1 RANCANGAN TATA TERTIB KONGRES IJTI KE-5 BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam peraturan tata tertib ini yang dimaksud dengan: a. Kongres adalah forum pengambilan keputusan tertinggi organisasi yang sepenuhnya berada di tangan anggota. b. Organisasi adalah organisasi Ikatan Jurnalis Televisi disingkat IJTI. c. Peserta adalah peserta Kongres yang telah terdaftar pada panitia Kongres, terdiri dari anggota IJTI, Dewan Pengurus, Dewan Pertimbangan dan peninjau. d. Anggota adalah mereka yang sudah terdaftar sebagai anggota IJTI. e. Dewan Pertimbangan adalah Dewan Pertimbangan IJTI. f. Dewan Pengurus adalah Dewan Pengurus IJTI. g. Peninjau adalah Peserta Kongres yang diundang sebagai Peninjau. h. Panitia kongres adalah Panitia Pengarah dan Panitia Pelaksana Kongres yang dibentuk berdasarkan mandat Pengurus Pusat IJTI. i. Sidang atau Rapat Paripurna adalah sidang yang diikuti oleh peserta Kongres. j. Sidang Komisi adalah sidang yang diikuti oleh anggota Komisi. BAB II KONGRES Pasal 2 Kongres memiliki wewenang untuk: a. Menetapkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) IJTI. b. Menetapkan Garis-Garis Besar Program IJTI. c. Memilih dan menetapkan Ketua Umum. d. Mengesahkan Dewan Pengurus & Dewan Pertimbangan IJTI e. Menetapkan keputusan-keputusan lain yang dianggap perlu.
2
BAB III PESERTA Pasal 3 Kongres diikuti peserta Kongres yang terdiri dari: a.
Anggota yakni Jurnalis Televisi terdaftar sebagai anggota IJTI dengan menunjukkan kartu anggota IJTI b. Peninjau yakni Jurnalis Televisi yang belum menjadi anggota IJTI namun berminat menjadi anggota, anggota dewan pertimbangan. Pasal 4 Peserta kongres: a. Peserta anggota memiliki hak bicara, memilih dan dipilih. b. Dalam pemandangan umum yang disampaikan dalam Sidang Paripurna, yang berhak berbicara adalah peserta anggota. Pasal 5 Kewajiban Peserta: a. Peserta berkewajiban mematuhi ketentuan Tata Tertib Kongres. b. Peserta berkewajiban memelihara kelancaran dan ketertiban Kongres. BAB IV ALAT KELENGKAPAN KONGRES Pasal 6 Alat kelengkapan Kongres adalah: a. Pimpinan b. Komisi. Pasal 7 Pimpinan Sidang: a. Pimpinan Sidang dipilih dari peserta Kongres yang memiliki hak pilih. b. Sebelum Pimpinan Sidang dipilih, Kongres dipimpin oleh ketua Panitia Kongres dan Ketua Panitia Pengarah sebagai pimpinan sementara.
3 c. Tugas Pimpinan sementara Kongres adalah memimpin sidang Paripurna untuk menetapkan Agenda Acara dan Tata Tertib Kongres serta Pemilihan Pimpinan Sidang. d. Pimpinan Sidang merupakan satu kesatuan kolektif berbentuk Presidium yang dipilih peserta anggota dengan jumlah paling banyak 5 (lima) orang dan paling sedikit 3 (tiga) orang. Pasal 8 Wewenang Pimpinan Sidang: a. Pimpinan Sidang berwenang memimpin Sidang Paripurna dan menjaga kelancaran dan ketertiban Kongres. b. Pimpinan Sidang dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Panitia Kongres. Pasal 9 Komisi terdiri dari: a. Komisi A membidangi materi Organisasi. b. Komisi B membidangi materi Program Kerja. c. Komisi C membidangi Rekomendasi. Pasal 10 a. Peserta Kongres berhak menjadi anggota Komisi. b. Jumlah anggota Komisi ditetapkan berdasarkan kesepakatan peserta Kongres, dengan mempertimbangkan jumlah Komisi. Pasal 11 a. Sidang-sidang Komisi dipimpin oleh Pimpinan Sidang Komisi. b. Komposisi Pimpinan Komisi terdiri dari: 1) Seorang ketua merangkap anggota. 2) Seorang sekretaris merangkap anggota. 3) Anggota Komisi. c. Pimpinan Komisi dipilih oleh peserta Sidang Komisi. Pasal 12 a.
Komisi bertugas memusyawarahkan dan mengambil keputusan mengenai bidang tugas Komisi yang besangkutan. b. Pimpinan Komisi menyampaikan laporannya kepada Sidang Paripurna Kongres.
4 BAB V MUSYAWARAH DAN SIDANG - SIDANG Pasal 13 Jenis-jenis sidang adalah: a. Sidang Paripurna. b. Sidang Komisi. Pasal 14 a. Sebelum menghadiri sidang peserta menandatangani daftar hadir. b. Pimpinan sidang membuka sidang dan menghitung quorum. c. Jika quorum belum tercapai, maka pimpinan sidang dapat bertindak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 Peraturan Tata Tertib ini. Pasal 15 a. Setelah sidang dinyatakan sah, pimpinan sidang menjelaskan agenda sidang b. Pimpinan sidang memberikan kesempatan kepada peserta sidang untuk berperan serta menggunakan hak dan kewajibannya secara tertib. c. Apabila pimpinan sidang hendak berbicara sebagai peserta, maka untuk sementara fungsi pimpinan sidang diserahkan kepada salah seorang anggota pimpinan sidang. d. Pimpinan sidang mengambil kesimpulan berdasarkan pendapat yang diajukan dalam persidangan. Pasal 16 Peserta sidang dapat melakukan interupsi untuk: a. b. c. d. e.
Meminta penjelasan tentang pokok materi yang dijelaskan. Mengajukan usul tata cara pembahasan materi. Mengajukan usul penundaan rapat. Menjelaskan mengenahi hal-hal yang menyangkut pembicaraan mengenai dirinya. Meluruskan persidangan. Pasal 17
a. Apabila peserta sidang dalam menggunakan hak bicara telah melanggar peraturan tata tertib yang mengganggu persidangan, pimpinan sidang dapat melakukan tindakan sebagai berikut: 1) Memberikan peringatan pertama dan atau kedua. 2) Membatalkan hak bicara untuk sebagian atau untuk seluruh acara. 3) Mempersilahkan yang bersangkutan meninggalkan rapat.
5 b. Apabila dianggap perlu, pimpinan sidang dapat menunda sidang dengan persetujuan peserta. BAB VI TATA CARA PEMILIHAN DEWAN PENGURUS Pasal 18 a. Pemilihan Dewan Pengurus sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, dilakukan dengan terlebih dahulu memilih Ketua Umum. b. Pemilihan dilakukan secara langsung, bebas dan rahasia, oleh peserta Kongres yang memiliki hak suara. Pasal 19 a. Tata cara pemilihan Ketua Umum mengacu pada Pasal 15 Anggaran Rumah Tangga IJTI yang dilakukan melalui tiga tahap dengan terlebih dulu melakukan penjaringan bakal calon. b. Bakal calon dapat dilakukan melalui: 1) Mengajukan diri secara langsung. 2) Dicalonkan oleh peserta Kongres. c. Tahap-tahap pemilihan: 1) Tahap I: Penjaringan bakal calon dan memilih sebanyak-banyaknya 5 (lima) calon yang memperoleh suara terbanyak. 2) Tahap II: Memilih 2 (dua) orang calon dari hasil pemilihan tahap pertama yang memperoleh suara terbanyak. 3) Jika dalam tahap kedua terdapat seorang calon yang mendapat suara lebih dari 50 persen, otomatis menjadi Ketua Umum terpilih, dan tidak perlu pemilihan tahap ketiga. 4) Tahap III: Memilih Ketua Umum dari 2 (dua) calon tahap II yang memperoleh suara terbanyak. 5) Ketua Umum terpilih otomatis menjadi Ketua Formateur. 6) Calon yang memperoleh suara terbanyak pada tahap I, secara otomatis menjadi Anggota Formatur. 7) Formatur terpilih bersama anggota Formetur melakukan rapat membentuk Anggota Dewan Pengurus dan memilih Dewan Etik serta melaporkannya kepada Kongres untuk disahkan.
6 BAB VII QUORUM DAN TATA CARA PENGAMBILAN KEPUTUSAN Pasal 20 a. Setiap Sidang adalah sah jika dihadiri oleh sekurang-kurangnya setengah jumlah peserta yang terdaftar. b. Apabila Quorum yang dimaksud tidak tercapai, maka rapat ditunda paling lama setengah jam. c. Penundaan rapat paling banyak dilakukan dua kali dengan selang waktu paling lama setengah jam. d. Setelah rapat ditunda dan quorum belum juga tercapai, maka pimpinan rapat dapat melangsungkan rapat dan dinyatakan sah. Pasal 21 a. Pengambilan Keputusan diusahakan sedapat mungkin lewat musyawarah untuk mencapai mufakat. b. Jika musyawarah tidak menghasilkan mufakat, maka putusan dapat dilakukan melalui pemungutan suara atau voting. c. Pemungutan suara yang menyangkut orang dilakukan secara tertulis dan rahasia. Pasal 23 Setiap keputusan, baik yang diambil melalui mufakat maupun pemungutan suara, harus diterima dan dilaksanakan dengan kesungguhan, kejujuran dan penuh tanggung jawab. BAB VIII PENUTUP Pasal 24 Segala sesuatu yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini diserahkan kepada kebijaksanaan Pimpinan Kongres atas persetujuan Peserta Kongres.
7 Jadwal Acara Kongres IJTI 20-‐22 Januari 2017 Hari/Tgl Jam Agenda Ket Sabtu 21 08.00-‐09.00 Registrasi peserta 09.00-‐09.15 Pembukaan dan pembacaan doa 09.15-‐10.15 Pembahasan Tatib Kongres Pleno 1 10.15-‐10.45 Pemilihan pimpinan sidang Pleno 2 10.45-‐11.15 Lpj Pleno 3 11.15-‐12.00 Pandangan Umum Pleno 4 12.00-‐13.00 Ishoma 13.00-‐15.15 Pembahasan & pengesahan : Pleno 5 - AD/ART IJTI - Kode Etik Jurnalis Televisi Indonesia - Bidang organisasi - Garis Besar Program Kerja IJTI - Rekomendasi Kongres 15.15-‐15.30 Coffee break 15.30-‐16.30 Penjaringan calon Ketua Umum dan visi misi Pleno 6 16.30-‐18.30 Pemilihan ketua umum & Penghitungan suara 18.30-‐19.30 Ishoma 19.30-‐20.00 Rapat Tim Formatur 20.00-‐20.30 Pengesahan & pembacaan sumpah Pleno 7 pengurus IJTI 2017-‐2021 20.30-‐ Penutupan Minggu 22 09.00-‐12.00 Ceck out
Pic SC&OC SC&OC
