PUTUSAN Nomor : 84/B/2013/PT.TUN-MDN
---------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
----------------------------------------------------------------------------------
1
P U T U S
A N
Nomor : 84/B/2013/PT.TUN-MDN
“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara : -------------------------------------------------------------------------------
1. HIMPUNAN KAWASAN INDUSTRI INDONESIA wilayah Kepulauan Riau dan Kota Batam pada khususnya yang dalam hal ini diwakili oleh OK. SIMATUPANG, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Direksi PT. Kabil Indonesia Estate, serta menjabat Koordinator Himpunan Kawasan Industri (HKI) Wilayah Kepulauan Riau, beralamat di Perumahan Tiban Indah Blok K No. 17 Kelurahan Tiban Indah, Kecamatan Sekupang Batam; ---2. PERHIMPUNAN HOTEL DAN RESTAURAN INDONESIA (PHRI) Kota Batam yang dalam hal ini diwakili oleh MUHAMMAD HANAFI,SE, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan General Manager PIH Hotel, serta menjabat Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Kota Batam, Tempat Tinggal di MKI I Blok W No. 10 RT 6 RW 4, Kelurahan Buliang, Kecamatan Batuaji Kota Batam dan MOHAMAD FAYSAL Bin WAHID,
Kewarganegaraan
Singapura,
Pekerjaan
General
Manager Goodway Hotel serta menjabat Sekretaris Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia (PHRI) Kota Batam, Tempat Tinggal … 2
Tinggal di Jalan Imam Bonjol No. 1 Nagoya Kota Batam. Dalam hal ini memberikan kuasa kepada: EDY HARTONO, SH dan NUR WAFIQ WARODAT, SH keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada Kantor LAW OFFICE EDY HARTONO, SH & PARTNER beralamat di Jalan Gajah Mada Komplek Tiban Center Blok C No. 4 Batam berdasarkan surat kuasa tertanggal 27 Maret 2013, selanjutnya disebut: PARA PENGGUGAT/PEMBANDING; ------------------------------------
----------------------------------- M E L A W A N -----------------------------------1. GUBERNUR KEPULAUAN RIAU, bertempat kedudukan Komplek Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A Lantai IV Pulau Dompak Tanjung Pinang berdasarkan surat kuasa No. 02/Kdh KepriKuasa/I/2013 tanggal 16 Januari 2013 Dalam hal
ini
memberikan kuasa kepada : 1. Nama
: Masrur Amin, SH, MH
Kewarganegaraan
: Indonesia
Pekerjaan
: Advokat/Penasehat Hukum
Alamat
: Hotel 89 Orchard office hall Lt. 2 Jalan Pembangunan Penuin, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau.
2. Nama
: Sulhan, SH
Kewarganegaraan
: Indonesia
Pekerjaan
: Advokat/Penasehat Hukum
Alamat
: Hotel 89 Orchard office hall Lt. 2 Jalan
3
Pembangunan …
Pembangunan Penuin, Kota Batam Provinsi Kepulauan Riau. 3. Nama
: Mariyani Ekowati, SH, MH
Kewarganegaraan
: Indonesia
Jabatan
: Kepala Biro Hukum Setda Prov Kepri
Alamat
: Komplek Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A Lantai IV Pulau Dompak Tanjung Pinang.
4. Nama
: Upik, SH, MT
Kewarganegaraan
: Indonesia
Jabatan
: Kepala Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov Kepri.
Alamat
: Komplek Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A Lantai IV Pulau Dompak Tanjung Pinang.
5. Nama
: Agus Hilman M, SH
Kewarganegaraan
: Indonesia
Jabatan
: Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov Kepri.
Alamat
: Komplek Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A Lantai IV Pulau Dompak Tanjung Pinang.
6. Nama
: Diana Noviantari, SH
Kewarganegaraan : Indonesia Jabatan … 4
Jabatan
: Staf Bagian Bantuan Hukum pada Biro Hukum Setda Prov Kepri.
Alamat
: Komplek Perkantoran Pemprov Kepri Gedung A Lantai IV Pulau Dompak Tanjung Pinang.
Selanjutnya disebut: TERGUGAT/TERBANDING ;-------------2. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA PARAWISATA
SERIKAT
PEKERJA
SELURUH
INDONESIA (DPC F-SP PARAWISATA-SPSI), dalam hal ini diwakili oleh Ketuanya yang bernama SUBRI WIJONARKO, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jl. Pelita V No.12 Kampung Pelita Lubuk Baja Batam, selanjutnya disebut: TERGUGAT II INTERVENSI 1/TERBANDING; -------------3. DEWAN PIMPINAN CABANG SERIKAT PEKERJA LOGAM ELEKTRONIK
DAN
MESIN,
SERIKAT
PEKERJA
SELURUH INDONESIA (DPC FSP LEM SPSI) BATU AMPAR dan sekitarnya, dalam hal ini diwakili oleh Sekretarisnya
yang
bernama
TENGKU
AFKA
NASRI,
Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Perumahaan GMP BlokK No. 14 Tanjung Singkuang Batu Ampar, selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI 2/TERBANDING; --------------
4. KONSULAT CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA METAL INDONESIA KOTA BATAM (KC. FSPMI BATAM), dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya bernama SAYUTI, SH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Avokat pada kantor
SAYUTI … 5
SAYUTI MIUN DJAELANI, SH & PARTNERS yang beralamat Di Komplek Cendana tahap 1 Blok G No. 8 Batam Centre. Berdasarkan
Surat
selanjutnya
disebut
Kuasa
tertanggal
TERGUGAT
28
II
Februari
2013,
INTERVENSI
3/-
TERBANDING; ---------------------------------------------------------
5. DEWAN PIMPINAN CABANG FEDERASI SERIKAT PEKERJA LOGAM
ELEKTRONIC
DAN
MESIN
SERIKAT
PEKERJA SELURUH INDONESIA (DPC F. SP LEM SPSI) MUKA KUNING dan sekitarnya, diwakili oleh Ketuanya yang bernama DANIEL, Kewarganegaraan Indonesia, Beralamat Jalan Gaharu Lot 101-102 Mukakuning-Batam, selanjutnya disebut TERGUGAT II INTERVENSI 4/TERBANDING; --------------
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; ------------------------------Telah membaca : ----------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor : 84/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 03 Juli 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; ------------------------------------------------2. Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 02/G/2013/PTUN-TPI tanggal 26 Maret 2013; --------------------------3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat – surat yang berkenaan dengan perkara ini; --------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA
----- Menimbang ... 6
…
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambilalih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam Salinan Resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 02/G/2013/PTUN-TPI, tanggal 26 Maret 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; -----------------------------------------------------------------------------MENGADILI Dalam eksepsi 1. Menolak eksepsi Tergugat;------------------------------------------------------------Dalam pokok perkara 1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;------------------------------2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sebesar Rp. 147.000,- (Seratus Empat Puluh Tujuh Ribu Rupiah);-----
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2013 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat/Pembanding, Kuasa Tergugat/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi-1/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi-2/Terbanding, Kuasa Tergugat II Intervensi-3/Terbanding, dan Kuasa Tergugat II Intervensi-4/Terbanding; -------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Para Penggugat/Pembanding melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding tertanggal 05 April 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 02/G/2013/PTUN-TPI jo. Nomor: 06/BDG/2013/PTUN-TPI yang ditandatangani oleh Nur Wafiq Warodat, SH. dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, serta telah diberitahukan secara seksama oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang kepada pihak Tergugat/Terbanding, Tergugat II Intervensi1/Terbanding … 7
1/Terbanding, Tergugat II Intervensi-2/Terbanding, Tergugat II Intervensi-3 dan Tergugat II Intervensi-4/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 02/G/2013/PTUN-TPI jo. Nomor: 06/BDG/2013/PTUN-TPI tertanggal 05 April 2013; ----------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa pihak Para Penggugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan Memori Banding tertanggal 25 April 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 01 Mei 2013 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 02/G/2013/PTUN-TPI jo. Nomor: 06/BDG/2013/PTUN-TPI tertanggal 02 Mei 2013; --------------------------- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para Penggugat/Pembanding tersebut, pihak Tergugat II Intervensi-1/Terbanding telah mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 04 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 04 Juni 2013 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan
dan
Penyerahan
Kontra
Memori
Banding
Nomor:
02/G/2013/PTUN-TPI jo. Nomor: 06/BDG/2013/PTUN-TPI tertanggal 04 Juni 2013; ----------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding yang diajukan oleh pihak Para
Penggugat/Pembanding
tersebut,
pihak
Tergugat/Terbanding
telah
mengajukan Kontra Memori Banding tanggal 05 Juni 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada tanggal 05 Juni 2013 serta telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan Surat Pemberitahuan
dan
Penyerahan
Kontra
Memori
Banding
Nomor:
02/G/2013/PTUN-TPI jo. Nomor: 06/BDG/2013/PTUN-TPI tertanggal 10 Juni 2013; -------------------------------------------------------------------------------------------
8
----- Menimbang …
----- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing – masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan
Surat
Pemberitahuan
Memeriksa
Berkas
Perkara
Nomor:
02/G/2013/PTUN-TPI jo. Nomor: 06/BDG/2013/PTUN-TPI tertanggal 29 Mei 2013; ---------------------------------------------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
----- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mempelajari secara cermat, seksama dan teliti berkas perkara yang terdiri dari: Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 02/G/2013/ PTUN-TPI, tanggal 26 Maret 2013, surat-surat bukti dan saksi dari Para Penggugat/Pembanding serta surat-surat lain yang bersangkutan, memori banding, kontra memori banding, telah dicapai permufakatan bulat dalam rapat permusyawaratan yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013 dengan uraian pertimbangan berikut ini; ----------------------------------------------------- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor: 02/G/2013/PTUN-TPI, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari
Selasa, tanggal 26 Maret 2013, yang dihadiri oleh Kuasa
Penggugat/Pembanding,
Kuasa
Tergugat/Terbanding,
Kuasa
Tergugat
II
Intervensi 1 s/d Tergugat II Intervensi 4/Terbanding; -------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor: 02/G/2013/PTUN-TPI,
Kuasa
Para
Penggugat/Pembanding
mengajukan
permohonan banding pada tanggal 05 April 2013; -------------------------------------
9
----- Menimbang …
----- Menimbang, bahwa Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyebutkan; “ Permohonan pemeriksaan banding diajukan secara tertulis oleh pemohon atau kuasanya yang khusus dikuasakan untuk itu kepada Pengadilan Tata Usaha Negara yang menjatuhkan putusan tersebut dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan pengadilan itu diberitahukan kepadanya secara sah”; ----- Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat/Pembanding hadir pada saat pembacaan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, maka tenggang waktu pengajuan permohonan bandingnya dihitung empat belas hari sejak saat pembacaan putusan tanggal 26 Maret 2013, sehingga permohonan banding harus diajukan paling lambat pada tanggal 09 April 2013; ------ Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Para Penggugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal
05 April
permohonan
dalam
banding
tersebut
diajukan
masih
2013, maka
tenggang
waktu
sebagaimana ditentukan Pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, sehingga secara yuridis formal permohonan banding dinyatakan dapat diterima; ------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa yang menjadi obyek perkara adalah Surat Keputusan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 752 Tahun 2012, tanggal 06 Desember 2012, Tentang Upah Minimum Kota Batam Tahun 2013; ----------------------------------Dalam Eksepsi: Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat/Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding mengajukan eksepsi pada pokoknya sebagai berikut: 1. Bahwa surat keputusan obyek sengketa tidak bersifat individual, tetapi bersifat umum, karena tidak ditujukan kepada orang atau badan hukum
10
tertentu,
sehingga …
sehingga secara absolut Peradilan TUN tidak berwenang mengadili sengketa aquo, melainkan kewenangan Peradilan Umum; 2. Bahwa Penggugat/Pembanding tidak mempunyai legal standing mengajukan gugatan aquo, karena organisasi sebagai wadah pengusaha bukanlah badan hukum perdata sebagaimana dimaksud undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara;
----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang mempertimbangkan eksepsi ke-1, yang pada halaman 45 pada pokoknya menyatakan sebagai berikut: “Pertama; bahwa obyek sengketa diterbitkan oleh Tergugat sebagai pelaksanaan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yang menyatakan: “Upah minimum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur dengan memperhatikan rekomendasi dari Dewan Pengupahan Provinsi dan/Bupati/walikota”, dimana dari ketentuan tersebut terbaca bahwa secara formal perintah undang-undang kepada gubernur dalam menerbitkan keputusan tentang upah adalah berupa “Penetapan” (beschikking), bukan peraturan. Seandainya yang dikehendaki adalah peraturan, tentu norma diatas akan berbunyi seperti misalkan: “… diatur lebih lanjut oleh gubernur…”. Selain itu, dalam lampiran UU Nomor 12 Tahun 2011 telah diberikan contoh format peraturan perundang-undangan, dimana format peraturan perundang-undangan adalah dimulai dari judul peraturan perundangundangan, frasa “ Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, dst…, yang ternyata adalah sangat berbeda dengan keputusan tata usaha Negara (obyek sengketa)”; ----- Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang salah dalam menafsirkan bunyi ketentuan Pasal 89 ayat (3) Undang-Undang
11
Nomor …
Nomor 13 Tahun 2003, karena pengertian frasa “ditetapkan” pada pragraf pasal tersebut, tidak selalu berarti suatu penetapan (beschiking) yang bersifat individual, tetapi dapat pula dalam bentuk penetapan atau peraturan yang berlaku umum, tergantung pada konteks dan kontekstualisasinya; --------------------------------- Menimbang, bahwa pencantuman frasa ”Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” pada salah satu contoh pada lampiran Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga tidak dapat diartikan sebagai syarat mutlak bagi setiap peraturan perundang-undangan, karena sekalipun tanpa adanya irah-irah “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”, tetapi substansi atas hal-hal yang diaturnya adalah bersifat umum, maka produk tersebut harus diartikan sebagai suatu peraturan yang berlaku umum, bukan penetapan yang bersifat individual; -------------------------- Menimbang, bahwa Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyebutkan; “Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga Negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan”. Selanjutnya
Pasal 7 (1)
menyebutkan ; Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Kemudian Pasal 8 ayat (1) menyebutkan; Jenis Peraturan Perundang-Undangan selain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keungan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, lembaga,
12
atau …
atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat”;--------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1) jo Pasal 1 butir 1 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 serta doktrin dalam ilmu Hukum Tata Usaha Negara, yang menyatakan bahwa suatu penetapan dapat bersifat umum dan dapat pula bersifat individual, maka keputusan gubernur yang berlaku secara umum dapat pula dibuat dalam bentuk penetapan dengan tanpa membubuhkan kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa”; ---------------------- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang pada putusan halaman 48 s/d 51 telah mengintrodusir beberapa doktrin tentang pengertian “individual”, sehingga berkesimpulan bahwa surat keputusan obyek sengketa sudah memenuhi unsur individual, karena sudah jelas subyek dan hal yang diaturnya. Dengan demikian dapat dijadikan sebagai obyek sengketa pada Peradilan Tata Usaha Negara; ---------------------------------------- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tidak sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang tersebut, karena setelah memperhatikan secara seksama surat keputusan obyek sengketa, ternyata hanya menyebutkan klasifikasi perusahaan dan pekerja yang dituju, tanpa menyebutkan secara jelas dan pasti perusahaan dan pekerja yang dituju, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, subyek yang dituju oleh surat keputusan obyek sengketa tidak tertentu dan/atau tidak dapat ditentukan secara pasti. Secara hukum, konsekuensinya adalah bahwa surat keputusan obyek sengketa berlaku terhadap semua atau setiap perusahaan dan pekerja baik yang sudah … 13
sudah ada di Batam, maupun terhadap perusahaan dan pekerja yang akan ada dan yang mungkin akan ada dikemudian hari sesuai klasifikasi yang sudah ditetapkan; ----- Menimbang, bahwa selain itu pula untuk memahami keberadaan surat keputusan obyek sengketa aquo, hakim tidak cukup hanya mempertimbangkan konstruksi teksnya saja, melainkan hakim juga harus mempertimbangkan konteks, substansi, kontekstualisasi, latar belakang, maksud dan tujuan diterbitkannya surat keputusan obyek sengketa; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa untuk menjelaskan eksistensi surat keputusan obyek sengketa dapat dipedomani ketentuan-ketentuan berikut ini : - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota: Pasal 4 ayat (1) : Pembagian urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) berdasarkan kriteria eksternalitas, akuntabilitas, dan efisiensi dengan memperhatikan keserasian hubungan antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan; (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengaturan teknis untuk masing-masing sub bidang atau sub sub bidang urusan pemerintahan
diatur
dengan
peraturan
menteri/kepala
lembaga pemerintahan non departemen yang membidangi urusan pemerintahan yang bersangkutan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri; Pasal 6 ayat (1) : Pemerintah daerah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus urusan pemerintahan yang berdasarkan kriteria pembagian urusan pemerintahan
sebagaimana … 14
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) menjadi kewenangannya; (2) Urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Pasal 7 ayat (1) : Urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) adalah urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh pemerintahan daerah provinsi dan/atau pemerintahan daerah kabupaten/kota, berkaitan dengan pelayanan dasar; (2) Urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: a.Pendidikan, …dst; l. ketenagakerjaan,… dst; - Peraturan Menteri Tenaga Kerja Republik Indonesia Nomor :PER01/MEN/1999, Tentang Upah Minimum: -
Konsideran faktual bagian “ Menimbang” : a. bahwa dalam rangka upaya mewujudkan penghasilan yang layak bagi pekerja, perlu ditetapkan upah minimum dengan mempertimbangkan peningkatan kesejahteraan pekerja tanpa mengabaikan peningkatan produktivitas
dan
kemajuan
perusahaan
serta
perkembangan
perekonomian pada umumnya; b. bahwa untuk mewujudkan penetapan upah minimum yang lebih realistis sesuai dengan kemampuan perusahaan secara sektoral, maka disamping penetapan Upah Minimum Regional juga dilakukan penetapan Upah Minimum Sektoral Regional; c. bahwa sehubungan denngan huruf a dan b, Peraturan Menteri Tenaga Kerja
No.Per-03/MEN/1997 tentang
Upah Minimum Regional, dipandang …
15
dipandang
sudah
tidak
sesuai
lagi,
sehingga
perlu
diadakan
penyempurnaan.
----- Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut diatas, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan konteks dan substansi penerbitan surat keputusan obyek sengketa adalah “pengaturan” pemberian upah minimum kota Batam tahunh 2013, kontekstualisasinya adalah berdampak hukum terhadap semua perusahaan dan pekerja sesuai dengan kualifikasi yang telah ditentukan, tanpa pembatasan dan/atau tanpa kecuali, yang dilatarbelakangi oleh usul dari Walikota Batam kepada Gubernur Kepulauan Riau, untuk memenuhi kebutuhan praktis pemerintah kota Batam, dengan maksud untuk meningkatkan kesejahteraan semua pekerja sebagai upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat kota Batam, sebagaimana disebutkan pada konsideran faktual bagian “Menimbang” huruf a dan b surat keputusan obyek sengketa; ---------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa surat keputusan obyek sengketa tidak bersifat individual sebagaimana dimaksud Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, tetapi bersifat
umum
sebagaimana dimaksud Pasal 2 huruf b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadilinya; ---------------- Menimbang, bahwa sekalipun Peradilan Tata Usaha Negara tidak berwenang secara
absolut
mengadili
surat
keputusan
obyek
sengketa,
namun
Penggugat/Pembanding dapat mengajukan hak uji materilnya ke Mahkamah Agung Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana dimaksud Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan; ------------------- Menimbang … 16
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, eksepsi ke-1 yang menyatakan bahwa surat keputusan obyek sengketa tidak bersifat individual, tetapi bersifat umum yang diajukan oleh Tergugat/Terbanding beralasan secara hukum untuk dinyatakan dapat diterima, sehingga Peradilan Tata Usaha Negara harus menyatakan tidak berwenang mengadili sengketa aquo; ---------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi ke-1 dinyatakan dapat diterima, maka eksepsi ke-2 dan bagian pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi;
Dalam Pokok Perkara; ----- Menimbang, bahwa oleh karena itu putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 02/G/2013/PTUN-TPI, tanggal 26 Maret 2013 harus dibatalkan dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan mengadili sendiri, yang menyatakan gugatan dinyatakan tidak diterima; ---------------- Menimbang, bahwa dengan demikian Penggugat/Pembanding adalah sebagai pihak yang kalah, sehingga sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, harus dihukum membayar biaya perkara pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); -------------------------------------------------------Mengingat : -
Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
-
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Tentang Perubahan UndangUndang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
-
Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan tata Usaha Negara; - Peraturan … 17
-
Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;
MENGADILI
- Menerima permohonan banding dari Para Penggugat/Pembanding; ------- Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang Nomor 02/G/2013/PTUN-TPI, tanggal 26 Maret 2013 yang dimohonkan banding;-----------------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI Dalam Eksepsi: - Menerima Eksepsi ke-1 Tergugat/Terbanding yang menyatakan bahwa surat keputusan obyek sengketa tidak bersifat individual, tetapi bersifat umum; ----------------------------------------------------------------------Dalam Pokok Perkara: - Menyatakan gugatan Para Penggugat/Pembanding tidak diterima; ----- Menghukum Para Penggugat/Pembanding membayar biaya perkara ditingkat banding sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah); --------------------------------------------------------------------------------
Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan pada hari Kamis, tanggal 22 Agustus 2013, oleh YOSRAN, SH.,M.Hum Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Hakim Ketua Majelis, dan T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH serta NURMAN SUTRISNO, SH,,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum … 18
umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh MAKMUR SITEPU, SH selaku Panitera Muda Perkara sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tanpa dihadiri oleh para pihak atau kuasa hukumnya; HAKIM ANGGOTA
HAKIM KETUA MAJELIS
dto,
dto,
T. SJAHNUR ANSJARI, SH.,MH
YOSRAN, SH.,M.Hum
dto, NURMAN SUTRISNO, SH,,M.Hum PANITERA PENGGANTI dto, MAKMUR SITEPU, SH
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan …….……. Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ……….…
Rp.
3. Biaya Proses Perkara .…………....
Rp. 239.000,-
J u m l a h …………………….….
5.000,-
Rp. 250.000,(dua ratus lima puluh ribu rupiah)
19
