PUTUSAN NOMOR 267 / PID / 2014 / PT.MDN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA” Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pemilu dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa :
N
P
E
Nama lengkap
: Sportif Telaumbanua ;
Tempat lahir
: Hilinamoza’ua;
Umur/tgl.lahir
: 28 tahun / 16 Mei 1985 ;
N A Tempat tinggal : Desa Hilinamoza’ua,Kec.Teluk Dalam,Kab.Nias D Selatan ; E Agama : Kristen Protestan ; Pekerjaan : Guru; M Pendidikan : S-1; I G Terdakwa tidak ditahan ; G Pengadilan Tinggi tersebut N ; I Telah membaca berkas perkara Nomor 267/PID/2014/PT.MDN dan T surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut ; N Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Membaca, dakwaan Teluk Dalam tanggal A2 Mei 2014 No. Reg. Perkara : PDM-05/TDL.03/04/2014, Lsebagai berikut : yang berbunyi I Bahwa terdakwa SPORTIF TELAUMBANUA selaku Ketua KPPS TPS D V Desa Hilinamozaua berdasarkan Keputusan Panitia Pemungutan Suara ( A PPS ) No. 02/PPS/A.M2/III/2014/Tanggal 10 Maret 2014 Tentang GPengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara ( KPPS ), pada Jenis kelamin
: Laki-laki ;
Kebangsaan
: Indonesia ;
hari Rabu tanggal 09 April 2014 sekira pukul 07.00 Wib hingga Pukul 16.00 Wib atau setidak-tidaknya pada bulan April 2014, bertempat di TPS V di Desa Hilinamozaua Kecamatan Teluk Dalam Kab. Nias Selatan, atau setidaktidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunungsitoli
yang berwenang mengadilinya, “Dengan
sengaja tidak memberikan salinan
1 (satu) eksemplar berita acara
Pemungutan dan Perhitungan Suara, serta sertifikat hasil perhitungan suara……
2
suara kepada saksi peserta pemilu, Pengawas pemilu lapangan atau pengawas pemilu luar negeri, PPS/PPLN, dan PPK melalui PPS pada hari yang sama”, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut : Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, dilaksanakan pemungutan suara Pemilihan Umum calon Legislatif DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten Nias Selatan, dan ketika pelaksanaan Pemungutan Suara calon Legislatif tersebut selesai dilaksanakan, telah terjadi pelanggaran pemilu yang mana terdakwa selaku ketua KPPS TPS-V desa Hilinamozaua tidak memberikan salinan 1 ( satu) Eksemplar Berita Acara
N A Partai Hanura dan kepada saksi EFELINUS LAIA selaku Pengawas Pemilu D Lapangan (PPL) berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu Kec. Teluk E dalam Nomor : 003/PANWASLUCAM-TD/I/2014 Tanggal 29 Januari 2014 M ( PPL ) Se-Kec. Tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilu Lapangan I Teluk Dalam masing-masing saksi yang bertugas di TPS-V desa Hilinamozaua dengan alasan terdakwa G pada saat itu belum selesai mengerjakannya dan setelah selesai juga Gterdakwa tetap tidak memberikan formulir C-1 kepada N para saksi – saksi. I Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancaman pidana T melanggar Pasal 288 Jo Pasal 182 Ayat (2) UU RI No. 8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR,N DPD dan DPRD ; Membaca, Surat Tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan A Negeri Teluk Dalam tanggal 6 Mei 2014, No.Reg-PERK: PDML I Terdakwa telah dituntut sebagai berikut : 05/TDL.03/04/2014, D A 1. Menyatakan Terdakwa Sportif Telaumbanua, telah tebukti G bersalah melakukan tindak Pidana Pemilu “Dengan sengaja Pemungutan Suara dan Perhitungan Suara, serta Sertifikat hasil Perhitungan
Suara (Formulir C-1) kepada saksi BAHARUI LATURE selaku saksi dari
N
P
E
tidak memberikan salinan berita acara Pemungutan dan Perhitungan suara serta Sertifikat hasil perhitungan suara “ sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 288 Jo.Pasal 182 ayat (2) UU RI No.8 Tahun 2012 tentang Pemilu DPR, DPD dan DPRD dalam surat dakwaan ; 2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Sportif Telaumbanua berupa Pidana kurungan selama 2 (dua) bulan dengan perintah agar……
3
agar Terdakwa ditahan dirumah Tahanan Negara dan denda sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) Subsidair selama 1 (satu) bulan kurungan; 3. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000.- (dua ribu rupiah)
Membaca, putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli
Nomor
5/Pid.S/2014/PN.Gst ,tanggal 12 Mei 2014 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :
N ANegeri 1. Akte permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan D telah Gunung Sitoli bahwa pada tanggal 12 mei 2014, Terdakwa E mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 5/Pid.S/2014/PN Gst ,tanggal 12 Mei 2014 ; M 2. Relaas pemberitahuan permintaan bandingIyang dibuat oleh Fenus J.A.Mendrofa, Jurusita pada Pengadilan G Negeri Gunug Sitoli bahwa pada tanggal 13 Mei 2014 permintaan G banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum N pada Kejaksaan Negeri Teluk Dalam; I 3. Memori banding tanggal 19 Mei 2014 yang diajukan oleh Terdakwa dan T diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunungsitoli tanggal 14 Mei 2014 serta telah N diserahkan salinan resminya kepada Jaksa Penuntut Umum pada A tanggal 16 Mei 2014; L 4. Kontra I Memori Banding tanggal 14 Mei 2014 yang diajukan oleh Jaksa Penuntut D Umum dan diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri AGunungsitoli tanggal 19 Mei 2014 serta telah diserahkan salinan resminya G kepada Terdakwa pada tanggal 16 Mei 2014; Membaca berturut-turut :
N
P
E
Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya sebagai berikut: Bahwa…………
4
1. Bahwa dalam putusan hal 2 alinea pertama merupakan kalimat sangat rancu dan sepertinya majelis Hakim hanya memaksakan kehendak
untuk
menunjukkan
kekuasaannya
mempertimbangkan rasa keadilan, Bagaimanakah
tanpa caranya
seorang KPPS menyerahkan berita acara kepada saksi/PPL/PPLN
sementara
penghitungan
suara
belum
selesai, dan jika setelah selesai namun saksi/PPL/PPLN tidak berada ditempat. KPPS tidak bertanggung jawab untuk mencari keberadaan PPL jika tidak berada di TPS,terlebih para PPL
N A
diduga dengan sengaja tidak menghadiri penghitungan suara di
D 2. Bahwa apabila Para Saksi Parpol PPL/PPLNE berada di tempat maka mereka dapat dipastikan mendapat berita acara M pemungutan dan penghitungan suara serta sertifikat hasil I penghitungan suara (C1); G 3. Bahwa dalam putusan majelis Hakim tidak satu katapun dari G keterangan saksi PPL/PPLN maupun saksi dari Parpol yang menjelaskan jam berapa INsampai dan jam berapa mereka berada di lokasi pemungutan T serta penghitungan suara; 4. Bahwa dalam putusan hal 7 datar 10 adalah tidak benar, justru N yang bersangkutan dijadikan saksi dalam perkara ini oleh A Pelapor akan tetapi tidak bersedia hadir memberikan keterangan IL di Persidangan, namun memberikan pernyataan diatas kertas D bermeterai yang menerangkan hanya telah menerima model C1 TPS dan Pleno di tingkat PPS;
A
N
P
E
G
dari KPPS; 5. Bahwa pertimbangan Majelis Hakim dalam putusan hal 13 alinea 7 adalah tidak benar ,kenyataannya ketika dilaksanakan pemungutan dan penghitungan suara ulang di 2(dua) TPS justru PPL kembali dengan sengaja tidak menghadiri Pleno di tingkat PPS atau Desa, mereka langsung pergi dan menghilang, sementara para saksi yang berada di tempat dengan mudah mendapatkan C1 tersebut; Bahwa…………..
5
6. Bahwa dalam putusan hal 7 datar 8 adalah tidak benar dan terdakwa sangat keberatan karena keterangan tersebut sangat mengada-ada dan merupakan fitnah; 7. Bahwa putusan majelis Hakim tidak adil dan memihak yang dibuktikan
dengan
nota
pembelaan
Terdakwa
tidak
dipertimbangkan dalam putusan; 8. Bahwa sejumlah saksi yang diajukan oleh Para pelapor memiliki hubungan keluarga dari salah satu partai politik peserta pemilu; Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Kontra
N A perbuatan Terdakwa telah mengganggu Pemilu Legeslatif di Kabupaten Nias D Selatan, khususnya di TPS V Desa Hilinamoza’ua, Kecamatan Teluk Dalam, E Kabupaten Nias Selatan dan di TPS tersebut telah dilakukan pemilu Legeslatif ulang, sehingga menyebabkan pengeluaran keuanganM negara; I banding dari Terdakwa Menimbang, bahwa oleh karena permintaan telah diajukan dalam tenggang waktu dan G dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang,G maka permintaan banding tersebut secara yuridis formal dapat diterima. ; N I Menimbang, bahwa memori banding Terdakwa tersebut tidak ada hal T yang baru yang dapat membatalkan putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, olehN karenanya memori banding tersebut harus ditolak ; Abahwa putusan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Menimbang, pertama yang ILmenaikkan pidana dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum adalah sesuai dengan maksud dicantumkannya sanksi pidana dalam UndangD Undang Nomor 8 tahun 2012 Tentang Pemilihan Umum anggota DPR, DPD A dan DPRD untuk menjamin Pemilihan Umum dapat terselenggara dengan Gbaik dan menjamin tersalurnya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, memori Banding tanggal 14 Mei 2014 yang pada pokoknya menyatakan
putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli tersebut telah tepat karena
N
P
E
rahasia ,jujur dan adil sehingga demokrasi berkembang secara sehat demi kehidupan berbangsa dan beragama yang lebih baik dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat; Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 5/Pid.S/2014/PN.Gst tanggal…………..
6
tanggal 12 Mei 2014, Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama dalam putusannya berdasarkan alasan yang tepat dan benar menurut hukum, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 5/Pid.S/2014/PN.Gst tanggal 12 Mei 2014 dapat dipertahankan dan dikuatkan ; Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tetap dinyatakan bersalah
N A Mengingat, pasal 288 JO pasal 182 ayat (2) Tentang Pemilihan Umum D Anggota DPR, DPD dan DPRD, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang E KUHAP serta Peraturan Perundang - undangan lain yang bersangkutan ; M I MENGADILI : G 1. Menerima permintaan banding G dari Terdakwa Sportif Telaumbanua tersebut ; N I 2. Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : T 5/Pid.S/2014/PN.Gst tanggal 12 Mei 2014, yang dimintakan banding tersebut ; N 3. Membebankan A biaya perkara kepada Terdakwa yang dalam tingkat banding ILsebesar Rp.5000,00 (Lima ribu rupiah) ; D Demikian diputus dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim A Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 21 Mei 2014 oleh kami GPengadilan DALIZATULO ZEGA, SH, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, selaku dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding;
N
P
E
Hakim Ketua Majelis,
AMRIL, SH.MH dan HERU PRAMONO,SH.MHum.
Hakim –Hakim yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, berdasarkan
Surat
Penetapan Wakil
Ketua Pengadilan Tinggi Medan
Nomor : 267/PID/2014/PT MDN tanggal 19 Mei 2014, dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh
Hakim –
Hakim……….
7
Hakim
Anggota, serta MASRUKIYAH,SH, Panitera
Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh
Pengganti
pada
Jaksa Penuntut Umum dan
Terdakwa ; HAKIM ANGGOTA,
KETUA MAJELIS,
ttd
ttd
A M R I L,SH.MH
DALIZATULO ZEGA,SH
N A
ttd
D E
HERU PRAMONO,SH.MHum
I
G
PANITERA PENGGANTI,
G
IL
D
A
N
P
E
G
N A
ttd N I TMASRUKIYAH,SH
M
