PENETAPAN Nomor : 68/B/2012/PT.TUN-MDN
--------------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
---------------------------------------------------------------------------------------
1
P E
N E T A P A N
Nomor: 68/B/2012/PT.TUN-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
----- Kami, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan dalam perkara Nomor 68/B/2012/PT.TUN-MDN;---------------------------------- Telah membaca:----------------------------------------------------------------------1. Berkas perkara Nomor 68/B/2012/PT.TUN-MDN jo Nomor 21/G/2011/PTUNBNA; --------------------------------------------------------------------------------------2. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 68/B/2012/PT.TUN-MDN,
tanggal
29
Mei
2012,
tentang
Penetapan
Penunjukan Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus sengketa tata
usaha
negara
di
tingkat
banding,
yang
diajukan
oleh
Penggugat/Pembanding, nama :-------------------------------------------------------
1. MURDANI,
ST.,
kewarganegaraan
Anggota Aceh
Indonesia, pekerjaan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Barat
(Fraksi PKS), bertempat tinggal
di Jalan Sisingamangaraja Drien
Rampak
Kabupaten
Aceh
Lr. Bayu
Kecamatan Barat,
Johan selanjutnya
No. 48 Pahlawan disebut:
PENGGUGAT/PEMBANDING;-------------------2. MASRIZAL, S. Si.,
kewarganegaraan
Anggota
Indonesia,
pekerjaan
Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten
2
Swadaya...
Aceh Barat (Fraksi PKS), bertempat tinggal di Jalan Swadaya No. 12 Meulaboh Aceh Barat, selanjutnya disebut: PENGGUGAT; ---------------------------3. ZAENAL ABIDIN, S. Si., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (Fraksi PKS), bertempat
tinggal
di Jalan
Sisingamangaraja Desa Gampa Kecamatan Pahlawan
Kabupaten
Aceh Barat,
Johan
selanjutnya
disebut: PENGGUGAT; ----------------------------4. RIDWAN, IB., kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Barat (Fraksi PKS), bertempat tinggal di Gampong Aron Teunong, Kecamatan Woyla,
Kabupaten
Aceh
Barat, selanjutnya disebut: PENGGUGAT;---------
--------------------------------M E L A W A N---------------------------------
KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH BARAT, berkedudukan di Jalan Sultan Iskandar Muda No. 1 Meulaboh, Aceh Barat
berdasarkan
Surat Kuasa Khusus, tertanggal 18 Januari 2012 memberikan kuasa kepada:----------------------------1. Zaini Djalil, SH.;---------------------------------------2. Azfilli Ishak, SH.;--------------------------------------3. Teuku J. Irawan, SH.;--------------------------------4. Bahrul Ulum, SH.;--------------------------------------
3
5. Hendrawan Sofyan, SH.;-----------------------------Kesemuanya
kewarganegaraan Indonesia, Kesemuanya ...
pekerjaan Advokat pada Kantor Advokat/Penasehat Hukum
“ZAINI DJALIL & ASSOCIATES”, beralamat
di Jalan STA Johansyah (Seulawah) No. 01 Seutui Kota
Banda
Aceh,
selanjutnya
disebut:
TERGUGAT/TERBANDING; ---------------------
----- Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara banding Nomor 68/B/2012/PT.TUN-MDN jo Nomor 21/G/2011/PTUN-BNA, berdasarkan surat Penggugat/Pembanding tanggal 21 Mei 2012 perihal: Pencabutan Pernyataan Banding yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;---------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa perkara Nomor 21/G/2011/PTUN-BNA, adalah perkara banding yang telah didaftarkan pada register perkara di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor 68/B/2012/PT.TUN-MDN, perkara tersebut masih/sedang/dalam proses pemeriksaan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan;--------------------------------------------------------------------
Menimbang,
bahwa
Akta
Permohonan
Banding
dari
Penggugat/-
Pembanding Nomor 21/G/2011/PTUN-BNA tanggal 28 Pebruari 2012 telah disampaikan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;---------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan surat dari Penggugat/Pembanding tanggal 21 Mei 2012 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh perihal Pencabutan Pernyataan Banding yang hanya diajukan
oleh
Penggugat/Pembanding:
Murdani,
ST.,
sedangkan
Para
Penggugat yang lain tidak ada menyatakan banding, maka permohonan
4
Penggugat…
banding Penggugat/Pembanding saja yang akan diproses sedangkan Para Pengugat yang lain tidak akan diproses walaupun dalam memori banding ikut menandatangani Memori Banding;----------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa surat Penggugat/Pembanding tanggal 21 Mei 2012 tentang Pencabutan Pernyataan Banding, Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh telah menerbitkan dalam Akta Pencabutan Pernyataan Banding yang ditandatangani
oleh
Wakil
Panitera
dan
Pemohon
maka
permohonan
pencabutan banding tersebut dapat dibenarkan;------------------------------------------ Menimbang, bahwa karena perkara banding tersebut dalam proses pemeriksaan ditingkat banding ternyata dicabut oleh Penggugat/Pembanding maka kepada Penggugat/Pembanding dibebani membayar biaya penetapan ini sebagaimana tercantum dalam amar penetapan di bawah ini;---------------------MEMPERHATIKAN: 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan UndangUndang–Undang Nomor 9 Tahun 2004 terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-------------------------------2. Semua peraturan perundang-undangan yang terkait dengan sengketa tata usaha negara ini;------------------------------------------------------------------------M E N E T A P K A N: 1. Menerima permohonan pencabutan perkara banding dari Penggugat/Pembanding Murdani, ST.;-------------------------------------------------------------2. Menetapkan biaya pencabutan perkara sejumlah Rp. 250.000 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;---------------- Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Berkas Perkara Nomor 68/B/2012/PT.TUN-MDN jo Nomor 21/G/2011/PTUN-BNA ke Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh;-------------------------------------------------------------
5
Demikian…
Demikian
ditetapkan
oleh
Ketua
Majelis
dalam
perkara
Nomor
68/B/2012/PT.TUN-MDN pada hari Senin tanggal 04 Juni 2012.
Ketua Majelis
dto, SASTRO SINURAYA, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Meterai Penetapan
Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Penetapan
Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara
Rp. 239.000,-
J u m l a h
Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
6
