PT.MDN

PUTUSAN Nomor:227/PDT/2014/PT.MDN.

DEMI KEADILAN BERASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Medan yang memeriksa dan mengadili perkaraperkara perdata dalam Pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : LORENTINA SINAGA:Umur 61 tahun, Jenis kelamin Perempuan, pekerjaan PNS, Alamat Jln. Perintis Kemerdekaan No.101, Bangun Purba, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, dalam hal ini member kuasa kepada Drs. ROMULUS TINDAON,SH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 03 September 2013 semula sebagai PENGGUGAT sekarang PEMBANDING ;

Melawan TOMBANG MANGUNSONG :Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jln. Mawar Raya No.220 Kel.Helvetia Tengah, Kec.Medan Helvetia, Medan dalam hal ini bertindak untuk

dan

atas

nama

CV.MITRA

KURING

berkedudukan di Desa Paku Bandar Kuala, Kecamatan Galang Kabupaten Deli Serdang Propinsi Sumatera Utara, :

dalam

LEO

L

hal

ini

member

NAPITUPULU,SH,

MARPAUNG,SH,MH,

LINTONG

kuasa

kepada

MHum,

FAISAL

SIHOMBING,SH,

ISMAEL SIRAIT,SH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal

28

September

2013

semula

sebagai

TERGUGAT sekarang TERBANDING; Pengadilan Tinggi tersebut ; Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; Putusan Nomor 227/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 1 dari 27

TENTANG DUDUK PERKARANYA : Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding dengan Surat Gugatannya tertanggal 09 September 2013 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 09 September 2013, telah mengajukan gugatan kepada Tergugat/Terbanding dengan dalil-dalil sebagai berikut : 1. Bahwa pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2009 PENGGUGAT dan TERGUGAT ada membuat surat perjanjian izin pemakaian areal jalan milik Ibu Lorentina Sinaga; 2. Bahwa areal yang diperjanjikan oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT adalah areal atau jalan Sepanjang ± 168 Meter dan Lebar 8 Meter yang terletak di Dusun I (Satu) Desa Bandar Kuala Kec Bangun Purba Kab. Deli Serdang; 3. Bahwa isi dan syarat perjanjian izin pemakaian areal milik Ibu Lorentina Sinaga yang dibuat dan ditanda tangani oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT pada hari Senin tanggal 03 Agustus 2009 terdiri dari 7 (tujuh) pasal antara lain: A. Pasal I (PERTAMA) Pihak pertama memberikan izin pemakaian areal kepada pihak kedua yang terletak di Dusun I Desa Bandar Kuala Kecematan Bangun Purba Kabupaten Deli Serdang dengan panjang ± 168 Meter dan Lebar ± 8 Meter sebagai jalan transportasi, atau lalu lintas pengangkutan hasil tambang Galian C atau sesuai dengan usaha pihak kedua; B. PASAL II ( KEDUA ) Izin pemakaian areal ini berlaku sejak surat perjanjian ini ditanda tangani kedua belah pihak. Selanjutnya perjanjian ini berlaku dan syah selama CV.MITRA KURING masih beroperasi; C. PASAL III (KETIGA) Pihak kedua harus memelihara dan menjaga areal tersebut dengan sebaik baiknya; D. PASAL IV (KEEMPAT) Pihak kedua bersedia membayar kepada pihak pertama sebagai kompensasi atas penggunaan areal pihak pertama sebesar Rp.

Putusan Nomor 227/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 2 dari 27

20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan pihak pertama telah menerima, hal ini merupakan bukti yang syah; E. PASAL V (KELIMA) Dengan pembayaran Kompensasi pemakaian areal tersebut, pihak pertama setuju untuk tidak memberi izin melintasi areal yang dimaksud dalam surat perjanjian kepada pihak lain yang usahanya sama dengan pihak kedua; F. PASAL VI (KEENAM) Sungai bah Bokkung yang berbatasan dengan areal pihak pertama dan kedua pihak, pihak kedua wajib menjaga dan merawat agar areal pihak pertama tidak longsor; G. PASAL VII (KETUJUH) Apabila pihak kedua sudah tidak mempergunakan areal yang dimaksud dalam perjanjian ini, pihak kedua harus mengembalikan areal tersebut kepada pihak pertama yang dinyatakan secara tertulis; 4. Bahwa menurut isi dan syarat pasal II (Kedua) surat perjanjian izin pemakaian areal milik ibu Lorentina Sinaga tertanggal 03 Agustus 2009 yang mengatakan Izin pemakaian areal ini berlaku sejak surat perjanjian ini di tanda tangani kedua belah pihak. Selanjutnya Perjanjian ini berlaku dan syah selama CV.MITRA KURING masih beroperasi ; 5. Bahwa isi dan syarat Pasal II (Kedua) surat perjanjian izin pemakaian areal milik ibu Lorentina Sinaga tertanggal 03 Agustus 2009 antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT yang mengatakan perjanjian ini berlaku dan syah selama CV. MITRA KURING masih beroperasi. Bahwa menurut hukum yang

menyatakan perjanjian ini berlaku dan syah

selama CV. MITRA KURING masih beroperasi berani perjanjian ini tidak ada jelas diatur masalah jangka waktu atau batas atau kapan CV. MITRA KURING untuk menghentikan operasinya di lahan atau jalan yang dimiliki oleh Ibu Lorentina Sinaga; 6. Bahwa dengan tidak adanya jangka waktu yang secara tegas kapan berakhirnya operasi CV. MITRA KURING yang di buat di dalam perjanjian antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT di dalam Pasal II perjanjian

tertanggal

03

Agustus

2009

yang

mengakibatkan

PENGGUGAT sudah merasa tertipu dan merasa khilaf sewaktu menandatangani perjanjian tersebut; Putusan Nomor 227/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 3 dari 27

7. Bahwa

perjanjian

yang

berisi

causa

atau

sebab

yang

halal

diperbolehkan, sebaliknya perjanjian yang berisi causa atau sebab yang tidak halal tidak di perbolehkan oleh Undang-Undang; 8. Bahwa perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT dalam Pasal II (Kedua) surat perjanjian izin pemakaian areal milik ibu Lorentina Sinaga tertanggal 03 Agustus 2009 sudah jelas berisi causa atau sebab yang tidak halal dan tidak di perbolehkan oleh UndangUndang; 9. Bahwa oleh karena perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT maka dimohonkan kepada Majelis Hakim yang Terhormat membatalkan Isi dan syarat perjanjian dalam Pasal II (Kedua) surat perjanjian izin pemakaian areal milik ibu Lorentina Sinaga tertanggal 03 Agustus 2009; 10. Bahwa oleh karena perjanjian Pasal II izin pemakaian areal milik ibu Lorentina Sinaga tertanggal 03 Agustus 2009 sudah jelas berisi causa atau sebab yang tidak halal dan tidak diperbolehkan oleh Undangundang, maka demi hukum surat perjanjian yang dibuat oleh PENGGUGAT dengan TERGUGAT pada tanggal 03 Agustus 2009 adalah sudah mengandung cacat hukum dan oleh sebab itu di mohonkan kepada Majelis Hakim yang terhormat membatalkan surat perjanjian izin pemakaian areal milik ibu Lorentina Sinaga tertanggal 03 Agustus 2009; 11. Bahwa akibat dari isi dari dalam Pasal II (Kedua) surat perjanjian izin pemakaian areal milik ibu Lorentina Sinaga tertanggal 03 Agustus 2009, mengakibatkan PENGGUGAT merasa tertipu dan merasa khilaf dan mengatami kerugian moral dan kerugian moril yakni : a. Kerugian

materil

yakni

kerugian

yang

dikeluarkan

oleh

PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara dan honor Pengacara sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua Puluh Juta Rupiah); b. Kerugian

moril

yakni

kerugian

yang

diakibatkan

oleh

PENGGUGAT akibat merasa tertipu dan khilaf dalam perjanjian Pasal II (Kedua) surat perjanjian izin pemakaian areal milik ibu Lorentina Sinaga tertanggal 03 Agustus 2009 sebesar Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) Jumlah kerugian materil dan


Halaman 4 dari 27

moril Rp. 20.000.000 + Rp.100.000.000 sama dengan (=) Rp. 120.000.000,- ( Seratus Dua Puluh Juta Rupiah); Berdasarkan segala apa yang diuraikan di atas, PENGGUGAT memohon dengan hormat sudilah kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Pakam memanggil PENGGUGAT dan TERGUGAT untuk menghadap di Persidangan dan selanjutnya memohon memberikan putusan yang seadil-adilnya yang amarnya berbunyi sebagai berikut: 1. Mengabulkan GUGATAN PENGGUGAT seluruhnya; 2. Membatalkan Pasal II (Kedua) surat perjanjian izin pemakaian areal milik ibu Lorentina Sinaga tertanggal 03 Agustus 2009; 3. Membatalkan surat perjanjian izin pemakaian areal milik ibu Lorentina Sinaga tertanggal 03 Agustus 2009; 4. Menghukum TERGUGAT secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materiil dan moril sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah) dengan seketika dan sekaligus; 5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; SUBSIDIAIR: Dalam Peradilan yang baik, mohon memberi keputusan lain yang seadil adilnya; Membaca

jawaban

Tergugat/Terbanding

terhadap

gugatan

Penggugat/Pembanding tersebut yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut: DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi : 1.

Bahwa sesuai dengan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku pada lembaga peradilan Indonesia, suatu gugatan haruslah memuat dalildalil/posita gugatan yang lengkap dan jelas, baik terhadap dalil-dalil berupa feitelijke gronden (yang memuat kejadian-kejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan) maupun dalil-dalil yang berupa recht gronden (yang memuat dasar hukum alas hak dari Penggugat untuk mengajukan gugatan yang bersangkutan) ;

2.

Bahwa dengan demikian, apabila suatu gugatan memuat dalil-dalil yang saling bertentangan satu sama lainnya maupun petitum gugatan tidak


Halaman 5 dari 27

didukung oleh posita yang jelas, maka hal ini akan menimbulkan kekaburan/ketidak jelasan (obscuur libel) gugatan; 3.

Bahwa Penggugat secara nyata telah tidak cermat menguraikan gugatannya, dimana antara dalil posita dan petitum gugatan jelas-jelas contradiction in terminis (bertentangan dan bertolak belakang satu dengan yang lain), sehingga membuat kabur gugatan Penggugat;

4.

Bahwa kekaburan (obscuur libel) gugatan Penggugat secara jelas dapat dilihat dari keseluruhan point dalil-dalil gugatan penggugat dalam menguraikan Positanya yang sangat bertolak belakang dengan kejadian atau fakta yang sebenarnya, dengan berusaha merekayasa fakta-fakta yang terjadi sebenarnya dan tidak beralaskan hukum sama sekali;

5.

Bahwa kekaburan terhadap Petitum penggugat dalam gugatannya adalah dimana Petitum penggugat sangatlah tidak berdasar dan tidak mempunyai Legal Standing sama sekali, karena penggugat dalam Positanya sudah memutarbalikkan fakta atas kejadian yang sebenarnya sehingga petitum semakin tidak jelas apa tujuan dan maksudnya;

6.

Bahwa dalam Gugatan Penggugat pada Petitumnya point 2 (dua) menyatakan agar “Membatalkan Pasal II (dua) Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Penggugat”, sedangkan dalam point 3 (Tiga) pada Petitumnya Penggugat meminta agar “Membatalkan Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Penggugat” tertanggal 03 Agustus 2009;

7.

Oleh karenanya terdapat ketidakjelasan gugatan Penggugat, yaitu hal manakah yang dimohonkan Penggugat untuk dinyatakan batal, apakah menuntut hanya Membatalkan Pasal II (dua) Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Penggugat atau membatalkan seluruh Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Penggugat tertanggal 03 Agustus 2009 ;

8.

Bahwa oleh karena itu gugatan Penggugat adalah kabur (obscuure libel) adanya, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila gugatan

penggugat

dinyatakan

ditolak

atau

setidaknya

gugatan

Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet ontvankelijke verklaard); 9.

Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Tergugat telah uraikan tersebut di atas, patut kiranya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke verklaard), seraya menghukum Penggugat


Halaman 6 dari 27

untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo ; Dalam Pokok Perkara : Bahwa segala sesuatu hal yang telah Tergugat uraikan pada uraian tentang Eksepsi tersebut diatas, dianggap telah dimuat pula pada uraian tentang pokok perkara ini sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali; 1.

Bahwa memang benar dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada lembaran 1 (satu), point 1 (satu) dan point 2 (dua), yang pada pokoknya menyatakan bahwa pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2009, Penggugat dan Tergugat ada membuat Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Jalan Milik

Penggugat, dan Areal yang diperjanjikan oleh

Penggugat dengan Tergugat adalah jalan sepanjang ± 168 (Seratus Enam Puluh Delapan) Meter dan Lebar 8 (Delapan) Meter yang terletak di Dusun I (Satu) Desa Bandar Kuala Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang; 2.

Bahwa benar adanya dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada lembaran 1 (satu), point 3 (tiga) yang berlanjut ke lembaran 2 (dua), yang pada pokoknya menyatakan isi dan syarat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Penggugat yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat pada hari Senin, Tanggal 03 Agustus 2009, terdiri dari 7 (tujuh) pasal ;

3.

Bahwa oleh karenanya, Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Jalan Milik Penggugat tersebut adalah sah dan telah sesuai dengan hukum yang berlaku, sebagaimana yang diatur pada Pasal 1866 KUH. Perdata, Pasal 1320 tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 KUH. Perdata yang menyatakan “Suatu Persetujuan Yang Dibuat Secara Sah Berlaku Sebagai Undang-Undang Bagi Mereka Yang Membuatnya”;

4.

Bahwa tidaklah dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dalil Gugatan Penggugat pada lembaran 2 (dua), point 5 (lima) dan point 6 (enam), yang pada pokoknya menyatakan bahwa isi dan syarat Pasal II (Kedua) Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Jalan Milik Penggugat tidak ada jelas diatur masalah jangka waktu atau batas atau kapan CV. Mitra Kuring untuk menghentikan operasinya dilahan atau jalan yang dimiliki oleh Penggugat, serta Penggugat sudah merasa tertipu dan merasa khilaf sewaktu menandatangani perjanjian tersebut adalah tidak berdasar dan tidak mengandung kebenaran adanya;


Halaman 7 dari 27

5.

Bahwa apabila diperhatikan/dibaca secara seksama isi dari Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Penggugat tertanggal 03 Agustus 2009, antara Tergugat

dan Penggugat pada Pasal I (Kesatu) secara

tegas diatur dan ditetapkan yang isinya menyatakan “Pihak Pertama memberikan Izin Pemakaian Areal kepada Pihak Kedua yang terletak di Dusun I, Desa Bandar Kuala, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang dengan Panjang ± 168 Meter dan Lebar 8 Meter sebagai jalan transportasi atau lalu lintas pengangkutan hasil tambang Galian C atau sesuai dengan usaha Pihak Kedua” dan pada Pasal II (Kedua) yang isinya menyatakan “Izin pemakaian areal ini berlaku sejak surat perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak . Selanjutnya perjanjian ini berlaku dan syah selama CV. Mitra Kuring masih beroperasi”; 6.

Bahwa oleh karenanya berdasarkan isi pada Pasal II (Kedua) Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Penggugat secara tegas dan jelas terlihat diatur dan ditetapkan mengenai jangka waktu dimulai dan berakhirnya Perjanjian Pemakaian Areal Milik Penggugat, dimana dalam Perjanjian tersebut disebutkan : “... Izin pemakaian areal ini berlaku sejak surat perjanjian ini ditandatangani kedua belah pihak...” dan mengenai jangka waktu berakhirnya Perjanjian tersebut adalah : “... selanjutnya Perjanjian ini berlaku dan syah selama CV. Mitra Kuring masih beroperasi...”

Maka bilamana dikaji dari isi Pasal II (Kedua) tersebut

secara jelas dan tegas disebutkan “Kapan berakhirnya Perjanjian yang telah disepakati antara Penggugat dan Tergugat” ; 7.

Bahwa tidak beralasan dan berdasar hukum sama sekali adanya dalil Gugatan Penggugat

pada lembaran 2 (dua), point 7 (tujuh) yang

menyatakan perjanjian tersebut berisi causa atau sebab yang tidak halal, dikarenakan bahwa pada feitelijke gronden (yang memuat kejadiankejadian nyata yang timbul dalam perkara yang bersangkutan) Penggugat datang dengan sendirinya dengan membujuk rayu serta menawarkan kepada Tergugat untuk bersedia membeli material bahan galian (batu dan tanah) yang terkandung di sawah milik Penggugat sesuai dengan Surat Perjanjian Penurunan Sawah Milik Penggugat, tertanggal 12 Maret 2009; 8.

Bahwa dikarenakan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat atas Surat Perjanjian Penurunan Sawah milik Penggugat, tertanggal 12 Maret 2009, Penggugat dengan sendirinya kembali


Halaman 8 dari 27

menawarkan areal tanah milik Penggugat untuk disewa Tergugat, diperuntukkan sebagai areal/jalan sepanjang ± 168 Meter dan Lebar 8 Meter sesuai dengan Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal tertanggal 03 Agustus

2009,

guna

memperlancar

transportasi

atau

lalu

lintas

pengangkutan hasil material bahan galian dari sawah milik Tergugat, oleh sebab itu tidak beralasan adanya dalil Gugatan Penggugat pada lembaran 2 (dua), point 7 (tujuh) yang menyatakan perjanjian tersebut berisi causa atau sebab yang tidak halal; 9.

Bahwa perjanjian tersebut bukanlah berisikan tentang jual beli material bahan galian dari sawah milik orang lain atau perjanjian izin melintasi areal sawah milik orang lain. Bahwa perjanjian tersebut bukanlah berisikan tentang jual beli ganja, atau jenis narkotika lainnya. Bahwa perjanjian tersebut adalah berisikan tentang “perjanjian jual beli material bahan galian dan perjanjian izin melintasi areal sawah milik Penggugat”, yaitu suatu perjanjian yang tidak bertentangan dengan hukum maupun kepatutan. Oleh karenanya. Sangat tidak beralasan bilamana Penggugat mendalilkan bahwa perjanjian tersebut didasarkan oleh causa atau sebab yang tidak halal ;

10. Bahwa kemudian berdasarkan ketentuan pada Pasal IV (Keempat) perjanjian tersebut, secara tegas diatur serta ditetapkan Kedua

(Tergugat)

bersedia

membayar

kepada

: “... Pihak

Pihak

Pertama

(Penggugat) sebagai kompensasi atas penggunaan areal Pihak Pertama (Penggugat) sebesar

Rp. 20.000.000.- (Dua Puluh Juta Rupiah) dan

Pihak Pertama (Penggugat) telah menerima uang kompensasi tersebut, hal ini merupakan bukti yang syah...” ; 11. Bahkan, dengan alasan terlalu murah, kemudian pada tanggal 04 Agustus 2009 Penggugat dengan sadar meminta tambahan kompensasi biaya ganti rugi pemakaian areal Penggugat tersebut kepada Tergugat sebesar Rp. 5.000.000.- (Lima Juta Rupiah) dan Penggugat telah menerimanya, maka tidak beralasan bagi Penggugat dalam dalil gugatannya pada point 6 (enam) yang menyatakan bahwa Penggugat merasa tertipu dan merasa khilaf sewaktu menandatangani perjanjian ; 12. Bahwa berdasarkan Pasal 1322 KUH. Perdata menyebutkan : “... Kekhilafan tidak mengakibatkan batalnya suatu Perjanjian selain apabila


Halaman 9 dari 27

kekhilafan itu terjadi mengenai hakikat barang yang menjadi pokok perjanjian...” ; 13. Bahwa berdasarkan Pasal 1328 KUH. Perdata meyebutkan : Penipuan merupakan suatu alasan untuk pembatalan Perjanjian apabila, tipu muslihat, yang dipakai salah satu pihak, adalah sedemikian rupa hingga terang dan nyata bahwa pihak yang lain tidak telah membuat perikatan itu jika tidak dilakukan tipu muslihat tersebut Penipuan tidak dipersangkakan, tetapi harus dibuktikan. ; 14. Bahwa Penggugat dalam keadaan sehat dan secara sadar saat menjual material bahan galian yang terkandung disawah milik Penggugat, dan Penggugatpun dengan secara sadar bahwa untuk mengambil material bahan galian tersebut Tergugat harus menggunakan Truck, dimana satusatunya jalan yang dapat dilalui truck untuk mengangkut material bahan galian tersebut adalah dengan melintasi tanah/sawah milik Penggugat. Sehingga dengan demikian, perjanjian penjualan material bahan galian adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan perjanjian izin melintasi areal tanah/sawah milik Penggugat. Dengan lain perkataan, bahwa perjanjian izin melintasi areal tanah/sawah milik Penggugat tidak akan pernah diperbuat bilamana tidak terlebih dahulu diawali adanya perjanjian menjual material bahan galian yang terkandung disawah milik Penggugat; 15. Bahwa pengangkutan dan pengambilan material bahan galian yang telah dijual oleh Penggugat kepada Tergugat tidak dapat digantungkan pada keadaan suatu waktu tertentu, sebab adalah tergantung pada volume jumlah material yang akan diangkut dan diambil Tergugat. Sehingga berdasarkan hal tersebut, adalah sangat patut bilamana jangka waktu perjanjian pemberian izin pemakaian tanah Penggugat tersebut adalah “selama perusahaan milik Tergugat masih menjalankan operasional” dalam mengangkut material bahan galian tersebut ; 16. Kemudian, berhubung karena berkenaan dengan izin pemakaian tanah tersebut ada pada Tergugat, dimana Tergugat juga dibebani kewajiban untuk memelihara dan merawat jalan tersebut, maka sangat patut bilamana Penggugat dilarang untuk memberikan izin pemakaian jalan yang sama kepada perusahaan lain yang mempunyai usaha sejenis dengan Tergugat ; Putusan Nomor 227/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 10 dari 27

17. Bahwa akan tetapi, tanpa terlebih mendapat izin dan persetujuan dari Tergugat selaku pemegang izin melintasi tanah, ternyata secara diamdiam Penggugat telah pula memberikan izin melintasi tanah yang sama kepada perusahaan lain, yang secara nyata mempunyai usaha sejenis dengan usaha yang Tergugat jalankan ; 18. Bahwa oleh karena itu berdasarkan Pasal I (Kesatu), II (Kedua) dan IV (Keempat) Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Penggugat tertanggal 03 Agustus 2009, antara Penggugat

dan Tergugat dengan

sangat sadar dan tanpa paksaan, yaitu telah sepakat tentang Isi dan Syarat Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal milik Penggugat tertanggal 03 Agustus 2009 tersebut, sehingga sangat tidak beralasan bilamana Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah terjadi kekhilafan dan penipuan dalam pembuatan perjanjian tersebut ; 19. Bahwa dengan dibuat dan ditandatanganinya Surat Perjanjian Pemakaian Areal Milik Penggugat oleh Pengugat dan Tergugat, maka Perjanjian antara Penggugat dan Tergugat sah secara Hukum berdasarkan Pasal 1338 KUH. Perdata, maka dengan demikian baik Penggugat maupun Tergugat menerima segala akibatnya yang timbul dari Perjanjian tersebut. Jadi bilamana berdasarkan isi dari Perjanjian Pemakaian Areal Milik Penggugat yang telah disepakati bersama maka tidak benar adanya dan tidak berdasar sama sekali pernyataan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat sudah merasa tertipu dan merasa khilaf sewaktu menandatangani perjanjian tersebut ; 20. Bahwa oleh karenanya secara jelas dapat diketahui bahwa substansi gugatan Penggugat adalah didasarkan atas adanya pengikatan diri untuk mentaati dan melaksanakan Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Penggugat tertanggal 03 Agustus 2009, antara Penggugat dan Tergugat; 21. Bahwa kesepakatan Penggugat dengan Tergugat untuk membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Penggugat tertanggal 03 Agustus 2009, antara Penggugat dan Tergugat tersebut pada prinsipnya tunduk kepada azas kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang digariskan oleh Pasal 1338 KUH Perdata, kesepakatan tersebut mengikat (binding) kepada Penggugat dan Tergugat untuk menaati dan melaksanakannya;


Halaman 11 dari 27

22. Bahwa oleh karenanya tidak dapat diterima dan harus ditolak serta dikesampingkan adanya dali-dalill gugatan Penggugat pada lembaran 2 (dua), point 5 (lima) dan point 6 (enam) yang pada pokoknya menyatakan bahwa Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Penggugat tidak ada jelas diatur mengenai masalah jangka waktu atau batas waktu atau kapan Tergugat untuk menghentikan operasinya dilahan atau jalan yang dimiliki oleh Penggugat serta Penggugat sudah merasa tertipu dan merasa khilaf sewaktu menandatangani perjanjian tersebut, oleh karena tidak benar serta tidaklah beralasan dalil yang diajukan Penggugat tersebut ; 23. Bahwa tidaklah dapat diterima serta harus ditolak karena sangat tidak beralasan dan tidak berdasarkan sama sekali dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada lembaran 3 (tiga), point 8 (delapan), point 9 (sembilan) dan point 10 (sepuluh) yang pada pokoknya menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat dan ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat berisi causa atau sebab yang tidak halal dan tidak diperbolehkan undang-undang ; 24. Bahwa bertemunya Penggugat untuk melakukan Penawaran terhadap Tanah yang terletak di Dusun I, Desa Bandar Kuala, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang, dengan ukuran Panjang ± 168 Meter dan Lebar 8 Meter milik Penggugat dengan Tergugat yang melakukan Penerimaan serta dengan membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Jalan Milik Penggugat tersebut telah sesuai dengan Asas Konsensual dan sesuai dengan Pasal 1866 KUH. Perdata, Pasal 1320 KUH. Perdata tentang syarat sahnya perjanjian dan Pasal 1338 KUH. Perdata yang menyatakan “suatu persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya”; 25. Bahwa oleh karenanya dalil posita maupun petitum Penggugat, yang menyatakan Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Jalan Milik Penggugat antara Tergugat dan Penggugat tertanggal 03 Agustus 2009, dinyatakan batal haruslah “ditolak” serta dikesampingkan adanya; 26. Bahwa berdasarkan hal tersebut, tidaklah dapat diterima serta harus ditolak dalil gugatan Penggugat selebihnya, termasuk tetapi tidak terbatas pada tuntutan ganti kerugian materil dan kerugian moril, oleh karena Tergugat telah dengan itikad baik ;


Halaman 12 dari 27

27. Bahwa tidaklah dapat diterima serta harus ditolak dalil gugatan Penggugat dalam surat gugatannya pada lembaran 3 (tiga), point 11 (sebelas) mengenai ganti rugi atas kerugian materil dan immateril yang dialami dan diderita oleh Penggugat sebesar Rp. 120.000.000,- (Seratus Dua Puluh Juta Rupiah). Sebab selain tuntutan yang mengada-ada, ternyata tuntutan tersebut tidak dapat diperinci dan dibuktikan Penggugat; 28. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, patut dan beralasan menurut hukum apabila “gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijke verklaard)” ; Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang telah Tergugat uraikan tersebut diatas, dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili gugatan ini kiranya berkenan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya, seraya menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini; DALAM REKONPENSI ; Bahwa segala sesuatu hal yang telah Penggugat dr./Tergugat dk. uraikan pada uraian tentang Konpensi tersebut di atas, secara mutatis mutandis, dianggap telah diuraikan secara lengkap pada uraian dalam rekonpensi ini, dan merupakan kesatuan yang tidak terpisahkan dari uraian dalam rekonpensi ini, sehingga tidak perlu untuk diulangi kembali; 1.

Bahwa sekitar bulan Maret 2009 Tergugat dr./Penggugat dk. bertemu dan berkenalan dengan Penggugat dr./Tergugat dk. dan dari pertemuan dan perkenalan

tersebut,

Tergugat

dr./Penggugat

dk.

mengaku

dan

memberitahukan kepada Penggugat dr./Tergugat dk. bahwa Tergugat dr./Penggugat dk. memiliki/mempunyai 1 (satu) bidang sawah yang terletak di Dusun I, Desa Bandar Kuala, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang ; 2.

Bahwa dari perkenalan antara Tergugat dr./Penggugat dk. dengan Penggugat dr./Tergugat dk., Tergugat dr./Pengugat dk. membujuk rayu serta menawarkan kepada Penggugat dr/Tergugat dk. untuk membeli 1 (satu) bidang sawah milik Tergugat dr./Penggugat dk. yang terletak di Dusun I, Desa Bandar Kuala, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang supaya diambil Material Batu yang terdapat dibawah tanah tersebut;


Halaman 13 dari 27

3.

Bahwa akibat bujuk rayu dari Tergugat dr./Penggugat dk., antara Tergugat dr./Penggugat dk. dan Penggugat dr./Tergugat dk. telah tercapai kesepakatan dengan membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Penurunan Sawah Milik Tergugat dr./Penggugat dk., tertanggal 12 Maret 2009 terhadap 1 (satu) bidang sawah (tanah) yang terletak di Dusun I Desa Bandar Kuala, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang dengan luas 17,08 (Tujuh Belas Koma Nol Delapan) Rante dengan harga per rante sebesar

Rp. 13.000.000,- (Tiga belas juta rupiah) dengan total

keseluruhan jumlah harganya adalah sebesar Rp. 222.040.000,- (Dua ratus dua puluh dua juta empat puluh ribu rupiah); 4.

Bahwa kemudian setelah itu sekitar bulan Agustus 2009, kembali Tergugat dr./Penggugat dk. datang menemui Penggugat dr./Tergugat dk. dengan membujuk rayu serta menawarkan 1 (satu) bidang tanah milik Penggugat dk./Tergugat dr. yang lainnya, yang terletak di Dusun I, Desa Bandar Kuala, Kec. Bangun Purba, Kab. Deli Serdang, dengan ukuran Panjang ± 168 Meter (Seratus Enam Puluh Delapan Meter) dan Lebar 8 (Delapan) Meter supaya dapat dipergunakan/diperuntukkan sebagai jalan guna memperlancar transportasi atau lalu lintas pengangkutan hasil material bahan galian dari dalam tanah milik Penggugat dr./Tergugat dk.;

5.

Bahwa akibat bujuk rayu dan penawaran dari Tergugat dr./Penggugat dk., maka pada hari Senin, tanggal 03 Agustus 2009, telah tercapai KESEPAKATAN antara Tergugat dr./Penggugat dk. dan Penggugat dr./Tergugat dk. dengan membuat serta menandatangani Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Tergugat dr./Penggugat dk. serta turut menandatangani suami dari Tergugat dr./Penggugat dk. dan anak kandung dari Tergugat dr./Penggugat dk. dalam hal ini kedudukannya sebagi saksi-saksi dari surat perjanjian tersebut ;

6.

Bahwa disamping membuat dan menandatangani Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Tergugat dr./Penggugat dk., tertanggal 03 Agustus 2009, Penggugat dr/Tergugat dk telah memberikan kompensasi atas Izin Pemakaian Areal Milik Tergugat dr./Penggugat dk. tersebut dengan menyerahkan uang sebesar Rp. 20.000.000.- (dua

puluh juta rupiah),

sesuai dengan kuitansi pembayaran, tertanggal 01 Agustus 2009, kemudian Tergugat dr./Penggugat dk. ada meminta kembali tambahan uang kepada Penggugat dr./Tergugat dk. sebesar Rp. 5.000.000,- (Lima Putusan Nomor 227/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 14 dari 27

juta rupiah), sesuai dengan kuitansi pembayaran, tertanggal 04 Agustus 2009; 7.

Bahwa jelas adanya sebagaimana telah dikemukakan diatas, hubungan hukum antara Tergugat dr./Penggugat dk. dan Penggugat dr./Tergugat dk., adalah adanya Surat Perjanjian Penurunan Sawah Milik Tergugat dr./Penggugat dk., tertanggal 12 Maret 2009 dan Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Tergugat dr./Penggugat dk., tertanggal 03 Agustus 2009 antara Tergugat dr./Penggugat dk. dan Penggugat dr./Tergugat dk.;

8.

Bahwa oleh karenanya maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Surat Perjanjian Penurunan Sawah Milik Tergugat dr./Penggugat dk., tertanggal 12 Maret 2009 dan Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Tergugat dr/Penggugat dk., tertanggal 03 Agustus 2009 yang diperbuat Tergugat dr./Penggugat dk. dan Penggugat dr./Tergugat dk. “Dinyatakan Sah dan Berkekuatan Hukum Adanya”;

9.

Bahwa akan tetapi Tergugat dr./Penggugat dk. telah menunjukan Itikad Tidak Baik dengan berupaya untuk membatalkan “Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Tergugat dr./Penggugat dk, tertanggal 03 Agustus 2009” secara sepihak oleh Tergugat dr./Penggugat dk. sendiri dengan tanpa pemberitahuan ataupun persetujuan dari Penggugat dr./Tergugat dk. serta tidak menjalankan isi dan syarat dari surat perjanjian tersebut dengan itikad baik ;

10. Bahwa sikap dan perbuatan Tergugat dr./Penggugat dk. yang secara nyata dan jelas telah menunjukkan itikad tidak baik yakni dengan cara arogan dan paksa menghentikan kegiatan usaha Penggugat dr./Tergugat dk. untuk melintas di areal tanah yang telah diperoleh ijin pemakaiannya dari Tergugat dr./Penggugat dk., dimana sikap dan perbuatan Tergugat dr./ Penggugat dk. yakni dengan cara membuat dan memasang Portal diatas tanah yang telah diperjanjikan tersebut, maka oleh karena itu Tergugat dr/ Penggugat dk secara nyata-nyata telah pula melakukan “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)”; 11. Bahwa kemudian sikap Tergugat dr./Pengugat dk. yang telah secara sengaja membuat dan mendirikan Papan Pengumuman diatas tanah terperkara yang berisikan kata-kata : “PERHATIAN, Areal tanah ini Milik Umum

Purba

berdasarkan

Surat

Keterangan

Tanah

Nomor

:

590/94/130/2013, tanggal 27-5-2013, Mengumumkan Kendaraan Milik Putusan Nomor 227/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 15 dari 27

Mitra Kuring/Rental yang mengangkut Material ke Pabrik Mitra Kuring dilarang melintasi Areal Tanah ini kecuali untuk masyarakat umum. Perjanjian antara Lorentina Sinaga dengan CV. Mitra Kuring sedang dalam proses perkara di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pendaftaran Gugatan Nomor Reg : 106/Pdt.G/2013/PN.LP,tanggal 9-9-2013. TTD. Umum Purba/Lorentina Sinaga”, secara nyata-nyata telah pula melakukan “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)” ; 12. Bahwa oleh karena Tergugat dr./ Penggugat dk. secara nyata-nyata telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan beralasan pula kiranya menurut hukum apabila Tergugat dr/Penggugat dk dinyatakan telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)” ; 13. Bahwa berdasarkan Pasal 1365 KUH. Perdata disebutkan : Tiap Perbuatan melanggar Hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut; 14. Bahwa berdasarkan Pasal 1366 KUH. Perdata disebutkan : Setiap orang bertanggungjawab

tidak

saja

untuk

kerugian

yang

disebabkan

perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya ; 15. Bahwa oleh karena tidak terpenuhinya kewajiban Tergugat dr./Penggugat dk. kepada Penggugat dr./Tergugat dk. maka Tergugat dr./Penggugat dk. telah secara nyata melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka patut dan

beralasan

pula

kiranya

menurut

hukum

apabila

Tergugat

dr./Penggugat dk. dihukum membayar ganti kerugian kepada Penggugat dr/Tergugat dk sebesar Rp. 59.500.000,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya, terhitung sejak tanggal 14 September 2013 hingga Penggugat dr./Tergugat dk. dapat menjalankan kembali aktivitasnya seperti sebagaimana sebelumnya, sebagai akibat terhalangnya Penggugat dr./Tergugat dk.

mengangkut material bahan

galian yang telah menjadi milik Penggugat dr./Tergugat dk., seketika dan sekaligus, yaitu : a.

Bahwa Penggugat dr./Tergugat dk. telah terhalang mengambil material bahan galian terhitung sejak tanggal 14 September 2013;

b.

Rata–rata hasil produksi galian yaitu Pasir-Batu (Sirtu) per-hari


Halaman 16 dari 27

sebanyak 850 (Delapan ratus lima puluh) Ton, dan harga jual “Sirtu” per-ton adalah sebesar Rp. 70.000,- (Tujuh Puluh Ribu Rupiah); c.

Maka kerugian yang dialami oleh Penggugat dr./Tergugat dk. perhari adalah : 850 (Delapan ratus lima puluh) Ton x Rp. 70.000,(Tujuh Puluh Ribu Rupiah) = Rp. 59.500.000,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

16. Bahwa selanjutnya, material bahan galian yang Penggugat dr. gali dan angkut tersebut biasanya Penggugat dr. bawa ke lokasi pengolahan Penggugat dr dan selanjutnya Penggugat dr. olah menjadi beberapa jenis, antara lain : pasir dan batu split, dan selanjutnya akan Penggugat dr jual kembali kepada konsumen Penggugat dr. ; 17. Bahwa berhubung karena tindakan Tergugat dr. yang telah memasang palang dilokasi tanah mengangkut

yang seharusnya

Penggugat

dr. gunakan

mengangkut material bahan galian, telah mengakibatkan

terhalangnya Penggugat dr mengangkut material bahan galian dan juga mengakibatkan terhalangnya juga Penggugat dr mengolah material bahan galian tersebut menjadi pasir dan batu split. Hal mana telah pula mengakibatkan hilangnya keuntungan Penggugat dr. dari hasil penjualan pasir dan batu split tersebut. Sehingga patut bilamana Tergugat dr. dihukum untuk membayar kepada Penggugat dr./Tergugat dk., seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil pengambilan material bahan galian, yaitu 10 % x Rp. 59.500.000,- = Rp. 5.950.000,- (Lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak tanggal 14 September 2013 hingga Penggugat dr./Tergugat dk. dapat menjalankan kembali aktivitasnya seperti sebagaimana sebelumnya ; 18. Bahwa

disamping

kerugian

materil

tersebut

diatas,

Penggugat

dr./Tergugat dk. juga telah pula banyak mengeluarkan biaya-biaya yang berhubungan

dengan

permasalahan

ini,

antara

lain

biaya-biaya

pengaduan kepada Pihak Kepolsian Negara Republik Indonesia cq. Polres Deli Serdang dan Polsek Bangun Purba, biaya-biaya Pengacara dan biaya-biaya perjalanan Pengacara. Oleh karenanya, patut bilamana Tergugat dr./Penggugat dk. juga dihukum untuk membayar ganti kerugian atas biaya-biaya yang telah Penggugat dr./Tergugat dk. bayarkan


Halaman 17 dari 27

tersebut, yang ditetapkan sebesar

Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar

rupiah) ; 19. Bahwa disamping mengalami kerugian materil sebagaimana telah dikemukakan diatas, Perbuatan Melawan Hukum Tergugat dr./Penggugat dk. tersebut secara nyata juga telah menimbulkan kerugian moriil kepada Penggugat dr./Tergugat dk., yaitu akibat terhalangnya Penggugat dr./ Tergugat dk. memenuhi kewajiban pemasokan material bahan galian kepada para pelanggan Penggugat dr./Tergugat dk., dan juga akibat timbulnya ketidakpercayaan para pelanggan Penggugat dr./Tergugat dk. terhadap Penggugat dr./Tergugat dk. maupun usaha yang Penggugat dr./Tergugat dk. jalankan, sehingga patut dan beralasan kiranya menurut hukum apabila Tergugat dr./Penggugat dk. dihukum, untuk membayar kepada Penggugat dr./Tergugat dk., seketika dan sekaligus, ganti rugi moril yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah) ; 20. Bahwa guna menjamin agar gugatan Penggugat dr./Tergugat dk. tidak hampa adanya, dimohonkan kehadapan Majelis yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini agar kiranya berkenan untuk meletakan Sita Jaminan (conservatoir beslaag) atas harta benda Tergugat dr/ Penggugat dk., baik harta benda yang bergerak maupun harta benda yang tidak bergerak, terutama atas : a.

Sebidang tanah, seluas 1.344 m2 (seribu tiga ratus empat puluh empat meter persegi), panjang ±168 Meter dan Lebar 8 Meter, yang terletak di Dusun I, Desa Bandar Kuala, Kecamatan Bangun Purba, Kabupaten Deli Serdang;

b.

Sebidang tanah beserta 1 (satu) unit rumah permanen yang berdiri di atasnya, yang terletak di jalan Perintis Kemerdekaan No. 101 Kec. Bangun Purba Kab. Deli Serdang;

21. Bahwa kebutuhan Penggugat dr./Tergugat dk. atas fasilitas jalan yang telah Penggugat dr./Tergugat dk. sewa ijin pemakaiannya dari Tergugat dr./Penggugat dk. adalah sangat mendesak, sementara Tergugat dr./Penggugat dk. telah memasang palang jalan (portal) dan plank larangan melintas terhadap Penggugat dr./Tergugat dk., sehingga berakibat

terhalangnya

Penggugat

dr./Tergugat

dk.

melaksanakan

aktivitas kegiatan usaha Penggugat dr./Tergugat dk., hal mana adalah Putusan Nomor 227/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 18 dari 27

perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrectmatigedaad). Oleh karenanya, sangat beralasan kiranya bilamana Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan untuk menjatuhkan suatu putusan Provisi, yang pada pokoknya membuka palang jalan dan dan plank larangan tersebut ; 22. Bahwa

berhubung oleh

karena

gugatan

rekonpensi ini diajukan

Penggugat dr./Tergugat dk. berdasarkan pada alasan yang cukup dan berdasarkan peraturan hukum yang berlaku, maka sudah sepantasnyalah bilamana putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu dengan Serta Merta (uit voorbaar bijvorraad) walaupun ada Perlawanan, Banding maupun Kasasi ; 23. Bahwa berhubung karena gugatan rekonpensi ini diajukan adalah berdasarkan adanya perbuatan tanpa hak dan melawan hukum yang dilakukan Tergugat dr./Penggugat dk. terhadap Penggugat dr./Tergugat dk., maka patut bilamana Tergugat dr./Penggugat dk. dihukum untuk membayar segala ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; Berdasarkan alasan-alasan sebagaimana yang Penggugat dr./Tergugat dk. telah sebutkan diatas, dimohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya berkenan untuk mengambil suatu putusan hukum, yang amarnya pada pokoknya berbunyi sebagai berikut : DALAM KONPENSI : Dalam Eksepsi : 1.

Mengabulkan Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya; -

2.

Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvakelijke verklaard) ;

Dalam Pokok Perkara : 1.

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2.

Menghukum Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara a quo;

DALAM REKONPENSI : Dalam Provisi : 1.

Mengabulkan

tuntutan

Provisi

Penggugat

dr./Tergugat

dk.

untuk

seluruhnya;


Halaman 19 dari 27

2.

Menyatakan

bahwa

perbuatan

Tergugat

dr./Penggugat

dk.

yang

memasang palang jalan dan disertai plank larangan melintas diatas tanah yang telah disewa izin melintasinya oleh Penggugat dr./Tergugat dk. adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum (Onrectmatigedaad). ; 3.

Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membuka palang jalan dan dan mencabut plank larangan melintas tersebut ;

Dalam Pokok Perkara : 1.

Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat dr./Tergugat dk. untuk seluruhnya ;

2.

Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslag) yang telah dijalankan dalam perkara ini ;

3.

Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Penurunan Sawah Milik Tergugat dr./Pengugat dk., tertanggal 12 Maret 2009 dan Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Tergugat dr./Pengugat dk., tertanggal 03 Agustus 2009 antara Tergugat dr./Pengugat dk. dan Pengugat dr./Tergugat dk.;

4.

Menghukum

Tergugat

dr./Penggugat

dk.

untuk

melaksanakan

Pemenuhan Perjanjian dari Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Tergugat dr./Penggugat dk., tertanggal 03 Agustus 2009 ; 5.

Menyatakan Tergugat dr./Penggugat dk. telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)”;

6.

Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. membayar ganti kerugian kepada Penggugat dr./Tergugat dk. seketika dan sekaligus, yaitu sebesar Rp. 59.500.000,- (Lima puluh sembilan juta lima ratus ribu rupiah), untuk setiap harinya, terhitung sejak tanggal 14 September 2013 hingga Penggugat dr./Tergugat dk. dapat menjalankan kembali aktivitasnya seperti

sebagaimana

sebelumnya,

sebagai

akibat

terhalangnya

Penggugat dr./Tergugat dk. mengangkut material bahan galian yang telah menjadi milik Penggugat dr./Tergugat dk ; 7.

Menghukum untuk membayar kepada Penggugat dr./Tergugat dk., seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil pengambilan material bahan galian, yaitu 10 % x Rp. 59.500.000,- = Rp. 5.950.000,- (Lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak


Halaman 20 dari 27

tanggal 14 September 2013 hingga Penggugat dr./Tergugat dk. dapat menjalankan kembali aktivitasnya seperti sebagaimana sebelumnya; 8.

Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar biaya-biaya yang dikeluarkan Penggugat dr./Tergugat dk. berhubungan dengan permasalahan ini, antara lain biaya-biaya pengaduan kepada Pihak Kepolsian Negara Republik Indonesia cq. Polres Deli Serdang dan Polsek Bangun Purba, biaya-biaya Pengacara dan biaya-biaya perjalanan Pengacara, yang ditetapkan sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ;

9.

Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar kepada Penggugat dr./Tergugat dk., seketika dan sekaligus, ganti rugi morill yang diperhitungkan sebesar Rp. 5.000.000.000.- (Lima Milyar Rupiah);

10. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini. ATAU, bilamana Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Pakam berpendapat lain dengan Penggugat dr./Tergugat dk., dalam peradilan yang baik (in good van justitie), mohon kiranya diputus dengan putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan yang tumbuh dan berkembang ditengah-tengah masyarakat; Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal-hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Maret 2014 Nomor:106/Pdt.G/2013/PN.LP yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut; DALAM KONPENSI Dalam Eksepsi - Menolak eksepsi tergugat untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara - Menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya; DALAM REKONPENSI: Dalam Provisi: - Mengabulkan tuntutan provisi dari penggugat dr./tergugat dk. untuk sebagian; - Menghukum

Tergugat dr./Penggugat dk. Untuk membuka


Halaman 21 dari 27

palang jalan dan dan mencabut plank larangan melintas tersebut ; Dalam Eksepsi:  Menolak eksepsi tergugat dr./penggugat dk.; Dalam Pokok Perkara: 1. Mengabulkan

gugatan

penggugat

dr./tergugat

dk.

untuk

sebagian; 2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Perjanjian Penurunan Sawah Milik Tergugat dr./Pengugat dk., tertanggal 12 Maret 2009 dan Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Tergugat dr./Pengugat dk., tertanggal 03 Agustus 2009 antara Tergugat dr./Pengugat dk. dan Pengugat dr./Tergugat dk.; 3. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. untuk melaksanakan Pemenuhan Perjanjian dari Surat Perjanjian Izin Pemakaian Areal Milik Tergugat dr./Penggugat dk., tertanggal 03 Agustus 2009 ; 4. Menyatakan Tergugat dr./Penggugat dk. telah melakukan “Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad)”; 5. Menghukum Tergugat dr./Penggugat dk. membayar ganti kerugian kepada Penggugat dr./Tergugat dk. seketika dan sekaligus, yaitu sebesar Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus ribu lima puluh ribu rupiah), untuk setiap harinya, terhitung sejak

tanggal

14

September

2013

hingga

Penggugat

dr./Tergugat dk. dapat menjalankan kembali aktivitasnya seperti sebagaimana

sebelumnya,

sebagai

akibat

terhalangnya

Penggugat dr./Tergugat dk. mengangkut material bahan galian yang telah menjadi milik Penggugat dr./Tergugat dk ; 6. Menghukum Tergugat dr./penggugat dk. untuk membayar kepada Penggugat dr./Tergugat dk., seketika dan sekaligus, ganti rugi atas keuntungan yang diharapkan (wints dervings) sebesar 10 % (sepuluh persen) dari hasil pengambilan material bahan galian, yaitu 10 % x Rp. 1.750.000,- (satu juta tujuh ratus ribu lima puluh ribu rupiah),- = Rp. 175.000,- (seratus tujuh puluh lima ribu rupiah) untuk setiap harinya, terhitung sejak tanggal 14 September 2013 hingga Penggugat dr./Tergugat dk. Putusan Nomor 227/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 22 dari 27

dapat menjalankan kembali aktivitasnya seperti sebagaimana sebelumnya; 7. Menolak gugatan penggugat dr./tergugat dk. untuk selebihnya; DALAM KONPENSI dan REKONPENSI Menghukum penggugat dk./tergugat dr. untuk membayar biaya-biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, sebesar Rp.2.416.000,- (dua juta empat ratus enam belas ribu rupiah); Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 05 Maret 2014 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Maret 2014 Nomor:106/Pdt.G/2013/PN.LP untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Tergugat/ Terbanding ; Membaca akta pernyatan permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 14 Maret 2014 Tergugat/Terbanding telah mengajukan permohonan agar Perkara yang diputus oleh Pengadilan Negeri Lubuk Pakam tanggal 05 Maret 2014 Nomor:106/Pdt.G/2013/PN.LP untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ; Membaca risalah pemberitahuan pernyataan banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam yang menyatakan bahwa pada tanggal 22 April 2014 permohonan banding tersebut telah diberitahukan/disampaikan secara sah dan seksama kepada Penggugat/ Pembanding ; Membaca

surat

Penggugat/Pembanding

memori tertanggal

banding 26

Maret

yang 2014

diajukan yang

oleh

diterima

di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 26 Maret 2014 Putusan Nomor 227/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 23 dari 27

dan surat memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 22 April 2014; Membaca surat kontra memori banding yang diajukan oleh Tergugat/ Terbanding tertanggal 07 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 07 Mei 2014 dan surat kontra memori banding tersebut telah pula diberitahukan dengan cara seksama pada tanggal 03 Juni 2014 kepada pihak Penggugat/Pembanding ; Membaca

surat

memori

banding

yang

diajukan

oleh

Tergugat/Terbanding tertanggal 07 April 2014 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam pada tanggal 07 April 2014 dan surat memori banding

tersebut

telah

diberitahukan

dengan

cara

seksama

kepada

Penggugat/Pembanding pada tanggal 22 April 2014; Membaca surat dari Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor:W2.U4/2142/Pdt.04.10/IX/2014 tanggal 12 September 2014 kepada Ketua Pengadilan Tinggi Medan, yang menyampaikan Akte Tanda Terima Pencabutan Pernyataan Banding Nomor: 106/Pdt.G/2013/PN.LP yang memuat bahwa pada tanggal 11 September 2014 Tergugat/Terbanding tersebut telah menyatakan mencabut pernyataan bandingnya tertanggal tertanggal 14 Maret 2014 dan sesuai dengan Surat Permohonan tertulis tertanggal 27 Agustus 2014 ; Membaca risalah pemberitahuan pemeriksaan berkas perkara (Inzage) Nomor:106/Pdt.G/2013/PN.LP yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah memberi kesempatan kepada Penggugat/Pembanding

pada

tanggal

23

April

2014

dan

kepada

Tergugat/Terbanding pada tanggal 23 April 2014 untuk meneliti dan memeriksa berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi ; TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA Menimbang, bahwa permohonan banding dari Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; Putusan Nomor 227/PDT/2014/PT.MDN

Halaman 24 dari 27

Menimbang, bahwa memperhatikan surat dari Penggugat/Pembanding tanggal

26

Agustus

2014

Nomor:05/LBH-KSBSI/VIII/2014

dan

dari

Tergugat/Terbanding tanggal 27 Agustus 2014 Nomor:48/LLN/M/VIII/2014 bahwa antara Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding pada tanggal 17 Juli 2014 telah tercapai kesepakatan perdamaian mengenai perkara Nomor: 106/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 05

Maret 2014

dihadapan

Parningotan

Simbolon,SH Notaris di Kabupaten Deli Serdang berkedudukan di Lubuk Pakam dengan Akte No.02 tanggal 17 Juli 2014, yang selanjutnya Penggugat mohon agar Pengadilan Tinggi dapat memutus dengan putusan perdamaian, sementara

Tergugat/Terbanding

mengajukan

pencabutan

permohonan

banding; Menimbang, bahwa Pembanding/Penggugat dan Tergugat/Terbanding dengan didampingi kuasanya masing-masing telah datang menghadap di persidangan terbuka untuk umum Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin tanggal 12 Januari 2014, dan setelah Akte No : 02 tanggal 17 Juli 2014 dari Notaris Parningotan Simbolon,SH dibacakan kepada kedua belah pihak, kedua belah pihak membenarkan isi Akta tersebut yang selanjutnya mohon agar majelis

hakim

banding

berkenan

memutus

perkara

Nomor.227/PDT/2014/PT.MDN jo Nomor.106/Pdt.G/2013/PN-LP tanggal 05 Maret 2014 yang dimohonkan banding ditingkat banding diputus dengan Putusan Perdamaian (Akta Van Dading) sesuai dengan kesepakatan bersama tersebut dalam Akta Perdamaian No.02 tanggal 17 Juli 2014 dihadapan Parningotan Simbolon,SH Notaris di Kabupaten Deli Serdang berkedudukan di Lubuk Pakam tersebut ; Menimbang,

bahwa

oleh

karena telah tercapainya

kesepakatan

perdamaian dalam perkara a quo antara Pembanding/Penggugat dengan Tergugat/Terbanding sebagaimana pertimbangan sebelumnya maka putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No:106/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 05 Maret 2014 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri dengan Putusan Perdamaian sebagaimana amar putusan dibawah ini; Menimbang, bahwa oleh karena telah tercapai perdamaian antara kedua pihak, maka kedua pihak Pembanding/Penggugat dan Tergugat/Terbanding


Halaman 25 dari 27

dihukum pula untuk secara tanggung renteng membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ; Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya

Undang-Undang

No.49

Tahun

2009

(tentang

Kekuasaan

Kehakiman), UU No.02 tahun 1986 jo Undang-Undang No.48 Tahun 2009 (tentang Peradilan Umum) dan RBG; MENGADILI -

Menerima

permohonan

banding

dari

Pembanding,

semula

Penggugat ; -

Membatalkan

putusan

Pengadilan

Negeri

Lubuk

Pakam

No:106/Pdt.G/2013/PN.LP tanggal 05 Maret 2014 ; dengan mengadili sendiri

-

Memutus dengan Putusan Perdamaian (Akta Van Dading);

-

Menghukum PIHAK PERTAMA (Pembanding semula Penggugat) dan PIHAK KEDUA (Terbanding semula Tergugat) untuk mentaati kesepakatan dalam Akte Perdamaian Nomor : 02 tanggal 17 Juli 2014 dihadapan Parningotan Simbolon, Sarjana Hukum, Notaris di Kabupaten Deli Serdang, berkedudukan di Lubuk Pakam tersebut;

-

Menghukum PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam dua tingkat pengadilan yang didalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari SENIN tanggal 12 JANUARI 2015 oleh kami DAHLIA BRAHMANA,SH,MH selaku Ketua Majelis dengan YANSEN PASARIBU,SH dan ROBERT SIMORANGKIR,SH,MH masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 22 Juli 2014 dan Penetapan tanggal 19 Januari 2015 Nomor: 227/PDT/2014/PT.MDN

untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam


Halaman 26 dari 27

tingkat banding dan putusan tersebut pada hari SENIN tanggal 19 JANUARI 2015 diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta LUHUT BAKO,SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut dengan dihadiri kedua belah pihak dalam perkara ini ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

1. (YANSEN PASARIBU,SH)

( DAHLIA BRAHMANA,SH,MH )

2. (ROBERT SIMORANGKIR,SH,MH )

Panitera Pengganti,

( LUHUT BAKO,SH )

Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )


Halaman 27 dari 27

PT.MDN

Recommend Documents