PTUN-SMD

PUTUSAN Nomor : 17/G/2016/PTUN-SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada peradilan tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan Putusan sebagaimana dibawah ini

dalam sengketa

antara: PT. GUNUNG AGUNG JATI RIMBA, yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Nomor : 25 tanggal 12 Januari 2007, yang dibuat dihadapan Khairu Subhan, SH, Notaris di Samarinda, Dalam hal ini diwakili oleh : YOSEF, Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Direktur Utama PT. GUNUNG AGUNG JATI RIMBA,

Alamat

:

Jalan

Pangeran

Suropati,

Komplek Griya Tepian Lestari Blok.FKA Nomor 28 RT. 012, Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur dengan ini memberikan kuasa kepada : ABD.RAHMAN, S.H., dan ISMAIL SIMBONG PATADUNGAN, S.H,

Keduanya

kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan

Advokat/Pengacara dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Pangeran Suryanata (Perum Puspita Bukit Pinang Blok ii No.04), Kelurahan Bukit Pinang, Kecamatan Samarinda Ulu, Kota Samarinda Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 28 April 2016. Selanjutnya disebut sebagai -------------------------- PENGGUGAT ; Halaman 1 dari 58 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN-SMD .....

MELAWAN

BUPATI MALINAU, berkedudukan di Jalan Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : 1.JEMI , SH.M.Si, Jabatan Kabag Hukum Setkab. Malinau 2.SLAMET RIYONO, SH., Jabatan Jaksa Pengacara Negara 3.HERMAN KONDO SIRIWA, SH. M.H, Jabatan Jaksa Pengacara Negara 4.DIKAN FADHLI NUGRAHA, SH., Jabatan Jaksa Pengacara Negara, Kesemuanya beralamat di Jalan. Pusat Pemerintahan Kabupaten Malinau, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 106/183.14/HK/VI/2016, tanggal 10 Juni 2016. Selanjutnya disebut sebagai ---------------------------------------------- TERGUGAT ;

-------Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut ; ---------------------------------Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 17/PEN/2016/PTUN.SMD tanggal 26 Mei 2016 tentang Penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini; --------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor: 17/G/2016/PTUN.SMD tanggal 26 Mei 2016, tentang Surat penunjukan Panitera Pengganti ;---------------------------------------------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda

Nomor :17/PEN.PP/2016/PTUN-SMD. tanggal 31 Mei 2016 tentang

Pemeriksaan Persiapan ; ----------------------------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 17/Pen-HS/2016/PTUN.SMD tanggal 21 Juni 2016 tentang Hari dan Tanggal Sidang Pertama Terbuka Untuk Umum perkara ini;-------------------Telah membaca berkas-berkas yang berkaitan dengan perkara tersebut ; ----------------

Halaman 2 dari 58 Halaman, Putusan Nomor : 17/G/2016/PTUN-SMD …..

-Telah mendengarkan keterangan dari pihak Penggugat dan Tergugat ;--------------------Telah mendengar keterangan saksi dari Tergugat sebanyak 4 (empat) orang di persidangan ; -------------------------------------------------------------------------------------------------------- TENTANG DUDUK PERKARANYA ------------------------------------ Menimbang, Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 02 Mei 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Mei 2016 dan telah diperbaiki pada tanggal 21 Juni 2016 dengan Register Perkara Nomor : 17/G/2016/PTUN-SMD yang pada pokoknya mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------Objek Sengketa :--------------------------------------------------------------------------------1. Bahwa yang menjadi objek sengketa dalam gugatan ini adalah mengenai Keputusan Bupati malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba ;-2. Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba adalah merupakan Keputusan Tata Usaha Negara yang bersifat tertulis, konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum, sehingga Keputusan Tata Usaha Negara tersebut telah memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;------


II. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN GUGATAN 1. Bahwa Keputusan Bupati Nomor : 525.26/K.182/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, baru diketahui Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016 melalui informasi dan pemberitahuan secara lisan dari orang dalam lingkungan Tergugat ;---------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa pada tanggal 15 Maret 2016 Penggugat mempertanyakan secara lisan dan meminta bantuan kepada seorang pegawai dalam lingkungan Tergugat, tentang status Izin Usaha Perkebunan Karet PT. Gunung Agung Jati Rimba dan kemudian pada tanggal 31 Maret 2016 Penggugat mendapat informasi dan pemberitahuan secara lisan dari orang dalam lingkungan Tergugat bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba telah dicabut dengan Keputusan Bupati Nomor : 525.26/K.182/2013 Tanggal 4 April 2013 ;---------------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa gugatan PT. Gunung Agung Jati Rimba sudah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 02 Mei 2016, dengan Register Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD. yang digabungkan menjadi satu gugatan dengan PT. Berkah Sawit Lestari, PT.Serimba Karya Makmur dan PT. Rimba Karya Utama dan kemudian dalam sidang persipan perkara Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD., oleh Majelis Hakim disarankan agar gugatan tersebut displit dan dipisahkan masing-masing perusahaan ;-------------4. Bahwa kemudian gugatan perkara register Nomor : 15/G/2016/PTUN.SMD, tanggal 02 Mei 2016, displit dan gugatan PT. Gunung Agung Jati Rimba


menjadi gugatan tersendiri terpisah dengan gugatan PT. Berkah Sawit Lestari, PT.Serimba Karya Makmur dan PT. Rimba Karya Utama dan kemudian gugatan PT. Gunung Agung Jati Rimba kembali didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 24 Mei 2016 dengan Register Nomor ; 19/G/2016/PTUN.SMD ;-----------------------------------------------------5. Bahwa oleh karena Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, baru diketahui Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016, maka diketahui Penggugat pada tanggal 31 Maret 2016, maka dengan demikian pendaftaran gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana diatur dalam Pasal 55 Undang-undang |RI Nomor : 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka secara formal gugatan Para Penggugat dapat diterima ;-------------------------------------

III. PIHAK YANG BERKEPENTINGAN MENGAJUKAN GUGATAN 1. Bahwa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K/182/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, adalah sangat merugikan PT. Gunung Agung Jati Rimba, karena PT. Gunung Agung Jati Rimba telah memenuhi segala persyaratan dan kewajibannya dan Penggugat telah melakukan kegiatan dilokasi dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu biaya pengurusan izin lokasi, biaya pengukuran lahan, biaya mobilisasi alat berat masuk lokasi, biaya pematangan lahan Land Kliring, biaya pengadaan bibit kelapa sawit dan bibit karet dan biaya


penanaman kelapa sawit dan karet serta biaya upah buruh serta biaya tak terduga lainnya ;----------------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa hal ini jelas merupakan ketidakadilan yang sangat merugikan PT. Gunung Agung Jati Rimba sebab selain PT. Gunung Agung Jati Rimba telah memenuhi segala persyaratan dan kewajibannya dan telah melakukan kegiatan dilokasi dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu biaya pengurusan izin lokasi, biaya pengukuran lahan, biaya mobilisasi alat berat masuk lokasi, biaya pematangan lahan Land Kliring, biaya pengadaan bibit kelapa sawit dan bibit karet dan biaya penanaman kelapa sawit dan karet serta biaya upah buruh serta biaya tak terduga lainnya ;-----------------------------------------------------------------------------------------3. Bahwa sekarang bibit kelapa sawit dan bibit karet yang telah tersedia semakin besar ditempat pembibitan dan lama-lama bibit tersebut tidak bisa ditanam dan terhadap sebahagian

bibit kelapa sawit yang telah ditanam dikebun tidak mendapat

perawatan dan pemeliharaan, dengan adanya Keputusan Tergugat (Bupati Malinau) yang menerbitkan surat keputusan objek sengketa a quo, yang akan semakin menambah kerugian bagi Penggugat (PT. Gunung Agung Jati Rimba) ;-------------4. Bahwa dengan demikian gugatan Penggugat ini telah memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 09 Tahun 2004, tentang perubahan kedua atas Undang-Undang RI Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;IV. DASAR-DASAR GUGATAN 1. Bahwa Penggugat PT. Gunung Agung Jati Rimba adalah pemegang izin usaha perkebunan sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, dan PT. Gunung Agung Jati Rimba, selaku pemegang izin usaha telah memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannya ;---------------------------------------------------------------------------------


2. Bahwa PT. Gunung Agung Jati Rimba adalah Pemegang Izin Usaha Perkebunan sesuai Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, dan PT. Gunung Agung Jati Rimba, selaku pemegang izin usaha, telah memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannya ;----------3. Bahwa

PT. Gunung Agung Jati Rimba

selaku pemegang izin usaha, telah

melakukan kegiatan dan aktivitas di lokasi kebun dan telah mengeluarkan biaya yang sangat besar yaitu Penyediaan bibit kelapa sawit dan sekarang bibit kelapa sawit yang telah tersedia semakin besar di tempat pembibitan dan lama-lama bibit kelapa sawit yang telah ditanam di kebun tidak mendapat perawatan dan pemeliharaan,

dengan

adanya

Keputusan

Bupati

Malinau

Nomor

:

525.26/K/182/2013 tanggal 4 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, yang akan semakin menambah kerugian PT. Gunung Agung Jati Rimba ;------------------------4. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku pejabat Tata Usaha Negara yang menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K/182/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, jelas sangat merugikan PT. Gunung Agung Jati Rimba ;------------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 233


Tahun 2007 Tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit dengan tumpeng sari gaharu yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, dapat dikualifisir sebagai Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-undang Nomor : 51 Tahun 2009, tentang Peradilan Tata Usaha Negara, karena keputusan tersebut merupakan penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat Tata Usaha Negara yang bersifat Konkrit, Individual, dan Final yang menimbulkan akibat hukum bagi PT. Gunung Agung Jati Rimba ;------6. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit dengan tumpang sari gaharu yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, bertentangan dengan ketentuan Pasal 25 ayat (5) Undang-undang Nomor : 18 Tahun 2004 Tentang Perkebunan, yang berbunyi sebagai berikut : “setiap perusahaan perkebunan yang memperoleh izin usaha perkebunan tetapi tidak menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantapan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dicabut izin usahanya”. 7. Bahwa PT. Gunung Agung Jati Rimba selaku pemegang izin usaha perkebunan, dalam menjalankan usahanya telah menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup atau upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantapan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang perkebunan ;------------------------------------------------------------Bahwa rencana pengelolaan lingkungan (RKL) dan rencana pemantapan lingkungan (RPL) kegiatan perkebunan kelapa sawit PT. Gunung Agung Jati Rimba di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara telah disetujui komisi penilai AMDAL daerah dan PT. Gunung Agung Jati Rimba telah mendapatkan Keputusan


Bupati Malinau Nomor : 114 tahun 2007 tanggal 4 April 2007 tentang kelayakan lingkungan kegiatan perkebunan kelapa sawit dan Gaharu di Kabupaten Malinau Provinsi Kalimantan Timur ;------------------------------------------------------------------8. Bahwa penerbitan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang pemberian izin usaha perkebunan kelapa sawit dengan tumpang sari gaharu yang terpadu dengan industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan yang berbunyi sebagai berikut : (1). “Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diverifikasi usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b,c,e,f,g dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan” ;----------------------(2). “Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B atau IUP-P perusahaan bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut hak guna usaha-nya” ;--------------------------------------------------9. Bahwa PT. Gunung Agung Jati Rimba selaku pemegang izin usaha perkebunan telah memiliki memiliki IUP-B atau IUP-P dan dalam menjalankan usahanya telah memenuhi ketentuan yang diwajibkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b,c,e,f,g dan/atau h, Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26/Permentan/ OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan dan PT. Gunung Agung Jati Rimba tidak pernah melanggar ketentuan tersebut yaitu ;------------------


b. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P atau IUP ; c. Memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran ;------------------------------------------e. Memiliki sarana, prasarana dan system untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) ;-------------------------------------------f. Menerapkan analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) atau upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL) sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku ;------------------------g. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarkat/koperasi setempat ;---------------h. Melaporkan

perkembangan

usaha

perkebunan

kepada

gubernur

atau

bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali ;-------------------------------------------10. Bahwa kalaupun seandainya PT. Gunung Agung Jati Rimba melanggar ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian Nomor : : 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang pedoman perizinan usaha perkebunan, maka Tergugat (Bupati Malinau) harus terlebih dahulu memberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, sebelum Tergugat (Bupati

Malinau)

menerbitkan

Keputusan

Bupati

Malinau

Nomor

:

525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu agar supaya PT. Gunung Agung Jati Rimba, dapat segera memperbaiki apa kesalahan dan apa pelanggarannya ;-----------11. Bahwa PT. Gunung Agung Jati Rimba selama ini sama sekali tidak pernah mendapatkan surat peringatan apapun dari Tergugat (Bupati Malinau) baik peringatan pertama, peringatan kedua dan peringatan ketiga sehingga PT. Gunung Agung Jati Rimba tidak mengetahui apa kesalahan dan apa pelanggarannya, yang


menjadi dasar hukum Tergugat (Bupati Malinau) menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba ;------------------------------------------------------------------------------------------12. Bahwa selain itu kebijakan Tergugat (Bupati Malinau) selaku Pejabat Tata Usaha Negara,

yang

telah

menerbitkan

Keputusan

Bupati

Malinau

Nomor

:

525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, jelas telah melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama asas Kepastian Hukum dan juga asas Kecermatan, sebab dalam penerbitan objek sengketa tersebut Tergugat sama sekali tidak melakukan kajian secara mendalam lebih dahulu dan Tergugat sama sekali tidak memperhatikan PT. Gunung Agung Jati Rimba telah memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannya dan telah melakukan kegiatan di lokasi kebun dan Penggugat tidak pernah melanggar dan atau melalaikan kewajibannya dalam menjalankan usahanya ;--------------------------------------------13. Bahwa oleh karena itu Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo, adalah batal dan tidak sah, maka beralasan menurut hukum jika Tergugat (Bupati Malinau) diperintahkan untuk mencabut objek sengketa tersebut ;-----------------------


14. Bahwa berdasarkan Pasal 53 ayat (1) dan ayat 2 huruf a dan huruf b UndangUndang Nomor 09 Tahun 2004 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka beralasan bagi PT. Gunung Agung Jati Rimba, untuk memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah diterbitkannya objek sengketa oleh Tergugat serta mewajibkan Tergugat (Bupati Malinau)

untuk

mencabut Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba ;-------------------------------------------------------------------------------------15.Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 67 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 05 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara maka dengan mengingat adanya kepentingan Penggugat PT. Gunung Agung Jati Rimba yang sangat mendesak yaitu apabila Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, yang menjadi objek sengketa dalam perkara a quo tidak segera ditunda pelaksanaannya akan berakibat sebagai berikut ;------------------------- Bahwa Penggugat PT. Gunung Agung Jati Rimba tidak dapat melakukan kegiatan dan aktivitas dilokasi kebun ;-------------------------------------------------------------- Bibit kelapa sawit yang sudah tersedia akan semakin besar ditempat pembibitan dan pada akhirnya tidak dapat ditanam ;------------------------------------------------- Kelapa sawit yang telah ditanam dikebun tidak dapat dilakukan perawatan dan pemeliharaan yang pada akhirnya akan mati ; ---------------------------------------- Bahwa akan terjadi pemutusan gubungan kerja (PHK) terhadap karyawan ;----


Dan hal tersebut diatas akan semakin menambah kerugian yang sangat besar bagi Penggugat PT. Gunung Agung Jati Rimba ;-------------------------------------------------16.Bahwa selain kepentingan sebagaimana dimaksud tersebut diatas ada pula kepentingan dan keadaan yang sangat mendesak sangat penting diperhatikan yaitu demi kelangsungan perusahaan dan nasib karyawan beserta anggota keluarganya yang menggantungkan kehidupannya kepada Penggugat PT. Gunung Agung Jati Rimba ;-------------------------------------------------------------------------------------------17.Bahwa oleh karena itu PT. Gunung Agung Jati Rimba, memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya untuk terlebih dahulu mengeluarkan penetapan dan menetapkan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, sampai adanya putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti ;------------------18.Bahwa kalaupun penundaan pelaksanaan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, sama sekali tidak akan mengakibatkan terganggunya kepentingan umum dan tidak akan merugikan kepentingan umum ;---------------------------------------------------------------------------19.Bahwa oleh karena itu Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Cq. Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan kiranya menetapkan jadwal persidangan dan memanggil para pihak untuk hadir dipersidangan ;-------------------


Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut diatas Penggugat memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan hukum sebagai berikut ;-----------DALAM PENUNDAAN : 1. Menyatakan menetapkan menunda pelaksanaan Keputusan Bupati Malinau Nomor : Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, sampai adanya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti ;-------------------------------------------------------------------------DALAM POKOK PERKARA : 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----------------------------------2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Bupati Malinau Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba ;---------------------3. Memerintahkan kepada Tergugat Bupati Malinau untuk mencabut Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba ; ---------------------4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;-----------------------------------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Juni 2016 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut : ---------------------------------------------------------------------------------A.

DALAM ESKEPSI

a. Kedudukan Penggugat. Bahwa dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 disebutkan bahwa Penggugat adalah orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan TUN. Bahwa dalam surat gugatannya Penggugat menyatakan dirugikan oleh Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba. Namun sesungguhnya jika ditelaah lebih lanjut justru Tergugat (bahkan dalam hal ini masyarakat disekitar lahan ijin usaha perkebunan Penggugat) yang lebih dirugikan atas sikap/perbuatan Penggugat. Bahwa dalam gugatan Tata Usaha Negara (TUN) Nomor :17/G/2016/PTUNSMD perkara a quo, Penggugat beralamat di Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda, hal mana Tergugat tidak mengenal alamat tersebut dalam pemberian izin usaha perkebunan kepada perusahaan manapun. Bahwa Tergugat tidak mengetahui dengan pasti dan tidak pernah mendapatkan pemberitahuan dari pihak manapun apakah perusahaan atas nama PT. Gunung Agung Jati Rimba dengan alamat Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda


merupakan perusahaan yang sama dengan perusahaan atas nama PT. Gunung Agung Jati Rimba yang secara tiba-tiba beralamat di Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda. Jika benar bahwa perusahaan yang sama, maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima, karena Tergugat tidak pernah memberikan izin usaha perkebunan kepada perusahaan manapun dengan alamat tersebut diatas, bahkan jikapun tibatiba alamat Penggugat berubah maka patut diduga perpindahan tersebut dilakukan secara illegal atau tidak sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku sampai dengan Penggugat dapat membuktikan sebaliknya. b. Gugatan telah kadaluwarsa (verjaring) Bahwa Tergugat tdengan tegas menolak dalil yang dikemukakan oleh Penggugat mengenai tengang waktu pengajuan gugatan. Bahwa pada gugatan halaman 3 Penggugat mendalilkan tanggal 15 Maret 2016 Penggugat menanyakan “secara lisan” status Izin Usaha Perkebunan Penggugat dari seorang pegawai dalam lingkungan Penggugat, kemudian pada tanggal 31 Maret 2016 Penggugat memperoleh informasi dan pemberitahuan “secara lisan” dari “orang dalam” lingkungan Tergugat. Bahwa dalil Penggugat tersebut tidak dapat dipertangungjawabkan secara hukum dan cara perolehan informasi dan pemberitahuan tersebut juga tidak dibenarkan secara hokum karena dilakukan secara tidak patut dan sembunyisembunyi. Bahwa dalil Penggugat mengenai waktu perolehan informasi dan pemberitahuan pencabutan Izin Usaha Perkebunan Penggugat juga tidak dapat dipercaya


kebenarannya, karena ternyata Penggugat tidak hanya memperoleh informasi dan pemberitahuan “secara lisan” tetapi juga telah memperoleh fotocopy Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba (sebagaimana telah diperlihatkan dalam persidangan tanggal 21 Juni 2016, yang ternyata sama persis dengan yang dimiliki oleh Tergugat). Bahwa oleh karena dalil Penggugat tersebut tidak dapat diketahui kebenarannya, maka Tergugat berpendapat pengetahuan Penggugat mengenai waktu perolehan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 04 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, tidak dapat dipertangungjawabkan dan secara hukum tidak dapat diketahui dengan pasti.Selain dari pada itu ternyata Penggugat telah juga memiliki fotocopy surat keputusan tersebut (sebagaimana telah diperlihatkan dalam persidangan tanggal 21 Juni 2016), Sehingga Tergugat tetap berpendirian bahwa

waktu

penerimaan

Keputusan

Bupati

Malinau

Nomor

:

525.26/K.182/2013 oleh Penggugat tetap dihitung sejak tanggal diterbitkan atau setidak-tidaknya diterima tahun 2013. Dengan demikian gugatan yang diajukan oleh Penggugat tanggal 24 Mei 2016, atau bahkan jika dihitung tanggal 02 Mei 2016, telah melebihi batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan Pasal 55 Undang-undang Ri Nomor 5 Tahun 1986 yang menentukan gugatan dapat diajukan dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari terhitung sejak saat diterima atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat TUN. Oleh karena gugatan Penggugat telah kadaluwarsa


maka gugatan dari Penggugat harus ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Bahwa berdasarkan segala fakta sebagaimana yang telah diuraikan diatas, maka sehubungan dengan eksepsi tersebut kami memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memberikan putusan menolak gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard). II.

DALAM POKOK PERKARA. Terlebih dahulu Tergugat menyatakan bahwa segala sesuatu yang dikemukakan di dalam eksepsi tetap dipertahankan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan di dalam pokok perkara.

1. Bahwa dalam gugatan halaman 6 angka 5 Penggugat pada pokoknya mendalilkan Tergugat melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu asas Kepastian Hukum dan asas Kecermatan karena : - Tergugat sama sekali tidak melakukan kajian secara mendalam terlebih dahulu sebelum menerbitkan objek gugatan a quo. - Tergugat sama sekali tidak memperhatikan bahwa PT. Gunung Agung Jati Rimba selaku pemegang izin usaha telah memenuhi segala persyaratan dan telah memenuhi segala kewajibannya dan telah melakukan kegiatan dilokasi kebun. - Penggugat tidak pernah melanggar dan atau melalaikan kewajibannya dalam menjalankan usahanya. 2. Bahwa terhadap dalil-dalil tersebut, Tergugat menyampaikan Jawaban yang pokoknya

objek

sengketa

tidak

bertentangan

dengan

Asas-Asas

Umum

Pemerintahan Yang Baik, dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut : - Bahwa Bupati Malinau pada tanggal 16 Mei 2007 telah menerbitkan Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin


Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, yang beralamat di Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda. - Bahwa Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 amar KEDUA pada pokoknya sebagai berikut : Mewajibkan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud amar PERTAMA keputusan ini, untuk mentaati ketentuan sebagai berikut : 1. Menyelesaikan hak atas tanahnya dan sosialisasi kepada masyarakat paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun dan melaksanakan pembangunan paling lambat pada tahun kedua terhitung sejak keputusan ini diterbitkan. 2. Melaksanakan pembangunan usaha industry perkebunan kelapa sawit setelah pelaksanaan penanaman mencapai 50 % dari kapasitas pabrik. 3. Mengelola usaha budidaya tanaman dan industry secara professional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna. 4. Mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan. 5. Melaksanakan AMDAL dan RK/RPL sesuai peraturan perundang-undangan. 6. Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat setempat dalam bentuk inti dan plasma. 7. Membuat perjanjian antara perusahaan dengan masyarakat tentang lahan garapan masyarakat (plasma) dan masa panen. 8. Membuka lahan tanpa membakar. 9. Membuat studi kelayakan. 10. Mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakan perubahan jenis tanaman atau perluasan usaha industry melebihi 30 % dari kapasitas izin.


11. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap semester.

- Bahwa sejak memperoleh Izin Usaha Perkebunan Nomor : 232 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 sampai dengan saat sekarang ini, Penggugat sama sekali belum pernah melakukan kegiatan apapun pada lahan konsesi izin usaha perkebunan seluas ±4.600 hektar. - Bahwa dalil Penggugat yang mengaku baru mengetahui adanya Pencabutan Izin Usaha Perkebunan Penggugat tanggal 15 Maret 2016 juga menunjukan jika selama memperoleh Izin Usaha Perkebunan tahun 2007 sampai dengan tahun 2016 Penggugat sama sekali tidak pernah melaporkan usaha perkebunan secara berkala kepada Tergugat, yang bahkan untuk memperoleh fotocopy surat keputusan pencabutan Izin Usaha Perkebunan pun Penggugat melakukannya secara “sembunyi-sembunyi” melalui “orang lain” dan tidak berani melakukan komunikasi secara baik dengan Tergugat maupun dengan pejabat teknis yang menangani perkebunan. - Bahwa sampai dengan saat ini tidak satupun dari 11 (sebelas) poin kewajiban Penggugat sebagaimana Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 yang dilaksanakan oleh Penggugat, dengan demikian secara terang dan nyata diperoleh fakta-fakta bahwa Penggugat ternyata tidak melakukan kegiatan usaha perkebunannya dengan baik. Oleh karena itu cukup beralasan jika Tergugat mencabut Izin Usaha Perkebunan sebagaimana amar Keempat Surat Keputusan tersebut. Bahkan meskipun Izin Usaha Perkebunan ntersebut tidak dicabut oleh Tergugat, berdasarkan amar Ketiga Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 dengan serta merta Surat Keputusan tersebut juga tidak berlaku lagi oleh karena Penggugat tidak melakukan kegiatan usaha perkebunan dengan baik.


- Bahwa dalam kesempatan ini Tergugat juga secara tegas membantah pernyataan Penggugat seolah-olah Tergugat tidak pernah memberikan peringatan terhadap PT. Gunung Agung Jati Rimba. - Bahwa sebelum terbitnya Surat Keputusan Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, Tergugat juga telah terlebih memberikan kesempatan kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, untuk memperoleh hak atas tanah serta menyelesaikan pembebasan tanah, beserta tanam tumbuh dan benda-benda yang diatasnya terlebih dahulu lewat acara pembebasan tanah. Namun demikian, Penggugat sama sekali tidak melakukan aktifitas apapun, padahal perolehan hak atas tanah merupakan dasar bagi suatu perusahaan untuk melakukan usaha perkebunan karena logikanya bagaimana perusahaan akan melakukan aktifitas perkebunan jika sama sekali tidak memperoleh/menyelesaikan hak atas tanah. - Dengan tidak adanya aktifitas apapun oleh Penggugat sejak penerbitan Izin Usaha Perkebunan Nomor : 232 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007, Tergugat melalui Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau selama tahun 2012 telah menerbitkan 3 (tiga) kali peringatan kepada PT. GunungAgung Jati Rimba karena PT. Gunung Agung Jati Rimba tidak pernah melakukan aktifitas apapun terhadap izin-izin yang telah diterbitkan oleh Tergugat. - Surat peringatan tersebut dikirim melalui kantor pos kepada Direktur PT. Gunung Agung Jati Rimba berdasarkan alamat pada Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 yaitu Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda melalui kantor pos tetapi ternyata surat-surat tersebut dikembalikan dengan alasan penerima tidak dikenal dan alamat tidak lengkap.


- Bahwa setelah memberikan peringatan-peringatan kepada Penggugat tersebut, Tergugat tidak langsung melakukan pencabutan terhadap izin usaha perkebunan yang dimiliki oleh Penggugat tetapi Tergugat masih berharap keseriusan dan niat baik dari Penggugat untuk melaksanakan perkebunan yang baik di Kabupaten Malinau. - Bawa selanjutnya Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 19/Permentan/ OT.140/3/2011 tentang Pedoman Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Indonesia/Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) mewajibkan perusahaan perekebunan kelapa sawit dalam waktu paling lambat sampai dengan tanggal 31 Desember 2014 mengajukan permohonan untuk mendapatkan sertifikat ISPO sesuai dengan kelas kebunnya. - Dalam rangka penentuan kelas kebun tersebut berdasarkan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07/Permentan/OT.140/2/2009 tentang Pedoman Penilaian Usaha Perkebunan,

Tergugat

menerbitkan

Keputusan

Bupati

Malinau

Nomor

525/05/K.232/2012 tanggal 1 Juni 2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012. Dalam melaksanakan tugasnya tim pelaksana penilaian usaha perkebunan tahun 2012. Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 mendatangi lansung alamat PT.Gunung Agung Jati Rimba Jl. Cipto Mangunkusumo No.88 Samarinda yang ternyata hanya berupa tempat biliar, gudang tempat parker alat berat tua dan rusak serta tempat ready mix, sehingga Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 memberikan nilai E kategori kurang sekali. Berdasarkan Penilaian dari Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 Bupati Malinau menerbitkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525/K.387/2012 tanggal 29 Nopember 2012 Tentang Penetapan Kelas Kebun Berdasarkan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan di Kabupaten Malinau Tahun 2012 terhadap 9


(Sembilan) perusahaan perkebunan termasuk terhadap PT. Gunung Agung Jati Rimba, hal mana dari penilaian tersebut PT. Gunung Agung Jati Rimba memperoleh nilai E, kategori kurang sekali, yang selanjutnya sertifikat penilaian dan Keputusan Penetapan Kelas Kebun serta Peringatan terhadap PT. Gunung Agung Jati Rimba telah dikirimkan oleh Tergugat. - Bahwa Tergugat selaku representasi pimpinan pemerintahan di Kabupaten Malinau tidak ada niat sedikitpun untuk menghalangi atau menghambat perusahaan yang ingin berinvestasi dan turut serta membangun daerah Malinau, tetapi sejak diterbitkannya izin usaha perkebunan terhadap Penggugat pada tanggal 16 Mei 2007 sampai dengan sekarang, ternyata Penggugat sama sekali tidak melakukan aktifitas apapun pada lahan konsensinya di Kabupaten Malinau, Penggugat juga tidak melaporkan aktifitas apapun kepada Tergugat, bahkan

perpindahan

alamat

kantor

Penggugat

dari

Jalan.

Cipto

Mangunkusumo No.88 Samarinda yang berubah menjadi Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT. 012 Kelurahan Karang Asam Ulu, Kecamatan Sungai Kunjang Kota Samarinda juga tidak pernah dilaporkan atau diberitahukan kepada Tergugat maupun pejabat teknis yang menangani perkebunan. Hal tersebut menunjukan ketidakseriusan Penggugat untuk melaksanakan usaha perkebunan di Kecamatan Malinau Selatan Kabupaten Malinau, dengan demikian pencabutan izin usaha perkebunan Penggugat merupakan tindakan hukum yang sudah selayaknya dilakukan oleh Tergugat ; Dengan uraian penjelasan tersebut diatas, diperoleh fakta hukum bahwa sikap Tergugat tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak pula melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik. Bahwa mengenai penundaan pelaksanaan putusan pejabat TUN berupa Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.21/K.182/2013 tanggal 04 April 2013 tentang pencabutan


Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, yang dimintakan oleh Penggugat sangatlah tidak beralasan. Dalam hukum acara PTUN dikenal asas praduga rectmatig (Vermoeden Van Rectmatigheid atau Praesumpito Iustae Causa), sehingga gugatan tidak menunda pelaksanaan keputusan dari Badan atau Pejabat TUN serta tindakan Badan atau Pejabat TUN yang digugat, hal tersebut selaras dengan ketentuan Pasal 67 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1986 yang menyatakan gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara serta tindakan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat. Berdasarkan uaraian dan dasar hukum yang Tergugat sampaikan sebagaimana tersebut diatas, baik dalam Eksepsi maupun Jawaban pokok perkara mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa dan mengadili perkara a quo dapat memberikan putusan : MEMUTUS DALAM PENUNDAAN : -

Menolak penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat a quo yang digugat oleh Penggugat ;

DALAM EKSEPSI : -

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

-

Menyatakan gugatan dari Penggugat tidak memenuhi syarat-syarat yuridis formil sebagai suatu gugatan sebagaimana yang diharuskan oleh hukum acara Tata Usaha Negara ;

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ;


-

Menyatakan Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

-

Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;

Bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya menyampaikan Repliknya tanggal 19 Juli 2016 ;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya menyampaikan Dupliknya tanggal 26 Juli 2016 ;--------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti suratnya yang telah diberi materai dan dicocokan dengan aslinya yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 sebagai berikut :-----------------------------------------------------------------------------------Bukti P-1 :

foto kopi sesuai foto kopi Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013, tanggal 04 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang

Sari

Gaharu

Yang

Terpadu

Dengan

Industri

Pengolahannya Kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba ;---------Bukti P-2 :

foto kopi sesuai asli Akta Pendirian Perseroan Terbatas Pt. Gunung Agung Jati Rimba nomor : 25, Tanggal 12 Januari 2007, yang dibuat KHAIRU SUBHAN, SH., Notaris di Samarinda ;---

Bukti P-3 :

foto kopi sesuai asli Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-02899.AH.01.01. Tahun 2008 Tentang Pengesahan Badan Hukum Perseroan, tanggal 21 Januari 2008 ;---------------------------------------------

Bukti P-4 :

foto kopi sesuai asli Keputusan Bupati Malinau Nomor : 503/K.20/2011 tentang Pemberian Perpanjangan Ijin Lokasi


Untuk Perkebunan Kelapa Sawit Seluas ± 4.600 Ha Di Kabupaten Malinau Kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba tanggal 10 Januari 2011; -----------------------------------------------------------Bukti P-5 :

foto kopi sesuai asli Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT Gunung Agung Jati Rimba, tanggal 16 Mei 2007 ;---------------------------------------------------

Bukti P-6 :

foto kopi sesuai asli Keputusan Bupati Malinau Nomor : 114 Tahun 2007 tentang Kelayakan Lingkungan Kegiatan Perkebunan Kelapa Sawit Dan Gaharu Di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur oleh PT Gunung Agung Jati Rimba, tanggal 04 April 2007 ;--------------------------------------------------------------

Bukti P-7 :

foto kopi sesuai asli Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 283/6-64.200/X/2013, tanggal 21 Oktober 2013, Perihal : Permohonan Pengukuran Kadastral dan Pemetaan Tematik PT Gunung Agung Jati Rimba seluas ± 4.600 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur ;-------------------------------

Bukti P-8 :

foto kopi sesuai asli Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 4404/16.1-300/X/2013, tanggal 25 Oktober 2013, Perihal : Permohonan Pengukuran Bidang Tanah PT Gunung Agung Jati Rimba seluas ± 4.600 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur ;---------------------------------------------------

Bukti P-9 :

foto kopi sesuai asli Surat dari Badan Pertanahan Nasional RI Nomor : 337/12.1-200.12/I/2014, tanggal 30 Januari 2014, Hal : Permohonan Pengukuran Kadastral dan Pemetaan Tematik PT


Gunung Agung Jati Rimba seluas ± 4.600 Ha di Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Utara ;----------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya kuasa Tergugat telah mengajukan bukti suratnya yang telah diberi materai dan dicocokan dengan aslinya yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-25 sebagai berikut :--------------------------------Bukti T-1 :

foto kopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013, tanggal 04 April 2013, tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang

Sari

Gaharu

Yang

Terpadu

Dengan

Industri

Pengolahannya Kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba ;--------Bukti T-2 :

foto kopi sesuai asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 525/232.e/DISBUN/VI/2012 tanggal 04 Juni 2012 ditujukan kepada Direktur PT. Gunung Agung Jati Rimba, Perihal : Surat Peringatan (SP) 2 ;--------------------------------------

Bukti T-3 :

foto kopi sesuai asli Surat Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau Nomor : 525/340/DISBUN/IX/2012

tanggal 06

September 2012 ditujukan kepada Direktur PT. Gunung Agung Jati Rimba, Perihal : Surat Peringatan (SP) 3 ;----------------------Bukti T-4 :

foto kopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525/05/K.232/2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksanaan Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012, tanggal 01 Juni 2012; -

Bukti T-5 :

foto kopi sesuai asli Surat Perintah Tugas Kepala Dinas Perkebunan

Kabupaten

Malinau

Nomor

:

094/420/

Disbun/IX/2012, tanggal 17 September 2012 ditujukan kepada PT. Berkah Sawit Lestari, PT.Serimba Raya Makmur, Direktur


PT. Gunung Agung Jati Rimba, PT. Bina Sawit Alam Makmur dan PT. Rimba Karya Utama ;----------------------------------------Bukti T-6 :

foto kopi sesuai asli 4 lembar dokumentasi Kunjungan Tim Penilai Usaha Perkebunan Kabupaten Malinau tahun 2012 ke Jalan Cipto Mangunkusumo No. 88 samarinda ;--------------------

Bukti T-7 :

foto kopi sesuai asli Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525/K.387/2012, tanggal 29 Nopember 2012, tentang Penetapan Kelas Kebun Berdasarkan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan di Kabupaten Malinau Tahun 2012 ;--------------------------------------

Bukti T-8 :

foto kopi sesuai asli Sertifikat Penilaian Usaha Perkebunan Tahap Pembangunan dari Bupati Malinau Kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, tanggal 03 Desember 2012, dengan Kelas E (Kategori : Kurang sekali) ;---------------------------------------------------------

Bukti T-9 :

foto kopi sesuai asli Surat Peringatan dan Penetapan Kelas Kebun Nomor : 522.1/361/Disbun/XII/2012, tanggal 04 Desember 2012;-----------------------------------------------------------------------

Bukti T-10 :

foto kopi dari foto kopi Sampul surat yang ditujukan kepada Direktur PT. Gunung Agung Jati Rimba Jl. Cipto Mangunkusumo No. 88 Samarinda yang dikembalikan oleh PT. Pos Indonesia dengan alasan penerima tidak dikenal ;------------------------------

Bukti T-11 :

foto kopi dari foto kopi (Internet) Banyak Perusahaan Abal-Abal http:www.korankaltim.com/banyak-perusahaan-abal-abal/ ;-----

Bukti T-12 :

foto kopi dari foto kopi (Internet) Disbun Nilai Kinerja Perusahaan Perkebunan http//disbun.kaltimprov.go.id/berita-410disbun-nilai-kinerja-perusahaan-perkebunan.html ;-----------------

Bukti T-13 :

foto kopi dari foto kopi (Internet) 9 Perusahaan Perkebunan di Malinau Dinilai Buruk Sekali http//sustainablepalmoilinin


indonesia.blogspot.com/2013/07/9-perusahaan-perkebunan-dimalinau.html ; -------------------------------------------------------Bukti T-14 :

foto kopi dari foto kopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor :07/Permentan/OT.140/

2/2009 tentang Pedoman Penilaian

Usaha Perkebunan, tanggal 4 Februari 2009 ;--------------------Bukti T-15 :

foto kopi dari foto kopi Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia

Nomor

:98/Permentan/OT.140/9/2013

tentang

Pedoman Perizinan Usaha ;-------------------------------------------Bukti T-16 :

foto kopi dari foto kopi Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor :2/SE/XII/2012 tentang Persyaratan Membangun Kebun untuk Masyarakat Sekitar (Kebun Plasma) dan Melaksanakan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social Responbility) serta Legalisir Dokumen Permohonan Pelayanan Pertanahan ;---------------------

Bukti T-17 :

foto kopi dari foto kopi Peraturan Menteri Pertanian Nomor :39/Permentan/OT.140/8/2006 tentang Produksi, Sertifikasi Dan Peredaran Benih Bina, tanggal 31 Agustus 2006 ;------------------

Bukti T-18 :

foto kopi dari foto kopi Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor : 16 Tahun 2009 tentang Retribusi Pelayanan Sertifikasi, Pengujian Benih Tanaman, Dan Pengunaan Sarana Proteksi, tanggal 14 Oktober 2009 ;------------------------------------

Bukti T-19 :

foto kopi dari foto kopi Peraturan Daerah kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Perkebunan ;----

Bukti T-20 :

foto kopi dari foto kopi Peta Lokasi PT. Gunung Agung Jati Rimba ;--------------------------------------------------------------------


Bukti T-21 :

foto kopi dari foto kopi Peraturan Daerah kabupaten Malinau Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Perkebunan, tanggal 22 Desember 2003 ;-------------------------------------------

Bukti T-22 :

foto kopi dari foto kopi Keputusan Bupati Malinau Nomor : 16 Tahun 2005, tentang Tata Cara Pemberian Ijin Usaha Perkebunan Di Kabupaten Malinau, tanggal 15 Pebruari 2005;----------------

Bukti T-23 :

foto kopi dari foto kopi Peraturan Bupati Malinau Nomor : 2 Tahun 2009, tentang Tata Cara Pelayanan Perijinan, tanggal 25 Maret 2009 ;-------------------------------------------------------------

Bukti T-24 :

foto kopi dari foto kopi Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup ;---

Bukti T-25 :

foto kopi dari foto kopi Notulen Rapat Penetapan Kelas Kebun Pada Kegiatan Penilaian Usaha Perkebunan Kabupaten Malinau Tahun 2012, tanggal 27 November 2012 ;----------------------------Menimbang,

bahwa

Penggugat

/kuasanya

menyatakan

tidak

menghadirkan saksi dipersidangan ;--------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya menghadirkan saksi 4 (empat) orang saksi fakta untuk didengar keterangannya atas nama MIKA JALAI, HENOK MARKUS, FRANS JULI MANUEL DAN ISKANDAR, yang dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut ;---------------------------------------------------------------------------------------------1.Nama

: MIKA JALAI

Tempat tanggal lahir : Apau Ping, 11-05-1968 Jenis kelamin

: Laki-laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

Agama

:

Kristen Protestan

Alamat

:

Desa Long Loreh RT/RW : 004/- Desa Long Loreh Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau.


Pekerjaan

:

Wiraswasta/Kepala Desa Long Loreh

-Bahwa saksi tidak kenal Penggugat -Bahwa saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan Penggugat -Bahwa saksi kenal Tergugat -Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat -Bahwa saksi kenal kuasa Tergugat atas nama Jemi -Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa Tergugat -Bahwa saksi dalam keadaan sehat -Bahwa saksi Kepala Desa Long Loreh -Bahwa saksi jadi Kepala Desa sejak tahun 2006 -Bahwa saksi tidak bisa baca peta (bukti T-20) -Bahwa saksi tidak bisa baca peta (bukti P-4) -Bahwa dilokasi saksi ada perusahaan Tambang -Bahwa tidak ada PT.Gunung Agung Rimba Jati di lokasi saksi -Bahwa saksi tahu wilayah desa Long Loreh -Bahwa saksi di Long Loreh sejak lahir -Bahwa di Long Loreh tidak ada aktivitas sawit -Bahwa tidak pernah ada PT. Gunung Agung Jati Rimba minta surat ke saksi

2.Nama

: HENOK MARKUS

Tempat tanggal lahir : Langap, 05-04-1969 Jenis kelamin

: Laki-laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

Agama

:

Alamat

: Desa Langkap RT/RW : 006/000

Kristen Protestan

Kecamatan Malinau Selatan, Kabupaten Malinau


Kalimantan Utara. Pekerjaan

:

Pegawai Negeri Sipil Kecamatan Malinau Selatan

-Bahwa saksi kenal Penggugat -Bahwa saksi tidak ada hubungan Keluarga dan pekerjaan dengan Penggugat -Bahwa saksi kenal Tergugat -Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat -Bahwa saksi kenal kuasa Tergugat atas nama Jemi -Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa Tergugat -Bahwa saksi Camat Malinau Selatan -Bahwa saksi dalam keadaan sehat -Bahwa saksi Pegawai Negeri Sipil di Kecamatan Malinau Selatan sejak tahun 2002 sampai sekarang, tahun 2006 Kasi PMD sampai 2008, tahun 2008 sampai 2010 Sekcam, dan 2010 sampai sekarang Camat Malinau Selatan -Bahwa kegiatan perusahaan Tambang dan Kayu -Bahwa saksi tidak pernah dengar PT. Gunung Agung Jati Rimba -Bahwa ada 8 Desa belum dimekarkan -Bahwa Long Loreh masuk wilayah Malinau Selatan -Bahwa diwilayah saksi ada perusahaan Inhutani 2 dan Meranti Jaya (kayu) -Bahwa saksi tidak tahu perusahaan sawit -Bahwa tidak ada yang mengurus surat-surat ke Kecamatan

3.Nama

: FRANS JULI MANUEL

Tempat tanggal lahir : Tarakan, 11-07-1977 Jenis kelamin

: Laki-laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

Agama

:

Kristen Protestan


Alamat

:

Kuala Lapang RT/RW : 006/000 Desa Kuala Lapang Kecamatan Malinau Barat, Kabupaten Malinau Kalimantan Utara.

Pekerjaan

:

Pegawai Negeri Sipil Dinas Kehutanan

-Bahwa saksi tidak kenal Penggugat -Bahwa saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan Penggugat -Bahwa saksi tidak kenal kuasa Penggugat -Bahwa saksi kenal Tergugat -Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat -Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa Tergugat -Bahwa saksi dalam keadaan sehat -Bahwa saksi bekerja di Dians Pekebunan sejak April 2013 sampai sekarang -Bahwa saksi bekerja di Bagian Kesatuan pengolajan Hutan -Bahwa saksi tahu dipanggil sidang hari ini ada kasus PT. Gunung Agung Jati Rimba dengan di keluarkannya Surat Keputusan Bupati malinau No. 525.26/K.182/2013 tanggal 4 April 2013 tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT.Gunung Agung Jati Rimba -Bahwa saksi pernah menjadi Tim Penilai, tahun 2012 -Bahwa saksi sebelum penilaian ada pelatihan Di Dinas Kehutanan dan dapat sertifikat dan setelah ada sertifikat saksi masuk Tim Penilai -Bahwa tugas saksi 1.Melakukan kopilasi data-data perusahaan perkebunan yang akan dinilai; 2.Melakukan penilaian usaha perkebunan terhadap perusahaan perkebunan sesuai dengan standar pedoman penilaian usaha perkebunan yang berlaku ; 3.Penilaian usaha perkebunan dilakukan terhadap setiap unit usaha perkebunan dalam


dua tahap yaitu Tahap Pembangunan dan Tahap Operasional ; 4.Melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait ; 5.Memberikan hasil penilaian usaha perkebunan kepada Bupati Malinau untuk ditetapkan kelas kebun ;

6.Melakukan pengawasan terhadap

saran dan tindak lanjut hasil penetapan kelas kebun yang telah ditetapkan oleh Bupati Malinau. -Bahwa saksi tahu surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525/05/K.232/2012 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan tahun 2012 (bukti T-4) -Bahwa saksi menyelusuri Kantor keberadaan di PT. Gunung Agung Jati Rimba (bukti T-6) -Bahwa saksi tahu sembilan (9) perusahaan yang dinilai (bukti T-7) -Bahwa yang dilakukan Tim Penilai, Melakukan Interview, Manajemen Perusahaan, Mencegah Kebakaran, ada Pelaporan Kegiatan perkebunan -Bahwa PT Gunung Agung Jati Rimba menurut peta di Malinau Selatan dan dilihat tidak ada, dan saksi mengirim surat untuk penilaian wajib untuk klarifikasi perkebunan dan surat dikirim itu kembali ke saksi -Bahwa dasarnya Penilaian Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 26 tahun 1997 -Bahwa Tahapan penilaian dari nilai A, B, C, D dan E kurang baik ada peringatan -Bahwa PT (Perusahaan) tidak ada komunikasi dengAN Dinas terkait -Bahwa ada upaya tapi tidak ditemukan los kontak -Bahwa yang kasih alamat Cipto Mangunkusumo Perusahaan (PT) tersebut dan tidak ada tambahan alamat -Bahwa luas PT.Gunung Agung Jati Rimba luasnya 4500 Ha -Bahwa saksi pernah ke lokasi lebih dari dua (2) kali tahun 2012 -Bahwa saksi sampai di Desa Long Loreh -Bahwa waktu terakhir saksi ke lokasi waktu penilaian tahun 2012 bersama Tim -Bahwa sebelum tahun 2012 belum ada penilaian -Bahwa PT (perusahaan) Penggugat tidak dinilai karena PT (perusahaan) tidak ketemu


-Bahwa saksi bekerja di Dinas Perkebunan dari tahun 2009 sampai dengan tahun 2012 -Bahwa Penilaian Perkebunan ini Rutin setiap tahun tahap pembangunan -Bahwa ada berita acara terhadap penilaian dan Tim penilaian ada tiga (3) orang, dua (2) dari Provinsi dan satu (1) orang dari Daerah, PT. Ini harus ada laporan kalau tidak ada laporan kena sanksi -Bahwa PT. (Perusahaan tidak Koperatif, disurati, di telpon untuk penilaian tidak ada kabar -Bahwa khusus PT. Gunung Agung Jati Rimba Nilai E (nilai ini paling rendah) -Bahwa saran Tim Penilaian meminta PT untuk menghadap melaporkan hasil kegiatan -Bahwa Penilaian Tim ini ada hubungannya dengan pencabutan izin -Bahwa penilaian ini dilakukan satu (1) tahun sekali -Bahwa tidak ada aktivitas lokasi masih hutan -Bahwa SP (surat peringatan) ke 1 tahun 2012 -Bahwa dasar peringatan SP 1, 2 dan 3 Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) No. 26/2007

4.Nama

: ISKANDAR

Tempat tanggal lahir : Muara Ancalong, 05-10-1969 Jenis kelamin

: Laki-laki

Kewarganegaraan

: Indonesia

Agama

:

Islam

Alamat

:

Perum Gemilang Blok M No. 66 RT/RW : 023/- , Kel/Desa : Rapak Dalam Kecamatan Loa Janan Ilir, Kota Samarinda Kalimantan Timur.

Pekerjaan

:

Karyawan BUMN


-Bahwa saksi tidak kenal Penggugat -Bahwa saksi tidak kenal dengan kuasa Penggugat -Bahwa saksi tidak ada hubungan Keluarga dengan Penggugat -Bahwa saksi tidak kenal Tergugat -Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat -Bahwa saksi tidak kenal kuasa Tergugat -Bahwa saksi tidak ada hubungan keluarga dengan kuasa Tergugat -Bahwa saksi dalam keadaan sehat -Bahwa saksi bekerja di Kantor Pos sejak Tahun 1991 -Bahwa saksi bekerja di Samarinda sampai sekarang -Bahwa saksi kerjanya mengantar surat -Bahwa saksi wilayah kerjanya di Samarinda seberang -Bahwa saksi tahu sampul surat (bukti T-10) -Bahwa saksi menemukan di Jalan Cipto Mangunkusumo No. 88 tempat Bilyard, penjualan air isi ulang redymix (pengolahan cor semen) -Bahwa surat dikembalikan dan diserahkan ke Pengawas dan untuk menunggu yang mengambil -Bahwa alamat ini tidak diketemukan -Bahwa Wilayah tugas saksi dari Jembatan Mahakam, Cipto Mangunkusumo, sampai simpang tiga Loa Janan Ilir -Bahwa saksi tiap hari ke jalan Cipto Mangunkusumo -Bahwa saksi mengirim surat Kelurahan Sungai Keledang No. 88 -Bahwa saksi tidak menemukan plang nama perusahaan Penggugat -Bahwa saksi tidak tahu ada atau tidak aktivitas di PT Penggugat -Bahwa alasan surat kembali penerima tidak dikenal -Bahwa saksi mengantar surat dua kali -Bahwa yang di antar surat bukan PT. Gunung Agung Jati Rimba


-Bahwa batas jalan Cipto Mangunkusumo dari Sungai Keledang sampai simpang tiga (3) Loa Janan/Gunung Lipan -Bahwa Sengkotek wilayah Loa Janan.

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya menyatakan tidak menyampaikan Kesimpulannya ;----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat/kuasanya telah mengajukan kesimpulan pada tanggal 6 September 2016 ;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan dalam perkara ini selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah dijelaskan dalam duduk sengketa di atas; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa in casu yang dimohonkan untuk dibatalkan atau dinyatakan tidak sah adalah ”Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Gunung Jati Rimba ” (vide bukti P-1=T.1); --Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Surat Jawabannya tertanggal 28 Juni 2016; -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok sengketa terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat sebagaimana yang akan diuraikan dalam pertimbangan berikut ini: -------------


Dalam eksepsi: Menimbang bahwa adapun eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat pada pokoknya adalah: ----------------------------------------------------------------------------------1. Eksepsi terkait Kedudukan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Gugatan Penggugat haruslah di tolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima karena objek sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat ditujukan pada PT. Gunung Agung Jati Rimba yang berkedudukan di Jalan Cipto Mangkusumo No. 88 Samarinda bukan sebagaimana yang tertulis dalam gugatan Penggugat yang berkedudukan di Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT.012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjung Kota Samarinda; ---------------------------------------------------------------2. Eksepsi Gugatan Telah Kadaluwarsa (Verjaring) yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalil Penggugat mengenai waktu perolehan informasi dan pemberitahuan secara lisan pada tanggal 15 Maret 2016 dan Penggugat juga telah memperoleh fotocopy Keputusan obyek sengketanya sebagaimana telah diperlihatkan dalam persidangan tanggal 21 Juni 2016, dengan demikian gugatan yang diajukan penggugat tanggal 24 Mei 2016 atau bahkan jika dihitung 02 Mei 2016, telah melebihi batas waktu pengajuan gugatan sebagaimana ketentuan pasal 55 UndangUndang RI Nomor 5 Tahun 1986 ; -------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan eksepsi tersebut, Tergugat memohon agar Majelis Hakim menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvantkelijke Verklaard); ------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap eksepsi-eksepsi tersebut Penggugat telah membantahnya secara tertulis dalam Replik tertanggal 19 Juli 2016 yang pada pokoknya menolak semua eksepsi Tergugat, dan terhadap Replik Penggugat tersebut


Tergugat juga telah menanggapinya secara tertulis dalam Dupliknya tertanggal 26 Juli 2016 yang pada pokoknya tetap pada eksepsi dalam jawaban semula; --------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan Eksepsi mengenai Kompetensi Absolut Pengadilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa in litis; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan memepertimbangkan eksepsi Tergugat mengenai kedudukan Penggugat untuk mengajukan gugatan karena tidak pernah menerbitkan izin pada Penggugat yang berkedudukan di Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT.012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjung Kota Samarinda; -------------------------Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan diatas memberikan pengertian bahwa hanya orang atau badan hukum perdata yang kepentingannya terkena oleh akibat hukum Keputusan Tata Usaha Negara yang dikeluarkan Pejabat Tata Usaha Negara dan karenanya yang bersangkutan merasa dirugikan dibolehkan menggugat Keputusan Tata Usaha Negara tersebut; -----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat adalah adalah Badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT Gunung Agung Jati Rimba


No : 25 tanggal 12 Januari 2007 (vide bukti P.2) dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU02899.AH.01.01. Tahun 2008 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (vide bukti P.3); ----Menimbang, bahwa Penggugat atas nama PT. Gunung Agung Jati Rimba telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba (vide bukti P.5); --------------------------------------------------Menimbang, bahwa Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Negara telah mencabut Izin Usaha Perkebunan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba (vide bukti P.1=T.1); ----------Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata (vide bukti P.2 dan P.3) memiliki Kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkannya Keputusan Tata Usaha Negara berupa objek sengketa in casu (vide bukti P.1=T.1) karena dengan terbitnya objek sengketa in casu hak Penggugat atas Izin Usaha Perkebunan yang diperolehnya (vide bukti P.5) telah hilang atau berakhir, sehingga dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan untuk mengajukan gugatan kepada Tergugat di Pengadilan Tata Usaha Negara; ----------------------------------------Menimbang, bahwa terkait dengan dalil eksepsi Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak memiliki kepentingan yang dirugikan untuk mengajukan gugatan


karena tidak pernah menerbitkan izin pada Penggugat yang berkedudukan di Jalan Pangeran Suropati Komplek Perumahan Griya Tepian Lestari Blok FKA Nomor 28 RT.012 Kelurahan Karang Asam Ulu Kecamatan Sungai Kunjung Kota Samarinda, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbedaan alamat Penggugat dalam gugatannya dengan alamat Penggugat saat memperoleh Izin Usaha Perkebunan dari Tergugat, tidak serta merta merubah legalitas Penggugat sebagai Badan Hukum Perdata yang memiliki hak dan kewajibannya berdasarkan akta pendirian No : 25 tanggal 12 Januari 2007 (vide bukti P.2) dan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No : AHU-02899.AH.01.01. Tahun 2008 Tentang Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (vide bukti P.3); -----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka eksepsi Tergugat mengenai Kedudukan Penggugat untuk mengajukan gugatan sudah sepatutnya dinyatakan ditolak; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan Penggugat telah melampaui batas waktu atau tidak, sebagaimana yang diisyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; -------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 Undang-uandang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan bahwa: “gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”; --------------------Menimbang, bahwa dalam dalil eksepsinya terhadap gugatan yang diajukan Penggugat, pada pokoknya Tergugat menyatakan bahwa Penggugat telah dianggap mengetahui terbitnya objek sengketa semenjak waktu penerimaan keputusan Bupati


Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 oleh Penggugat tetap dihitung sejak tanggal diterbitkannya atau setidak-tidaknya di terima tahun 2013 ; -------------------------------Menimbang, bahwa menurut dalil Penggugat dalam gugatan dan bantahan atas eksepsi yang termuat dalam repliknya menyatakan bahwa Penggugat baru mengetahui terbitnya objek sengketa in casu pada tanggal 31 Maret 2016 setelah mendapat pemberitahuan lisan dari orang dalam; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam pesidangan terungkap fakta hukum yang menunjukan bahwa benar objek sengketa in casu tidak pernah diterima Penggugat secara langsung sebagaimana disebutkan dalam dalil gugatan Penggugat dan Jawaban Tergugat yang mendalilkan bahwa objek sengketa in casu tidak pernah diterima Penggugat karena tempat kedudukan Penggugat yang tidak jelas, fakta ini juga diperkuat oleh keterangan saksi fakta dibawah sumpah atas nama ISKANDAR pegawai kantor Pos Kota samarinda yang menyatakan bahwa :“alamat Penggugat yakni PT. Gunung Agung Jati Rimba di Jalan Cipto Mangkusumo No. 88 Samarinda tidak ditemukan”; ----------------Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak ada satupun alat bukti dari Tergugat yang menunjukan bahwa Tergugat telah mengirim dan Penggugat telah menerima Obyek sengketa in casu sehingga dalil Tergugat yang berupa bantahan Gugatan Penggugat tidak menunjukan fakta hukum bahwa Penggugat telah mengetahui dengan melihat langsung secara nyata bentuk dan isi dari objek sengketa in casu, sehingga menurut Majelis Hakim Penggugat dianggap baru mengetahui objek sengketa pada saat Penggugat melihat langsung secara nyata bentuk dan isinya pada tanggal 31 Maret 2016; --------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat perhitungan tengggang waktu haruslah dihitung sejak Penggugat mengetahui secara nyata objek sengketa in casu pada tanggal 31 Maret 2016; ----------Menimbang, bahwa jika dihitung sejak Penggugat mengetahui objek sengketa in casu secara nyata pada tanggal 31 Maret 2016 sampai dengan tanggal 24 Mei 2016 saat


gugatan didaftarkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda, dengan register perkara nomor : 17/G/2016/PTUN-SMD, maka dapat dinyatakan gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 hari sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ----------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka sudah sepatutnya Majelis Hakim menolak eksepsi Tergugat tentang gugatan telah lewat waktu atau kadaluarsa; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan eksepsi yang diajukan Tergugat telah dipertimbangkan dan dinyatakan ditolak maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Pokok Sengketanya; -------------------------------------------------------

Dalam Pokok Perkara: Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat, sebagaimana telah dijelaskan secara lengkap dalam duduk sengkata diatas; ------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat memohon agar objek sengketa a quo dinyatakan batal atau tidak sah adalah sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tertanggal 24 Mei 2016 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat merasa dirugikan atas Keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa karena Penggugat merasa tidak pernah melanggar segala ketentuan yang diwajibkan dalam Pasal 34 huruf (b), (c), (e), (f), (g), dan (h) pada Peraturan Menteri Pertanian, No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 tentang Pedoman Perizinan Perkebunan, dan dalam menerbitkan objek sengketa Tergugat telah melanggar prosedur pencabutan perizinan sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 38 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Menteri Pertanian No. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Perkebunan; -Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut Tergugat telah menanggapinya sebagaimana termuat dalam surat jawabannya tertanggal 28 Juni 2016 yang pada pokoknya mendalilkan bahwa Penggugat dianggap tidak melaksanakan


kewajibannya sebagaimana disebutkan pada diktum kedua Surat Keputusan Bupati Malinau No. 526/K.182/2013, Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba sehingga diterbitkanlah objek sengketa oleh Tergugat, dan sebelum menerbitkan objek sengketa tersebut Tergugat terlebih dahulu telah memberikan surat peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali dan telah memberikan penilaian usaha perkebunan pada perusahaan Penggugat dengan kategori nilai E (kurang sekali); ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan 9 bukti surat yang ditandai dengan bukti P-1 sampai dengan bukti P-9, sedangkan untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan 25 bukti surat yang ditandai dengan bukti T-1 sampai dengan bukti T-25 dan juga mengajukan saksi sebanyak 4 orang; ------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari jawab-jinawab dan bukti-bukti yang diajukan para pihak dipersidangan terdapat fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan dalam pokok sengketa ini, adapun fakta-fakta hukum tersebut adalah: ----------------------------1. Bahwa adalah Badan hukum perdata yang didirikan berdasarkan akta pendirian No : 25 tanggal 12 Januari 2007 (vide bukti P.2) dan telah disahkan berdasarkan Keputusan Menteri Hukum Hak Asasi manusia No : AHU-02899.AH.01.01. Tahun 2008 Tentang Pengesahan Akte Pendirian Perseroan Terbatas Menteri Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (vide bukti P.3); ------------------------2. Bahwa Penggugat telah memperoleh Izin Usaha Perkebunan berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba (vide bukti P-5); -----------3. Bahwa Tergugat telah mencabut Izin Usaha Perkebunan Penggugat berdasarkan Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 4 April 2013


Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati (vide bukti P-1=T-1); -----------------------------------------------------------------------------4. Bahwa menurut keterangan saksi fakta dibawah sumpah atas nama ISKANDAR yang bekerja sebagai Pegawai Kantor Pos Kota Samarinda menyatakan bahwa saksi pernah mengantarkan surat yang dikirimkan oleh Tergugat kepada Penggugat namun alamat Penggugat Di Jalan Cipto Mangkusumo No. 88 Samarinda tidak ditemukan; ----------------------------------------------------------------------------------5. Bahwa menurut keterangan saksi fakta dibawah sumpah

yang diajukan oleh

Tergugat atas nama FRANSJULI MANUEL menyatakan bahwa saksi mengetahui Penggugat

tidak

pernah

menyampaikan

laporan

perkembangan

usaha

perkebunannya dan saksi juga mengetahui bahwa Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau telah mengirimkan surat peringatan kepada Penggugat sebanyak 3 (tiga) kali; -----------------------------------------------------------------------------------6. Bahwa menurut keterangan saksi fakta dibawah sumpah HENOK MARKUS dan MIKA JALAI menyatakan bahwa Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan usaha perkebunan di Kecamatan Malinau Selatan dan Desa Long Lereh; ------------7. Bahwa Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau telah memberikan 3 (tiga) kali peringatan kepada Penggugat, melalui suratnya yaitu : (1). Surat Nomor : 522.1/24.e/Disbun/I/2012, tanggal 17 Januari 2012 (vide bukti T-10), (2). Surat Nomor : 525/232.e/Disbun/VI/2012, tanggal 4 Juni 2012 (vide bukti T-2), (3). Surat Nomor : 525/340/Disbun/IX/2012, tanggal 6 September 2012 (vide bukti T-3); ----8. Bahwa Tergugat telah membentuk Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 melalui Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 525/05/K.232/2012 Tentang Pembentukan Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 (vide bukti T-4); -------------------------------------------------------------------------------


9. Bahwa Tim Pelaksana Penilaian Usaha Perkebunan Tahun 2012 telah memberikan penilaian pada perkebunan di Kabupaten Malinau melalui Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor 525/K.387/2012 Tentang Penetapan Kelas Kebun Berdasarkan Hasil Penilaian Usaha Perkebunan Di Kabupaten Malinau Tahun 2012 (vide bukti T-7); -------------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan seksama Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, alat bukti, dan Kesimpulan dari masing-masing pihak, maka yang menjadi inti permasalahan hukum administrasi dalam perkara ini yang perlu di uji adalah adalah: -----------------------------------------------------------------------------------1. Apakah Tergugat mempunyai kewenangan untuk menerbitkan Keputusan yang menjadi objek sengketa a quo? ;-----------------------------------------------------------2. Apakah penggunaan wewenang Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo secara prosedur dan subtansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik sebagaimana didalilkan oleh Penggugat, atau sebaliknya?; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat sebagai Bupati Malinau berupa Surat Keputusan Nomor : 525.26./K.182/2013 Tanggal 4 April 2013, Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Pekebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba (vide bukti P.1 =T.1); ---------Menimbang, bahwa untuk mempertimbangkan wewenang Tergugat sebagai Bupati Malinau dalam menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa, Majelis Hakim akan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan tersebut, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 Peraturan Menteri


Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan yang berbunyi : ------------------------------------------------Ayat (1) IUP-B, IUP-P, atau IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang lokasi areal budidayanya dan/atau sumber bahan bakunya berada dalam 1 (satu) wilayah kabupaten/kota diberikan oleh Bupati/Walikota; -------------------------------------------Ayat (2) Bupati/walikota dalam memberikan IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan rencana makro pembangunan perkebunan provinsi; ----------------------------------------------------------------------------Ayat (3) IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud dalam Pasal yang lokasi areal budidayanya dan/atau sumber bahan bakunya berada pada lintas wilayah kabupaten/kota, diberikan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari bupati/walikota berkaitan dengan rencana tata ruang wilayah kabupaten/kota; -------Menimbang, bahwa selain dari pada itu telah disebutkan juga kewenangan pemberian Izin Usaha Perkebunan pada ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor : 5 Tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Perkebunan yang berbunyi : “IUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) diberikan oleh Bupati Malinau setelah mendapatkan pertimbangan teknis dari Tim Pengendali Pembangunan Perkebunan Daerah Kabupaten Malinau”; Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Bupati Malinau telah menerbitkan Izin Usaha Perkebunan kepada Penggugat atas areal atau lahan yang berada di wilayah Kabupaten Malinau melalui Surat Keputusan Bupati Malinau No. 232 Tahun 2007 tanggal 16 Mei 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba (vide bukti P-5); -------------------------------------------------Menimbang, bahwa Izin Usaha Perkebunan Penggugat yang diberikan oleh Tergugat telah dicabut oleh Tergugat melalui Surat Keputusan Bupati Malinau Nomor : 525.26/K.182/2013 tanggal 4 April 2013 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati


Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya Kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba (vide buktiP-1=T-1); -----------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan Peraturan perundangan diatas jika dihubungkan dengan Izin Usaha Perkebunan Penggugat (vide bukti P-5) dan objek sengketa in casu (vide bukti P-1=T-1), maka Majelis Hakim berpendapat sesuai asas contrarius actus Tergugat memiliki kewenangan untuk menerbitkan keputusan yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini karena Tergugat adalah Pejabat yang berwenang untuk menerbitkan Izin Usaha Perkebunan di wilayah Kabupaten Malinau sehingga berwenang juga untuk mencabutnya kembali; --------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam melaksanakan kewenangan yang ada padanya secara Prosedur dan Subtansi telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik atau tidak?; -----------------------------------Menimbang, bahwa prosedur penerbitan Keputusan Pencabutan IUP telah diatur secara tegas dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha pekebunan, yang burbunyi : ------------------------------------------------------------------------------------------(1)

Perusahaan perkebunan yang telah memperoleh IUP, IUP-B, atau IUP-P sebagaimana dimaksud Pasal 13, dan mendapat persetujuan penambahan luas lahan, perubahan jenis tanaman, penambahan kapasitas pengolahan, atau diverifikasi usaha sebagaimana dimaksud 30 yang tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 huruf b, c, e, f, g, dan/atau h diberikan peringatan paling banyak 3 (tiga) kali masing-masing dalam tenggang waktu 4 (empat) bulan; --------------------------------------------------------


(2)

Apabila dalam 3 (tiga) kali peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diindahkan, maka IUP, IUP-B, atau IUP-P perusahaan yang bersangkutan dicabut dan diusulkan kepada instansi yang berwenang untuk mencabut Hak Guna Usahanya; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari bunyi ketentuan yang diatur dalam Pasal 38 Peraturan

Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha pekebunan diatas, disebutkan bahwa prosedur peringatan tersebut lahir dikarenakan adanya pelanggaran atau ketidakpatuhan pemegang Izin Usaha Perkebunan atas kewajibannya sebagaimana dimaksud pada Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha pekebunan; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa adapun kewajiban yang dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan adalah: -------------------------------------Perusahaan perkebunan yang telah memeliki IUP wajib : -----------------------------------a. Menyelesaikan hak atas tanah selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak diterbitkannya IUP-B, IUP-P, atau IUP; --------------------------------------------------b. Meralisasikan pembangunan kebun dan/atau unit pengelolaan sesuai dengan studi kelayakan, baku teknis, dan ketentuan yang berlaku; -----------------------------------c. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pembukaan lahan tanpa pembakaran serta pengendalian kebakaran; ----------------------------------------------d. Membuka lahan tanpa bakar dan memngelola sember daya alam secara lestari; --e. Memiliki sarana, prasarana dan sistem untuk melakukan pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT); --------------------------------------------------------------f. Menerapkan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup (UKL) dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UPL) sesuai peraturan-perundang undangan yang berlaku; --------------------------g. Menumbuhkan dan memberdayakan masyarakat/koperasi setempat; serta; ---------


h. Melaporkan

perkembangan

usaha

perkebunan

kepada

gubernur

atau

bupati/walikota sesuai kewenangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali; ------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ketentuan diatas telah dituangkan pula dalam diktum kedua Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba (vide bukti P-5) yang berbunyi: ----------------------------------------------------1. Menyelesaikan hak atas tanahnya dan sosialisasi kepada masyarakat paling lambat dalam waktu 1 (satu) tahun dan melaksanakan pembangunan tanaman paling lambat pada tahun kedua, terhitung sejak keputusan ini diterbitkan; -----------------2. Melaksanakan

pembangunan

industri

perkebunan

Kelapa

Sawit

setelah

pelaksanaan penanaman tercapai 50% dari kapasitas pabrik; ------------------------3. Mengelola usaha budi daya tanaman dan industri secara profesional, transparan, partisipatif, berdaya guna dan berhasil guna; ------------------------------------------4. Mengelola sumber daya alam secara lestari dan berkelanjutan; --------------------5. Melaksanakan AMDAL dan RKL/RPL sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku; --------------------------------------------------------------------------------------6. Melaksanakan kemitraan dengan masyarakat dalam bentuk inti dan plasma; ----7. Membuat perjanjian anatara perusahaan dengan masyarakat tentang lahan garapan masyarakat (plasma) dan masa panen; ----------------------------------------8. Membuka lahan tanpa membakar; ---------------------------------------------------------9. Mengajukan permohonan persetujuan apabila akan mengadakan perubahan jenis tanaman atau perluasan usaha industri melebihi 30% dari kapasitas izin; -----------10. Melaporkan perkembangan usaha perkebunan secara berkala setiap semester; ---Menimbang, bahwa dari seluruh kewajiban yang tertuang dalam ketentuan diatas, jika dihubungkan dengan persengketaan antara Penggugat dan Tergugat maka terlebih dahulu yang harus dibuktikan adalah apakah benar Penggugat tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana telah diwajibkan kepadanya?; -----------------------


Menimbang, bahwa dari bukti surat dan saksi yang telah diajukan di persidangan terungkap fakta yang relevan untuk dijadikan pertimbangkan dalam persoalan hukum diatas, adapun fakta tersebut adalah: -----------------------------------------------------------

Bahwa menurut keterangan saksi fakta dibawah sumpah yang diajukan oleh Tergugat atas nama FRANSJULI MANUEL bekerja di Dinas Perkebunan sebagai Kasi Pengembangan Sumber Daya dan Penilaian Usaha Perkebunan Dinas Perkebunan Kab. Malinau (selanjutnya bekerja di Dinas Kehutanan) menyatakan bahwa benar saksi mengetahui Penggugat tidak pernah menyampaikan laporan perkembangan usaha perkebunannya; -----------------------------------------------------

-

Bahwa menurut keterangan saksi fakta dibawah sumpah yang diajukan oleh Tergugat atas nama HENOK MARKUS (Camat Malinau Selatan) dan MIKA JALAI (Kepala Desa Long Loreh) menyatakan bahwa benar Penggugat tidak pernah melakukan kegiatan usaha perkebunan di Kecamatan Malinau Selatan dan Desa Long Lereh; -----------------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa adanya penilaian dari tim penilai yang tugasnya yaitu: (1). Melakukan kopilsasi data-data perusahaan perkebunan yang akan dinilai, (2). Melakukan penilaian usaha perkebunan terhadap perusahaan perkebunan sesuai dengan standar pedoman penilaian usaha perkebunan yang berlaku (3). Penilaian usaha perkebunan dilakukan terhadap setiap unit usaha perkebunan dalam dua tahap yaitu tahap pembangunan dan tahap operasional, (4). Melakukan koordinasi dengan pihak/instansi terkait, (5). Memberikan hasil penilaian usaha perkebunan kepada Bupati Malinau untuk ditetapkan kelas kebun, (6). Melakukan pengawasan terhadap saran dan tindak lanjut hasil penetapan kelas kebun yang telah ditetapkan oleh Bupati Malinau ; ----------------------------------------------------------------------------

-

Bahwa ada 9 perusahaan yang dinilai oleh tim pelaksana penilai usaha perkebunan yaitu (1). PT. Agra Waterfoor (2). PT. Agra Beverindo Sawit (3). PT. Agra Cahaya Kemala Sawit (4). PT. Alam Persada Utama Sawit (5). PT. Serimba Raya Makmur


(6). PT. Berkah Sawit Lestari (7). PT. Rimba Karya Utama (8). PT. Bina Sawit Alam Makmur (9). PT. Gunung Agung Jati Rimba, karena perusahaanperusahaan tersebut tidak melakukan aktifitas dilahan izinnya dan alamatnya tidak jelas sehingga tim pelaksana penilaian usaha perkebunan tahun 2012 memberikan nilai E kategori kurang sekali; -----------------------------------------------

Bahwa aspek penilaian meliputi antara lain tahap pembangunan seperti legalitas, sistem manajemen, penyesuaian hak atas tanah, realisasi pembangunan kebun atau unit pengolahan, penerapan Amdal atau UKL atau UPL, pemberdayaan masyarakat dan interview dengan masyarakat dengan menanyakan aktivitas perusahaan yang telah memiliki izin; -------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap fakta-fakta yang terungkap diatas Penggugat tidak

mengajukan bukti atau saksi yang menerangkan sebaliknya; -----------------------------Menimbang, bahwa atas dasar fakta-fakta yang terungkap diatas maka Majelis Hakim menyatakan Penggugat terbukti tidak melaksanakan kegiatan sebagaimana diwajibkan pada Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan, dan kewajiban yang tertuang dalam diktum kedua Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba; ----------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha pekebunan dan diktum kedua Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu Dengan Industri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba (vide bukti P-5); ---------------------------------------------------------------------


Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melaksanakan prosedur peringatan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan atau tidak?; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dari bukti yang diajukan Tergugat dalam Persidangan terdapat bukti yang menunjukkan adanya Surat Teguran atau Peringatan dari Tergugat melalui jajarannya yakni Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau yang membidangi pengawasan terhadap Izin Usaha Perkebunan yang berada wilayah Kabupaten Malinau; Menimbang, bahwa adapun surat yang dimaksud adalah Surat Peringatan dari Kepala Dinas Perkebunan Kabupaten Malinau kepada Penggugat berupa: ---------------1. Surat

Kepala

Dinas

Perkebunan

Kabupaten

Malinau

Nomor

:

522.1/24.e/Disbun/I/2012, tanggal 17 Januari 2012 (vide bukti T-10); --------------2. Surat

Kepala

Dinas

Perkebunan

Kabupaten

Malinau

Nomor

:

525/232.e/DISBUN/VI/2012, tanggal 4 Juni 2012 (vide bukti T-2); ----------------3. Surat

Kepala

Dinas

Perkebunan

Kabupaten

Malinau

Nomor

:

525/340/DISBUN/IX/2012, tanggal 6 September 2012 (vide bukti T-3); --------Menimbang, bahwa dalam gugatan dan Repliknya Penggugat telah mendalilkan bahwa sebelum menerbitkan objek sengketa a quo Penggugat tidak pernah menerima surat peringatan dari Tergugat terlebih dahulu; -----------------------------------------------Menimbang, bahwa ke 3 (tiga) surat peringatan tersebut menurut dalil Tergugat telah dikirimkan oleh Kepala Dinas perkebunan kepada Penggugat melalui Pos, namun alamat yang dituju tidak ditemukan sehingga surat dikembalikan lagi kepada si pengirim, hal ini dibuktikan dengan adanya sampul surat yang ditandai oleh kantor Pos Samarinda dengan keterangan alamat tidak ditemukan (vide bukti T-10), bukti ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi fakta dibawah sumpah atas nama ISKANDAR sebagai


petugas pos samarinda yang menerangkan bahwa “alamat kantor Penggugat di di Jalan Cipto Mangkusumo No. 88 Samarinda tidak ditemukan”; Menimbang, bahwa dengan tidak ditemukannya alamat Penggugat oleh petugas Pos yang telah mengakibatkan Penggugat tidak pernah menerima surat dari Tergugat dalam bentuk apapun, maka menurut Majelis Hakim kesalahan tersebut tidak dapat dibebankan pada Tergugat, karena Penggugatlah yang dituntut untuk menjadi perusahaan yang profesional yang serius dalam mengolah usaha perkebunannya dengan memiliki alamat kantor pusat yang jelas dan harus pula memiliki kantor cabang yang bertempat diwilayah izin Usahanya Perkebunannya dalam hal ini di Kabupaten Malinau sebagaimana disyaratkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor : 5 Tahun 2003 Tentang Perijinan Usaha Perkebunan pada Pasal 10 huruf (n) yang berbunyi : “Pernyataan kesediaan mendirikan kantor di Ibukota Kabupaten Malianau diatas materai Rp. 6000,- (enam ribu rupiah”); ----------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah melaksanakan presedur peringatan terlebih dahulu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha pekebunan dan telah cukup menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) khususnya Asas Kecermatan dan Kehati-hatian dalam mengambil keputusan; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah secara subtansi tindakan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa telah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan AsasAsas Umum Pemerintahan yang Baik (AAUPB) atau tidak?; -----------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan sebelumnya telah disebutkan bahwa Penggugat telah terbukti tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 34 Peraturan Menteri Pertanian Republik


Indonesia Nomor. 26/Permentan/OT.140/2/2007 Tentang Pedoman Perizinan Usaha Perkebunan dan diktum kedua Keputusan Bupati Malinau Nomor 232 Tahun 2007 Tentang Pemberian Izin Usaha Perkebunan Kelapa Sawit Dengan Tumpang Sari Gaharu Yang Terpadu dengan Indrustri Pengolahannya kepada PT. Gunung Agung Jati Rimba, maka menurut hemat Majelis Hakim Penggugat dianggap tidak serius untuk melakasanakan kegiatan usaha perkebunannya sehingga secara subtansi tindakan Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara untuk menerbitkan objek sengketa dalam sengketa in litis sudah tepat sebagai upaya untuk mengontrol kelestarian hutan yang berdampak pada pembangunan dengan menerapkan Asas Kemanfaatan; ---Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan mengenai pokok sengketa diatas, maka dapat disimpulkan bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya dan Tergugat telah terbukti dalam menerbitkan objek sengketa secara prosedur dan subtansi tidak bertentangan dengan peraturan perundanganundangan yang berlaku dan telah cukup menerapkan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan, Kehati-hatian dan Kemanfaatan oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak; ------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak maka terhadap permohonan penundaan pelaksanaan keputusan Tergugat (objek sengketa a quo) sudah sepatutnya pula dinyatakan ditolak; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat tersebut, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara kepada Penggugat dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini; ---------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 107 Undang-undang


Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim dapat menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian, serta penilaian pembuktian, atas dasar itu terhadap alat-alat bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan saja, dan terhadap alat-alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkara; ---------------------------Mengingat, Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor: 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-undangan dan ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini; ----------------------------------Memperhatikan pasal-pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta peratuan perundang-undangan lainnya berkaitan dengan perkara ini; --------------------------------------------------------MENGADILI Dalam Penundaan: - Menolak Permohonan Penundaan Penggugat; ---------------------------------------Dalam Eksepsi: - Menolak Eksepsi Tergugat seluruhnya; ------------------------------------------------

Dalam Pokok Perkara - Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; ------------------------------------------- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 301.000,(Tiga Ratus Satu Ribu Rupiah); -------------------------------------------------


------ Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada hari Selasa tanggal 20 September 2016 oleh kami TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, SH.,MH., sebagai Hakim Ketua Majelis, ERNA DWI SAFITRI, SH., dan KUKUH SANTIADI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk

umum

pada

hari Selasa tanggal 27 September 2016 oleh Majelis Hakim

tersebut dengan dibantu oleh LEZI FITRI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan tanpa dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan maupun Kuasa Hukum Tergugat; ---------------------------------------------------------------Hakim Anggota I

Hakim Ketua Majelis,

ERNA DWI SAFITRI, SH.

TAMADO DHARMAWAN SIDABUTAR, SH.,MH.

Hakim Anggota II

KUKUH SANTIADI, S.H., M.H. Panitera Pengganti,

LEZI FITRI, S.H.


Rincian Biaya Perkara : Nomor : 17/G/2016/PTUN.SMD.

1.Pendaftaran gugatan

: Rp.

30.000,-

2.Panggilan

: Rp. 140.000,-

3.A T K

: Rp. 100.000,-

4.Pemeriksaan setempat

: Rp.

----

5.Sumpah

: Rp.

20.000,-

6.Materai

: Rp.

6.000,-

7.Redaksi

: Rp.

5.000,-

____________________ Jumlah

: Rp. 301.000,-


PTUN-SMD

Recommend Documents