PTA.Mks

PUTUSAN Nomor 87/Pdt.G/2015/PTA.Mks.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding, dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Pembatalan Perkawinan antara : Penggugat/Pembanding, umur 18 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kota Makassar, dalam hal ini memberi kuasa kepada Rosmiati Sain, S.H., Sri Wahyuningsih, S.H., Andi Darmawati, S.H., dan Siti Nurfaieda, S.H., Advokat dan Magang yang berkantor di Lembaga Bantuan Hukum Assosiasi Perempuan Indonesia Keadilan (LBH APIK)

Jalan Perintis

Kemerdekaan Km 12 (Perumahan Budi Daya Permai Blok C. Nomor. 12) Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Januari 2015 , sebagai Penggugat/Pembanding; melawan Tergugat I/Terbanding I, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal diKabupaten Soppeng, sebagai Tergugat I/ Terbanding I. Tergugat II/Terbanding II umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Makassar, sebagai Tergugat II/ Terbanding II. Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan…, Kabupaten Soppeng, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng,

sebagai Turut Tergugat/

Terbanding III ; Pengadilan Tinggi Agama tersebut; Telah membaca dan mempelajari semua surat yang berhubungan dengan perkara ini. DUDUK PERKARA Mengutip segala uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 58/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 13 Juli 2015 Masehi yang ber

Hal. 1 dari 6 hal Put.No.87/Pdt.G/2015/PTA.Mks.

tepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 Hijriah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut : 1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya; 2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.116.000,00(satu juta seratus enam belas ribu rupiah). Membaca Akta Permohonan Banding Nomor 58/Pdt.G/2015/PA.Mks tanggal 24 Juli 2015 yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar yang menyatakan bahwa pada tanggal 24 Juli 2015 pihak Penggugat telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding III pada tanggal

6 Agustus 2015, sedangkan

Terbanding I dan Terbanding II

diberitahukan pada tanggal 10 Agustus 2015; Bahwa, Pembanding tidak melengkapi permohonan bandingnya dengan memori banding; Bahwa, sebelum berkas banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Makassar, kepada

kuasa Pembanding dan

para Terbanding telah diberi

kesempatan oleh Panitera untuk membaca dan memeriksa berkas (Inzage) sesuai Relaas Pemberitahuan untuk memeriksa berkas (Inzage) pada tanggal 13 Agustus 2015 kepada kuasa Pembanding dan Terbanding II, dan

tanggal 6

Agustus 2015, kepada Terbanding I dan Terbanding III, namun Pembanding dan para Terbanding, atau para pihak tidak datang memeriksa berkas (Inzage). PERTIMBANGAN HUKUM Menimbang,

bahwa

permohonan

banding

yang

diajukan

oleh

Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan caracara sebagaimana ketentuan dalam peraturan

perundang-undangan

yang

berlaku, oleh karena itu secara formal permohonan banding tersebut harus dinyatakan dapat diterima; Menimbang, bahwa, setelah mempelajari

dan meneliti dengan saksama

berkas perkara, terdiri dari Berita Acara Sidang Tingkat Pertama, bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat/Pembanding maupun para Tergugat/ Para Terbanding dan salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Makassar, Nomor 58/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 13 Juli 2015, Pengadilan

Hal. 2 dari 6 hal Put.No.87/Pdt.G/2015/PTA.Mks.

Tingkat Banding dapat menyetujui pertimbangan hukum dan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menolak gugatan permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding atas pernikahannya yang dilangsungkan pada tanggal

dengan Tergugat I

5 Desember 2014, sesuai Akta Nikah No.

285/008/XII/2014 tanggal 5 Desember 2014, karena telah mempertimbangkan secara benar sesuai fakta hukum dan fakta peristiwa yang terungkap di persidangan, sehingga pertimbangan hukum Pengadilan Tingkat Pertama diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dengan tambahan pertimbangan

sebagai

berikut: Menimbang, bahwa berdasarkan fakta sebagaimana tersebut dalam Berita Acara sidang dalam perkara a quo, ternyata bahwa perkawinan antara Pembanding dengan Terbanding I tersebut telah memenuhi rukun dan syarat sah perkawinan yaitu ada calon suami, ada calon isteri, ada wali nikah yang sah ( wali Mujbir),dan saksi-saksi

serta terjadi ijab qabul antara wali nikah (ayah calon

mempelai perempuan) dengan calon suami

dan ada mahar yang merupakan

syarat sah perkawinan; Menimbang, bahwa dalil Penggugat atas permohonan pembatalan nikah yang diajukan oleh Penggugat dengan Tergugat I karena adanya pemaksaan oleh ayah Penggugat tidak termasuk alasan pembatalan perkawinan, sesuai maksud Pasal 27 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pembatalan perkawinan dapat diajukan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum atau salah sangka mengenai diri suami atau istri. Menimbang, bahwa perkawinan yang dilakukan seorang gadis oleh ayahnya tanpa

keredhaan

perkawinan karena

dan

persetujuannya

tidak

menyebabkan

tidak

sahnya

seorang ayah yang menikahkan anaknya mempunyai hak

ijbar (pemaksaan) sesuai pendapat Imam Nawawi dalam Kitab Al-Majmu’ Syarah al-Muhadzdzab, Juz XVI, Hal 165 yang diambil alih sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding menyatakan :

ÀÕRçapã #mäaÕRVIäsäMqBp Hal. 3 dari 6 hal Put.No.87/Pdt.G/2015/PTA.Mks.

è~*eãdä]kfApu~fQêã 2I,neã lã unQêãéM<@äçQoæã|p<äU

.

lü2Qd9YÀätBZmðäsqæüäs=iý&B}=bçeãp ät~ep oiätBZnæ _1ã ÁR6feätm:ý&B} lü è2&BUäYÖVeäæ #mäa lüp=bçeäæ _1ã1qeã Seorang bapak dan kakek ( bapak dari bapak) boleh mengawinkan anaknya yang masih perawan walaupun tanpa ada kerelaannya, baik masih kecil atau sudah besar (baligh). Hal ini Berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas R.A bahwa Nabi pernah bersabda: “Seorang janda lebih berhak pada dirinya sendiri dari pada walinya, sementara mengenai gadis yang masih perawan sang bapak harus diminta perintahnya”. Hadits ini menunjukkan bahwa seorang wali /ayah lebih berhak pada anak yang masih perawan, walaupun sudah baligh. Tapi disunnahkan dia diminta izinnya, izinnya berupa diamnya. Menimbang, bahwa hak ijbar ayah terhadap anaknya tidak berlaku dalam hal ayah ada unsur kebencian ayah terhadap anaknya atau tidak sekupu dan pihak

calon mempelai tidak mampu

perkawinan Penggugat

membayar mahar mitsli, ternyata dalam

dengan Tergugat I tersebut tidak terdapat unsur

kebencian ayah terhadap anaknya, dan antara Penggugat /Pembanding dengan Tergugat I/Terbanding I ada kecocokan (sekupu), khususnya dalam hal beragama Islam, hal ini sesuai pendapat Abu Yahya Zakariya Al Anshari, dalam Kitab Asna Mathalib, Juz XIV, Hal 363 sebagai pendapat Pengadilan Tingkat Banding yang menyatakan : artinya : Bagi seorang bapak dan kakek jika tidak ada permusuhan (dengan anaknya) Hal. 4 dari 6 hal Put.No.87/Pdt.G/2015/PTA.Mks.

boleh mengawinkan anaknya yang masih perawan dengan laki-laki yang mampu membayar mahar mitsil, baik dia masih kecil atau sudah besar, tanpa perlu izinnya.

Berdasarkan

hadits

Daruquthny

:

“Wanita

yang

sudah

hilang

keperawanannya lebih berhak pada dirinya sendiri dari pada walinya”, sementara yang masih perawan dinikahkan oleh bapaknya. Juga berdasarkan hadits riwayat Imam Muslim: “Wanita yang masih perawan diminta perintahnya oleh sang bapak”. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 58/Pdt.G/2015/PA.Mks, tanggal 13 Juli 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 Hijriah, dapat dipertahankan dan dikuatkan. Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) UndangUndang

Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dan tingkat banding dibebankan kepada Penggugat / Pembanding. Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Syara’ yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini. MENGADILI -

Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Penggugat/Pem banding secara formal dapat diterima;

-

Menguatkan Putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 58/Pdt.G/2015/PA Mks, tanggal 13 Juli 2015 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 26 Ramadhan 1436 Hijriah, yang dimohon banding;

-

Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya pada tingkat banding sejumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah). Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan

Tinggi Agama Makassar pada hari

Rabu

tanggal

7 Oktober

2015 Masehi

bertepatan dengan tanggal 24 Zulhijjah 1436 Hijriyah yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh, Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Hal. 5 dari 6 hal Put.No.87/Pdt.G/2015/PTA.Mks.

sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Munir S., S.H. dan H. Helminizami, S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota dengan dibantu oleh

Amiruddin S.H., sebagai

Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Makassar tanpa dihadiri pihakpihak yang berperkara.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Abd. Munir S., S.H.

Drs. H. A. Ahmad As'ad, S.H.

Hakim Anggota ttd. H. Helminizami, S.H., M.H.

Panitera Pengganti ttd. Amiruddin S.H.,

Perincian Biaya : Redaksi

: Rp

5.000,00

Meterai

: Rp

6.000,00

Biaya Proses Penyelesaian Perkara : Rp139.000,00 Jumlah

: Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk Salinan : Wakil Panitera Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Drs.Abd.Razak

Hal. 6 dari 6 hal Put.No.87/Pdt.G/2015/PTA.Mks.

Hal. 7 dari 6 hal Put.No.87/Pdt.G/2015/PTA.Mks.