SEPTEMBER

EDISI 9/TH.III/SEPTEMBER 2009

1

2


DAFTAR ISI

04

Portal

Tajuk Antara Phoenix, Sepeda Ontel, dan Kode Etik

05

Agar Orientasi Lebih Berarti

Penanggung Jawab PIMPINAN KPK

24

Serunai

Pengarah Bambang Sapto Pratomosunu Pemimpin Redaksi Johan Budi SP

06

Utama

Cakrawala

Menjaga Kode Etik

Perintis

16

Sahabat Kala Senja

20

Bikin Gentar Koruptor

31

Sulur

36

Integritas Sektor Publik

Zoom

Korupsi Tenggelam di Negeri Seribu Danau

28 Tokoh

Negarawan Berintegritas Tinggi

32

Kontributor Adhi Setyo Tamtomo, Asep Chaeruloh, Nanang Farid Syam, Giri Suprapdiono, David Hartono Hutauruk, Aida Ratna Zulaiha, Niken Ariati, Riesa Susanti, Hendra Teja, Wuryono Prakoso, Harismoyo Retnoadi, Supadi, Lira Redata, R. Eric Juliana Rachman Sirkulasi Afifudin

Mozaik


Redaktur Pelaksana Ipi Maryati Kuding Staf Redaksi Irsyad Prakarsa, Chrystelina GS, Moch. Maryudi Setiawan, Ramdhani, Gumilar Prana Wilaga, Yuyuk Andriati Iskak

Resensi

35

Wakil Pemimpin Redaksi Priharsa Nugraha

Ada Noda di Suramadu

Alamat Redaksi: KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI REPUBLIK INDONESIA Jl. HR Rasuna Said Kav C-1 Jakarta 12920 Telp. 021 2557 8498 Faks. 5290 5592 e-mail: [email protected] web-site: www.kpk.go.id

3

TAJUK

Antara Phoenix, Sepeda Ontel, dan Kode Etik Oleh: Johan Budi SP (Pemimpin Redaksi)

Kode etik menjaga martabat KPK dengan sangat ketat. Harga mati untuk zero tolerance.

M

enjelang kematiannya pada usia 500 tahun, seekor burung membuat sarang dari ranting-ranting kering pohon kayu manis. Bersama sarangnya, burung itu pun kemudian terbakar sampai menjadi abu. Tanpa sisa. Habiskah riwayatnya? Ternyata tidak. Kehancuran Phoenix (baca: finiks), burung tersebut, justru menjadi awal bagi kehidupan selanjutnya. Seakan-akan terlahir kembali (rebirth), burung yang digambarkan memiliki badan api itu, seperti terkremasi dan kemudian memunculkan Phoenix yang baru, yang lebih segar. Sebagaimana digambarkan dalam mitologi Phoenix yang marak berkembang di Mesir, Lebanon, Yunani, Cina, dan Jepang, selalu ada kehidupan baru sesudah kehidupan yang telah dijalani. Setelah lama berkalang liku-liku, akan muncul kehidupan anyar, yang akan diisi dengan perjuangan dan kisah hidup berikutnya. Tak salah, jika pada akhirnya Phoenix dijadikan simbol yang tepat untuk menggambarkan adanya semangat baru dalam perjuangan.

4

Di Indonesia, kisah tentang burung tersebut mungkin terdengar aneh. Meski sama-sama berbau mistis, namun legenda-legenda lokal seperti Malin Kundang, Bandung Bondowoso, atau Sangkuriang, justru lebih akrab di telinga. Bahkan kalau ditanya tentang Phoenix, yang terbersit di benak orang kita, terutama orang tempo doeloe, justru merek sepeda ontel yang sangat terkenal. Ketenaran sepeda Phoenix masa lalu, mungkin baru bisa disamai oleh merek radio paling kesohor ketika itu, Philips. Tentu saja, ketiadaan Phoenix dalam kisah-kisah di negeri ini, bukan berarti tak ada pula cerita tentang ‘terlahir kembali’. Justru secara hakiki dan lebih rasional, konsep terlahir kembali sebenarnya sudah menyatu dalam keseharian masyarakat Indonesia. Apa itu? Tak lain melalui momentum Idul Fitri yang baru saja kita lalui. Sebagaimana diajarkan dalam Islam, setelah berpuasa sebulan penuh di bulan Ramadhan, seorang anak manusia seperti terlahir kembali dalam keadaan suci ketika Idul Fitri. Ibarat kertas, kita semua kembali putih tanpa noda dan tanpa cela, begitu kurang lebih. Lantas, apa yang akan kita lakukan setelah ‘terlahir kembali’? Sebagai insan KPK tentu kita berharap, bisa mengisi kertas putih itu dengan prestasi-prestasi terbaik. Apalagi, sesuai dengan tugasnya dalam mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi, beban KPK sungguh teramat berat. KPK tidak hanya dituntut

untuk bisa memberantas korupsi di berbagai lini, namun juga diharapkan dapat membentengi diri sendiri (self protect), agar martabatnya sebagai sang pemberantas korupsi, bisa terjaga. Mampukah KPK? Mengapa tidak. Salah satu cara adalah dengan menjaga kode etik secara ekstra ketat, kapan pun dan di mana pun. Dengan menjaga kode etik, maka KPK bisa terlindungi dari berbagai konflik kepentingan yang berpotensi merongrong kewibawaan lembaga ini. Dengan menjaga kode etik pula, maka KPK bisa memelihara nilainilai luhur yang dimilikinya, sebagai bekal dalam menopang tugasnya yang mahaberat tersebut. Begitulah. Jika setiap insan KPK bisa melakukannya berdasarkan prinsip zero tolerance, maka tak ada lagi noda yang dapat mencoreng wajah KPK. Dan, muaranya, apalagi kalau bukan kinerja yang semakin meningkat, waktu demi waktu. Ini persis sebagaimana dikatakan penyair besar asal Persia, Jalaluddin Rumi, dalam salah satu puisinya. Dari sana Rumi menggambarkan, betapa kualitas kehidupan baru yang selalu lebih baik ketimbang sebelumnya. Tidak benarbenar mirip Phoenix memang, namun semangatnya bisa kita teladani: Aku mati sebagai mineral dan menjelma sebagai tumbuhan, aku mati sebagai tumbuhan dan lahir kembali sebagai binatang. Aku mati sebagai binatang dan kini manusia. Kenapa aku harus takut? Maut tidak pernah mengurangi sesuatu dari diriku.


SERUNAI

Fottoo--ffo to: spo rraa


5

UTAMA

T

embok kesabaran Irwan hampir runtuh, kalau saja dia tak membaca berita terbaru dari internet hari itu. Lebih dari sebulan dia menunggu, tetapi yang dinanti tak kunjung tiba. “Cuma main-main aja kali, ya,” begitu gerutunya hampir saban hari. Karyawan agen perjalanan di Tangerang ini memang pantas gundah. Hampir patah arang dia menunggu perkembangan berita yang menurutnya menarik. Namun, selama itu pula dia tak menemukan ada yang berubah. Maka, beruntunglah kalau akhirnya sorot matanya menangkap judul besar yang terpampang pada layar monitor, “Pembentukan Komite Etik KPK, Tunggu Ketok Palu.” Lega sekaligus penuh harapan. Ya, harapan akan adanya satu pagar yang dapat menjaga KPK selalu pada relnya. Dengan memegang teguh kode etik, dalam bayangan Irwan, insan KPK bisa kukuh menjaga integritas yang tak hanya dipertaruhkan bagi lembaga tapi juga demi bangsa dan negara.

6

Selintas Irwan pun teringat kisah seorang hakim pada zaman Rasulullah yang ia dengar di satu pengajian. Syahdan, kala menuju tempat kerja, perjalanan sang hakim tertahan hujan lebat. Sang hakim pun berteduh. Ketika hujan mereda, tiba-tiba dia didekati seorang lelaki yang menawarinya payung. “Tuan, pakailah ini agar Anda tidak basah kuyup,” tawar lelaki itu. Apa jawaban sang hakim? Ini dia yang membuat Irwan salut. Begini jawabannya, “Terima kasih, bagaimanapun saya tidak akan menerima tawaran baik Anda.” “Kenapa?” potong lelaki tadi. “Saya ini hakim. Saya khawatir suatu saat jika Anda tersangkut masalah hukum, saya tidak bisa berbuat adil karena telah menerima bantuan dari Anda,” tegas sang hakim. Tegas dan berintegritas, begitu kira-kira. Dan, sebagaimana sang hakim yang tak bersedia dipayungi,


UTAMA

Pimpinan dan pegawai KPK terikat kode etik tanpa toleransi. Menjaga sang penjaga.

begitu pula insan-insan KPK dalam bersikap, yang dilandaskan atas kode etik yang ketat. Bayangkan, bukan hanya bermain golf dengan kolega yang dilarang, makan pun tidak boleh ditraktir. Bukankah itu luar biasa? Dua kode etik Kode etik merupakan norma yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan, baik

oleh pimpinan KPK maupun pegawai, dalam menjalankan tugas-tugas organisasi atau kehidupan pribadi. Kode etik ini dibuat dengan tujuan untuk menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas KPK. Selain itu, juga untuk menghindarkan segala benturan pegawai KPK dalam rangka mencapai dan mewujudkan visi dan misi KPK. Jadi, memang sudah

Pimpinan KPK wajib membatasi pertemuan di ruang publik, seperti hotel.


jelas bahwa kode etik harus dijaga, karena kode etik itu pula yang nantinya akan menjaga kredibilitas KPK. Menurut Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua, kode etik antara pimpinan dan pegawai memang berbeda. Itu bisa dilihat antara lain dari pemberian sanksi bagi yang melanggar. Jika terjadi dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan, maka yang berwenang

memberikan sanksi jika terjadi pelanggaran kode etik adalah Komite Etik. “Sedangkan jika yang melanggar kode etik adalah pegawai, maka ditangani oleh Pengawasan Internal (PI) dan kemudian dibawa ke Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP),” katanya. Begitupun, baik pimpinan maupun pegawai tetap terikat dengan kode etik masing-masing. Mereka sama-sama berkewajiban untuk mematuhi dan menjaga kode etik tersebut. Dan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 6 Kode Etik Pegawai, maka kode etik harus dilaksanakan tanpa toleransi sedikit pun (zero tolerance). Pemahaman utuh Don’t judge a book by the cover, begitu pula dengan kode etik. Kode etik tidak bisa dinilai jika hanya melihat sisi luarnya saja. Selain harus dimengerti secara menyeluruh, kode etik juga harus menjadi

7

Foto: spora

UTAMA

Jika tak bisa menghindari makan bersama orang lain, wajib menolak jika ditraktir.

8

kepentingan sekecil apapun, sebagaimana tertuang dalam Pasal 6 Ayat (2) huruf d. Bukan hanya larangan bermain golf yang tercantum dalam kode etik pimpinan KPK. Pimpinan KPK juga dilarang menerima imbalan yang bernilai uang untuk kegiatan yang berkaitan dengan fungsi KPK. Bahkan, mereka dilarang menerima honorarium resmi jika menjadi pembicara di suatu acara. Satu-satunya imbalan uang bagi pimpinan dan pegawai KPK adalah gaji resmi yang diterima setiap bulan sesuai dengan aturan yang berlaku. “Orang di KPK, kalau bukan karena komitmen, nggak akan mau keluar daerah. Wong saya Eselon I, uang saku hanya Rp75 ribu sehari,” ujar Abdullah Hehamahua. Menurut Abdullah, uang tersebut tentu tak cukup untuk makan di hotel atau restoran. “Untungnya, selera saya ini termasuk selera

kampung. Sukanya pecel lele di kaki lima,” ujarnya. Selain berbagai larangan tersebut, terdapat pula beberapa kewajiban pimpinan KPK. Antara lain, pimpinan KPK berkewajiban membatasi pertemuan di ruang publik, seperti di hotel, restoran atau lobi kantor atau hotel, atau di ruang publik lainnya. Hanya itu? Tidak. Pimpinan KPK juga wajib menolak dibayari makan, biaya akomodasi, dan bentuk kesenangan (entertainment) lainnya dari

static panoramio com

satu kesatuan dari setiap orang. Dengan demikian, sebagaimana disampaikan Direktur Pengawasan Internal (PI) KPK, Chesna F. Anwar, instansi manapun termasuk KPK, tidak ada gunanya membuat kode etik kalau pada akhirnya tidak dipahami. Mengapa ini penting? Karena dengan begitu, jika ada larangan, maka akan tahu mengapa hal itu dilarang. Begitu juga sebaliknya, jika ada kewajiban maka mengerti alasannya. Tidak seperti orang yang berjalan tanpa tujuan, yang hanya melangkah mengikuti arah angin berembus, begitu kirakira. Lalu, apa saja larangan yang diberlakukan bagi pimpinan KPK? Banyak. Antara lain, dilarang bermain golf dengan pihak-pihak yang secara langsung maupun tidak langsung berpotensi menimbulkan benturan

siapapun. Bagaimana pihak luar menilai kode etik ini? Todung Mulya Lubis (Transparansi Internasional Indonesia) pernah mengemukakan bahwa kode etik yang luar biasa tersebut menunjukkan tekad dari pimpinan KPK untuk memberantas korupsi. “Tekad ini yang harus didukung,” ujarnya. Lantas, bagaimana dengan kode etik pegawai? Sesuai dengan Pasal 7 Ayat (2), pegawai KPK antara lain dilarang menggunakan fasilitas kantor, kecuali untuk kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan kewenangan KPK. Selain itu, pegawai KPK juga dilarang menggunakan data dan/ atau informasi milik KPK untuk hal-hal di luar kewenangan dan tugas KPK. Pegawai pun dilarang menerima gratifikasi dari pihak lain yang terkait jabatan. Entah itu diberikan dalam acara resmi, seperti pernikahan, Lebaran, dan sebagainya. Juga pemberian dalam acara tidak resmi. Segala bentuk pemberian, wajib

Pernikahan rawan gratifikasi. Pegawai dan pimpinan KPK wajib melaporkan jika menerima pemberian sekecil apapun.


UTAMA

dilaporkan kepada KPK. Berbagai larangan lain tentu saja masih banyak. Antara lain, pegawai KPK juga dilarang menerima tamu yang tidak ada sangkut pautnya dengan pekerjaan di ruang kerja pegawai KPK. Maka, masyarakat hendaknya bersiap-siap ditolak bertamu oleh pegawai KPK jika hanya untuk keperluan pribadi. Wah, berat sekali kalau begitu, ya? Mungkin ya, namun bisa juga tidak. Sebagaimana pernah disampaikan mantan Ketua KPK, Taufiequrachman Ruki, bahwa implementasi kode etik ini ibarat orang menunaikan ibadah puasa. “Berat, namun hanya di awal,” begitu katanya di awal-awal masa jabatannya sebagai Ketua KPK. Sedangkan Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, meyakini bahwa pegawai KPK sudah mafhum dengan apa saja yang dilarang dan apa saja yang diperbolehkan. Itu sebabnya mengapa Haryono percaya bahwa pegawai KPK bisa mengemban amanah kode etik dengan baik. “Mereka tahu betul untuk menjaga itu,” katanya. Benar. Seluruh insan KPK memang wajib menjaganya. Bukan semata-mata agar orang seperti Irwan tak lagi gamang. Namun, lebih dari itu, karena dengan kode etik-lah antara lain kredibiltas dan citra KPK bisa ditegakkan.


Melawan Konflik Batin KPK tak peduli siapa pun yang mereka tangani. Keteladanan langka negeri ini.

B

agai buah simalakama, dimakan bapak mati tak dimakan ibu mati. Begitu mungkin yang dirasakan pimpinan atau pegawai KPK pada awalnya, jika salah seorang saudara atau teman dekatnya menjadi tersangka kasus korupsi yang ditangani KPK. Benar. Jika kondisi seperti itu terjadi, kode etik KPK memang melarang keras pimpinan atau pegawai KPK berhubungan dengan si tersangka. Pelarangan ini dimaksudkan agar penyidikan bisa berlangsung dengan jujur dan adil. Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua,

karena kode etik memang melarangnya. “Bagaimana pun harus tega,” ujarnya kala itu. Luar biasanya, tak hanya sekali itu orang-orang dekat Abdullah tersandung perkara yang ditangani KPK. Bahkan, menurutnya, hampir 25% orang yang diusut KPK adalah senior, junior, atau temannya. Di antara mereka adalah mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh, yang terkena kasus pengadaan helikopter jenis MI-2 merek Pie Rostov Rusia milik Pemda NAD dan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Rokhmin Dahuri. Menurut Abdullah, tak jarang tersangka yang dibidik KPK menghubunginya untuk minta bantuan. “Tak ada satu pun yang saya layani. Mereka menelepon pun tak saya angkat,” tandasnya. Apakah hanya Abdullah? Ternyata tidak. Ketika masih menjabat sebagai Wakil Ketua KPK, Erry Riyana Hardjapamekas juga pernah mengalami konflik batin saat seorang saudaranya ditangkap KPK. Siapa dia? Tak Penggeledahan KPU usai penangkapan Mulyana, harus tega. lain, dia adalah mantan Anggota pernah mengalaminya. Itu terjadi, ketika KPU, Mulyana W. Kusuma. sepupunya, suatu saat terjerat kasus Usai Mulyana tertangkap di Kamar korupsi yang ditangani KPK. Dia adalah 609 Hotel Ibis, 8 April 2005, Erry saat mantan Kasubdit Imigrasi KJRI Penang, itu langsung mengakui bahwa Mulyana M. Khusnul Payopo. “Saya awalnya kaget, adalah keponakannya. Erry pun karena tahu anak itu baik,” paparnya meminta agar dirinya tidak dilibatkan sebagaimana dikutip Indopos, “Tetapi dalam pengambilan keputusan untuk bagaimanapun, tetap harus diproses.” menghindari subjektivitas. Tidak hanya Abdullah memang tak ikut campur itu, Erry akhirnya juga “memutuskan” ketika Payopo diproses dalam kasus sementara hubungan dengan keluarga dugaan pungli biaya pengurusan dokumen besar Mulyana. “Saya mencoba di KJRI Penang. Bahkan, ketika divonis menghindar dari mereka. Lewat 29 bulan penjara pun, Abdullah tetap keponakan yang lain, saya coba memberi tak mau berhubungan. Bukan karena tak penjelasan, dan akhirnya mereka bisa peduli dengan saudaranya itu, namun mengerti,” ujar Erry ketika itu.

9

UTAMA

MENEROPONG YANG DISOROT Tidak seperti instansi lain, kode etik KPK mengikat 24 jam sehari. Siapa mampu mengawasi?

M

aaf, Bu!” ucap Budi Haryanta (Bagian Pengadaan KPK). Kepada perempuan yang menawarinya tiket mudik ke Jogjakarta tanpa antre, Budi berkata demikian. Lanjutnya, “Saya tidak bisa menerima itu.” Tanpa antre? Betul. Di musim mudik seperti Lebaran, tawaran tersebut tentu sangat menarik. Bayangkan, di saat jutaan pemudik harus berdesakdesakan mendapatkan tiket ke Jawa, itu pun tanpa kepastian memperolehnya, Budi justru dijamin mendapatkannya dengan mudah. Tinggal pencet nomor perempuan itu, tiket langsung dikirim. Teramat gampang. Namun, mengapa harus menolak? Apa yang sebenarnya terjadi? Selidik punya selidik, ternyata perempuan yang menawari Budi kemudahan

10

adalah vendor yang memiliki hubungan kerja dengan KPK. Itulah sebabnya, mengapa setelah ditawari, Budi bukannya senang namun justru dihinggapi perasaan gundah. “Kalau saya ambil, tentu akan ada konflik kepentingan diri saya. Lebih baik saya mencari tiket di tempat lain,” begitu kata hatinya berbicara. Larto Untoro (Bagian Pengadaan KPK) lain lagi. Jika Budi “hanya” ditawari kemudahan memperoleh tiket, pria yang satu ini justru hendak diberi ‘uang saku’ oleh vendornya. Ceritanya, ketika itu Larto menelepon sang vendor melalui handphone pribadinya. Maksudnya, untuk menanyakan kemajuan pekerjaan yang sedang ditangani. Namun apa yang terjadi? Di sela-sela pembicaraan tersebut, sang vendor justru meminta nomor rekening

Larto. “Daripada merasa bersalah, lebih baik saya tak memberikan nomor rekening itu,” katanya. Kisah tentang kepatuhan terhadap kode etik tersebut tentu bukan hanya milik Budi dan Larto. Seluruh pimpinan dan pegawai KPK wajib menjaga dan menaatinya. Luar biasanya, kode etik tersebut tidak hanya berlaku ketika di kantor, namun juga saat pegawai sudah kembali ke rumah masing-masing. Dua puluh empat jam dalam sehari, begitu kode etik harus selalu dipatuhi. Itu pun masih diimbuhi syarat lain yang tak kalah angker, zero tolerance. Ya, tanpa toleransi terhadap pelanggaran yang dilakukannya. Bagi orang di luar KPK, ketaatan tanpa henti terhadap kode etik seperti itu, tentu berat. Makanya tak heran, kalau kode etik

KPK ini banyak disorot pihak luar. Mereka melihat, hal itu mustahil diimplementasikan. Jangankan keterikatan waktunya yang nyaris tanpa henti, substansi kode etiknya pun dianggap terlalu ketat. “Ini yang membedakan kode etik kepegawaian instansi negara yang lain, yang hanya mengikat di kantor saja. Sedangkan KPK tidak. Baik di kantor maupun di luar kantor, mereka selalu terikat dengan kode etik,” jelas Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua. Zero tolerance Tiada ada gading yang tak retak, semua tentu mafhum pepatah tersebut. Namun, mengenai penerapan kode etik, sedapat mungkin memang tak ada pelanggaran yang dilakukan. Sesuai komitmen zero tolerance kalau bisa.


UTAMA

Tapi dapatkah hal itu diberlakukan? Sebagaimana disampaikan Pengawas Internal (PI) KPK, Chesna F. Anwar, kode etik bukan sekadar buku yang diterbitkan, disosialisasikan, lalu selesai. Kalau kita membicarakan zero tolerance, katanya, adalah bagaimana menurunkan pemahaman tersebut kepada setiap individu yang

Dalam kacamata pihak luar, kode etik KPK sangatlah berat dan ketat. Layaklah jika mereka menyoroti.


ada di KPK. Dan, itu yang sangat susah. Didampingi dua fungsional PI, Dzikran Kurniawan dan Buntoro, Chesna mengatakan bahwa jika pelanggaran dibiarkan saja, maka efeknya seperti bola salju. “Akibatnya, values yang sudah ada dalam diri kita plus sosialisasi pemahaman kode etik yang sudah dibikin, akhirnya hilang begitu saja,” katanya. Chesna mengakui, pernyataan komitmen mengenai zero tolerance sangat bagus. Hanya, yang menjadi permasalahan adalah pada tataran implementasi, yakni bagaimana hal tersebut bisa dijiwai setiap pegawai. “Zero tolerance itu berat. Sedikit saja ada kesalahan, ada sanksinya. Apply to all, tak ada tawar-menawar,” katanya. Dalam konteks itulah,

Chesna mengatakan bahwa yang sesungguhnya bisa mengawal kode etik tersebut adalah individu masing-masing. Lho, kok bisa? Ya, karena pada setiap diri sejatinya sudah memiliki values, entah dalam keadaan ada kode etik atau belum. “Pengawasan terhadap kode etik dilakukan pimpinan unit kerja. Jika terjadi pelanggaran, maka PI melakukan pemeriksaan terhadap pegawai bersangkutan. Setelah ditemukan hasil pemeriksaan yang siginifikan, barulah PI membawanya ke rapat Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP),” katanya. Ya, begitulah kode etik KPK. Semua memang berpulang pada kesadaran masing-masing. Apalagi itu tadi, siapa yang bisa mengawasi pimpinan dan pegawai selama 24 jam?

Siapa yang bisa mengawasi bahwa pegawai tidak boleh mengunjungi beberapa tempat, seperti bar, diskotik, dan sebagainya? Siapa pula bisa melihat pegawai selama sehari penuh ketika mereka menolak ditraktir makan? Sulit, bukan? Jadi, sebagaimana dikatakan Chesna, semua memang kembali berpulang kepada masing-masing individu, baik dalam konteks menjadi pengawas bagi dirinya pribadi maupun sebagai pengawas bagi rekan-rekannya. Berbekal values yang mereka miliki, masing-masing hendaknya bisa memainkan peran tersebut dengan baik. Terlebih, dengan diluncurkannya KPK Online Monitoring System (KOMS), setiap pegawai bisa menjadi pengawas bagi pegawai lain, jika dianggap melakukan pelanggaran kode etik. Siapkah kita?

11

UTAMA

BOLEH BUKA Facebook ASAL... Koruptor bisa melacak data melalui facebook. Perlu kewaspadaan ekstraketat.

M

agnet itu bernama facebook. Tahun 2009 ini, sudah 175 juta pasang mata tertuju pada program yang diciptakan oleh Mark Zuckerberg tersebut. Mulai anak-anak usia sekolah dasar, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga ibu rumah tangga, seolah-olah tak mau ketinggalan bergabung di dalamnya. Tanpa menafikkan sisi

12

positifnya, tentu facebook memiliki pula imbas negatif yang tak kalah besar. Prestasi akademik beberapa siswa dilaporkan menurun, karena mereka lebih suka online ketimbang membuka buku pelajaran. Sedangkan di banyak perusahaan, produktivitas melorot tajam, karena konsentrasi karyawan terbelah ketika sedang bekerja. Berdasarkan studi

yang dilakukan Nucleus Research, perusahaan yang mengizinkan akses facebook akan menderita kerugian. Mengapa? Karena facebook menyebabkan kehilangan rata-rata 1.5% produktivitas karyawan. Studi yang dilakukan terhadap 237 karyawan tersebut, mendapati bahwa hampir 77% karyawan menggunakan facebook saat jam kerja. “Untuk itu, meski tidak

populer, namun melarang facebook akan mengembalikan produktivitas,” kata Rebecca Wettemann, Vice President of Research di Nucleus Research, seperti dilansir inilah dotcom. Lantas, bagaimana kode etik KPK terkait penggunaan facebook? Menurut Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, kode etik pegawai memang tidak menyinggung masalah facebook, karena program ini termasuk baru. Meski


UTAMA

begitu, KPK memang harus mengantisipasi fenomena tersebut, karena kerugiannya lebih besar, antara lain karena akan berhubungan dengan berbagai orang sehingga tidak terkontrol. “Untuk itulah, menurut saya, tidak usah ikut-ikutan. Kalau hendak berkomunikasi, sebaiknya lewat email saja sudah cukup, karena ada keterbatasan antara pegawai dan orang lain,” kata Haryono. Menurut Haryono, komunikasi dengan email cukup ideal bagi pegawai KPK. Bukan hanya karena sifatnya yang sangat terbatas, namun juga karena emailemail yang masuk KPK, sudah terlebih dahulu disortir. Dengan demikian, tinggal ditanyakan kepada pegawai bersangkutan, apakah mau diterima atau tidak. “Kalau ada kaitannya dengan pekerjaan bisa diterima, tapi kalau tidak ada kaitannya, sebaiknya diblok saja,” lanjutnya. Sementara itu Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua mengingatkan bahwa kode etik pimpinan dan pegawai KPK berlaku selama 24 jam. Untuk itu, memang harus diperhatikan betul bagaimana insan KPK tersebut


berinteraksi dengan pihak luar kantor. Namun itu pun lain. Ini penting agar data hanya berkaitan dengan yang dimiliki tidak terlacak pencegahan korupsi. Selain oleh koruptor. Sebagaimana itu, jika hendak melakukan Pasal 7 Ayat (1.e) Kode Etik riset untuk kepentingan Pegawai yang mengatakan, kantor, termasuk jika sedang “Pegawai Komisi wajib menjalani pendidikan yang menjaga data dan/atau difasilitasi kantor, maka informasi milik Komisi, baik bisa dilakukan. Lainnya? softcopy maupun hardcopy Tidak boleh, termasuk di dengan baik, sehingga antaranya adalah penggunapihak-pihak yang tidak an printer untuk mencetak berhak tidak dapat menghasil riset di luar pekerjaan. akses atau memperolehnya.” Fasilitas lain Dalam kaitan itulah Pemakaian fasilitas Abdullah menegaskan, kantor memang harus pegawai KPK boleh-boleh menjadi perhatian pimpinan saja berdan pegawai. facebook, Masalahnya, asalkan tidak banyak sekali Komunikasi mengkomuniperalatan dan yang ideal bagi kasikan fasilitas yang hal-hal yang harusnya pegawai KPK berkaitan dipergunakan adalah dengan dengan tugas. untuk email. Terlebih, “Biodatanya keperluan juga jangan kantor, yang ada sistem terlalu berpotensi sortir terhadap lengkap, dipakai di luar karena bisa kepentingan email-email saja koruptor itu. Bukan yang masuk. yang menjadi hanya anggota FB laptop untuk ikut melacak. membuka Makanya sewajarnya saja facebook saja, namun untuk berkomunikasi, tidak juga kertas, telepon, dan menyangkut yang sifatnya sebagainya. sekuriti atau rahasia. Tapi Sebagaimana Pasal 7 kalau ditanya bagaimana Ayat (2.a), pegawai KPK mengatasi pemberantasan dilarang menggunakan korupsi, itu bisa dijelaskan, fasilitas kantor selain karena itu termasuk kegiatan yang berkaitan sosialisasi,” papar Abdullah. dengan tugas dan Hanya itu? Tentu tidak. kewenangan KPK. Abdullah tetap mewantiUntuk itulah, menurut wanti agar pegawai tidak Abdullah, pimpinan dan membuka facebook pegawai KPK sama sekali di kantor dan tidak tidak diperbolehkan mempergunakan laptop menggunakan telepon atau komputer milik KPK. kantor untuk urusan pribadi. Laptop KPK, katanya, Dia menggambarkan, memang boleh dibuka di betapa kerugian negara

yang diakibatkan maraknya penggunaan telepon kantor untuk urusan yang tidak semestinya. “Jika 3,7 juta pegawai negeri sipil menggunakan telepon kantor untuk urusan pribadi satu menit per hari, maka negara membayar untuk 3,7 juta menit sehari. Berapa miliar itu?” ujarnya. Bagaimana jika menggunakan telepon seluler pada jam kerja? Tetap tidak diperbolehkan. Pasalnya, waktu yang harusnya dipergunakan untuk bekerja, akan tersita oleh keperluan pribadi tersebut. Serupa dengan kasus ini, adalah ketika seorang pegawai bermain facebook dengan mempergunakan handphone pribadi. Meski kelihatannya tidak mendompleng fasilitas kantor, namun tetap saja pegawai tersebut sedang mempergunakan waktu kerja untuk keperluan pribadi. Hal itu diperbolehkan, jika misalnya sedang istirahat siang atau ketika sudah pulang kerja. Lainnya apa lagi? Tentu banyak. Termasuk penggunaan mobil antarjemput karyawan yang tidak sebagaimana mestinya. Dicontohkan Abdullah, jika mobil tersebut memiliki rute Kantor KPK-Depok, maka ketika ada seorang pegawai yang meminta diantar hingga masuk ke dalam kompleks, padahal jalanan menuju rumahnya sudah di luar jalur lurus KPK-Depok, maka itu sudah merupakan pelanggaran kode etik. “Pegawai tersebut hanya boleh turun di jalur yang sudah ditentukan,” katanya.

13

UTAMA

Bambang Sapto Pratomosunu

DUA SISI MATA UANG B Profesionalisme memegang peran penting dalam mendukung tugas KPK. Bagaimana kaitan antara kode etik dan profesionalisme? Berikut petikan wawancara Integrito dengan Sekjen KPK, Bambang Sapto Pratomosunu, di ruang kerjanya.

14

agaimana sebenarnya KPK mengemas kode etiknya? Kode etik untuk pimpinan sudah ada di dalam UU dan diberlakukan pada 2004, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit. Misalnya, anggota pimpinan tidak dapat berhubungan dengan orang yang terkait dengan tersangka. Kode etik ini membuat pimpinan terlindungi dari conflict of interest dan menjaga kemandirian dan peran KPK. Namun, harus diingat pula bahwa KPK juga memiliki pegawai. Untuk itu, maka pada tahun 2006 kode etik juga diberlakukan bagi semua pegawai. Mengapa? Karena di institusi ini banyak dokumen dan memungkinkan orang untuk saling berinteraksi. Makanya, pegawai pun harus dijaga agar jangan sampai dapat dipengaruhi, terkait dengan upaya penegakan hukum. Jadi dengan adanya kode etik itu, standingnya menjadi kuat.

Seberapa besar peran kode etik dalam meningkatkan profesionalisme? Saya melihat, kode etik dengan profesionalisme seperti dua sisi matang uang. Satu sisi harus profesional, dan di sisi lain, harus punya kode etik. Profesionalisme sendiri adalah salah satu dari tujuh nilai dasar yang dimiliki KPK. Selain nilai profesionalisme, juga ada integritas, inovasi, transparansi, produktivitas, religiusitas, dan kepemimpinan. Melalui kode etik itulah, maka dijabarkan prinsip dan nilai-nilai dasar perilaku pribadi tersebut, yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pegawai KPK. Untuk nilai profesionalisme misalnya, maka pegawai KPK haruslah berpengetahuan luas, berketerampilan tinggi, bekerja sesuai dengan kompetensi, serta konsisten dan bersungguh-sungguh dalam menjalankan tugas. Dengan demikian memang jelas, bahwa kode etik tersebut bisa menopang profesionalisme dan nilai-nilai dasar yang lain, sehingga diharapkan bisa mendukung tugas KPK dalam

EDISI EDISI 9/TH. 9/TH. KE-III III/SEPTEMBER 2009

UTAMA

mewujudkan Indonesia yang bebas korupsi. Bagaimana konkretnya? Ya misalnya saja, kode etik di sektor keuangan, dia tidak boleh berada di ruang lain dan harus mematuhi kode etik itu. Tidak boleh berhubungan dengan orang lain, sehingga dia tidak boleh dipengaruhi. Bagaimana KPK melakukan pengawasan terhadap kode etik ini? Pengawasan dititipkan kepada pejabat struktural yang berjenjang. Caranya adalah dengan evaluasi terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan secara berkala dalam satu tahun. Dan hasil evaluasi tersebut akan digunakan untuk menentukan tingkatan yang bersangkutan. Ada predikat A,B, dan C, kira-kira seperti itu. Ini juga akan menentukan yang bersangkutan di dalam apresiasi, dalam memberikan dorongan terhadap kinerjanya. Apresiasi perlu dilakukan, misalnya melalui pemberlakuan reward. Bisa berbentuk uang atau yang diberikan berupa insentif setiap tahun. Hanya berbentuk uang? Bentuk yang lain adalah kesempatan untuk mengikuti pendidikan. Dengan demikian, maka grading-nya akan naik. Bukan grading kepegawaian, namun kepercayaan dirinya yang akan meningkat. Betapa pun singkatnya mengikuti training, tetap saja itu merupakan pengakuan di bidangnya. Lagi-lagi, ini kan juga menyangkut

EDISI 9/TH.KE-III III/SEPTEMBER /SEPTEMBER 2009 2009

profesionalisme. dengan time record. Dari Di samping itu, unsana akan terlihat, kapan tuk teknis teman-teman hadir kapan keluar. Perangfungsional maupun strukkat tersebut, antara lain tural, juga ada manajerial. untuk melihat keberadaan Untuk masalah ini saya pegawai. Sehingga jangan memiliki pemikiran ke sampai, pegawai hadir, depan. Begini, kalau kawan- namun tidak diketahui kawan memiliki kompetensi di mana keberadaannya. dari penilaian atasannya Begitu juga jika pulang, juga bahwa dia dianggap memidilakukan cek time record. liki kemampuan memimMelalui perangkat terpin, maka dia akan mensebut, maka poin yang dapatkan pendidikan. dikumpulkan selama lima Mengapa? Karena suatu saat hari minimal harus 40. Kalau dia akan menjadi pemimpin. kurang dari itu, harus diPemikiran itu, setelah saya kompensasi. Begitu juga jika melihat bahlebih, maka wa dalam di suatu saat sistem pegadikompenJika terjadi wai negeri, sasi di lain penyalahgunaan kelihatan waktu. ada pendiItu untuk fasilitas, maka dikan dan flexitime. sepandai-pandai pelatihan Terkait tupai melompat, penjenjanghal ini, maka an untuk dia akan terpeleset atasanya jabatan juga. Jangan lupa, harus mestruktural. lakukan bahwa temanKPK ini approve dari unik. Karena apa yang ditemannya juga 35% dari lakukannya melihat apa yang 650 pegawai itu. Dan hadilakukan. DPI tentu silnya, akan merupakan pegawai ditampilkan peka akan hal ini. negeri, maka pada portal yang bukan tentang pegawai nekepegawaigeri, yakni profesional di an, khususnya bagian time bidang masing-masing, jureport. Dari situlah waktuga memperoleh perlakuan waktu yang dipergunakan sama. Mereka itulah yang pegawai akan kelihatan. harus dipelihara dan dijaga melalui training. Bagaimana dengan penggunaan fasilitas kantor? Profesionalisme terUntuk yang satu ini, kadang menuntut pegawai memang tidak bisa setiap untuk lembur. Bagaimana saat diawasi. Yang jelas, dikaitkan dengan kode etik? jika terjadi penyalahgunaan Kita memiliki perangkat fasilitas, maka sepandaiuntuk melakukan pemanpandai tupai melompat, tauan kewajiban jam kerja dia akan terpeleset juga. berapa banyak, yaitu Jangan lupa, bahwa teman-

temannya juga melihat apa yang dilakukan. DPI (Direktorat Pengawasan Internal) tentu peka melihat hal itu. Dan mereka berwenang mencari fakta, melalui penelusuran yang ketat. Misalnya, pengakuan supir, dia memakai mobil kantor ke sana kemari untuk kepentingan lain. Artinya kita buat simulasi, karena tanpa itu tidak akan pernah kebayang oleh kita akan seperti apa. Jadi, DPI dalam melakukan penelusuran, merujuk berbagai sumber. Dia cross check, mulai driver-nya, hingga provider-nya. Dari evaluasi tahun lalu, pelanggaran apa yang dilakukan pegawai? Lebih banyak pada disiplin pegawai. Tidak ada yang saya dengar, pelanggaran yang dari non finansial. Untuk sanksinya sendiri, kita sedang mengembangkan. Ada kategori ringan, misalnya mengungkapkan pendapatnya yang tidak pantas diberikan. Untuk pelanggaran seperti itu, maka diberi teguran. Tapi kalau kategori berat, kita perhatikan bagaimana dengan prestasi kerja dia. Yang pasti kalau rapornya tidak bagus maka pendidikannya yang tidak bagus. Meski begitu, dia harus dibina dan diperbaiki. Jangan sampai, setelah diberi sanksi, maka dibiarkan saja. Makanya itu menjadi tanggung jawab atasan. Setelah bawahannya diberi punishment, dia harus memberi tahu yang bersangkutan, agar bisa memperbaiki.

15

PERINTIS

Foto-foto: spora

Taspen tidak pernah berhenti melakukan inovasi pelayanan. Tak ingin kepercayaan masyarakat luntur.

T

he excellent service is the key. Begitulah PT Taspen (Persero). Mengedepankan pelayanan prima, tak heran akhirnya mereka berhasil meraih hasil menggembirakan dalam survei integritas yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selama dua tahun berturut-turut. Jika pada 2007 meraih posisi kelima, maka pada 2008 mereka berhasil naik satu strip menjadi posisi keempat. Siapa tak bangga? Tentu tak ada. Terlebih bagi jajaran direksi dan karyawan BUMN tersebut. Sebagaimana disampaikan Direktur Utama PT Taspen, Agus Haryanto, pihaknya

16

tidak pernah tahu kapan penilaian dilakukan. Yang diketahui, secara tiba-tiba ada pengumuman bahwa posisi yang mereka peroleh cukup membanggakan. “Ini merupakan tantangan bagi kami untuk mempertahankannya. Syukur-syukur bisa lebih baik lagi,” kata Agus. Lantas, apa yang menjadikan Taspen berhasil meraih hasil menggembirakan? Secara detail, tentu hanya KPK yang tahu karena mereka yang menilai. Yang jelas, selama ini Taspen memang selalu berusaha mengedepankan pelayanan prima kepada peserta program mereka, yang pada umumnya terdiri

atas para pensiunan dan pegawai negeri sipil (PNS). Senada dengan motto mereka, Layanan dan Kinerja Selalu Ditingkatkan, maka upaya untuk meningkatkan pelayanan memang menjadi fokus BUMN ini. Apa buktinya? Banyak. Termasuk di antaranya penghargaan yang diterima oleh beberapa kantor cabang mereka. Misalnya saja, Kantor Cabang Utama DKI Jakarta, yang meraih Piala Citra Pelayanan Prima 2008, Kantor Cabang Banjarmasin dan Pekanbaru yang meraih Piagam Pelayanan Prima 2008, dan Kantor Cabang Manado yang meraih BUMN Award Tingkat Provinsi Sulawesi Utara.

PNS dan Pensiunan Sahabat para pensiunan. Begitulah kira-kira sebutan yang pas bagi Taspen. Betapa tidak. Sebagai BUMN yang bergerak di bidang asuransi pensiun, program yang dikeluarkan mereka memang ditujukan bagi kesejahteraan para pensiunan dan pegawai negeri sipil. Dengan begitu, ketika mereka sudah tak lagi produktif, tak perlu lagi pusing memikirkan pembiayaan hari tuanya. PT Taspen sendiri hingga sekarang memiliki dua program, yaitu Program Tabungan Hari Tua (THT) dan Program Dana Pensiun. Program Tabungan Hari Tua merupakan program di


PERINTIS

Agus Haryanto: “Setiap insan Taspen diwajibkan menerapkan Panca Pesona dalam melayani peserta, yaitu sikap ramah, rendah hati, sabar, santun dan manusiawi.” mana peserta mendapatkan hak asuransi Dwiguna yang dikaitkan dengan usia peserta. Ketika peserta memasuki usia pensiun, mereka akan mendapatan haknya sekaligus. Sedangkan jika peserta meninggal dunia, baik di masa aktif maupun pensiun, maka diberikan asuransi kematian bagi ahli waris. “Sementara untuk program pensiun, pembayarannya dilakukan secara berkala setiap bulan. Keunggulan program ini, dapat memberikan manfaat kepada peserta sampai kepada ahli warisnya,” tegas Agus. Lantas, upaya apa saja yang dilakukan Taspen untuk meningkatkan pelayanan? Yang jelas, melalui keberadaan kantor-kantor cabang yang tersebar di seluruh


Indonesia. Melalui kantor cabang tersebut, PT Taspen berusaha mendekatkan diri dengan peserta program, sehingga memudahkan peserta mengajukan klaim. Hingga saat ini, PT Taspen memiliki 45 cabang, baik Kantor Cabang Utama (KCU) dan Kantor Cabang (KC). “Tiga kantor cabang yang baru-baru ini buka adalah KC Mamuju, KC Tanjung Pinang, dan KC Manokwari,” kata Agus. Guna mendukung operasional kantor cabang tersebut, PT Taspen memanfaatkan teknologi informasi (TI) yang paling mutakhir. Menurut Agus, peran TI sangat besar, karena pengelolaan data peserta merupakan unsur utama dalam proses penyelesaian klaim dan penagihan iuran. Saat ini, lanjutnya, PT Taspen menggunakan aplikasi YSAP, core business application, dan document management system. Ketiga aplikasi tersebut diimplementasikan secara online (real time) dan terintegrasi di 45 kantor cabang PT Taspen yang tersebar di seluruh Indonesia. Pelayanan Prima Ya, begitulah PT Taspen. Mereka selalu berusaha mempermudah peserta program agar memperoleh pelayanan prima. Tidak hanya ketika melakukan penarikan premi, namun juga tatkala membayarkan hak-hak klaim kepada peserta. PT Taspen sadar benar bahwa stigma yang selama ini marak beredar di masyarakat mengenai

perusahaan asuransi adalah sulitnya nasabah memperoleh klaim. Dan itu yang hendak diluruskan PT Taspen. Terlebih ketika membayarkan klaim, PT Taspen memang lebih sering berhadapan dengan para pensiunan. Untuk pengajuan klaim itu sendiri, PT Taspen juga memberikan kemudahan bagi peserta dalam mengisi formulir klaim. Terbukti, formulir tidak hanya dibagikan gratis di setiap kantor cabang, namun juga bisa di-down load melalui website Taspen, www.taspen.com. Hanya itu? Tidak. Taspen juga menerbitkan buku persyaratan dan tata cara pengurusan hak peserta Taspen, yang bisa didapatkan secara cuma-cuma di kantor cabang terdekat. ”Kami juga menyediakan fasilitas pelayanan online di www.taspen.com, layanan telepon bebas pulsa 0.800.1.222.333, dan melaui email di taspen@taspen. com,” kata Agus. Seolah-olah tak berhenti memanjakan peserta program, PT Taspen senantiasa berusaha meningkatkan pelayanan. Sebagaimana layaknya

BUMN yang bergerak di bidang jasa, PT Taspen sadar bahwa pelayanan adalah salah satu peranti untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat. Dan muaranya, apalagi kalau bukan peningkatkan kinerja. Untuk itulah, PT Taspen juga menerapkan one hour service system. Melalui sistem pelayanan satu jam ini, PT Taspen menjamin pelayanan klaim kepada peserta dapat tepat waktu. Dan, untuk mendukung pelayanan tersebut, PT Taspen menggandeng banyak pihak untuk menjadi mitra bayar mereka. Mulai PT Pos yang memiliki outlet di seluruh Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, Bank Pembangunan Daerah di seluruh Indonesia, dan pihak-pihak lain. Guna mendukung kebijakan tersebut, PT Taspen juga menerapkan kebijakan jemput bola. Melalui pola ini, PT Taspen mendatangi berbagai instansi pemerintah untuk mencari data tentang pegawai yang akan pensiun. Dengan mengetahui lebih dini, mereka pun bisa melakukan pembayaran klaim tepat waktu. Siapa hendak meniru?

Taspen memberikan banyak kemudahan bagi peserta program.

17

thomaspm files wordpress com

EDUKASI

Peran guru dalam menyampaikan modul pendidikan antikorupsi sangat besar. Keteladanan amat diperlukan.

C

uaca Kota Makassar yang biasanya bagai digarang, tiga hari itu mendadak sejuk, mulai Bandara Sultan Hasanuddin hingga Terminal Mallengkeri, mulai Pantai Losari sampai Panakukang. Ada apa gerangan? Rupanya, pusat kesejukan berasal dari SMKN 8 Makassar. Di salah satu ruangan di sekolah tersebut, 11-13 Agustus 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pembekalan kepada para guru. Melalui program khusus yang dikemas sebagai Prestasi atau Program Edukasi Teladan Antikorupsi, KPK mencoba meningkatkan motivasi mereka untuk menjadi teladan bagi anak didiknya, terutama dalam menciptakan generasi muda

antikorupsi. Tentu saja ini menyejukkan, di tengah tingginya angka korupsi di negeri ini. Sebagaimana disampaikan Asep Nashrullah, fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat, KPK sebelumnya sudah menerbitkan berbagai modul antikorupsi yang sarat dengan nilai-nilai luhur. Modul-modul itu memang tidak menjadi kurikulum di sekolah-sekolah, namun ‘hanyalah’ penyisipan, yang penyampaiannya bisa diinsersikan dengan beberapa pelajaran yang mengandung unsur nilai, seperti Bahasa Indonesia, Agama, PPKN, dan Bimbingan Karier/Penyuluhan. Karena teknis penyampaian yang insertif

itulah maka KPK memerlukan peran serta para pengajar. Melalui penyisipan ketika mereka mengajarkan mata pelajaran, diharapkan secara perlahan akan tertanam jiwa antikorupsi dalam diri para siswa. Dari sanalah ide pembekalan kepada para guru itu bermula. Melalui kegiatan tersebut, diharapkan para pahlawan tanpa tanda jasa itu bisa menyampaikan modulmodul dengan kreativitas yang tinggi. Sehingga tidak saja mudah dicerna, namun juga menghindari kebosanan para siswa. Melalui kreativitas yang tinggi, para guru diharapkan bisa mengimplementasikan nilai-nilai antikorupsi di lingkungan sekolah secara

DELAPAN BELAS KOTA SATU TUJUAN 18

EDISI EDISI 9/TH. 9/TH. KE-III III/SEPTEMBER 2009

kreatif. “Ini merupakan program yang bersifat investasi untuk jangka waktu ke depan, di mana kami mempersiapkan sebuah generasi antikorupsi,” kata Asep. Peran Strategis “Jangkauan luas,” seperti iklan operator seluler saja. Namun begitulah adanya dengan pembekalan yang dilakukan terhadap para guru. Makassar bukan satu-satunya kota yang disasar KPK. Hingga saat ini, setidaknya kegiatan itu sudah dilakukan di 18 kota di Indonesia. Kota lain yang disasar antara lain Jakarta, Karang Anyar, Kendari, Medan, Solo, Jambi, Bengkulu, dan sebagainya. Alhasil, menjangkau seluruh wilayah di Indonesia memang menjadi target dari KPK dalam memberikan pembekalan kepada para guru. Itu sebabnya, 18 kota pun bukan akhir segalanya. Masih banyak kota-kota lain yang akan disasar. Tujuannya satu, untuk menciptakan generasi muda antikorupsi. Asep mengaku, dalam pembekalan yang dilakukan di berbagai kota, pihaknya

mencoba memancing para guru dengan multimedia. Ada games, pemutaran film, dan sebagainya. Tak ketinggalan lembar kerja tentu saja. Intinya, kata Asep, para guru disadarkan bahwa mereka pun memiliki peran yang sangat besar dalam membangun generasi muda antikorupsi. Salah satu tahapan yang amat menentukan adalah, ketika para guru mengisi lembar kerja. Mengapa? Karena lembar kerja tersebut bersifat introspektif, sehingga bisa dijadikan potret bagi mereka. Tentang bagaimana dirinya, bagaimana keterlibatan dia dalam upaya pemberantasan korupsi, dan sebagainya. Pokoknya sampai dia sadar, di mana posisi dia sebenarnya. “Apakah dia berada dalam gelombang antikorupsi atau gelombang korupsi,” kata Asep. Nah, setelah mengetahui posisi mereka itulah, maka KPK memberikan pemahaman bahwa peran para guru sebenarnya sangat besar. Mereka sejatinya bisa memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi bangsa ini dalam upaya

Modul KPK, diharapkan tidak hanya disimpan di perpustakan.

EDISI 9/TH.KE-III III/SEPTEMBER /SEPTEMBER 2009 2009

Foto-foto: Dok KPK

EDUKASI

Suasana pembekalan, harapan besar di pundak para guru.

memberantas korupsi. Jika hasil pemetaan lembar kerja memposisikan mereka pada gelombang antikorupsi, maka diharapkan gelombang itu semakin menguat. Dan sebaliknya, jika berada pada gelombang korupsi, mereka bisa sedini mungkin mengubah haluan sehingga bersama-sama bisa berada pada gelombang antikorupsi. Dalam kaitan itu pula, KPK juga meminta para guru untuk membuat semacam rencana aksi. Rencana aksi ini tak kalah penting, karena merupakan semacam kinerja antikorupsi. “Ada penilaiannya tentu saja,” ujar Asep. Bagaimana detailnya? Begini. Menurutnya, rencana aksi itu dimasukkan ke dalam rencana strategis sekolah, sehingga dimasukkan ke dalam visi dan misi tujuan sekolah. Pada tataran visi, sekolah harus punya program khusus tentang antikorupsi. Di sinilah sekolah harus memiliki kode etik untuk murid-muridnya tentang nuansa antikorupsi. Selain itu, sekolah juga harus mempunyai berbagai program yang menjamin

bahwa persepsi antikorupsi itu ada, termasuk pula program yang diharapkan mampu menerapkan prinsipprinsip good governance. Ya, begitulah pembekalan yang diberikan kepada para guru. Pada akhirnya KPK berharap, para guru bisa menjadi panutan bagi murid-muridnya dalam menerapkan nilainilai antikorupsi. Jadi, mereka tidak hanya mengajarkan murid harus jujur, namun juga harus bisa menerapkan nilainilai kejujuran dalam diri masing-masing. Mustahil berharap para siswa bisa menghilangkan kebiasaan menyontek, kalau misalnya para guru masih bersikap tidak adil kepada para siswa, begitu kira-kira. Selain itu apa? “Setidaknya mereka sudah menerapkan modul-modul yang sudah kita bagikan kepada mereka. Tidak disimpan di perpustakaan, namun diinsersikan dan diajarkan kepada para murid. Itu target minimal kita,” pungkas Asep.

19

ZOOM

BIKIN GENTAR KORUPTOR P

engadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) dalam rentang lima tahun ini telah menjelma menjadi lembaga yang membuat miris para pelaku tindak korupsi. Saking menakutkannya, karena dikenal tak ampun mengganjar koruptor, banyak cara yang dilakukan para tersangka saat disidang. Mulai dari menyiapkan para pengacara kelas atas, mengumpulkan bukti-bukti yang bisa meringankan hukuman, hingga membawa sanak saudara agar bisa mendoakan saat

20

disidang. Bahkan, tak jarang ada koruptor yang juga melengkapi diri dengan hal-hal yang berbau klenik. Seperti saat sidang kasus korupsi mantan bupati Kutai Kartanegara Syaukani, Senin, 6 Agustus 2007, suasana di ruang sidang Tipikor tiba-tiba penuh dengan nuansa mistis. Menjelang sidang, beberapa orang yang berpenampilan layaknya paranormal tampak “menguasai” ruangan. Dengan berbagai peralatan kleniknya mereka beraksi. Ada


Foto-foto: spora

ZOOM

yang membakar kemenyan, ada yang duduk khusyu dengan mulut komat kamit membaca mantra. Alhasil, suasana ruang sidang pun berkesan lebih “dikuasai” oleh paranormal. Unik memang. Meski demikian, sidang tetap berjalan lancar dan para hakim tak terpengaruh suasana. Sisi lain kondisi sidang juga bisa dirasakan saat sidang mantan Gubernur Sumsel, Syahrial Usman. Mengenakan kemeja batik bercorak kombinasi parang dan kawung, ia masih bisa


duduk dengan tenang. Sedangkan mantan Dirjen PHI, Muzni Tambusai sempat serius berkonsultasi dengan para kuasa hukumnya. Hanya itu? Tentu tidak. Para wartawan pun tak sungkan duduk berlesehan mengikuti jalannya sidang dan pendukung terdakwa khusyu’ memanjatkan doa-doa sembari memejamkan mata. Apapun, semoga Pengadilan Tipikor selalu menghasilkan putusan yang membuat jera para koruptor!

21

PORTAL

Cara Aman Melaporkan KORUPSI Melalui sistem pelaporan online, siapa pun dapat melaporkan korupsi dengan aman. Bagaimana caranya?

D

ulu... Fauzan Arief, pengusaha bidang kontraktor, selalu berpikir berkali-kali sebelum menghubungi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebagai pengusaha dia tahu persis bahwa aroma KKN tak jarang kencang berembus dalam proses tender di berbagai departemen yang diikutinya. Hati kecilnya menjerit, ingin segera melaporkan ketidakadilan tersebut. Namun apa daya, di sudut lain hatinya juga terbersit ketakutan yang tak kalah hebat, “Janganjangan keselamatanku yang malah terancam.” Alhasil, keinginannya untuk melapor pun tak pernah kesampaian. Kini... Fauzan dan anggota masyarakat lain tak perlu lagi berkalang ketakutan seperti itu. Mengapa? Sebab tanpa perlu menyertakan identitas, laporan mereka sudah dapat diterima KPK. Tinggal klik di www. kpk.go.id, semua beres. Laporan masuk, kerahasiaan

identitas terjamin. Begitulah sistem pelaporan terbaru yang di-launching KPK, 2 September 2009. Melalui KPK Online Monitoring System, seseorang dapat membuka account di website tersebut. Setelah itu, mereka akan mendapatkan kotak komunikasi rahasia tanpa membuka identitas. Account tersebut memungkinkan KPK untuk tetap berhubungan dengan para pelapor tanpa identitas, terutama jika diperlukan informasi tambahan untuk investigasi lebih lanjut, juga memungkinkan pelapor mengetahui kemajuan laporan mereka. “Setiap orang yang mendengar dan melihat korupsi dalam berbagai bentuk sekarang dengan mudah dan aman bisa melaporkan ke KPK,” kata Mochammad Jasin, Wakil Ketua KPK, saat memberikan sambutannya pada peluncuran KPK Online, 2 September 2009. Sistem pelaporan online tersebut merupakan bagian dari proyek Anti-Corruption Clearing House (Pusat Informasi Antikorupsi) KPK, yang

merupakan kerja sama teknis antara Pemerintah Republik Indonesia dengan Pemerintah Republik Federal Jerman yang dilaksanakan oleh KPK dan Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) GmbH. “Biayanya tidak besar. Dan, ini dibiayai GTZ selama dua tahun,” tegas Jasin. Dia menambahkan, setelah dua tahun, KPK akan mengevaluasi skala manfaatnya. Kalau nilai kemanfaatannya tidak banyak, katanya, bisa saja program tersebut tidak diteruskan. Pendapat Jasin diamini Peter Rimmele, Principal

Advisor GTZ dari proyek AntiCorruption Clearing House KPK. Rimmele menyampaikan bahwa proyek tersebut akan memperkuat KPK dalam melaksanakan tugasnya, yakni memberantas dan mencegah korupsi. Sementara itu, Sekjen Transparency International Indonesia (TII), Teten Masduki, tak ragu-ragu berpendapat bahwa sistem pelaporan online tersebut merupakan instrumen yang tepat bagi KPK. Melalui program ini, katanya, besar kemungkinan KPK bisa melakukan tangkap tangan di tempat. Tunggu apa lagi?

The “KPK Anti-Corruption Clearinghouse” project a cooperation between the Governments of Indonesia and Germany (Federal Ministry for Economic Cooperation and Development). The GTZ supported project assists KPK in the field of corruption prevention. The project’s aim is to support the Commission to produce and disseminate reliable information on corruption and anti-corruption issues (prevention) which wil l help to increase the performance of KPK in investigating and prosecuting corruption cases (repression).

Deutsche Gesellschaft für Technische Zusammenarbeit (GTZ) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. HR Rasuna Said Kav. C-1, Jakarta 12920 T: + 21 (0)21 739 8401 F: + 62 (0)21 739 8373 www.gtzsfgg.or.id

22


Foto-foto: spora

PORTAL

BUKAN HANYA MEMAJANG Melalui pameran fotografi, kiprah KPK terekam jelas. Ada kobaran semangat dalam setiap bingkainya.

W

ajah perempuan berbaju hitam itu terlihat tegang. Sorot matanya tajam, amarahnya memuncak. Di tengah pancaran kamera dan sodoran mikrofon para wartawan, tangan kanannya mengayun menandakan perlawanan. Siapakah perempuan itu? Ya, dialah Vonnie Anneke, Bupati Minahasa Raya. Emosinya meluap, sesaat sebelum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahannya dalam kasus korupsi Bandara Kutai Kartanegara. Peristiwa itu terjadi, November 2007 lalu. Sejak 2 September 2009, foto tentang penahanan Vonnie, terpampang di lobi KPK. Foto tersebut adalah satu di antara puluhan foto lain yang dipamerkan di tempat tersebut. KPK memang mengadakan pameran fotografi bertajuk Perjalanan Pemberantasan Korupsi Era 2003-2009. Melalui kegiatan ini, diharapkan semangat antikorupsi terus berkobar. Pembukaan pameran


yang dilakukan Wakil Ketua KPK, Mochammad Jasin, itu pun langsung diserbu pengunjung. Mereka langsung melihat-lihat dokumentasi foto tentang kiprah KPK dalam upaya memberantas korupsi di negeri ini. ”Mudah-mudahan ke depan, KPK tetap galak kepada koruptor,” ujar seorang pengunjung sembari melihat-lihat foto. Ya, begitulah. Banyak pengunjung memang berharap, pameran ini tidak hanya menghadirkan fotofoto yang terbalut bingkai semata. Lebih dari itu, yang diinginkan adalah, adanya

semangat antikorupsi yang terus membara dalam diri KPK, yang diwariskan pula kepada setiap masyarakat. Beberapa foto yang dipajang antara lain foto tentang kampanye antikorupsi di Manado Mall tahun 2007 dan penahanan Deputi Bank Indonesia, Aulia Pohan, dalam kasus aliran dana Bank Indonesia. Selain itu, juga terpajang beberapa foto kegiatan kemanusiaan yang dilakukan KPK, seperti donor darah. Namun di antara foto yang ada, yang paling menyolok adalah gambar berukuran besar yang

Pameran fotografi yang diadakan KPK, menarik minat pengunjung.

terpampang di bagian depan ruang pameran. Dalam foto tersebut, berjajar para pimpinan KPK, baik pimpinan lama maupun baru, yang diwarnai dengan pesanpesan mereka terhadap KPK. Pimpinan lama adalah Taufiequrachman Ruki, Tumpak Hatorangan Panggabean, Erry Riyana Hardjapamekas, Amien Sunaryadi, dan Sjahruddin Rasul. Sedangkan pimpinan baru adalah, Chandra M. Hamzah, Haryono Umar, Mochammad Jasin, dan Bibit Samad Rianto. Dalam pesannya, Bibit mengatakan, “Rapatkan barisan, jangan lengah dan jangan mau diadu domba oleh para koruptor yang berada di sekeliling kita. Maju terus pantang mundur!” Bisakah? Mengapa tidak. Tengok saja tulisan besar yang terpampang dalam foto Slank dalam acara tersebut. Katanya, ”Fight Corruption.” Benar. Ayo, lawan!

23

PORTAL

Agar Orientasi Lebih Berarti Lebih dari lima ribu mahasiswa baru di setiap perguruan tinggi, dibekali pemahaman antikorupsi. Meninggalkan budaya copy paste.

A

adalah kegiatan sosialisasi antikorupsi yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kepada para mahasiswa baru Kampus Kuning. Melalui sosialisasi tersebut, maka stadium general memang jauh lebih berarti dan bermanfaat. “Salah satunya menganjurkan mereka untuk tidak menyontek, copy paste, dan sebagainya,” tegas Wakil Ketua KPK, Haryono Umar, sosok yang ketika itu berada di podium dan menjadi fokus perhatian mahasiswa baru. Lantas, mengapa KPK memfokuskan kampanye antikorupsi kepada para mereka? Menurut Yudi

Purnowo, fungsional Direktorat Pendidikan dan Pelayanan Masyarakat KPK, tak lain karena para mahasiswa baru tersebut relatif masih bersih dan memiliki idealisme yang tinggi. “Diharapkan mereka bisa menjadi agen perubahan di kampus dan diri mereka sendiri,” kata Yudi. Universitas Indonesia bukanlah satu-satunya perguruan tinggi yang mengundang KPK. Perguruan tinggi lainnya adalah Instititut Teknologi Bandung, Universitas Tirtayasa, Universitas Padjajaran, dan Universitas Negeri Semarang. Sosialisasi seperti

ini dianggap efektif, karena melibatkan sekitar 5.000-an mahasiswa baru di universitas masingmasing. Bagaimana tanggapan mahasiswa atas kegiatan tersebut? Sangat positif. Mahasiswa Universitas Padjadjaran bahkan langsung mendeklarasikan Gerakan Mahasiswa Padjadjaran Anti Korupsi (Gampar), pada 26 Agustus 2009. Bertempat di Graha Sanusi Hardjadinata, mereka membacakan enam butir pernyataan sikap mereka. Salah satunya, “Menolak menyontek karena termasuk perbuatan yang korup.”

Foto: Dok KPK

uditorium Universitas Indonesia, 18 Agustus 2009, terlihat sesak. Ribuan mahasiswa dengan seragam putih-putih plus kalungan identitas berbentuk hijau daun yang terbuat dari kertas manila, memadati ruangan tersebut. Tatapan mereka tertuju pada sosok yang berdiri di atas podium di depan mereka. Suasana saat itu terlihat serius tapi santai, sembari sesekali terdengar suara riuh rendah. Melihat seragam yang dikenakan, jelas itu bukan acara wisuda atau dies natalis, meski sesaknya setara dengan berbagai kegiatan tersebut. Itu

24


PORTAL

Meningkatkan Layanan di Lahan Rawan ”Penyelesaian kami cepat. Urus sendiri, jangan lewat calo,” begitu papan yang terpampang mencolok di salah satu sudut Samsat Semarang. Ada apa dengan biro jasa?

L

pencegahan korupsi yang diemban lembaga yang dipimpinnya, sebagaimana tertuang dalam UndangUndang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Kegiatan tersebut dilakukan untuk memantau secara langsung pelaksanaan pelayanan publik. Samsat, selama ini memang dikenal sebagai tempat yang rawan penyimpangan. Percaloan, meski sudah berusaha diberantas, namun tak dinafikkan bahwa keberadaannya masih begitu menggurita, termasuk di Samsat. Ibarat rumput yang dibabat permukaannya saja, dia tak mati karena akarnya masih tumpang tindih di bawah permukaan tanah. Ditengarai, banyaknya calo dikarenakan pelayanan yang tidak prima, sehingga membuat masyarakat bingung jika harus mengurus surat-surat sendiri. ”Kami ini dari biro jasa,” begitu kilah para calo kalau ditanya. Hanya itukah kegiatan yang dilakukan? Tidak. Setelah melakukan sidak, Mochammad Jasin ketika melakukan inspeksi mendadak pelayanan KIR

oket 2, seperti biasa dipenuhi anggota masyarakat. Namun aktivitas Arif, sebut saja begitu, sementara terhenti. Di tengah kebingungannya mengurus perpanjangan STNK sepeda motor di Samsat Semarang tersebut, tiba-tiba seseorang menghampirinya. Tidak hanya mendekat, namun pria berkemeja putih lengan panjang tersebut, bertanya banyak hal kepada Arif. ”Bagaimana pelayanan di Samsat ini, mudah atau sulit?” begitu pria tersebut, antara lain bertanya. Arif, yang ketika itu masih mengempit helm di tangan kirinya, bukan satu-satunya pengunjung Samsat yang ditanya pria tersebut. Masih banyak


lagi ”Arif-Arif” lainnya yang juga diperlakukan serupa. Mulai dari pengunjung di loket pengurusan STNK, pelat nomor, mutasi, bahkan sampai pengurusan KIR, semua tak lepas dari sapanya. Tak hanya bertanya tentang banyak hal, namun pria tersebut sekaligus mengajak masyarakat untuk berpartisipasi aktif mengawasi upaya layanan publik, ya seperti di Samsat ini. Siapa pria itu? Dialah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochammad Jasin. Inspeksi mendadak yang dilakukannya ke Samsat Semarang, 27 Agustus 2009 tersebut, merupakan salah satu program dari tugas koordinasi, supervisi, dan

KPK bekerja sama dengan Pemprov Jawa Tengah mengadakan seminar bertema, “Pemberantasan Korupsi Melalui Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat, Peningkatan Pengelolaan APBD, dan Reformasi Birokrasi.” Hadir dalam acara yang diselenggarakan di Kantor Gubernur Jawa Tengah tersebut, jajaran pimpinan pemerintahan dan instansi provinsi, plus beberapa perwakilan dari unsur masyarakat. Dalam acara tersebut, Jasin menjadi pembicara utama. Lantas, apa yang disasar KPK melalui berbagai acara tersebut? Tak lain, KPK mengajak instansi-instansi pemerintah, terutama instansi layanan publik yang ada di Jawa Tengah secara bersama-sama menggalang kekuatan untuk melawan dan menolak korupsi. Salah satu caranya adalah dengan meningkatkan kinerja dan kualitas layanan publik. Mengapa? Karena diyakini bahwa kualitas pelayanan publik yang prima merupakan salah satu pondasi utama dalam mencegah terjadinya praktik-praktik korupsi. Kalau tak dimulai dari sekarang, kapan lagi?

25

PORTAL

Buka Bersama Gaya KPK Mengambil momen suci bulan Ramadhan, KPK mengadakan acara buka bersama. Bukan sekadar datang, makan, lalu pulang.

S

Tepat hari Kamis saat itu. Selain Mochammad Jasin, acara juga dihadiri Wakil Ketua KPK Haryono Umar, para penasihat, dan jajaran pejabat struktural KPK. Suasana benar-benar terlihat santai meski sehari sebelumnya gempa bumi yang mengguncang Tasikmalaya ikut menggetarkan gedung tersebut. “Komputer di ruang warta-

birokrasi, pelayanan terhadap wartawan, hingga pengawasan internal KPK. Hanya itu? Tidak. Setelah itu, Jasin juga memberi penjelasan kepada wartawan terkait progress kinerja yang dilakukan KPK, termasuk perihal siapa saja yang sedang diperiksa dan berapa besar kerugian negara. Selain itu, dalam kesempatan yang sama,

serupa. Hanya, kali itu merupakan buka bersama antara pimpinan lama dan pimpinan baru. Taufiequrachman Ruki dan kawan-kawan hadir memenuhi undangan KPK untuk melakukan buka bersama dengan pimpinan KPK saat ini. Sebagaimana acara yang dilakukan dengan wartawan, buka bersama dengan

Foto: spora

Foto: Dok KPK

upriyarto Rudatin bergeming di sayap kiri. Sembari sesekali membenahi lengan panjang bajunya yang digulung sekitar 15 cm di bawah siku, lelaki berperawakan kurus tersebut terlihat serius mendengarkan pemaparan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Mochammad Jasin. Dia tak peduli, beberapa rekannya sudah ber-

Akrab, suasana buka bersama wartawan (kiri). Pimpinan lama dan baru melakukan hal yang sama. Selain bersilaturahmi, juga saling memberi masukan (kanan).

ingsut menuju sisi lain yang mereka anggap lebih nyaman. Supri, begitu dia dipanggil, adalah reporter Radio Elshinta. Dia merupakan satu di antara beberapa wartawan media cetak dan elektronik yang menghadiri acara buka bersama di Auditorium Gedung KPK. Ketika itu, almanak menunjukkan tanggal 3 September 2009.

26

wan pada ngadat, Pak,” celetuk seorang wartawan, yang ditanggapi riuh rekanrekannya. Benar. Acara tersebut memang jauh dari kesan formal. Keluhan tentang komputer itu sendiri datang karena Jasin memang berharap wartawan memberi masukan terhadap berbagai hal yang berkaitan dengan KPK. Mulai

melalui bantuan media massa, Jasin mengimbau agar para pejabat tidak menerima gratifikasi menjelang Idul Fitri. Pimpinan Lama dan Baru Buka bersama dengan wartawan bukan satu-satunya acara buka bersama yang digelar KPK. Beberapa waktu sebelumnya, KPK juga menggelar acara

pimpinan lama KPK ini juga berlangsung santai. Meski di beberapa waktu terdengar adanya diskusi ringan tentang upaya pemberantasan korupsi tentu, namun tak berarti selalu dilakukan sembari mengernyitkan dahi. Sungguh, acara ini dirasa sangat bermanfaat di tengah banyaknya ujian yang menerpa KPK saat ini. Semoga KPK semakin solid!


PORTAL

Foto: Dok KPK

T

Ramadhan Suci Tanpa KORUPSI Ramadhan menjadi ajang penyucian diri. Sosialisasi gerakan antikorupsi dan membagi bingkisan kepada karyawan outsourcing, termasuk di antaranya. but juga diwarnai dengan pembagian stiker antikorupsi. Aktivitas tersebut dilakukan di beberapa tempat strategis. Mereka tak segan-segan turun ke jalan, mengampanyekan program antikorupsi tersebut kepada

Foto: spora

iga mahasiswa yang saling bersekongkol terkapar tak berdaya. Tali rafia yang diikatkan di tubuh mereka menjadi pamungkas dari aksi ketiganya. Dua dari mahasiswa tersebut mengenakan topeng berwajah tikus sedangkan seorang lagi memakai tanduk berwarna merah, lengkap dengan senjata trisula di tangan. Ya, aksi teatrikal itu memang menggambarkan upaya pemberantasan korupsi di Indonesia. Pemakai topeng tikus adalah simbolis para koruptor, sedangkan pemakai tanduk merah adalah lambang para setan. Bukankah koruptor memang sahabat setan yang terkutuk? Acara tersebut adalah rangkaian dari kegiatan bertema Ramadhan Putih, Putihkan Bangsa dari Korupsi. Bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), para mahasiswa yang tergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) di Jawa Timur, yakni BEM Universitas Airlangga Surabaya dan BEM Universitas Brawijaya Malang, mengadakan sosialisasi gerakan antikorupsi. Selain teatrikal, kegiatan yang digelar 30 Agustus-1 September 2009 terse-

Penasihat KPK, Abdullah Hehamahua memberikan bingkisan kepada pegawai outsourcing.


masyarakat. “Ramadhan adalah saat yang tepat untuk menyucikan diri, termasuk memberantas korupsi,” begitu kata seorang mahasiswa. Apakah hanya terjadi di Surabaya? Tidak. Tak lama berselang, KPK kembali bekerja sama dengan BEM Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, menggelar acara yang sama. Masih dalam bulan Ramadhan. Pada 15 September 2009, KPK membagikan 358 bingkisan Lebaran masing-masing senilai Rp123.600 kepada para karyawan outsourcing.

Menurut Wakil ketua KPK, Mochammad Jasin, dana untuk bingkisan merupakan hasil sumbangan seluruh pegawai KPK. “Tidak menggunakan uang Negara atau APBN,” katanya. Pembagian ini sekaligus menegaskan bahwa KPK tidak pernah melarang setiap orang untuk memberikan bingkisan Lebaran. KPK hanya mengimbau, jika ada pihak yang ingin memberikan bingkisan atau dana terkait hari raya, hendaknya disalurkan kepada rakyat miskin, korban bencana alam, dan pihak-pihak yang membutuhkan.

27

CAKRAWALA

kokochi com

M

Rendahnya angka korupsi, penjara pun sepi dari terpidana kejahatan kasus tersebut. Lummi lina snow castle bahkan berubah menjadi tujuan wisata.

impi buruk itu datang. Bagi Anneli Jaatteenmaki, Juni 2003 itulah dia harus mundur dari jabatannya sebagai Perdana Menteri Finlandia. Penyebabnya sepele: hanya karena dia berbohong! Ya, begitulah Negeri Skandinavia tersebut menjalani kehidupannya. Nilai-nilai kejujuran yang tertanam, seakan-akan menutupi ketidaklengkapan perangkat sistem pengendalian korupsi di sana. Integritas yang tinggi, yang antara lain dicerminkan

dari budaya malu, akhirnya menjadi kata kunci untuk menciptakan Finlandia sebagai negara terbersih di dunia. Nyaris tak ada korupsi di sana, nol. Jaatteenmaki, PM perempuan pertama Finlandia tersebut mundur setelah dituduh berbohong kepada parlemen dan rakyat. Kebohongan itu tak lain menyangkut kebocoran informasi politik ketika dia berkampaye. Jaatteenmaki dituduh telah meminta informasi soal pembicaraan antara saingan politiknya, mantan PM Paavo Liponnen

KORUPSI TENGGELAM DI NEGERI SERIBU DANAU Melalui perangkat sistem pengendalian korupsi yang tak lebih lengkap dari Indonesia, Finlandia menjadi negara terbersih di dunia. Berbohong pun rakyat tak suka.

28


CAKRAWALA

dan Presiden Amerika Serikat ketika itu, George Bush, mengenai isu-isu Irak dan lainnya. Berbekal informasi itulah Jaatteenmaki akhirnya memenangi kursi PM. Namun dalam perjalanannya, Jaatteenmaki mengaku informasi soal pembicaraan isu Irak itu masuk begitu saja ke faksimilenya. Mengejutkan? Tentu saja, karena belakangan diketahui, Jaatteenmaki sengaja meminta informasi tadi dari pihak Kementerian Luar Negeri. Jadi, dia telah berbohong kepada parlemen

nabeelfarah tripod com

selama 73 hari di musim panas dan tidak terbit selama 51 hari di musim dingin. Masyarakat dunia memalingkan pandangan ke negeri seribu danau itu karena tingkat korupsinya yang sangat rendah.


dan semua masyarakat. “Kalau kepercayaan hilang, berarti posisi juga hilang. Saya telah kehilangan kepercayaan itu. Dan jelas, waktu saya sebagai perdana menteri telah berlalu,” ujar Jaatteenmaki saat menyampaikan pengunduran dirinya. Jaatteenmaki, pemimpin Partai Tengah, praktis hanya menduduki jabatannya selama 69 hari. Seperti itulah Finlandia. Negara ini tak hanya menghasilkan pembalap-pembalap Formula-1 yang hebat, seperti Mika Hakkinen dan Kimi Raikkonen, namun juga pemerintahan yang sangat bersih. Penduduk dunia bukan hanya terpesona karena negara tersebut memiliki keindahan alam yang khas, eksotisme 187 ribu danau dan hutanhutan pinus. Juga, bukan semata-mata karena ada sebagian wilayah negara tersebut yang mengalami matahari tidak terbenam

Perangkat Praktis Ulat tak lantas menjadi kupu-kupu, semua memerlukan proses. Begitu pula dengan upaya pemberantasan korupsi di Finlandia. Diakui merdeka 4 Januari 1918, setelah 765 tahun berada di bawah bayangbayang pendudukan Swedia dan Rusia, Finlandia pun secara perlahan berubah menjadi negara yang mandiri. Melalui kerja keras tak kenal menyerah, negara berpenduduk 5,5 juta jiwa ini lambat laun menjelma menjadi negara yang sangat bersih, yang hampir nol korupsi. Apa penyebabnya? Pertama, pentingnya nilai-nilai etika dan kontrol masyarakat. Pemerintah Finlandia menyadari korupsi hanya dapat dihilangkan dengan menciptakan tata pemerintahan dan tata administrasi yang baik. “Dari sekitar 3.000 staf dan pegawai di Kementerian Industri dan Perdagangan ini, hanya menterinya saja yang politisi. Yang lain, orang lapangan yang tumbuh dari bawah,” ujar Paula Nybergh, Dirjen Kementerian Industri dan Perdagangan Finlandia. Jadi, tak ada kepentingan politik atau

memasukkan orang-orang politik yang tidak kompeten ke kementerian apa pun di sana. Bermula dari sana, akhirnya timbul kepercayaan (trust) yang tinggi pada masyarakat. Rakyat Finlandia percaya, pemerintah dan institusi yang ada akan bertindak adil dan objektif. Itu sebabnya mereka justru mendukung ketika anggaran untuk riset dan pengembangan teknologi mereka sangat tinggi, yaitu sekitar 3,5% 4% dari produk domestik bruto (PDB). Masyarakat sama sekali percaya, anggaran tersebut tidak akan mengalami kebocoran, meski jika dinominalkan, setara dengan 5,5 miliar euro atau sekitar 60,5 triliun rupiah. “Kami orang Finlandia sangat pragmatis. Kami akan mengerjakan riset apa saja sesuai dengan kesepakatan yang ada,” ujar Dr Jouko Suokas, Wakil Presiden Eksekutif urusan Solusi Bisnis dari VTT, Universitas Oulu, Pusat Riset Teknik Filandia VTT, di Helsinki. Jouko juga percaya, anggaran yang besar memang akan mengalir sesuai dengan peruntukkannya. Kedua, integritas pegawai pemerintah. Integritas dalam bekerja menjadi bagian penting dalam mencegah korupsi. Integritas yang tinggi membuat pegawai pemerintah di Finlandia menjunjung tinggi reputasi. Hancurnya reputasi akibat perbuatan tercela biasanya berakhir dengan keluarnya pegawai tersebut dari pekerjaan sebagai pegawai

29

CAKRAWALA

pemerintah. Rasa malu juga tumbuh di kalangan pegawai pemerintah. Jika terdapat pegawai pemerintah yang tertangkap memberikan atau menerima suap, hal itu akan menimbulkan aib sosial yang sangat kuat. Kasus mundurnya Anneli Jaatteenmaki adalah contoh nyata. Ketiga, Undang-Undang Antikorupsi. Ada dua undang-undang yang mengatur masalah korupsi di Finlandia yaitu UU Prosedur Administrasi dan UU Hukum Pidana. UU Prosedur Administrasi ditekankan untuk memajukan perilaku yang baik dalam organisasi publik. Prinsip-prinsip yang melandasinya antara lain, menekankan pejabat untuk bertindak adil dan melaksanakan pekerjaannya, sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dalam memberikan pelayanan, mereka dilarang memungut biaya. Sanksi bagi pegawai yang melanggar dapat berupa

teguran tertulis sampai dengan pemberhentian dengan tidak hormat. Di sisi lain, pegawai pemerintah di Finlandia termasuk subjek hukum pidana, menurut UU Hukum Pidana. Ada pasal-pasal khusus yang mengatur perbuatan-perbuatan pegawai pemerintah yang dikategorikan sebagai melanggar hukum, seperti menerima suap, melakukan pemerasan, menerima suap sebagai anggota parlemen, membocorkan rahasia jabatan, dan melanggar kewajiban jabatan. Begitupun, dari data statistik, memang sangat sedikit terdapat kasus korupsi, termasuk masalah penyuapan. Tahun 2003, misalnya, hanya ada satu kasus penyuapan yang ditangani dan terbukti. Sedangkan tahun 2002, dari dua kasus suap yang ditangani, satu terbukti. Mengingat kasus korupsi sangat jarang terjadi di Finlandia, pengungkapan kasus korupsi akan

memperoleh liputan yang luas dari media massa. Di Finlandia kasuskasus korupsi tidak selalu melibatkan nilai uang yang berujung pada dipidananya pelaku korupsi. Kasuskasus seperti menunda pengumuman penting yang wajib diketahui masyarakat, merendahkan prinsip-prinsip kesamaan hak, membuat putusan dengan pertimbangan yang tidak tepat, bersikap diskriminatif, memberikan nasihat yang tidak cukup, juga dikategorikan sebagai tindakantindakan pejabat publik yang terkait dengan korupsi. Keempat, mekanisme audit. Di Finlandia, pengendalian administratif didesentralisasikan ke berbagai institusi pemerintah dan pencegahan korupsi ditangani oleh beberapa institusi. Ini dilakukan karena pemerintahan setempat tidak mempunyai lembaga khusus untuk menangani masalah korupsi. Audit internal pun akhirnya memegang peran penting dalam mencegah korupsi karena kedudukannya yang semiotonomi dan fungsinya sebagai lembaga penelaah mekanisme pengendalian internal. Di samping unit pengendalian internal, di Finlandia juga terdapat The National Audit Office Tingkat kepercayaan yang tinggi terhadap pemerintah, membuat segala sektor (semacam BPK di berjalan dengan pesat. Termasuk sektor retail seperti ini.

30

Indonesia) yang mandiri. Tugasnya melakukan audit keuangan dan audit kinerja. Masyarakat dapat menyampaikan komplain/ keluhan atas berbagai masalah terkait dengan manajemen keuangan pemerintah, ekonomi publik, atau dugaan penyalahgunaan dana pemerintah. Nah, melihat mekanisme pemberantasan korupsi yang dilakukan Finlandia, kita tentu layak bertanya, mengapa Indonesia tak bisa seperti mereka? Pertanyaan ini wajar dilontarkan, mengingat memang hanya itu yang dilakukan Finlandia. Sangat sederhana, dengan perangkat sistem pengendalian korupsi yang tak lebih lengkap ketimbang Indonesia. Tak percaya? Lihat saja, Indonesia memiliki lembaga yang khusus dibentuk untuk menangani korupsi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sedangkan Finlandia tidak. Selain itu, Indonesia juga memiliki pengadilan khusus yang menangani masalah korupsi, tidak seperti di sana. Kalau begitu, bisakah Indonesia seperti Finlandia? Entahlah, karena yang jauh lebih penting adalah adanya integritas yang tinggi dalam pemerintah dan masyarakat. Sebagaimana Finlandia, sudahkah kita memiliki budaya malu? Sudahkah tertanam dalam diri kita, bahwa kebohongan pun merupakan aib yang harus dibayar mahal? Semoga bukan utopia!


SULUR

Jenis-jenis Korupsi

Gara-gara Korupsi...

K

orupsi memang menjadi biang kerok yang menghambat pembangunan. Banyak prestasi yang seharusnya bisa dicapai, menjadi terhambat karena korupsi. Tak percaya? Lihat saja, gara-gara korupsi, maka:

4. Demokrasi menjadi tidak

dan layanan masyarakat jadi amburadul. Lalu lintas sepertinya menjadi contoh yang pas. Mulai dari mengurus SIM sampai sidang kasus tilang, nggak ada lagi yang berjalan sebagaimana mestinya. Ujung-ujungnya duit dan kekuasaan yang berbicara.

berjalan. Pemilihan wakil daerah bisa jadi contoh yang menarik. Betapa tidak. Sudah repot-repot dipilih, tetap saja mereka lebih mengutamakan kepentingan orang-orang berduit ketimbang rakyat yang memilih. So, jangan heran kalau rakyat nggak percaya sama demokrasi.

1. Penegakan hukum

2. Pembangunan fisik

menjadi terbengkalai. Suka bingung kenapa banyak jalanan rusak atau gedung sekolah reyot? Yach, itu lagilagi karena korupsi. Mulai dari mengorbankan kualitas bahan bangunan supaya duitnya bisa ditilep, sampai membuat proyek yang sebenarnya tidak perlu.

3. Prestasi menjadi

tidak berarti. Seharusnya seseorang bisa menduduki jabatan tertentu karena berprestasi dan kompeten. Tetapi nyatanya tidak begitu,


Ternyata korupsi tidak hanya terdapat satu jenis saja. Ada tujuh jenis korupsi yang kita kenal. Apa saja? 1. Korupsi yang merugikan keuangan negara. 2. Korupsi yang berhubungan dengan suap-menyuap. 3. Korupsi yang berhubungan dengan penyalahgunaan jabatan. 4. Korupsi yang berhubungan dengan pemerasan. 5. Korupsi yang berhubungan dengan kecurangan. 6. Korupsi yang berhubungan dengan pengadaan. 7. Korupsi yang berhubungan dengan gratifikasi (hadiah).

karena banyak orang bisa meraih posisi dengan uang dan kekuasaan. Alhasil, banyak banget posisi penting yang diduduki orang-orang yang nggak becus.

Lihat, Lawan, Laporkan! Menemukan indikasi kasus korupsi? Segera laporkan temuan Anda. Sampaikan segera ke: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Jl. HR Rasuna Said Kav. C1, Jakarta 12920 Surat Email SMS

5. Ekonomi jadi hancur.

Kenapa? Kata kuncinya adalah: tidak efisien! Contohnya, mau membuat pabrik, mesti nyogok sana-sini. Hendak buka usaha dengan modal kecil, kalah dengan perusahaan bermodal besar yang dekat dengan kekuasaan. Nggak heran, banyak investor asing yang mulai malas menanamkan modalnya di Indonesia. Ujung-ujungnya, rakyat juga yang sengsara, karena nyari kerja jadi susah, bertahan hidup apalagi.

: Kotak Pos 575, Jakarta 10120 : [email protected] : 0811.959.575 atau 0855.8.575.575

Survei KPK

Tanjung Pinang Terendah Survei integritas yang dilakukan KPK, selain menghasilkan kota/kabupaten dengan nilai integritas antikorupsi tertinggi, juga menghasilkan kota/kabupaten dengan integritas terendah. Survei ini melibatkan 9.390 responden, yang merupakan pengguna pelayanan publik. Secara lengkap 15 kota/kabupaten yang memiliki nilai integritas antikorupsi terendah adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Kota Tanjung Pinang Kota Bandung Kab. Sumenep Kab. Bandung Kota Pontianak Kab. Sambas Kota Palangkaraya Kab. Serang

9. Kab. Kutai Kartanegara 10. Kota Malang 11. Kab. Kota Baru 12. Kota Banjarmasin 13. Kota Tangerang 14. Kab. Hulu Sungai Tengah 15. DKI Jakarta

31

TOKOH

Negarawan Berintegritas Tinggi Bung Hatta tak pernah mampu membeli sepasang sepatu Bally sampai akhir hayatnya. Rekening listrik pun kerap memberatkan uang pensiunannya.

Hujan air mata dari pelosok negeri, saat melepas engkau pergi Berjuta kepala tertunduk haru, terlintas nama seorang sahabat Yang tak lepas dari namamu Terbayang baktimu, terbayang jasamu Terbayang jelas jiwa sederhanamu Bernisan bangga, berkafan do’a dari kami yang merindukan Orang sepertimu

M

asih ingat lagu tersebut? Ya, itulah penggalan lirik Bung Hatta karya Iwan Fals. Iwan menciptakan lagu tersebut tak lama setelah proklamator tersebut meninggal dunia, 14 Maret 1980. Sebagai wujud kekagumannya kepada sosok Dr. Mohammad Hatta, begitu nama lengkapnya, dalam penggalan lain Iwan juga menggambarkan mantan wakil presiden pertama Republik Indonesia itu sebagai pribadi yang jujur, lugu, dan bijaksana. Iwan Fals bukan satu-satunya insan seni yang mengabadikan Bung Hatta dalam karyanya. Seniman besar lain, Taufiq Ismail, juga mengekspresikan kekagumannya pada suami Rahmi Rachim tersebut. Melalui puisinya yang berjudul Rindu

32

pada Stelan Jas Putih dan Pentalon Putih Bung Hatta, Taufiq mengenang Bung Hatta sebagai negarawan jenius yang selalu menepati waktu, memenuhi janji, lurus, jujur, hemat, dan bersahaja. “Kita rindu pada penampakan dan isi jiwa bersahaja, lurus yang tabung, waktu yang tepat berdentang, janji yang tunai, kalimat yang ringkas padat, tata hidup yang hemat,” kata Taufiq dalam puisinya itu. Kekaguman Iwan dan Taufiq tentu bukan tanpa sebab. Sebagai seniman yang memiliki sense of social cukup tinggi, Iwan tak mungkin memuja begitu saja seseorang jika sosok tersebut tak layak disanjung. Begitu juga dengan Taufiq, yang kerap menyisipkan pesan moral dan agama dalam setiap puisinya. Ya, begitulah Bung Hatta di


Sepatu dan Mesin Jahit Bagaimana dengan cerita lainnya tentang Bung Hatta? Teramat banyak. Dan, salah satu yang dikenang masyakarat adalah kisahnya tentang sepatu Bally. Pada tahun 1950-an, Bally adalah merek sepatu bermutu tinggi yang berharga mahal. Bung Hatta, ketika masih menjabat sebagai wakil presiden, berniat membelinya. Untuk itulah, maka dia menyimpan guntingan iklan yang memuat alamat penjualnya. Setelah itu, dia pun berusaha menabung agar bisa membeli sepatu idaman tersebut. Namun, apa yang terjadi? Ternyata uang tabungan tidak pernah


mencukupi untuk membeli sepatu Bally. Ini tak lain karena uangnya selalu terambil untuk keperluan rumah tangga atau untuk membantu orang-orang yang datang kepadanya guna meminta pertolongan. Alhasil, keinginan Bung Hatta untuk membeli sepasang sepatu Bally tak pernah kesampaian hingga akhir hayatnya. Bahkan, yang lebih mengharukan, ternyata hingga wafat, guntingan iklan sepatu Bally tersebut masih tersimpan dengan baik. Andai saja Bung Hatta mau memanfaatkan posisinya saat itu, sebenarnya sangatlah mudah baginya untuk memperoleh sepatu Bally, misalnya dengan meminta tolong para duta besar atau pengusaha yang menjadi kenalannya. ”Namun, di sinilah letak keistimewaan Bung Hatta. Ia tidak mau meminta sesuatu untuk kepentingan sendiri dari orang lain. Bung Hatta memilih jalan sukar dan lama, yang ternyata gagal karena ia lebih mendahulukan orang lain

daripada kepentingannya sendiri,” kata Adi Sasono, mantan Menteri Koperasi era Pemerintahan BJ Habibie. Sementara menurut Jacob Utama, Pemimpin Umum Harian Kompas, segala yang dilakukan Bung Hatta sudah mencerminkan bahwa dia tidak hanya jujur, namun juga uncorruptable, tidak terkorupsikan. Kejujuran hatinya membuat dia tidak rela untuk menodainya dengan melakukan tindak korupsi. Mungkin banyak masyarakat berkomentar, “Iya, lha wong sepatu Bally harganya, kan, selangit.” Namun lagi-lagi itulah, ternyata bukan hanya sepasang sepatu itu yang tidak mampu dibeli Hatta. Barang lain yang juga tak mampu dibelinya adalah mesin jahit yang juga sudah lama didambakan sang istri. Wah, mengapa bisa begitu? Ya, tak lain karena setelah mengundurkan diri dari jabatan wakil presiden, 1 Desember 1956, uang pensiun yang diterimanya sangat kecil. Bahkan saking kecilnya, sampai-sampai

Ketika meninjau pembangunan proyek Riam Kanan.

hampir sama dengan Dali, sopirnya yang digaji pemerintah. Dalam kondisi seperti ini, keuangan keluarga Bung Hatta memang sangat kritis. Sampai-sampai, pernah suatu saat Bung Hatta kaget melihat tagihan listrik, gas, air, dan telepon yang harus dibayarnya, karena mencekik leher. Menghadapi keadaan itu, Bung Hatta tidak putus asa. Dia semakin rajin menulis untuk menambah penghasilannya. Baginya, biarpun hasilnya sedikit, yang penting diperoleh dengan cara yang halal. Itu sebabnya, mengapa Bung Hatta mengembalikan sisa uang yang diberikan Bersama Bung Karno, kejujuran nuraninya membuat Bung Hatta berani pemerintah untuk berobat ke Swedia. Itu dilakukan, mengajukan pengunduran diri. rosodaras files wordpress com

mata masyarakat. Banyak kisah tentang dia yang menyadarkan kita semua, bahwa Indonesia pernah memiliki seorang pemimpin dan negarawan yang teramat bersahaja. Dan, itu pula yang disampaikan Rachmawati Soekarnoputri dalam tulisannya yang dimuat di Harian Kompas, 9 Agustus 2002, Mengenang 100 Tahun Bung Hatta. Dalam tulisan tersebut, putri mendiang Bung Karno tersebut mengatakan, suri teladan yang perlu diteladani dari Bung Hatta adalah sifat dan perilakunya yang fair dan jujur. “Jujur di sini, tidak hanya terbatas pada tidak melakukan praktik KKN selama berkuasa atau menjabat. Namun, lebih dari itu, Bung Hatta jujur terhadap hati nuraninya,” kata Rachmawati.

riam kanan com

TOKOH

33

di berbagai perusahaan meski sebenarnya sangat memungkinkan. Dalam pandangannya, jika dia bekerja pada perusahaan, maka citra seorang mantan wakil presiden akan runtuh. Juga, jika dia menjadi seorang konsultan, maka sebenarnya dirinya sedang terjebak ke dalam bias persaingan usaha yang sarat dengan kepentingan. Bagaimana posisinya sebagai bapak bangsa jika sudah begitu? Itu yang dijaganya, dan itu pula yang membuat Bung Hatta lebih memilih hidup sederhana. Dalam catatan yang ditulis Meutia Farida, putri sulung Bung Hatta, keluarga Bung Hatta memang bukan keluarga yang mengejar kemewahan hidup. Bukan hanya Bung Hatta yang memiliki pikiran dan sikap demikian, juga istrinya Ny. Rahmi Hatta. “Kita sudah cukup hidup begini, yang kita miliki hanya nama baik, itu yang harus kita jaga terus,” tulis Meutia menirukan kata ibunya.

Nama Tempat tanggal lahir Wafat Istri Anak Gelar Pahlawan

: : : : :

Dr. Mohammad Hatta (Bung Hatta) Bukittinggi, 12 Agustus 1902 Jakarta, 14 Maret 1980 Rahmi Rachim (alm) Meutia Farida, Gemala, Halida Nuriah : Pahlawan Proklamator RI tahun 1986

PENDIDIKAN : - Europese Largere School (ELS) di Bukittinggi, 1916 - Meer Uirgebreid Lagere School (MULO) di Padang, 1919 - Handel Middlebare School (Sekolah Menengah Dagang) di Jakarta, 1921 - Nederland Handelshogeschool di Rotterdam, Belanda,1932

lh6 ggpht

karena sepulang dari Swedia Bung Hatta mendapati bahwa uang tersebut masih bersisa, dan dia merasa itu bukan haknya. Mengagumkan sekali, bukan? Tentu. Dan, apa yang dilakukan Bung Hatta adalah karena dia ingin menjaga nama baik. Bukan hanya dirinya sendiri, tetapi nama baik bangsa dan negara. Dalam konteks itu pula, maka Bung Hatta pun tidak berusaha bekerja

lh6 ggpht

TOKOH

KEGIATAN : - Bendahara Jong Sumatranen Bond, di Padang, 1916-1919 - Bendahara Jong Sumatranen Bond, di Jakarta,1920-1921 - Ketua Perhimpunan Indonesia di Belanda, 1925-1930 - Wakil delegasi Indonesia dalam gerakan Liga Melawan Imperialisme dan Penjajahan, di Berlin, 1927-1931 - Ketua Panitia Pendidikan Nasional Indonesia (PNI Baru), 1934-1935 - Anggota Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan, Mei 1945 - Wakil Ketua Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, 7 Agustus 1945 - Proklamator Kemerdekaan RI, 17 Agustus 1945 - Wakil Presiden RI pertama, 18 Agustus 1945 - Wapres merangkap Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan, Januari 1948-Desember 1949 - Ketua Delegasi Indonesia pada Konferensi Meja Bundar di Den Haag, 1949 - Wapres merangkap Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Kabinet RIS, Desember 1949-Agustus 1950 - Mengundurkan diri dari jabatan Wapres, 1 Desember 1956 - Dosen di Sesko AD, Bandung, 1951-1961 - Dosen di UGM, Yogyakarta, 1954-1959 - Penasihat Presiden dan Penasihat Komisi IV tentang masalah korupsi, 1969

Rumah kediaman Bung Hatta, sederhana untuk ukuran mantan wakil presiden.

34


thebunx files wordpress com

MOZAIK

Ada NODA di SURAMADU Dirancang antigempa dan tahan 100 tahun, integritas yang rendah mengguncangnya. Cermin masyarakat kita?


Kapolresta Surabaya Timur. Peristiwa itu sendiri hanya terjadi sebulan setelah jembatan diresmikan 10 Juni 2009. Buah dari pencegatan yang dilakukan terhadap truk yang disopiri Tohari tersebut, aparat berhasil membekuk sang pelaku. Agus Salim, warga Desa Lebang, Kecamatan Sukolilo, Bangkalan, pun akhirnya dijadikan Tersangka kasus pencurian besi Jembatan Suramadu. Kasus pencurian besi Jembatan Suramadu itu bukanlah yang pertama kali. Sebelumnya, hanya sepekan setelah jembatan senilai Rp4,5 triliun tersebut diresmikan, puluhan mur

dan baut pagar pembatas lintasan motor juga raib dari tempatnya. Setelah itu, 16 Juni giliran 42 lampu navigasi untuk menerangi pekerja di bawah jembatan sepanjang 5.438 meter itu, juga hilang. Hilangnya mur dan baut di beberapa titik di Jembatan Suramadu tentu berbahaya. Pasalnya, bila terjadi kecelakaan dan terjadi benturan, pagar bisa patah sehingga bisa tercebur ke laut. “Itu kelakuan orang iseng. Banyak sekali laporan tentang vandalisme itu,” keluh Kepala Balai Besar Jalan Nasional V yang membawahi proyek Suramadu, AG Ismail.

Dok. KPK

T

ruk yang dikendarai Tohari belum lagi mencapai tujuan. Tetapi, kemunculan mendadak aparat sesaat setelah kendaraan bernomor L-7068-V tersebut keluar dari Jembatan Suramadu, berubah seperti rem yang tiba-tiba menghentikan putaran rodanya. Kepada petugas yang mencegatnya di kawasan Simokerto, Surabaya, Warga Mojosari, Mojokerto, tersebut tentu saja berdalih. Dia mengaku hanya diupah Rp400 ribu oleh orang yang tak dikenalnya di kaki Jembatan Suramadu sisi Bangkalan. Upah tersebut untuk mengangkut tiga ton lonjoran besi stainles yang berada dalam truk tersebut ke Pasar Gembong, Surabaya, tempat jual-beli barang loakan. ”Saat ditanya barang itu dari mana, sopir mengaku tidak tahu. Dia hanya memberikan surat jalan yang dikeluarkan CV Putra Jaya sebagai pemilik barang,” ujar AKBP Samudi,

Suramadu, megaproyek untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Namun, pernyataan Ismail sempat menuai protes. Forum Keluarga Madura Perantauan (FKMP) bahkan melayangkan somasi kepada Ismail. Menurut Ketua FKMP, MH Said Abdullah, properti Suramadu yang dikabarkan hilang tersebut, karena memang belum dipasang oleh pelaksana proyek. ”Itu sangat menyakitkan dan melecehkan warga Madura. Seolah-olah orang Madura pencuri,” kata Said. Lantas, bagaimana sebenarnya yang terjadi? Entahlah. Yang jelas, berbagai peristiwa tersebut merupakan tamparan hebat bagi negeri ini. Betapa tidak, karena megaproyek yang semula ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, justru ternoda oleh orangorang berintegritas rendah. Ibarat racun, ulah memalukan di kawasan jembatan yang dirancang antigempa dan tahan hingga 100 tahun tersebut, sangat berpotensi mematikan aktivitas transportasi jembatan tersebut. Siapa tak miris?

35

RESENSI

Mengukur Sang Pelayan Publik JUDUL BUKU : INTEGRITAS SEKTOR PUBLIK INDONESIA TAHUN 2008. Fakta Korupsi dalam Layanan Publik PENERBIT : Direktorat Penelitian dan Pengembangan KPK, 2009

L

embaga pemerintah merupakan sektor publik yang bertugas memberikan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya seringkali lembaga pemerintah sebagai pemegang kekuasaan berpotensi untuk menyalahgunakan kewenangannya untuk melayani kepentingan diri sendiri. Birokrasi semacam itu boleh jadi memang melayani masyarakat, namun ia juga dapat menggunakan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan bagi para pengelolanya. Akibat dari pelayanan

semacam itu adalah hilangnya kepercayaan masyarakat kepada pemerintah, karena beranggapan bahwa semua masalah dapat diselesaikan dengan memberikan sesuatu. Entah itu uang, barang, dan hadiah lainnya kepada pemegang kekuasaan. Oleh karena itu, suatu pemerintahan yang baik adalah suatu jaringan birokrasi yang mampu melayani masyarakat secara jujur, bersih, cepat dan tidak mau mengambil keuntungan pribadi dari pelayanan yang diberikan. Birokrasi semacam itu dapat disebut memiliki integritas yang

tinggi, yakni berperilaku sesuai dengan prinsipprinsip moral, yang tidak tergoda untuk melakukan korupsi. Untuk mengukur sejauh mana keberhasilan pelayanan publik yang diberikan lembaga pemerintah kepada masyarakat, KPK melakukan survei integritas sektor publik tahun 2008. Survei ini dilakukan terhadap 40 instansi pemerintah pusat dan 52 pemerintah kabupaten/kota. Survei yang sama, sebelumnya pernah dilakukan tahun 2007. Namun perbedaannya, survei kali ini melibatkan pula unit layanan yang

bersentuhan langsung dengan masyarakat pada 52 pemerintah kabupaten/ kota. Hasil penilaian masyarakat pun beragam. Perbedaan wilayah, budaya, pandangan, harapan dan tingkat pendidikan masyarakat menjadi salah satu faktor penyebab tinggirendahnya skor integritas suatu instansi. Penilaian terhadap tingkat integritas dari unit pemberi layanan akan dilakukan secara berkesinambungan untuk mengetahui sejauh mana arah perbaikan terhadap layanan publik yang diberikan instansi pemerintah.

Buku ini bisa dibaca di Perpustakaan KPK 36


KOLOM

KPK bukan lembaga tempat bekerja dan atau mencari penghasilan, bukan juga kantor pelayanan publik untuk mengejar jabatan dan status. Lembaga ini adalah tempat mengabdi, bahkan tempat untuk berkorban.

S

elama satu setengah tahun kepemimpinan KPK II di bidang penindakan memiliki prestasi dua kali lipat dibandingkan prestasi kepemimpinan KPK I (Paradigma baru pelaksanaan tugas KPK). Saya yang sudah berada di luar, seperti halnya teman-teman lain yang sudah di luar dan sebagian yang masih di dalam, adalah bagian dari para pioneer dari lembaga yang bernama KPK ini, karena itu maafkan saya kalau saya masih merasa merupakan bagian dari KPK, dan kalaupun ada sedikit pernyataan saya yang keras mungkin itu adalah ekspresi dari kecintaan serta belongingness saya kepada KPK dengan segala isinya. Bagi yang tidak ikut mengalami betapa beratnya masa-masa ke-pioneer-an mungkin saja mengatakan bahwa apa yang sudah kita lakukan dulu itu salah, tidak bagus dan tentu saja saya juga tahu semua itu adalah tidak sempurna, sehingga


harus diubah, dibongkar, diganti dan disempurnakan. Silahkan saja, karena itulah dinamika, itulah changes dan saya meyakini bahwa changes is a must. Dan karena sekarang saya sudah menjadi petani, maka saya melihatnya dari sudut pandang seorang petani yang mengalami sendiri, bagaimana beratnya membuka hutan dan mengolah tanah berbatu yang penuh duri, kalajengking, ular dan bahkan macan. Merasakan betapa sulitnya memilih benih yang sudah disingkirkan dari berbagai tempat dan kemudian menyemainya, menumbuhkan menjadi tanaman yang subur dan produktif. Walaupun sekali lagi hasilnya belum banyak, belum bagus dan belum optimal serta memuaskan. Dengan segala permohonan maaf, saya tidak sependapat dengan pernyataan di atas yang saya kutip dari paparan pimpinan KPK II tentang Paradigma

Baru Pelaksanaan Tugas KPK. Adalah tidak terlalu tepat membandingkan hasil penindakan masa kepemimpinan ke II yang 2 kali lipat lebih besar dari prestasi kepemimpinan KPK I, karena kami Pimpinan KPK jilid pertama berada dalam tahap land clearing, nursery, dan atau mungkin juga berperan sebagai investor, yang dalam renstra KPK, kita sebut capacity building, yang juga menyerap energi, pikiran dan biaya yang tidak kecil. Dalam bidang pertanian, biasanya memang panen pertama itu tidak akan sebesar panen kedua dan panen-panen seterusnya, begitulah sifat tanaman. Kalau kita misalkan KPK ini adalah sebuah mobil balap, maka para pioneer KPK berada pada proses pembuatan dan masa uji coba produk, dan Alhamdulillah sudah berfungsi dan terbukti mampu berpacu. Sehingga sekarang tinggal terserah kepada drivers dan mekanik baru,

terpulang bagaimana memelihara dan meningkatkan kapasitas serta kemampuannya di lintasan. Tetapi tetap harus hatihati terhadap crash and accidents,...uuups terlambat! Kecelakaan sudah terjadi. KPK ini jelas bukan lembaga tempat bekerja dan atau mencari penghasilan, bukan juga kantor pelayanan publik di mana kita akan mempunyai jabatan dan status. Lembaga ini adalah tempat kita mengabdi, bahkan tempat di mana kita diminta berkorban. Tentang berkorban ini kita harus tetap mengingat bahwa: “We are not a gladiator who will died for a victory, but..we are a warrior who are ready to be sacrificed for the glory of our country and our nation.” Salam hormat dan tetap semangat. Taufiequrachman Ruki The old warrior never die, they only fade away

37

KAVELING C-1

Berhati-hatilah dengan Parsel! Sekecil apapun bentuk gratifikasi harus dilaporkan. Tidak sekadar menghindari konflik kepentingan. Oleh: Haryono Umar (Wakil Ketua KPK)

L

ebaran baru saja berakhir. Selayaknya ritual tahunan, sisa ingar-bingarnya masih terasa hingga kini. Di sana masih tercium aroma ketupat dan opor ayam, masih terbayang prosesi mudik dengan segala kemacetan di jalan, dan masih tergenggam tali silaturahmi yang tak pernah putus. Semua indah, meski sudah berlalu... Namun, adakah sisa yang lain dari Lebaran? Parsel misalnya... Dulu, bagi kita, parsel nyaris seperti budaya yang jamak ditemui. Setiap Lebaran atau momen-momen tertentu, saling kirim parsel seakan-akan sudah biasa. Mengakomodasi pemberian upeti pada era raja-raja, fungsi parsel senantiasa bergeser dari waktu ke waktu. Dari sekadar tanda persaudaraan, hingga memboncengnya berbagai kepentingan dari si pengirim. Buat apa mengirim parsel kepada pejabat, penyelenggara negara, rekanan bisnis, jika tak ada maksud di baliknya? Apakah si pengirim tetap akan mengirim parsel, jika orang yang dikirim tidak menyandang berbagai jabatan tersebut? Ini yang harus diwaspadai, karena ternyata parsel adalah salah satu bentuk gratifikasi. Menurut Pasal 12 B UndangUndang No. 30/2002 tentang KPK, gratifikasi adalah penerimaan dalam bentuk apapun. Jadi, tidak hanya parsel. Pemberian honor,

38

tiket, atau apa pun, jika pemberian disebabkan karena jabatan si penerima, maka semua adalah gratifikasi. Dari yang nilainya satu rupiah, sampai tak terhingga. Sesuai Pasal 16 UU No.30/2002, setiap penyelenggara negara yang menerima gratifikasi wajib melaporkan ke KPK dalam waktu 30 hari setelah menerima gratifikasi tersebut. Jika tidak, maka sang penerima bisa

indonetwork.co.id

dikenakan delik korupsi. Sayangnya, selama ini banyak pejabat di luar KPK tidak menyadari bahwa potensi mereka untuk menerima gratifikasi teramat besar. Ketika diundang ceramah karena dia menyandang jabatan tertentu, misalnya, maka ketika dia mendapat biaya dari sana, itu pun sudah termasuk gratifikasi. Mengapa gratifikasi ini dilarang? Karena dikhawatirkan akan menimbulkan konflik kepentingan. Sebagaimana parsel, semua bentuk gratifikasi harus dilaporkan kepada KPK. Baru setelah itu KPK yang akan

menilai, apakah pemberian tersebut termasuk gratifikasi atau bukan. Akan menjadi milik negara atau dikembalikan kepada sang penerima. Acuannya jelas, apakah pemberian tersebut terkait dengan jabatan yang disandang atau tidak. Dan pertanyaan kuncinya seperti tadi, jika sang penerima tidak menduduki jabatan tersebut, apakah si pengirim tetap mengirim atau memberikan sesuatu atau tidak? Kalau itu memang betulbetul murni pertemanan, dari saudara, biasanya kita serahkan menjadi milik yang bersangkutan. Lantas, bagaimana jika ada di antara kita, pimpinan atau pegawai KPK yang menerima gratifikasi? Sama saja. Ketentuan ini juga berlaku bagi kita. Sesuai dengan kode etik KPK, jajaran KPK menolak keras menerima pemberian. Dan jika tidak bisa menolak, si penerima wajib melaporkan dan menyerahkan pemberian tersebut kepada KPK untuk dinilai, apakah termasuk gratifikasi atau bukan. Apapun bentuknya, bahkan makanan sekalipun. Untuk itulah kepada seluruh insan KPK, saya berharap, agar kita tetap berupaya menjadi role model. Bukan hanya bagi orang di luar kita, namun juga role model bagi diri sendiri. Junjunglah tinggi apa yang sudah diamanahkan oleh masyarakat dan tetaplah bekerja keras sesuai dengan koridornya. Maka, jika ada yang menerima parsel atau apa saja yang tidak ada hubungannya dengan pekerjaan, misal dari saudara, teman dan lainlain, tetaplah dilaporkan!



39

40


SEPTEMBER

Recommend Documents