QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN YAYASAN POLITEKNIK ACEH BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA WALIKOTA BANDA ACEH, Menimbang
: a
bahwa untuk meningkatkan kecerdasan dan ketrampilan masyarakat dibutuhkan lembaga pendidikan yang profesional dan mampu bersaing di tingkat global; b. bahwa penyelenggaraan lembaga pendidikan tinggi vokasi di Banda Aceh harus mendukung pencapaian Visi Kota Banda Aceh Bandar Wisata Islami Indonesia dan sebagai Pusat Pendidikan; c. bahwa dalam rangka penyelenggaraan lembaga pendidikan tinggi vokasi perlu membentuk badan hukum menuju terbentuknya badan hukum pendidikan milik Pemerintah Kota. d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a huruf b, dan huruf c perlu membentuk Qanun tentang Pembentukan Yayasan Politeknik Aceh.
Mengingat
: 1. Undang-Undang Nomor 8 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota-Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092); 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894); 3. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4430); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); 8.Undang………………
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 10. Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586); 11. Undang- Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633); 12. Undang- Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10); 13. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1983 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Banda Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3247); 14. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3859); 15. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496); 16. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4894); 17. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 03); 18. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2008 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 15); 19. Qanun Kota Banda Aceh Nomor 16 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kota Banda Aceh ( Lembaran Daerah Kota Banda Aceh Tahun 2007 seri A Nomor 16); Dengan Persetujuan Bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA BANDA ACEH dan WALIKOTA BANDA ACEH MEMUTUSKAN : Menetapkan : QANUN KOTA BANDA ACEH TENTANG PEMBENTUKAN YAYASAN POLITEKNIK ACEH. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan: 1. Kota adalah Kota Banda Aceh. 2.Pemerintah.................
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Banda Aceh. 3. Walikota adalah Walikota Banda Aceh. 4. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Banda Aceh. 5. Yayasan adalah Yayasan Politeknik Aceh. 6. Politeknik Aceh adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus yang bernuansa Islami. 7. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
BAB II PEMBENTUKAN YAYASAN Bagian Kesatu Pembentukan Pasal 2 (1) Pemerintah Kota membentuk Yayasan untuk menyelenggarakan perguruan tinggi Politeknik Aceh. (2) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bernama Yayasan Politeknik Aceh. (3) Untuk membentuk Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Walikota menunjuk orang-orang untuk bertindak sebagai pendiri Yayasan. (4) Penunjukkan orang-orang sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Bagian Kedua Kedudukan Pasal 3 (1) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berkedudukan di Kota Banda Aceh. (2) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota.
BAB III MAKSUD DAN TUJUAN Pasal 4 (1) Maksud Pembentukan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2), adalah sebagai badan hukum yang menyelenggarakan program pendidikan tinggi yang profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus. (2) Tujuan pembentukan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) adalah untuk menyelenggarakan dan mengelola Politeknik Aceh.
BAB IV.......................
BAB IV KEKAYAAN AWAL Pasal 5 (1) Kekayaan awal Yayasan adalah kekayaan Pemerintah Kota yang dipisahkan dan disetor pada saat pendirian yayasan yang berasal dari : a. uang tunai, yang besarnya ditetapkan oleh Walikota; dan b. tanah, bangunan dan kekayaan lainnya. (2) Penyetoran uang tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke dalam rekening bank milik Yayasan. (3) Nilai tanah, bangunan dan kekayaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yang dipisahkan dan diserahkan sebagai kekayaan awal Yayasan ditetapkan dengan Keputusan Walikota dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. (4) Apabila kekayaan awal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b bernilai lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima milyar rupiah), dalam penetapannya Walikota harus mendapatkan persetujuan DPRK. BAB V ORGAN YAYASAN Pasal 6 Organ Yayasan terdiri dari: a. pembina; b. pengurus; dan c. pengawas. Pasal 7 (1) Pembina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a, terdiri dari orangorang yang ditunjuk Walikota. (2) Pembina mempunyai masa jabatan selama 5 (lima) tahun. Pasal 8 (1) Pengurus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali. (2) Pengurus dapat diangkat kembali setelah masa jabatan pertama berakhir untuk masa jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan dalam Anggaran Dasar. (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengurus diatur dalam Anggaran Dasar. Pasal 9 (1) Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c diangkat oleh Pembina berdasarkan keputusan rapat Pembina untuk jangka waktu selama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat kembali. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai susunan, tata cara pengangkatan, pemberhentian, dan penggantian Pengawas diatur dalam Anggaran Dasar.
BAB VI..........................
BAB VI KERJASAMA Pasal 10 (1) Dalam pelaksanaan kegiatan, Yayasan dapat menjalin kerjasama dengan lembaga-lembaga lain baik dari dalam maupun dari luar negeri. (2) Dalam melakukan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Yayasan harus melaporkan kepada Walikota. BAB VII PEMBIAYAAN Pasal 11 Yayasan dapat memperoleh pembiayaan dari: a. bantuan Pemerintah Kota; b. bantuan Pemerintah Aceh; c. bantuan Pemerintah Pusat ; d. bantuan pemerintah daerah lainnya; e. hibah luar negeri; f. sumbangan dan hibah dari masyarakat; dan/atau g. sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat. BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN Pasal 12 Yayasan Politeknik Aceh yang dibentuk dengan Akta Notaris Nomor 19 tanggal 19 Maret 2009 adalah milik Pemerintah Kota, dan dalam waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak Qanun ini ditetapkan harus dilakukan perubahan untuk disesuaikan dengan Qanun ini. Pasal 13 (1) Yayasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 yang menyelenggarakan pendidikan tinggi Politeknik Aceh, diakui keberadaannya dan tetap dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi Politeknik Aceh. (2) Yayasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai Badan Hukum Penyelenggara Pendidikan Politeknik harus mengubah bentuk dan menyesuaikan tata kelolanya sebagai Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah menurut Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan hukum Pendidikan, paling lambat 5 (lima) tahun sejak Qanun ini diundangkan. BAB IX KETENTUAN LAIN-LAIN Pasal 14 (1) Anggaran Dasar dapat diubah berdasarkan keputusan rapat Pembina. (2) Perubahan Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Pemerintah Kota.
BAB IX.....................
BAB IX KETENTUAN PENUTUP Pasal 15 (1) Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Qanun ini harus sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Qanun ini diundangkan. (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang menyangkut ketentuan teknis atas pelaksanaan Qanun ini dapat diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota. Pasal 16 Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banda Aceh. Ditetapkan di Banda Aceh pada tanggal 28 Juli 2009 M 6 Sya’ban 1430 H WALIKOTA BANDA ACEH, Cap/Dto MAWARDY NURDIN Diundangkan di Banda Aceh pada tanggal 28 Juli 2009 M 6 Sya’ban 1430 H SEKRETARIS DAERAH KOTA BANDA ACEH Cap/Dto T . SAIFUDDIN TA LEMBARAN DAERAH KOTA BANDA ACEH TAHUN 2009 NOMOR 2 SERI D NOMOR 1
PENJELASAN ATAS QANUN KOTA BANDA ACEH NOMOR 2 TAHUN 2009 TENTANG PEMBENTUKAN YAYASAN POLITEKNIK ACEH I
PENJELASAN UMUM Visi pendidikan di Kota Banda Aceh adalah terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas yang mampu dan pro aktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Kota Banda Aceh sebagai Ibukota Provinsi yang juga menjadi pusat pendidikan sekaligus menjadi tumpuan masyarakat agar tersedianya lembaga pendidikan khusus di bidang teknologi dan bisnis dalam bentuk perguruan tinggi politeknik. Politeknik Aceh berkedudukan di Banda Aceh dan merupakan milik Pemerintah Kota Banda Aceh yang dikelola oleh Yayasan Politeknik Aceh. Pemilihan badan hukum yayasan sebagai badan hukum penyelenggara pendidikan Politeknik Aceh merupakan langkah awal untuk mengelola Politeknik Aceh, dan dalam waktu 5 (lima) tahun harus berubah menjadi Badan Hukum Pendidikan Pemerintah Daerah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan.
II
PASAL DEMI PASAL Pasal 1 Cukup jelas. Pasal 2 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Ayat (4) Cukup jelas Pasal 3 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Maksud Yayasan Politeknik Aceh bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kota adalah Yayasan Politeknik Aceh menjalankan tugas Pemerintah Kota dalam bidang pendidikan khususnya pendidikan tinggi, dan Yayasan Politeknik Aceh dan seluruh kekayaannya merupakan milik pemerintah kota. Pasal 4 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 5 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas
Ayat (4) Cukup jelas Pasal 6 Cukup jelas Pasal 7 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 8 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Ayat (3) Cukup jelas Pasal 9 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 10 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 11 Cukup jelas Pasal 12 Cukup jelas Pasal 13 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 14 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 15 Ayat (1) Cukup jelas Ayat (2) Cukup jelas Pasal 16 Cukup jelas
