PT-MDN

PUTUSAN NOMOR : 381/PDT/2015/PT-MDN “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN yang mengadili perkara perdata dalam Pengadilan Tingkat Banding menjatuhkan putusan perkara antara :

1. Ahli waris Almarhum H. Djuned Hamdani Nasution, tempat tinggal Jalan Turi Indah No. 190 Kelurahan Cengkeh Turi, Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai, dalam hal ini Hj. Khairul Bariah, tempat tinggal Jalan Sabit CT Indah,

Dusun

VI,

Kelurahan

Cengkeh

Turi,

Kecamatan Binjai Utara, Kota Binjai,diwakili oleh kuasa

hukumnya,

Etty

Reita

Siregar,

SH.,

J.Juniman Sitepu, SH., masing masing sebagai Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum di Kantor Advokat Etty Reita Siregar, SH., & Rekan, beralamat di Jalan Medan No. 08 Lubuk Pakam Telp. (061) 7952029,

berdasarkan

tertanggal

30

surat

September

kuasa 2013,

khusus, selaku

Pembanding I semula Tergugat I ;

2. Ny.

Syamsul

Fatimah,

Kewarganegaraan:

Indonesia,

Pekerjaan:

Partikulir, tempat tinggal: Jalan S. Parman No. 248 Medan, diwakili oleh kuasa hukumnya, Boni F. Sianipar,

SH.

M.Hum.,

Noperdi

Pandapotan

Ambarita , SH., Hertati Suryani Pardede, SH., Jhon Sabam

Panjaitan,

SH.,

Advokat

Pengacara,&

Penasehat Hukum, dari Law Office Boni F. Sianipar SH.,

M.Hum

&

Patners,

berkedudukan

dan

berkantor di Medan Jl. Sei Merah No. 27, Medan, yang dapat bertindak baik secara bersama-sama, maupun sendiri-sendiri, berdasarkan surat kuasa

Hal 1 dari 49 Hal Put.No.381/PDT/2015/PT-MDN

khusus, tertanggal 13 September 2013, disebut sebagai Pembanding II semula Tergugat III Konvensi / Penggugat Rekonvensi ;

3. Harmaen (Harmaini) Nasution,Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Partikulir, tempat tinggal Jalan S. Parman No. 248 Medan, diwakili oleh kuasa hukumnya, Boni F. Sianipar,

SH.

M.Hum.,

Noperdi

Pandapotan


Panjaitan,

SH.,

Advokat

Pengacara,&


M.Hum

&

Patners,

berkedudukan

dan

berkantor di Medan Jl. Sei Merah No. 27, Medan, yang dapat bertindak baik secara bersama sama, maupun sendiri sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 13 September 2013, sebagai

disebut

Pembanding III semula Tergugat IV

Konvensi / Penggugat Rekonvensi; 4. Ahmad Jailani Nasution, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal: Jalan S. Parman No. 248 Medan,diwakili oleh kuasa hukumnya, Boni F. Sianipar, SH. M.Hum., Noperdi Pandapotan

Ambarita

,

SH.,

Hertati

Suryani

Pardede, SH., Jhon Sabam Panjaitan, SH., Advokat Pengacara,& Penasehat Hukum, dari Law Office Boni

F.

Sianipar

SH.,

M.Hum

&

Patners,

berkedudukan dan berkantor di Medan Jl. Sei Merah No. 27, Medan, yang dapat bertindak baik secara bersama sama, maupun sendiri sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus, tertanggal 13 September 2013, disebut sebagai Pembanding IV semula Tergugat V Konvensi / Penggugat Rekonvensi; 5. Kamarul Zaman, SH, Kewarganegaraan: Indonesia, Pekerjaan: Pegawai Negeri Sipil, tempat tinggal Jalan S. Parman No. 248 Medan, diwakili oleh kuasa hukumnya, Boni F.


Sianipar,

SH.

M.Hum.,

Noperdi

Pandapotan


Panjaitan,

SH.,

Advokat

Pengacara,&


M.Hum

&

Patners,

berkedudukan

dan

berkantor di Medan Jl. Sei Merah No. 27, Medan, yang dapat bertindak baik secara bersama sama, maupun sendiri sendiri, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 13 September 2013, disebut sebagai Pembanding

V semulaTergugat

VI

Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

MELAWAN 1. Ahli Waris, Almarhum Johanes Alias Kam Sun, yaitu : 1. Wati Anna

(Istri

Almarhum

Kewarganegaraan:

Johanes

Indonesia,

Alias

Kam

Pekerjaan,

Sun),

mengurus

Rumah Tangga, 2. Farida,(Anak Almarhum Johanes Alias Kam Sun), Warganegara Indonesia, Pekerjaan, Ibu Rumah Tangga, 3. Angga Slamat, (Anak Almarhum Johanes Kam Alias Kam Sun), Warganegara, Indonesia, Pekerjaan, Wiraswasta, ketiganya bertempat tinggal di Jalan Gatot Subroto, N0. 92 A, Kelurahan, Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan, yang diwakili oleh Kuasa Hukumnya, 1. Facruddin Rifai, SH,2. Purwanto,SH, 3. Hj. Faridah Ariany, SH, 4. Muhammad Riau SHR, SH. 5.Andy Rizaldy,

SH., 6. Muhammad

Yasid, SH., kesemuanya Berkantor Pusat di Jalan Bambu II No. 1-J Medan, Kantor Cabang, Komplek Taman Perkasa Indah II Blok Z No. 18 Jakarta Utara,Dalam hal ini bertindak untuk sendiri-sendiri maupun bersamasama, berdasarkan Surat Kuasa Khusustanggal 25 Juli 2013,selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula Penggugat Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi ; 2. Jacob Alias Tjio Tang Kok. Kewarganegaraan, Indonesia ,


Perkerjaan Pemborong tempat tinggal Jalan palang Merah No. 112 D Kel.Petisan Tengang Kec. Medan Petisah Kota Medan sebagai Terbandin II, Semula Tergugat II;

PENGADILAN TINGGI tersebut ; Telah membaca : 1. Berkas perkara & surat-surat yang bersangkutan; 2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juli 2014 No: 432/Pdt.G/2013/PN-Mdn.-

TENTANG DUDUKNYA PERKARA ; Membaca surat gugatan Penggugat sekarang Terbanding

yang

terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan tanggal 30 Juli 2013, Register Nomor : 432 / Pdt.G / 2013 / PN Mdn. Yang berbunyi sebagai berikut :  Bahwa Penggugat-Penggugat adalah selaku ahli waris dari Almarhum JOHANES Alias KAM SUN yang telah meninggal dunia di Medan, sesuai dengan Surat Keterangan Ahli Waris Nomor: 474.3/150/SK/SPTG/II/2009 tertanggal 9 Februari 2009 ; ----------------------------------------------------------- Bahwa semasa hidupnya Almarhum Johanes Alias Kam Sun dengan Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI selaku Pihak Pertama dan Tergugat II (Selaku Pihak Ketiga) telah membuat Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH. Notaris di Medan; ---------------------------------------- Bahwa dibuatnya akta Perjanjian Perdamaian No. 116 tanggal 22 Mei 2001, adalah betujuan untuk mengakhiri seluruh perkara yang terjadi antara Almarhum Johanes Alias Kam Sun (Suami/orang tua PenggugatPenggugat) selaku Pihak kedua dengan Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI selaku Pihak Pertama dan Tergugat II (Selaku Pihak Ketiga) dalam Akta Perjanjian Perdamaian No. 116 tanggal 22 Mei 2001; ---------- Bahwa Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI selaku Pihak Pertama dan Tergugat II (selaku Pihak ketiga) dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001, telah setuju dan tidak keberatan bahwa Almarhum JOHANES Alias KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-


Penggugat) selaku Pihak kedua untuk membangun dan menyelesaikan bangunan berupa rumah toko diatas tanah Grant C 1939 yang terletak di Jalan Gajah Mada sudut jalan Mojopahit Medan ; ------------------------------- Bahwa untuk menindak lanjuti isi Perdamaian sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001, maka JOHANES Alias KAM SUN (suami/orang tua PenggugatPenggugat) selaku Pihak kedua dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001, dengan itikad baik telah mengurus Izin Mendirikan Bangunan dan telah terbit SIMB Nomor:043/648.1/MP/668 tanggal 1 Februari 2001, kemudian pembangunan ruko yang terletak di Jalan Gajah Mada sudut jalan Mojopahit Medan telah dikerjakan oleh JOHANES Alias KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-Penggugat) ; ---- Bahwa ternyata isi Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001 tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI selaku Pihak Pertama dalam Akta Perdamaian dan juga tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat II selaku Pihak Ketiga dalam Akta Perdamaian, dimana Tergugat II tidak melakukan penyelesaian permasalahannya dengan PT. Putra Sejahtera Pionerindo, sehingga JOHANES Alias KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-Penggugat) menghadapi berbagai perkara baik perkara perdata, perkara Tata Usaha Negara dan juga perkara Pidana atas laporan PT. Putra Sejahtera Pionerindo, sehingga patut dan beralasan hukum jika Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ;------------------------------------------------ Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH Notaris di Medan ternyata tidak tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI selaku Pihak Pertama, dan Tergugat II, (selaku pihak ketiga), maka cukup alasan hukum jika Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH Notaris di Medan untuk dinyatakan batal demi hukum dengan segala akibat hukumnya ;------------------------------------------- Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI, selaku pihak pertama dan Tergugat II (selaku pihak ketiga), dalam Akta Perjanjian Perdamaian No.


116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH., Notaris di Medan, menimbulkan kerugian materiil maupun imateril bagi

Penggugat-Penggugat

karena

JOHANES

Alias

KAM

SUN

(suami/orang tua Penggugat-Penggugat / ic. Pihak Kedua dalam Akta Perdamaian) harus menghadapi beberapa perkara atas gugatan dalam Perkara Tata Usaha Negara, Laporan Pidana dan gugatan Perdata, yang diajukan oleh PT. Putra Sejahtera Pionerindo, yaitu sebagai berikut :-----1. Perkara Tata Usaha Negara Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Medan

Nomor : 63/G/2001/PTUN-Mdn tanggal 20 Mei 2002 jo.

Putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan tanggal 17 Januari

2003

Nomor:

80/BDG/2002/PT.TUN-Mdn

Jo.

Putusan

Mahkamah Agung RI Nomor: 277 K/TUN/2003 Tanggal 28 Januari 2004 ;------------------------------------------------------------------------------------2. Perkara Pidana, dikenal dalam Putusan Nomor: 1618/Pid.B/2003/PNMDN tanggal 19 Maret 2004, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 91/PID/2004/PT-MDN Tanggal 9 Juni 2004, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2013 K/PID/2004 Tanggal 6 April 2006, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 87 PK/PID/2007 Tanggal 28 Januari 2008; -------------------------------------------------------------------------3. Perkara Perdata dikenal dalam Putusan Nomor: 283/Pdt.G/2004/PNMDN Tanggal 23 Maret 2005, jo. Putusan Pengadilan Tinggi Sumatera

Utara

Nomor:

Desember

2005,

jo.

262/PDT/2005/PT-MDN

Putusan

Mahkamah

Agung

Tanggal

12

Nomor: 90

K/PDT/2007 Tanggal 24 Oktober 2007, jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 254 PK/PDT/2009 Tanggal 21 Juni 2010. -------------- Bahwa akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI selaku Pihak Pertama dan Tergugat II, (selaku Pihak ketiga), menimbulkan kerugian materiil maupun imateril bagi Penggugat-Penggugat yaitu sebagai berikut :--------------------- Kerugian Materiil yang diderita Penggugat-Penggugat yang harus mengeluarkan biaya untuk pengurusan perkara yang terjadi karena harus menunjuk dan meminta bantuan jasa Advokat/Penasihat Hukum sejumlah Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) ; ---------------------------- Kerugian Immateriil yang diderita Penggugat-Penggugat karena dalam perkara

pidana

Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

Nomor:


1618/Pid.B/2003/PN-MDN.- tanggal 19 Maret 2004, Jo. Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 91/PID/2004/PT-MDN.- Tanggal 9 Juni 2004, jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 2013 K/PID/2004 Tanggal 6 April 2006, Jo. Putusan Peninjauan Kembali Nomor: 87 PK/PID/2007 Tanggal 28 Januari 2008 Almarhum JOHANES Alias KAM SUN (suami/orang tua Penggugat-Penggugat) sempat ditahan di Rumah Tahanan Tanjung Gusta, sehingga menimbulkan kerugian immateriil karena tercemar nama baik, dan tidak berpenghasilan selama dalam tahanan, kerugian mana ditaksir sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah) ; kerugian mana patut dan wajar dibebankan kepada Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung renteng :---------------------------------------------------------------------------------- Bahwa kerugian materiil dan immaterial yang timbul akibat perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI, selaku Pihak Pertama dan Tergugat II (selaku Pihak Ketiga) dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor 116 taggal 22 Mei 2001, yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga SH., Notaris di Medan maka patut dan wajar menurut hukum apabila 2 (dua) unit bangunan ruko terletak di Jalan Gajah Mada sudut jalan Mojopahit Medan yang semula akan diserahkan kepada Tergugat II yaitu : ----------------------------------------a. 1 (satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 m x 16 m menghadap ke Jalan Gajah Mada pintu kedua dari sudut jalan Mojopahit Medan:---------------b. 1 (satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 m x 14 m menghadap ke Jalan Mojopahit Medan:----------------------------------------------------------------------Untuk dinyatakan menjadi hak Penggugat-Penggugat selaku ahli waris Almarhum JOHANES Alias KAM SUN (suami / orang tua PenggugatPenggugat) sebagai konpensasi atas kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat-Penggugat ;--------------------------- Bahwa agar putusan dalam perkara ini tidak menjadi hampa dan nihil, maka Penggugat memohon kiranya Pengadilan Negeri Medan berkenan untuk meletakkan sita Jaminan terhadap benda bergerak maupun tidak bergerak milik Tergugat I s/d Tergugat VI;------------------------------------------ Bahwa

oleh karena bukti-bukti yang dimajukan oleh Penggugat

merupakan bukti-bukti yang autentik, maka sangat beralasan hukum jika


putusan dalam perkara ini dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (uit voorbaar bij voorraad) ;------------------- Bahwa oleh karena timbulnya perkara ini diakibatkan adanya perbuatan ingkar janji (wanprestasi) yang dilakukan oleh Tergugat I s/d Tergugat VI, maka cukup alasan hukum apabila Tergugat I s/d Tergugat VI, dihukum untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini ; ----------------Berdasarkan dalil-dalil yang dikemukakan penggugat tersebut diatas, Penggugat memohon, kiranya Bapak

Ketua Pengadilan Negeri Medan,

berkenan untuk memanggil pihak pihak yang berperkara untuk hadir dalam suatu hari sidang yang ditentukan, selanjutnya memberi putusan sebagai berikut: 1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;----------------------------2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah diletakkan dalam perkara ini ; -----------------------------------------------------------------------------------3. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH Notaris di Medan dengan segala akibat hukumnya ;-------------------------------4. Menyatakan Tergugat I s/d Tergugat VI telah melakukan

ingkar janji

(wanprestasi) ;- ------------------------------------------------------------------------------5. Menyatakan 2 (dua) unit bangunan ruko terletak di Jalan Gajah Mada sudut jalan Mojopahit Medan yang semula akan diserahkan kepada Tergugat II, yaitu :-------------------------------------------------------------------------------------------.a. 1 (satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 m x 16 m menghadap ke Jalan Gajah Mada pintu kedua dari sudut jalan Mojopahit Medan : -------------b.

1 (satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 m x 14 m (pintu pertama) menghadap ke Jalan Mojopahit Medan;-----------------------------------------

menjadi hak Penggugat-Penggugat selaku ahli waris Almarhum JOHANES Alias KAM SUN

(suami/orang tua Penggugat-Penggugat)

sebagai

konpensasi atas kerugian materiil maupun kerugian immateriil yang diderita oleh Penggugat-Penggugat ;-------------------------------------------------------------6. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat VI secara tanggung rentenguntuk membayar kerugian materiil yang diderita Penggugat-Penggugat sejumlah Rp.2.000.000.000.- (dua milyar rupiah) serta kerugian immaterial sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah),secara seketika dan sekaligus;-----


7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet (perlawanan), Banding maupun Kasasi (uit voorbaar bij voorrraad) ;--------------------------------------------------------------------------------8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;------------------------------------------------------------------------------------Apabila Majelis Hakim berpendapat lain :------------------------------ ------------------

Mohon putusan yang seadil adilnya (ex aequo et bono) ;---------------

Membaca jawaban Tergugat III, IV, V, VI, sekaligus Gugatan Rekonpensi sebagai berikut : Jawaban Tergugat I :

I. DALAM EKSEPSI 1. Tentang Exceptio Pluriu Litis Consortium yaitu ada pihak lain yang seharusnya diikut sertakan akan tetapi tidak dijadikan pihak dalam perkara ini.

1.1. Bahwa Penggugat dalam gugatannya tanggal 30 Juli 2013 maupun dalam perbaikan gugatan tanggal 28 Oktober 2013 mengajukan gugatan terhadap ahli waris Alm. H. Djuned Hadani Nasution yaitu hanya Hj. Khairul Bariah sebagai Tergugat – I, gugatan mana untuk membatalkan Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan. 1.2. Bahwa dalam Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 tersebut diatas Alm. H. Djuned Hadani Nasution juga bertindak untuk atas nama diri sendiri, sehingga secara hukum seluruh ahli waris dariAlm. H. Djuned Hadani Nasution harus diikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, hal ini dapat kita lihat di dalam Jurisprudensi Mahkamah Agung RI Tahun 1982-I hal 234 Reg. No. 2438-K/Sip/1980 tanggal 1 Desember 1980 yang berbunyi : “Gugatan Harus dinyatakan tidak dapat diterima, kerna tidak semua ahli waris turut sebagai pihak dalam perkara”.


1.3. Bahwa

kemudian

petitum

gugatan

Penggugat

adalah

untuk

membatalkan Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan, maka secara hukum Penggugat harus mengikut sertakan H. Makmur Ritonga, SH, sebagai pihak, oleh karena Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 dibuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH. 1.4. Bahwa oleh karena tidak semua ahli waris dari Alm. H. Djuned Hadani Nasution turut sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini dan NotarisH. Makmur Ritonga, SH juga tidak dijadikan Penggugat sebagai pihak dalam perkara ini, maka secara hukum berdasarkan Jurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 2438-K/Sip/1980 tanggal 1 Desember 1980 gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

2.

Tentang Penggugat dalam mengajukan gugatan tidak mempunyai dasar hukum. 2.1. Bahwa gugatan Penggugat untuk membatalkan Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 tidak mempunyai dasar hukum, oleh karena Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001. 2.2. Bahwa dalam pasal 1Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001, secara jelas menyebutkan bangunan tersebut selesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun dua ribu satu (12 – 2001), sehingga jelas Penggugat telah melakukan wanprestasi terhadap isi akte tersebut. 2.3. Bahwa oleh karena Penggugat tidak lagi mempunyai dasar hukum dalam mengajukan gugatan ini, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.


Berdasarkan

dalil-dalil eksepsi yang

telah

dipaparkan

diatas

dimohonkan kepada Yth. Majelis Hakim kiranya berkenan menerima eksepsi tersebut dan menolak gugatan Pengugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

II.

DALAM POKOK PERKARA.

Bahwa apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini tidak sependapat dengan eksepsi diatas, bersama ini Tergugat – I mengajukan jawaban dalam pokok perkara sebagai berikut : 1.

Bahwa semua dalil eksepsi Tergugat-I yang dipaparkan diatas adalah juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban ini, untuk itu adalah bantahan terhadap pokok perkara dan tidak perlu diulangi lagi.

2.

Bahwa Tergugat-I membantah segala dalil-dalil dalam posita maupun dalam petitum gugatan Penggugat, kecuali sepanjang yang diakui secara tegas oleh Tergugat-I dalam jawaban ini.

3.

Bahwa benar semasa hidup Alm. H. Djuned Hadani Nasution ada membuat kesepakatan bersama dengan Alm. Johanes Alias Kam Sun dan Jacob alias Tjioe Tang Kok sesuai dengan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan.

4.

Bahwa dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 terlebih dahulu menegaskan Bahwa “Pihak Pertama yakni Haji. Djuned Hamdani Nasution, Syamsi Qamariah, Syamsul Fatimah, Harmaen (Harmaini) Nasution, Ahmad Djailani Nasution, Kamarul Zaman adalah para ahli waris dari Almh. Djamilah mempunyai sebidang tanah yang terletak di Jalan Gajah Mada sudut jalan Mojopahit yang dikenal dengan tanah Grand C 1939”.

5.

Bahwa Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 diperbuat karena Alm. Johanes alias Kam Sun (Penggugat) tidak melaksanakan (ingkar janji) terhadap isi Akte Persetujuan No.


42 tanggal 11-11-1972 yang dibuat dihadapan Notaris Roesli di Medan. 6.

Bahwa meskipunAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 dibuat guna melanjutkan bangun bagi diatas tanah milik ahli waris dari Almh. Djamilah, akan tetapi Johanes alias Kam Sun (Penggugat) sebagai pihak kedua dalamAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 tetap tidak melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan ruko sampai batas yang ditentukan yakni selesai selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) sebagaimana ketentuan pasal 1 dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001.

7.

Bahwa dalil Penggugat dalam perbaikan gugatan pada halaman 3 alinea ke-1 menyatakan untuk menindak lanjuti isi Perdamaian dalamAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001, dengan itikad baik telah mengurus Izin Mendirikan Bangunan No. 043/648.1/MP/668 tanggal 1 Pebruari 2001 adalah dalil yang salah dan keliru, oleh karena Izin Mendirikan Bangunan terlebih dahulu dibuat tanggal 1 Pebruari 2001 kemudian Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001, sehingga tidak mungkin dan tidak masuk akal sehat jika dikatakan SIMB No.043/648.1/MP/668 tanggal 1 Pebruari 2001 menindak lanjuti isi perdamaian dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001.

8.

Bahwa oleh karena secara fakta hukum Alm. Johanes alias Kam Sun (Penggugat) tidak melaksanakan (ingkar janji) terhadap isi pasal 1 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001,

maka

secara

hukum

Penggugat

tidak

dapat

membatalkanAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001. 9.

Bahwa dalil gugatan Penggugat dalam perbaikan gugatan pada halaman 3 alinea ke-2,3,4 adalah merupakan dalil-dalil yang salah dan keliru, oleh karena Tergugat-I tidak pernah melakukan


wanprestasi terhadapAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001, akan tetapi yang melakukan wanprestasi adalah Alm. Johanes alias Kam Sun (Penggugat) yakni tidak melaksanakan dan menyelesaikan pembangunan ruko sampai batas waktu yang ditentukan yakni selesai selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) sebagaimana ketentuan pasal 1 dalamAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001, sehingga menimbulkan beberapa perkara Tata Usaha Negara maupun gugatan perdata yang diajukan oleh PT. Putra Sejahtera Pionerindo. 10. Bahwa dalil Penggugat hal. 4 yang menyatakan “akibat ingkar janji (wanprestasi)

yang

dilakukan

Tergugat-I

s/d

Tergugat

VI

menimbulkan kerugian materil maupun imateril bagi Penggugat …..dst”, hal ini dapat ditanggapi sebagai berikut : 10.1. Bahwa ahli waris Alm. H. Djuned Hadani Nasution tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji kepada Penggugat, akan tetapi yang melakukan wanprestasi adalah Alm. Johanes

alias

melaksanakan

Kam dan

Sun

(Penggugat)

menyelesaikan

yakni

pembangunan

tidak ruko

sampai batas waktu yang ditentukan yakni selesai selambatlambatnya pada bulan Desember tahun dua ribu satu (122001) sebagaimana ketentuan pasal 1 dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001. 10.2. Bahwa seandainya ada kerugian Penggugat sebagaimana dalam gugatannya adalah bukan akibat dari perbuatan ahli waris Alm. H. Djuned Hadani Nasution akan tetapi akibat dari perbuatan wanprestasi adalah Alm. Johanes alias Kam Sun (Penggugat) terhadapAkta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 maupun Akte Persetujuan No. 42 tanggal 11-11-1972, dengan demikian tuntutan kerugian materil maupun imateril yang didalilkan Penggugat harus ditolak dan dikesampingkan.


10.3. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah mengalami kerugian materil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan imateril sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) yang harus dibebankan kepada Tergugat-I s/d VII adalah merupakan dalil yang salah dan keliru, oleh karena Tergugat-I tidak pernah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat dan lagi pula tuntutan kerugian tersebut tidak diperinci dan tidak berdasarkan hukum sama sekali, hal ini sesuai dengan Keputusan Mahkamah Agung RI tanggal 8 Mei 1980 No. 550-K/Sip/1979 yang menyatakan “Petitum tentang ganti rugi harus ditolak karena tidak diperinci”. 10.4. Bahwa

tidak

ada

kewajiban

bagi

Penggugat

untuk

menggunakan jasa Advokat/ Penasehat Hukum sehingga kerugian

materil

yang

diderita

Penggugat

karena

menggunakan jasa Advokat adalah patut ditolak dan dikesampingkan. 11. Bahwa dalil Penggugat yang menyatakan “kerugian materil dan imateril yang dilakukan oleh Tergugat I s/d VII patut dan wajar apabila 2 (dua) unit bangunan ruko yang terletak di Jalan Gajah Mada sudut jalan Mojopahit Medan yang semula akan diserahkan kepada Tergugat-II untuk dinyatakan menjadi hak PenggugatPenggugat adalah merupakan dalil yang salah dan keliru, oleh karena Alm. Johanes alias Kam Sun (Penggugat) telah melakukan perbuatan wanprestasi terhadap Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan maupunAkte Persetujuan No. 42 tanggal 11-11-1972 yang diperbuat dihadapan Notaris Roesli di Medan, kemudian tanah bangunan ruko tersebut adalah tanah para ahli waris dari Almh Djailah yang dikenal dengan tanah Grand C 1939”, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut harus ditolak dan dikesampingkan. 12. Bahwa permohonan Penggugat untuk permohonan sita jaminan terhadap benda bergerak dan tidak bergerak milik Tergugat-I


adalah irrelevant untuk dipertimbangkan, oleh karena Tergugat-I tidak pernah melakukan wanprestasi terhadap Penggugat. 13. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak disertai bukti-bukti yang authentiek dan Tergugat-I tidak pernah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Penggugat, maka putusan serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) yang dimohonkan Penggugat harus ditolak karena bertentangan dengan Pasal 191 RBg/ Pasal 180 HIR. Berdasarkan uraian hukum yang telah dipaparkan diatas Tergugat-I mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan memutus perkara ini mengambil keputusan sebagai berikut : DALAM EKSEPSI : -

Menerima Eksepsi Tergugat-I secara keseluruhannya.

DALAM POKOK PERKARA : -

Menolak gugatan Penggugat atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

Jawaban Tergugat, III, IV,V,dan VI : I. DALAM EKSEPSI. 1. TENTANG EKSEPSI A. EKSEPSI GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PARA PENGGUGAT DENGAN PARA

TERGUGAT

TIDAK

MEMILIKI

PERISTIWA

HUKUM

(HUBUNGAN HUKUM). 1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat berkenan dengan Akte Perjanjian Perdamaian Nomor.116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga,SH, Notaris di Medan; 2. Bahwa benar Para Tergugat dengan Tergugat II serta dengan Alm. Johanes Als. KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri dalamAkte


Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan; 3. Bahwa benar Para Penggugat tidak ada menjadi Pihak dalamAkte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan sehingga Para Penggugat tidak memiliki peristiwa hukum (Hubungan Hukum) dengan Para Tergugat ; 4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki peristiwa hukum (Hubunga Hukum) dengan Para Penggugat sama sekali, patut dan beralasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan “gugatan Para Penggugat harus ditolak adanya” atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; B. EKSEPSI PARA PENGGUGAT TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT. 1. Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Para Tergugat berkenan dengan Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan; 2. Bahwa benar Para Tergugat dengan Tergugat II serta dengan Alm. Johanes Alias KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri dalam Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ; 3. Bahwa benar dalam pasal 8 dalam Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut : “Semua kekuasaan tersebut diatas adalah kekuasaan tetap (tidak berubah), tidak dapat dicabut lagi, tidak berakhir karena sebabsebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian menurut akta ini, yang tidak akan dibuat tanpa ada/ dibuatnya kekuasaankekuasaan tersebut”;


4. Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas adanya, tidak ada dasar dan alasan dari Alm. Johanes Alias KAM SUM ataupun Para Penggugat untuk mengakhiri ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut; 5. Bahwa oleh karena Alm. Johanes Alias KAM SUM ataupun Para Penggugat tidak ada dasar dan alasan untuk mengakhiri ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat ; 6. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat maka patut dan beralasan menurut hukum gugatan Para Penggugat harus ditolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima ; C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT KURANG PIHAK. 1. Bahwa benar didalam gugatan Para Penggugat halaman 3 (tiga) alinea kedua (2), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut : “……………………..……,

dimana

Tergugat

II

tidak

melakukan

penyelesaian permasalahannya dengan PT. Putra Sejahtera Pionerindo, sehingga ……………” 2. Bahwa benar didalam permasalahan/ perkara ini telah ada pihakpihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum sehingga patut dan beralasan menurut hukum diikut sertakan sebagai Pihak dalam proses perkara guna untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan bagi Pihak-Pihak memiliki kepentingan hukum dalam proses hukum ini ; 3. Bahwa benar sesuai uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya seharusnya Para Penggugat mengikutsertakan PT. Putra Sejahtera Pionerindo ataupun PT. Pioneerindo Gourment Internasional, Tbk sebagai Pihak didalam gugatannya ; 4. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak mengikutsertakan PT. Putra Sejahtera

Pionerindo

ataupun

PT.

Pioneerindo

Gourment


Internasional sebagai Pihak didalam gugatannya maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak ; 5. Bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard) ;

D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT NEBIS IN IDEM.

1. Bahwa benar semasa hidupnya Alm. Johanes alias KAM SUM ada memiliki berbagai perkara berkenaan dengan obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat ; 2. Bahwa adapun perkara-perkara yang berkenan dengan obyek sengketa adalah sebagai berikut : a. Perkara Perdata Register Nomor : 293/Pdt.G/1990/PN.Medan b. Perkara Perdata Register Nomor : 341/Pdt.G/1991/PN.Medan c. Perkara Perdata Register Nomor : 341/Pdt.G/1993/PN.Medan d. Perkara Perdata Register Nomor : 71/Pdt.G/1993/PN.Medan e. Perkara Perdata Register Nomor : 12/Pdt.G/1996/PN.Medan f. Perkara Perdata Register Nomor : 512/Pdt.G/1997/PN.Medan dan terakhir g. Perkara Perdata Register Nomor :283/Pdt.G/2004/PN-Medan.-;

3. Bahwa benar perkara-perkara diatas telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pihak-pihak didalam perkara-perkara diatas adalah sama dengan perkara yang diajukan Para Penggugat (aquo) register Nomor : 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn serta demikian pula dengan obyek sengketa adalah sama ; 4. Bahwa

oleh

karena

perkara

Aquo

(Nomor

:

432/Pdt.G/2013/PN.Mdn telah pernah diajukan oleh Penggugat pada Pengadilan Negeri Medan dan telah berkekuatan hukum tetap, maka jelas adanya gugatan Aquo yang diajukan oleh Penggugat adalah NEBIS IN IDEM;


5. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah NEBIS IN IDEM, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum “apabila gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)” ; E. EKSEPSI

TENTANG

GUGATAN

PARA

PENGGUGAT

KABUR

(OBSCUUR LIBELS). 1. Bahwa berdasarkan hukum acara perdata yang berlaku di peradilan kita, setiap gugatan yang diajukan oleh Penggugat haruslah sempurna dan cermat, serta isi gugatan harus terperinci secara jelas dan sistematis serat factual ; 2. Bahwa apabila kita simak dan teliti secara cermat gugatan Penggugat

tertanggal

Pengadilan

Negeri

30

Juli

Medan

2013 dengan

yang

didaftarkan

register

pada

Nomor

:

432/Pdt.G/2013/PN.Mdn tanggal 31 Juli 2013 yang lalu, dan diperbaikan gugatan tanggal 20 September 2013 dan 28 Oktober 2013 menuntut ganti rugi materil sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dang anti rugi immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) tanpa meberikan rincian secara jelas ; 3. Disamping itu, didalam gugatan Penggugat, posita dan petitum gugatan Penggugat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya ; 4. Bahwa dengan demikian gugatan yang diajukan Penggugat adalah kabur (Obscuur Libels), maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan “gugatan Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan

penggugat

dinyatakan

tidak

dapat

diterima

(Niet

onvankelijke verklaard) ;

II.

TENTANG POKOK PERKARA.

1.

Mohon agar dalil-dalil dalam eksepsi diatas dimasukan kedala dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Pokok Perkara ini.


2.

Kecuali secara tegas diakui kebenarannya oleh Para Tergugat dengan tegas setiap, semua dan seluruh dalil-dalil Para Penggugat.

3.

Bahwa benar Para Tergugat dan Tergugat II serta dengan Alm. Johanes alias KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri dalam Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan.

4.

Bahwa benarBahwa benar dalam pasal 8 dalam Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut : “Semua kekuasaan tersebut diatas adalah kekuasaan tetap (tidak berubah), tidak dapat dicabut lagi, tidak berakhir karena sebabsebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian menurut akta ini, yang tidak akan dibuat tanpa ada/ dibuatnya kekuasaan-kekuasaan tersebut” ;

5.

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas adanya, Para Pihak telah sepakat mengakhiri sengketa atau perkara ini dan Perjanjian ini tidak dapat dicabut lagi sehingga tidak ada dasar dan alasan dari Alm. Johanes Alias KAM SUM ataupun Para Penggugat untuk mengakhiri ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut ;

6.

Bahwa Tergugat III, IV, V dan VI dengan tegas menolak gugatan Para Penggugat pada halaman 3 (tiga) alinea ketiga yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ternyata tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI (selaku Pihak Pertama) dan Tergugat II (selaku Pihak Ketiga), maka cukup alasan hukum jika Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan untuk

dinyatakan batal demi hukum dengan segala

akibat

hukumnya ;


7.

Bahwa benar Para Tergugat dan Tergugat II serta dengan Alm. Johanes alias KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri dalam Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ;

8.

Bahwa benar dalam pasal 8 dalamAkte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut : “Semua kekuasaan tersebut diatas adalah kekuasaan tetap (tidak berubah), tidak dapat dicabut lagi, tidak berakhir karena sebabsebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian menurut akta ini, yang tidak akan dibuat tanpa ada/ dibuatnya kekuasaan-kekuasaan tersebut” ;

9.

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas adanya, Para Pihak telah sepakat mengakhiri sengketa atau perkara ini da Perjanjian ini tidak dapat dicabut lagi sehingga tidak ada dasar dan alasan dari Alm. Johanes Alias KAM SUM ataupun Para Penggugat untuk mengakhiri ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut ;

10. Disamping itu, justru mencederai dan melanggar serta lalai untuk melaksanakan isi dari Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan adalah Alm. Johanes Alias KAM SUM sendiri, dimana hingga sampai sekarang kewajiban dari Alm. Johanes Alias KAM SUM terhadap Para Tergugat (i.c. Tergugat I, III, IV, V dan VI) belum dipenuhi yaitu Pasal 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : “Pihak Pertama dan Pihak Ketiga tidak keberatan, bahwa Pihak Kedua akan membangun dan menyelesaikan bangunan berupa rumah toko diatas Grant C 1939 milik Pihak Pertama sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor 42 tersebut dan setelah bangunan tersebut selesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) ini, maka sesuai dengan perjanjian bagi hasil tersebut Pihak Kedua akan


menyerahkan hak dan bahagian Pihak Pertama sebanyak 2 (dua) pintu rumah toko tersebut dalam keadaan kosong” ; 11. Bahwa benar hingga saat ini JOHANES Alias KAM SUM belum memenuhi kewajiban terhadap perjanjian yang telah disepakati, khususnya terhadap Para Tergugat I, III, IV, V dan VI, sehingga tidak ada dasar JOHANES Alias KAM SUM ataupun ahli warisnya (i.c. Para Tergugat) untuk membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan sekaligus mengajukan gugatan berkenaan dengan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ; 12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya gugatan Para Penggugat pada halaman tiga (3) alinea ketiga (3) haruslah ditolak atau dikesampingkan adanya, karena tidak beralasan dan tidak berdasar atau setidak - tidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat

tidak dapat

diterima ; 13. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Para Penggugat pada halaman tiga (3) alinea kedua (2) haruslah ditolak dan dikesampingkan adanya, adapun dalil Para Penggugat adalah menyatakan : “……………., sehingga patut dan beralasan menurut hukum jika Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ; 14. Bahwa sebagaimana Tergugat III, IV, V, dan VI uraikan diatas, panjang lebar justru mencederai dan melanggar serta lalai untuk melaksanakan isi dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan adalah alm.JOHANES Alias KAM SUM sendiri, dimana hingga sampai sekarang kewajiban dariJOHANES Alias KAM SUM terhadap Para Tergugat (i.c. Tergugat I, III, IV, V, dan VI) belum dipenuhi yaitu Pasal 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : “Pihak Pertama dan Pihak Ketiga tidak keberatan, bahwa Pihak Kedua akan membangun dan menyelesaikan bangunan berupa


rumah toko diatas Grant C 1939 milik Pihak Pertama sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor 42 tersebut dan setelah bangunan tersebut selesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) ini, maka sesuai dengan perjanjian bagi hasil tersebut Pihak Kedua akan menyerahkan hak dan bahagian Pihak Pertama sebanyak 2 (dua) pintu rumah toko tersebut dalam keadaan kosong”. 15. Bahwa benar hingga saat ini JOHANES Alias KAM SUM belum memenuhi kewajiban terhadap perjanjian yang telah disepakati, khususnya terhadap Para Tergugat I, III, IV, V, dan VI, sehingga tidak ada dasar dan alasan JOHANES Alias KAM SUM ataupun ahli warisnya untuk membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan

sekaligus

mengajukan

gugatan

berkenaan

dengan

Akta

Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ; 16. Demikian halnya dengan Akta Persetujuan No. 42 tanggal 11 Nopember 1972, yang dibuat dihadapan Notaris Roesli, Notaris di Medan, tentang bagi hasil bangunan antara Tergugat I, III, IV, V, dan VI dengan JOHANES Alias KAM SUM, dimana JOHANES Alias KAM SUM tidak melaksanakan dan memenuhi kewajibannya untuk mendirikan bangunan hingga tujuh belas (17) tahun ; 17. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya justru yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian-perjanjian adalah JOHANES Alias KAM SUM, sehingga tidak relepan dan tidak ada dasar dan alasan Para Penggugat menyatakan Tergugat III, IV, V dan VI melakukan ingkar janji (wanprestasi) ; 18. Bahwa oleh karena Tergugat III, IV, V dan VI tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalil Para Penggugat pada halaman tiga (3) alinea kedua (2) haruslah ditolak dan dikesampingkan sekaligus menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ;


TUNTUTAN

MEMBAYAR

KERUGIAN

MATERIAL

SEBESAR

Rp.

2.000.000.000,- (DUA MILYAR RUPIAH) DAN KERUGIAN IMMATERIAL SEBESAR Rp. 1.000.000.000,- (SATU MILYAR RUPIAH) ADALAH TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM SAMA SEKALI. 19. Bahwa benar Tergugat III, IV, V dan VI menolak dengan tegas dalil Para Penggugat dalam Gugatan yang pada intinya menuntut agar Para Tergugat membayar kerugian Material sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat, karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas olehTergugat III, IV, V dan VI Para Tergugat tidak ada melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ; 20. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, tuntutan membayar kerugian Material sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan kerugian immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) kepada Para Penggugat yang dituntut oleh Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum, dan harus ditolak seluruhnya; TUNTUTAN PUTUSAN SERTA MERTA (UIT VOERBAAR BIJ VOORRAAD) TIDAK MEMPUNYAI DASAR HUKUM. 21. Bahwa dalam gugatan, Para Penggugat menuntut putusan serta merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad). Tergugat menolak permohonan tersebut, karena sebagaimana telah diuraikan panjang lebar di atas bahwa gugatan Para Penggugat tidak mempunyai dasar hukum. 22. Bahwa permohonan Para Penggugat tidak memenuhi Pasal 180 HIR dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uit Voerbaar Bij Voorraad). dan oleh karena itu harus ditolak. III.

DALAM REKONPENSI

1.

Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk tetap konsisten dengan dalil-dalil Penggugat dr/Tergugat dk baik dalam Eksepsi maupun dalam Pokok Perkara dan dengan tegas menolak dalil-dalil yang diajukan oleh Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk. Kecuali sepanjang hal-hal yang diakui


dengan tegas oleh Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk didalam perkara ini. 2.

Bahwa seluruh dalil-dalil dan alasan-alasan hukum yang diuraikan Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk dalam Eksepsi dan Pokok Perkara diatas, secara mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dan menjadi dalil-dalil dan alasan-alasan hukum dalam perkara ini sehingga tidak diulangi lagi.

3.

Bahwa benar Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V dan VI dk dan Tergugat II serta dengan alm. JOHANES Alias KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ;

4.

Bahwa benar dala Pasal 8 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut : “Semua kekuasaan tersebut diatas adalah kekuasaan tetap (tidak berubah), tidak dapat dicabut lagi, tidak berakhir karena sebabsebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian menurut akta ini, yang tidak akan dibuat tanpa ada/ dibuatnya kekuasaan-kekuasaan tersebut” ;

5.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas jelas adanya, Para Pihak telah sepakat mengakhiri sengketa atau perkara dan Perjanjian ini tidak dapat dicabut lagi sehingga tidak ada dasar dan alasan dari alm. JOHANES Alias KAM SUM ataupun Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk mengakhiri ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut ;

6.

Bahwa Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V dan VI dk dengan tegas menolak gugatan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk pada halaman 3 (tiga) alinea ketiga yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : “Bahwa oleh karena Akta Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ternyata tidak dilaksanakan sepenuhnya oleh


Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI (selaku Pihak Pertama) dan Tergugat II (selaku Pihak Ketiga), maka cukup alasan hukum jika Akte Perjanjian Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan untuk

dinyatakan batal demi hukum dengan segala

akibat

hukumnya” ; 7.

Bahwa benar Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk dan Tergugat II serta dengan alm. JOHANES Alias KAM SUM telah sepakat mengikatkan diri dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ;

8.

Bahwa benar dala Pasal 8 Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut : “Semua kekuasaan tersebut diatas adalah kekuasaan tetap (tidak berubah), tidak dapat dicabut lagi, tidak berakhir karena sebabsebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian menurut akta ini, yang tidak akan dibuat tanpa ada/ dibuatnya kekuasaan-kekuasaan tersebut” ;

9.

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas adanya, Para Pihak telah sepakat mengakhiri sengketa atau perkara dan Perjanjian ini tidak dapat dicabut lagi sehingga tidak ada dasar dan alasan dari alm. JOHANES Alias KAM SUM ataupun Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk mengakhiri ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut ;

10. Disamping itu, yang justru mencederai dan melanggar serta lalai untuk melaksanakan isi dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan adalah alm.JOHANES Alias KAM SUM sendiri, dimana hingga sampai sekarang kewajiban dari JOHANES Alias KAM SUM terhadap Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk (i.c. Tergugat I, III, IV, V, dan VI) belum dipenuhi yaitu Pasal 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :


“Pihak Pertama dan Pihak Ketiga tidak keberatan, bahwa Pihak Kedua akan membangun dan menyelesaikan bangunan berupa rumah toko diatas Grant C 1939 milik Pihak Pertama sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor 42 tersebut dan setelah bangunan tersebut selesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) ini, maka sesuai dengan perjanjian bagi hasil tersebut Pihak Kedua akan menyerahkan hak dan bahagian Pihak Pertama sebanyak 2 (dua) pintu rumah toko tersebut dalam keadaan kosong”. 11. Bahwa benar hingga saat ini JOHANES Alias KAM SUM belum memenuhi kewajiban terhadap perjanjian yang telah disepakati, khususnya terhadap Para Penggugat dr/ Para Tergugat I, III, IV, V, dan VI dk, sehingga tidak ada dasar dan alasanJOHANES Alias KAM SUM ataupun ahli warisnya (i.c. Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk) untuk membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan

sekaligus

mengajukan

gugatan

berkenaan

denganAkta

Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ; 12. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya gugatan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk pada halaman tiga (3) aline ketiga (3) haruslah ditolak atau dikesampingkan adanya, karena tidak beralasan dan tidak berdasar atau setidak-tidaknya menyatakan gugatan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk tidak dapat diterima ; 13. Bahwa demikian pula halnya dengan dalil Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk pada halaman tiga (3) alinea kedua (2) haruslah ditolak dan dikesampingkan adanya, adapun dalil Para Penggugat adalah menyatakan : “……………., sehingga patut dan beralasan menurut hukum jika Tergugat I, Tergugat III s/d Tergugat VI dan Tergugat II dinyatakan telah melakukan perbuatan ingkar janji (wanprestasi) ; 14. Bahwa sebagaimana Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V, dan VI dk uraikan diatas, panjang lebar justru mencederai dan melanggar serta


lalai untuk melaksanakan isi dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan adalah alm.JOHANES Alias KAM SUM sendiri, dimana hingga sampai sekarang kewajiban dari JOHANES Alias KAM SUM terhadap Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk (i.c. Tergugat I, III, IV, V, dan VI) belum dipenuhi yaitu Pasal 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut : “Pihak Pertama dan Pihak Ketiga tidak keberatan, bahwa Pihak Kedua akan membangun dan menyelesaikan bangunan berupa rumah toko diatas Grant C 1939 milik Pihak Pertama sesuai dengan Akta Perjanjian Nomor 42 tersebut dan setelah bangunan tersebut selesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnya pada bulan Desember tahun dua ribu satu (12-2001) ini, maka sesuai dengan perjanjian bagi hasil tersebut Pihak Kedua akan menyerahkan hak dan bahagian Pihak Pertama sebanyak 2 (dua) pintu rumah toko tersebut dalam keadaan kosong”. 15. Bahwa benar hingga saat ini JOHANES Alias KAM SUM belum memenuhi kewajiban terhadap perjanjian yang telah disepakati, khususnya terhadap Para Penggugat dr/ Para Tergugat III, IV, V, dan VI, dk, sehingga tidak ada dasar dan alasan JOHANES Alias KAM SUM ataupun ahli warisnya untuk membatalkan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan sekaligus mengajukan gugatan berkenaan dengan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan ; 16. Demikian halnya dengan Akta Persetujuan No. 42 tanggal 11 Nopember 1972, yang dibuat dihadapan Notaris Roesli, Notaris di Medan, tentang bagi hasil bangunan antara Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V, dan VI dk dengan JOHANES Alias KAM SUM, dimana JOHANES Alias KAM SUM tidak melaksanakan dan memnuhi kewajibannya untuk mendirikan bangunan hingga tujuh belas (17) tahun ;


17. Berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, jelas adanya justru yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) atas perjanjian-perjanjian adalahJOHANES Alias KAM SUM, sehingga tidak relepan dan tidak ada dasar dan alasan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk menyatakan Tergugat III, IV, V dan VI melakukan ingkar janji (wanprestasi) ; 18. Bahwa oleh karena Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V dan VI dk tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan dalil Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk pada halaman tiga (3) alinea kedua (2) haruslah ditolak dan dikesampingkan sekaligus menolak gugatan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk seluruhnya ; 19. Bahwa oleh karena Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V dan VI dk tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakanAkta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan sah dan memiliki kekuatan hukum ; 20. Bahwa oleh karena Para Penggugat dr/ Tergugat III, IV, V dan VI dk tidak melakukan ingkar janji (wanprestasi), maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan sikap, tindakan dan perbuatan yang dilakukan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk yang mengajukan gugatan terhadap Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk selaku warga Negara yang baik dapat dikualifikasi perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad) ; 21. Bahwa oleh karena Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk telah dinyatakan

melakukan

perbuatan

melawan

hukum

(onrechtmatigedaad), maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk, guna memudahkan Majelis Hakim menghitungnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah), karena Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk telah


tercemar nama baiknya selaku warga Negara yang baik di mata masyarakat ; 22. Bahwa oleh karena Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk telah dinyatakan

melakukan

perbuatan

melawan

hukum

(onrechtmatigedaad), maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar ganti rugi moril kepada Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk, guna memudahkan Majelis Hakim menghitungnya sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah), yang dikeluarkan Penggugat dr/ Tergugat dk untuk menghadapi gugatan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk ; 23. Bahwa Penggugat dr/ Tergugat dk sangat meragukan keberadaan dan sikap dari Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk mematuhi dan menjalankan isi putusan ini, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk mebayar uang paksa (dwangsom) kepada Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai menjalankan isi putusan dalam perkara ini ; 24. Bahwa Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk sangat meragukan keberadaan dan sikap Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk dan untuk menghindari gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat dr/ Tergugat dk hampa adanya, maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk, baik harta yang bergerak maupun harta yang tidak bergerak, baik harta saat ini maupun harta yang timbul setelah perkara ini, khususnya harta Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk, yaitu : 1. Satu (1) pintu rumah permanent beserta pertapakkannya, setempat dikenal Jl. Gatot Subroto No. 92-A, Kelurahan Sei Putih Tengah, Kecamatan Medan Petisah, Kota Medan. 25. Bahwa gugatan balik (Rekonpensi) yang diajukan oleh Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk didasarkan atas bukti-bukti dan fakta-fakta yang


cukup eksepsionil adanya, maka patut dan beralasan menurut hukum apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dijalankan/ dilaksaakan lebih dahulu, walaupun ada verzet, banding, maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad). 26. Berdasarka uraian-uraian diatas, dengan sengaja kerendahan hati, dimohonkan kehadapan yang terhormat Bapak Ketua Pengadilan Negeri Medan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dengan registrasi No. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- dan gugatan balik (Rekonpensi) ini mengambil dan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

I. Dalam Eksepsi 1. Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; 2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaktidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

II. Dalam Pokok Perkara 1. Menolak Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya ; 2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam pemeriksaan perkara ini ;

III. Dalam Rekonpensi 1. Mengabulkan gugatan balik (Rekonpensi) Penggugat dr/ Tergugat dk untuk seluruhnya ; 2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (Conservatoir Beslag) yang dimohon oleh Para Penggugat dr/ Para Tergugat dk atas harta-harta Para Tergugat dr / Para Penggugat dk ; 3. Menyatakan Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan sah dan memiliki kekuatan hukum ; 4. Menyatakan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk telah melakukan perbuatan melawan hukum “onrechtmatigedaad” ;


5. Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar ganti rugi moril kepada Penggugat dr/ Tergugat dk, yang untuk memudahkan Majelis Hakim guna menghitungnya sebesar Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) ; 6. Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar ganti rugi jasa lawyer kepada Penggugat dr/ Tergugat dk, yang telah dikeluarkan Penggugat dr/ Tergugat dk sebesar Rp. 100.000.000,(seratus juta rupiah) guna meghadapi gugatan Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk ; 7. Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar uang paksa (Dwangsom) kepada Penggugat dr/ Tergugat dk sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap harinya, jika lalai menjalani isi putusan dalam perkara ini ; 8. Menyatakan Putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada verzet, banding maupun kasasi (Uit Voerbaar Bij Voorraad) ; 9. Menghukum Para Tergugat dr/ Para Penggugat dk untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini ; Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon diputuskan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). Setelah membaca berturut-turut : 1. Relaas pemberitahuan isi putusan tanggal 25-08-2014 melalaui Kantor Kalurahan tempat tinggal Tergugat II; Relaas tanggal kepada 02-12-2014 kepada kuasa Tergugat I; 2. Akta Banding Nomor. 85/2014 bahwa pada hari Jumat, tanggal 11-072014 Kuasa Tergugat III sampai dengan Tergugat VI dan akta banding Nomor: 166/2014, bahwa pada hari selasa 09 Desember 2014 Kuasa Tergugat Pengadilan

I

mengajukan Negeri

permohonan

Medan,

tanggal

banding 02

terhadap

-07-

2014,

Putusan Nomor.

432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.-; 3. Relaas pemberitahuan pernyataan banding : 1. Hari Rabu, tanggal 25-022015 kepada kuasa Penggugat; 2. Hari Kamis, tanggal 04-12-2014 kepada kuasa Tergugat I; 3. Hari Kamis, tanggal 10-09-2015 melalui kalurahan tempat tinggal Tergugat II;


4. Memori bandingKuasa Tergugat I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hari Rabu, tanggal 11-02-2015 Dan Memori Banding Kuasa Tergugat III sampai dengan Tergugat VI; yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat, tanggal 25 September 2015; 5. Kontra memori banding

dari Kuasa Penggugat yang diterima di

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Medan hari Selasa, tanggal 07 April 2015; 6. Risalah-risalah pemberitahuan memeriksa berkas perkara yang dibuat oleh Jurusita/Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Medan kepada para pihak untuk

mempelajari berkas perkara dalam tenggang waktu 14

(empat belas) setelah hari dan tanggal pemberitahuan diterima;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan memeriksa permohonan banding dari kuasa Tergugat III, IV, V, VI pada hari Jumat, tanggal 11-07-2014 dan Tergugat I pada hari Selasa, tanggal 09-122014 maka permohonan banding dari kuasa para Tergugat masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 199 RBg dan diajukan dengan cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam peraturan perundang-undangan sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca & mempelajari Memori Banding yang diajukan oleh kuasa Pembanding I semula Tergugat I yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan tanggal 11 Pebuari 2015, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi

Medan menyimpulkan alasan permohonan banding

sebagai berikut : I.

Dalam Eksepsi. Gugatan Penggugat kurang pihak (Exceptio plurium litis consortium) karena Akta Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 merupakan harta peninggalan almh Djamilah orang tua H Djuned HN, dengan tidak


menggugat / mengikut sertakan semua ahli waris alm. H Djuned Hamdani Nasution; II.

Dalam Pokok Perkara. 1. Bahwa Pembanding I menolak putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juli 2014;

Nomor. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- karena

bertentangan dengan fakta hukum yang terungkap di Persidangan; 2. Bahwa Akta Perdamaian Nomor. 116 tanggal 22 Mei 2001 lahir karena

Penggugat / Terbanding

ingkar janji terhadap Akta

Persetujuan Nomor : 42 tanggal 11 Nopember 1972; 3. Bahwa Terbanding semula Penggugat Tn Johannes als Kam Sun yang ingkar janji / wanprestasi yaitu tidak membangun Ruko sebagaimana yang disebutkan dalam Akta Persetujuan Nomor : 42 tanggal 11 Nopember 1972; 4. Bahwa Pembanding I berkeberatan dan menolak untuk membayar ganti rugi karena yang melakukan wanprestasi adalah Terbanding dan tuntutan tersebut tidak diperinci; (vide Putusan MARI tanggal 8 Mei 1980 Nomor : 550-K/Sip/1979);

Menimbang, bahwa setelah membaca & mempelajari Memori Banding Pembanding III sampai dengan Pembanding VI semula Tergugat III sampai dengan Tergugat VI yang terdaftar di Pengadilan Negeri Medan pada hari Jumat tanggal 25 September 2015, yang menjadi alasan permohonan banding sebagai berikut : I.

DALAM EKSEPSI. A. GUGATAN PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING HARUS DITOLAK ATAU TIDAK DAPAT DITERIMA KARENA PARA PENGGUGAT / PARA TERBANDING DENGAN PARA TERGUGAT / PARA PEMBANDING TIDAK MEMILIKI PERISTIWA HUKUM (HUBUNGAN HUKUM).

1. Bahwa benar Para Penggugat tidak ada menjadi Pihak dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH Notaris di Medan sehingga Para Penggugat tidak memiliki peristiwa hukum (Hubungan Hukum) dengan Para Tergugat; Dan Para Penggugat tidak membantah


eksepsi dari Para Tergugat sehingga Eksepsi dari Para Tergugat telah terbukti; 2. Bahwa oleh karena Para Penggugat tidak memiliki peristiwa hukum (Hubungan Hukum) dengan Para Penggugat sama sekali, patut dan beralasan kiranya menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan “gugatan Para Penggugat harus ditolak adanya” atau setidak-tidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; B. EKSEPSI PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING TIDAK MEMILIKI KAPASITAS UNTUK MENGAJUKAN GUGATAN KEPADA PARA TERGUGAT/PARA PEMBA NDING.

1. Bahwa dalam pasal 8 dalam Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH Notaris di Medan menyatakan sebagai berikut:“Semua kekuasaan tersebut diatas adalah kekuasaan tetap (tidak berubah), tidak dapat dicabut lagi, tidak berakhir karena sebab-sebab yang ditetapkan dalam Undang-Undang dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian menurut akta ini, yang tidak akan dibuat tanpa ada/dibuatnya kekuasaan-kekuasaan tersebut”;

2. Bahwa oleh karena alm. JOHANES Alias KAM SUM ataupun Para Penggugat tidak ada dasar dan alasan untuk mengakhiri ataupun membatalkan Perjanjian Perdamaian tersebut maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menyatakan Para Penggugat tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan gugatan kepada Para Tergugat, oleh karena itu gugatan harus ditolak atau tidak diterima; C. EKSEPSI TENTANG GUGATAN TERBANDING KURANG PIHAK.

PARA

PENGGUGAT

/

PARA

1. Bahwa benar didalam gugatan Para Penggugat halaman 3 (tiga) alinea kedua (2), yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:


a. “……………………………………,

dimana

Tergugat

II

tidak

melakukan penyelesaian permasalahannya dengan PT. Putra Sejahtera Pionerindo, sehingga ……………………………..

2. Bahwa dengan demikian ada pihak ketiga yang memiliki kepentingan hukum sehingga patut dan beralasan menurut hukum diikutsertakan sebagai Pihak dalam

perkara a quo yaitu

PT. Putra Sejahtera

Pionerindo ataupun PT. Pioneerindo Gourment International, Tbk sebagai Pihak didalam gugatannya; maka gugatan Para Penggugat dinyatakan kurang pihak; maka patut dan beralasan menurut hukum Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak atau setidak-tidaknya gugatan Para Penggugat

dinyatakan

tidak

dapat

diterima

(Niet

onvankelijke

verklaard)”;

D. EKSEPSI TENTANG GUGATAN TERBANDING NEBIS IN IDEM.

PARA

PENGGUGAT/PARA

1. Bahwa semasa hidupnya alm. JOHANES Alias KAM SUM ada memiliki berbagai perkara berkenaan dengan obyek sengketa yang diajukan oleh Para Penggugat yaitu:

a. Perkara Perdata Register Nomor: 293/Pdt.G/1990/PN. Medan b. Perkara Perdata Register Nomor: 341/Pdt.G/1991/PN. Medan c. Perkara Perdata Register Nomor: 341/Pdt.G/1993/PN. Medan d. Perkara Perdata Register Nomor: 71/Pdt.G/1993/PN. Medan e. Perkara Perdata Register Nomor: 12/Pdt.G/1996/PN. Medan f. Perkara Perdata Register Nomor: 512/Pdt.G/1997/PN. Medan dan terakhir g. Perkara Perdata Register Nomor: 283/Pdt.G/2004/PN. Medan

2. Bahwa perkara -perkara diatas telah memiliki kekuatan hukum tetap dan pihak-pihak / subyek dan obyek gugatan didalam perkara –perkara diatas adalah sama dengan perkara Nomor :432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.maka jelas adanya gugatan Aquo yang diajukan oleh Penggugat adalah NEBIS IN IDEM;


3. Bahwa oleh karena gugatan yang diajukan oleh Penggugat adalah NEBIS IN IDEM, maka patut dan beralasan kiranya menurut hukum “apabila gugatan Penggugat ditolak atau penggugat

dinyatakan

tidak

dapat

setidak-tidaknya gugatan

diterima

(Niet

onvankelijke

verklaard)”;

E. EKSEPSI TENTANG GUGATAN PARA PENGGUGAT/PARA TERBANDING KABUR (OBSCUUR LIBELS).

1. Bahwa apabila kita simak dan teliti secara cermat gugatan Penggugat tertanggal 30 Juli 2013 yang didaftarkan pada Pengadilan Negeri Medan dengan register Nomor: 432/Pdt.G/2013/PN-Mdn.- tanggal 31 Juli 2013 yang lalu, dan diperbaikan gugatan tanggal 20 September 2013 dan 28 Oktober 2013 menuntut ganti rugi materil sebesar Rp. 2.000.000.000 (dua milyar rupiah) dan ganti rugi immaterial sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) tanpa memberikan rincian secara jelas;

2. Bahwa, didalam gugatan Penggugat, posita dan petitum gugatan Penggugat bertentangan dengan fakta hukum yang sebenarnya; Dengan demikian gugatan kabur (Obscuur Libels), maka patut dan beralasan

menyatakan “gugatan Penggugat ditolak atau setidak-

tidaknya gugatan penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet onvankelijke verklaard)”;

II.

TENTANG POKOK PERKARA

1. BAHWA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN DALAM PERKARA AQUO TELAH BERTINDAK TIDAK OBJEKTIF & TIDAK ADIL SEHINGGA PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn TANGGAL 2 JULI 2014 MENGANDUNG KESALAHAN/KEKELIRUAN SEHINGGA HARUS DIBATALKAN.


a. Bahwa kuasa Pembanding III sampai dengan VI / Para Tergugat keberatan dengan pertimbangan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Medan No. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- tanggal 2 Juli 2014 pada halaman 37 (tiga puluh tujuh ) hingga halaman 38 (tiga puluh delapan) alinea pertama karena Majelis Hakim dalam pertimbangan hukumnya telah mengesampingkan dalil-dalil T.III,IV,V,VI; dengan bukti T.III,IV,V,VI1 atau P-6 adalah Tergugat III,IV,V,VI / Para Pembanding hanya berhubungan hukum dengan alm. Johanes alias Kam Sun tidak dengan Penggugat dan Perjanjian tersebut bersifat kekuasaan tetap (tidak berubah); sehingga hanya mengikat antara Tergugat III,IV,V,VI/Para Pembanding dengan alm. Johanes alias Kam Sun bukan dengan Penggugat serta Penggugat tidak memiliki landasan untuk mewakili alm. Johanes alias Kam Sun, khususnya untuk membatalkan (i.c. bukti T.III,IV,V,VI-1 atau P-6); sehingga jelas adanya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan bertindak tidak objektif dan tidak adil; b. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan yang memeriksa dan mengadili perkara aquo bertindak obyektif akan menolak atau setidaktidaknya menyatakan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat adalah Nebis In Idem; Karena perkara aquo sudah berulang kali diajukan ke persidangan dengan subyek dan obyek yang sama; c. Bahwa seharusnya Para Penggugat harus mengajukan gugatan terhadap PT. Putra Sejahtera Pionerindo ataupun PT. Pioneerindo Gourment International, Tbk, termasuk Notaris H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan; sehingga perkara No. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn, tanggal 2 Juli 2014; kurang pihak;

2. MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI MEDAN TELAH KELIRU (SALAH) MEMBUAT PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MEDAN NO. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn TANGGAL 2 JULI 2014 SEHINGGA HARUS DIBATALKAN.

a. Bahwa Majelis membuat

Hakim Pengadilan Negeri Medan telah keliru (salah)

Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

No.

432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- tanggal 2 Juli 2014 yaitu pada halaman enam puluh dua (62) poin lima (5) amar putusan, sebagai berikut: 5.Menghukum


Tergugat I,II, dan Tergugat III, IV,V,VI d.k/Pengguigat d.r secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil yang diderita PenggugatPenggugat d.k/Tergugat d.r. sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), serta kerugian immaterial sejumlah Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah), secara seketika dan sekaligus tunai; dimana tertulis dalam angka Rp. 100.000.000,-, akan tetapi dalam ejaan tertulis dua ratus juta rupiah sehingga haruslah dibatalkan; b. Bahwa tentang kerugian, khusus Jasa Advokat/Penasihat Hukum yang dituntut oleh Para Penggugat / Para Terbanding, tidaklah menjadi kewajiban dari Para Tergugat / Para Pembanding, serta tidak ada keharusanya dari Para Penggugat/Para Terbanding untuk mengunakan jasa Advokat/Penasihat Hukum dalam menangani Perkara-Perkara yang ditimbulkan oleh Para Penggugat/Para Pembanding sendiri sehingga nilai kerugian tersebut haruslah ditolak; c. Bahwa disamping itu, yang justru mencederai dan melanggar serta lalai untuk melaksanakan isi dari Akta Perjanjian Perdamaian Nomor: 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH, Notaris di Medan adalah Johanes alias KAM SUM sendiri, dimana hingga sekarang

kewajiban dari

Johanes alias KAM SUM terhadap Para

Tergugat I,III.IV,V, VI/Para Pembanding belum terpenuhi atau terealisasi yaitu pasal 1 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:“Pihak Pertama dan Pihak Ketiga tidak keberatan, bahwa Pihak Kedua akan membangun dan menyelesaikan bangunan berupa rumah toko diatas tanah Grant C 1939 milik Pihak Pertama sesuai dengan Akta Perjanjian No. 42 tersebut dan setelah bangunan tersebut selesai dilaksanakan yang dijadwalkan selesai selambat-lambatnya pada bulan Desember

tahun

dua ribu satu (12-2001) ini, maka sesuai dengan perjanjian bagi hasil tersebut Pihak Kedua akan menyerahkan hak dan bahagian Pihak Pertama sebanyak 2 (dua) pintu rumah toko tersebut dalam keadaan kosong”.

Berdasarkan uraian diatas Pembanding III sampai dengan VI berpendapat bahwa yang telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) adalah Johanes alias KAM SUM ataupun Para Penggugat / Para Terbanding selaku


ahli waris dari Johanes alias KAM SUM bukan Para Tergugat / Para Pembanding;

Menimbang, bahwa setelah membaca & mempejari Kontra Memori Banding Terbanding tanggal 07 April

2015; Majelis Hakim Tinggi

menyimpulkan hal hal sebagai berikut :

I.

Dalam Eksepsi. Bahwa Terbanding/Penggugat menolak eksepsi Pembanding dengan menyatakan Terbanding/Penggugat mempunyai hak subyektif siapasiapa saja yang ditarik sebagai pihak dalam perkara perdata a quo;

II.

Dalam Pokok Perkara.

1. Bahwa para Pembanding tidak melaksanakan sepenuhnya Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 yaitu berupa penyelesaian pembayaran atas peralihan obyek bangunan dan tanah pembangunan Ruko; sehingga Akta Perjanjian Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 batal demi hukum dengan segala akibatnya; 2. Bahwa surat-surat yang dimiliki oleh Terbanding semula Tergugat adalah sah sehingga putusan pengadilan tingkat pertama sudah tepat dan benar, sepatutnya dipertahankan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan membaca dan menelaah Memori Banding dan Kontra Memori Banding dalam korelasinya dengan Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juli 2014 No. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- berpendapat sebagaimana terurai berikut;

Dalam Eksepsi : Menimbang bahwa, setelah membaca dan mempelajari pertimbangan hukum tentang eksepsi sebagaimana tertuang pada Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juli 2014 No. 432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- Halaman 36 sampai dengan 38; Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendpat bahwa pertimbangan hukum

tentang penolakan eksepsi-eksepsi yang


diajukan oleh para Pembanding oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sehingga cukup beralasan menurut hukum untuk dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara. Menimbang, Pengadilan

Negeri

bahwa setelah membaca dan menelaah Medan,

tanggal

02

Juli

2014,

Putusan Nomor.

432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.-,dan berita acara sidang serta alat bukti dalam perkara a quo, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menemukan fakta hukum sebagai terurai berikut;

Menimbang, bahwa perkara a quo bertitik tolok dari adanya Akta Persetujuan Nomor : 42 tanggal 11Nopember 1972 antara Terbanding semula Penggugat dengan Pembanding III sampai dengan VI ; Dalam akta Nomor : 42 tersebut, kedudukan Pembanding III sampai dengan VI semula Tergugat III s/d VI sebagai pihak pertama sebagai pemilik tanah yang akan digunakan untuk mendirikan bangunan yang kemudian menjadi obyek gugatan sedangkan Terbanding / almarhun Johannes alias Kam Sun sebagai pihak ke dua; yang akan membangun toko dan rumah di atas tanah obyek gugatan;Adapun kewajiban pihak pertama / Terbanding menyerahkan tanah obyek gugatan untuk dibangun oleh pihak ke dua

dengan seluruh biaya

pembangunan ditanggung oleh pihak kedua; Jika pembangunan

selesai

pihak pertama berhak mendapat satu pintu toko yang menghadap ke Jln Gajah Mada, pintu kedua dihitung dari sebelah barat dan satu pintu rumah petak menghadap ke Jln Mojopahit menjadi milik pihak pertama; Sedang pihak ke dua mendapat pemakaian tanah dan bangunan diatasnya berupa toko bertingkat dan rumah petak lainnya;(vide hal.39);

Menimbang, bahwa pembangunan belum selesai kemudian muncul permasalahan sehingga pembangunan terhenti di luar kesalahan Terbanding / Penggugat ; Tanpa sepengetahuan dan persetujuan dari Terbanding / Penggugat Pembanding III sampai dengan VI mengalihkan tanah obyek gugatan kepada Pembanding II/ Jakoeb, yang selanjutnya Pembanding II mengalihkan kepada PT . Putra Sejahtera Pioneerindo berkedudukan di Jakarta;


Menimbang, bahwa Terbanding mengajukan gugatan sampai dengan tingkat Kasasi (Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 07 Maret 1991 Nomor : 293/Pdt.G/1990/PN.Mdn.- jo. Nomor : 144/PDT/1991/PT-MDN.- jo. 2996K/PDT/1991; dengan obyek gugatan tanah obyek perjanjian dalam akta Nomor : 42 tanggal 11-11-1972 ) ; Putusan telah berkekuatan hukum tetap yang pada pokoknya Akta Persetujuan Nomor : 42 tanggal 11-11-1972 dinyatakan sah; (vide hal.42 s/d hal 45) ;

Menimbang, bahwa terhadap putusan di atas Pembanding III s/d VI mengajukan perlawanan; telah ada putusan berkekuatan hukum tetap yaitu tanggal 7-3-1991 Nomor : 24/Pdt.Plw/1990/PN.Mdn jo. 145/PDT/1991/PTMDN. Jo. 3169K/Pdt/1991 jo. 330PK/Pdt/1995; Pelawan dinyatak beritikad tidak baik;

Menimbang, bahwa muncul gugatan baru lagi dan telah diputus Pengadilan

Negeri

Medan

tanggal

28-11-1996,

Nomor

:

12/Pdt.G/1996/PN.Mdn.-, jo 204/PDT/1997/PT-MDN; terhadap putusan ini permohonan kasasi dicabut selanjutnya untuk mengakhiri permasalahan antara pihak-pihak dan pembangunan bisa dilanjutkan maka mereka membuat perdamaian yang dituangkan dalam Akta Perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001; (vide hal.45);

Menimbang, bahwa permasalahan melebar ke ranah pidana karena Terbanding / almarhum Johannes melaporkan Pembanding II / H Djoned dengan Putusan tanggal 29-10-2001 H. Djoned dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan dipidana enam bulan; dan dengan Putusan tanggal 12-9-2002 Nomor : 842/Pid.B/2001 Pembanding II/ Jokoeb dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh

menempatkan keterangan

palsu ke dalam akta otentik dan dipidana tujuh bulan; terhadap laporan balik dan menjadi perkara pidana Nomor : 1618/Pid.B/2003/PN.Mdn; dengan terdakwa alm Johannes/Terbanding/ dan dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan; (vide hal.53 – 54)


Menimbang, bahwa PT Putra Sejatera Pioneerindo menggugat Terbanding / Alm Johannes

Nomor : 283/Pdt.G/2004/PN.Mdn; jo.

262/PDT/2005/PT-MDN.- jo. 90K/Pdt/2007; PT Putra Sejahtera Pioneerindo kalah; Kemudian Alm Johannes menggugat pembatalan HGB milik PT Putra SejateraPioneerindo;

berdasarkan

Putusan

Peratun

Nomor

:

39/G/2000/PTUN.Mdn jo. 17/BDG-G.MD/2001/PT TUN-MDN.- jo. Putusan Kasasi Nomor : 419K/TUN/2001; Alm Johannes menang, HGB atas nama : PT PSP dibatalakn (vide halaman ;

PT PSP mengajukan perlawannan

terhadap Putusan Peratun Nomor : 337G.Plw/2004/PTUN-Mdn.-; ditolak (vide halman 40-57);

Menimbang, bahwa setelah mengkaji dan menelaah surat bukti dengan landasan hukum pembuktian,

Majelis Hakim Tingkat Pertama

berpendapat bahwa Akta Nomor : 42 tanggal 11 Nopember 1972 adalah sah;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan

sependapat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa karena Akta perdamaian Nomor : 116 tanggal 22 Mei 2001 telah gagal dilaksanakan oleh para pihak maka Akta Nomor : 42 tanggal 11 Nopember 1972 adalah sah dan berkekuatan hukum ; (vide halaman 57);

Menimbang bahwa, dengan demikian alasan Memori Banding yang menyangkut persoalan keabsahan akta Nomor : 42 tanggal 11-11-1972 dan pernyataan Terbanding yang wanprestasi serta dalil tidak ada hubungan hukum antara Terbanding dengan akta dimaksud dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mendasarkan pertimbangan di atas Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan mengutakan amar putusan ke 2, 3, 4;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan kuasa Pembanding III sampai dengan VI angka 2 hurub a, b;. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan berpendapat sebagai terurai berikut;


Menimbang, bahwa keberatan Pembanding III s/d VI terhadap amar Nomor : yang menyatakan

Menghukum Tergugat I,II, dan Tergugat III,

IV,V,VI d.k/Pengguigat d.r secara tanggung renteng untuk membayar kerugian materil yang diderita Penggugat-Penggugat d.k/Tergugat d.r. sejumlah Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), serta kerugian immaterial sejumlah Rp. 100.000.000,- (dua ratus juta rupiah), secara seketika dan sekaligus tunai; dimana tertulis dalam angka Rp. 100.000.000,-, akan tetapi dalam ejaan tertulis dua ratus juta rupiah sehingga haruslah dibatalkan;

Menimbang,

bahwa

terhadap

petitum

kerugiam

materiil

yang

dikabulkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama mendasarkan pada posita gugatan secara nyata ada biaya perkara sebagai akibat jasa advokat atau Penasihat Hukum dan biaya Notaris pembuatan Akta Perdamaian Nomor : 116 yang gagal dilaksanakan;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan ke 2 tentang ganti kerugian sebagai akibat menggunakan Jasa Advokat / Penasihat Hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima keberatan kuasa hukum Pembanding III s/d VI karena hukum acara perdata tidak ada kewajiban untuk mengunakan jasa Advokat/Penasihat Hukum dalam menangani berperkara di Pengadilan Negeri dengan demikian petitum ganti rugi biaya advokat dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya tentang biaya pembuatan akta perdamaian Nomor : 116 yang dituntut oleh Terbanding/ Penggugat ternyata tidak disertai dengan surat bukti biaya untuk itu sehingga dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa meskipun demikian sebagai akibat perbuatan wanprestasi para Pembanding maka pembangunan toko dan rumah sebagaimana dalam akta persetujuan Nomor : 42 tanggal 11-11-1972 menjadi terhambat, bertahun-tahun tidak terwujud yang mestinya sudah dapat memberi keuntungan bagi pihak yang terkait termasuk Terbanding / Penggugat;


Menimbang, bahwa sebagaimana dalam pertimbangan putusan halaman 58, Terbanding semula Penggugat telah mengeluarkan biaya pembangunan ruko dengan adanya gugatan maka menjadi terhenti sehingga sampai dengan sekarang tidak bisa mendapatkan keuntungan yang semestinya diperoleh;

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan tersebut dalam posita maupun dalam pembuktian dipersidangan belum ada perincian secara terperinci/ detail sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tidak bisa memperoleh perhitungan yang nyata sehingga posita dan petitum demikian dinilai masih kabur meskipun secara logis nyata ada kerugian berupa keuntungan yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat; Oleh karena petitum kabur/ obscuur libel maka dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang,

bahwa

selajutnya

amar

penghukuman

kerugian

immaterial sebagai akibat pengaduan para Pembanding sehingga diproses secara

pidana

dengan

putusan

tanggal

19-03-2004

Nomor

:

1618/Pid.B/2003/PN-Mdn jo.Putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 0906-2004 Nomor : 91/PID/2004/PT-MDN jo. Putusan Mahkah Agung Republik Indonesia tanggal 06-04-2006; Nomor : 2013K/Pid/2004; jo. Putusan Peninjauan Kembali tanggal 28-01-2008 Nomor : 87/PK/PID/2007; yang mana Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan; sehingga Majelis Hakim Tingkat Pertama mengabulkan sejumlah Rp. 100.000.000,(dua ratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan meneliti bahwa benar amar tersebut ada permasalaha yaitu tertulis dalam angka Rp. 100.000.000,-, akan tetapi dalam ejaan tertulis dua ratus juta rupiah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan ganti rugi immaterial sebagai akibat laporan adanya tindak pidana, menurut, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan laporan tersebut sebagai akibat saling adanya pengaduan ke


Kepolisian; Hal ini karena

Terbanding/ almarhum Johannes melaporkan

Pembanding II/ H Djoned dengan Putusan tanggal 29-10-2001 Nomor : 926/Pid.B/2001/PN.Mdn di mana, H. Djoned dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan dipidana enam bulan; dan selanjutnya Putusan tanggal 12-9-2002 Nomor : 842/Pid.B/2001 Pembanding II/ Jokoeb dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana Menyuruh menempatkan keterangan palsu ke dalam akta otentik dan dipidana tujuh bulan; Terbanding/alm. Johannes dilaporan

balik

dan

menjadi

perkara

pidana

Nomor

:

1618/Pid.B/2003/PN.Mdn; dan alm Johannes/Terbanding/ dan dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan; (vide hal.53 – 54);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim

Pengadilan Tinggi Medan

berpendapat bahwa tuntutan ganti rugi immaterial tersebut mendasarkan adanya perkara pidana yakni mendasarkan adanya perbuatan melawan hukum sedangkan dalam perkara a quo dasarnya adalah wanpretasi/ ingkar janji maka petitum demikian dinyatakan tidak dapat diterima/ niet onvankelijk veerklraad;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan berpendapat bahwa Putusan

Pengadilan

Negeri

Medan

tanggal

02

Juli

2014

No.

432/Pdt.G/2013/PN.Mdn.- harus diperbaiki sekedar amar putusannya;

Menimbang,

bahwa

oleh

karena

permohonan

banding

para

Pembanding semula para Tergugat ditolak maka dihukum untuk membayar biaya perkara pada peradilan tingkat pertama dan tingkat banding;

Memperhatikan UU Nomor :49 Tahun 2009 Tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang No.2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, RBG serta ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI :


-

Menerima

permohonan

banding

kuasa

Pembanding

I

kuasa

Pembanding III s/d VI semula para Tergugat ; -

Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Medan tanggal 02 Juli 2015, Nomor : 432/Pdt.G/2013/ PN. Mdn.- sekedar mengenai amar putusannya sehingga berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONVENSI Dalam Eksepsi. -

Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III,IV,V,VI dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi;

Dalam Pokok Perkara. 1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian ;----------------------------------------2. Menyatakan Tergugat I s/d VI telah melakukan ingkar janji (Wanprestasi) ;3. Menyatakan batal demi hukum Akta Perjanjian Perdamaian No. 116 tanggal 22 Mei 2001 yang diperbuat dihadapan H. Makmur Ritonga, SH., Notaris di Medan dengan segala akibat hukumnya; --------------------------------4. Menyatakan 2 (dua) unit bangunan ruko terletak di Jalan Gajah Mada sudut jalan Mojopahit Medan yang semula akan diserahkan kepada Tergugat III yaitu: a. 1(satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 m x 16 m menghadap ke Jalan Gajah Mada pintu kedua dari sudut jalan Mpjopahit Medan;---------------b. 1 (satu) pintu bangunan ruko ukuran 4 x 14 m (pintu pertama) menghadap ke Jalan Mojopahit Medan Menjadi hak Penggugat – Penggugat Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonpensi selaku ahli waris Almarhum Johannes Alias KAM SUN (suami/orang tua Pengugat-Pengugat d.k/Tergugat d.r) ; ------------------------------------------5. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Verzet (Perlawanan), Banding, maupun Kasasi ( Uitvoorbaar bij Voorraad); ----------------------------------------------------------------------------------6. Menolak petitum gugatan Penggugat selebihnya;-----------------------------------

DALAM REKONVENSI.


-

Menolak gugatan Penggugat III,IV,V,VI dalam Rekonpensi/Tergugat III,IV,V,VI, dalam Konpensi; seluruhnya; -----------------------------------------------

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

-

Menghukum para pembanding semula Tergugat I, II, Tergugat III, IV,V,VI, dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150,000;- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ; Demikian

diputus

dalam

sidang

musyawarah

Majelis

Hakim

Pengadilan Tinggi Medan pada hari Senin : tanggal 09 Nopember 2015 oleh kami : Dr. A.Th. Pudjiwahono, SH. M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi, selaku Hakim Ketua Majelis, Heru Pramono, SH, M.Hum.- Hakim Anggota I dan Maryana, SH, MH.- Hakim Anggota II yang ditunjuk untuk mengadili perkara a quo, berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 30 Oktober 2015

Nomor. 381/PDT/2015/PT-MDN.- dan putusan

tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari : RABU tanggal 02 Desember 2015 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh Susila Wardhani, SH, Panitera Muda Perdata sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Medan tanpa dihadiri oleh pihak yang berperkara; HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

HERU PRAMONO, SH, M.HUM.

Dr.A.TH. PUDJIWAHONO, SH, M.HUM

MARYANA, SH, MH. PANITERA PENGGANTI,

SUSILA WARDHANI, SH


Perincian Biaya : 1. Meterai 2. Redaksi 3. Pemberkasan Jumlah

Rp. 6.000,Rp. 5.000,Rp 139.000,Rp. 150.000,- ( seratus lima puluh ribu rupiah )


PT-MDN

Recommend Documents