dan kejahatan. Beberapa
sarjana
memberikan
pengertian
berbeda
terhadap
kriminologi, Michael dan Adler berpendapat bahwa : Kriminologi adalah keseluruhan mengenai perbuatan dan sifat dari para penjahat, lingkungan mereka dan cara mereka secara resmi diperlakukan oleh lembaga-lembaga penertib masyarakat dan oleh para masyarakat. Sedangkan Wood mengatakan : Kriminologi meliputi keseluruhan pengetahuan yang diperoleh berdasarkan teori atau pengalaman, yang bertalian dengan perbuatan jahat dan penjahat, termasuk di dalamnya reaksi dari masyarakat terhadap perbuatan jahat dan para penjahat3.
Selanjutnya Moeljatno berpendapat bahwa Kriminologi adalah untuk mengerti apa sebab-sebab sehingga seseorang berbuat jahat. Apakah memang karena bakatnya adalah jahat ataukah didorong oleh keadaan masyarakat disekitarnya (milieu) baik keadaan sosiologis maupun ekonomis.Ataukan ada sebab-sebab lain lagi. Jika sebab-sebab itu diketahui, maka disamping pemidanaan, dapat diadakan tindakantindakan yang tepat, agar orang tadi tidak lagi berbuat demikian, atau
3
Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001,Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta, Hal 12.
7
agar orang-orang lain tidak akan melakukannya. Karena itulah terutama dinegeri-negeri angelsaks, Kriminologi dibagi menjadi tiga bagian4 : 1. Criminal biology, yang menyelidiki dalam diri orang itu sendiri akan sebab-sebab dari perbuatannya, baik dalam jasmani maupun rohani. 2. Criminal sosiologi, yang mencoba mencari sebab-sebab dalam lingkungan masyarakat dimana penjahat itu berbeda (dalam milieunya). 3. Criminal policy, yaitu tindakan-tindakan apa yang disekitarnya harus dijalankan supaya orang lain tidak berbuat demikian. Menurut A.S. Alam ruang lingkup pembahasan kriminologi meliputi tiga hal pokok5, yaitu : 1. Proses pembuatan hukum pidana dan acara pidana (making laws). Pembahasan dalam proses pembuatan hukum pidana (process of making laws) meliputi : 1) Definisi kejahatan 2) Unsur-unsur kejahatan 3) Relativitas pengertian kejahatan 4) Penggolongan kejahatan 5) Statistik kejahatan
4
Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta, Hal 14. A.S. Alam & Amir Ilyas, 2010, Pengantar Kriminologi, Pustaka Refleksi, Makassar, Hal 1-2 5
8
2. Etiologi kriminal, yang membahas yang membahas teori-teori yang menyebabkan terjadinya kejahatan (breaking of laws). Sedangkan yang dibahas dalam etiologi kriminal (breaking of laws) meliputi : 1) Aliran-aliran (mazhab-mazhab) kriminologi 2) Teori-teori kriminologi 3) Berbagai perspektif kriminologi 3. Reaksi terhadap pelanggaran hukum, (reacting toward the breaking of laws). Reaksi dalam hal ini bukan hanya ditujukan kepada pelanggar hukum berupa tindakan represif tetapi juga reaksi terhadap calon pelanggar hukum berupa upaya-upaya pencegahan kejahatan (criminal prevention). Selanjutnya yang dibahas
dalam
bagian
ketiga
adalah
perlakuan
terhadap
pelanggar-pelanggar hukum (Reacting Toward the Breaking laws) meliputi : 1) Teori-teori penghukuman 2) Upaya-upaya
penanggulangan/pencegahan
kejahatan
baik
berupa tindakan pre-emtif, preventif, represif, dan rehabilitatif. Secara umum dapat disimpulkan bahwa kriminologi mempelajari tentang kejahatan yaitu norma-norma yang ada dalam peraturan pidana, yang kedua yaitu mempelajari pelakunya yang sering disebut penjahat. Dan yang ketiga bagaimana tanggapan atau reaksi masyarakat terhadap gejala-gejala yang timbul dalam masyarakat.
9
B. Kejahatan dan Jenis Kejahatan. 1) Pengertian Kejahatan. Kejahatan adalah suatu persoalan yang selalu melekat dimana masyarakat itu ada. Kejahatan selalu akan ada seperti penyakit dan kematian yang selalu berulah seperti halnya dengan musim yang berganti-ganti menghadapi
dari tahun ketahun. Segala daya upaya dalam kejahatan
dapat
menekan
atau
mengurangi
meningkatnya jumlah kejahatan dan memperbaiki penjahat agar dapat kembali sebagai warga masyarakat yang baik. Kejahatan adalah suatu nama atau cap yang diberikan orang untuk menilai perbuatan-perbuatan tertentu sebagai perbuatan jahat. Dengan demikian, maka si pelaku disebut sebagai penjahat. Pengertian tersebut bersumber dari manusia, sehingga ia memiliki pengertian yang sangat relatif, yaitu tergantung pada manusia yang memberikan penilaian itu. Tentang definisi dari kejahatan itu sendiri tidak terdapat kesatuan pendapatdiantara para sarjana, R. Soesilo6membedakan pengertian kejahatan
secara
yuridisdan
pengertian
kejahatan
secara
sosiologis.Ditinjau dari segi yuridis, pengertiankejahatan adalah suatu perbuatan tingkah laku yang bertentangan dengan undang-
6
Syahruddin, 2003, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Hal 1
10
undang.Ditinjau dari segi sosiologis, maka yang dimaksud dengan kejahatan adalahperbuatan atau tingkah laku yang selain merugikan si penderita, juga sangatmerugikan masyarakat yaitu berupa hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban. Selanjutnya
adapun
beberapa
definisi
kejahatan
menurut
beberapa pakar7: 1. J.M. Bemmelem memandang kejahatan sebagai suatu tindakan anti sosial yang menimbulkan kerugian, ketidakpatutan dalam masyarakat, sehingga dalam masyarakat terdapat kegelisahan, dan untuk menentramkan masyarakat, negara harus menjatuhkan hukuman kepada penjahat. 2. M.A. Elliot mengatakan bahwa kejahatan adalah suatu problem dalam masyarakat modem atau tingkah laku yang gagal dan melanggar hukum dapat dijatuhi hukurnan penjara, hukuman mati dan hukuman denda dan seterusnya. 3. W.A. Bonger mengatakan bahwa kejahatan adalah perbuatan yang sangat anti sosial yang memperoleh tantangan dengan sadar dari negara berupa pemberian penderitaan. 4. Paul
Moedikdo
Moeliono
kejahatan
adalah
perbuatan
pelanggaran norma hukum yang ditafsirkan atau patut ditafsirkan masyarakat sebagai perbuatan yang merugikan, menjengkelkan sehingga tidak boleh dibiarkan (negara bertindak).
7
Ibid, Hal 2-3
11
5. J.E. Sahetapy dan B. Marjono Reksodiputro dalam bukunya “Paradoks Dalam Kriminologi” menyatakan bahwa, kejahatan mengandung konotasi tertentu, merupakan suatu pengertian dan penamaan yang relatif, mengandung variabilitas dan dinamik serta bertalian dengan perbuatan atau tingkah laku (baik aktif maupun pasif), yang dinilai oleh sebagian mayoritas atau minoritas masyarakat
sebagai
suatu
perbuatan
anti
sosial,
suatu
pemerkosaan terhadap skala nilai sosial dan atau perasaan hukum yang hidup dalam masyarakat sesuai dengan ruang dan waktu. 2) Jenis Kejahatan. Kejahatan dapat digolongkan atas beberapa penggolongan sebagai berikut : 1. Penggolongan kejahatan yang didasarkan pada motif pelaku. Hal ini dikemukakan menurut pandangan Bonger8 sebagai berikut : a. Kejahatan ekonomi (economic crimes), misalnya penyelundupan. b. Kejahatan seksual (economic crimes), misalnya perbuatan zina, Pasal 284 KUHP. c. Kejahatan politik (politic crimes), misalnya pemberontakan Partai Komunis Indonesia, DI /TII dan lain sebagainya. d. Kejahatan diri (moscellaneus crimes), misalnya penganiayaan yang motifnya dendam. 2. Penggolongan kejahatan yang didasarkan kepada berat ringannya suatu ancaman pidana yang dapat dijatuhkan, yaitu:
8
A.S Alam, 1985, Kejahatan dan Sistem Pemidanan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang, Hal 5.
12
a. Kejahatan, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku II KUHP, seperti pembunuhan, pencurian dan lain-lain. b. Pelanggaran, yakni semua pasal-pasal yang disebut di dalam Buku III KUHP, misalnya saksi di depan persidangan memakai jimat pada waktu ia harus memberikan keterangan dengan sumpah, dihukum dengan hukuman kurung selama-lamanya 10 hari dan denda Rp. 750,c. Penggolongan kejahatan untuk kepentingan statistik, oleh sebagai berikut : 1. Kejahatan terhadap orang (crimes against person), misalnya pembunuhan, penganiayaan dan lain-lain. 2. Kejahatan terhadap harta benda (crimes against property), misalnya pencurian, perampokan dan lain-lain. 3. Kejahatan terhadap kesusilaan umum (crimes against piblicdecency), misalnya perbuatan cabul.
3. Penggolongan kejahatan untuk membentuk teori. Penggolongan didasarkan akan adanya kelas-kelas kejahatan dan beberapa menurut proses penyebab kejahatan itu, yaitu cara melakukan kejahatan teknik-teknik dan organisasinya dan timbul kelompokkelompok
yang
mempunyai
nilai-nilai
tertentu.
Kelas-kelas
tersebut sebagaimana ditulis oleh A.S. Alam9 sebagai berikut :
9
A.S Alam, 1985, Kejahatan dan Sistem Pemidanaan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang, Hal 7.
13
a. Profesional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai mata pencaharian tetapnya dan mempunyai keahlian tertentu untuk profesi itu, misalnya pemalsuan uang, tanda tangan dan pencopet. b. Organized crimes, yaitu suatu kejahatan yang terorganisir, misalnya pemerasan , perdagangan narkotika dan obatobatan terlarang. c. Occasional crimes, yaitu suatu kejahatan karena adanya suatu kesepakatan, misalnya pencurian di rumah secara bersama. 4. Penggolongan kejahatan yang dilakukan oleh nilai-nilai sosiologi yang dikemukakan oleh10 sebagai berikut : a. Violent personal crimes, yaitu kejahatan kekerasan terhadap orang, misalnya pembunuhan (murder), pemerkosaan (rape) dan penganiayaan (assault). b. Occasional property crimes, yaitu kejahatan harta benda karena kesepakatan, misalnya pencurian kendaraan bermotor, pencurian di toko-toko besar. c. Occupational crimes, yaitu kejahatan karena kedudukan atau jabatan, misalnya korupsi. d. Politic crimes, yaitu kejahatan politik, misalnya pemberontakan sabotase, perang gerilya dan lain-lain. e. Public order crimes,yaitu kejahatan terhadap ketertiban umum yang biasa disebut dengan kejahatan tanpa korban, misalnya pemabukan, wanita melacurkan diri. f. Convensional crimes, yaitu kejahatan konvensional, misalnya perampokan (robbory), pencurian kecil-kecilan (larceny), dan lain-lain. g. Organized crimes, yaitu kejahatan yang terorganisir, misalnya perdagangan wanita untuk pelacuran, perdagangan obat bius.
10
Ibid, Hal 7.
14
h. Professional crimes, yaitu kejahatan yang dilakukan sebagai profesinya, misalnya pemalsuan uang, pencopet, dan lain-lain. Selanjutnya untuk mengetahui kejahatan yang terjadi di masyarakat, diperlukan adanya statistik kejahatan.Statistik kejahatan merupakan statistik yang paling sempurna. Adapun hal-hal yang menyebabkan kesulitan di dalam menyusun statistik kejahatan11 adalah sebagai berikut : a. Tidaklah mungkin mengetahui dengan pasti jumlah kejahatan yang terjadi di dalam setiap daerah peradilan pada suatu waktu tertentu. b. Kadang-kadang
suatu
tindakan
dicap
sebagai
kejahatan,
sebaliknya bukan kejahatan oleh peneliti lain. c. Merupakan kenyataan sehari-hari bahwa banyak kejahatan yang terjadi tanpa diketahui oleh yang berwenang. C. Pengertian Pencurian Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), ”yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum12.
11 12
Ibid, Hal 9.
Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia, Refika Aditama, Jakarta, Hal 10.
15
Pengertian pencurian menurut hukum beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, adalah berupa rumusan pencurian dalam bentuk pokoknya yang berbunyi: Barang siapa mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk memiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp. 900; (sembilan ratus rupiah). Adapun unsur-unsur tindak pidana pencurian ada 2 (dua), yaitu: a. Unsur-unsur subyektif terdiri dari: 1) Perbuatan mengambil 2) Obyeknya suatu benda 3) Unsur keadaan yang meyertai atau melekat pada benda yaitu benda tersebut sebagian atau keseluruhan milik orang lain. b. Unsur obyektifnya, terdiri dari: 1) Adanya maksud 2) Yang ditujukan untuk memiliki 3) Dengan melawan hukum. Suatu perbuatan atau peristiwa baru dapat dikualifikasikan sebagai pencurian apabila terdapat unsur tersebut di atas.
16
a. Unsur subyektif 1) Unsur perbuatan mengambil Perbuatan mengambil yang menjadi unsur subyektif di dalam delik pencurian seharusnya ditafsirkan setiap perbuatan untuk membawa sesuatu benda di bawah kekuasaannya yang nyata dan mutlak. Jadi di dalam delik pencurian dianggap sudah selesai jika pelaku melakukan perbuatan “mengambil” atau setidak-tidaknya ia sudah memindahkan suatu benda dari tempat semula. Dalam praktek sehari-hari dapat terjadi seorang mengambil suatu benda, akan tetapi karena diketahui oleh orang lain kemudian barang tersebut dilepaskan, keadaan seperti ini sudah digolongkanperbuatan mengambil.
2) Unsur benda Pengertian benda yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP adalah
benda
dipindahkan.Di
berwujud dalam
yang
kenyataan
menurut yang
sifatnya
dapat
menjadi
obyek
pencurian tidak hanya benda berwujud yang sifatnya dapat dipindahkan oleh karena itu pengertian benda tersebut berkembang meliputi setiap benda baik itu merupakan benda bergerak maupun tidak bergerak, baik berupa benda benda berwujud maupun tidak berwujud dan benda-benda yang tergolong res nullius dalam batas-batas tertentu.Pengertian benda menurut Pasal 362 KUHP memang tidak disebutkan
17
secara rinci, sebab tujuan pasal ini adalah untuk melindungi harta kekayaan orang. 3) Unsur-unsur atau seluruhnya milik orang lain Benda tersebut tidak perlu seluruhnya milik orang lain cukup sebagian saja. Siapakah yang diartikan dengan orang lain dalam unsur sebagian atau seluruhnya milik orang lain. Orang lain itu diartikan sebagai bukan petindak. Dengan demikian maka pencurian dapat terjadi terhadap benda-benda milik badan hukum, misal milik negara. b. Unsur-unsur obyektif 1) Maksud dan tujuan Maksud untuk memiliki terdiri dari dua unsur, yakni unsur maksud
(kesengajaan
sebagai
maksud),
berupa
unsur
kesalahan dalam pencurian dan unsur memiliki, kedua unsur ini dapat dibedakan dan tidak terpisahkan. Maksud dari perbuatan mengambil barang milik orang lain itu ditujukan untuk memilikinya. Dari penggabungan dua unsur itulah yang menunjukkan
bahwa
dalam
tindak
pidana
pencurian,
pengertian memiliki tidak mensyaratkan beralihnya hak milik atas barang yang dicuri ke tangan petindak, dengan alasan pertama tidak dapat mengalihkan hak milik dengan perbuatan melawan hukum, dan kedua yang menjadi unsur pencurian ini adalah maksudnya subyektif saja.
18
2) Menguasai bagi dirinya sendiri Pengertian menguasai bagi dirinya sendiri yang terdapat pada Pasal 362 KUHP maksudnya adalah menguasai sesuatu benda seakan-akan ia pemilik dari benda tersebut. Pengertian seakanakan di dalam penjelasan tersebut memiliki arti bahwa pemegang dari benda itu tidak memiliki hak seluas hak yang dimiliki oleh pemilik benda yang sebenarnya.
D. Jenis-jenis Pencurian Dalam KUHP dijelaskan ada beberapa jenis macam tidak pidana pencurian, antara lain : 1. Pencurian Biasa ( Pasal 362 KUHP ) Pencurian biasa ini terdapat didalam UU pidana yang dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yang berbunyi : ”Barang siapa yang mengambil barang, yang sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum, dipidana karena mencuri dengan pidana selamalamanya lima tahun atau dengan
denda sebanyak-banyaknya
sembilan ribu rupiah”. Dari pengertian pasal 362 KUHP, maka unsur dari pencurian ini adalah sebagai berikut : a. Tindakan yang dilakukan adalah ”mengambil” Mengambil
untuk
dikuasainya
maksudnya
untuk
penelitian
mengambil barang itu dan dalam arti sempit terbatas pada
19
penggerakan tangan dan jari-jarinya, memegang barangnya dan mengalihkannya kelain
tempat, maka orang itu belum dapat
dikatakan mencuri akan tetapi ia baru mencoba mencuri. b. Yang diambil adalah ”barang” Yang dimaksud dengan barang pada detik ini pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis. Pengertian ini adalah wajar, karena jika tidak ada nilai ekonomisnya, sukar dapat diterima akal bahwa seseorang akan membentuk
kehendaknya
mengambil
sesuatu
itu
sedang
diketahuinya bahwa yang akan diambil itu tiada nilai ekonomisnya. c. Status barang itu ”sebagian atau seluruhnya menjadi milik orang lain.” Barang yang dicuri itu sebagian atau seluruhnya harus milik orang lain, misalnya dua orang memiliki barang bersama sepeda itu,
sebuah
dengan maksud untuk dimiliki sendiri. Walaupun
sebagian barang itu miliknya sendiri, namun ia dapat dituntut juga dengan pasal ini. d. Tujuan perbuatan itu adalah dengan maksud untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak) Maksudnya memiliki ialah : melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik, apakah itu akan dijual, dirubah bentuknya, diberikan sebagai hadiah kepada orang lain, semata-mata tergantung kepada kemauannya.
20
2. Pencurian dengan Pemberatan Dinamakan juga pencurian dikualifikasi dengan ancaman hukuman yang lebih berat jika dibandingkan dengan pencurian biasa, sesuai dengan pasal 363 KUHP maka bunyinya sebagai berikut : (1) ”Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun”. Seperti pencurian ternak.
3. Pencurian Ringan Pencurian ini adalah pencurian yang dalam bentuk pokok, hanya saja barang yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu. Yang penting diperhatikan pada pencurian ini adalah walau harga yang dicuri tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah namun pencuriannya dilakukan dalam sebuah rumah atau pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan ini tidak bisa disebut dengan pencurian ringan. Pencurian ringan dijelaskan dalam pasal 364 KUHP yang bunyinya sebagai berikut : ”Perbuatan yang diterangkan dalam pasal 363 no.5 asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, dan jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah dipidana karena pencurian ringan, dengan pidana penjara selama-lamanya 3 bulan atau sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah”. Sesuai jenis perinciannya, maka pada pencurian ringan hukuman penjaranya juga ringan dibanding jenis pencurian lain. Seperti
21
diketahui bahwa pencurian ringan diancam dengan hukuman penjara selamalamanya tiga bulan dan denda sebanyak sembilan ribu rupiah.
4. Pencurian dengan kekerasan Sesuai dengan Pasal 365 KUHP maka bunyinya adalah sebagai berikut: 1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun dipidana pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan pada orang, dengan maksud untuk menyediakan atau memudahkan pencurian itu atau jika tertangkap tangan, supaya ada kesempatan bagi dirinya sendiri atau bagi yang turut serta melakukan kejahatan itu untuk melarikan diri atau supaya barang yang dicurinya tetap tinggal di tempatnya. 2) Dipidana penjara selama-lamanya dua belas tahun dijatuhkan : Ke-1 : Jika perbuatan itu dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau dipekarangan tertutup yang ada rumahnya, atau di jalan umum atau di dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan. Ke-2 : Jika perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih.
22
Ke-3 : Jika yang bersalah masuk ke tempat melakukan kejahatan itu dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu. Ke-4 : Jika perbuatan itu berakibat ada orang luka berat. 3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima tahun jika perbuatan itu berakibat ada orang mati. 4) Pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun dijatuhkan jika perbuatan itu berakibat ada orang luka atau mati dan perbuatan itu dilakukan bersama-sama oleh dua orang atau lebih dan lagi pula disertai salah satu hal yang diterangkan dalam No.1 dan No.3. a) Yang dimaksud dengan kekerasan menurut pasal 89 KUHP yang berbunyi ”Yang dimaksud dengan melakukan kekerasan”, yaitu membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi. Sedangkan
melakukan
kekerasan
menurut
Soesila
mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani tidak kecil secara tidak sah misalnya memukul dengan tangan atau dengan
segala
senjata,
menyepak,
menendang,
dan
sebagainya. Masuk pula dalam pengertian kekerasan adalah mengikat orang yang punya rumah, menutup orang dalam kamar dan sebagainya dan yang penting kekerasan itu dilakukan pada orang dan bukan pada barang.
23
b) Ancaman hukumannya diperberat lagi yaitu selama-lamanya dua belas tahun jika perbuatan itu dilakukan pada malam hari disebuah rumah tertutup, atau pekarangan yang didalamnya ada rumah, atau dilakukan pertama-tama dengan pelaku yang lain sesuai yang disebutkan dalam pasal 88 KUHP atau cara masuk ke tempat dengan menggunakan anak kunci palsu, membongkar dan memanjat dan lain-lain. Kecuali
jika itu
perbuatan menjadikan adanya yang luka berat sesuai dengan pasal 90 KUHP yaitu : Luka berat berarti :
Penyakit atau luka yang tak dapat diharapkan akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang mendatangkan bahaya maut.
Senantiasa tidak cukap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencahariaan.
Tidak dapat lagi memakai salah satu panca indra.
Mendapat cacat besar.
Lumpuh (kelumpuhan).
Akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat Minggu.
Gugurnya atau matinya kandungan seseorang perempuan.
c) Jika pencurian dengan kekerasan itu berakibat dengan matinya orang maka ancaman diperberat lagi selama-lamanya lima belas tahun, hanya saja yang penting adalah kematian orang tersebut tidak dikehendaki oleh pencuri. d) Hukuman mati bisa dijatuhkan jika pencurian itu mengakibatkan matinya orang luka berat dan perbuatan itu dilakuakan oleh dua
24
orang atau lebih bersama-sama atau sesuai dengan pasal 88 KUHP yaitu : ”Mufakat jahat berwujud apabila dua orang atau lebih bersama-sama sepakat akan melakukan kejahatan itu.”
E. Pengertian Kendaraan Bermotor Pengertian kendaraan bermotor Indonesia, menurut Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UULLAJ) adalah: “Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan di atas rel.” Dari pengertian kendaraan bermotor di atas, jelaslah bahwa yang dimaksud dengan kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang mempergunakan tenaga mesin sebagai intinya untuk bergerak atau berjalan, kendaraan ini biasanya dipergunakan untuk pengangkutan orang dan barang atau sebagai alat transportasi akan tetapi kendaraan tersebut bukan yang berjalan di atas rel seperti kereta api. Mengingat pentingnya kendaraan bermotor dalam kehidupan seharihari, maka pabrik kendaraan bermotor semakin berkembang pesat khususnya setelah perang dunia kedua.Hal ini ditandai dengan tahap motorisasi di segala bidang.Kendaraan bermotor sebagai sarana transportasi atau sebagai alat pengangkutan memegang peranan penting
dalam
menentukan
kemajuan
perekonomian
suatu
25
bangsa.Kendaraan bermotor di Indonesia merupakan lambang status sosial di masyarakat. Sebagai wujud nyata dari keberhasilan pembangunan, masyarakat di Indonesia semakin hari semakin banyak yang memiliki kendaraan bermotor, akan tetapi di lain pihak pula ada sebagian besar golongan masyarakat yang tidak mampu untuk menikmati hasil kemajuan teknologi ini. Hal ini menyebabkan adanya kesenjangan sosial di dalam masyarakat, perbedaan semacam ini dapat mengakibatkan terjadinya berbagai macam kejahatan diantaranya kejahatan pencurian kendaraan bermotor.Kejahatan ini adalah termasuk kejahatan terhadap harta benda (crime against property) yang menimbulkan kerugian.
F. Teori
Penyebab
Terjadinya
Kejahatan
dan
Upaya
Penanggulangannya 1. Teori Penyebab Terjadinya Kejahatan Dalam perkembangannya tentang kejahatan atau kriminologi terus menimbulkan berbagai pendapat dari berbagai pakar kriminolog dan pakar ilmu hukum. Setidaknya berikut ini akan dikemukakan beberapa penyebab kejahatan13: 1. Anomie (ketiadaan norma) atau strain (ketegangan). 2. Cultural Deviance(penyimpangan budaya). 3. Social Control (kontrol sosial).
13
A.S. Alam, 2010, Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi, Hal 45-46
26
a) Teori Anomie Teori
anomie
dan
penyimpangan
budaya
memusatkan
perhatian pada kekuatan-kekuatan sosial (social force) yang menyebabkan orang melakukan aktivitas kriminal.Teori ini berasumsi bahwa
kelas
sosial
dan
tingkah
laku
kriminal
saling
berhubungan.Pada penganut teori anomie beranggapan bahwa seluruh
anggota masyarakat
mengikuti
seperangkat
nilai-nilai
budaya, yaitu nilai-nilai budaya kelas menengah yakni adanya anggapan bahwa nilai budaya terpenting adalah keberhasilan dalam ekonomi.Karena orang-orang kelas bawah tidak mempunyai saranasarana yang sah (legitimate means) untuk mencapai tujuan tersebut seperti gaji tinggi, bidang usaha yang maju dan lain-lain, mereka menjadi frustasi dan beralih menggunakan sarana-sarana yang tidak sah (illegitimate means).
b) Teori Cultural Deviance Sangat berbeda dengan teori itu, teori penyimpangan budaya mengklaim
bahwa
orang-orang
dari
kelas
bawah
memiliki
seperangkat nilai-nilai yang berbeda, yang cenderung konflik dengan nilai-nilai kelas menengah. Sebagai konsekuensinya, manakalah orang-orang kelas bawah mengikuti sistem nilai mereka sendiri, mereka mungkin telah melanggar norma-norma konvensional dengan cara mencuri, merampok dan sebagainya.
27
c) Teori Social Control Sementara itu pengertian teori kontrol sosial merujuk kepada pembahasan delinquency dan kejahatan yang dikaitkan dengan variable-variabel yang bersifat sosiologis, antara lain struktur keluarga, pendidikan dan kelompok domain. Faktor-faktor yang berperan dalam timbulnya kejahatan, Walter Lunden berpendapat bahwa gejala yang dihadapi negaranegara yang sedang berkembang adalah sebagai berikut: a.
Gelombang urbanisasi remaja dari desa ke kota-kota jumlahnya cukup besar dan sukar dicegah.
b.
Terjadi konflik antara norma adat pedesaan tradisional dengan norma-norma baru yang tumbuh dalam proses dan pergeseran sosial yang cepat, terutama di kota-kota besar.
c.
Memudarkan pola-pola kepribadian individu yang terkait kuat pada pola kontrol sosial tradisionalnya, sehingga anggota masyarakat terutama remajanya menghadapi „samarpola‟ (ketidaktaatan pada pola) untuk menentukan prilakunya.
2. Teori Penanggulangan Kejahatan Kejahatan merupakan suatu bentuk penyimpangan yang terjadi dimasyarakat.
Seseorang
melakukan
kejahatan
pastilah
dilatarbelakangi oleh beberapa faktor sehingga mereka melakukan hal tersebut. Negara sebagai organisasi kekuasaan pastilah akan memberikan sanksi kepada mereka yang melakukan kejahatan. Ini
28
dilakukan dengan membuat sebuah regulasi terhadap larangan melakukan kejahatan. Sanksi yang diberikan kepada mereka biasanya berupa nestapa (penderitaan) seperti hilangnya hak kemeredekaan mereka atau dipenjara.Ini merupakan suatu bentuk penanggulangan
kejahatan
yang
dilakukan
oleh
negara
agarmenciptakan kehidupan yang aman dan tentram. Secara teori ada beberapa cara dalam melakukan upaya penanggulangan kejahatan : 1. Upaya Preventif Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan agar kejahatan tidak terjadi.Karena seperti yang kita ketahui bersama kejahatan merupakan suatu fenomena kompleks yang terjadi disekeliling
kita
dan
sangat
meresahkan
masyarakat.
Dibandingkan upaya represif, upaya preventif jauh lebih baik karena sebelum terjadinya kejahatan, upaya-upaya tersebut dipikirkan agar bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi. Banyak cara yang dilakukan untuk bagaimana kejahatan tersebut tidak terjadi, salah satunya melakukan sosialisi tentang suatu peraturan perundang-undangan
bahwa
apabila
seseorang
melakukan
kejahatan akan diancam dengan sanksi pidana yang dapat membuat
mereka
dipenjara.
Karena
landasan
tersebut
masyarakat merasa takut untuk melakukan kejahatan.
29
Kemudian juga, seperti yang kita ketahui bersama, salah satu faktor terjadinya kejahatan karena kesenjangan sosial, yaitu banyaknya angka kemiskinan didaerah tersebut sehingga upayaupaya yang dilakukan, seperti pemerintah atau pemerintah daerah membuka suatu lapangan kerja bagi mereka agar tidak melakukan hal-hal yang menyimpang, dan masih banyak lagi upaya-upaya preventif yang dapat dilakukan agar kejahatan tersebut tidak terjadi.
2. Upaya Represif Represif
biasa
disebut
dengan
upaya
tindakan
atau
penanggulangan, dalam arti bahwa ketika kejahatan itu
telah
terjadi, upaya-upaya apa yang harus dilakukan agar setelah seseorang melakukan kejahatan mereka tidak melakukannya lagi. Hal demikian biasanya dilakukan seperti bagaimana memikirkan untuk menyembuhkan penjahat tersebut. Orang yang melakukan kejahatan secara tidak langsung akan di penjara atau dimasukkan dalam rumah tahanan, diharapkan didalam rumah tahanan tersebut mereka dibina sebaik mungkin agar mereka tidak melakukan kejahatan setelah melakukan perbuatan tersebut.
30
BAB III METODE PENELITIAN
A. Lokasi Penelitian Penelitian
merupakan
hal
terpenting
dari
seluruh
rangkaian
penulisan suatu karya ilmiah. Dengan penelitian akan menjawab objek permasalahan yang diuraikan di rumusan masalah. Untuk memperoleh informasi yang merupakan data penulisan maka penulis memilih lokasi penelitian di Kabupaten Gowa yang bertempat Di Polres Gowa, Pengadilan Negeri Sungguminasa dan Lembaga Pemasyarakatan Klas I di Makassar.
B. Jenis dan Sumber Data Jenis dan sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : 1. Data Primer, yaitu data-data langsung dari lapangan melalui wawancara. 2. Data Sekunder, yaitu data-data yang diperoleh dari hasil telaaah dokumen-dokumen, buku-buku, dan data-data lainnya yang berhubungan dengan hukum, utamanya hukum pidana. 3. Data Tersier atau data-data penunjang mencakup ; bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap data primer
31
dan data sekunder, seperti kamus, ensiklopedia, dan bahanbahan lain diluar hukum untuk menunjang penelitian.
C. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara : 1. Data Primer Dilakukan dengan cara : Melalui penelitian di lapangan dalam hal ini data yang diperoleh dari aparat kepolisian, pejabat Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar, warga binaan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor dan aparat hukum di Pengadilan Negeri Sungguminasa untuk memperoleh informasi guna melengkapi data. 2. Data Sekunder Dilakukan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majalah, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian.
D. Analisis Data Data yang diperoleh melalui kegiatan penelitian dianalisis secara kuantitatif
kemudian
disajikan
secara
deskriktif,
yaitu
dengan
menguraikan, menjelaskan dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat kaitannya dengan penelitian ini.
32
Penggunaan teknik analisis kuantitatif mencakup semua data penelitian yang telah diperoleh dari wawancara, sehingga membentuk deskripsi yang mendukung kualifikasi kajian ini. Teknik analisis data yang digunakan melalui pendekatan kuantitatif, menjawab dan memecahkan serta pendalaman secara menyeluruh dan utuh dari objek yang diteliti guna menghasilkan kesimpulan yang bersifat deskriktif sesuai dengan kondisi tertentu. Adapun rumusnya : P = x 100 % (Catatan) : P
=Persentase.
f
=Frekuensi pada klasifikasi atau kategori variasi yang bersangkutan.
n
=Jumlah Frekuensi dari seluruh klasifikasi atau kategori variasi.14
14
Soerjono Soekanto, 2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, Hal 268.
33
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Data Statistik Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa Kabupaten Gowa berada pada 12° 38.16' Bujur Timur dari Jakarta dan 5 °33.6' Bujur Timur dari Kutub Utara. Sedangkan letak wilayah administrasinya antara 12 °33.19' hingga 13 °15.17' Bujur Timur dan 5 °5' hingga 5 °34.7' Lintang Selatan dari Jakarta. Kabupaten yang berada pada bagian selatan Provinsi Sulawesi Selatan ini berbatasan dengan 7 kabupaten/kota lain, yaitu di sebelah Utara berbatasan dengan Kota Makassar dan Kabupaten Maros. Di sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Sinjai, Bulukumba, dan Bantaeng. Di sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Takalar dan Jeneponto sedangkan di bagian Barat berbatasan dengan Kota Makassar dan Takalar. Jumlah Penduduk 659.513 dengan luas wilayah Kabupaten Gowa adalah 1.883,33 km2 atau sama dengan 3,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan. Wilayah Kabupaten Gowa terbagi dalam 18 Kecamatan dengan jumlah Desa/Kelurahan definitif sebanyak 167 dan 726 Dusun/Lingkungan. Wilayah Kabupaten Gowa sebagian besar berupa dataran tinggi berbukit-bukit, yaitu sekitar 72,26% yang meliputi 9 kecamatan yakni Kecamatan Parangloe, Manuju, Tinggimoncong,
34
Tombolo Pao, Parigi, Bungaya, Bontolempangan, Tompobulu dan Biringbulu. Selebihnya 27,74% berupa dataran rendah dengan topografi tanah yang datar meliputi 9 Kecamatan yakni Kecamatan Somba Opu, Bontomarannu, Pattallassang, Pallangga, Barombong, Bajeng, Bajeng Barat, Bontonompo dan Bontonompo Selatan. Gowa merupakan salah satu Kabupaten yang tingkat ekonominya semakin berkembang di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu tidak menutup kemungkinan akan maraknya terjadi kejahatan-kejahatan, dalam hal ini pencurian kendaraan bermotor. Pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan yang harus diberantas sampai akar-akarnya dan dipidanakan oleh aparat pengegak hukum secara serius dan sesuai aturan hukum yang berlaku di Indonesia Jika diamati secara seksama, bentuk-bentuk kejahatan yang kerap terjadi di Kabupaten Gowa dari tahun ke tahun selalu mengalami perubahan dan sangat bervariasi dengan perkembangan yang begitu pesat. Artinya tidak terfokus pada satu tindak pidana saja, akan tetapi menyangkut
semua
tindak
pidana,
dimana
kejahatan-kejahatan
tersebut dapat ditangani secara langsung oleh aparat penegak hukum. Dari sekian banyak bentuk kejahatan yang terjadi di Kabupaten Gowa, maka penulis mengkhususkan dan mengfokuskan untuk meneliti mengenai pencurian kendaraan bermotor. Hal ini disebabkan oleh adanya kebutuhan ekonomi yang semakin mendesak untuk memenuhi kebutuhan hidup yang majemuk dan beraneka ragam sehingga orang-
35
orang menghalalkan berbagai cara untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Untuk mengetahui tingkat perkembangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Gowa dalam jangka waktu tahun 2009 sampai dengan tahun 2013, dapat dilihat pada data yang diperoleh penulis di Polres Gowa. 1. Jumlah Kasus Pencurian Kendaraan Bermotor Data yang penulis peroleh dari Polres Gowa sesuai dengan hasil penelitian yang penulis lakukan, menunjukan bahwa frekwensi terjadinya kasus pencurian kendaraan bermotor selama kurun waktu 5 tahun terakhir, terhitung dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2013 mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Dan untuk lebih jelasnya dapat di lihat pada table berikut. Tabel 1.Jumlah Kasus Pencurian Kabupaten Gowa dari Tahun 2009-2013.
Kendaraan
Bermotordi
Jumlah
Jumlah Pencurian
Jumlah Pencurian
Kasus
Motor
Mobil
2009
39
39
-
10,68%
2
2010
36
35
1
9,86%
3
2011
68
67
1
18,63%
145
139
6
39,73%
77
75
2
21,10%
365
355
10
100%
No
Tahun
1
4
2012 2013(Januari5 April) Jumlah
Persentase
Sumber Data: Sat Reserse Polres Gowa Berdasarkan tabel 1 dapat diketahui dengan jelas bahwa kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa Tahun
36
2009-2013, yaitu sebanyak 365 kasus dengan persentase dari tahun–ketahun sebagai berikut : 1) Pada tahun 2009 terjadi sebanyak 39 kasus atau sekitar 10,68%, dengan jumlah pencurian motor sebanyak 39 kasus. 2) Berlanjut tahun 2010 mengalami penurunan yaitu sebanyak 36 kasus atau sekitar 9,86%, dengan jumlah pencurian motor sebanyak 35 kasus dan pencurian mobil 1 kasus. 3) Kemudian tahun 2011 mengalami peningkatan yaitu sebanyak 68 kasus atau sekitar 18,63%, dengan jumlah pencurian motor sebanyak 67 kasus dan pencurian mobil 1 kasus. 4) Lalu tahun 2012 mengalami peningkatan cukup drastis yaitu 145 kasus atau sekitar 39,73%. Dengan jumlah pencurian motor sebanyak 139 kasus dan jumlah pencurian mobil sebanyak 6 kasus. 5) Dan berlanjut ditahun 2013 (Januari – April) sebanyak 77 kasus atau sekitar 21,10%, dengan jumlah kasus pencurian motor sebanyak 75 dan pencurian mobil sebanyak 2 kasus, penulis berkesimpulan angka kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di Kabupaten Gowa relatif cukup tinggi karena mencapai angka 365 kasus.
37
2. Jumlah
Laporan
Pencurian
dan
Telah
Selesai
Diputus
Pengadilan Tabel dibawah memberi gambaran bagaimana perbandingan laporan kasus yang masuk hingga kasus yang telah selesai diputus oleh Pengadilan atau telah berkekuatan hukum tetap. Tabel 2. Jumlah Laporan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa dari Tahun 2009-2013. N o
Tahun
1
Jumlah
Presentase
Lapor
Selesai
Lapor
Selesai
2009
23
17
10,96%
10,82%
2
2010
25
20
11,90%
12,74%
3
2011
42
31
20,00%
19,75%
4
2012 2013(Januari -April) Jumlah
83
64
39,53%
40,77%
37 210
25 157
17,61% 100%
15,92% 100%
5
Sumber Data: Pengadilan Negeri Sungguminasa 1) Pada Tahun 2009 jumlah kasus yang dilaporkan dari Polres Gowa dan
diberikan
kepada
Pengadilan
Negeri
Sungguminasa
sebanyak 23 kasus atau sekitar 10,96% dan ternyata yang selesai dituntaskan hanya sekitar 17 kasus atau sekitar 10,82%. 2) Berlanjut Tahun 2010 kasus yang dilaporkan sekitar 25 kasus atau sekitar 11,90% dan yang diselesaikan sekitar 20 kasus atau sekitar 12,74%. 3) Kemudian pada Tahun 2011 Kasus yang dilaporkan bertambah 42 kasus atau sekitar 20,00% dan yang selesai dituntaskan sekitar 31 kasus atau 19,75%.
38
4) Lalu berlanjut pada tahun 2012 kasus yang dilapor mengalami lonjakan yang signifikan karena jumlah laporan sekitar 83 kasus atau sekitar 39,53% dan yang diselesaikan sekitar 64 kasus atau sekitar 40,77%. 5) Dan pada tahun 2013 (Januari – April) kasus yang dilaporkan sekitar 37 kasus atau sekitar 17,61% dan kasus yang selesai sekitar 25 kasus atau selesai 15,92%. 3. Usia Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotor Berdasarkan hasil penelitian pada Polres Gowa, Bahwa yang paling banyak melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor adalah adalah pelaku yang berumur antara 18 sampai 30 tahun, Kemudian menyusul pelaku yang berumur diatas 30 tahun. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3 sebagai berikut: Tabel 3.Usia Pelaku Pencurian Kendaraan Bermotordi Kabupaten Gowa dari Tahun 2009-2013. No
Tahun
1
Usia Pelaku
Jumlah Persentase
< 17 Tahun
18-30 Tahun
> 30 Tahun
2009
1
23
15
39
10,68%
2
2010
3
14
19
36
9,86%
3
2011
6
33
29
68
18,63%
4
2012
31
68
46
145
39,73%
5
2013
19
37
21
77
21,10%
130
365
100%
Jumlah 60 175 Sumber Data: Sat Reserse Polres Gowa
Sesuai dengan tabel 3, terlihat bahwa usia pelaku pencurian kendaraan bermotor secara
keseluruhan berjumlah 365, yang
terperinci sebagai berikut
39
1) Pada tahun 2009 jumlah pelaku kejahatan pencurian bermotor sebanyak 39 orang dengan kalkulasi sebagai berikut: untuk usia dibawah 17 tahun hanya 1 orang, usia 18-30 tahun sebanyak 23 orang, untuk diatas 30 tahun yakni 15 orang. 2) Berlanjut tahun berikutnya yaitu tahun 2010, untuk usia dibawah 17 tahun yaitu 3 orang, usia 18-30 tahun sebanyak 14 orang, untuk diatas 30 tahun yakni 19 orang, dengan total keseluruhan sebanyak 36 orang. 3) Kemudian pada tahun 2011, untuk usia dibawah 17 tahun yaitu 6 orang, usia 18-30 tahun sebanyak 33 orang, untuk diatas 30 tahun yakni 29 orang, dengan total keseluruhan sebanyak 68 orang. 4) Lalu pada tahun 2012, untuk usia dibawah 17 tahun yaitu 31 orang, usia 18-30 tahun sebanyak 68 orang, untuk diatas 30 tahun yakni 46 orang, dengan total keseluruhan sebanyak 145 orang. 5) Dan pada tahun 2013, untuk usia dibawah 17 tahun yaitu 19 orang, usia 18-30 tahun sebanyak 37 orang, untuk diatas 30 tahun yakni 21 orang, dengan total keseluruhan sebanyak 77 orang.
40
B. Faktor Penyebab terjadinya Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor di Kabupaten Gowa Status sosial seseorang didalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Selama didalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan sosial didalam masyarakat dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Untuk masyarakat seperti di Kabupaten Gowa, status sosial itu ditentukan oleh berbagai faktor sosial, yang diantaranya : Keturunan, Pekerjaan, Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Khusus faktor ekonomi, yang mana dari faktor ini sangat sering memegang peranan penting dalam terjadinya suatu tindakan kejahatan dimasyarakat,
karena
kebanyakan
diketahui
bahwa
rata-rata
(mayoritas) orang yang melakukan kejahatan salah satu faktor penyebabnya adalah karena faktor ekonomi. Maka dari itu, disini akan diuraikan beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian motor di Kabupaten Gowa dari Tahun 2009-2013 sebagai berikut : 1. Faktor Ekonomi Faktor yang melatarbelakangi Kejahatan pencurian pada umumnya dan pencurian kendaraan bermotor pada khususnya adalah masalah ekonomi. Faktor ekonomi sangat bepengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Susunan masyarakat dimana terdapat perbedaan
41
golongan kelas ekonomi menengah keatas atau menengah kebawah ataupun golongan masyarakat yang terbagi dalam golongan kaya dan golongan miskin. Dalam hal ini pencurian adalah suatu kejahatan yang dilakukan terhadap barang atau benda milik orang lain yang dalam hal ini bisa berwujud dan tidak berwujud. Di mana pada umumnya seorang mencuri untuk menguasai benda orang lain sehingga nilai ekonomis dari benda tersebut dapat dimanfaatkan oleh pelaku pencurian. Di Kabupaten Gowa, tingkat pendapatan penduduk yang masih tergolong rendah dan tidak menentu yaitu antara Rp.400.000 Rp.500.000 per bulan, menjadikan mereka belum mampu untuk bisa memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri/dirinya dan keluarganya dalam sebulan. Sehingga apabila seseorang yang kurang atau rendah tingkat kesejahteraan ekonominya lebih rentan terhadap kasus pencurian. Contoh kasus pencurian kendaraan bermotor dari wawancara yang penulis lakukan dengan salah pelaku kejahatan pencurian bermotor yaitu Iwan, Buruh (29 tahun) mengatakan: “Karena kebutuhan ekonomi yang sulit dipenuhi dan tidak menentunya pendapatan yang diterima membuat saya melakukan pencurian”. Adapun Nawir, Pengangguran (26 tahun) mengatakan: “Saya melakukan pencurian karena diajak oleh teman saya dan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang semakin tinggi.”
42
2. Faktor Pendidikan Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap tingkah laku dan pola pikir seseorang, baik dalam keluarga maupun didalam masyarakat. Alasan lainnya pendidikan yang rendah akan berpengaruh terhadap pekerjaan yang dimiliki seseorang yang mana dari pekerjaan tersebut akan mempengaruhi tingkat pendapatan atau penghasilan yang dimilikinya, yang mana apabila pendapatan atau penghasilan yang dimilikinya tersebut rendah dan tidak dapat memenuhi kebutuhan
hidupnya
(dirinya/dirinya
dan
keluarganya)
dalam
sebulan, maka apabila seorang tidak memiliki mental yang kuat dan iman yang teguh maka besar kemungkinan orang tersebut akan melakukan tindak kejahatan seperti pencurian motor.
3. Faktor Lingkungan Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan dimana orang tersebut berada, pada pergaulan yang diikuti dengan peniruan suatu lingkungan akan sangat berpengaruh terhadap kepribadian dan tingkah laku seseorang. Lingkungan yang dimaksud adalah lingkungan keluarga dan lingkungan masyarakat itu sendiri. Pergaulan dengan teman-teman dan tetangga merupakan salah satu penyebab
terjadinya
pencurian
kendaraan
bermotor.
Hal
itu
menunjukkan bahwa dalam memilih teman harus memperhatikan
43
sifat, watak, serta kepribadian seseorang. Faktor kenakalan tak terkontrol juga dapat menyebabkan seseorang mencoba-coba untuk melakukan kejahatan. Baik buruknya tingkah laku seseorang sangat dipengaruhi oleh lingkungan pergaulan, apabila bergaul dengan orang baik maka perbuatan mereka pasti baik pula dan apabila bergaul dengan orang yang suka melakukan perbuatan buruk maka besar kemungkinan akan dipengaruhinya.
4. Faktor Pekerjaan Dewasa ini lapangan pekerjaan merupakan sesuatu hal yang sangat memprihatinkan. Hal tersebut disebabkan karena jumlah pelamar yang mendaftar tidak seluruhnya tertampung oleh lapangan kerja yang tersedia yang berdampak pada banyaknya pengangguran sehingga mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang. Demikian pula dengan persaingan yang tidak sehat dalam mencari pekerjaan dimana orang-orang yang dapat tersalur adalah sebagian kecil dari jumlah yang melamar, disamping itu diikuti oleh beberapa persyaratan-persyaratan seperti harus memiliki keterampilan khusus yang dapat menunjang pekerjaan kelak. Dari keterangan anggota kepolisian Aiptu. Abdullah Amiruddin yang penulis temui di Polres Gowa mengatakan: “Sebagian besar dari pelaku pencurian motor di Kabupaten Gowa merupakan buruh bangunan. Ada cara baru juga, yaitu mempekerjakan anak dibawah umur untuk melakukan pencurian 44
dengan memberikan bayaran sekitar lima ratus ribu rupiah. Hal ini dilakukan karena anak dibawah umur dianggap hanya mendapatkan hukuman lebih ringan daripada orang dewasa”. Dari pelaku pencurian kendaraan bermotor di Kabupaten Gowa yang ditahan di ruang tahanan Polres Gowa kepada penulis mereka mengaku kalau pekerjaan mereka sebagai buruh belum cukup untuk memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari dalam sebulan baik bagi mereka yang sudah berkeluarga maupun bagi mereka yang belum berkeluarga.
C. Upaya Penanggulangan Kejahatan Pencurian Motor di Kabupaten Gowa Penanggulangan kejahatan merupakan upaya yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berwajib untuk melakukan sebuah tindakan agar kejahatan tidak terjadi lagi.Dan diharapkan masyarakat tetap merasa aman dan nyaman dalam menjalani kesehariannya tanpa ada sebuah ancaman kejahatan terhadapnya. Dalam hal ini akan dijelaskan upaya penanggulangan kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang terjadi diKabupaten Gowa. Karena seperti yang diketahui bersama Kabupaten Gowa merupakan kabupatenyang terus berkembang dan secara tidak langsung tingkat kejahatan pastilah sangat banyak terjadi dikabupaten ini.
45
Diungkapkan dari wawancara langsung dengan Bapak Aiptu Abdullah Amiruddin sebagai Kepala Satuan Reserse Kriminal yang dilakukan tanggal 5Mei 2013 di kantor Polres Gowa, bahwa: “Polres Gowa telah melakukan upaya-upaya untuk menanggulangi atau meminalisir terjadinya angka kejahatan pencurian motor di Kabupaten Gowa”. Setidaknya ada 2 (dua) upaya penanggulangan yang dilakukan oleh Pihak Kepolisian Polretabes Gowa untuk mencegah terjadinya delik pencurian bermotor. Dan penulis membagi kedalam 2 (dua) upaya tersebut, yaitu upaya Preventif dan upaya Represif. 1. Upaya Preventif Upaya Preventif adalah upaya yang dilakukan oleh pihak Polres Gowa untuk mencegah terjadinya pencurian kendaraan bermotor. Artinya
upaya
Preventif
ini
adalah
mengutamakan
upaya
pencegahan daripada penindakan. Adapun upaya pencegahan tersebut sesuai hasil wawancara yang dilakukan bersama Pak Abdullah Amiruddin pada tanggal 5 Mei 2013, Yaitu : a) Polres Gowa sering mengadakan penyuluhan-penyuluhan hukum yang sifatnya terpadu dan priodik antara semua unsur terkait dan dilaksanakan
secara
menyeluruh,
dengan
melihat
kondisi
masyarakat yang bersangkutan dengan memanfaatkan potensi yang ada, sehingga dengan demikian dapat menekan laju pertumbuhan kejahatan.
46
b) Melakukan pembinaan utamanya terhadap generasi muda hal ini sangat penting karena apabila diabaikan mempunyai dampak yang cukup besar, baik terhadap dirinya sendiri, maupun terhadap masyarakat luas. Dengan demikian, mereka merasa mendapat perhatian, bimbingan dan arahan sehingga untuk melakukan halhal yang menjurus pada perbuatan hukum dapat diredam sedini mungkin. c) Mengundang tokoh-tokoh adat, agama atau orang-orang yang berpengaruh di Kabupaten Gowa untuk memberikan pemahaman kepada
masyarakat
setempat
tentang
bahaya
melakukan
kejahatan pencurian. d) Membentuk suatu sistem keamanan lingkungan (siskamling) yang efektif
dan
terus
menerus
dibawah
koordinasi
Kepolisian
setempat, upaya penanggulangan semacam ini cukup berhasil di dalam menangkal terjadinya kejahatan. e) Mengadakan patroli-patroli secara rutin oleh pihak Kepolisian ketempat-tempat yang rawan terjadinya kejahatan, dengan demikian masyarakat disekitarnya merasa aman dan tentram dari gangguan yang meresahkan disamping itu citra Polisi di mata masyarakat akan menjadi lebih baik. 2. Upaya Represif Upaya Represif adalah upaya yang dilakukan oleh Pihak Polres Gowa untuk melakukan sebuah tindakan setelah terjadinya tindak
47
pidana
pencurian
bermotor,
diadakannya
tindakan
terhadap
kejahatan pencurian yaitu dalam upaya agar pencurian bermotor tersebut tidak meluas dan menjadi parah.Artinya upaya Preventif ini adalah mengutamakan upaya penindakan dan bukan pencegahan. Adapun upaya Penindakan tersebut sesuai hasil wawancara yang dilakukan bersama Bapak Aiptu Abdullah Amiruddin pada tanggal 5 Mei 2013, yaitu : a) Memasukkan
para
pelaku
kejahatan
pencurian
kendaraanbermotor kedalam Rumah Tahanan. Artinya mulai dari tahap penyidikan, penuntutan sampai adanya putusan akhir pengadilan para pelaku tindak pidana dimasukkan didalam rumah tahanan. Ini dalam upaya agar para pelaku tidak melakukan kejahatan lagi. b) Melaksanakan kegiatan fisik, seperti patrol/swiping secara rutin. c) Menghukum para pelaku dengan sebuah putusan tetap hakim sesuai Pasal 362 KUHP. Adapun pembinaan yang dilakukan Lembaga Pemasyarakatan menurut Bapak Faisal, salah seorang Pembina warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Klas I Makassar. Untuk mencegah warga binaan untuk tidak lagi mengulangi perbuatannya setelah kembali ke masyarakat adalahsebagai berikut:
48
a) Pelayanan fisik dan kesehatan yakni proses pelayanan yang ditujukan untuk memelihara kondisi fisik dan kesehatan warga binaan, sehingga dapat melaksanakan peran sosialnya. b) Pelayanan pelayanan terhadap
mental yang
spiritual ditujukan
nilai-nilai
agama
dan untuk yang
psikososial
yakni
meningkatkan dianutnya
dan
proses
keyakinan mampu
menjalankan dalam kehidupan sehari-hari dalam kehidupan di masyarakat sebagai perwujudan orang beragama. c) Pelayanan pendidikan yakni proses pelayanan yang ditujukan untuk para warga binaan. Kegiatan ini dilaksanakan melalui kerja sama dengan lembaga pendidikan. Ini menjadi wahana bagi para narapidana agar mendapat sebuah pengetahuan tentang dunia sosial. d) Bimbingan pelatihan keterampilan merupakan proses pelayanan yang
ditujukan
untuk
mengembangkan
pengetahuan
dan
kemampuan warga binaan dalam bidang usaha ekonomis produktif. Upaya Represif yang dilakukan dalam Lembaga Pemasyarakatan Klas I Kota Makassar adalah merupakan untuk memperbaiki si penjahat agar setelah kelak keluar dari Lembaga Pemasyarakatan mereka disatu sisi dapat diterima oleh masyarakat, dan kedua, tidak mengulangi perbuatannya sebagai mantan pelaku tindak pidana.
49
BAB V PENUTUP A. Kesimpulan 1) Jumlah kejahatan pencurian kendaraan bermotor kabupaten gowa selama 5 (lima) tahun terakhir 2009-2013 berjumlah 365 kasus dan kasus yang selesai sekitar 157 kasus sampai tingkat pembacaan putusan hakim. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi sehingga kejahatan
pencurian
kendaraan
bermotor
terjadi
Kabupaten
Gowa,yaitu : faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor lingkungan dan faktor
pekerjaan
menyebabkan
pelaku
melakukan
pencurian
kendaraan bermotor. 2) Upaya-upaya yang dilakukan dalam menangani kejahatan Pencurian kendaraan Motor dalam ruang lingkup Kabupaten Gowa
adalah
upaya preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), maksud dari upaya preventif adalah suatu bentuk tindakan pencegahan yang dilakukan oleh pihak-pihak berwenang dan terkait sebelum terjadinya suatu tindak kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor, sedangkan upaya represif adalah upaya atau langkah-langkah yang diambil oleh pihak-pihak yang berwenang dan terkait setelah terjadinya suatu tindakan kejahatan seperti pencurian kendaraan bermotor.
50
B. Saran 1) Untuk mencegah adanya kejahatan pencurian kendaraan bermotor yang ada di Kabupaten Gowa ialah diharapkan agar pihak penegak hukum dapat bekerja sama dengan baik oleh pihak pemerintah atau dilembaga bidang tertentu untuk memberikan penyuluhan mengenai dampak dari kejahatan baik dalam lingkungan keluarga, maupun dalam lingkungan masyarakat itu sendiri. 2) Dalam upaya penanggulangan Kejahatan pencurian kendaraan bermotor, upaya penindakan (represif) terlebih kepada lembaga pemasyarakatan, perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang diberikan dalam upaya membina narapidana, agar disuatu kelak
nantinya,
para
narapidana
telah
menjalani
proses
pemasyarakatan (warga binaan), dapat memberikan manfaat bagi lingkungan sekitarnya.
51
DAFTAR PUSTAKA A. Buku Achmad Ali, 2008, Menguak Realitas Hukum Rampai Kolom & Artikel Pilihan Dalam Bidang Hukum, Kencana Media Group, Jakarta. Adami Chazawi, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 1 Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan & Batas Berlakunya Hukum Pidana, RajaGrafindo Persada, Jakarta. _____________, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 2 Penafsiran Hukum Pidana, Dasar Pemidanaan, Pemberatan & Peringanan, Kejahatan Aduan, Perbarengan & Ajaran Kausalitas, RajaGrafindo Persada, Jakarta. _____________, 2002, Pelajaran Hukum Pidana 3 Percobaan dan Penyertaan, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Andi Hamzah, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. A.S Alam, 1985, Kejahatan dan Sistem Pemidanaan, Fakultas Hukum, UNHAS, Ujung Pandang. ________, 2010, Pengantar Kriminologi. Makassar: Pustaka Refleksi. Bambang Poernomo, 1992, Asas-asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Yogyakarta. Chairul Huda,2008, Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan menuju kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media Grub, Jakarta. Leden Marpaung, 2005, Tindak Tubuh,Sinar Grafika, Jakarta.
Pidana
Terhadap
Nyawa
dan
Moeljatno, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta. Muladi, 2002, Lembaga Pidana Bersyarat, Alumni, Bandung. Niniek Suparni, 2007, Eksistensi Pidana Denda dalam Sistem Sistem Pidana dan Pemidanaan, Sinar Grafika, Jakarta. Romli Atasasmita, 2010, Teori dan Kapita Selekta Kriminologi, Bandung: Refika Aditama.
52
Sholehuddin, 2003, Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana ide Dasar Double TrackSystem & Implementasinya, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Soesilo,1995, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya Lengkap Pasal-Pasalnya, Politeia, Bogor. Soerjono Soekanto, Jakarta.
2007, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press,
Syahruddin, 2003, Kejahatan dalam Masyarakat dan Upaya Penanggulangannya, Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Topo Santoso & Eva Achjani Zulfa, 2001, Kriminologi, RajaGrafindo Persada, Jakarta. Wirjono Prodjodikoro, 2008, Asas-Asas Hukum Pidana di Indoensia, Refika Aditama, Jakarta.
53
