PUTUSAN Nomor : 171/B/2012/PT.TUN-MDN
------------------------------------------------------------------------------___Publikasi putusan ini dimaksudkan sebagai informasi kepada publik, sedangkan turunan putusan yang resmi dikeluarkan sesuai mekanisme berdasarkan UU yang berlaku, apabila dalam publikasi ini terdapat kesalahan pengetikan dsb, maka yang berlaku adalah putusan yang bermaterai___
-------------------------------------------------------------------------------
-1-
PUTUSAN N0. 171/B/2012/PTTUN-MDN
“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” ------- Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara di tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagaimana diuraikan di bawah ini,
dalam
sengketa antara: ----------------------------------------------------------------------PT. NIAS LINE GROUP,
Dalam
hal
ini
diwakili oleh Ir. FONAELI
HAREFA, berdasarkan Akta Pendirian PT. Nias Line Group tanggal 03 Oktober 2007 dan Akta Berita acara perubahan No. 79 tanggal 18 Agustus
2011,
Kewarganegaraan
Indonesia,
Pekerjaan Direktur PT. NIAS LINE GROUP, tempat tinggal di Jalan DR.Ciptomangunkusumo No. 40 A Kelurahan Pasar Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya :-------------------------------------------FATIATULO
ZEBUA,SH,
Kewarganegaraan
Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasihat Hukum dari Lembaga Bantuan Hukum Kencana Bhakti Nusantara, beralamat Kantor di Jalan Kompleks Halat Business Centre Blok B No. 8 Medan, Berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 18 Juni 2012, selanjutnya disebut sebagai:----------------PENGGUGAT/PEMBANDING ;----------------
-----------------------------------------------L A W A N ---------------
WALIKOTA …
-2-
WALIKOTA GUNUNG SITOLI ; berkedudukan di Jalan Pancasila No. 14 Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli Dalam hal ini memberi kuasa kepada :----------------------------------------------1. MOTANI TELAUMBANUA,SH,------------2. MARTONLIUS TELAUMBANUA,SH, -----Keduanya
berkewarganegaraan
masing-masing
maupun
Indonesia,
bersama-sama
bertindak untuk kepentingan dan atas nama Pemerintah Kota Gunungsitoli, keduanya adalah Pegawai Negeri Sipil, beralamat di Jl. Pancasila No. 14 Desa Mudik, Kecamatan Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, Berdasarkan
Surat
Kuasa
Khusus 24 Juli 2012 Selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT/TERBANDING; -----------------Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tersebut; Telah membaca; 1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 171/B/2012/PT.TUN-MDN tanggal 23 Nopember 2012 tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus sengketa tersebut; ---------2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 50/G/2012/PTUN-MDN tanggal 14 Agustus 2012; -----------------------------3. Berkas perkara, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak, keterangan Saksi-saksi dan surat-surat yang berkenaan dengan perkara ini; ----------------------------------------------------------------------------------4. Penetapan Hakim ... -3-
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan Nomor: 171/PEN.HS/2012/PT.TUN-MDN, tanggal 10 Desember 2012 tentang Penetapan Hari Sidang;---------------------------------------------
TENTANG
DUDUK SENGKETA
Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, mengambil alih mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 50/G/2012/PTUN-MDN, tanggal 14 Agustus 2012, yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; -------------------------------------------------------------
MENGADILI DALAM EKSEPSI: -
Mengabulkan eksepsi Tergugat ;-----------------------------------------------
-
Menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan secara absolut tidak berwenang mengadili Perkara Nomor: 50/G/2012/PTUN-MDN;----
DALAM POKOK PERKARA; -
Menyatakan
gugatan
Penggugat
tidak
dapat
diterima
(Niet
Ontvankelijk verklaard) ;--------------------------------------------------------
Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 374.000,- ( Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu
Rupiah);-------------------------------------------------------------------------Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan tersebut diucapkan di persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa,
tanggal
14
Agustus
2012,
dengan
dihadiri
oleh
Kuasa
Penggugat/Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding; ----------------------Menimbang … -4-
Menimbang,
bahwa
Penggugat/Pembanding
telah
terhadap
putusan
mengajukan
tersebut,
permohonan
pihak
banding
pada
tanggal 27 Agustus 2012, dengan Akta Permohonan Banding Nomor: 50/G/2012/PTUN-MDN
yang
ditanda
tangani
oleh
Kuasa
Hukum
Penggugat/Pembanding FATIATULO ZEBUA, SH dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Medan SYAMSIR YUSFAN SH,MH dan telah diberitahukan oleh Panitera
Pengadilan
Tata
Usaha
Negara
Medan
kepada
pihak
Tergugat/Terbanding dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor: 50/G/2012/PTUN-PBR pada tanggal itu juga yaitu pada tanggal 27 Agustus 2012;--------------------------------------------------------------------------Menimbang,
bahwa
pihak
Penggugat/Pembanding
tidak ada
mengajukan Memori Banding dalam sengketa ini; --------------------------------Menimbang, bahwa
sebelum
berkas
perkara
dikirim
ke
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, kepada masing–masing pihak yang bersengketa telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara
Nomor:
50/G/2012/PTU-MDN,
masing–masing
tertanggal
11
September 2011; ----------------------------------------------------------------------
TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM
Menimbang, bahwa karena Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan diucapkan dipersidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Agustus 2012 yang dihadiri oleh Kuasa Penggugat / Pembanding dan Kuasa Tergugat/Terbanding, maka untuk menghitung tenggang waktu banding adalah setelah tanggal pengucapan putusan tersebut; ----------------------------
-5-
Menimbang …
Menimbang, bahwa setelah membaca, meneliti, memperhatikan dengan cermat berkas perkara, salinan putusan, keterangan saksi-saksi, surat-surat bukti yang diajukan oleh pihak-pihak yang berperkara, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, tidak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan, dengan alasan dan pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini; ------------------------------Menimbang, bahwa alasan dan pertimbangan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima adalah karena obyek sengketa yang digugat adalah merupakan tahapan prosedural yang akan dilalui dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud Pasal 20 Kepres No. 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, yang pada akhirnya nanti bermuara pada pembuatan kontrak, jadi menurut teori melebur, dimana setiap perjanjian perdata yang dilakukan Pemerintah selalu didahului oleh keputusan tata usaha negara untuk melakukan suatu tindakan perdata, sehingga tindakan keputusan tata usaha negara tersebut adalah melebur dalam tindakan perdata yang merupakan tujuan akhir dari tindakan keputusan tata usaha negara tersebut; ---------------------------------------------Menimbang, bahwa dalam sengketa tata usaha negara ini Majelis Hakim Pengadilan
Tinggi
Tata
Usaha
Negara
Medan,
berpendapat
bahwa
sesungguhnya sengketa ini adalah sengketa tata usaha negara, karena obyek sengketa adalah keputusan tata usaha negara yang dapat digugat melalui Peradilan Tata Usaha Negara, akan tetapi keputusan tata usaha negara yang menjadi obyek dalam sengketa ini adalah keputusan tata usaha negara yang dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-
-6-
undang …
Undang Nomor 51 Tahun 2009; sebab ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan (3) mengatur apabila Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri atau bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa; dan apabila penyedia barang/jasa tidak puas terhadap jawaban penggugat barang/jasa, dapat mengajukan sanggahan banding; ---------------------------Menimbang, bahwa karena sengketa ini adalah keputusan tata usaha negara yang dimaksud Pasal 48 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, maka menurut ketentuan dalam Pasal 51 dalam ketentuan yang sama, yang berwenang menerima, memeriksa, dan mengadili sengketa ini selaku pengadilan tingkat pertama adalah Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, bukan Pengadilan Tata Usaha Negara, jadi karena Pengadilan Tata Usaha Negara Medan telah keliru dalam menerapkan hukum acara, maka Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan Nomor: 50/G/2012/PTUN-MDN., tanggal
14 Agustus 2010 yang
dimohon banding harus dibatalkan; --------------------------------------------------Menimbang, bahwa karena Penggugat/Pembanding mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Medan yang tidak mempunyai kewenangan untuk
memeriksa,
mengadili
sengketa
ini,
maka
gugatan
Penggugat/Pembanding harus dinyatakan tidak diterima; -----------------------Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima, maka harus dihukum membayar biaya perkara dikedua tingkat pengadilan, yang pada tingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan ini; -----------------------------------------------------------------------------
MENGINGAT … -7-
MENGINGAT: 1. Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986
tentang Peradilan Tata Usaha
Negara yang telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009; ----------------------------------------------------------2. Semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang terkait dengan sengketa ini; ---------------------------------------------------------------------------------------------- M E N G A D I L I: ------------------------------ Menerima permohonan banding Penggugat/Pembanding; -------------- Membatalkan
Putusan
Pengadilan Tata Usaha Negara Medan
Nomor: 50/G/2012/PTUN-MDN., tanggal 14 Agustus 2010 yang dimohon banding; dan ---------------------------------------------------------------------------------------- MENGADILI SENDIRI: ---------------------------DALAM EKSEPSI: - Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding; -------------------------------------DALAM POKOK SENGKETA: - Menyatakan gugatan Penggugat/Pembanding tidak diterima;--------------- Menghukum dikedua
Penggugat/Pembanding
membayar
biaya
perkara
tingkat pengadilan yang pada tingkat banding sebesar
Rp. 250.000,- ( Dua ratus lima puluh ribu rupiah ); ----------------------Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan
Majelis Hakim
Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, pada hari Senin tanggal 17 Desember 2012, oleh kami NABARI SEMBIRING, SH.,MH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Ketua Majelis,
MASKURI, SH.,M.Si
dan
T. SYAHNUR ANSJARI, SH.,MH,
Masing-masing … -8-
masing-masing Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan selaku Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga yaitu tanggal 17 Desember 2012 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh kedua Hakim Anggota dan dibantu ANNI F. PAKPAHAN, S.H, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya.----------------------------------
HAKIM – HAKIM ANGGOTA,
HAKIM KETUA MAJELIS,
dto,
dto,
MASKURI, SH.,M.Si
NABARI SEMBIRING, SH.,MH
dto, T. SYAHNUR ANSJARI, S.H.,MH PANITERA PENGGANTI dto,
ANNI F. PAKPAHAN, SH
Perincian Biaya Perkara: 1. Biaya Materai …………..……Rp.
6.000,-
2. Biaya Redaksi ………………..Rp.
5.000,-
3. Biaya Administrasi Perkara.Rp. 239.000,J u m l a h ….....
Rp. 250.000,-(Dua ratus lima puluh ribu rupiah)
-9-
