PTUN-Pbr

PUTUSAN NOMOR : 41 / G / 2013 / PTUN-Pbr “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, yang dilangsungkan di Gedung yang telah ditentukan di Jalan H.R. Soebrantas KM. 9 Pekanbaru telah menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan seperti tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :-----------------------------------------------------------------JEKI JHON PASA : Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Mantan Anggota Polisi Republik Indonesia, Bertempat tinggal di jalan Jenderal Sudirman No. 41 Bangkinang ;-------------------------------------------------Dalam hal ini memberi kuasa kepada : 1. ROSYIDI HAMZAH, S.H. MH 2. MUHAMMAD RAIS, S.H. MH Keduanya

Kewarganegaraan

Indonesia,

Pekerjaan Advokat dan Pengacara pada Kantor Hukum NEBIS IN IDEM yang berkantor di jalan Surian

No.

Kelurahan,

418

Komplek

Sidomulyo,

Beringin

Kecamatan

Indah,

Marpoyan

Damai Kota Pekanbaru, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2013 ;------------------Selanjutnya disebut sebagai ---------PENGGUGAT M

E

L

A

W

A

N

KEPALA KEPOLISIAN DAERAH RIAU, Berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman No. 235 Pekanbaru ;----------

Halaman 1 Dari 54 Putusan No.41/G/2013/PTUN-Pbr.

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada : 1. TONI ARIADI EFFENDI, SH., S.IK., M.H., M.M, Jabatan KABIDKUM POLDA RIAU ;---------------2. WISMAR, S.H. M.H, Jabatan ADVOKAT MADYA BIDKUM POLDA RIAU ;---------------------------------3. NERWAN, SH, Jabatan ADVOKAT BIDKUM POLDA RIAU ;----------------------------------------------Kesemuanya

Kewarganegaraan

Indonesia,

yang

berkantor pada Kantor Polisi Daerah RIAU, yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman Nomor 235 Pekanbaru ;-Berdasarkan

Surat

Kuasa

Khusus

tanggal

25

Nopember 2013 ;-----------------------------------------------Selanjutnya disebut sebagai-----------------TERGUGAT Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : A. 41 / PEN-MH / 2013 / PTUN-Pbr tanggal 14 Nopember 2013, Tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim ;----------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 41 / PEN. PP / 2013 / PTUN-Pbr tanggal 15 Nopember 2013, Tentang Penetapan Hari Pemeriksaan Persiapan ;----------------------------------------------------------------------------------Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 41 / PEN. HS / 2013 / PTUN-Pbr tanggal 10 Desember 2013 Tentang Penetapan Hari Sidang ;----------------Telah membaca berkas perkara dan surat-surat bukti para pihak, serta mendengar keterangan dari

Ibu kandung penggugat serta

keterangan dari saksi Tergugat ;--------------------------------------------------------


Telah

memperhatikan

segala

sesuatu

yang

terjadi

dalam

Pemeriksaan Persidangan ;-------------------------------------------------------------TENTANG DUDUKNYA SENGKETA Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 11 Nopember

2013

yang

diterima

dan

didaftarkan

di

Kepaniteraan

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 Nopember 2013 dengan Register Nomor : 41 / G / 2013 / PTUN-Pbr dan telah diperbaiki secara formal pada tanggal 10 Desember 2013 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :--------------------------------------------Menimbang, bahwa yang menjadi Obyek Sengketa dalam perkara ini adalah :---------------------------------------------------------------------“

Surat

Keputusan

Kepala

Kepolisian

Daerah

Riau

Nomor

Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama BRIPTU JEKI JHON PASA NRP 84060408 Kesatuan YANMA Polisi Daerah RIAU.”;--------------------------------------------------------------------------

Adapun dasar dan alasan gugatan adalah sebagai berikut :-------------------1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Kepala Kepolisian

Daerah Riau)

di

Pengadilan Tata

Usaha

Negara

Pekanbaru karena Tergugat berdomisili atau berkedudukan diwilayah hukum Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru dan juga Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah menerbitkan Surat Keputusan Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama JEKI JHON PASA. (objek sengketa a quo ) ;---------------------------------------------------------------------


2. Bahwa Surat Keputusan Nomor Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama JEKI JHON PASA yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan

final, yang

menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau

badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi :----------------------------------------------------“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, Individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “;------------------------------------------------------------3. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Obyek Sengketa mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan baik secara moril maupun materil berupa hilangnya pekerjaan Penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia karena tidak melalui prosedur hukum yang tepat dan benar berdasarkan peraturan Perundangundangan. Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;---------------------------------------------------------------------------------4. Bahwa Surat Keputusan Nomor Kep / 406 / VIII / 2013 tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari


Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama JEKI JHON PASA yang diterbitkan oleh Tergugat, diterima oleh Penggugat dari Tergugat pada tanggal 21 Agustus 2013, dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagai mana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;--------------------------------5. Bahwa Surat Keputusan Nomor Kep / 406 / VIII / 2013 tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama JEKI JHON PASA, diterbitkan

berdasarkan

Surat

Putusan

KKEP

Nomor

:

PUT

KEP/03/IV/2013/KKEP, yang menjatuhkan hukuman dan sanksi rekomendasi Berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang

berlaku

serta

bertentangan

dengan

Asas-Asas

Umum

Pemerintahan Yang Baik yakni Asas kepastian hukum dan asas keseimbangan sebagai mana diatur didalam Pasal 53 Ayat 2 UndangUndang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang perubahan atas UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; 6. Bahwa Penggugat adalah anggota Kepolisian Republik Indonesia dengan Pangkat BRIPTU dan NRP 84060408. Penggugat dinyatakan lulus pendidikan sebagai Siswa Pendidikan Pembentukan Bintara Polisi Republik Indonesia gelombang II TA. 2003 yang dilaksanakan selama 5 (lima) Bulan disekolah Polisi Negara Pekanbaru dari tanggal 4 Agustus 2003 sampai dengan 30 Desember 2003 dengan Surat Keputusan Nomor Polisi : Skep / 22 / XII / 2003 ;-----------------------------


7. Bahawa berdasarkan Surat Keputusan No.Pol : Skep/1049/XII/2003 tentang Penempatan Magang/Penempatan Pertama Bintara Polisi Republik Indonesia Pria Gelombang II TA. 2003 Penggugat ditempatkan di Polisi Daerah Riau.

Dan Setelah Masa Magang

Tersebut selesai Penggugat ditugaskan di Polres Pelelawan pada bagian Lantas sebagai Penempatan Pertama berdasarkan Surat Keputusan No. Pol.: Skep / 142/VII / 2004 tanggal 13 Juli 2004 Dan pada saat itu Penggugat menerima gaji pokok sebayak Rp.893.800,(Delapan ratus Sembilan puluh tiga ribu delapan ratus rupiah) ;---------8. Bahwa pada tanggal 31 Agustus 2006 Penggugat dimutasi dari Polres Pelelawan ke Den 88 Polisi Daerah Riau selama Penggugat bertugas di Polisi Daerah Riau Penggugat mendapatkan kenaikan pangkat dari BRIPDA menjadi BRIPTU pada tanggal 16 Juni 2010 dengan masa kerja kurang lebih 6 Tahun 6 Bulan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/162/VI/2010. Kemudian pada Tanggal 14 Februari 2011 PENGGUGAT dimutasi kebagian Yanma Polisi Daerah Riau ;--------------------------------------------------------------------

9. Bahwa pada tanggal 2 April 2013 keluarlah putusan Komisi Kode etik Profesi dengan Putusan KKEP Nomor : PUT KEP/03/IV 2013/KKEP, yang menjatuhkan hukuman dan sanksi rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat karena Penggugat telah melanggar Pasal 14 Ayat (1) Huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun Tahun 2013 tentang Pemberhentian Anggota Kapolri, yaitu telah meninggalkan tugas secara berturut-turut terhitung mulai tanggal 11 September s/d 12 November 2012 ;---------10. Bahwa

sehubungan

dengan

Dugaan

Pelanggaran

yang

telah

dilakukan oleh Penggugat yaitu pelanggaran Pasal 14 ayat 1 huruf a


Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2013 tantang Pemberhentian Anggota Polisi Republik Indonesia, Penggugat tidak pernah diberitahu dan juga tidak menerima panggilan untuk menghadiri sidang pada saat dilaksanakannya persidangan Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia. Sementara pada waktu akan diadakan sidang kode Etik tersbut Penggugat maupun keluarga Penggugat masih tinggal diwilayah Riau serta memiliki alamat yang jelas dan sangat mudah untuk dihubungi, ditambah lagi banyak sekali rekan-rekan seperofesi Penggugat yang mengetahui persis dimana Kediaman Penggugat. Sehingga Penggugat kehilangan hak untuk melakukan Pembelaan diri terhadap dugaan pelanggaran kode etik yang Penggugat lakukan. Seperti Hak yang tertuang dalam Pasal 18 Ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia yang berbunyi “ Untuk kepentingan pembelaan, terduga pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksisaksi yang meringankan ;-----------------------------------------------------------11. Bahwa dikarenakan persidangan dilakukan secara absentia maka hilanglah kesempatan Penggugat untuk melakukan upaya pembelaan seperti mengemukakan alasan, menghadirkan saksi-saksi dan upaya lainnya yang dapat dilakukan sesuai peraturan yang berlaku ;-----------12. Bahwa dengan adanya pemerikasaan dugaan pelanggaran Kode etik tanpa dihadiri

oleh Penggugat merupakan suatu pelanggaran

terhadap hak-hak hukum Penggugat sehingga pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik berjalan tidak seimbang (fair) sehingga Surat Keputusan Aquo (obyek perkara) bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas keseimbangan dan kepastian hukum ;---------------------------------------------------------------------


13. Bahwa berdasarkan asas keseimbangan ini, pemeriksaan yang dilakukan harus mendengarkan keterangan kedua belah pihak (audi alteram et partem) sehingga TERADU memiliki hak untuk menjawab semua dakwaan dan hak untuk melakukan pembelaan tertuang didalam pasal 18 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia yang berbunyi “ Untuk kepentingan pembelaan, terduga pelanggar

diberi

meringankan”.

hak

untuk

Kemudian

mengajukan

berdasarkan

saksi-saksi

asas

yang

keseimbangan

penjatuhan sanksi atau hukum menurut asas ini haruslah seimbang dengan

bobot

pelanggaran/kesalahan

sehingga

putusan

yang

dikeluarkan memenuhi nilai keadilan ;------------------------------------------14. Bahwa salah satu upaya untuk menjaga keseimbangan dalam pemeriksaan disidang KKEP maka terduga pelanggar diwajibkan untuk didampingi didalam pemeriksaan tersebut sebagaimana diatur didalam pasal 18 ayat 1 dan 2 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia ;-----------------------------------------------------------------(1) Dalam penegaan KKEP, terduga pelanggar dapat didampingi oleh anggota Polisi Republik Indonesia, yang ditunjuk oleh terduga Pelanggaran dalam sidang KKEP ;----------------------------------------(2) Dalam hal terduga pelanggar tidak menunjuk Anggota Polisi Republik Indonesia sebagai Pendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping ;-------------------------------------15. Bahwa tidak pernah sampainya surat panggilan untuk menghadiri sidang

pemeriksaan

dugaan

Pelanggaran

Kode

Etik

kapada

Penggugat maupun keluarga Penggugat yang mana hal tersebut


merupakan hak Penggugat adalah suatu bukti bahwa Surat Keputusan aquo (obyek perkara) diterbitkan tidak berdasarkan prosedur yang ada (cacat prosedur) dan secara hukum bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang ada seperti yang diatur didalam Pasal 19 Ayat (2) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia yang berbunyi “ Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa hadir oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir”. tanpa adanya panggilan kepada Penggugat maka persidangan oleh Tergugat tetap dilaksanakan tanpa hadirnya Tergugat (in Absentia) ;-------------------------------------------------16. Bahwa pada tanggal 15 Mei 2013, orang tua Penggugat mengajukan Banding terhadap putusan sidang KKEP Nomor : PUT / KEP / IV / 2013 / KKEP sebagaimana diatur didalam Pasal 1 angka (14), Banding ialah upaya yang dilakukan oleh pelanggar atau isteri/suami, anak atau orang tua pelanggar yang keberatan atas putusan sidang KKEP dengan mengajukan permohonan kepada Komisi Banding Kode Etik Polisi Republik Indonesia melalui atasan Ankum ; ------------17. Bahwa sampai hari ini putusan terhadap banding yang diajukan oleh orang tua Penggugat tidak pernah ada, namun yang keluar langsung surat pemberhentian tidak dengan hormat terhadap Penggugat (obyek aquo). Padahal di dalam Pasal 1 ayat (16) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia disebutkan bahwa “ sidang Komisi Banding adalah sidang pada tingkat banding untuk memeriksa, memutus, menguatkan, mengubah atau membatalkan putusan KKEP” ;------------


18. Bahwa disatu sisi Penggugat direkomendasikan untuk diberhentikan secara tidak hormat berdasarkan Putusan KKEP Nomor : PUT KEP/03/IV/2013/KKEP tanggal 2 April 2013, namun disisi yang lain Penggugat tetap masuk kerja. Bahkan tidak ada satupun yang keberatan karena merasa terbantu dan sampai-sampai Penggugat menerima gaji sebesar Rp. 1.700.000,- ( Satu Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah) atas kebijakan pimpinan. Bahkan pada tanggal 14 Agustus 2013 ada Surat Perintah Nomor : Sprin/69/VIII/2013/Yanma yang menugaskan

Penggugat

membantu

Kayama

sebagai

seksi

perlengkapan dalam kegiatan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada hari Minggu tanggal 18 Agustus 2013 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau ;-------------------------------------19. Bahwa dengan adanya Surat Perintah Nomor : Sprin / 69 / VIII / 2013 /

Yanma

yang

menunjuk bahwa

menugaskan

Penggugat

membantu

Kayanma

Tergugat sangat membutuhkan Penggugat dan

atas perintah tersebut Penggugat hadir karena merasa bertanggung jawab sebagai anggota Polisi Republik Indonesia yang baik ;-----------20. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 keluarlah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep /406 / VIII / 2013 tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama Penggugat. dan Penggugat diberikan gaji sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) sebagai uang gaji yang tertunda ;------------------------------------------------------------21. Bahwa Pelanggaran Kode Etik yang Pengugugat lakukan pada dasarnya bukanlah suatu pelanggaran berat, bukan merupakan perbuatan pidana dan bukan pula perbuatan yang mencoreng nama institusi Polisi Republik Indonesia di tengah Masyarakat. Memang


Penggugat akui Penggugat mangkir untuk beberapa hari kerja, dan hal ini Penggugat lakukan untuk menyelesaikan masalah internal pribadi

Penggugat,

namun

putusan

Surat

Keputusan

Kepala

Kepolisian Daerah Riau Nomor Kep / 406 / VIII / 2013 tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama Penggugat yang didasarkan pada putusan KKEP Nomor : PUT KEP / 03 / IV / 2013 / KKEP, yang menjatuhkan hukuman dan sanksi rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat kepada Penggugat sangatlah tidak adil dan tidak wajar bagi Penggugat dan menghancurkan harapan Penggugat untuk dapat terus mengabdi kepada Negara dengan tetap menjadi anggota Polisi Republik Indonesia. Bahwa selama Penggugat berdinas sebagai anggota Polisi Republik Indonesia sejak Tahun 2003, Penggugat belum pernah sama sekali melakukan pelanggaran maupun perbuatan pidanan lain yang sifatnya lebih berat dari pelanggaran yang Penggugat lakukan ;------------------22. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut di atas, tindakan Tergugat yang menerbitkan obyek perkara a quo telah memenuhi Ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara karena Surat Keputusan a quo (obyek perkara) yang diterbitkan oleh Tergugat tidak sesuai prosedur (cacat prosedur) Pasal 19 ayat (2) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan bertentangan dengan AsasAsas Umum Pemerintahan Yang Baik yakni Asas keseimbangan Pasal 18 Ayat (1),(2) dan (3) Peraturan Kepala Polisi Republik


Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan Asas kepastian hukum, maka Penggugat mohon agar Surat Keputusan aquo (obyek perkara) dinyatakan Batal atau Tidak Sah ;----------------------------------------------------------------------23. Bahwa oleh karena obyek sengketa a quo dikeluarkan dengan cacat prosedur dan cacat hukum maka harus dinyatakan batal tidak sah, maka berdasarkan hukum Tergugat diperintahkan untuk mencabut obyek sengketa a quo ;-------------------------------------------------------------Berdasarkan segala uraian dan alasan yang telah diuraikan diatas, maka Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan dengan amarnya berbunyi sebagai berikut :----------------------------------------1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya ;------------------------------2. Menyatakan Batal atau Tidak Sah Surat Keputusan Nomor Kep / 406 / VIII / 2013 tanggal 21 Agustus 2013 Tentang PemberhentianTidak Dengan Hormat Dari Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama Briptu Jeki Jhon Pasa NRP 84060408 Kesatuan Yanma Polisi Daerah RIAU ;-3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Nomor Kep / 406 / VIII / 2013 tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama Briptu Jeki Jhon Pasa NRP 84060408 Kesatuan Yanma Polisi Daerah Riau ;-------------------------------------------------------------------------------------4. Menghukum Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan Penggugat sebagai anggota Kepolisian Republik Indonesia berikut segala hak dan kewajiban sehubungan dengan kedudukan tersebut ;-----------------------5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini ;-----------------


Menimbang, bahwa pada Pemeriksaan Persiapan perkara ini Majelis Hakim telah memberikan petunjuk dan nasehat kepada Kuasa Penggugat untuk memperbaiki gugatannya ;---------------------------------------Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 17 Desember 2013 yang isi selegkapnya sebagaimana terlampir dalam Berita Acara Pemeriksaan dan pokok Jawaban tersebut sebagai berikut :------------------------------------------1.

Bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat (Jeki Jhon Pasa) telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku di Institusi Kepolisian Republik Indonesia yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003, Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 berdasarkan :--------a. Adanya Laporan Polisi Nomor : LP/2/I/2013/Wabprof tanggal 15 Januari 2013 Atas nama BRIPTU JEKI JHON PASA telah melakukan perbuatan tidak masuk dinas lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja berturut – turut meninggalkan tugas secara tidak sah tanpa izin pimpinan dari tanggal 01 Agustus 2012 s/d 31 Januari 2013 selama ± 120 (seratus dua puluh) hari kerja berturut-turut hingga laporan ini dibuat Penggugat tidak masuk dinas ;------------b. Bahwa berdasarkan Laporan Polisi tersebut, selanjutnya Bid Propam Polisi Daerah Riau melakukan pemeriksaan dengan mengumpulkan bukti-bukti yaitu keterangan saksi-saksi, bukti petunjuk dan bukti surat yang kemudian menjadi berkas perkara pelanggaran Nomor : BP / 02 / I /2013 / Wabprof tanggal 23 Januari 2013 ;-------------------------------------------------------------------c. Bahwa dari hasil pemberkasan tersebut Bid Propam Polisi Daerah RIAU melimpahkan berkas

perkara tersebut kepada


Ankum Penggugat (Kayanma Polisi Daerah Riau), selanjutnya Ankum terduga pelanggar / Penggugat memerintahkan kepada Bid Propam Polisi Daerah Riau untuk meminta saran dan pendapat hukum kepada pembinaan fungsi hukum Polisi Daerah Riau guna mendapatkan saran pendapat hukum terhadap penyelesaian perkara Penggugat BRIPTU JEKI JHON PASA ;----d. Bahwa berdasarkan surat permintaan saran pendapat hukum Kabid Propam Polisi Daerah Riau, Bidang hukum Polisi Daerah Riau telah memberikan saran pendapat hukum Atas nama BRIPTU JEKI JHON PASA Nrp. 84060408 Nomor : R / ND-07 / II / 2013 / Bidkum tanggal 18 Februari 2013 yang intinya perbuatan terperiksa secara yuridis telah memenuhi unsur pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Polisi Republik Indonesia yaitu Anggota Polisi Republik Indonesia diberhentikan Tidak Dengan Hormat dari dinas Kepolisian Republik IndonesiaI apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut ;--------------------------------------------e. Berdasarkan saran pendapat hukum fungsi bidang hukum Polisi Daerah Riau dan analisa berkas perkara, setelah limpahkan berkas perkara ke Bid Propam Polisi Daerah Riau maka pada tanggal 18 Maret 2013 berdasarkan surat Kabid Propam Polisi Daerah Riau Nomor : R / 44 / III / 2013/Propam perihal usulan pembentukan Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia, telah dibentuk Pejabat Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia untuk memeriksa BRIPTU JEKI JHON PASA dan atas usulan tersebut maka terbitlah Surat Keputusan Kepala Kepolisian


Daerah Riau Nomor : Kep / 149 / III / 2013 tanggal 25 Maret 2013 Tentang

Pembentukan

Komisi

Indonesia untuk menyidangkan

Kode

Etik

Polisi

Republik

kasus BRIPTU JEKI JHON

PASA ;-----------------------------------------------------------------------------f. Bahwa setelah dibentuknya susunan sidang Komisi Kode Etik maka pada tanggal 02 April 2013 sesuai dengan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Pasal 19 ayat 2 dan Pasal 51 ayat 3 Perkap Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia melaksanakan sidang perkara terperiksa BRIPTU JEKI JHON PASA tanpa dihadiri oleh terperiksa (In absensia) dimana dalam proses persidangan telah mendengar keterangan saksi-saksi dan bukti-bukti lainnya, kemudian Pejabat Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia berkesimpulan BRIPTU JEKI JHON PASA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud pada Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik

Indonesia

Nomor

1

Tahun

2003

yaitu

telah

meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut terhitung sejak tanggal 01 Agustus 2012 sampai dengan 31 Januari 2013 selama ± 120 (seratus dua puluh) hari kerja berturut-turut hingga laporan ini dibuat Penggugat tidak masuk dinas ;--------------------------------g. Bahwa setelah adanya putusan sidang Komisi Kode Etik terhadap terperiksa BRIPTU JEKI JHON PASA (Penggugat) Nomor : PUTKKEP/03/IV/2013/KKEP tanggal 02 April 2013, selanjutnya Pejabat Komisi Kode Etik memberikan saran pertimbangan


kepada

Pejabat

Pembentuk

Komisi

Kode

Etik

Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat an. BRIPTU JEKI JHON PASA, dan selanjutnya Kayanma Polisi Daerah Riau selaku Ankum terperiksa mengusulkan ke Kepala Kepolisian Daerah Riau untuk diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas nama BRIPTU JEKI JHON PASA ;-----------h. Bahwa Kepala Kepolisian Daerah Riau setelah menerima usulan dari Komisi Kode Etik dan berkas lainnya selanjutnya Kepala Kepolisian

Daerah

Riau

menerbitkan

Surat

Keputusan

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas nama . BRIPTU JEKI JHON PASA Nomor.: Kep / 406 / VIII / 2013 tanggal 21 Agustus 2013, hal ini sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor : Pol Kep / 74 / XI / 2003 tanggal 11 Nopember 2003 yang pada intinya menyatakan wewenang Kepala Polisi Republik Indonesia di delegasikan kepada Kepala Kepolisian Daerah Riau tentang pengakhiran dinas anggota Polisi Republik Indonesia yang berpangkat Aiptu kebawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat ;---------------------------------2.

Bahwa menanggapi dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat

tidak

pernah

menerima

surat

panggilan

untuk

melaksanakan sidang, sementara keluarga Penggugat masih tinggal di wilayah Riau ;---------------------------------------------------------------------Bahwa dalil tersebut sangatlah normatif dan tidak berdasar karena proses pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat yang diduga melakukan pelanggaran tidak masuk dinas tanpa keterangan lebih kurang 120 (seratus dua puluh) hari kerja secara berturut-turut tanpa izin pimpinan dan tidak diketahui keberadaannya baik di


satuan kerja maupun di tempat tinggalnya atas ketidak hadirannya tersebut Tergugat telah menerbitkan surat perintah pencarian orang (DPO) sebagai konsekuensi tidak masuk dinas dan terhadap pelanggaran tersebut Provos Polisi Daerah Riau telah melakukan panggilan sebanyak 2 kali secara patut ke kesatuannya dan alamatnya namun Penggugat tidak dapat memenuhi panggilan tersebut tanpa ada keterangan dan perlu juga diketahui oleh Penggugat bahwa pelanggaran yang dilakukan oleh Penggugat bukanlah pelanggaran sebagaimana layaknya

persi dangan di

Pengadilan Umum terhadap pelanggaran pidana tetapi adalah pelanggaran administratif, sehingga pemeriksaan yang dilakukan terhadap Penggugat sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku ;-3.

Bahwa pernyataan Penggugat yang menyatakan bahwa persidangan yang dihadiri oleh Penggugat tidak memberikan keseimbangan sehingga bertentangan dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik yang berakibat Penggugat tidak dapat menggunakan haknya untuk melakukan pembelaan, pendamping dalam sidang KKEP ;-----Bahwa proses pelaksanaan persidangan Komisi Kode Etik yang dilaksanakan terhadap Penggugat (BRIPTU JEKI JHON PASA) sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku walaupun Penggugat tidak hadir selama lebih kurang 4 (empat) bulan tanpa keterangan dan menurut aturan kedinasan persidangan dapat dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Penggugat (BRIPTU JEKI JHON PASA) dan telah dipanggil secara patut sebanyak 2 kali namun Penggugat tidak dapat menghadirinya, sehingga dengan demikian otomatis haknya untuk mendapatkan pendamping tidak dapat digunakan karena penggugat tidak mempunyai itikad baik untuk


berdinas di institusi Polisi Republik Indonesia namun setelah dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat

baru timbul

penyesalan, hal ini semata-mata demi citra Polisi Republik Indonesia ditengah masyarakat dan pengendalian anggota agar tidak membuat hal-hal yang dapat mempermalukan Institusi Kepolisian Republik Indonesia ;----------------------------------------------------------------------------4.

Bahwa penggugat sangatlah tidak konsisten, di satu sisi mengatakan tidak ada menerima surat panggilan pemeriksaan maupun surat panggilan

persidangan,

namun

kenyataannya

Penggugat

mengajukan keberatan ke Komisi Banding dan hasil Putusan Komisi Banding terhadap keberatan tersebut menolak dan menguatkan Putusan Komisi Kode Etik ;------------------------------------------------------5.

Bahwa Penggugat mengatakan dalam gugatannya telah menerima uang gajinya selama 1 (satu) bulan, itu merupakan wujud dari kewajiban yang dijalankan oleh terperiksa setelah dilakukan pemeriksaan atau pelanggaran namun masuk kembali berdinas namun kesalahan yang lama yaitu tidak masuk dinas tidaklah hapus/hilang karena merupakan wujud dari pada kepastian hukum dan persamaan bagi anggota yang lain, dan sesuai dengan Peraturan kedinasan yang berlaku di institusi Kepolisian Republik Indonesia ;-----------------------------------------------------------------------------

6.

Bahwa dalil penggugat dalam gugatannya mengatakan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut sangat tidak adil karena Penggugat tidak masuk hanya beberapa hari kerja saja sangatlah subjektif, jadi sebaiknya Penggugat Interopeksi diri dan berserah diri

kepada Tuhan Yang Maha Esa, mungkin Institusi

Kepolisian Republik Indonesia tidak tepat bagi Penggugat untuk


mengembangkan diri yang mana dalam pelaksanaan tugasnya terikat pada aturan kedinasan yang harus dipatuhi Penggugat ;-------7.

Bahwa pemberhentian tidak dengan hormat yang dilakukan oleh Tergugat (Kepala Kepolisian Daerah Riau) terhadap BRIPTU JEKI JHON PASA dengan Surat Keputusan Nomor.: Kep / 406 / VIII / 2013 tanggal 21 Agustus 2013 sudah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang berlaku di Institusi Kepolisian Republik Indonesia dan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik, dengan

memperhatikan

Proportionality)

yaitu

Azas

keseimbangan

keseimbangan

antara

(Principle

kesalahan

Of yang

dilakukan oleh Tergugat terhadap norma-norma hukum positif Institusi Kepolisian Republik Indonesia serta dan Asas Kepastian Hukum, sehingga anggota Polisi Republik Indonesia yang lain tidak melakukan kesalahan yang sama

sehingga merusak TRIBRATA

sebagai falsafah Anggota Kepolisian Republik Indonesia, dengan demikian pemberhentian tersebut telah dipertimbangkan demi kelangsungan

Kepolisian

Republik

Indonesia

yang

dicintai

masyarakat bukan karena kepentingan individu.;--------------------------8.

Bahwa oleh karena Proses dan Prosedur terbitnya Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor.: Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 Atas nama BRIPTU JEKI JHON PASA telah sesuai dengan prosedur dan mekanisme aturan yang berlaku secara khusus dilingkungan Kepolisian Republik Indonesia, maka permohonan pencabutan Surat Keputusan tersebut dapat dikesampingkan saja ;---------------------------

Berdasarkan alasan-alasan hukum tersebut diatas, bahwa proses Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap BRIPTU JEKI JHON


PASA (penggugat) telah dilaksanakan sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di institusi Polisi Republik Indonesia dan sumpah anggota Kepolisian Republik Indonesia dalam rangka menegakkan hukum dan wibawa Polisi Republik Indonesia ditengah masyarakat dan sesuai dengan Azas Umum Pemerintahan Yang Baik ;-----------------------------------Kami

mohon kepada Majelis Hakim yang terhormat yang

menyidangkan perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :---------1. Menolak

seluruh

gugatan

Penggugat

atau

setidak-tidaknya

menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;---------------------2. Menyatakan Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor.: Kep / 406 / VIII / 2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang pemberhentian tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Republik Indonesia Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Atas nama BRIPTU JEKI JHON PASA adalah sah menurut hukum ;------------------------------3 Membebankan seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat ;-----------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis namun menanggapinya secara lisan dan menyatakan tetap pada Gugatannya ;----------------------------------Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalildalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat-surat yang telah bermaterai cukup serta

telah dicocokkan

dengan aslinya kecuali bukti : P-2, P-3, P-4,P-5 sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti P–1 sampai dengan Bukti P – 5, adalah sebagai berikut :----------------------------


P–1

: Foto copy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia Nomor : PUT KKEP/03/IV/2013/KKEP tanggal 2 bulan April Tahun dua ribu tiga belas Atas nama Jeki Jhon Pasa ( sesuai dengan asli ) ;-------------------------------------------------------

P–2

: Foto copy Surat permohonan banding serta Berita Acara pernyataan Banding tertanggal 6 Mei 2013 (sesuai dengan foto copy) ;----------------------------------------------------------------------------

P–3

: Foto copy Petikan Keputusan Kepala kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 406 / VIII / 2013, Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polisi Republik Indonesia tertanggal 21 Agustus 2013 An. Briptu Jeki Jhon Pasa (sesuai dengan foto copy) ;----------------------------------------------------------------------

P–4 :

Foto copy Surat Perintah Nomor : Sprint/69/VIII/2013/Yanma tertanggal 14 Agustus 2013 ( sesuai dengan foto copy) ;----------

P–5 :

Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 1 Oktober 2011 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan serta menguatkan dalildalil sangkalannya, Tergugat telah pula mengajukan alat-alat bukti berupa foto copy surat–surat yang telah bermaterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya kecuali Bukti : T-1, T-3, T-4, T-8, T-9, T-10, T-11, T-15, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah menurut hukum yang diberi tanda Bukti T– 1 sampai dengan Bukti T – 16, sebagai berikut :----T–1

: Foto copy Laporan Polisi Nomor : 156/XI/2012/ Bid Propam tanggal 12 November 2012 An. Briptu Jeki Jhon Pasa ( copy dari copy ) ;---------------------------------------------------------------------


T–2

; Foto copy Daftar Absensi Personel Yanma Polisi Daerah Riau Bulan Agustus 2012

sampai dengan Januari 2013 ( sesuai

dengan asli ) ;-----------------------------------------------------------------T–3

: Foto copy Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 149 / III/ 2013, tanggal 25 Maret 2013 A.N. Briptu Jeki Jhon Pasa

Tentang Pembentukan Komisi Kode Etik

Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta daftar nama Anggota Komisi Kode Etik Kepolisian Negara RI ( copy dari copy ) ;--------------------------------------------------------------------T–4 :

Foto copy Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia Nomor : PUT

KKEP/03/IV/2013/KKEP

tanggal 2

Bulan April Tahun dua ribu tiga belas A.n. Briptu jeki Jhon Pasa ( copy dari copy ) ;-----------------------------------------------------------T–5 :

Foto copy Putusan sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia Nomor : Put Banding /06 /VII / 2013/KOM Banding, tanggal 17 Juli 2013 A.n. Briptu Jeki Jhon Pasa ( sesuai dengan asli ) ;-----------------------------------------------

T–6 ;

Foto copy Salinan Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep / 406 / VIII / 2013 tanggal 21 Agustus 2013 Tentang Pemberhentian Tidak dengan Hormat Dari Dinas Polisi Republik Indonesia (sesuai dengan asli) ;----------------------------

T–7 :

Foto copy NOTA DINAS Nomor : R / ND-07 / II / 2013 / Bidkum dari Kabidkum Polisi Daerah Riau kepada Kabid Propam Polisi Daerah Riau, Perihal pendapat dan saran hukum terduga pelanggar briptu Jeki Jhon Pasa NRP 84060408 BA Yanma Polisi Daerah Riau

tertanggal 18 Februari

2013 (sesuai

dengan asli) ;-------------------------------------------------------------------


T–8 :

Foto copy Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (copy dari copy) ;------------------------------------------------

T–9 :

Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 Tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia ( copy dari copy ) ;---------

T – 10 :

Foto copy Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 Tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ( copy dari copy ) ;-----------------------------------------------

T – 11 : Foto copy NOTA DINAS Nomor : B/ND-181/III/2013/Bid Propam serta Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/43/III/2013/KKEP An. Jeki Jhon Pasa tanggal 26 Maret 2013 ( copy dari copy ) ;-------------T – 12 :

Foto copy Nota Dinas Nomor : B/ND-181.a/III/2013/Bid Propam serta Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/43/III/2013/KKEP An. Jeki Jhon Pasa tanggal 28 Maret 2013 ( sesuai dengan asli ) ;---------

T – 13 : Foto copy Ekspedisi Surat Panggilan An. Briptu Jeki Jhon Pasa Nomor : B/ND-181.a/III/2013/Bid Propam ( sesuai dengan asli) ; T – 14 :

Foto

copy

Daftar

Pencarian

Orang

Nomor

:

DPO/01/I/2013/Wabprof, tanggal 22 Januari 2013 (sesuai dengan asli) ;------------------------------------------------------------------T – 15 : Foto copy NOTA DINAS Kabid Propam Polisi Daerah Riau Nomor : B/ND-185/III/2013/Bid Propam, tanggal 26 Maret 2013 Perihal permintaan pendamping untuk terduga pelanggaran ( copy dari copy ) ;-------------------------------------------------------------T – 16 :

Foto copy NOTA DINAS Kepala Bidang Hukum Polisi Daerah Riau Nomor : B/ND-54/III/2013/Bidkum, tanggal 27 Maret 2013


Perihal pengiriman personel Bidkum Polisi Daerah (sesuai dengan asli) ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah menghadirkan Ibu kandung dari Penggugat yang bernama JAMIAH tanpa disumpah dan telah memberikan

keterangannya

dipersidangan

yang

pada

pokoknya

menerangkan hal-hal sebagai berikut :------------------------------------------------ Bahwa saksi mengaku adalah sebagai Ibu dari Jeki Jhon Pasa ;----------- Bahwa saksi tidak tahu Jeki Jhon Pasa tidak masuk-masuk Dinas ;-------- Bahwa saksi tidak pernah menerima surat panggilan dari Polisi Daerah terhadap Jeki Jhon Pasa ;-------------------------------------------------------------- Bahwa alamat saksi di jalan Jenderal Sudirman Kelurahan Langgeni Bangkinang ;------------------------------------------------------------------------------- Bahwa saksi tidak tinggal serumah dengan Jeki Jhon Pasa ;---------------- Bahwa menurut saksi alamat tempat tinggal Jeki Jhon Pasa yaitu di Perumahan Grenria Taman Karya Panam ;--------------------------------------- Bahwa saksi mengaku setiap minggu datang kerumah Jeki Jhon Pasa di Panam ;------------------------------------------------------------------------------------- Bahwa saksi yang melakukan upaya banding kepada komisi banding terhadap Jeki Jhon Pasa ;------------------------------------------------------------- Bahwa menurut saksi Pak Wahyu yang menyuruh saksi untuk melakukan upaya banding ;----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selain mengajukan alat-alat bukti tertulis, Tergugat melalui Kuasa Hukumnya

telah menghadirkan1(satu) orang

saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah yaitu :-----HIDINIA RAHMAT TUESA, yang pada pokoknya menerangkan hal-hal sebagai berikut ;-----------------------------------------------------------------------------


- Bahwa saksi adalah sebagai Anggota Polisi Republik Indonesia Bid Propam Polisi Daerah Riau ;---------------------------------------------------------- Bahwa saksi bertugas di Bid propam Riau sejak Tahun 2006 ;-------------- Bahwa tugas saksi di Propam Riau adalah membantu Polisi Daerah Riau

bagi

anggota

Polisi

Republik

Indonesia

yang

melanggar

kedinasan ; -------------------------------------------------------------------------------- Bahwa saksi ikut sebagai pemeriksa terhadap Jeki Jhon Pasa atas pelanggaran kedinasan ;--------------------------------------------------------------- Bahwa saksi telah melakukan pemanggilan terhadap Jeki Jhon Pasa dank e Yanma Polisi Daerah Riau ;-------------------------------------------------- Bahwa atas panggilan tersebut Yanma membalas dengan suratnya bahwa Jeki Jhon pasa belum masuk dinas ;-------------------------------------- Bahwa saksi telah dua kali memanggil Jeki Jhon Pasa atas ketidak hadirannya ;-------------------------------------------------------------------------------- Bahwa atas ketidak hadiran Jeki Jhon Pasa telah dilaksanakan sidang Komisi kode etik profesi sebagai anggota Polisi Republik Indonesia ;------ Bahwa saksi pernah mendatangi rumah orang tua Jeki Jhon Pasa dan memberitahu bahwa Jeki tidak masuk-masuk dinas lebih dari 30 hari berturut-turut ;----------------------------------------------------------------------------- Bahwa pada tanggal 23 Februari 2013 Jeki Jhon Pasa pernah datang kerumah saksi untuk meminta solusi dan saksi menerangkan bahwa telah dibuat laporan polisi tentang pelanggaran disiplin tidak masuk dinas lebih dari 30 hari kerja dan telah terbit surat DPO tanggal 22 Januari 2013 dan akan dilakukan sidang kode etik ; --------------------------Menimbang, menyampaikan

bahwa

Penggugat

Kesimpulannya

dalam

maupun perkara

Tergugat ini

telah

masing-masing

tertanggal 30 Januari 2014 yang untuk selengkapnya telah termuat dalam


Berita Acara Persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan menjadi satu kesatuan dalam putusan ini ;------------------------------------Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam Pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat isi Putusan ini semuanya termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persiapan dan Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam putusan ini ;----------------------Menimbang, bahwa Pemeriksaan perkara ini telah cukup dan akhirnya Majelis Hakim mengambil sikap berdasarkan pertimbanganpertimbangan hukum seperti terurai dibawah ini ;---------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana dimuat dalam duduk perkara tersebut di atas ;------------------Menimbang, bahwa objek sengketa yang dimohonkan batal atau tidak sah dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat dari Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama Jeki Jhon Pasa Pangkat Briptu NRP. 84060408 Jabatan Anggota YANMA Kesatuan Polisi Daerah RIAU (vide bukti P-3 = bukti T-6) ;-----------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

terhadap

gugatan

Penggugat

tersebut,

Tergugat telah mengajukan jawabannya tertanggal 17 Desember 2013 yang memuat jawaban dalam pokok perkara yang pada pokoknya menolak

seluruh

dalil-dalil

yang

dikemukakan

Penggugat

tanpa

mengajukan eksepsi;----------------------------------------------------------------------


Menimbang,

bahwa

terhadap

Jawaban

Tergugat

tersebut,

Penggugat tidak mengajukan Replik secara tertulis akan tetapi secara lisan menyatakan tetap pada dalil-dalil gugatannya ;----------------------------Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak mengajukan eksepsi, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formil gugatan yang meliputi kewenangan mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, tenggang waktu mengajukan gugatan dan ada atau tidaknya kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:-----------------1. Tentang Kewenangan Mengadili Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa kewenangan mengadili Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam Pasal 47, Pasal 1 angka 9 dan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (selanjutnya disebut sebagai Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara) sebagai berikut: Pasal 1 angka 9 : Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan/Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final, serta menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;-------------------------------------------------------------------Pasal 1 angka 10 : Sengketa Tata usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara yang timbul antara orang atau badan hukum perdata dengan Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata


Usaha Negara termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ; ------------------------------------------------Pasal 47 : Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara;-------------------------------------Menimbang, bahwa setelah Majelis hakim mempelajari dan mencermati objek sengketa a quo (vide: bukti P-3 = bukti T-6) ternyata berbentuk penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kepolisian Daerah Riau selaku Badan/Pejabat Tata Usaha Negara, yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yaitu berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat a.n. BRIPTU JEKI JHON PASA (Penggugat In Casu), selanjutnya bersifat kongkrit artinya nyata tidak abstrak akan tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan yaitu berbentuk suatu Surat Keputusan, kemudian bersifat individual artinya Keputusan Tata Usaha Negara itu tidak ditujukan untuk umum tetapi tertentu baik alamat maupun hal yang dituju yaitu ditujukan terhadap BRIPTU JEKI JHON PASA (Penggugat In Casu), sedangkan bersifat final artinya sudah definitif dan karenanya dapat menimbulkan akibat hukum dan Keputusan objek sengketa aquo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain ;----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga telah termasuk ke dalam kategori keputusan tata usaha negara yang dapat dijadikan objek gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara ; ------------------------------Menimbang, bahwa oleh karena Surat Keputusan objek sengketa dalam perkara a quo telah memenuhi unsur keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang


Peradilan Tata Usaha Negara dan oleh karena Tergugat berkedudukan di Pekanbaru, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Tata Usaha

Negara

Pekanbaru

berwenang

memeriksa,

memutus

dan

menyelesaikan sengketa a quo;-------------------------------------------------------2. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Menimbang, bahwa tenggang waktu mengajukan gugatan diatur dalam ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur: “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu 90 (sembilan

puluh)

hari

terhitung

sejak

saat

diterimanya

atau

diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”;----Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa yang diterbitkan pada tanggal 21 Agustus 2013 dan berdasarkan dalil Penggugat yang tidak dibantah oleh Tergugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa objek sengketa a quo diterima oleh Penggugat pada hari itu juga yaitu pada tanggal 21 Agustus 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tanggal 21 Agustus 2013 dapat digunakan sebagai tolok ukur penghitungan tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari mengajukan gugatan;---------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya apabila dihitung sejak tanggal 21 Agustus 2013 sampai dengan saat didaftarkannya gugatan Penggugat di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal 12 November 2013, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara ;-----------------------------------------------------------------------------3. Tentang Ada Atau Tidaknya Kepentingan Penggugat Mengajukan Gugatan


Menimbang, bahwa unsur kepentingan sebagai dasar untuk mengajukan gugatan diatur dalam Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang mengatur:

“Orang

atau

badan

hukum

perdata

yang

merasa

kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi” ;------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa dalam perkara a quo, Majelis Hakim berpendapat bahwa objek sengketa a quo merupakan keputusan Tergugat yang ditujukan langsung kepada Penggugat berupa pemberhentian dengan tidak hormat Penggugat dari kedudukannya selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia sehingga Penggugat menjadi kehilangan status dan pekerjaannya sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta segala hak-hak yang melekat pada status dan pekerjaan tersebut, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat nyata-nyata memiliki kepentingan yang dijamin oleh hukum untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;----------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa formalitas gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkaranya sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------------------


DALAM POKOK PERKARA : Menimbang,

bahwa

dalam

pokok

perkara

Majelis

Hakim

selanjutnya akan mempertimbangkan secara yuridis segi kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan objek sengketa a quo (vide bukti P-2 = T-6) oleh Tergugat baik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku maupun berdasarkan asas-asas umum pemerintahan yang baik sebagai berikut;----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan jawab-jinawab para pihak dan dihubungkan

dengan

bukti-bukti

di

persidangan,

Majelis

Hakim

mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut: --------------------------------1. Bahwa pada tanggal 12 November 2012 terbit Laporan Polisi No. Pol: LP/156/XI/2012/ Bid Propam yang menyatakan bahwa

Briptu Jeki

Jhon Pasa telah meninggalkan tugas secara tidak sah terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 12 November 2012 (vide bukti T-1);-------------------------------------------------------------------------------2. Bahwa pada tanggal 22 Januari 2013 diterbitkan surat Daftar Pencarian Orang atas nama Jeki Jhon Pasa dengan surat Nomor: DPO/01/I/2013/Wabprof yang diterbitkan oleh Lakhar Kabid Propam Polisi Daerah Riau (vide bukti T-14);--------------------------------------------3. Bahwa pada tanggal 18 Februari 2013 Kabidkum Polisi Daerah Riau mengirimkan Nota Dinas Nomor: R/ND-07/II/2013/Bidkum kepada Kabid Propam Polisi Daerah Riau perihal pendapat dan saran hukum terduga pelanggar Jeki Jhon Pasa NRP. 84060408 BA Yanma Polisi Daerah Riau (vide bukti T-7) karena telah tidak melaksanakan tugas sejak tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 31 Januari 2013 (vide bukti T-2); -------------------------------------------------------------------------------


4. Bahwa pada tanggal 25 Maret 2013 terbit Keputusan Kepala Kepolisian

Daerah

Riau

Nomor:

Kep/149/III/2013

Tentang

Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia (vide bukti T-3); --------------------------------------------------------5. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Kabid Propam Polisi Daerah Riau mengirim Nota Dinas Nomor: B/ND-181/III/2013/Bid Propam kepada Ka. Yanma Polisi Daerah Riau perihal pengiriman surat panggilan kepada Briptu Jeki Jhon Pasa dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/43/III/2013/KKEP (vide bukti T-11) dan diterima oleh Ka. Yanma tanggal 26 Maret 2013 (vide bukti T-13); --------------------------------------6. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2013 Kabid Propam Polisi Daerah Riau mengirim Nota Dinas Nomor: B/ND-185/III/2013/Bid Propam kepada Kabidkum Polisi Daerah Riau perihal Permintaan Pendamping untuk Terduga Pelanggar (vide bukti T-15); ------------------------------------------7. Bahwa pada tanggal 27 Maret 2013 Kabidkum Polisi Daerah Riau mengirim Nota Dinas Nomor: B/ND-54/III/2013/Bidkum kepada Kabid Propam Polisi Daerah Riau perihal Pengiriman Personel Bidkum Polisi Daerah Riau selaku pendamping sidang disiplin(vide bukti T-16); -----8. Bahwa pada tanggal 28 Maret 2013 Kabid Propam Polisi Daerah Riau mengirim Nota Dinas Nomor: B/ND-181.a/III/2013/Bid Propam kepada Ka. Yanma Polisi Daerah Riau perihal Pengiriman Surat Panggilan kepada Briptu Jeki Jhon Pasa dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/43.a/III/2013/KKEP (vide bukti T-12) dan diterima oleh Ka. Yanma pada tanggal 28 Maret 2013 (vide bukti T-13); --------------------9. Bahwa pada tanggal 2 April 2013 terbit Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia Nomor: PUT KKEP/03/IV/2013/KKEP


yang isinya Sanksi yang bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (vide bukti P-1 = T-4); -------------------------------10. Bahwa pada tanggal 6 Mei 2013 ibu kandung dari Jeki Jhon Pasa bernama Jamiah mengajukan keberatan dan hak banding terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia Nomor : PUT KKEP/03/IV/2013/KKEP tanggal 2 April 2013 (vide bukti P-2); --11. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2013 terbit Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia Nomor: PUT BANDING/06/VII/2013/KOM putusan

sidang

KKEP

BANDING Polisi

yang

Daerah

isinya Riau

menguatkan

Nomor:

PUT

KKEP/03/IV/2013/ KKEP tanggal 2 April 2013 (vide bukti T-5); ---------12. Bahwa pada tanggal 21 Agustus 2013 terbit Keputusan Kepala Kepolisian

Daerah

Riau

Nomor:

Kep/406/VIII/2013

Tentang

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama Jeki Jhon Pasa Pangkat Briptu NRP.84060408 Jabatan Anggota Kesatuan Yanma Polisi Daerah Riau (vide bukti P-3 = T-6) ; ----------------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan apakah Tergugat berwenang menerbitkan objek sengketa a quo dengan pertimbangan sebagai berikut:-------------------------Menimbang, bahwa secara mendasar pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 30 UndangUndang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menyatakan: ----------------------------------------------------------Pasal 30 Ayat (1) : Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat ; ----------------------


Pasal 30 Ayat (3) : Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah ; Menimbang, bahwa pengaturan yang lebih terperinci tentang pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam Pasal 15 dan Penjelasan Bab I Umum Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 Tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang berbunyi sebagai berikut: ---------------Pasal 15 : Memberhentikan Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia dilakukan oleh ; --------------------------------------------------------------a. Presiden Republik Indonesia untuk pangkat Komisaris Besar Polisi (Kombes Pol) atau yang lebih tinggi ; ---------------------------------------b. Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) atau yang lebih rendah ; --------------Penjelasan Bab I Umum : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Pemerintah ini akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden sedangkan hal-hal yang bersifat rinci dan teknis kewenangan pengaturan lebih lanjut diserahkan kepada Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku penanggung jawab dalam penyelenggaraan pengelolaan sumber daya manusia di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia ;----------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pengaturan yang lebih terperinci khususnya mengenai kewenangan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam angka 5 Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/74/XI/2003 Tentang PokokPokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia. Angka 5 : Pemberhentian Siswa dan Pengakhiran Dinas Polisi Republik Indonesia ; -------------------------------


b. Pengakhiran dinas Polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan AIPTU ke bawah dilimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah dan di lingkungan Mabes Polisi Republik

Indonesia dilimpahkan kewenangannya kepada De SDM Kepala Polisi Republik Indonesia;------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pengaturan tentang kewenangan pengakhiran dinas oleh Kepala Kepolisian Daerah diperjelas dalam angka 12 dan angka 13 Panduan Teknis atas Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No.Pol. ; Kep/74/XI/2003 Tentang Pokok-Pokok Penyusunan Lapis-Lapis Pembinaan Sumber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia Pada Bab II Pasal Demi Pasal Angka 5 Pemberhentian Siswa, Pengakhiran Dinas Dan Mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia huruf b. Pengakhiran Dinas dan mempertahankan Dalam Dinas Aktif Anggota Polisi Republik Indonesia : -----------------------------------------------------------Angka 12 : Pengakhiran Dinas Anggota Polisi Republik Indonesia dengan kepangkatan Aiptu ke bawah yang sifatnya Pemberhentian Tidak Dengan Hormat di Kewilayahan, Kepala Polisi Republik Indonesia melimpahkan kewenangannya kepada Kepala Kepolisian Daerah ; ---------------------------Angka 13 : Surat Keputusannya diterbitkan dan ditandatangani oleh Kepala Kepolisian Daerah ;-------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo yaitu berupa pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat (vide bukti P-3=T-6), Majelis Hakim menemukan fakta hukum bahwa keputusan objek sengketa a quo berisi pemberhentian tidak dengan hormat atas nama Penggugat selaku anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di lingkungan Kepolisian Negara Daerah Riau dalam pangkat Brigadir Satu


yang diterbitkan oleh Brigadir Jenderal Polisi Drs Condro Kirono, M.M.,M.Hum selaku Kepala Kepolisian Daerah Riau pada tanggal 21 Agustus 2013;------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa apabila fakta hukum sebagaimana diuraikan di atas dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kewenangan pemberhentian anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Kepala Kepolisian Daerah Riau (in casu Tergugat)

berwenang untuk menerbitkan objek

sengketa a quo;----------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan apakah substansi penerbitan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik yang akan diuraikan sebagai berikut ;---------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa pemberhentian tidak dengan hormat anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia akibat meninggalkan tugas diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang berbunyi:----------------------------------------------------Pasal 14 ayat (1): Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila : ------------------------------------------------------------------------a. meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;--------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti T-2 berupa Daftar Absensi Yanma Polisi Daerah Riau bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 diperoleh fakta hukum bahwa pada


tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2012 Penggugat tidak masuk dinas tanpa keterangan yang diberi tanda TK dan LD. Selanjutnya pada tanggal 1 November 2012 sampai dengan tanggal 31 Januari 2013 secara berturut-turut Penggugat tidak pernah masuk dinas tanpa keterangan yang diberi tanda TK ; -------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan bukti T-1, T-4 = P-1 dan T-5 yang mana masing-masing bukti tersebut diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut sehingga apabila dihubungkan dengan bukti T-2 sebagaimana telah diuraikan diatas, dapat disimpulkan bahwa Penggugat telah meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;-------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tindakan Penggugat meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut telah melanggar ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia;-----------Menimbang, bahwa di dalam gugatannya Penggugat mendalilkan yang pada pokoknya bahwa pelanggaran kode etik yang Penggugat lakukan bukanlah pelanggaran berat, bukan perbuatan pidana, dan bukan pula perbuatan yang mencoreng institusi Polisi Republik Indonesia di tengah masyarakat sehingga penjatuhan hukuman disiplin pemberhentian tidak dengan hormat kepada Penggugat adalah tidak adil dan tidak wajar dan melanggar asas keseimbangan mengingat selama Penggugat berdinas sebagai anggota Polisi Republik Indonesia sejak tahun 2003


Penggugat belum pernah melakukan pelanggaran maupun perbuatan pidana lain yang sifatnya lebih berat dari pelanggaran yang Penggugat lakukan;-------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa berat ringannya pelanggaran serta adil tidaknya sebuah hukuman tidaklah dapat diukur berdasarkan penilaian subjektif Penggugat semata, melainkan haruslah diukur secara objektif dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam hal ini khususnya Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang secara imperatif mengatur Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia diberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia apabila meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut;-----------------------------------------------Menimbang, bahwa dengan telah diaturnya hukuman disiplin berupa pemberhentian tidak dengan hormat bagi anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia yang meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan aturan tersebut bagi Penggugat

yang

telah

terbukti

tidak

melaksanakan

tugas

atau

meninggalkan tugasnya secara tidak sah terhitung sejak bulan Agustus 2012 sampai dengan bulan Januari 2013 adalah tidak bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya asas keseimbangan; ----------------------------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

oleh

karena

terbukti

Penggugat

telah

memenuhi ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah


Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa substansi keputusan objek sengketa a quo telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik; -------------------------------------------------------Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan objek sengketa dari segi prosedural penerbitannya dengan pertimbangan sebagai berikut: ----------------------------------------------Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya mendalilkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut : -------------------------------------

bahwa Penggugat tidak pernah diberitahu dan tidak pernah menerima panggilan untuk menghadiri sidang Komisi Kode Etik Profesi, sehingga sidang Komisi Kode Etik Profesi tersebut cacat prosedur karena dilaksanakan dengan melanggar Pasal 19 ayat (2) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia;--------------------

-

bahwa Penggugat saat dilaksanakannya sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Penggugat tersebut, Penggugat maupun keluarga Penggugat masih tinggal di wilayah Riau serta memiliki alamat yang jelas dan sangat mudah untuk dihubungi, ditambah lagi banyak sekali rekan se-profesi Penggugat yang mengetahui persis dimana kediaman Penggugat dan domisili keluarga Penggugat;---

-

bahwa pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi yang tidak dihadiri Penggugat telah mengakibatkan Penggugat kehilangan haknya untuk melakukan pembelaan dan hak untuk didampingi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3)


Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia; --------------------

bahwa

meskipun

Penggugat

telah

direkomendasikan

untuk

diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan keputusan KKEP Nomor:

PUT

KEP/03/IV/2013/KKEP

tanggal

2

April

2013,

Penggugat tetap masuk kerja dan tetap menerima gaji bahkan pada tanggal 14 Agustus 2013 berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin/69/VIII/2013/Yanma Penggugat ditugaskan oleh Kayanma sebagai seksi perlengkapan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada tanggal 18 Agustus 2013 di Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau; ---------------------------------Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan Jawaban yang pada pokoknya membantah dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut; ----------------------------------------------Menimbang, mempertimbangkan

bahwa

selanjutnya

apakah

penerbitan

Majelis objek

Hakim

sengketa

akan a

quo

mengandung cacat prosedur sebagaimana didalilkan Penggugat sebagai berikut: --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa proses penerbitan Surat Keputusan objek sengketa

diawali

dengan

:LP/156/XI/2012/Bid

Propam

adanya tanggal

Laporan 12

Polisi

November

2012

No.Pol yang

menyatakan bahwa Penggugat telah meninggalkan tugas secara tidak sah terhitung mulai tanggal 1 Agustus 2012 sampai dengan 12 November 2012 yang ditindaklanjuti dengan pengiriman Nota Dinas tanggal 18 Februari 2013 Nomor : R/ND-07/II/2013/Bidkum kepada Kabid Propam Polisi Daerah Riau perihal pendapat dan saran hukum terduga pelanggar Jeki Jhon Pasa NRP. 84060408 BA Yanma Polisi Daerah Riau.


Selanjutnya terbit Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor : Kep/149/III/2013 tanggal 25 Maret 2013 tentang Pembentukan Komisi Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia untuk memeriksa pelanggaran Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia atas nama Penggugat. Seterusnya pada tanggal 26 Maret 2013 Kabid Propam Polisi Daerah Riau mengirim Nota Dinas Nomor: B/ND-185/III/2013/Bid Propam kepada Kabidkum Polisi Daerah Riau mengenai Permintaan Pendamping untuk Terduga Pelanggar yang ditindaklanjuti dengan Pengiriman personel Bidkum Polisi Daerah Riau selaku pendamping sidang disiplin dengan Nota Dinas Nomor: B/ND-54/III/2013 tanggal 27 Maret 2013 (vide bukti T1, T-2, T-3, T-15, T-16 dan keterangan Saksi HIDINIA RAHMAT TUESA ; Menimbang, bahwa sebelum dilaksanakan sidang kode etik telah dilakukan pemanggilan kepada Penggugat dengan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/43/III/2013/KKEP tanggal 26 Maret 2013 dan Surat Panggilan Nomor : S.Pgl/43.a/III/2013/KKEP tanggal 28 Maret 2013 (vide bukti T-11, T-12 dan T-13) ; ------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia pada tanggal 2 April 2013 dilaksanakan secara in absensia, dimana dalam pelaksanaan sidang komisi kode etik tersebut, Komisi telah melakukan pemeriksaan terhadap 5 (lima) orang saksi dan pemeriksaan barang bukti berupa 8 (delapan) lembar absensi Satker Yanma Polisi Daerah Riau yang terdapat nama Penggugat bulan Agustus s/d Nopember 2012 dan surat DPO (Daftar Pencarian Orang) Nomor : DPO/01/I/2013, tanggal 23 Januari 2013 atas nama Penggugat, yang selanjutnya dari hasil pemeriksaan saksi-saksi dan barang bukti tersebut kemudian Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia memutuskan serta menetapkan bahwa Jeki Jhon Pasa (Penggugat in casu): 1. Terbukti


secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polisi Republik Indonesia. 2. Menjatuhkan saksi yang sifatnya administratif

berupa

:

Sanksi

bersifat

Rekomendasi

berupa

Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (vide bukti P-1 = T-4 dan keterangan Saksi HIDINIA RAHMAT TUESA) ; -----------------------------------Menimbang, bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku terduga pelanggar kode etik diatur dalam Pasal 19 ayat (2) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia yang berbunyi: “Sidang KKEP dapat dilaksanakan tanpa dihadiri oleh Terduga Pelanggar setelah dipanggil berturut-turut sebanyak 2 (dua) kali tidak hadir”; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya tata cara pemanggilan terhadap anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Terduga Pelanggar diatur dalam Pasal 40, 41 ayat (1) dan ayat (2) huruf b dan Pasal 42 ayat (1) huruf a Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai berikut : -----------------------Pasal 40 Pemeriksaan dilakukan melalui tahapan : ------------------------------------------a. pemanggilan Saksi dan Terduga Pelanggar; -----------------------------b. meminta keterangan Saksi, Ahli, dan Terduga Pelanggar; dan c. penanganan barang bukti ; ----------------------------------------------------Pasal 41


1) Pemanggilan

Saksi

dan

Terduga

Pelanggar

sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 40 huruf a dilakukan dengan surat panggilan ; -------------------------------------------------------------------------2) Surat Panggilan ditandatangani oleh Pejabat Polisi Republik indonesia yang berwenang, meliputi : -------------------------------------a. ... b. tingkat Polisi Daerah: 1. Kepala Kepolisian Daerah /Wakil Kepala Kepolisian Daerah atau Irwasda untuk pemanggilan terhadap Kombes Pol; dan 2. Kabidpropam Polisi Daerah untuk pemanggilan terhadap AKBP ke bawah;- -----------------------------------------------------------------------------Pasal 42 1) Surat

panggilan

kepada

Saksi

dan

Terduga

Pelanggar

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 ayat (1) disampaikan kepada : ----------------------------------------------------------------------------a. Atasan Langsung, terhadap Terduga Pelanggar dan Saksi dari anggota Polisi Republik Indonesia; ---------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti T-11 yaitu berupa Nota Dinas yang dikirimkan oleh KABIDPROPAM Polisi Daerah Riau Nomor: B/ND-181/III/2013/Bid-Propam tertanggal 26 Maret 2013 yang ditujukan kepada KAYANMA Polisi Daerah Riau perihal pengiriman surat panggilan kepada Briptu Jeki Jhon Pasa (in casu Penggugat) dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/43/III/2013/KKEP untuk menghadiri sidang Komisi Kode Etik Profesi pada tanggal 28 Maret 2013 yang telah diterima oleh KAYANMA Polisi Daerah Riau pada tanggal 26 Maret 2013 (vide bukti T-13), Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dilakukan pemanggilan pertama kepada Penggugat untuk menghadiri


sidang Komisi Kode Etik Profesi yang dikirimkan melalui atasan Penggugat yaitu KAYANMA Polisi Daerah Riau; ---------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti T-12 yaitu berupa Nota Dinas yang dikirimkan oleh KABIDPROPAM Polisi Daerah Riau Nomor: B/ND-181.a/III/2013/Bid-Propam tertanggal 28 Maret 2013 yang ditujukan kepada KAYANMA Polisi Daerah Riau perihal pengiriman surat panggilan kepada Briptu Jeki Jhon Pasa (in casu Penggugat) dengan Surat Panggilan Nomor: S.Pgl/43.a/III/2013/KKEP untuk menghadiri sidang Komisi Kode Etik Profesi pada tanggal 2 April 2013 yang telah diterima oleh KAYANMA Polisi Daerah Riau pada tanggal 28 Maret 2013 (vide bukti T-13), Majelis Hakim berpendapat bahwa telah dilakukan pemanggilan kedua kepada Penggugat untuk menghadiri sidang Komisi Kode Etik Profesi yang dikirimkan melalui atasan Penggugat yaitu KAYANMA Polisi Daerah Riau; ---------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti T-11, T12 dan T-13 yang membuktikan bahwa telah dilakukan 2 (dua) kali pemanggilan berturut-turut kepada Penggugat untuk menghadiri sidang Komisi Kode Etik Profesi dan yang bersangkutan tetap tidak hadir, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Penggugat yang dilaksanakan pada tanggal 2 April 2013 tidak melanggar ketentuan Pasal 19 ayat (2) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia tersebut ; ----------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat saat dilaksanakannya sidang Komisi Kode Etik Profesi terhadap Penggugat tersebut, Penggugat maupun keluarga Penggugat masih tinggal di wilayah Riau serta memiliki alamat yang jelas dan sangat


mudah untuk dihubungi, ditambah lagi banyak rekan se-profesi Penggugat yang mengetahui persis dimana kediaman Penggugat dan domisili keluarga Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa surat panggilan kepada Saksi dan Terduga Pelanggar disampaikan kepada Atasan Langsung, terhadap Terduga Pelanggar dan Saksi dari anggota Polisi Republik Indonesia ;---------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti T-11, T12 dan T-13 berupa nota dinas dan surat panggilan kepada Penggugat selaku Terduga Pelanggar dan tanda terimanya yang ditujukan kepada atasan Penggugat yaitu KAYANMA Polisi Daerah Riau, serta dikuatkan dengan bukti T-14 yaitu berupa surat Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Penggugat yang diterbitkan oleh LAKHAR KABID PROPAM Polisi Daerah Riau tertanggal 22 Februari 2013, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemanggilan kepada Penggugat untuk menghadiri sidang Komisi Kode Etik Profesi telah disampaikan melalui atasan Penggugat yaitu KAYANMA Polisi Daerah Riau sehingga tidak melanggar ketentuan Pasal 42 ayat (1) huruf b Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia ; --------------------------------------------Menimbang, bahwa seterusnya berdasarkan keterangan Saksi HIDINIA RAHMAT TUESA yang memberi keterangan dibawah sumpah pada persidangan tanggal 15 Januari 2014, menerangkan bahwa pada


tanggal 23 Januari 2013 Penggugat datang ke rumah Saksi, dimana Saksi menyarankan kepada Penggugat agar segera masuk dinas oleh karena terhadap Penggugat telah dibuat berkas perkara pelanggaran perihal tidak masuk dinas dalam waktu lebih dari 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut dan akan dilakukan Sidang Kode Etik, selain itu Saksi juga memberitahukan bahwa telah terbit surat DPO (Daftar Pencarian Orang) atas nama Penggugat tertanggal 22 Januari 2013, akan tetapi sampai dengan pelaksanaan sidang KKEP yang menghasilkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia pada tanggal 2 April 2013 Penggugat tidak pernah masuk dinas, sehingga berdasarkan fakta tersebut,

Majelis

Hakim

berpendapat

bahwa

jauh

sebelum

hari

pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia, Penggugat telah mengetahui bahwa terhadap diri Penggugat sedang diproses berkas perkara pelanggaran disiplin perihal meninggalkan tugasnya secara tidak sah dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kerja secara berturut-turut, akan tetapi Penggugat tidak berupaya untuk memenuhi kewajibannya sebagai anggota Polisi Republik Indonesia yang baik yang berkewajiban menjunjung tinggi etika profesi Polisi Republik Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 4 sampai dengan Pasal 13 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara RI, khususnya Pasal 7 yang mengatur tentang Kewajiban dalam Etika Kelembagaan ;-----------------------------------Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa pelaksanaan sidang Komisi Kode Etik Profesi yang tidak dihadiri Penggugat telah mengakibatkan Penggugat kehilangan hakhaknya

untuk melakukan

pembelaan

dan

hak untuk didampingi

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan


Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan melanggar asas kepastian hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut : --------Menimbang, bahwa Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia menyebutkan : -------------------------------------------Pasal 18 1) Dalam penegakan KKEP, terduga Pelanggar dapat didampingi oleh anggota Polisi Republik Indonesia, yang ditunjuk oleh terduga pelanggar dalam sidang KKEP ; ---------------------------------------------2) Dalam hal terduga pelanggar tidak menunjuk Anggota Polisi Republik Indonesia sebagai pendamping, pengemban fungsi hukum wajib menunjuk pendamping ; --------------------------------------3) Untuk kepentingan pembelaan, terduga pelanggar diberi hak untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan; -----------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti T-15 yaitu berupa Nota Dinas yang dikirimkan oleh KABIDPROPAM Polisi Daerah Riau Nomor: B/ND-185/III/2013/Bid Propam yang ditujukan kepada Kepala Bidang Hukum (KABIDKUM) Polisi Daerah Riau tertanggal 26 Maret 2013, dapat diketahui bahwa KABIDPROPAM Polisi Daerah Riau telah meminta penunjukan pendamping bagi Terduga Pelanggar (in casu Penggugat) kepada Kepala Bidang Hukum Polisi Daerah Riau selaku pengemban fungsi hukum ; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti T-16 yaitu berupa Nota Dinas yang dikirimkan oleh KABIDKUM Polisi Daerah Riau

Nomor:

B/ND-54/III/2013/Bidkum

yang

ditujukan

kepada

KABIDPROPAM Polisi Daerah Riau TERTANGGAL 27 Maret 2013, dapat


diketahui bahwa KABIDKUM Polisi Daerah Riau telah menunjuk IPDA MURSIDI Nrp. 62030072 untuk mendampingi Terduga Pelanggar (in casu Penggugat) dalam sidang disiplin ; ---------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan penilaian terhadap bukti T-15 dan T-16 tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa hak Terduga Pelanggar untuk

didampingi

telah

dipenuhi,

sehingga

tindakan

penunjukan

pendamping bagi Penggugat selaku terduga pelanggar merupakan tindakan yang telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (1) dan (2) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan telah pula memenuhi asas kepastian hukum ; -----------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap dalil Penggugat yang menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terduga pelanggar tidak hadir dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi maka hak pembelaan yang bersangkutan untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan menjadi gugur ; ----------Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa gugurnya hak pembelaan terduga pelanggar (in casu Penggugat) untuk mengajukan saksi-saksi yang meringankan tidak dapat begitu saja dialihkan haknya kepada pendamping dikarenakan istilah pendamping secara prinsip merujuk pada orang yang mendampingi bukan mewakili, sehingga dapat dipahami bahwa kehadiran seorang pendamping dalam sidang Komisi Kode Etik Profesi membutuhkan prasyarat yaitu hadirnya terduga pelanggar, hal mana secara yuridis dapat disimpulkan dari ketentuan Pasal 18 ayat (3) tersebut yang mengatur bahwa hak


pembelaan mengajukan saksi-saksi yang meringankan adalah hak yang diberikan kepada terduga pelanggar bukan hak yang diberikan kepada pendamping ; -------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa terbitnya objek sengketa a quo secara prosedural telah memenuhi ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia ; ----------------------------------------------Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas,

Majelis

Hakim

berpendapat

bahwa

dalil

Penggugat

yang

menyatakan bahwa terbitnya objek sengketa a quo bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia dan bertentangan dengan asas kepastian hukum adalah tidak berdasarkan hukum dan oleh karenanya haruslah dinyatakan ditolak ; ----Menimbang,

bahwa

selanjutnya

Majelis

Hakim

akan

mempertimbangkan dalil Penggugat yang menyatakan bahwa meskipun Penggugat telah direkomendasikan untuk diberhentikan tidak dengan hormat berdasarkan Keputusan KKEP Nomor: PUT KEP / 03 / IV /2013 / KKEP tanggal 2 April 2013, Penggugat tetap masuk kerja dan tetap menerima gaji bahkan Penggugat pada tanggal 14 Agustus 2013 berdasarkan Surat Perintah Nomor: Sprin / 69 / VIII / 2013 / Yanma Penggugat ditugaskan oleh Kayanma sebagai seksi perlengkapan dalam Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Riau pada tanggal 18 Agustus 2013 di Kantor DPRD Provinsi Riau, sebagai berikut : ---------------------------------Menimbang, bahwa untuk memberi penilaian terhadap dalil Penggugat tersebut, Majelis Hakim berpedoman pada Peraturan Kepala


Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia khususnya Pasal 24 ayat (5) menyebutkan : “Sanksi berupa rekomendasi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (g) diajukan kepada Atasan Ankum dan dilaksanakan oleh fungsi Suber Daya Manusia Polisi Republik Indonesia setelah memperoleh keputusan dari Atasan Ankum. Seterusnya pada Pasal 25 ayat (2) peraturan tersebut disebutkan : “Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g bersifat mengikat sejak keputusan ditetapkan oleh pejabat Polisi Republik Indonesia yang berwenang.” ; -----Menimbang, bahwa mencermati hasil Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia Nomor : PUT KKEP/03/IV/2013/KKEP tanggal 2 April 2013 yang memutuskan Penggugat yaitu : --------------------1. Terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 14 ayat 1 huruf (a) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polisi Republik Indonesia ; ----------------------------------------------2. Menjatuhkan sanksi yang sifatnya administratif berupa : Sanksi bersifat Rekomendasi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat. Dengan demikian berpedoman pada ketentuan Pasal 24 ayat (5) dan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011, sangat jelas bahwa Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia tersebut hanya bersifat rekomendasi yang artinya belum mengikat, sehingga pada saat terbit Putusan Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia tanggal 2 April 2013, Penggugat masih berstatus sebagai anggota Polisi Republik Indonesia aktif ; ---------------Dimana sanksi berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat tersebut berlaku dan bersifat mengikat apabila telah terbit keputusan yang


ditetapkan oleh pejabat Polisi Republik Indonesia yang berwenang yaitu Kepala Kepolisian Daerah Riau (in casu Tergugat). Dengan demikian dapat dipahami bahwa sepanjang belum terbit Surat Keputusan pemberhentian Penggugat yang bersifat mengikat (objek sengketa a quo), maka Penggugat tetap menyandang status sebagai anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia beserta segala hak dan kewajiban yang melekat padanya termasuk pula hak untuk menerima gaji sebagaimana diakui oleh Penggugat didalam gugatannya, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil Penggugat tersebut haruslah dinyatakan ditolak ; --------------------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Pasal 25 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 menyebutkan : “Pelanggar yang dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf d, huruf e, huruf f, dan huruf g, berhak mengajukan banding kepada Komisi Banding melalui atasan Ankum sesuai dengan tingkatannya paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya Surat Keputusan sidang KKEP”. Selanjutnya ketentuan Pasal 63 ayat (3) Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 berbunyi : “Dalam hal Terduga Pelanggar tidak hadir pada saat pembacaan putusan Sidang KKEP, pernyataan Banding dapat diajukan secara tertulis oleh Pendamping/istri/suami/anak/orang tua paling lama 3 (tiga) hari setelah putusan Sidang KKEP dibacakan”; --------Menimbang, bahwa dalam sengketa a quo, pada tanggal 6 Mei 2013, Jamiah yang notabene merupakan ibu kandung Penggugat telah mengajukan keberatan dan hak banding terhadap Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia Nomor : PUT KKEP/03/IV/2013/KKEP tanggal 2 April 2013 yang selanjutnya pada tanggal 17 Juli 2013 terbit


Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia Nomor : PUT BANDING / 06 / VII / 2013/KOM BANDING yang isinya menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia Nomor : PUT KKEP/03/IV/2013/KKEP tanggal 2 April 2013 (vide bukti P-2 dan T-5), dimana berdasarkan ketentuan Pasal 68 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 disebutkan bahwa Rekomendasi Komisi Banding bersifat final, dengan demikian mengacu kepada ketentuan Pasal 68 Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012, maka Putusan Sidang Banding Komisi Kode Etik Profesi Polisi Republik Indonesia Nomor : PUT BANDING/06/VII/2013/KOM BANDING tanggal 17 Juli 2013 yang menguatkan Putusan Sidang Komisi Kode Etik Polisi Republik Indonesia tanggal 2 April 2013 atas nama Penggugat adalah bersifat final ; ----------Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat tidak terbukti dan terbitnya objek sengketa a quo yaitu Surat Keputusan Kepala Kepolisian Daerah Riau Nomor: Kep/406/VIII/2013 tanggal 21 Agustus 2013 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Dari Dinas Polisi Republik Indonesia atas nama Jeki Jhon Pasa Pangkat Briptu NRP. 84060408 Jabatan Anggota YANMA Kesatuan Polisi Daerah RIAU baik ditinjau dari segi kewenangan, substansi maupun prosedural telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Peraturan Kepala Polisi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi dan Tata


Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia serta telah memenuhi asas-asas umum pemerintahan yang baik khususnya Asas Keseimbangan dan Asas kepastian Hukum sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) huruf (a) dan (b) Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka sepatutnya gugatan Penggugat yang memohon untuk menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan objek sengketa harus ditolak, dengan demikian seluruh petitum dalam gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak ; -----Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan ditolak, maka sesuai ketentuan Pasal 110 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, mengenai biaya perkara dibebankan kepada Penggugat sebagai pihak yang kalah yang jumlahnya akan ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;----------------------------------------------------Menimbang, bahwa terhadap segala dalil-dalil dan bukti-bukti surat yang diajukan oleh para pihak di Persidangan telah diperiksa secara teliti oleh Majelis Hakim dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan hukum sepanjang ada relevansinya dengan perkara ini, sedangkan untuk dalil-dalil

dan

bukti-bukti

surat

yang

tidak

relevan

tidak

perlu

dipertimbangkan lebih lanjut, namun demikian tetap menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan berkas perkara ini ; -------------------------------------Mengingat, Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;--


-----------------------------------------M E N G A D I L I---------------------------------

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak Gugatan Penggugat seluruhnya; ---------------------------------

-

Menghukum Penggugat Untuk Membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 123.500 (seratus dua puluh tiga ribu lima ratus rupiah);-----Demikian diputus dalam rapat pemusyawaratan Majelis Hakim

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari SENIN tanggal 3 Februari 2014 oleh Kami: ELFIANY, SH., M.Kn sebagai Hakim Ketua Majelis, A. TIRTA IRAWAN, SH., MH dan MALAHAYATI, SH masingmasing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 6 Februari 2014 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh MAIRI, SH. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ; ---------------------------------------------------------------------------

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

ttd

TIRTA IRAWAN, S.H.,M.H.

ELFIANY, S.H.,M.Kn.

ttd

MALAHAYATI, S.H. PANITERA PENGGANTI, ttd

M A I R I, S.H.


PTUN-Pbr

Recommend Documents