PUTUSAN Nomor : 39/B/2013/PT.TUN-MDN
----------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-----------------------------------------------------------------------------------
1
P U T U S
A N
Nomor: 39/B/2013/PT.TUN-MDN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”
----- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan tersebut di bawah ini, dalam perkara antara: --------------PENGGUNA
ANGGARAN (PA) DINAS PEKERJAAN UMUM KOTA BANDA ACEH (PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN PAKET PEKERJAAN PEMBANGUNAN GEDUNG ARSIP DAN BKPP), Berkedudukan di Jalan KHA. Dahlan No. 3 Banda Aceh ; --------------------------------------------------------------------Dalam hal ini diwakili oleh ; -----------------------------------------1.
M.P. YUSUF, S.H. ;
2.
ASKARI, S.H., M.H. ;
3.
M. INDRA NUATAN, S.H. ;
4.
RICKY FEBRIANDI, S.H. ;
5.
ERNIDA , S.H. ;
6.
T. DAVINDRA, S.H. ;
Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, Jabatan Jaksa Pengacara Negara, pada Kantor Kejaksaan Tinggi Aceh Provinsi Aceh, Beralamat di jalan Dr. Mr. Muhammad Hasan Banda Aceh, berdasarkan Surat Kuasa Nomor : SKK.01./N.1/Gtn.2 /11/2012, tertanggal 12 November 2012 ; ---------------------------------------------------------------------Selanjutnya disebut: ---------- TERGUGAT/PEMBANDING ;
MELAWAN … 2
MELAWAN
HENDRI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta (selaku Wakil Direktur CV. Jangkar Jati ), Beralamat Jalan Cendana Utama, Gampong Jeulingke kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh ; -----------Selanjutnya disebut: --------- PENGGUGAT/TERBANDING;
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; ------------------------------------Telah membaca: --------------------------------------------------------------------------------------1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi
Tata
Usaha Negara Medan Nomor:
39/B/2013/PT.TUN-MDN tanggal 16 April 2013 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa sengketa ini; ------------------------------------------------------------------2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 16/G/2012/PTUN-BNA tanggal 09 Januari 2013; -------------------------------------------3. Berkas perkara, surat – surat bukti yang diajukan oleh para pihak, dan surat – surat yang berkenaan dengan perkara ini; ------------------------------------------------------------
TENTANG DUDUK PERKARA ----- Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih duduk sengketa seperti yang diuraikan dalam salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 16/G/2012/PTUN-BNA tanggal 09 Januari 2013, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; ----------------------------MENGADILI I.
DALAM PENUNDAAN
-
Menolak Permohonan Penundaan dari Penggugat ; -----------------------------------------
II.
DALAM POKOK PERKARA
1.
Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk Sebagian ; ----------------------------------------
2. Menyatakan … 3
2.
Menyatakan Tidak Sah Surat Keputusan Tergugat berupa Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/34/SPPBJ/TB-DPU/2012 tanggal 6 September 2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP ; ---------------------------------------
3.
Mewajibkan Tergugat untuk Mencabut Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor : 602.1/34/SPPBJ/TB-DPU/2012 tanggal 6 September 2012 perihal Penunjukan Penyedia Barang/Jasa untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP ; ----------------------------------------------------------------------
4.
Menghukum Tergugat untuk Membayar Biaya yang Timbul dalam Perkara ini sejumlah Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) ; -------------------------
5.
Menolak untuk Selebihnya ;
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013
dihadiri
oleh
kuasa
Penggugat/Terbanding
dan
Kuasa
Hukum
Tergugat/Pembanding;------------------------------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, pihak Tergugat/ Pembanding telah mengajukan permohonan banding tanggal 21 Januari 2013 dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 16/G/2012/PTUN-BNA
yang
ditandatangani
oleh
M. INDRA
NUATAN, SH kuasa hukum Tergugat/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh, serta telah diberitahukan oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh kepada pihak lawan secara seksama dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 16/G/2012/PTUN-BNA tertanggal 21 Januari 2013; -------------- Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan Memori Banding tertanggal 01 Pebruari 2013, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh pada tanggal 04 Pebruari 2013, dan telah diberitahukan kepada pihak lawan, dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding Nomor: 16/G/2012/PTUN-BNA
tertanggal
04
Pebruari
2013,
yang
pada
pokoknya
Tergugat/Pembanding keberatan dan tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tata
Usaha … 4
Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 16/G/2012/PTUN-BNA tanggal 09 Januari 2013 telah salah menterjemahkan isi dari Surat Edaran Bersama (Vide Bukti T-15) dan memohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memberi putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:-----------------------------------------------------------------------------
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 16/G/2012/PTUN-BNA tanggal 09 Januari 2013;---------------------------------------Mengadili sendiri dan memutuskan: 1. Menyatakan
Surat
Nomor
:
602.1/34/SPPBJ/TB-DPU/2012
Tentang
Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa yang dikeluarkan oleh Pengguna Anggaran (PA) Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh dinyatakan sah menurut hukum; 2. Membebankan kepada Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);
----- Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori
Banding;----------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing–masing... pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor: 16/G/2012/PTUN-BNA, masing– masing tertanggal 26 Pebruari 2013;---------------------------------------------------------------TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
----- Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 16/G/2012/PTUN-BNA diucapkan pada hari Rabu tanggal 09 Januari 2013 dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri Penggugat/Terbanding dan kuasa hukum Tergugat/Pembanding, maka untuk menghitung tenggang waktu 14 (empat belas) hari
mengajukan … 5
mengajukan permohonan banding bagi Tergugat/Pembanding
yang hadir pada saat
putusan diucapkan, adalah dihitung setelah pengucapan putusan tersebut di persidangan; ----- Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Pembanding melalui Kuasa Hukumnya mengajukan permohonan banding sebagaimana tercatat dalam
Akta Permohonan
Banding Nomor: 16/G/2013/PTUN-BNA pada tanggal 21 Januari 2013, yang berarti hari keduabelas sejak pembacaan putusan maka permohonan banding tersebut secara formal harus diterima karena diajukan masih dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi persyaratan sebagaimana yang ditentukan oleh Pasal 123 ayat (1), 125 ayat (2), dan 126 ayat (1) Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor: 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara; ---------------- Menimbang, bahwa memori banding dari Tergugat/Pembanding pada pokoknya keberatan atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 16/G/2012/PTUN-BNA tanggal 09 Juanuari 2013, dengan alasan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh keliru dalam menafsirkan Pelaksanaan Peraturan presiden Nomor: 54 Tahun 2010, Surat Edaran Bersama Nomor:027/824/SJ dan Nomor: 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dimana Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh berpedoman pada Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor: 54 Tahun 2010 yang mengartikan Tergugat/Pembanding secara Hukum tidak mempunyai kewenangan untuk menerbitkan obyek sengketaq a quo dan terhadap obyek sengketa a quo haruslah dinyatakan tidak sah. Sedangkan dalam Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: 027/824/SJ dan Nomor: 1/KA/LKPP/03/2011 tanggal 16 Maret 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 dikaitkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor: 58 tahun 2005 serta perlu ditegaskan bahwa dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor: 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor:13
6
Tahun 2006 ...
Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah dimana dalam Pasal 10A yang berbunyi “dalam rangka pengadaan barang/jasa, Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen sesuai Peraturan Perundang undangan di bidang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah”. Berdasarkan ketentuan tersebut maka Pengguna Anggaran bertindak sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dalam menerbitkan/mengeluarkan Surat Penunjukan Pengadaan Barang/Jasa obyek sengketa aquo, adalah sudah tepat dan telah sesuai dengan Keputusan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 serta Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri Nomor: 027/824/SJ tanggal 16 Maret 2011 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor: 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah dikaitkan dengan Peraturan Presiden Nomor: 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan kekayaan Daerah;---------Berdasarkan uraian tersebut diatas, Tergugat/Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negar Medan membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:16/G/2012/PTUN-BNA tanggal 09 Januari 2013;------------------------------------ Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding; ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan memeriksa dan meneliti berkas perkara yang bersangkutan, yang terdiri dari Berita Acara Pemeriksaan Persiapan, Berita Acara Persidangan, Salinan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda
Aceh Nomor: 16/G/2012/PTUN-BNA serta
meneliti dan memperhatikan surat – surat bukti, keterangan saksi yang diajukan oleh pihak
Tergugat/Pembanding,
serta
alasan-alasan
yang
dikemukakan
Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat dan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan di bawah ini; ----------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa obyek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Penunjukan Penyedia Barang .jasa (SPPBJ) Nomor: 602.1/34/SPPBJ/TB-DPU/2012 tanggal 6
September 2012 ...
7
September 2012 Perihal : Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP;--------------------------------------------------- Menimbang, bahwa pengadaan barang/jasa diatur dalam Pearaturan Preesiden Nomor: 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dimana jika pihak peserta lelang merasa dirugikan maka ketentuan mengenai sanggahan diatur dalam paragraf kedelapan, pasal 81 dan pasal 82 ;------------------------------------------------------------ Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding telah melakukan Sanggahan kepada Unit Layanan
Pengadaan
(ULP)/Kelompok
Kerja
Pengadaan
Barang/Pekerjaan
Konstruksi/Jasa Lainnya Pada Dinas Pekerjaan Umum Kota Banda Aceh Tahun 2012, dengan Surat Nomor: 01/JJ/BA/IX/2012 (Bukti P-I) dan telah dijawab oleh Unit Layanan Pengadaan (ULP) yang bersangkutan (Bukti P-II), dan atas jawaban sanggahan itu Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Sanggahan Banding sebagaimana ketentuan pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010; ---------------------------------[[[
----- Menimbang, bahwa dalam pasal 82 ayat (1) disebutkan: “ Penyedia Barang/Jasa yang tidak puas dengan jawaban sanggahan dari Unit Layanan Pengadaan (ULP) dapat mengajukan
sanggahan
banding
kepada
Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala
Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah diterimanya Jawaban sanggahan”;------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa kata “dapat” apabila ditinjau dari segi hukum berarti “tidak wajib” atau in kasu boleh mengajukan sanggahan banding atau tidak mengajukan sanggahan banding. Akan tetapi menurut hemat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kata “dapat” harus dihubungkan dengan ayat-ayat berikutnya antara lain ayat 2 dan ayat 3 yang mewajibkan pengaju sanggahan banding wajib menyerahkan Jaminan Sanggahan Banding sebesar dua perseribu dari nilai total HPS, dan pasal
4
yang
menyatakan
bahwa
Sanggahan
Banding
menghentikan
proses
pelelangan/seleksi. Sehingga apabila penggugat/Terbanding memang yakin bahwa sanggahan adalah benar seharusnya ia mengajukan sanggahan banding;----------------------
----- Menimbang ...
8
----- Menimbang, bahwa pasal 82 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 menurut pendapat Majelis Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan harus disesuaikan dengan peraturan hukum acara tata usaha negara yang tercantum dalam pasal 48 ayat (1) dan (2) serta pasal 51 ayat (3) Undang-undang Nomor: 5 Tahun 1986 sebagaimana dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor : 51 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi sebagai berikut:----------------------------------------------------Pasal 48 (1): Dalam hal suatu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara diberi wewenang oleh atau berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk menyelesaikan secara administratif sengketa tata usaha negara tertentu, maka sengketa tata usaha negara harus diselesaikan melalui upaya administratif yang tersedia; Pasal 48 (2) : Pengadilan baru berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) jika seluruh upaya administratif yang bersangkutan telah digunakan; Pasal 51 (3): Pengadilan Tinggi Tata usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan di tingkat pertama sengketa Tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 48; ----- Menimbang, bahwa dengan mencermati ketentuan pasal 48 ayat (1) dan (2) yang pada pokoknya mengharuskan diselesaikannya sengketa Tata usaha Negara tersebut melalui upaya administratif dan Pengadilan baru berwenang mengadili apabila seluruh upaya administratif telah digunakan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan berpendapat bahwa
kata “dapat” dalam pasal 82 ayat (1) Peraturan
Presiden Nomor: 54 Tahun 2010 harus diartikan sebagai suatu kewajiban yang harus dijalani oleh Penggugat/Terbanding sebelum dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan ( pasal 51 ayat (3) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986);----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- Menimbang ...
9
----- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Penggugat/Terbanding tidak mengajukan Sanggahan banding, maka secara hukum harus dianggap telah menerima dan sependapat dengan jawaban sanggahan yang dilakukan oleh Tergugat/Pembanding, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh seharusnya menyatakan tidak berwenang untuk mengadili sengketa aquo,oleh karena itu gugatan Penggugat/Terbanding harus dinyatakan tidak diterima;--------------------------------------------- Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor:16/G/2012/PTUN-BNA tanggal 9 Januari 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dinyatakan batal;---------------------------------------------
----- Menimbang, bahwa walaupun berlebihan akan tetapi perlu untuk dipertimbangkan adalah bahwa penerbitan obyek sengketa aquo adalah dimaksudkan atau ditujukan untuk suatu perikatan perdata berupa kontrak kerja berupa Pekerjaan Pembangunan Gedung Arsip dan BKPP, sehingga penerbitan obyek sengketa merupakan tindakan hukum Tata Usaha Negara yang melebur kedalam tindakan atau perbuatan hukum perdata dan karenanya secara hukum merupakan keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 huruf a Undang-undang Nomor: 5 tahun 1986, yaitu Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata dan menjadi kewenangan peradilan perdata untuk mengadilinya (Vide: Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 252 K/TUN/2000 tanggal 13 Nopember 2000, Nomor: 296 K/TUN/2008 tanggal 8 Desember 2008 dan Nomor: 189 K/TUN/2008 tanggal 24 Desember 2008);------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti yang tidak dipertimbangkan, dianggap telah dikesampingkan namun harus tetap terlampir dan menjadi bagian dari berkas perkara ini;-------------------------------------------------------------------------------------------------- Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding berada pada pihak yang kalah, maka sesuai dengan ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua
dengan ... 10
dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat/Terbanding tersebut harus dibebani kewajiban untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan, yang besarnya biaya dalam tingkat banding tercantum dalam amar putusan ini; ---------------------------------------------------------------------- Mengingat ketentuan-ketentuan dalam Undang – Undang Nomor : 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor : 9 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta peraturan – peraturan lainnya yang terkait ;--------------------------------------------------------
M E N G A D I L I
:
-
Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
-
Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor : 16/G/2012/PTUN-BNA, tanggal 9 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut, dengan;-----------------------------------------------------------------------------MENGADILI SENDIRI:
- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding tidak diterima;---------------------------- Menghukum Penggugat /Terbanding untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,(Dua ratus lima puluh Ribu Rupiah);----------------------------------------------------------
Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan yang dilangsungkan pada Hari Kamis, Tanggal 30 Mei
2013 yang terdiri dari : H. ISKANDAR,SH., MH Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan sebagai Ketua Majelis Hakim, DJOKO DWIHARTONO,SH. dan RIYANTO,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis HAKIM dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota tersebut, serta
dibantu ... 11
dibantu oleh DANIEL H.SIAGIAN, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan
tanpa dihadiri oleh Para Pihak
yang berperkara maupun
Kuasanya;-----------------------------------------------------------------------------------------------
HAKIM-HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS HAKIM,
dto,
dto,
DJOKO DWIHARTONO, SH.
H. ISKANDAR , SH.,MH
dto, RIYANTO, SH.
PANITERA PENGGANTI dto,
DANIEL H. SIAGIAN, SH.
Perincian Biaya Perkara : 1. Biaya Materai Putusan ……… Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi Putusan ……… Rp.
5.000,-
3. Biaya Proses Perkara .……….. j u m l a h ….......................
Rp. 239.000,Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
12
