Revisi ke : 04 Tanggal : 9 Oktober 2014

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA LAMPIRAN : SATU SET DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN

SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : SP DIPA-055.01.1.966009/2014

DS: 7731-0776-0001-5071

A. DASAR HUKUM : 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara. 3. UU No. 23 Tahun 2013 tentang APBN TA 2014. B. DENGAN INI DISAHKAN ALOKASI ANGGARAN UNTUK : : (055) 1. Kementerian Negara / Lembaga KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL 2. Unit Organisasi KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL : (01) 3. Provinsi DKI JAKARTA : (01) 4. Kode/Nama Satker : (966009) Pengelola Hibah MCC : Rp. Sebesar 130.000.000.000 ( SERATUS TIGA PULUH MILYAR RUPIAH )

Revisi ke : 04 Tanggal : 9 Oktober 2014

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut : Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi : 01 PELAYANAN UMUM 01.01 LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI Kode dan Nama Program dan Kegiatan : 055.01.06 Program Perencanaan Pembangunan Nasional 055.01.06.5203 Pengelolaan Hibah MCC Indonesia C. SUMBER DANA BERASAL DARI : 1. Rupiah Murni 2. PNBP PNBP TA Berjalan

Rp.

10.000.000.000

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri - Pinjaman Dalam Negeri - Hibah Dalam Negeri

Rp. Rp.

Rp. Rp. Rp.

Jumlah Uang 130.000.000.000 130.000.000.000

0 0 0

5. Hibah Langsung Rp. 120.000.000.000 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Langsung Rp. 120.000.000.000 - Hibah Dalam Negeri Langsung Rp. 0 - Pinjaman Luar Negeri Rp. 0 6. SBSN PBS Rp. 0 - Hibah Luar Negeri Rp. 0 D. PENCAIRAN DANA DILAKUKAN MELALUI : 1. KPPN JAKARTA II (019) Rp. 10.000.000.000 2. KPPN KHUSUS PINJAMAN DAN HIBAH (140) Rp. 120.000.000.000 E. PERNYATAAN SYARAT DAN KETENTUAN (DISCLAIMER) : 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL, KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL. 2. DIPA Petikan dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi). 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara. 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA Petikan diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan. 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran. 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada). 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2014 sampai dengan 31 Desember 2014. Jakarta, 5 Desember 2013 A.N. MENTERI KEUANGAN DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd. ASKOLANI NIP.196606111992021001

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-055.01.1.966009/2014 IA. INFORMASI KINERJA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker

: : : :

(055) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (01) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (01) DKI JAKARTA (966009) Pengelola Hibah MCC

DS: 7731-0776-0001-5071 Kuasa Pengguna Anggaran : Dr. Ir. Lukita Dinarsyah Tuwo, MA Bendahara Pengeluaran : Ricky Muhamad Ramdhan, SE Pejabat Penanda tangan SPM : Drs. Mahfudz, Ak., MSi Halaman : IA . 1

1 Fungsi Sub Fungsi 2 Program Hasil (Outcome)

IKU Program

01

PELAYANAN UMUM

130.000.000.000

01.01

LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, MASALAH KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI

130.000.000.000

055.01.06

Program Perencanaan Pembangunan Nasional

130.000.000.000

01

Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

02

Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

03

Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

04

Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Ekonomi

05

Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

06

Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana

07

Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pembangunan dan Pendanaan Nasional Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

08

Meningkatnya Kualitas Rancangan Rencana Pendanaan Pembangunan Nasional

09

Meningkatnya Kualitas Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional

01

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Dengan Rpjpn

02

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

03

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rpjmn

04

Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Memiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

05

Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Dengan Rpjmn

06

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rkp

07

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan:

08

Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan yang Dipantau:


: : : :



IKU Program

09

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan

10

Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

11

Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

12

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Dengan Rpjpn

13

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

14

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rpjmn

15

Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Memiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

16

Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Dengan Rpjmn

17

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rkp

18

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan:

19

Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan yang Dipantau:

20

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan

21

Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

22

Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Politik, Hukum, Pertahanan, dan Keamanan Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

23

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Dengan Rpjpn

24

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

25

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rpjmn

26

Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Memiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan


: : : :



IKU Program

27

Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Dengan Rpjmn

28

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rkp

29

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah:

30

Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah yang Dipantau:

31

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah

32

Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

33

Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

34

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Ekonomi Dengan Rpjpn

35

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Ekonomi Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

36

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Ekonomi Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rpjmn

37

Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Ekonomi Memiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

38

Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Ekonomi Dengan Rpjmn

39

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Ekonomi Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rkp

40

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Ekonomi:

41

Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait Lingkup Ekonomi yang Dipantau:

42

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Ekonomi

43

Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Ekonomi Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

44

Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Ekonomi Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

45

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dengan Rpjpn


: : : :



IKU Program

46

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

47

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rpjmn

48

Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Memiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

49

Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dengan Rpjmn

50

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rkp

51

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup:

52

Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup yang Dipantau:

53

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

54

Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

55

Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

56

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana Dengan Rpjpn

57

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

58

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rpjmn

59

Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana Memiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

60

Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana Dengan Rpjmn

61

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rkp

62

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana:

63

Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana yang Dipantau:

64

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi


: : : :



IKU Program

Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana 65

Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

66

Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Sarana dan Prasarana Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

67

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Dengan Rpjpn

68

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

69

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rpjmn

70

Rancangan Rpjmn Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Memiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur

71

Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Dengan Rpjmn

72

Persentase (%) Kesesuaian Antara Muatan Rancangan Rkp Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Dengan Lingkup Lainnya Dalam Rkp

73

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pembangunan Nasional Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah:

74

Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah yang Dapat Dipantau:

75

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah

76

Persentase (%) Kesesuaian Rancangan Renstra Kl Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Dengan Target/Sasaran Dalam Rancangan Rpjmn

77

Persentase (%) Kesesuaian Renja Kl Terkait Lingkup Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah Dengan Rkp dan Pagu Indikatif

78

Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rencana Pendanaan Pembangunan Nasional Dalam Rancangan Rpjmn Dengan Visi, Misi, dan Program Presiden Terpilih

79

Rancangan Rencana Pendanaan Pembangunan Nasional Dalam Rancangan Rpjmn Memiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

80

Rancangan Rencana Pendanaan Pembangunan Nasional Dalam Rancangan Rkp Memiliki Sasaran dan Indikator yang Terukur Sesuai Kebijakan/Pedoman yang Ditetapkan

81

Persentase (%) Kesesuaian Muatan Rancangan Rencana Pendanaan Pembangunan Nasional Dalam Rancangan Rkp Dengan Pendanaan Dalam Rpjmn

82

Jumlah Dokumen Rancangan Rencana Pendanaan Pembangunan Nasional


: : : :



IKU Program

83

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Pemantauan Atas Pelaksanaan Rencana Pendanaan Pembangunan:

84

Persentase (%) Program Atau Kegiatan Dalam Rkp dan Rpjmn Tahun Berjalan Terkait Lingkup Pendanaan Pembangunan yang Dipantau:

85

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan/Evaluasi Kebijakan/Kajian Terkait Lingkup Pendanaan Pembangunan

86

Persentase (%) Ketepatan Waktu Penyelesaian Laporan Koordinasi Pelaksanaan Rencana Pendanaan Pembangunan

87

Persentase (%) Kesesuaian Struktur Rancangan Dokumen Rencana Pembangunan Lima Tahunan /Rpjmn (Kebijakan Prioritas) Dengan Standar/Pedoman yang Ditetapkan

88

Persentase (%) Hasil Evaluasi Pembangunan Terhadap Rancangan Dokumen Pembangunan Lima Tahunan (Rpjmn) Sesuai Rencana

89

Persentase (%) Hasil Evaluasi Pembangunan Terhadap Rancangan Dokumen Pembangunan Tahunan (Rkp) Sesuai Rencana

90

Persentase (%) Pemantauan Atas Pelaksanaan Kebijakan Prioritas Dalam Rkp Sesuai Dengan Rencana

91

Persentase (%) Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Prioritas Dalam Rkp Dengan Rencana

92

Persentase (%) Kesesuaian Pelaksanaan Kebijakan Prioritas Dalam Rpjmn Dengan Rencana

93

Persentase (%) Kesesuaian Pelaksanaan Evaluasi Kebijakan Program Prioritas Tertentu (Tematik) Dibandingkan Dengan Rencana

94

Persentase (%) Pengembangan Sistem Evaluasi Kinerja Pembangunan Nasional (Buku Pedoman Rpjmn, Renstra K/L, Renja K/L, Manual Pengukuran Kinerja, Indikator Kinerja Pembangunan Nasional, Manual Pelaksan

95

Persentase (%) Kesesuaian Kinerja Pembangunan Daerah Terhadap Pencapaian Prioritas Nasional Dikaitkan Dengan Transfer Pusatdaerah

96

Persentase (%) Intensitas Pemantauan Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Ke Dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran

97

Persentase (%) Koordinasi Pengembangan Sistem Evaluasi dan Pelaporan Kinerja Pembangunan Nasional Sesuai Rencana

Kegiatan

5203

Pengelolaan Hibah MCC Indonesia

Indikator Kinerja Kegiatan

001

Jumlah PLT Energi terbarukan yang terbangun

002

Jumlah aparat pemerintah daerah yang kompeten dalam manajemen sumber daya alam

003

Berkurangnya angka prevalensi stunting dan angka bayi lahir dengan berat badan rendah

004

Meningkatnya kompetensi tenaga kesehatan

005

Terbangunnya sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah yang efektif dan efisien

5203.001

Dokumen Pengelolaan Hibah MCC (00)

Keluaran (Output)

130.000.000.000

1,00 Dokumen

Jakarta, 5 Desember 2013 SEKRETARIS UTAMA

ttd. DR. SLAMET SENO ADJI, MA NIP 195505011985031002

130.000.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-055.01.1.966009/2014 IB. SUMBER DANA Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode/Nama Satker

: : : :

DS: 7731-0776-0001-5071

(055) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (01) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (01) DKI JAKARTA (966009) Pengelola Hibah MCC Halaman IB. 1 Pagu

1. Anggaran Tahun 2014

Rp.

130.000.000.000

1. Rupiah Murni

Rp.

10.000.000.000

2. PNBP

Rp.

0

3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri

Rp.

0

4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri

Rp.

0

5. Hibah Langsung

Rp.

120.000.000.000

6. SBSN PBS

Rp.

0

Ket :

a. Pinjaman Luar Negeri

Ekuivalen Rupiah

(1) Valuta Asing

US$

0

Rp.

0

(2) RPLN

US$

0

Rp.

0

(1) Valuta Asing

US$

0

Rp.

0

(2) RHLN

US$

0

Rp.

0

c. Pinjaman Dalam Negeri

IDR

0

d. Hibah Dalam Negeri

IDR

0

e. Hibah Luar Negeri Langsung

IDR

120.000.000.000

f. Hibah Dalam Negeri Langsung

IDR

0

b. Hibah Luar Negeri

2. Rincian Pinjaman / Hibah : No.

(Dalam Ribuan)

SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register 1. Pinjaman Luar Negeri 2. Hibah Luar Negeri 3. Pinjaman Dalam Negeri 4. Hibah Dalam Negeri

1

1 2

PAGU TAHUN INI

RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN

1) Mata Uang NPP/H 2) Ekuivalen USD 3) Ekuivalen Rupiah

DANA PENDAMPING

1) PP 2) PL 3) RK 4) LC 5) -

Kode

Uraian

Kode

Dana

Kode

Dana

Rp. Pdp

RpLN

Rp.Loc.Cost

2

3

4

5

6

7

8

9

10

USD

11.428,57

19.11.2011 USD

11.428,57

72200201 IDR

120.000.000,00 5

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

120.000.000

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-055.01.1.966009/2014 II. RINCIAN PENGELUARAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode / Nama Satker Kewenangan

: : : : :

DS: 7731-0776-0001-5071

(055) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (01) KEMENTERIAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL (01) DKI JAKARTA (966009) Pengelola Hibah MCC (KP)

Halaman II.1 (dalam ribuan rupiah) BELANJA

KODE

URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/OUTPUT/SUMBER DANA

1

2

966009

Pengelola Hibah MCC

055.01.06 Program Perencanaan Pembangunan Nasional 5203 Pengelolaan Hibah MCC Indonesia 5203.001 Dokumen Pengelolaan Hibah MCC

PEGAWAI

BARANG

MODAL

LAIN-LAIN

[53]

BANTUAN SOSIAL [57]

[51]

[52]

[58]

JUMLAH SELURUH

3

4

5

6

7

8

LOKASI/ KPPN

CARA PENARIKAN/ REGISTER

9

10

-

129.950.000

50.000

-

-

130.000.000

-

129.950.000

50.000

-

-

130.000.000

-

129.950.000

50.000

-

-

130.000.000

-

129.950.000

50.000

-

-

130.000.000

01.51

01 RM

-

9.950.000

50.000

-

-

10.000.000

019

11 HLL

-

120.000.000

-

-

-

120.000.000

140

-

129.950.000

50.000

-

-

130.000.000

JUMLAH



-

72200201

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-055.01.1.966009/2014 III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker NO 1 1.

KODE

: : : :


Halaman : III.1 (dalam ribuan rupiah) RENCANA PENARIKAN PENGELUARAN/PERKIRAAN PENERIMAAN

URAIAN SATKER

2 966009

DS: 7731-0776-0001-5071

3

JUMLAH

Januari

Februari

Maret

April

Mei

Juni

Juli

Agustus

September

Oktober

November

Desember

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

Pengelola Hibah MCC RENCANA PENARIKAN DANA 52 BELANJA BARANG 53 BELANJA MODAL

055.01.06.5203 Pengelolaan Hibah MCC Indonesia 52

BELANJA BARANG

53

BELANJA MODAL

1.195.540 1.195.540 0

2.650.980 2.650.980 0

4.652.210 4.652.210 0

7.121.260 7.121.260 0

7.485.120 7.485.120 0

8.316.800 8.316.800 0

14.437.445 14.437.445 0

14.047.595 14.047.595 0

15.280.140 15.230.140 50.000

15.542.020 15.542.020 0

17.400.305 17.400.305 0

21.870.585 21.870.585 0

130.000.000 129.950.000 50.000

1.195.540

2.650.980

4.652.210

7.121.260

7.485.120

8.316.800

14.437.445

14.047.595

15.280.140

15.542.020

17.400.305

21.870.585

130.000.000

1.195.540

2.650.980

4.652.210

7.121.260

7.485.120

8.316.800

14.437.445

14.047.595

15.230.140

15.542.020

17.400.305

21.870.585

129.950.000

0

0

0

0

0

0

0

0

50.000

0

0

0

50.000



DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN TAHUN ANGGARAN 2014 NOMOR : DIPA-055.01.1.966009/2014 IV. C A T A T A N Kementerian Negara/Lembaga Unit Organisasi Provinsi Kode dan Nama Satker

: : : :

DS: 7731-0776-0001-5071


KODE

URAIAN

Halaman : IV.1 (dalam ribuan rupiah) KODE

URAIAN

966009 Pengelola Hibah MCC 055.01.06 Program Perencanaan Pembangunan Nasional 5203 Pengelolaan Hibah MCC Indonesia 5203.001 Dokumen Pengelolaan Hibah MCC 524111

Belanja perjalanan biasa (HLL)

Rp.

800.000

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (RM)

Rp.

431.120

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota (HLL) Catatan : Dalam rangka pengesahan

Rp.

47.000.000

524119

Rp.

1.250.069

524114

Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota (RM)



Revisi ke : 04 Tanggal : 9 Oktober 2014

Recommend Documents