PROVINSI JAWA TENGAH PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR 6 TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN KODE KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI KENDAL, Menimbang :
a. bahwa untuk menjamin ketersediaan arsip yang autentik dan mendinamiskan sistem kearsipan, diperlukan penyelenggaraan kearsipan yang sesuai dengan prinsip, kaidah, dan standar kearsipan sebagaimana dibutuhkan oleh suatu sistem penyelenggaraan kearsipan nasional, maka perlu melakukan penataan kembali pedoman kode klasifikasi kearsipan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal; b. bahwa Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal dipandang sudah tidak sesuai dengan kondisi sekarang dan perlu disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dibidang kearsipan sehingga perlu disempurnakan; c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Klasifikasi Kearsipan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kendal;
Mengingat :
1.
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
2
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di JawaTimur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta; 6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079); 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286); 9. Peraturan Presiden Nomor 1 Pengesahan, Pengundangan, Peraturan Perundang-undangan;
Tahun 2007 tentang dan Penyebarluasan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; 11. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 19 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor ); 12. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 20 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kearsipan Pada Lembaga Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor);
3
13. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 31 Tahun 2012 tentang Klasifikasi Arsip (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 250); 14. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 432); 15. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 14 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2007 Nomor 14 Seri E No.8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 12); 16. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Staf Ahli Bupati, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 16 Seri D No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 80); 17. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 17 Seri D No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 81); 18. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 18 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Inspektorat, Dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 18 Seri D No. 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 82); 19. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 19 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Lain Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2011 Nomor 19 Seri D No. 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 83); MEMUTUSKAN : Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN KODE KLASIFIKASI KEARSIPAN DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL. BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1 Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 1. Daerah adalah Kabupaten Kendal. 2. Bupati adalah Bupati Kendal.
4
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom. 4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. 5. Kearsipan adalah hal-hal yang berkenaan dengan arsip. 6. Arsip adalah rekaman kegiatan atau peristiwa dalam berbagai bentuk dan media sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang dibuat dan diterima oleh lembaga negara, pemerintahan daerah, lembaga pendidikan, perusahaan, organisasi politik, organisasi kemasyarakatan, dan perseorangan dalam pelaksanaan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 7. Klasifikasi Arsip adalah pola pengaturan arsip secara berjenjang dari hasil pelaksanaan fungsi dan tugas instansi menjadi beberapa kategori unit informasi kearsipan. 8. Kode Klasifikasi Arsip adalah simbol atau tanda pengenal suatu struktur fungsi yang digunakan untuk membantu menyusun tata letak identitas arsip. 9. Pencipta arsip adalah pihak yang mempunyai kemandirian dan otoritas dalam pelaksanaan fungsi, tugas, dan tanggung jawab di bidang pengelolaan arsip dinamis.
BAB II KODE KLASIFIKASI Pasal 2 (1) Dalam penyelenggaraan kearsipan di Daerah, pencipta arsip menggunakan kode klasifikasi dengan berdasarkan angka/numeric. (2) Kode klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. BAB III PEMBINAAN Pasal 3 SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kearsipan melaksanakan pembinaan penyelenggaran kearsipan di Daerah.
5
BAB IV PEMBIAYAN Pasal 4 Segala biaya yang timbul dalam penyelenggaran kearsipan di daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. BAB V KETENTUAN PENUTUP Pasal 5 Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Kendal Nomor 46 Tahun 2008 tentang Pedoman Pola Klasifikasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Kendal (Lembar daerah Kebupaten Kendal tahun 2008 Nomor 46 seri E no 26) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. Pasal 6 Peraturan Bupati diundangkan.
ini
mulai
berlaku
pada
tanggal
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal. Ditetapkan di Kendal pada tanggal 26 Januari 2015 BUPATI KENDAL, ttd WIDYA KANDI SUSANTI Diundangkan di Kendal pada tanggal 26 Januari 2015 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KENDAL, ttd BAMBANG DWIYONO
LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2015 E 6 5 NOMOR .....SERI .....NO. ......
6
LAMPIRAN: PERATURAN BUPATI KENDAL NOMOR : 6539/ /2015 TANGGAL : 26 Januari 2015 2015
KODE KLASIFIKASI ARSIP DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL
KODE
KLASIFIKASI
000 001 001.1 001.2 001.3 002
008 009
UMUM Lambang Garuda Bendera Kebangsaan Daerah ( Provinsi / Kabupaten / Kota ) TandaKehormatan / Penghargaan (untuk pegawai lihat 861 – 1) Bintang Satya lencana Satya karya Nugraha Monumen Penghargaan Secar aAdat Penghargaan Lainnya (Cinderamata) Hari Raya / Besar Nasional Keagamaan Hari Ulang Tahun (HUT) Ucapan Terima Kasih Selamat Mohon Diri Bela Sungkawa Ucapan Lainnya Undangan Tanda Jabatan Pamong Praja Pejabat Lainnya Tanda Gambar Presiden, Wakil Presiden dan Pejabat Pemerintah -
010 011 011.1 011.2
URUSAN DALAM Gudang Kantor Instalasi Listrik Otomasi
002.1 002.2 002.3 002.4 002.5 002.6 003 003.1 003.2 003.3 004 004.1 004.2 004.3 004.4 004.5 005 006 006.1 006.2 007
7
011.3 011.4 011.5 011.6 011.7 012 012.1 012.2 013 013.1 013.2 013.3 013.4 013.5 014 015
019.3 019.4 019.5 019.6 019.7
Air Minum Telepon Hidrant Alarm Internet Rumah Dinas Tanah Untuk Rumah Dinas perabotan Akomodasi Mess Wisma Hotel Villa Persinggahan Lainnya Rumah Susun Peminjaman Saran Prasaranakantor (ruangan, gedung, kendaraan, LCD, laptop, dll) Pengurusan Kendaraan Dinas Keamanan / Tata Tertib Kantor Kebersihan Kantor Protokol Upacara / Apel Bendera / UpacaraLainnya Tata Tempat (pemasangan gambar Presiden/Wapres dan Pejabat Pemerintah) Audiensi Penerimaan Tamu Kerjasama Alamat Kantor dan Pejabat Spanduk, Baliho, Banner, Umbul-umbul dll
020 020.1 021 021.1 021.2 022 022.1 022.2 023 024 025 026 027 027.1 027.2 027.3 027.4
PERALATAN (BARANG DAN JASA) Penawaran Alattulis Penawaran Barang Penwaran Jassa Barang Barang Bergerak Barang Tidak Bergerak Jasa Pengadaan Prakualifikasi Amandemen / Teguran SPMK Lelang Umum
016 017 018 019 019.1 019.2
8
027.5 027.6 027.8 027.9 028 028.1 028.2 028.3 029
Pemeriksaan Pekerjaan Perpanjangan Waktu Sanggahan Pemeliharaan Barang/Jasa Inventaris Pendataan Barang Milik Negara Pemeliharaan Barang Milik Negara Penghapusan Barang Milik Negara -
030 031 032 033 034 035 036 037 038 039
KEKAYAAN DAERAH Barang-barang Tidak Bergerak ( tanah, kebundll ) Barang-barang Tidak Bergerak ( gedung, asrama, dll ) Tanaman Alat – alat Besar Hewan Barang Persediaan Dalam Gudang Alat Pengangkut ( darat, laut, udara ) Peralatan Kantor / Pabrik Peralatan Rumah Sakit
040 041 041.1 041.2 041.3 041.3.1 041.3.2 041.4 041.5 041.6 041.6.1 041.7 041.8 041.9 042 043 044 045 045.1 045.2 045.3 045.3.1 045.3.2 045.3.3 045.3.4 045.3.5 045.4
PERPUSTAKAAN/DOKUMEN/KEARSIPAN/SANDI Perpustakaan PameranBahan Perpustakaan Pengolahan ( katalog, Bibliografi, dll ) Sirkulasi/Layanan Keanggotaan Peminjaman dan Pengembalian Deposit Pemeliharaan, Pelestarian Pembinaan Perpustakaan Bantuan Buku, Rak Penghapusan / Penyusutan Bahan Perpustakaan Jenis-jenis Perpustakaan Kerjasama Antar Perpustakaan Dokumentasi Kearsipan Pola Klasifikasi Akuisisi Arsip Penyusutan Arsip Jadwal Retensi Arsip Penilaian Arsip Pemindahan Arsip PenyerahanArsip Pemusnahan Arsip Pembinaan Kearsipan
9
045.4.1 045.4.2 045.5 045.5.1 045.5.2 045.5.3 045.6 045.7 045.7.1 045.7.2 045.7.3 045.8 045.8.1 045.8.2 045.9 046 047 048 049
Pengawasan Bimbingan Kearsipan Pemeliharaan, Pelestarian Fumigasi Laminasi Alih Media Layanan Pemasyarakatan Pameran Penerbitan Naskah Sumber Arsip Sosialisasi Kearsipan Pengembangan Sistem Sistem Kearsipan Sistem Jaringan Informasi Kearsipan Konservasi Sandi Telegram, Telex, Radio, ISB Data Elektronik -
050
PERENCANAAN Meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Klasifikasikan disini proyek-proyek pembangunan, RKP, RKPD, RKA, DPA, Laporan Fisik Keuangan Kegiatan Pembangunan, Musrenbang Pusat, Musrenbang Kecamatan, dan Musrenbang Desa. RPJMN (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional) RENSTRA (Rencana Strategi) RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) RENSTRA BAPPEDA Program nasional RKP (Rencana Kerja Pembangunan) RKA-KL (Rencana Kerja Anggaran Kementrian Lembaga) RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) KUA (Kebijakan Umum Anggaran), KUPA (Kebijakan Umum Perubahan Anggaran), PPAS (Penetapan Plafon Anggaran Sementara) Jawaban Gubernur Atas Pandangan Fraksi Nota Keuangan RKT (Rencana Kerja Tahunan) RKO (Rencana Kerja Operasional) Laporan Laporan Berkala LAKIP (Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) Evaluasi Evaluasi Rencana Strategis
050.1 050.1.1 050.1.2 050.1.3 050.2 050.2.1 050.2.2 050.2.3 050.2.5
050.2.6 050.2.7 050.2.8 050.2.9 051 051.1 051.2 052 052.1
10
052.1.1 052.1.2 052.1.3
Evaluasi Rencana Pemerintah Jangka Menengah Daerah Evaluasi Kerja Pemerintah Daerah Evaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten /Kota
060 061 061.1 061.2 061.3 062 063 064 065 065.1 065.2 065.2.1 065.2.2 065.3 065.4 066 067 067.1 067.2 068 069 069.1 069.2
ORGANISASI / KETATALAKSANAAN Organisasi Susunandan Tata Kerja (SOT) Tata Tertib Kantor, jam kerja Evaluasi Kelembagaan Organisasi Badan non Pemerintah Organisasi Badan International Organisasi Semi Pemerintah BKS-AKSI Ketatalaksanaan Tata Naskah Dinas Stempel Stempel Jabatan Stempel Dinas Papan Nama Instansi Pemerintah/non Pemerintah Ketentuan Pakaian Dinas dan Atribut Tata Hubungan Kerja Sistem dan Prosedur Standar OperasionalProsedur Pelayanan Standar Operasional Prosedur Kerja Evaluasi dan Pelaporan Ketatalaksanaan Analisis Jabatan AnalisisJ abatan dan Pengukuran Beban kerja Uraian Jabatan
070 071 072 072.1 072.2 072.3
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN Riset Pengembangan KRENOVA (Kreativitas dan Inovasi Masyarakat) SINAS (Sistem Inovasi Nasional) SIDA (Sistem Inovasi Daerah), meliputi cluster, kabupaten/kota, desa inovatif Inkubator Teknologi dan Bisnis Pameran Produk inovasi/Ristek BTC (BisnisTeknologi Center) Raptek (PenerapanIptek) HKI (Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual) Kajian Kajian Strategis Seminar Workshop RapatTeknis/Rapat Koordinasi Lokakarya
072.4 072.5 072.6 072.7 072.8 073 073.1 073.2 073.3 073.4 073.5
11
073.6 074 074.1 074.2 074.3 074.4 075 076 077 0771.1
Diseminasi/Sosialisasihasil Penelitian Kerjasama Penelitian Instansi Pemerintah Daerah/Pusat Perguruan Tinggi Negeri/Swasta Lembaga Swasta Nasional, Lembaga Swadaya Masyarakat Lembaga Internasional Perekayasaan Jaringan Penelitian dan Pengembangan Publikasi Ilmiah Jurnal Ilmiah
080 081 082 083 084 085 086 087 088 089
KONPERENSI/RAPAT KOORDINASI Gubernur Bupati/Walikota Komponen, Eselon Lainnya Instansi lainnya International di Dalam Negeri International di Luar Negeri -
090 091 092 093 094 095 096 097 098 099
PERJALANAN DINAS Perjalanan Presidn / Wakil Presiden ke Daerah Perjalanan Menterike Daerah Perjalanan Pejabat Tinggi (PejabatEselon I) Perjalanan Pegawai, termasuk pemanggilan pegawai Perjalanan Tamuasing ke Daerah Perjalanan Presiden/Wakil Presiden ke Luar Negeri Perjalanan Menteri ke Luar Negeri Perjalanan Pejabat Tinggi ke Luar Negeri Perjalanan Pegawai ke Luar Negeri
100 101 102 103 104 105 106 107 108 109
PEMERINTAHAN -
110 111
PEMERINTAHAN PUSAT Presiden
12
111.1 111.2 112
113 113.1 113.2 113.3 114 114.1 115 116 117 118 199 120 120.0.1 120.0.2 120.0.3 120.0.4
120.1 120.1.1 120.1.2 120.1.3 121
122
123 124 125 125.1 125.2 125.3 125.4 125.5 125.6
Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah Terima Jabatan. Pertanggung jawaban Presiden kepada MPR AmanatPresiden / Amanat Kenegaraan Wakil Presiden Meliputi pencalonan, pengangkatan, pelantikan, sumpah dan serah Terima jabatan Susunan Kabinet Reshufle Penunjukan Menteri ad interim Sidang Kabinet, Sidang Stabilitas Ekonomi, Lihat 500.1 Departemen Dalam Negeri Amanat Menteri Dalam Negeri Departemen Lainnya Lembaga Tinggi Negara (MA, BPK) Lemabaga Non Departemen Otonomi Desentralisasi Kerjasamaantar Departemen PEMERINTAH PROPINSI Kebijakan Pemerintah Propinsi Laporan Kinerja Pertanggungjawaban Gubernur Monografi, Tambahkan kode Wilayah Laporan Daerah, tambahkan kode wilayah, Monografi, tambahkan Kode wilayah Koordinasi Satuan Kerja Perangkat Daerah Instansi Vertikal Kerjasamaantar Provinsi dan Luar Negeri Kepala Daerah, tambahkan kode wilayah Meliputi pencalonan, pengankatan, pelantikan, pemberhentian, serah terima jabatan dan sebagainya Waki Kepala Daerah, tambahkan kode wilayah Meliput pencalonan, pengangkatan, pelantikan, pemberhentian, serah Terima jabatan dan sebagainya Sekretaris Wilayah / Daerah, tambahakan kode wilayah Meliputi pencalonan, serah terima jabatan Badan-badan pertimbangan Daerah, meliputi Muspida Pembentukan / Pemekaran Pembentukan daerah otonom Pembentukan wilayah Perubahan batas wilayah Pemekaran wilayah Permasalahan Batas Wilayah Pemindahan Ibukota Propinsi
13
125.7 126 127 128 129
Pemberiandan Penggantian Nama kota, Daerah, Jalan Pembagian Wilayah PenyerahanUrusan -
130 130.0.1 130.0.2 130.0.3 130.1 130.1.1 130.1.2 130.1.3 131 131.1
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA Kebijakan Pemerintahan kabupaten/kota Laporan kinerja pertanggungjawaban Bupati/Walikota Monografi Koordinasi Instansi Tingkat Propinsi Instansi Vertikal Kerjasama antar Propinsi/Daerah dan Luar Negeri Kepala Daerah, tambahkan kode wilayah Pencalonan, pengangkatan, pelantikan, Pemberhentian, serah terima Jabatan dan sebagainya Wakil Bupati, meliputi pencalonan, pengankatan, pelantikan, Pemberhentian Sekretaris Daerah Forum koordinasi Pemerintah di Daerah Pembentukkan Daerah Pembentukan Daerah Otonom PembentukanBatas Wilayah Pemekaran Wilayah Permasalahan Batas wilayah Pemindahan ibu Kota kabupaten/kota Pemberian dan penggantian Nama Kota, daerah, jalan Pembagian Wilayah Penyerahan Urusan Pemerintahan Wilayah kecamatan Pembentukan kecamatan Pemekaran Kecamatan Perluasan perubahan batas wilayah kecamatan Pemindahan ibu Kota kecamatan Laporan Kecamatan -
132 133 134 135 135.1 135.2 135.3 135.4 135.5 135.6 136 137 138 138.1 138.2 138.3 138.4 138.5 139 140 141 141.1
141.1.1 141.2
141.3
PEMERINTAHAN DESA Pemerintahan Desa, Kelurahan Kepala desa, kelurahan Pengangkatan, pemberhentian semantara, pelantikan, serahterima, dsb Biaya pemilihan kepala desa Badan Permusyawaratan Desa (BPD), meliputi pembentukan, Keanggotaan, kepengurusan dan kegiatan LMD Perangkat desa/kelurahan
14
141.3.1 141.3.2 142 142.1 142.2 142.3 142.4 142.4.1 142.4.2 142.4.3 142.4.4 142.4.5 142.4.6 142.4.7 142.4.8 143 143.1 143.1.1 143.1.2 143.1.3 143.2 143.3 143.4 144 144.1 145 146 146.1 146.2 146.3 146.4 146.5 146.6 147 148 148.1 148.1.1 148.1.2 148.1.3 148.1.4 148.1.5 148.2 148.2.1 148.2.2 148.2.3
Sekretaris desa/kelurahan Perangkat Desa Lainnya Anggaran Pendapatan dan belanja Desa (APBDes) Rutin/ADD Pembangunan Anggaran Belanja Tambahan Pendapatan Desa Urusan Desa Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Pusat Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Propinsi Penerimaan yang berasal dari Pemerintah Kabupaten/Kota Penerimaan yang berasal dari pajak dan retribusi daerah yang Diserahkan Kepada desa Pendapatan asli desa Penerimaan lain-lain yang sah berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Yang berlaku Hasil dari gotong royong masyarakat Kekayaan desa Tanah hak pakai desa Tanah Bengkok Tanah titisara/Tegal Pangonan Tanah desa lainnya Jalandesa Bangunan esa Kekayaan desa Lembaga-lembaga tingkat desa/kelurahan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) Administrasi desa Kewilayahan Perubahan Desa menjadi Kelurahan Penggabungan/pembentukan desa Perubahan batas wilayah/perluasan desa/kelurahan Perubahan nama-nama desa/kelurahan Permasalahan batas desa Penghapusan desa/kelurahan Lembaga-lembaga tingkat Desa jangan diklasifikasikan disini. Lihat 410 dengan perinciannya Pembangunan Desa Pembinaan usaha gotong-royong Swadaya gotong royong Lembaga Sosial Desa (LSD) Latihan Kerja Masyarakat Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Penyuluhan Perekonomian desa Produksi Desa Keuangan Desa Koperasi Desa
15
148.2.4 148.2.5 148.2.6 148.3 148.3.1 148.3.2 148.3.3 148.3.4 148.4 148.4.1 148.4.2 148.5 148.5.1 148.5.2 148.5.3 148.5.4 149
Penataan bantuan pembangunan desa Alokasi bantuan pembangunan desa Pelaksanaanbantuanpembangunandesa Prasarana Desa Pembinaan Bimbingan teknis Pemukiman kembali penduduk Pemugaran perumahan dan lingkungan desa Pengembangan Desa Tata Desa Perlombaan Desa Koordinasi Sektorkhusus (K) Rapatkoordinasi horizontal (RKH0 Team koordinasi pusat Kerjasama RT – RW
150 151 151.1 151.2 151.3 151.3.1 151.3.2 151.4 152 152.1 152.2 153 153.1 153.2 154 155 155.1 155.2 155.3 155.3.1 155.3.2 155.4 155.5 156 156.1 156.2 156.3 156.4 157 157.1
LEGISLATIF MPR/DPR Keanggotaan MPR Pencalonan Pengangkatan Pemberhentian Recall Meninggal Pelanggaran Persidangan Keuangan Penghargaan Keanggotaan DPD Pencalonan Pengangkatan dan pengambilan sampah Hak Keanggotaan DPR Pencalonan Pengangkatan Pemberhentian Recall Meninggal Pelanggaran Pergantian antar Waktu Persidangan Sidang Pleno Dengar Pendapat Rapat Komisi Reses Jawaban Pemerintah Keuangan
16
157.2 158 159
Penghargaan Pinjaman Kunjungan Kerja
160 161 161.1 161.2 161.3 161.3.1 161.3.2 161.4 161.5 161.5.1 161.5.2 161.5.3 161.5.4 I61.5.5 161.5.6 161.5.7 162 162.1 162.1.1 162.1.2 162.1.3
162.1.6 162.2 162.3 162.4 162.5 162.6 162.7 163 163.1 163.2 164 165 166 167 167 168 169
DPRD PROPINSI Keanggotaan Pencalonan Pengangkatan Pemberhentian Recall Meninggal Pelanggaran Alat Kelengkapan Dewan Pimpinan Badan Musyawarah Komisi Badan Legislasi Daerah Badan Anggaran Badan Kehormatan Kelengkapan Persidangan Sidang Pleno Rapat paripurna, Rapat Paripurna Istimewa Rapat Pimpinan DPRD Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pensus Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi Rapat Kerja, Rapat dengar Pendapat, Rapat dengar Pendapat Umum, rapat Pemandangan Umum Rapat Fraksi Fraksi Tata Tertib Kode Etik Reses Peninjauan/Kunjungan Lapamngan Kunjungan Kerja/Study Banding/Konsultasi Kesejahteraan Keuangan Penghargaan Hak -
170
DPRD KABUPATEN/KOTA
162.1.4 162.1.5
17
171 171.1 171.2 171.3 171.4 171.4.1 171.4.2 171.4.3 171.5 171.5.1 171.5.2 171.5.3 171.5.4 171.5.5 171.5.6 171.5.7 172 172.1 172.1.1 172.1.2 172.1.3
172.1.6 172.2 172.3 172.4 172.5 172.6 172.7 173 173.1 173.2 174 175 176 177 178 179
Keanggotaan Pencalonan Pengangkatan Penggantian Antar Waktu (PAW) Pemberhentian Recall Meninggal Diberhentikan Alat Kelengkapan Dewan Pimpinan Badan Musyawarah Komisi Badan Legislasi Daerah Badan Anggaran Badan Kehormatan Alat Kelengkapan Lain (Pansus) Persidangan Rapat-rapat Rapat Paripurna, Rapat Paripurna Istimewa Rapat Pimpinan DPRD Rapat Badan Musyawarah, Rapat Badan Anggran, Rapat Badan Legislasi, Rapat Badan Kehormatan, Rapat Pensus Rapat Komisi, Rapat Gabungan Komisi, Rapat Konsultasi Rapat Kerja, Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, Rapat Pemandangan Umum Rapat Fraksi Fraksi Tata Tertib Kode etik Reses Peninjauan/Kunjungan Lapangan Kunjungan Kerja/ Study Banding Kesejahteraan Keuangan Penghargaan Hak -
180 180.1 180.1.1 180.1.2 180.1.3 180.1.4
HUKUM Konstitusi Dasar Negara Undang-Undang Dasar Undang-Undang Peraturan Pemerintah
172.1.4 172.1.5
18
180.1.5 180.1.6 180.1.7 180.1.8 180.1.9 180.2 181 18.1 182 183 183.1 183.1.1 183.1.1.1 183.1.1.2 183.1.1.3 183.1.2 181.1.2.1 183.1.2.2 183.1.2.3 183.1.3 181.1.3.1 181.1.3.2 183.1.3.3 183.1.4 183.1.4.1 183.1.4.2 183.1.4.3 183.1.5 183.2 183.2.1 183.2.2 183.2.3 183.2.4 183.3 183.4 183.4.1 183.5 183.5.1 184 185 185.1 185.2 185.3 185.4 186 187 188 189
Keppres/Perpres/Inpres Kepmen/Permen/Inmen Perundangan Tingkat Propinsi Perundangan Tingkat Kabupaten Perundangan Tingkat Desa Tap MPR Perdata Tanah Pidana Peradilan Jenis-jenis Peradilan Peradilan Umum Peradilan Negeri Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Mahkamah Agung Peradilan Agama Islam Pengadilan Agama Islam Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Agama Islam Mahkamah Agung Agama Islam Peradilan Militer Mahkamah Militer Pertama Mahkamah Militer Tinggi Mahkamah Agung Militer Peradilan Tata Usaha Negara Peradilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Mahkamah Agung Tata Usaha Negara Mahkamah Konstitusi Upaya Hukum Banding Kasasi Derden Verzet Peninjauan Kembali Eksekusi Pembinaan Hukum Pembinaan Kesadaran hukum (KADARKUM) Bantuan Hukum Lembaga Bantuan Hukum Hukum Internasional Imigrasi Visa Paspor Pembebasan Narapidana Tahanan Titipan Kepenjaraan Kejaksaan Peraturan Perundang-undangan Hukum Adat
19
190 191 192 193 194 195 196 197 198 199
HUBUNGAN LUAR NEGERI Perwakilan Asing Tamu Negara Kerjasama dengan Negara Asing Perwakilan RI di Luar Negeri PBB Laporan Luar Negeri -
200 201 201.1 201.2 201.3 201.4
POLITIK Perencanaan dan Program Pembinaan Politik Luar Negeri Pembinaan Idiologi Pancasila Kesatuan bangsa Organisasi Sosial Politik Organisasi Kemasyarakatan Pelaksanaan Pembinaan Politik dalam Negeri Termasuk Laporannya Keadaan Politik Luar negeri Pemberitahuan Keadaan Bahaya dan jam Malam meliputi Pemberitahuan, ketentuan Pelaksanaan dan Pengawasan Hasil Evaluasi dan tata pelaporan mengenai Ipoleksosbud PARPOL Pendirian atau Pembentukan PARPOL Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PARPOL Program Kerja, Data Kegiatan PARPOL Pembinaan/koordinasi fasilitas PARPOL Hasil Munas/Musda PARPOL Struktur/Kepengurusan, pengkaderan dan keanggotaan PARPOL Data inventaris dan keuanga PARPOL Partai/organisasi terlarang Keputusan pembubaran partai/organisasi terlarang Daftar dan data pengurus anggota partai organisasi terlarang Ijin meninggalkan tempat atau domisili bagi anggota partai/organisasi terlarang Daftar berkala mengenai keadaan organisasi/anggota partai/organisasi terlarang Laporan Umum mengenai keadaan anggot partai /organisasi terlarang Organisasi Kemasyarakatan Pembentukan Organisasi Anggaran dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan Daftar anggota organisasi Program kerja organisasi
201.5 201.6
201.7 201.8 201.8.1 201.8.2 201.8.3 201.8.4 201.8.5 201.8.6 201.8.7 201.9 201.9.1 201.9.2 201.9.3 201.9.4 201.9.5 202 202.1 202.2 202.3 202.4
20
202.5 202.6 202.7 202.8 202.9 202.9.1 202.9.2 202.9.3 202.9.4 202.9.5 203 203.1 203.2 203.3 204 205 206 207 208 209
Munas/Musda Propinsi/Kabupaten/Kota Pembinaan Organisasi Kegiatan organisasi Daftar Inventarisasi kekayaan organisasi Lembaga Swadaya masyarakat Pembentukan organisasi Kepengurusan dan Daftar anggota organisasi Kepengurusan dasar dan daftar anggota organisasi Program Kerja Organisasi Laporan Kegiatan Organisasi Orde Pemerintahan Orde Lama Orde Baru Orde Reformasi -
210 211 211.1 211.2 211.3 211.4 211.5 211.6 212 212.1 212.2 212.3 212.4 212.5 213 214 215 216 217 218 219
KEPARTAIAN Partai Politik Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Pogram Kerja, Data Kegiatan PARPOL Pembinaan PARPOL Hasil Munas/Musda PARPOL Struktur Kepengurusan, Pengkaderan, dan Keanggotaan PARPOL Data Inventaris dan Keuangan PARPOL Partai/Organisasi Terlarang Keputusan Pembunaran Partai Daftar dan Data Pengurus Anggota Partai Ijin Meninggalkan Tempat Daftar Berkala Mengenai Keadaan Anggota Partai Laporan Umum Mengenai Keadaan Anggota Partai -
220 221 221.1 221.2
ORGANISASI KEMASYARAKATAN Pembentukan Organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan Daftar Anggota Organisasi
21
221.3 221.4 222 222.1 222.2 223 223.1 223.2 223.3 224 225 226 227 228 229
Program kerja Organisasi Munas/Musda Propinsi Kabuoaten/Kota Pembinaan Organisasi Kegiatan Organisasi dan Pendapatannya Daftar Inventaris Kekayaan Organisasi Berdasarkan Keagamaan dan Kerokhanian Muhammadiyah NU Persatuan Tarikat Islam Berdasarkan Kesosialan -
230 231 232 233 234 235 236 237 238 239
ORGANISASI PROFESI DAN FUNGSIONAL Ikatan Dokter Indonesia Persatuan Guru Republik Indonesia Persatuan Sarjana hukum Indonesia Persatuan Advokat Indonesia Lembaga Bantuan Hukum Korps Pegawai Republik Indonesia Persatuan Wartawan Indonesia Ikatan Arsiparis Indonesia Ikatan Pustakawan Indonesia
240 241 241.1 241.2 241.3 241.4 242 242.1 242.2 243 244 245 246 247 248 249
ORGANISASI PEMUDA Pembentukan Organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja organisasi Munas/Musda Provinsidan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi Komite Nasional Pemuda Indonesia Organisasi Mahasiswa Organisasi Pelajar Grerakan Pemuda Ansor Gerakan pemuda Islam Indonesia Gerakan Pemuda Marhaenis -
250 251 251.1 251.2
ORGANISASI BURUH, TANI, DAN NELAYAN Pembentukan organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi
22
251.3 251.4 252 252.1 252.2 253 254 255 256 257 258 259
Program Kerja organisasi Munas/Musda Provinsidan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi Federasi Buruh seluruh Indonesia Organisasi Buruh Intermasional Himpunan Kerukunan Tani Indonesia Himpuanan Nelayan Seluruh Indonesia -
260 261 261.1 261.2 261.3 261.4 262 262.1 262.2 263 264 265 266 267 268 269
ORGANISASI WANITA Pembentukan Organisasi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Kepengurusan dan daftar anggota organisasi Program Kerja organisasi Munas/Musda Provinsidan Kabupaten/Kota Pembinaan organisasi Kegiatan organisasi dan pelaporannya Daftar inventaris kekayaan organisasi Dharma Wanita Konggres Wanita Indonesia Persatuan Wanita Republik Indonesia -
270 271 272 273 273.1 274 274.1 274.2 274.3 274.4 274.5 275 275.1 275.2 275.3 275.4 275.5 276
PEMILIHAN UMUM Pencalonan Tanda Gambar Kampanye Dana kampanye Petugas Pemilu KPU PPK PPS KPPS Pemantau Pemilih Pendaftaran Pemilih Daftar pemilih sementara Daftar pemilih tambahan Daftar pemilih tetap Kartu pemilih Sarana
23
276.1 276.2 276.3 276.4 276.5 277 277.2 277.2 278 278.1 278.2 279
TPS Kendaraan Surat Suara Kotak Suara Bilik Suara Pemungutan suara Pemungutan suara dan pehitungan suara Rekapitulasi perhitungan suara Hasil Pemilu Penetapan Terpilih dan pembagian kursi anggota legislatif Penetapan Pemilihan Pilkada -
280 280.1 280.2 280.3 281 282 283 284 285 286 287 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299
PANWASLU Panwaslu Propinsi Panwaslu Kabupaten/Kota Panwaslu Kecamatan Pelanggaran Pemilu Sengketa pemilu Pemantauan -
300 300.1
KEAMANAN DAN KETERTIBAN UMUM Kebijakan pemerintah mengenai situasi dan kondisi keamanan Pembinaan dan pengaturan mengenai larangan Pencegahan penanggulangan gangguan/ancaman keamanan/ketertiban umum Prosedur Tetap Operaional Ketentraman dan Ketertiban Umum Koordinasi dan kerjasama keamanan dan ketertiban umum (Trantibum) Pengawasan Trantibum Penegakkan Pelaksanaan Perda
300.2 300.3 300.4 301 302 303
24
304 305 306 306.1 306.2 307 308 309
Pembinaan penyuluhan Pelnggaran Perda Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Patroli Wilayah Pengamanan Pengawalan Pemberitahuan keadaan bahaya dan jam malam meliputi pemberitahuan, ketentuan pelaksanaan dan pengawasan -
310 311 312 313 314 315 316 317 31 319
PERTAHANAN Darat Laut Udara Ketahanan Bangsa Ketahanan Ekonomi Ketahanan Seni dan Budaya, Agama dan Kemasyarakatan -
320 321 322 323 324 325 326 327 328 329
KEMILITERAN/TNI/POLRI Latihan Militer Wjib Militer Operasi Militer Teritorial TNI/POLRI Kekaryaan TNI Kemanunggalan TNI dengan Rakyat -
330 331 331.1 332 333 334 335 336 337 338 339
KEAMANAN Kepolisian Polisi Pamong Praja Hura-hara / Demonstrasi Senjata Api/tajam Bahan Peledak Perjudian Surat-surat kaleng Pengaduan Masyarakat Himbauan atau Larangan -
340 340.1
PERTAHANAN SIPIL / LINMAS Kebijaksanaan Pemerintah mengenai pembentukan Mawil dan Matrik Hansip/Linmas Pengankatan/pemberhentian anggota Hansip/Linmas
340.1.1
25
340.1.2 340.1.3 340.1.4 340.1.5 340.1.6 340.1.7 340.1.8 340.1.9 340.2.0 341 341.1
342 343 344 345 346 347 348 349
Pengerahan dan pengendalian Hansip/Linmas Kegiatan pelaksanaan Matrik Hansip/Linmas dan Menwa Pembinaan anggota Hansip/Linmas Penghargaan anggota Hansip/Linmas Hansip/Linmas lanjut Usia Data Matrik Hansip/Linmas dan Menwa Pendidikan/latihan Hansip/Linmas dan Menwa Latihan ketrampilan PAM Swakarsa Pemberian tali asih bagi anggota Hansip/Linmas Orientasi kesadaran bela bangsa Orientasi kesadaran bela Negara bagi tokoh agama dan masyarakat Orientasi kesadaran bela Negara bagi tokoh pemuda dan pelajar -
350 351 352 353 354 355 355.1 355.2 355.3 356 357 357.1 357.2 358 359
KEJAHATAN Makar / Pemberontakan Penganiayaan, Pembunuhan Pencurian. Perampasan, Perampokan Penyelundupan, Narkotika Pemalsuan, penggelapan Uang Ijasah Kejahatan pemalsuan lainnya Korupsi/Penyelewengan/ penyalahgunaan jabatan Kekerasan pada Perempuan dan Anak Pelaporan Penanganan Korban Kenakalan Kejahatan Lainnya
360 360.1 360.2 360.3 361 362 363 364 364.1
BENCANA Pelatihan Surat keputusan Berita acara Gunung berapi/ gempa Banjir/Tanah longsor Angin Topan Kebakaran Pemadam Kebakaran
341.2
26
365 366 367 368 369
Kekeringan Posko Bencana Koordinasi/unsur pengarah penanggulangan Bencana MOU Pemerintah Pusat BNPB -
370 371 372 373 374 375 376 377 378 379
KECELAKAAN (Klasifikasi disini: SAR) Latihan SAR anggota Menwa Latihan ketrampilan penyelamatan di air dan menyelam Pelatihan managemen bagi oejabat Satkorlak dan Satlak PBP Pelataihan kemampuan Pusdalop bagi aparat PBB Latihan ketrampilan pemadam kebakaran Kecelakaan lalu lintas jalan raya Investigasi/ Penyelidikan kecelakaan Asuransi Kecelakaan
380 381 382 383 384 385 386 387 388 389
PENDAMPINGAN REHABILITAS DAN REKONSTRUKSI Perencanaan (Perencanaan teknis, Rekomendasi) Bantuan Bencana Penanggulangan bencana dengan pihak lain Sarana prasarana rehabilitasi dan rekonstruksi PUSDALOPS Kunjungan Lapangan Relawan Laporan Bencana -
390 391 392 393 394 395 396 397 398 399
KERJASAMA BPBD DENGAN INSTANSI LAIN Lembaga Pemerintah Pusat Lembaga Pemerintah Di Daerah Lembaga Internasional Lembaga Non Pemerintah Nasional -
400 401
KESEJAHTERAAN RAKYAT Kebijakan dan program pemerintah untuk kesejahteraan rakyat -
402 403 404 405 406
27
407 408 409
-
410 411 411.1 411.1.1 411.1.2 411.1.3 411.1.4 411.2 411.2.1 411.2.2 411.2.3 411.2.4 411.3 411.3.1 411.3.2 411.3.3 411.3.4 411.3.5 411.3.6 411.3.7 411.4 411.4.1 411.4.2 411.4.3 411.5 411.5.1 411.5.2 411.5.3 411.5.4 411.6 411.6.1 411.6.2 411.6.3 411.6.4 412 412.1 412.1.1 421.1.2 412.2 412.2.1 412.2.2 412.2.3 412.2.4 412.2.5
PEMBANGUNAN DESA Pembinaan usaha gotrong royong Swadaya gotong royong Penataan gotong royong Gotong royong Dinamis Gotong royong statis Pungutan Lembaga Ketahanan Masyarakat desa (LKMD) Pembinaan Klasifikasi Proyek Musyawarah Latuhan Kerja Masyarakat Kader Masyarakat Kuliah Kerja Nyata (KKN) Pusat Latihan Kursus-kursus Kurikulum / Sylabus Ketrampilan Pramuka Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) Program Pembinaan Organisasi Kegiatan Publikasi Peragaan Sosio Darma / Bakti sosial Siaran Pedesaan Penyuluhan Lapangan Kelembagaan Desa Kelompok Tani Rukun tani Subak Dharma tirta Perekonomian desa Produksi desa Pengolahan Pemasaran Keuangan desa Perkreditan desa Inventarisasi data Perkembangan / Pelaksanaan Bantauan / Stimulasi Petunjuk / Pembinaan pelaksanaan
28
412.3 412.3.1 412.3.2 412.4 412.4.1 412.4.2 412.4.3 412.4.4 412.5 412.5.1 412.5.2 412.6 412.6.1 412.6.2 412.6.3 413 413.1 413.1.1 413.1.2 413.2 413.2.1 413.2.2 413.2.3 413.3 413.3.1 413.3.2 413.4 413.4.1 413.4.2 413.4.3 413.4.4 414 414.1 414.1.1 414.1.2 414.1.3 414.1.4 414.1.5 414.2 414.2.1 414.2.2 414.2.3 414.2.4 414.2.5 414.3 414.3.1 414.3.2
Koperasi Desa Badan Usaha Unit Desa (BUUD) Koperasi Usaha Unit Desa (KM) Penataan bantuan pembangunan desa Jumlah desa yang diberi bantuan Pengarahan Pusat Daerah Alokasi Bantuan Pembangunan Desa Pusat Daerah Alokasi Bantuan Pembangunan desa Bantuan Langsung Bantuan Keserasian Bantuan Juara Lomba desa Prasarana Desa Prasarana Desa Pembinaan Bimbingan Teknis Pemukiman kembali Penduduk Lokasi Diskusi Pelaksanaan Masyarakat Pradesa Pembinaan Penyuluhan Pemugaran perumahan dan lingkungan desa Rumah Sakit Proyek perintis Pelaksanaan Pengembangan Perbaikan Kampung Pengembangan Desa Tingkat Perkembangan Desa Jumlah Desa Pemekaran Desa Pembentukan Desa Baru Evaluasi Bagian Unit Daerah Kerja Pembangunan (UDKP), Musrenbang Kecamatan Penyuluhan Program/Fasilitas Program Lokasi UDKP Pelaksanaan Bimbingan/ pembinaan Evaluasi Tata Desa / Profil desa dan kelurahan Inventarisasi Penyuluhan Pola Tata Desa
29
414.3.3 414.3.4 414.3.5 414.4 414.4.1 414.4.2 414.4.3 414.4.4 415 415.1 415.2 415.3 415.4 415.4.1 415.4.2 415.4.3 416 417 418 419
Pemetaan Pedoman Pelaksanaan Evaluasi Perlombaan Desa Pedoman Penilaian Kejuaraan Piagam Koordinasi Sektor Usaha (K) Rapat Koordinasi Horisontal Team Koordinasi Pusat (TKP) Kerjasama Luar Negeri (Unicef ) Perguruan Tinggi Departemen / Lembaga Non Departemen -
420
PENDIDIKAN Pendidikan Khusus (Klasifikasi disini: Pendidikan Putera-puteri Irian Jaya) Kebijakan dan program pemerintah untuk Pendidikan Pendidikan karakter bangsa, wawasan kebangsaan, Jiwa nasionalisme, dsb) Pendidikan Kemsyarakatan Sekolah Pra Sekolah Sekolah Dasar Sekolah Mene ngah Sekolah tinggi Sekolah kejujuran Kegiatan sekolah Dies natalis, Lustrum Kegiatan Pelajar Reuni, Darmawisata, Lomba Klasifikasi disini: Pelajar teladan, Pertukaran pelajar Sekolah pendidikan luar biasa Pendidikan luar sekolah/pemberantasan buta huruf Perijinan Pendidikan formal Pendidikan Non formal Administrasi SEkolahan Persyaratan Masuk sekolah, testing, ujian, Pendaftaran, mapram, Perpeloncoan, OSPEK Tahun Pelajaran Hari Libur
420.1 420.2 420.3 421 421.1 421.2 421.3 421.4 421.5 421.6 421.7
421.8 421.9 421.10 421.10.1 421.10.2 422 422.1 422.2 422.3
30
422.4 422.5 422.6 423 423.1 423.2 423.3 423.4 423.5 423.6 423.7 424
424.1 424.2 425 425.1 425.1.1 425.1.2 425.1.3 425.1.4 425.1.5 425.2 425.3 425.4 425.5 426 426.1 426.1.1 426.1.2 426.1.3
426.1.4 426.1.5 426.1.5.1 426.1.5.2 426.1.5.3 426.1.5.4 426.2 426.3 427
Uang sekolah Klasifikasi disini SPP Bea siswa Ijasah Metode belajar Kuliah Ceramah, Simposium, Seminar Diskusi Kuliah lapangan, Widyawisata, KKN Kurikulum Karya tulis, Karya Ilmiah Ujian Tenaga Pengajar Guru, Dosen, Dekan, Rektor Klasifikasi disini: guru teladan Pertukaran Guru ke Luar negeri Sertifikasi Guru Sarana Pendidikan Gedung/ Bangunan Pendidikan Gedung Sekolah Kampus Pusat Kegiatan Perpuskataan Laboratorium Buku Perlengkapan Pendidikan Sistem infomasi pendidikan Pengembangan Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan KEOLAHRAGAAN Pembinaan Keolahragaan Olahraga Prestasi (PON, Sea Games, Kejurnas, Olympiade) Olahraga Pendidikan (POPDA SD, Porseni, dll) Olahraga Rekreasi / massal (Senam, Sepeda santai, Olahraga tradisional) Iptek dan Industri olahraga Sarana Prasarana Keolahragaan Gedung Olahraga Stadion Lapangan Olahraga Kolam Renang Kemitraan Olahraga Hobby KEPEMUDAAN Meliputi organisasi dan kegiatan remaja klasifikasi disini: gelanggang Remaja
31
427.1 427.2 427.3 427.4 428 429
Pertukaran Pemuda Paskibra Kemitraan Pemuda Karang taruna Kepramukaan Pendidikan Kedinasan Untuk Departemen Dalam Negeri Lihat 890
430 430.1 430.2 431 431.1 431.2 431.2.1 431.2.2 431.2.3 431.3 432 432.1 432.2 432.2.1 432.2.2 433 434 435 436 437 438 439
KEBUDAYAN Kebijakan dan program pemerintah untuk kebudayaan Pembinaan bidang kebudayaan kesenian Cabang kesenian Sarana Gedung Kesenian Padepokan LEmbaga Adat Usaha pertunjukkan Kepubakalaan Museum Peninggalan kuno Candi, termasuk pemugaran Benda Sejarah Bahasa Usaha pertunjukkan, hiburan, kesenangan Kepercayaan Festival, pentas seni Pembinaan organisasi kesenian -
440 440.1 441 441.1 441.2 441.3 441.4 441.5 441.6 441.7 441.8 441.9 441.9.1 441.9.2 441.9.3 441.9.4 441.9.5
KESEHATAN Kebijakan dan program pemerintah untuk kesehatan Pembinaan Kesehatan Gigi Mata Jiwa Kanker Usaha Kesehatan Sekolah (UKS) Perawatan Penyuluhan kesehatan masyarakat (PKM) Kesehatan ibu dan anak Sistem Kesehatan nasional JPS BK (jaringan pengaman sosial Bidang Kesehatan) JAMKESMAS JAMKESDA JAMPERSAL Jaminan Lainnya
32
442 442.1 442.2 442.3 442.4 442.5 443 443.1 443.2 443.2.1 443.2.2 443.2.3 443.2.4 443.3 443.3.1 443.3.2 443.3.3 443.3.4 443.3.5 443.3.6 443.3.7 443.4 443.4.1 443.4.2 443.4.3 443.4.4 443.4.5 443.5 443.5.1 443.5.2 443.5.3 443.5.4 443.5.5 443.5.6 443.6 443.6.1 443.6.2 443.6.3 443.6.4 443.6.5 443.6.6 443.6.7 443.6.8 443.6.9 443.7
Obat-obatan Pengadaan Penyimpanan Obat Generik Pemalsuan Obat terlarang Pemberantasan penyakit Pencegahan Pembeantasan dan Pencegahan Penyakit menular langsung (P.2.M.L) Kusta Kelamin, HIV, AIDS, IMS Frambusia T.B.C Epidemiology dan Karantina (Epidka) Kholera Imunisasi Survailense Antrak Leptosirosis Chikungnya SARS Pemberantasan pencegahan penyakit menular sumber Binatang (P.2.B) Malaria Dengue Haemorrhagie Fever (Demam Berdarah, DHF) Filaria Serangga Rabies Hiogiene sanitasi Tempat-tempat pembuatan dan penjualan makanan dan minuman (TPPMM), jasa boga Sarana air minum Pestisida Pencemaran udara Jamban keluarga Kesehatan Institusi Pemberantasan penyakit tidak menular A. Pektoris IMA Hipertensi Stroke Diabetes Militus (DM) CA. service CA. Mammae CA. Hepa CA. Paru DIKOPENSATIOKORDIS
33
443.7.1 443.7.2 443.7.3 443.7.4 444 444.1 444.2 444.3 444.4 444.5 445 445.1 445.2 445.3 445.4 445.5 445.6 445.7 445.8 445.9 446 446.1 447 447.1 447.2 447.3 447.4 448 448.1 448.2 448.3 448.4 449 449.1 449.2
PPOM Asma Kecelakaan lalu lintas Psikosis Gizi Kekurangan Makanan Bahaya Kelaparan, busung lapar Keracunan makanan Menu makanan rakyat Gondok Endemik ( GAKY ) Rumah sakit RSUP Rumah sakit Jiwa Rumah sakit mata PUSKESMAS DAN PUSKESMAS Keliling Poliklinik ( Balai Kesehatan ) Rumah Bersalin Posyandu Rumah sakit/ Balai kesehatan lainnya Laboratorium Kesehatan Tenaga medis Perencanaan dan Pendayagunaaan Tenaga Kesehatan Peralatan Kesehatan Pengdaan alat kesehatan Pentimapanan alat kesehatan Standarisasi alat kesehatan Penghapusan alat kesehatan Pengobatan tradisional pijat Tusuk jarum Jamu tradisonal Dukun Perijinan Surat ijin Praktek (SIP) Surat Ijin Kerja (SIK)
450 450.1
AGAMA Kebijakan dan program pemerintah dalam pembinaaan dan pengawasan Bidang keagamaan Bantuan dibidang keagamaan Islam Peribadatan Sholat Zakat, Infaq, Sodaqoh, Amal Puasa Haji (jangan diklasifikasikan disini. Lihat 456) Tempat Ibadah Tokoh agama
450.2 451 451.1 451.1.1 451.1.2 451.1.3 451.1.4 451.2 451.3
34
451.4 451.4.1 451.4.2 451.4.3 451.4.4 451.4.5 451.4.6 451.4.7 451.4.8 451.4.9 451.5 451.6 451.7 451.8 452 452.1 452.2 452.3 452.4 452.5 453 453.2 453.2 453.3 453.4 453.5 454 454.1 454.2 454.3 454.4 454.5 455 455.1 455.2 455.3 455.4 455.5 456 456.1 456.2 456.3 456.4 456.5 457 458 459
Pendidikan Tinggi Menengah Dasar Pondok Pesantren Gedung sekolah Tenaga pengajar Buku Dakwa Organisasi/lembaga pendidikan Harta Agama Wakaf, Baitumal dsb Pendidikan non formal Organisasi keagamaan bukan politik, Majelis Ulama Peribadatan Protestan Peribadatan Tempat Ibadah Tokoh Agama, Rokhaniawan, Domine Mazhab Organisasi Gerejani Katholik Peribadatan Tempat Ibadah Tokoh Agama, Rokhaniawan, Pastur Mazhab Organisasi Gerejani Hindu Peribadatan Tempat Ibadat Tokoh Agama, Rokhaniawan Mazhab Organisasi Agama Hindu Budha Peribadatan Tempat Ibadah Tokoh Agama, Rokhaniawan Mazhab Organisasi Agama Budha Kong Hu Chu Peribadatan Rumah Ibadat Kelnteng Tokoh Agama, Rokhaniawan Mazhab Organisasi agama Kong Hu Chu Urusan Haji -
35
460 461 461.1 461.2 461.3 461.4 461.5 462 462.1 462.2 462.3 462.4 462.5 463 463.1 463.2 464 464.1
468 469 469.1 469.2 469.3 469.4
SOSIAL Rehabilitasi Penderita cacat Cacat mata Cacat tubuh Cacat Mental Bisu / Tuli Cacat lain Tuna sosial Gelandangan Pengemis Tuna Susila Anak nakal Tuna wisma Kesejahteraan anak / keluarga Anak putus sekolah Ibu teladan Pembinaan Pahlawan Pahlawan Meliputi penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan tandanya Perintis Kemerdekaan Meliputi pembinaan, penghargaan kepada pahlawan, tunjangan kepada pahlawan dan tandanya Cacat Veteran Kesejahteraan sosial Lanjut Usia Korban kekacauan, Pengungsian, Rehabilitasi Sumbangan sosial Korban Bencana Pencarian dana untuk sumbangan Meliputi : penyelenggaraan undian, ketangkasan, bazar dan sebagainya Panti Asuhan Bimbingan Sosial Masyarakat suku terasing Meliputi : Bimbingan, pendidikan, kesehatan, pemukiman, operasi busana dan sebagainya PMI Makam Umum Pahlawan Khusus Keluarga, Raja Krematorium
470 470.1 471 471.1
KEPENDUDUKAN Kebijakan dan program pemerintah untuk kependudukan pendaftaran penduduk Identitas Penduduk
464.2
464.3 465 465.1 465.2 466 466.1 466.2
466.3 467 467.1
36
471.1.1 471.1.2 471.1.3 471.1.4 471.1.5 471.2 471.2.1 471.2.2 471.3 472 473 474 474.1 474.1.1 474.2 474.3 474.4 475 475.1 475.1.1 475.1.2 475.1.3 475.1.4 475.1.5 474.1.6 474.1.7 474.1.8 475.2 475.2.1 475.2.2 475.2.3 475.2.4 475.2.5 475.2.6
475.2.7 475.2.8 475.2.8.1
Biodata Nomor Induk kependudukan Kartu Tanda Penduduk Kartu Keluarga Adrokasi identitas penduduk WNI keturunan asing Permohonan Kewarganegaraan Permohonan ganti nama Asimilasi Kewarganegaraan asing Tidak berkewarganegaraan (state less) Pendaftaran penduduk Kelahiran Adopsi Perkawinan / perceraian/ rujuk Kematian Kartu penduduk Transmigrasi Penyiapan informasi daerah transmigrasi Informasi potenai peluang bekerja dan berusaha di daerah transmigrasi Perbandingan potensi derah asal dan daerah transmigrasi Pemasyarakatan/sosialisasi transmigrasi Peran serta lembaga dan instansi terkait serta media massa dalam penyampaian informasi transmigrasi Publikasi Transmigrasi melaluui pameran dan kesenian Bimbingan dan penyukuhan transmigrasi bagi masyarakat daerah asal dan daerah transmigrasi Kerja sama dibidang Transmigrasi Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi Pemukiman Transmigrasi Penggunaan tanah pemukiman Transmigrasi Pengembangan, struktur wilayah dan analisis data wilayah transmigrasi Tata ruang satuan kawasan pengembangan, studi kelayakan dan dampak lingkungan transmigrasi Teknis ruang satuan pemmukimamn dan lokasi/petea informasi pemukiman Standarisasi dan spesifikasi teknis rumah transmigran, fasilitas umum sosial dan jaringan transportasi Tanah pemukiman, pengadaan areal tanah dan pembebasannya, identifikasi, pengukuran dan pembuatan batas areal tanah Penyelesaian masalah tanah dan dilokasi pemukiman transmigrasi Tata Ruang pemikiman transmigrasi Rancangan dan pemanfaatan areal tanah
37
475.2.8.2 475.2.8.3 475.2.8.4 475.2.8.5 475.2.8.6 475.2.8.7 475.2.9 475.2.9.1 475.2.9.2 475.2.9.3 475.2.9.4 475.2.9.5 475.3 475.3.1 475.3.2 475.3.3 475.3.3.1 475.3.3.2 475.3.3.3 475.3.4 475.3.4.1 475.3.4.2 475.3.4.3 475.3.4.4 475.3.4.5 475.3.4.6 475.3.5 475.3.5.1 475.3.5.2 475.3.5.3 475.3.5.4 475.4 475.4.1 475.4.1.1 475.1.1.2 475.1.1.3 475.4.2 475.4.2.1
Rancangan kapling TSM Pengukuran dan Pembagian lahan pekarangan, lahan usaha dan fasilitas umum Penyelesaian kekurangan lahan usaha kepada transmigran dan sengketa tanah : Inventarisasi penataan kembali dan penggunaan areal tanah Pengukuran batas unit pemukiman Penyelesaian perubnahan areal dan urusan perijinan pemanfaatan areal tanah Sarana pemukiman transmigrasi Pembinaan dan pengendalian, penyiapan bangunan rumah trnsmigran dan jamban keluarga dan fasilitas umum Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber air bersih Pembinaan dan pengendalian pelaksanaan sumber energi Pembinaan dan pengendalian peningkatan sarana Pembinaan, pengendalian dan teknis peningkatan potensi lahan dan lingkungan Pengerahan, pemindahan dan penempatan Pengkajian dan pengembangan metode pengerahan dan penempatan Teknis penyuluhan dan motivasi dalam pengerahan dan penempatan Pengerahan Pendaftaram dan seleksi calon transmigran Berkas Persyaratan dan administrasi calon transmigran Transmigran yang dinyatakan lulus penyaringan Pemberangkatan Transmigran Pengangkutan transmigran melalui laut, udara, dan darat Jadwal dan tempat pelaksanaan pemberangkatan Pelaksanaan pengurusan Pemberangkatan Pengawalan perjalanan transmigran Pengaturan rute pemberangkatan Alokasi penempatan dan Surat perintah pemberangkatan Penempatan transmigran Kesiapan lokasi dan daya tampung Pendataan transmigran dilokasi yang masih dibina Data Transmigran yang meninggalkan lokasi UPT Pemantauan penempatan transmigrasi penggganti Penampungan transmigrasi (transito), dan pelatihan transmigran Pelatihan Transmigran Program pengajaran dan metode pelatihan Penyusunan silabus dan modul pelatihan Penyususunan calon peserta/pelatih Penampungan transmigran di transito Pelayanan kesehatan bagi transmigran
38
475.4.2.2 475.4.2.3 475.5 475.5.1 475.5.1.2 475.5.1.3 475.5.1.4 475.5.2 475.5.2.1 475.5.2.2 475.5.3 475.5.4 475.5.4.1 475.5.4.2 475.5.5 475.5.5.1 475.5.5.2 475.5.5.3 475.5.6 475.5.7 475.5.8 475.5.9 476 476.1 476.2 476.3 476.4 476.5 476.6 477 478 479 480 480.1 481 481.1 481.1.1 481.1.2 481.1.3 481.1.4 481.1.5
Pelayanan makanan bagi transmigran Pelayanan perbekalan/peralatan bagi transmigran Pembinaan masyarakat tranmigrasi Identifikasi dan penjajagan pembinaan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis, pembinaan tahap penyesuaian Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis, pembinaan tahap pengembangan Identifikasi, analisis data pedoman pelaksanaan rencana teknis pembinaan tahap pembinaan Pembinaan pendidikan Penyediaan / penyiapan sarana dan usaha pengembangan pendidikan Pelaksanaan penyiapan tenaga pendidikan dan dtatus Pelaksanaan peningkatan partisipasi masyarakat Pembinaan kesehatan Penanggulangan penyakit dan kejadian luar biasa Pendistribusian bantuan pangan Pembinaan rokhani Bimbingan mental spiritual dan penyediaan petugas agama Bimbingan adaptasi masyarakat Bimbingan pelaksanaan menumbuhkan interaksi sosial Pelayanan pas di daerah transmigrasi Penyerahan UPT yang layak untuk diserahkan Penilaian transmigran teladan Pmantauan dan penilaian kelayakan usaha Keluarga Berencana Alat kontrasepsi KB Lestari KB Mandiri Penyuluh Lapangan KB (PLKB) Pos KB desa Akseptor KB Catatan sipil MEDIA MASA Kebijakan dan program pemerintah dalam bidang media massa Media cetak meliputi perijinan hingga pencabutan ijin bila terjadi pelanggaran Perbitan Surat kabar Majalah Buletin Klarifikasi Berita Press Release
39
481.1.6 481.1.7 481.1.8 481.1.9 481.2 481.2.1 481.2.2 481.2.2.1 481.2.2.2 481.3 481.3.1 481.3.2 481.3.3 481.4 481.4.1 481.4.2 481.4.3 481.4.4 481.4.5 482 482.1 482.2 482.3 482.4 482.5 482.6 482.7 483 483.1 483.2 483.3 484 484.1 484.2 484.3 484.4 484.5 484.6 484.7 484.8 484.9 485 485.1 485.2 486 486.1 486.2
Layanan informasi/Leaflet Masukan Analisis Gubernur Jurnal Mingguan ringkasan Berita Jurnal mingguan pendapatan umum Liputan media masa Liputan rutin Liputan khusus Arus Lebaran Pemberangkatan dan Kepulangan Haji Pencabutan Surat Ijin Surat Kabar Majalah Buletin Laporan dan Hasil Pemberitaan Surat kabar Majalah Buletin Kegiatan Bidang Grafika Media elektronik Radio Televisi Film Dokumenter Pengawasan Lembaga Penyiaran Kelompok Pemantau isi siaran Sumber Daya Manusia Penyiaran Film Reklame Ketentuan Pemasangan Penerbitan Pameran Non Komersal Kewartawanan Pembentukan Organisasi Profesi Terjadinya kasus penghinaan, Pemukulan, Penganiayaan terhadap Wartawan Penyalahgunaan profesi Bantuan kepada/Dari organisasi profesi wartawan Musyawarah wartawan Indonesia Kebijakan pimpinan wartawan/pendidikan jurnalistik Temu Pers/Konferensi pers Pers Tour Wawancara/ Audiensi wartawan Penyuluhan Masyarakat Publikasi Pendirian Information Center Peningkatan kapasitas Bidang Infokom Training Fotografi Training Berita Jurnalistik
40
486.3 486.4 486.5 487 487.1 487.1.1 487.1.2 487.1.3 487.1.4 487.1.5 487.1.6 487.1.7 487.2 487.2.1 487.2.2 487.2.3 487.3 487.3.1 487.3.2 488 48.1 488.2 488.2.1 488.2.2 488.2.3 488.3 488.4 488.4.1 488.4.2 488.5 488.5.1 488.5.2 488.5.3 488.6 488.6.1 488.6.2 489 489.1 489.2 489.3 489.4 489.5 489.6
Bintek Infokom Rakorda Infokom Rakor pengendalian Kegiatan Hubungan Antar lembaga Organisasi Kemasyarakatan Wahana Komunikasi Masyarakat Bintek Pengurus LKM Bahan Informasi Cetak LKM Fasilitas peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengawasan media Pelatihan Motivator Kapa narkoba Pembekalan LSM/Upaya PBBN Bahan Informasi Sosialisasi PPBN Lembaga Pemerintah Pertemuan Bakohumas Pertemuan Kehumasan Komisi penyiaran Indonesia Daerah (KPID) Luar negeri Promosi Luar Negeri Kunjungan Wartawan Asing Fasilitasi Peningkatan Pelayanan Informasi Pembuatan Foto Blow Up Slide Tayangan Udara tentang Kebijakan dan hasil Pembangunan Kran Info Grhadika Halo Gubernur Fokus Utama Pelayanan Informasi Melalui Feature Pelayanan Informasi Melalui Spot Televisi Radio Pelayanan Informasi Melalui Media Tradisional Karawitan Wayang kulit Guyon Maton Dialog Interaktif Televisi (TVRI), Nasional Radio Sistem naskah sosialisasi kegiatan Gubernur/Bupati Himpunan Naskah Sambutan Klasifikasi Naskah Sambutan Himounan Dialog Interaktif Himounan Naskah Rubrik Himpunan Naskah Keynote Speaker Pembuatan kolom khusus hasil-hasil pembangunan
490 491 492
-
41
493 494 495 496 497 498 499
-
500 500.1 501 502 503 504
PEREKONOMIAN Dewan Stabilitas Pengadaan Pangan Pengadaan Sandang Pengadaan Papan Perizinan pada umumnya, untuk perizinan sesuai Bidang, Klasifikasi pada masalahnya -
505 506 507 508 509 510 510.1 510.1.1 510.1.2 510.1.3 510.1.4 510.1.5 510.1.6 510.1.7 510.2 510.2.1 510.2.2 510.2.3 520.3 520.3.1 520.3.2 510.3.3 510.3.4 510.3.5 510.4 510.4.1 510.4.2 510.4.3 510.4.4 510.5 510.5.1
PERDAGANGAN Klasifikasi disini: Tataniaga Promosi perdagangan Pekan Raya Iklan Pameran Event-event Lomba-lomba (Lomba Desain, Busana, Kerajinan) Pasar Pertokoan, kios, PKL Pelelangan, Distribusi Pemasaran Sembako Pemasaran hasil Industri Penentuan harga pokok Bina usaha dan sarana perdagangan Rencana dan Program kerja Pelaksanaan Pelayanan Administrasi Pelaksanaan teknis Pemantauan Evaluasi pelaporan Perijinan (HO, gangguan, Reklame) Penerbitan, Perubahan SIUP Penerbitan, Daftar ulang TDP Persetujuan/Ijin arsip Rekomendasi Perdagangan antar pulau Kerjasama bahan Baku
42
510.5.2 510.6 510.6.1 510.6.2 510.6.3 510.6.4 510.6.5 510.6.6 510.7 510.7.1 510.7.2 510.7.3 510.8 510.9 510.9.1 510.9.2 510.9.3 510.9.3.1 510.9.3.2 510.9.3.3 510.9.3.4 510.9.3.5 510.9.3.6 511 511.1 511.2 511.3 511.4 512 512.1 512.2 512.3 512.4 512.5 512.5.1 512.5.2 512.6 512.7 512.8 512.9 513 513.1 513.1.1 513.1.2 513.2 513.3 513.4
Industri pemasaran Tera Tera Ulang Ukuran Takaran Timbangan Kalibrasi Cap tanda tera Biaya Tera Bantuan Peralatan Proposal Surat perjanjian/kontrak Serah terima Perijinan/Rekomendasi Tanda Pabrik Kemetrologian Standart tingkat tiga Standar kerja Satuan Ukuran Ukuran metrology Peralatan Laboratorium Metrologi Tanki Ukur Mobil Meter Taxi KWH Meter SPBU Pemasaran Sembilan bahan pokok, Tambahkan kode wlayah beras, garam, minyak tanah, minyak goring, sabun dan sebagainya Pasar Pertokoan, kaki lima, kios Pusat perbelanjaan Ekspor Ekspor Hasil Industri Ijin ekspor Pengembangan Pasar Luar negeri Managemen perdagangan Internasional Eksport Hasil Industri Kebijakan Pemasaran Pemberitahuan Eksport Barang Pengawasan Mutu barang Eksportir Terdaftar Evaluasi dan Pelaporan Import Ijin Import Pemberian Ijin Pengendalian Ijin Standart Mata Dagang Import Managemen Perdagangan Internasional Kegiatan Import
43
513.4.1 513.4.2 513.4.3 513.5 513.6 513.7 513.7.1 513.7.2 513.7.3 513.8 514 514.1 514.2 514.3 515 515.1 515.1.1 515.1.2 515.1.3 516 516.1 516.2 517 518 518.1 518.1.1 518.1.2 518.1.3 518.1.3.1 518.1.3.2 518.1.3.3 518.1.3.4 518.1.3.5 518.1.3.6 518.1.4 518.14.1 518.1.4.2 518.1.4.3 518.1.4.4 518.1.4.5 518.1.4.6 518.1.5 518.2 518.2.1 518.2.1.1 518.2.1.2 518.2.1.3
Pembinaan Import Pengendalian Import Pemantauan Import Faktor-faktor Pendukung Pengawasan mutu barang Import Penyaluran Kegiatan Import Bahan Konsumsi Bahan baku Bahan penolong Evaluasi dan Pelaporan Kegiatan Import Perdagangan Antar Pulau Kerjasama Bahan Baku Industri Pemasaran Kontrak Perdagangan Luar Negeri Pengembangan Potensi Luar Negeri Promosi dan Informasi Pameran Kerjasama Pergudangan Termasuk tangki penyimapanan minyak goreng Peti Kemas Tangki Penyimpanan Aneka Usaha perdagangan KOPERASI Bina Usaha Koperasi Koperasi Pertanian Koperasi non Pertanian Permodalan Koperasi Pemupukan Modal Pemanfaatan Modal Perbankan dan Asuransi Permodalan Luar Koperasi Kredit Program Umum Kredit Program Khusus Distribusi dan Jasa koperasi Distribusi bahan Pokok Distribusi Aneka Bahan Distribusi Kerjasama Niaga Jasa angkutan Jasa perumahan Aneka Jasa Koperasi kelistrikan, Industri dan Telekomunikasi Bina Lembaga Koperasi Organisasi Koperasi Anggaran dasar dan Akta Pendirian Koperasi Pemberian Pembubaran Koperasi Penyelesaian pembuabaran Koperasi
44
518.2.1.4 518.2.1.5 518.2.1.6 518.2.1.7 518.2.1.8 518.2.1.9 518.2.2 518.2.2.1 518.2.2.2 518.2.2.3 518.2.2.4 518.2.3 518.2.3.1 518.2.3.2 518.2.3.3 518.2.4 518.2.4.1 518.2.4.2 518.2.4.3 518.2.4.4 518.2.4.5 518.2.4.6 518.2.4.7 518.2.5 518.2.5.1 518.2.5.2 518.2.5.3 518.2.6 518.2.6.1 518.2.6.2 518.2.6.3 518.2.6.4 518.2.7 518.2.7.1 518.2.7.2 518.2.7.3 518.2.7.4 518.2.7.5 518.2.7.6 518.3 518.3.1 518.3.1.1 518.3.1.2 518.3.1.3 518.3.2 518.3.2.1 518.3.2.2
Perangkaan Koperasi Pengakuan Koperasi sekolah Amalgamasi Tertib Organisasi Koperasi Penyelesaian Perselisiahan/Persengketaan Bimbingan Kesadaran Hukum Bina Hubungan Alat Kelengkapan Organisasi Koperasi Rapat Anggota Koperasi Pengurus dan Badan Pemeriksa Dewan Pengurus Koperasi Indonesia (DEKOPIN) Badan Penasehat dan Pertimbangan Koperasi Unit Desa (BPP KUD) Bina Tata Laksana Koperasi Klasifikasi KUD/Koperasi Pedesaan Klasifikasi Koperasi Perkotaan Klasifikasi Koperasi Sekunder Administrasi Ketatalaksanaan Koperasi Administrasi Koperasi Pedesaan Administrasi Koperasi Perkotaan Karyawan / Manager Koperasi Sumber Daya Manusia Tenaga Kerja Sukarela Terdidik (TKST) Penyaluran Alat Sekolah Bantuan Pemda Kepada Koperasi / KUD Akuntansi Akuntansi KUD/ Koperasi Pedesaan Akuntansi Koperasi Perkotaan Akuntansi Koperasi Sekunder Pengawasan Koperasi Pengawasan Koperasi Primer Pengawasan Koperasi Sekunder Koperasi Jasa Audit Kerjasama Kantor Akuntan Penyuluhan Koperasi Pembinaan Kader Koperasi Masyarakat Umum Forum Komunikasi Kelompok Tani Petugas Penyuluh Koperasi Lapangan (PKKL) Penilaian Tingkat Nasional Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Pembinaan Usaha Pembinaan Usaha Mikro Pembinaan Usaha Kecil Pembinaan Usaha Menengah Pengawasan Usaha Pengawasan Usaha Mikro Pengawasan Usaha Kecil
45
518.3.2.3 519
Pengawasan Usaha Menengah -
520 521 521.1 521.1.1 521.1.2 521.2 521.2.1 521.2.2 521.2.3 521.2.4 521.3 521.3.1 521.3.2 521.3.3 521.3.4 521.3.5 521.3.6 521.4 521.4.1 521.4.1.1 521.4.1.2 521.4.2 521.4.2.1 521.4.2.2 521.4.3 521.4.3.1 521.4.3.2 521.4.3.3 521.5 521.6 521.7 521.8 522 522.1 522.1.1 522.1.1.1 522.1.1.2 522.1.1.3 522.1.1.4 522.1.2 522.1.2.1 522.1.2.2 522.2 522.2.1
PERTANIAN DAN TANAMAN PANGAN Tanaman Pangan Rencana dan Program Bimas/Imas Termasuk Kredit Pelaporan dan evaluasi Pertanian Produksi Padi Palawija Hortikultura (sayuran, buah-buahan, tanaman hias) Panen Gagal (Puso) Sarana Usaha Pertanian Peralatan Meliputi traktor dan sebagainya Pembenihan dan pembibitan Pupuk Irigasi Pertanian Rehabilitasi Lahan Pertanian Perlindungan Tanaman Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman Pangan Penyakit Tanaman Pangan Hama tanaman pangan Pemberantas Pestisida Agensia Pengendalian Hayati Tanah Pertanian Pangan Persawahan Perladangan Kebun Pengusaha, Petani Lahan kritis Pemasaran dan Promosi Pertanian Pengembangan Sumber Daya Pertanian KEHUTANAN Perencanaan Hutan Survey Survey PPA Survey Areal Survey Pembinaan Hutan Survey Potensi Hutan Pendataan/Inventarisasi Arel Hutan Data Areal Tata Guna Hutan Data Areal Konservasi Tata Guna Hutan Tata Ruang Kawasan
46
522.2.1.1 522.2.1.2 522.2.1.3 522.2.2 522.2.2.1 522.2.2.2 522.2.2.3 522.2.3 522.3 522.3.1 522.3.1.1 522.3.1.2 522.3.1.3 522.3.2 522.3.2.1 522.3.2.2 522.3.2.3 522.3.2.4 522.3.2.5 522.3.2.6 522.3.3 522.3.3.1 522.3.3.2 522.3.4 522.3.5 522.3.5.1 522.3.5.2 522.3.5.3 522.3.6 522.3.6.1 522.3.6.2 522.3.6.3 522.3.7 522.3.7.1 522.3.8 522.3.8.1 522.3.8.2 522.3.9 522.4 522.4.1 522.4.1.1 522.4.1.2 522.4.2 522.4.3 522.4.3.1 522.4.3.2 522.4.4
Pengurusan Kawasan Hutan Penafsiran Hutan Mutasi Hutan Tata Hutan Tata Hutan Sementara Tata Hutan Tetap Pembukaan Hutan Pengukuran dan Pemetaan Pengusahaan Hutan Data Areal HPH SK HPH Kerja Sama Pembatalan/Penolakan Modal dan Peralatan Inventaarisasi Loging Inventarisasi Industri Peralatan Tenaga Kerja Pengusahaan Hutan Pemegang Saham Neraca Perusahaan Rencana Kerja KHPH RKPH Perpanjangan HPH Produksi Target Produksi Produksi Kayu Produksi Non-Kayu Industri Industri Kayu HPH Industri Kayu Non-HPH Industri Non Kayu Pembinaan HPH Pelanggaran dan Sanksi Pembangunan Hutan Tanaman Industri Hutan Tanaman Industri Pulp HTI Pertukangan Iuran Hutan Sarana Usaha Standarisasi Kayu Non Kayu Pengujian Hasil Hutan Pengembangan Pengembangan Perusahaan Pengembangan Pemasaran Pemasaran Hasil Hutan
47
522.4.5 522.4.5.1 522.4.5.2 522.4.6 522.4.7 522.5 522.5.1 522.5.1.1 522.5.1.2 522.5.1.3 522.5.1.4 522.5.2 522.5.2.1 522.5.2.2 522.5.2.3 522.5.2.4 522.5.2.5 522.5.2.6 522.5.2.7 522.5.3 522.5.3.1 522.5.3.2 522.5.4 522.5.4.1 522.5.4.2 522.5.4.3 522.5.4.4 522.5.5 522.5.5.1 522.5.5.2 522.5.5.3 522.5.5.4 522.5.5.5 522.5.5.6 522.5.5.7 522.5.5.8 522.5.5.9 522.6 522.6.1 522.6.1.1 522.6.1.2 522.6.1.3 522.6.1.4 522.6.1.5 522.6.1.6 522.6.1.7 522.6.2
SKSHH (Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan), Angkutan Hasil Hutan Sarana dan Prasarana Pembinaan dan Peningkatan Daya Hutan Tata Usaha Hasil Hutan PHBM (Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat) Perlidungan Hutan dan Pelestarian Alam Konservasi Jenis Satwa yang Dilindungi Satwa yang tidak dilindungi Lembaga Konsevasi Satwa Lembaga Konservasi Tumbuhan Kawasan Konservasi Cagar Akam (termasuk Laut) Suaka Margasatwa Taman Wisata (Termasuk Laut) Taman Nasional Taman Hutan Raya Taman Baru Hutan Lindung Pengkajian Lingkungan Amdal UKL, UPL, Didalam Kawasan Hutan Amdal UKL, UPL, Diluar Kawasan Hutan Bina Cinta Alam Kelompok Pecinta Alam Kader Konservasi Sumber Daya Alam Penyuluh Konservasi Sumber Daya Alam LSM Lingkungan Pengamanan Hutan Jaga Wana PPNS Gangguan Keamanan lingkungan Bencana Alam Kebakaran Hutan Sengketa Hutan Hama dan Penyakit Pestisida dan Pupuk Tanaman Hutan Alat dan Mesin Kehutanan Reboisasi dan Rehabilitasi Hutan Pembenihan Tegakan Benih Pengadaan Benih Pengujian dan Penyimpanan Benih Lalu Lintas dan Penyimpanan Benih Pembibitan Pengada dan Pengedar Bibit Bersertifikat Pengada dan Pengedar Bibit Tidak Bersertifikat Tanaman Reboisasi
48
522.6.2.1 522.6.2.2 522.6.2.3 522.6.2.4 522.6.2.5 522.6.2.6 522.6.2.7 522.6.3 522.6.3.1 522.6.3.2 522.6.3.3 522.7 522.7.1 522.7.2 522.8 523 523.1 523.1.1 523.1.2 523.2 523.2.1 523.2.2 523.2.3 523.3 523.3.1 523.3.2 523.3.3 523.3.4 523.4 523.4.1 523.4.2 523.4.3 523.4.4 523.5 523.5.1 523.5.2 523.5.3 523.5.4 523.6 523.6.1 523.6.2 523.6.3 523.7 523.7.1 523.7.2 523.7.3 523.7.4
Lahan Kritis Reboisasi Lahan HPH Rehabilitasi Tanah Hutan Konservasi Tanah dan Air Pengendalian Perladangan Penghijauan Aneka Usaha Kehutanan Perhutanan Sosial Sutera Hutan Minyak Kayu Putih Perlebahan Hutan Produksi Hutan Produksi Terbatas Hutan Produksi yang dapat di Konservasi Kawasan Lindung PERIKANAN DAN KELAUTAN Rencana, Program, Statistik, Prospek dan Pelaporan bidang Perikanan dan Kelautan Penyuluhan Teknologi Produksi Perikanan Standarisasi Mutu Hasil Perikanan Perikanan Budidaya : CBIB, CBIC Sertifikasi Kesehatan Ikan Usaha Perikanan Pelatihan Nelayan Pembinaan Wanita Nelayan Fasilitas Perijinan: SIUP, SIPI, SKP Pembenihan Pemasaran dan Pengolahan hasil Perikanan Ekspor hasil Perikanan Impor hasil Perikanan Pemasaran Dalam Negeri Pengusaha Perikanan Sarana Perikanan Pelabuhan Perikanan Pantai TPI / PPI Kesyabandaran Peralatan penagkapan: kapal, perahu, jaring, pump, dsb Pengendalian Hama dan Penyakit Penyakit Ikan Hama Ikan Obat-obatan termasuk Sertifikasinya Konservasi dan Suaka Laut Transplantasi Bibit Karang Terumbu Karang Mangrove Garam
49
523.7.5 523.7.6 524 524.1 524.1.1 524.1.2 524.1.3 524.2 524.2.1 524.2.2 524.2.3 524.3 524.3.1 524.3.2 524.3.3 524.3.4 524.4 524.4.1 524.4.2 524.4.3 524.5 524.5.1 524.5.2 524.6 524.6.1 524.6.2 524.7 524.7.1 524.7.2 525 525.1 525.1.1 525.1.2 525.1.3 525.2 525.2.1 525.2.2 525.2.3 525.2.4 525.2.5 525.2.6 525.2.7 525.2.8 525.2.9 525.3 525.3.1 525.3.2
Harta Karun didalam Laut Pembinaan/ Pendidikan masyarakat pesisir PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN Produksi Perbibitan Penyebaran dan Pengembangan Peternakan Budidaya Usaha Peternakan Pelayanan usaha Pengolahan Hasil dan Pemasaran Pengembangan SDM dan Kelembagaan Peternakan Kesehatan Hewan Pengamatan dan Penyidikan Penyakit Hewan Pencegahan dan pemberantasan Penyakit Hewan Obat-obat Hewan Pelayanan Kesehatan Hewan Kesehatan masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Masyarakat Zoonosis dan Kesehatan hewan Hygeini dan Sanitasi Produk Hewani Laboratorium Kesehatan hewan Pengujian Mutu Asal Hewan Pengujian Mutu Produk Bahan hasil Hewan Inseminasi Buatan Produksi Distribusi dan Pemasaran Pemeliharaan ternak dan Pelayanan Reproduksi Pembibitan dan Budi Daya Ternak Ternak Non Ruminansia Ternak Ruminansia PERKEBUNAN Program dan Pelaporan Pelaporan Monitoring Statistik perkebunan Produksi Karet Teh Tembakau Tebu Cengkeh Kelapa/Kopra/Kelapa sawit Kopi Kakao Jenis Tanaman yang Lain Usaha Perkebunan Benih Pembibitan
50
525.3.3 525.3.4 525.3.5 525.3.6 525.4 525.4.1 525.4.2 525.4.3 525.5 525.5.1 525.5.2 525.5.3 525.5.4 525.5.5 525.5.6 525.6 525.6.1 525.7 525.7.1 525.7.2 525.7.3 526 526.1 526.2 526.2.1 526.2.2 526.2.3 526.3 526.3.1 526.3.2 526.3.3 526.3.4 525.4 526.4.1 526.4.2 526.4.3 526.5 526.5.1 526.5.2 526.5.3 527 527.1 527.1.1 527.1.2 527.1.3 527.2 527.2.1 527.2.2
Kelompok tani Kemitraan Rekomendasi Ijin Usaha perkebunan Pemasaran Hasil perkebunan Perlidungan tanaman Hama Pestisida Agensia Pengendalian hayati Alat dan Mesin Perkebunan Power Sprayer Hand Sprayer Polibag Alat Laboratorium Lingkungan Reagen Sarana/ Alat produksi Perkebunan Pengolahan Lahan Terasering Pemasyarakatan Penyuluhan Sosialisasi Informasi KETAHANAN PANGAN Program Bimbingan Massal Pengembangan Saran Sumber Daya Pembinaan Teknologi Sarana Produksi dan Permodalan Kelembagaan Agribisnis Mutu Hasil Pengelola Hasil Pangan Pemasaran Hasil Kementrian Distribusi Pangan Sistem dan Pola Distribusi Sarana dan Prasarana Distribusi Pengadaan dan Cadangan Pangan Kewaspadaan dan Keanekaragaman Pangan Rawan pangan, Keamanan dan Mutu Pangan Pola Konsumsi Pangan Masyarakat Sistem Informasi Pangan PENYULUHAN Sumber Daya Manusia Penyuluh Pelaku Utama Pelaku Usaha Stake holder Kelembagaan Struktural Non Struktural
51
527.2.3 527.2.4 527.3 527.3.1 527.3.2 527.3.3 527.3.4 528 529
Pelaku Utama Pelaku Usaha Lembaga Profesi Penyelenggaraan Penyuluhan Program / Metode Promosi/ Pameran/Kampanye Penghargaan / Lomba Materi -
530 530.1 531 532 533 534 535 536 536.1 537 537.1 538 538.1 538.2 538.3 539 540 541 541.1 541.1.1 541.1.2 541.1.3 541.1.4 541.2 541.3 542 542.1 542.1.1 542.1.2 542.1.3 542.1.4 542.1.5 542.1.6 542.1.7 542.2 542.3 542.4
PERINDUSTRIAN Undang-undang Gangguan Industri Logam Industri Mesin / Elektronik Industri Kimia / Farmasi Industri Tekstil Industri Makanan / Minuman Aneka Industri / Perusahaan Home Industri Aneka Kerajinan Kerajinan Rakyat Usaha Negara (BUMN) Perjan Perum Persero Perusahaan Daerah ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL Minyak dan Gas Bumi Pengusahaan Perijinan Rekomendasi Kontrak Karya Pengolahan Penyaluran Tangki, Pompa, Tanker Energi Energi alternatif Gas Rawa Bahan bakar Nabati (Biofuel) Biogas Energi Baru terbarukan Perijinan Rekomendasi Pembinaan dan pengawasan Konservasi Energi Pemetaan Energi Rencana Umum Perencanaan Energi Daerah (RUPED)
52
543 543.1 543.1.1 543.1.2 543.1.3 543.1.4 543.2 543.3 543.3.1 543.3.2 543.3.3 543.3.4 543.3.5 543.4 543.5 543.5.1 543.5.2 543.6 543.6.1 543.6.2 544 544.1 544.1.1 544.1.2 544.1.3 544.1.4 544.1.5 544.2 544.3 544.4 544.5 544.6 544.7 544.8 544.9 545 545.1 545.2 545.3 545.3.1 545.3.2 545.4 545.5 545.6 546 547 548 549
Pertambangan, mineral, dan Batubara Wilayah Usaha Pertambangan (WIUP) WIUP Bantuan WIUP Bukan Logam WIUP Logam WIUP Batu Bara Rekomendasi Teknis Perijinan IUP Eksplorasi IUP Operasi Produksi IUP Operasi Produksi Khusus Ijin Usaha Jasa pertambangan Pencabutan Ijin Pembinaan Pengawasan Pengawasan Usaha Pertambangan Penerbitan Kegiatan Pertambangan Pasca Tambang Reklamasi Penutupan Air Tanah Cekungan Air Tanat (CAT) Pemetaan CAT Imbuhan CAT Lepasan CAT Konservasi Pengendalian Daya Rusak Rekomendasi Teknis Sumur Artesis Sumur Bor Sumur Gali (Pasak) Pengusaha Pengebor (APATINDO) Sumur Pantau Harga Dasar Air/ Nilai Perolehan Air Hidrologi Geologi Pemetaan Mitigasi Bencana Geologi Vulkanologi Pengawasan Vulkanologi Panas Bumi Hidrogeologi Gerakan tanah (Longsoran, Amblesan) Pengawasan, Pengendalian Hidrologi Kesamudraan Penghematan energi -
53
550 551 551.1 551.1.1 551.1.2 551.1.3 551.2 551.2.1 551.2.2 551.2.3 551.2.4 551.2.5 551.3 551.3.1 551.3.2 551.3.3 551.3.4 551.3.5 551.3.6 551.3.7 551.3.8 551.3.9 551.4 551.4.1 551.4.2 551.4.3 551.4.4 551.4.5 551.4.6 551.4.7 551.4.8 551.4.9 551.5 551.5.1 551.5.2 551.5.3 551.5.4 551.5.5 551.5.6 551.5.7 551.5.8 551.5.9 551.6 551.6.1 551.6.2 551.6.3 551.6.4
PERHUBUNGAN Perhubungan Darat Lalu Lintas Jalan Raya, Sungai, Danau Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu Uji Kelayakan Kendaraan Bermotor (Keur) Kecelakaan Lalu Lintas Angkutan Jalan Raya Perizinan Terminal Alat Angkutan Jembatan Timbang/Lebih Muatan Uji Mutu Angkutan Sungai Keselamatan, Rambu-Rambu Lalu LIntas Alur dan Kolom Pelabuhan Trayek Sarana/Kapal Pelabuhan Terminal Kecelakaan Perizinan Angkutan Danau Keselamatan, Rambu-Rambu Lalu Lintas Alur dan Kolom Pelabuhan Trayek Sarana / Kapan Pelabuhan Terminal Kecelakaan Perizinan Feri Sarana dan Prasarana / Kapal Terminal Pelabuhan Trayek Angkutan Penumpang, Angkutan Barang Keselamatan Kecelakaan Perawatan / Perbaikan Perizinan Perkereta-apian Sarana Meliputi Lokomotif: Gerbong, Bogie Prasarana (Jalan/Jembatan) Trayek Angkutan Penumpang
54
551.6.5 551.6.6 551.6.7 551.6.8 551.6.9 552 552.1 552.1.1 552.1.2 552.1.3 552.1.4 552.1.5 552.1.6 552.2 552.2.1 552.2.2 552.2.3 552.2.4 552.2.5 552.2.6 552.2.7 552.2.8 552.3 552.3.1 552.3.2 552.3.3 552.3.4 552.3.5 552.3.6 552.3.7 552.3.8 552.3.9 552.4 552.4.1 552.4.2 552.4.3 552.4.4 552.4.5 552.5 552.5.1 552.5.2 552.5.3 552.6 552.6.1 552.6.2 552.6.3 552.6.4
Angkutan Barang Keselamatan Kecelakaan Perawatan/Perbaikan Perizinan Perhubungan Laut Lalu Lintas Angkutan Laut Pelayaran dalam Negeri Pelayaran Luar Negeri Pelayaran Haji Pelayaran Charter/ Wisata Turis Pelayaran Khusus Keamanan Lalu Lintas, Rambu-Rambu Perkapalan – Alat Angkutan Kapal Penumpang Kapal Barang Kapal Perang/Patroli/Negara Kapal tenker Ponton/Tongkang Kapal Layar Kapal Layar Motor Kapal Kontainer Pelabuhan Tanah / Lokasi Alur layar Dermaga Terminal penumpang Terminal Kontainer Bangunan/Gedung/Gudang Perlengkapan Tambat labuh Lapangan Penumpukan Pelabuhan Khusus/Dermaga Khusus Pengerukan / Perawatan Alur Pelayaran Kolam Pelabuhan Reklamasi Pantai Dumping Area Pekerjaan Bawah Air (Salvage) Penjagaan Pantai Patroli Bandar Patroli Perairan Penjagaan Pantai & Penanggulangan Keselamatan di Laut (GAMAT) Angkutan Barang Pos Minyak Log Ternak
55
552.6.5 552.6.6 552.6.7 552.6.8 552.6.9 552.7 552.7.1 552.7.2 552.7.3 552.7.4 552.7.5 552.7.6 552.8 552.8.1 552.8.2 552.8.3 552.8.4 552.8.5 552.9 552.9.1 552.9.2 552.9.3 552.9.4 552.9.5 552.9.6 552.9.7 552.9.8 552.9.9 553 553.1 553.1.1 553.1.2 553.1.3 553.1.4 553.1.5 553.2 553.2.1 553.2.2 553.2.3 553.2.4 553.2.5 553.2.6 553.2.7 553.2.8 553.3 553.3.1 553.3.2 553.4
Sembilan Bahan Pokok Peti Kemas / EMKL Muatan Umum Barang Dalam Negeri, Barang Luar Negeri Bongkar Muat Keselamatan Rambu-Rambu/ Mercu Suar Kelaikan Kapal / Pembangunan Kapal Fasilitas Keselamatan / Keamanan Telekomunikasi Pelayaran Sertifikasi Kesempurnaan Kapal Sertifikasi Awak Kapal Kecelakaan Gangguan Kecelakaan Penumpang / Kapal Kecelakaan Barang Gangguan Sarana / Prasarana Pembajakan/Penyelundupan Pencemaran Perijinan Ijin Berlayar Ijin Pekerjaan Bawah Air Ijin Pembuatan dan Perubahan Bentuk Kapal Ijin Pembukaan Kantor Cabang Ijin Usaha Angkutan Laut Ijin Usaha Penunjang Angkutan Laut Ijin Pelayanan Jasa Kepelabuhan Ijin Pembangunan Pelabuhan khusus Ijin Pembangunan Dermaga Khusus PERHUBUNGAN UDARA Lalu Lintas Angkatan Udara Penerbangan Domestik Penerbangan Luar Negeri Penerbangan Haji Penerbangan Charter / Non Reguler Penerbangan Khusus/ Jembatan Udara Pelabuhan Udara Tanah/Lokasi Landasan Appron Terminal Penumpang Terminal Cargo Bangunan / Gedung Perlengakapan Parkir Kendaraan Alat Angkutan Pesawat Udara Helikopter Angkutan Barang
56
553.4.1 553.4.2 553.4.3 553.4.4 553.5 553.5.1 553.5.2 553.5.3 553.5 553.6.1 553.6.2 553.6.3 553.6.4 553.7 553.7.1 553.7.2 553.7.3 553.7.4 553.7.5 553.8 553.8.1 553.8.2 553.8.3 554.8.4 553.9 553.9.1 553.9.2 553.9.3 554 554.1 554.1.1 554.1.2 554.1.3 554.1.4 554.1.5 554.1.6 554.1.7 554.1.8 854.2 554.2.1 554.2.2 554.2.3 554.2.4 554.2.5 554.2.6 554.3 554.3.1 554.3.2
Pos Muatan Dalam Negeri Muatan Luar Negeri EMPU Sertifikasi Kelaikan Kelaikan Pesawat Udara Kelaikan Peralatan Penunjang Kelaikan Personil / awak kapal Keselamatan Rambu-Rambu Perakitan / Kalibrasi Fasilitas Keselamatan Telekomunikasi Penerbangan Kecelakaan / gangguan Kecelakaan Penumpang Kecelakaan Barang Gangguan Sarana / Prasarana Pembajakan Pencemaran Umum Asuransi Asosiasi SATPAM Rally Udara / Lomba Perizinan Izin Terbang / Flight Approval Usaha Kegiatan Penunjang Penerbangan / EMPU Pembukaan Kantor Cabang POS Pembinaan Kebutuhan Fasilitas Rehabilitasi / Perawatan Bina Usaha / Pengawasan / Penerbitan Standarisasi Perangkat Tanah / Bangunan Filateli Asosiasi Laporan dan Evaluasi Pelayanan Jasa Pos Jasa Titipan Jasa Giro Benda pos / Perangko Sampul Peringatan Jasa Pos Elektronik Perijinan Rekomendasi Usaha Jasa Pos / Titipan Pembukaan agen / Cabang
57
554.4 554.4.1 554.4.2 554.4.3 555 555.1 555.2 555.2.1 555.2.2 555.2.3 555.2.4 555.2.5 555.3 555.4 555.5 556 556.1 556.1.1 556.1.1.1 556.1.2 556.1.3 556.1.4 556.1.4.1 556.1.4.2 556.1.4.3 556.1.4.4 556.1.4.5 556.1.5 556.1.5.1 556.1.5.2 556.1.6 556.1.6.1 556.1.6.2 556.2 556.2.1 556.2.2 556.2.3 556.3 556.3.1 556.3.2 556.3.3 556.3.4 556.4 556.4.1 556.4.1.1 556.4.1.2 556.4.2 556.4.3
Gangguan Sarana dan Prasarana Kecelakaan Sabotase Penyelundupan TEKNOLOGI INFORMASI Kebijakan Peralatan Telepon Internet/USO Telegram, Telex/SBB, Faximile Satelit, stasiun Bumi Radio Komunikasi Sistem Pembinaan / penertiban Perijinan PARIWISATA DAN REKREASI Usaha pariwisata Usaha Jasa Pariwisata Usaha Jasa Biro Perjalanan Wisata Ijin Usaha Obtek dan Atraksi Wisata Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Usaha Sarana Pariwisata Ijin Pariwisata Ijin Usaha Pariwisata Ijin Usaha Jasa Pariwisata Ijin Pengusahaan Obyek dan Daya Tarik Wisata Ijin Usaha Sarana Wisatawan Wisatawan Nusantara Wisatawan Mancanegara Promosi dan Informasi pariwisata Dalam Negeri Luar Negeri Perhotelan Status Hotel Kelas Hotel Tarif Travel service Pramu Wisata Biro Perjalanan / Angkutan wisata Souvenir Kemudahan Wisata (Visa, Bea Cukai, Karantina) Tempat Rekreasi : Obyek dan Daya Tarik Wisata Ciptaan Tuhan Hasil Karrya Manusia Rehabilitasi / Perawatan Pengembangan fasilitas
58
556.4.4 556.4.5 556.4.6 556.4.6.1 556.4.6.2 557 557.1 557.2 557.3 558 559 560 560.1 560.1.1 560.2 560.3 560.4 560.4.1 560.4.2 560.4.3 560.5 560.5.1 560.5.2 560.5.3 560.5.4 560.5.5 560.6 560.6.1 560.6.2 560.6.3 560.7 560.7.1 560.7.2 560.7.3 561 561.1 561.2 561.3 561.4 561.5 561.6 562 562.1 562.1.1
Tanah / Bangunan Bina Usaha Institusi Asosiasi Lembaga Kepariwisataan METEREOLOGI Curah hujan Hujan Buatan Pengeropongan Bintang TENAGA KERJA Data Permintaan TKI/TKW dari Luar Negeri Data Persediaan TKI/TKW dari Daerah Job Order TKI Ke Luar Negeri oleh PJTKI Rekruitmen Calon TKI/TKW Seleksi Naker Ke Luar Negeri Pendaftaran dan Seleksi Calon TKI/TKW Berkas Persyaratan Calon TKI/TKW Pemeriksaan dan Hasil Cek Kesehatan TKI/TKW Persyaratan Naker TKI/TKW Permohonan Rekomendasi Pasport Perjanjian Kerja TKI/TKW Kartu Identitas Tenaga Kerja Indonesia (KITKI) Permohonan Fiskal Ke Luar Negeri Pelatihan TKI/TKW Pemberangkatan Naker Pemberangkatan Ke Luar Negeri Pembekalan Akhir Pemberangkatan TKI/TKW Ke Luar Negeri Berita Acara Serah Terima TKI/TKW Pemulangan Naker Kepulangan TKI/TKW Karena kontraknya Habis Pemulangan TKI/TKW ilegal TKI/TKW Terkena Kasus Pidana Upah Kegiatan dan Hasil Sidang Dewa Penelitian PEngupahan Daerah/Nasional Permohonan Penanggulangan Pelaksanaan Pembayaran Upah Minimum Kabupaten/kota dan Provinsi Kebutuhan Fisik Minimum Perhitungan Upah Kerja (termasuk didalamnya upah lembur) Laporan Data Remintance pembayaran Gaji/Upah TKI/TKW Penempatan Tenaga Kerja Penempatan Naker Mandiri Terdidik (TKMT) Penempatan Naker Mandiri Profesional (TKMP)
59
562.1.2 562.1.3 562.2 562.3 562.3.1 562.3.2 562.3.3 563 563.1 563.1.1 563.1.2 563.1.3 563.2 563.2.1 563.2.2 563.2.3 563.2.4 563.2.5 563.3 564 564.1 564.2 565 565.1 565.1.1 565.1.2 565.1.3 565.1.4 565.1.5 565.1.6 565.1.7 565.1.8 565.2 566 566.1 566.2 566.3 566.4
Penempatan Naker Non Terdidik dan Non Profesional Pengembangan Kesempatan Berusaha/Perluasan Kerja Kesepakatan Kerja Bersama (KKB) Lembaga Penyalur Naker Ijin Pendirian Lembaga Penyalur Naker Antar Kerja Lokal/Daerah dan Antar Kerja Negara (AKAN) Data Evaluasi Kinerja Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI/BKS/BKK) Pencabutan Ijin Penyalur Jasa Tenaga Kerja (PJTKI, BKK, BKS) Laitihan Kerja Pendidikan Pekerja Pendidikan dan Latihan Kerja Diklat Di Dalam Negeri (PKL, Prakerin, OJT) Diklat Di Luar Negeri (Pemagangan) Sarana dan Prasarana Latihan Kerja Tempat Pelatihan (BLK) Instruktur/ Pelatihan Modul/Silabus dan Bahan Praktek Kurikulum Pelatihan Tenaga Kerja Sertifikat Kerjasama Pelaatihan Tenaga Kerja Tenaga Sukarela Butsi Padat Karya Perselisihan Perburuhan Peselisahan dan Perkara Hukum Naker Pengaduan Perkara Perburuhan / NAKER Pemeriksaan Perkara Perburuhan / NAKER Penyelidikan dan Penyidikan Perkara Perburuhan / NAKER Sidang Perkara Perselisihan Peburuhan / NAKER Hasil Putusan Sidang Perkara Perselisihan Perburuhan (NAKER) Peninjauan Kembali Hasil Putusan Sidang KP2K (P4D / P4P) Permintaan Eksekusi Terhadap hasil Keputusan KP2k (P4D / P4P) Daftar usulan, Susunan dan Penepatan Anggota KP2K (P4D / P4P) Pemogokan / Unjuk Rasa Tenaga Kerja Keselamatan Kerja Instalasi Proteksi Kebakaran Pemakaian Alat Keselamatan Kerja Keterangan Kelayakan atau Pelinddung Diri (APD) dalam bekerja Pengangkatan dan Pembinaan Ahli Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3)
60
566.5 566.6 566.7 566.8 566.8.1 566.8.2 566.8.3 566.8.4 566.8.5 566.9 567 567.1 567.2 567.3 567.4 567.5 567.6 567.7 568 568.1 568.1.1 568.2 568.3 568.4 568.5 568.6 568.7 568.8 568.9 568.9.1 569 569.1 569.2 569.3 569.4 569.5 569.6 569.7 569.8 569.9 570 570.1 570.2 571 572 573 574 575
Pelatihan/Pembinaan Hyperkes dan Keselamatan Kerja Pengujian dan Hasil Pemeriksaan Hyperkes Gangguan Lingkungan Tempat Usaha Perlengkapan Sarana Kerja Pemasangan dan Pemakaian Lift (Pesawat angkat /angkut) Pemasangan dan Pemakaian Pesawat Uap (ketel uap) Pemasangan dan Pemakaian Motor Diesel Pemasangan dan Pemakaian Tanki Tak Bertekanan Pemasangan dan Pemakaian Alat Pemadam Kebakaran Ijin Tenaga Kerja Wanita Masuk Malam Hari (sip malam) Pemutusan Hubungan Kerja Pengaduan PHK Sepihak PHK Masal Bantuan hukum Bagi Pekerja yang di PHK Ijin Melakukan PHK Penghitungan Masa Kerja Bagi Pekerja yang Di PHK Pemberian Uang Tunggu Bagi Pekerja yang di PHK Pemberian Uang Pesangon Bagi Pekerja Yang Di PHK Kesejahteraan Buruh Bantuan Kredit / Bantuan Modal Kerja Bagi Naker Pemilihan Pekerja Teladan Perumahan Pekerja Keikutsertaan Pekerja Dalam Program Jamsostek Koperasi Pekerja Sarana Transportasi Pekerja Perpustakaan Pekerja Tempat Ibadah Pekerja Rekreasi dan Olahraga Pekerja Pendirian, Pendaftaran, dan Kegiatan Organisasi Pekerja Lembaga Kerjasama Bipartid Tenaga Kerja Orang Asing Rekomendasi Perpanjangan Ijin Kerja Asing (IKTA) Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Kualifikasi Keahlian Tenaga Kerja Asing Perjanjian Kerja Dengan Negara Asing Data tenaga Kerja Asing Kecelakaan / Kematian Tenaga Kerja Asing Pemulungan Tenaga Kerja Asing Pemberdayaan dan Konstribusi Tenaga Kerja Asing Tenaga Kerja Asing Ilegal PENANAMAN MODAL Kerjasama Penanaman Modal Antar Provinsi Kerjasama Penanarnan Modal Antar Kabupaten Modal Asing Modal Patungan (joint Venture)/ Penyertaan Modal Pasar Uang dan Modal Saham -
61
576 577 578 579 580 581 582 583 583.1 583.2 583.3 583.4 584 584.1 584.2 585 585.1 585.2 585.3 585.4 585.5 586 587 588 589 590 591 591.1 591.2 591.3 591.4 591.5 592 592.1 592.1.1 592.1.2 592.1.3 591.1.4 592.2 592.2.1 592.2.2 592.2.3 592.2.4 592.2.5 592.2.6 592.3 592.3.1
PERBANKAN MONETER Kredit Investasi Tabungan Deposito Tabanas Taska tepelpram Lembaga Keuangan Bank BPR BKK/BKK Asuransi Dana Kecelakaan lalu lintas Polis Premi Tertanggung/pemegang polisi Uang pertanggungan Alat pembayaran Check, giro wesel, transfer Fiscal Hutang Negara Obligasi Moneter AGRARIA Tata Guna Tanah Pemetaan dan pengukuran Perpetaan Penyediaan data, peta, dan Publikasi Fakta tata guna tanah Tanah Kritis Landreform Reditribusi Pendaftaran pemilikan dan pengurusan tanah pertanian Penentuan tanah obyek Landreform Pembagian tanah obyek Landreform Sengketa Redistribusi Tanah Obyek Landreform Ganti rugi Ganti rugi tanah kelebihan Sengketa ganti rugi tanah kelebihan Ganti rugi tanah Absentee Sengketa Ganti rugi tanah Absentee Ganti rugi tanah Partikelir Sengketa ganti rugi tanah Partikelir Bagi Hasil Penetapan Imbangan Bagi Hasil
62
592.3.2 592.3.3 592.4 592.4.1 592.4.2 592.4.3 592.5 592.6 592.7 593 593.1 593.1.1 593.1.1.1 593.2 593.2.1 593.2.2 593.3 593.3.1 593.3.1.1 593.3.1.2 593.3.2 593.3.2.1 593.3.2.2 593.3.3 593.4 593.4.1 593.4.2 593.4.3 593.4.4 593.4.5 593.5 593.5.1 593.5.2 593.5.3 593.5.4 593.5.5 593.6 593.6.1 593.6.2 593.7 593.7.1 593.8 593.8.1 593.8.2 593.8.3
Pelaksanaan perjanjian bagi hasil Sengketa perjanjian bagi hasil Gadai tanah Pendaftaran pelaksanaan gadai tanah Pelaksanaan gadai tanah Sengketa gadai tanah Bimbingan dan Penyuluhan Pengembangan Yayasan dana Landrefrom ( Y D L ) Pengurusan hak-hak tanah Penyusunan Program dan bimbingan teknis Sewa Tanah Sewa tanah untuk tanaman tertentu : Tebu, tembakau, Rosela, Corhorus Hak milik Perorangan Badan Hukum Hak pakai Perorangan Warga Negara Indonesia Warga Negara Asing Badan Hukum Badan Hukum Indonesia Badan Hukum Asing, Kedutaan, Konsulat, Kantor Dagang Asing Tanah Gedung-gedung Negeri Guna Usaha Perkebunan Besar Perkebunan Rakyat Peternakan Perikanan Kehutanan Hak Guna bangunan Perorangan Badan hukum P3MB (Panitia Pelaksana Pengusahaan Milik Belanda) Badan Hukum Asing Belanda- PBK No.5/65 Pemulihan Hak (Pen Pres 4/1960) Hak pengelolaan PN Perumnas Bonded were House, Industrial estate Real estate Perusahaan Daerah Pembangunan Perumahan Sengketa Tanah Peradilan Perkara Tanah ( lihat juga 183 ) Pencabutan dan Pembebasan Tanah Pencabutan Hak Pembebasan Tanah Ganti Rugi Tanah
63
594 594.1 594.1.1 594.1.2 594.1.3 594.1.4 594.2 594.3 594.4 595 595.1 595.2 595.3 595.4 596 597 598 599
Pendaftaran Tanah Pengukuran / Pemetaan Fotogrametri Terristris Triangulasi Peralatan Dana Pengukuran ( Permen Agraria No. 6/1960 ) Sertifikat pejabat Pembuat Akte Tanah Transmigrasi Tata guna Tanah Landreform pengurusan Hak-hak Tanah Pendaftaran Tanah -
600 601 602 603 604 604.1 604.2 604.3 604.3.1 604.3.2 604.3.3 604.3.4 604.4
PEKERJAAN UMUM DAN KETENAGAAN Tata Bangunan konstruksi, industri konstruksi Jasa Konstruksi Arsitektur Bahan Bangunan Tanah dan Batu Aspal Besi dan Logam lainnya Besi beton Besi profil (kostruksi) Paku Alumunium Profil Bahan-bahan perlidungan dan Pengawet ( cat, tech oil, pengawet kayu) Semen Kayu Bahan penutup atap Alat-alat penggantung dan pengunci Bahan-bahan bangunan Lainnya Instalansi Instalansi Cahaya / Penerangan Instalansi bangunan Instalansi listrik Instalansi air / sanitasi Instalansi pengatur udara Instalansi akustik Konstruksi pencegahan Konstruksi pencegahan terhadap kebakaran Terhadap gempa
604.5 604.6 604.7 604.8 604.9 605 605.1 605.2 605.3 605.4 605.5 605.6 606 606.1 606.2
64
606.3 606.4 606.5 606.6 606.7 607 608 609 610 611 611.1 611.1.1 611.1.2 611.1.3 611.1.4 611.1.5 611.2 611.2.1 611.2.2 611.2.3 611.2.4 611.2.5 611.2.6 611.2.7 611.2.8 611.2.9 611.3 611.3.1 611.3.1.1 611.3.1.2 611.3.1.3 611.3.1.4 611.3.1.5 611.3.1.6 611.3.1.7 611.3.2 611.3.2.1 611.3.2.2 611.3.2.3 611.3.2.4 611.3.2.5 611.3.3 611.3.4 611.3.5 611.3.6 611.3.7 611.3.8 611.4
Terhadap angin / udara / penas Terhadap kegaduhan Terhadap gas / explosive Terhadap serangga Terhadap radiasi atom Jasa Konsultan PENGAIRAN Irigasi Bqngunan /Waduk Bendungan Tanggul Pelimpahan banjir Menara pengambilan Pembangunan dermaga Bangunan Pengambilan Bendung Bendung dengan pintu bilas Bendung dengan pompa Pengambilan Bebas Pengambilan bebas dengan pompa Sumur dengan Pompa Kantung Lumpur Silf Ekstretor Escope chenel Bangunan Pembawa Saluran Saluran Induk Saluran Sekunder Suplesi Tersier Saluran kwarter Saluran pasangan Saluran tertutup / trowongan Bangunan Bangunan bagi Bangunan bagi dan sadap Bangunan sadap Bangunan check Bangunan Terjun Bak Tersier Got miring Talang Syphon Gotong royong Pelimpahan Samping Bangunan Pembuangan
65
611.4.1 611.4.1.1 611.4.1.2 611.4.1.3 611.4.2 611.4.2.1 611.4.2.2 611.4.2.3 611.4.3 611.4.4 611.4.5 611.5 611.5.1 611.5.1.1 611.5.1.2 611.52 611.5.2.1 611.5.2.2 611.5.3 611.5.4 611.5.5 611.5.6 611.5.7 611.5.8 611.5.9 612 612.1 612.1.1 612.1.2 612.1.3 612.2 612.2.1 612.2.1.1 612.2.1.2 612.2.1.3 612.2.1.4 612.2.2 611.2.2.1 611.2.2.2 612.3 612.3.1 612.3.2 611.3.2.1 611.3.2.2 612.3.3 612.3.4 612.3.5 612.4
Saluran Saluran pembuang Induk Saluran Pembuang Sekunder Saluran Pembuang Tersier Bangunan Bangunan Out let Bangunan Terjun Bangunan Penahan Banjir Gotong-royong Pembuang Talang Pembuang Syphon pembuang Bangunan lainnya Jalan Jalan inpeksi Jalan Logistik Jembatan Jembatan Inpeksi Jembatan hewan Tangga cuci Kubangan kerbau Waduk lapangan Bangunan Penunjang Jaringan telepon Stasiun Agro Bangunan TPI dan Pasar Ikan Polder Tanggul keliling Tanggul Bangunan penutup sungai Jembatan Bangunan Pembawa Saluran Saluran muka Saluran pembawa induk Saluran Pembawa sekunder Saluran Stasiun Pompa Pemasukan Bangunan Bagi Gotong-royong Syphon Bangunan pembuang Stasiun Pompa Pembuangan Saluran Saluran pembawa induk Saluran pembawa sekunder Pintu air pembuangan Gotong-royong Pembuangan Syphon Pembuangan Bangunan Lainnya
66
612.4.1 612.4.1.1 612.4.1.2 611.4.1.3 611.4.1.4 612.4.2 613 613.1 613.1.1 613.1.1.1 613.1.1.2 613.1.1.3 613.1.1.4 613.1.1.5 613.2 613.2.1 613.2.1.1 613.2.1.2 613.2.1.3 613.2.1.4 613.2.1.5 613.3 613.3.1 613.3.2 613.3.2.1 613.3.2.2 613.3.3 613.3.3.1 613.3.3.2 613.3.3.3 613.3.4 613.3.5 614 614.1 614.1.1 614.1.2 614.1.3 614.1.4 614.1.5 614.1.6 614.1.7 614.1.8 614.2 614.2.1 614.2.2 614.2.3 614.3 614.3.1
Bangunan Bangunan Pengukur air Bangunan pengukur curah hujan Bangunan Gudang Stasiun Pompa Bangunan Listrik Stasiun Pompa Rumah Petugas Eksploitasi Pasang Surut Bangunan Pembawa Saluran Saluran Pembawa Induk Saluran Pembawa sekunder Saluran Pembara Tersier Saluran Penyimpanan Air Bangunan Pintu Pemasukan Bangunan Pembuang Saluran Saluran Pembawa Induk Saluran Pembawa Sekunder Saluran Pembawa Tersier Saluran Penyimpanan Air Bangunan Pintu Pembuangan Bangunan Lainnya Kolom Pasang Saluran Saluran Lalu Lintas Saluran Muka Bangunan Bangunan penangkis Kotoran Bangunan Pengukur Muka air Bangunan Pengukur curah hujan Jalan Jembatan Pengendalian sungai Bangunan Pengaman Tanggul Banjir Pintu Pengatur Banjir Klep Pengatur banjir Tembok Pengaman Talut Krib Kantung Lumpur Cheek Dam Syphon Saluran Pengaman Saluran Banjir Saluran Drainage Corepure Bangunan Lainnya Warning system
67
614.3.2 614.3.2.1 614.3.2.2 614.3.2.3 614.3.2.4 615 615.1 615.2 615.3 616 616.1 616.2 616.3 616.4 617 618 619 620 621 621.1 621.1.1 621.1.2 621.1.3 621.2 621.2.1 621.2.2 621.2.3 621.2.4 621.2.5 621.2.6 621.3 621.3.1 621.3.2 621.4 621.4.1 621.4.2 621.4.3 621.5 621.5.1 621.5.2 621.6 621.6.1 621.6.2 621.6.3 621.7 621.7.1 621.7.2 621.7.3
Stasiun Stasiun pengukur Curah Hujan Stasiun pengukur Air Stasiun pengukur cuaca Stasiun pos Penjagaan Pengaman Pantai Tanggul Krib Bangunan Lainnya Air tanah Stasiun Pompa Bangunan Pembawa Bangunan Pembuang Bangunan Lainnya JALAN Jalan Kota Daerah Penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan Sementara Jalan Sementara Kantor Proyek Gedung Proyek Barak Kerja Laboratorium Lapangan Rumah Badan Jalan Pekerjaan Tanah (earth work) Stabilisasi Perkerasan Lapisan Pondasi Bawah Lapisan Pondasi Lapisan permukaan Drainage Parit Tanah Gotong-royong (culvert) Buku Trotoir Tanah Perkerasan Pasangan Medium Tanah Tanaman Perkerasan
68
621.7.4 621.8 621.8.1 621.8.2 621.9 621.9.1 621.9.2 621.9.3 621.9.4 621.9.5 621.9.6 621.9.7 621.9.8 621.9.9 622 622.1 622.1.1 622.1.2 622.1.3 622.1.4 622.1.5 622.1.6 622.1.7 622.1.8 622.1.9 622.2 622.2.1 622.2.2 622.3 622.3.1 622.3.2 622.3.3 622.4 622.4.1 622.4.2 622.4.3 622.4.4 622.4.5 622.5 622.5.1 622.5.2 522.6 522.6.1 522.6.2 622.6.3 622.6.4 622.7 622.7.1
Pasangan Daerah samping Tanaman Pagar Bangunan pelengkap dan pengaman Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas Lampu Penerangan Lampu pengaturan Lalu Lintas Patok-patok KM Patok-patok R.O.W. (Sempadan) Rel pengaman Pagar Turap Penahan Bronjong Jalan Provinsi Daerah Penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Jalan sementara Jembatan sementara Kantor/Gedung proyek Barak kerja Laboratorium lapangan Rumah Badan Jalan Pekerjaan Tanah (earth work) Stabilisasi Perkerasan (Pavement) Lapis Pondasi bawah Lapis Pondasi Lapis Permukaan Drainage Parit Gorong-gorong (culvert) Buku Trotoir Tanah Perkerasan Trotoir Tanah Perkerasan Medium Tanah Tanaman Perkerasan Pasangan Daerah Samping Tanaman
69
622.7.2 622.8 622.8.1 622.8.2 622.8.3 622.8.4 622.8.5 622.8.6 622.8.7 622.8.8 622.8.9 623 623.1 623.2 623.3 623.4 623.5 623.6 623.7 624 625 626 627 628 629 630 631 631.1 631.1.1 631.1.2 631.1.3 631.2 631.2.1 631.2.2 631.2.3 631.2.4 631.2.5 631.2.6 631.2.7 631.3 631.3.1 631.3.2 631.4 631.4.1 631.4.2 631.4.3 631.5
Pagar Bangunan Perlengkapan dan pengaman Rambu-rambu Lampu penerangan Lampu Pengatur Lalu lintas Patok-patok KM Patok-patok R.O.W (Sempadan) Rel Pengaman Pagar Turap Penahan Bronjong Jalan Nasional Daerah Penguasaan Badan Jalan Perkerasan (Lapisan Pondasi, Lapisan Permukaan) Drainase (gorong-gorong, parit) Median Daerah samping (pagar, tanaman) Bangunan pelngkap dan bangunan pengaman (ramburambu) JEMBATAN Jembatan pada jalan kota Daerah penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan Sementara Jalan Sementara Jembatan Sementara Kantor Proyek Gedung Proyek Barak Kerja Laboratorium Lapangan Rumah Pekerjaan Tanah (earth work) Galian tanah Timbunan Tanah Pondasi Pondasi Kepala Bangunan Pondasi Pilar Pondasi Angker Bangunan Bawah
70
631.5.1 631.5.2 631.5.3 631.5.4 631.6 631.6.1 631.6.2 631.6.3 631.6.4 631.6.5 631.6.6 631.7 631.7.1 631.7.2 631.7.3 631.7.4 631.7.5 631.7.6 631.8 631.8.1 631.8.2 631.8.3 631.9 631.9.1 631.9.2 631.9.3 631.9.4 631.9.5 632 632.1 632.1.1 632.1.2 632.1.3 632.2 632.2.1 632.2.2 632.2.3 632.2.4 632.2.5 632.2.6 632.2.7 632.3 632.3.1 632.3.2 632.4 632.4.1 632.4.2 632.4.3
Kepala Jembatan Pilar Piloon Landasan Bangunan Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/trotoir Sandaran Talang air Bangunan pengaman Turap/penahan Bronjong Strek Darn Kist Darn Coupute Krip Bangunan Pelengkap Rambu-rambu/ tanda-tanda lalu lintas Patok pengaman Patok R.O.W. (Sempadan) Oprit Badan Perkerasan Drainage Baku Mediun Jembatan pada jalan Luar Kota Daerah Penguasaan Tanah Tanaman Bangunan Bangunan Sementara Jalan sementara Jembatan sementara Kantor Proyek Gedung Proyek Barak kerja Laboratorium Lapangan Rumah Pekerjaan Tanah (earth work) Galian tanah Timbunan Tanah Pondasi Pondasi Kepala Jembatan Pondasi Pilar Pondasi angker
71
632.5 632.5.1 632.5.2 632.5.3 632.5.4 632.6 632.6.1 632.6.2 632.6.3 632.6.4 632.6.5 632.6.6 632.7 632.7.1 632.7.2 632.7.3 632.7.4 632.7.5 632.7.6 632.8 632.8.1 632.8.2 632.8.3 632.9 632.9.1 632.9.2 632.9.3 632.9.4 632.9.5 633 633.1 633.2 633.3 633.4 633.5 633.6 633.7 634 635 636 637 638 639 640 641 641.1 641.2 641.3
Bangunan Bawah Kepala Jembatan Pilar Piloon Landasan Bangunan atas Gelagar Lantai Perkerasan Jalan orang/trotoir Sandaran Talang air Bangunan Pengaman Turap / penahan Bronjong Strek Darn Kist Darn Coupute Kriup Bangunan pelengkap Rambu-rambu/tanda-tanda lalu lintas Patok Pengaman Patok R.O.W. (Sempadan) Oprit Badan Perkerasan Drainage Baku Medium Jembatan pada jalan Nasional Daerah pengusaan (Tanaman, Tanah, Bangunan) Bangunan Sementara (gudang Proyek, kantor proyek) Pondasi Bangunan Bawah Bangunan (gelagar, lantai, sandaran, perkerasan) Bangunan Pengamanan (Bronjong strek dam, krib) Bangunan pelengkap dan pengaman (rambu-rambu) BANGUNAN Bangunan Pemerintah Gedung Pengadilan Rumah Pejabat Negara Gedung DPR
72
641.4 641.5 641.6 642 642.1 642.2 642.3 643 643.1 643.2 643.3 644 644.1 644.2 644.3 644.4 645 645.1 645.2 645.3 645.4 645.6 645.7 645.8 646 646.1 646.2 646.3 646.4 647 648 648.1 648.1.1 648.1.2 648.2 648.2.1 648.3 649 649.1 649.1.1 649.2 649.2.1 649.2.2 629.3 649.4 639.4.1 649.4.2 649.5
Gedung Balai kota Penjara Perkantoran Bangunan pendidikan Taman Kanak-kanak SD dan Sekolah menengah Perguruan tinggi Bangunan rekreasi Bangunan olahraga Gedung kesenian Gedung Pemacar Bangunan Perdagangan Pusat perbelanjaan Gedung Perdagangan Bank Perkantoran Mandi, Cuci, Kakus (MCK) umum Gedung Parkir Rumah Sakit Gedung Telkom Terminal angkutan Udara Terminal angkutan Air Terminal angkutan darat Bangunan Keagamaan Bangunan Peninggalan Sejarah Monumen Candi Kraton Rumah Tradisional Bangunan Industri Bangunan tempat tinggal Rumah perkantoran Inti / sederhana Sedang / mewah Rumah pedesaan Rumah Contoh Real Estate Elemen Bangunan Pondasi Diatas Tiang Dinding Penahan Beban Tidak menahan Beban Atap Lantai/langit-langit Suspendend Solit Pintu / Jendela
73
649.5.1 649.5.2 649.5.3 649.5.4 649.5.5 649.5.6 650 651 651.1 651.2 652 653 653.1 653.2 654 654.1 654.2 654.3 655 655.1 655.2 655.3 656 656.1 656.1.1 656.2 656.3 657 657.1 657.2 657.2.1 657.2.2 657.2.3 657.2.4 657.2.5 657.2.6 657.2.7 658 658.1 658.1.1 658.1.2 658.2 658.3 658.3.1 658.4 658.5 659
Pintu Hermonik Pintu Biasa Pintu sorong Jendela kayu Jendela sorong Jendela Vertikal TATA RUANG KOTA Daerah Perdagangan / Pelabuhan Daerah Pusat Perbelanjaan Daerah Perkantoran Daerah Pemerintahan Daerah Perumahan (Site & Servei) Kepadatan Rendah (Low Density) Kepadatan tinggi ( High Density) Daerah industri Industri Berat Indusrti ringan Industri Rumah (home industri) Daerah Rekreasi (open Spece) Publik Garden Sport & Playing fields Open space Transportasi (tata letak) Jaringan Jalan Penerangan Jalan Jaringan Kereta Api Jaringan Sungai Assineering Saluran pengumpulan Instansi pengolahan Bangunan Bangunan Penyaring Bangunan Penghancur kotoran Bangunan Pengendapan Bangunan Pengering Lumpur Unit Disinfektan Unit Perpompaan Kesehatan Lingkungna Persampahan Bangunan Pengumpul Bangunan Pemusnahan Pengotoran Udara Pengotoran Air Air Buangan Industri Kegaduhan Kebersihan Kota -
74
660 660.1 660.2 660.3 660.3.1 660.3.2 660.3.3 660.3.4 661 661.1 661.2 662 663 663.1 663.2 663.3 664 665 666 667 668 669 670 670.1 671 671.1 671.1.1 671.1.2 671.2 671.2.1 671.2.2 671.2.3 671.2.4 671.2.5 671.2.6 671.2.7 671.3 671.3.1 671.3.2 671.3.3 671.4 671.4.1 671.4.2 671.4.3 671.4.4 671.5
TATA LINGKUNGAN Lingkungan Hidup Kebersihan Lingkungan Pencemaran Pencemaran Air Pencemaran Tanah Pencemaran Udara Pencemaran Limbah Padat dan Bahan Berbahaya Beracun (B3) Kerusakan Lingkungan Konservasi Pesisir dan Laut Konservasi Sumber daya alam Pentaatan Hukum Lingkungan Laboratorium Lingkungan Air Udara Tanah Analisis Dampak Lingkungan Pengembangan Teknologi Lingkungan Pengembangan Kapasitas Pengamanan Lingkungan KETENAGAAN Rencana Umum Ketenagalistrikan Daerah (RUKD) Listrik Kelistrikan Kelistrikan PLN Kelistrikan non PLN Pembangkit Tenaga Listrik PLTA – Pembangkit Listrik Tenaga Air PLTD – Pembangkit Listrik Tenaga Diesel PLTG – Pembangkit Listrik tenaga Gas PLTM – Pembangkit istrik tenaga Matahari PLTN – Pembangkit Listrik tenaga Nuklir PLTN – Pembangkit Listrik Tenaga panas Bumi PLTU – pembangkit listrik tenaga Uap Transmisi Tenaga listrik Gardu Induk / Gardu penghubung / Gardu Trafo Saluran Udara Tenaga Tinggi Kabel Bawah Tanah Distribusi Tenaga Listrik Gardu Distribusi Tegangan Menengah Tegangan Rendah Jaringan Bawah Tanah Pengusahaan Listrik
75
671.5.1 671.5.2 671.5.3 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 691.1 691.2 691.3 691.4 691.5 691.6 691.7 691.8 692 692.1 692.2 692.3 692.4 692.5 692.6 693 693.1 693.2 693.3 693.4 693.5 693.6 693.7 693.8 694
Sumbangan Listrik Penjualan Tenaga Listrik Tarif Listrik Tenga Air Tenaga Minyak Tenaga Gas Tenaga matahari Tenaga Nuklir Tenaga Panas Bumi Tenaga Uap Tenaga Lainnya PERALATAN PEKERJAAN UMUM AIR MINUM Intako Brorncaptering Sumur Bendungan Sarigan (Screen) Pintu air Saluran Pembawa Alat Ukur Perpompaan Transmisi Air Baku Perpipaan Katup Udara (Air Rolief) Tutup Penguras (Blow oof) Bak Pelepas Tekanan Jembatan Pipa Syphon Instalasi Pengelolaan Bangunan Ukur Bangunan Aerasi Bangunan Pengendapan Bangunan Pembubah Bahan Kimia Bangunan Pengaduk Bangunan Saringan Perpompaan Clear Hell Dristibusi
76
694.1 694.1.1 694.1.2 694.2 694.3 694.4 694.5 694.6 694.6.1 694.6.2 694.7 694.7.1 694.7.2 694.8 695 696 697 698 699
Reservoir menara bawah tanah Menara Reservior dibawah tanah Perpipaan Pempompaan Jembatan pipa Syphon Hydran Hydran Umum Hydran Kebakaran Katup Katup Udara ( air relief ) Katup Pelepas (blow off ) Bak pelpas tekanan ( pressuer reducing valve ) -
700 700.1 700.2 701 702 703 704 705
PENGAWASAN Kebijakan dan Program pengawasan Pengawasan perencanaan pengadaan/ Proyek Pengawasan Inventarisasi asset Pengawasan organisasi dan tata laksana Pengawasan Perpustakaan dan Dokumen Pengawasan Penelitian/Riset Pengawasan Perhubungan, Komunikasi Informasi dan Teknologi Pengawasan Pertahanan/BPN Pengawasa Konferensi/Rapat Dinas BIDANG PEMERINTAHAN Pengawasan Pemerintahan Provinsi Pengawasan Pemerintah Kabupaten/Kota Pengawasan APIP kabupaten Koordinasi dan konsultasi pengawasan Penggilan Perintah Tugas PKS (Pelatihan Dikantor sendiri)/ Bintek Pemeriksaan Klasifikasikan disini pemeriksaan berkala sesuai PKPT, pemeriksaan dan penanganan kasuk/khusus, pemeriksaan non PKPT lainnya Evaluasi Monitoring Review
706 707 708 709 710 711 712 713.1 713.1.1 713.1.2 713.1.3 713.1.4 713.1.5
713.1.6 713.1.7 713.1.8
77
713.1.9 713.1.9.1
713.1.9.2 713.1.9.3 713.2.0 713.2.1 713 714 715 716 717 718 719 720 721 721.1 721.2 721.3 722 723
724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 742.1 742.2 742.3 743 743.1
Pelaporan Pengawasan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Klasifikasikan disini LHP berkala, Kasus, Khusus dan Non PKPT Lainnya Laporan hasil Evaluasi (LHE) Laporan Hasil Review (LHR) Pengawasam Pembinaan Pembinaan Jabatan Fungsional Auditor Pengawasan pemerintahan Desa BIDANG POLITIK Pengawasan Partai Keanggotaan Pendirian/Pembubaran Pelanggaran pemasangan atribut Partai Pengawasan Pembinaan Ipoleksosbud Hankam Pengawasan organisasi meliputi organisasi kemasyarakatan, profesi, wanita, buruh/tani, dan kepemudaan Pengawasan Kepercayaan terhadap Tuhan YME BIDANG KEAMANAN/KETERTIBAN Pengawasan Kesbangpolinmas Pengawasan SAR/ Bencana Pengawasan Keamanan Pengawasan Perlindungan Masyarakat Pengawasan Bencana Alam Pengawasan Lingkungan Hidup BIDANG KESRA Pengawasan Pembangunan Desa Pengawasan Penyelenggaraan Pendidikan Kesejahteraan Guru Fasilitas/Sarana Mutu Pendidikan Pengawasan Pendidikan kebudayaan Daerah/Nasional
78
743.2 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 745 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789
Kebudayaan Asing Pengawasan Kesehatan/Makanan/Obat Pengawasan SARA (Suku Agama Ras) Pengawasan Kesejahteraan Sosial Pengawasan Kependudukan Migrasi / Urbanisasi Pengawasan Kehumusan / Media Massa Pengawasan Bantuan/Subsidi Masyarakat BIDANG PEREKONOMIAN Pengawasan Perdagangan dan Perindustrian Pengawasan pertanian dan Perkebunan Pengawasan Kehutanan Pengawasan Pertambangan/ESDM Pengawasan Peternakan dan Kesehatan Hewan Pengawasan Tenaga Kerja dan Ketransmigrasian Pengawasan PMDN/PMA Pengawasan Perbankan/Moneter Pengawasan Kelautan & Perikanan BIDANG PEKERJAAN UMUM Pengawasan Pengairan Pengawasan Jalan Pengawasan Jembatan Pengawasan Bangunan Pengawasan Tata Ruang Kota Pengawasan Tata Lingkungan Pengawasan Ketenagaan Pengawasan Peralatan Pengawasan Air Minum PENGAWASAN PEJABAT PUBLIK Penyimpangan Pejabat Publik Serah Terima jabatan Bupati Pemilihan Bupati Laporan Gubernur Laporan Bupati Penolakan LPJ Penyimpangan Pejabat Publik Komisi Pemeriksa Kekayaan Pejabat Negara Peradilan Tata Usaha Negara (PUTN) BIDANG KEPEGAWAIAN Pengawasan Pengadaan PNS Pengawasan penilaian dan disiplin PNS Keanggotaan PNS dalam Parpol Penyimpanan Pejabat/PNS Persengketaan PNS Pengawasan Pemberhentian PNS -
79
790 791 792 793 794 795 796 797 798 799
BIDANG KEUANGAN Pengawasan Anggaran / APBD Pengawasan Akuntansi Pengawasan Perbendaharaan Pengawasan Pengelolaan Kas Daerah Pengawasan Pendapatan / Penerimaan Pajak Pengawasan Keuangan Pendidikan PNS Pengawasan Otorisasi Pengawasan Verivikasi Pengawasan Pembukuan
800
KEPEGAWAIAN Klasifikasi disini : Kebijakan Kepegawaian Perencanaan Penelitian Pengaduan Team Statistik Peraturan Perundang-undangan PENGADAAN Meliputi lamaran, pengujian kesehatan dan pengangkatan calon Lamaran Testing Screening Panggilan Pengujian Kesehatan Pengangkatan Calon Pegawai PengangkatanCalon Pegawai Golongan I Pengangkatan Calon Pegawai Golongan II Pengangkatan Calon Pegawai Golongan III Pengangkatan Calon Pegawai Golongan IV Pengangkatan Tenaka Tidak Tetap Pengangkatan Tenaga Bulanan Pengangkatan Tenaga Harian Pengangkatan Tenaga Kontrak -
800.1 800.2 800.2.1 800.2.2 8002.3 800.2.4 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810
811 811.1 811.2 811.3 812 813 813.1 813.2 813.3 813.4 814 814.1 814.2 814.3 815 816 817
80
818 819 820 821 821.1 821.1.1 821.1.2 821.1.3 821.2
821.2.1 821.2.2 821.2.3 821.2.4 821.2
822 822.1 822.2 822.3 822.4 823 823.1 823.2 823.3 823.4 824 824.1 824.2 824.3 824.2 825 826 827 827.1 827.2 827.3 827.4 827.5 828 829 830 831 832 832.1 832.2
MUTASI Pengangkatan Pengangkatan CPNS menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan I Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan II Pengangkatan menjadi Pegawai Negeri Sipil Golongan III Pengangkatan dalam jabatan struktural, pembebasan dari jabatan, Berita acara serah terima jabatan, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji Eselon 1 Eselon 2 Eselon 3 Eselon 4 Pengangkatan dalam jabatan fungsional, pemberhentian sementara, pengangkatan kembali, pernyataan menduduki jabatan, sumpah janji Kenaikan gaji berkala PNS Golongan I PNS Golongan II PNS Golongan III PNS Golongan IV Kenaikan Pangkat PNS Golongan I PNS Golongan II PNS Golongan III PNS Golongan IV Pemindahan / Pelimpahan / Pembantuan PNS Golongan I PNS Golongan II PNS Golongan III PNS Golongan IV Datasering dan Penempatan Kembali Wajib Militer Penunjukkan Tugas Belajar Dalam Negeri Luar Negeri Tunjangan Belajar Penempatan kembali Ijin Belajar KEDUDUKAN Perhitungan Masa Kerja Penyesuaian Pengkat/Gaji PNS Golongan I PNS Golongan II
81
832.3 832.4 833 834 835 836 837 838 839 840 841 841.1 841.2 841.3 841.4 841.5 841.6 841.7 842 842.1 842.2 842.3 843 843.1 843.2 843.3 843.4 844 844.1 844.2 844.3 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861
PNS Golongan III PNS Golongan IV Penghargaan Ijasah (Pencantuman Gelar) Penghargaan Teknologi Tepat Guna Penghargaan Humas Penghargaan Lingkungan Hidup Penghargaan Kemanusiaan Penghargaan Kewirausahaan Penghargaan Lainnya KESEJAHTERAAN PEGAWAI Tunjangan Struktural dan Fungsional Kehormatan Dana Kematian (Uang Duka) Tambahan Penghasilan Tunjangan Cacat Keluarga Pangan, uang makan Dana Taspen Askes, Bantuan Kesehatan Bantuan Pendidikan Perawatan Kesehatan Poliklinik, Klinik Konsultasi Perawatan Dokter Obat – obatan Keluarga Berencana Koperasi / Distribusi Distribusi pangan Distribusi Sandang Distribusi Lainnya Perumahan PNS Dispensasi Rekreasi CUTI Cuti Tahunan Cuti Besar Cuti Sakit Cuti Hamil/Bersalin Cuti Karena Alasan Penting Cuti Diluar Tanggungan Negara Cuti Naik Haji PENILAIAN Penghargaan
82
861.1 861.2 861.3 861.4 861.5 862 862.1 862.2 862.3 862.4 863 864 864.1 864.2 864.3 865 866 867 868 869 870 871 872 873 873.1 873.2 873.3 873.4 873.5 874 874.1 874.2 874.3 875 875.1 875.2 876 876.1 877 878 979 880 881 882 882.1 882.2 882.3 882.4
Bintang / Satyalencana Kenaikan pangkat anumerta Kenaikat gaji istimewa Hadiah berupa pangkat Pegawai Teladan Hukuman Tegoran / peringatan Penundaan kenaikan gaji Penurunan Pangkat Pemindahan Konduite Ujian Dinas Tingkat I Tingkat II Tingkat III Penilaian Kehidupan Pegawai Negeri Rehabilitasi TATA USAHA KEPEGAWAIAN Formasi Bazetting Registrasi NIP KARPEG Legitimasi/ tanda pengenal Daftar Keluarga KARSU/KARIS Daftar Riwayat Pekerjaan Tanggal Lahir Penggantian nama Kepartaian / organisasi Kewenangan mutasi kepegawaian Pelimpahan Wewenang Spesimen tanda tangan Penggajian SKPP Sumpah / Janji Korps Kepegawaian PEMBERHENTIAN Permintaan Sendiri Dengan hak Pensiun Pemberhentian dengan hak pension Peg. Neg.Gol I Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol II Pemberhentian dengan hak pensiun Peg. Neg. Gol III Pemberhentian dengan hak pension Peg. Neg. Gol IV
83
882.5 882.6 882.7 883 883.1 884 885 886 887 888 889 890 891 892 892.1 892.2 892.2.1 892.2.2 892.2.3 892.2.4 892.3 892.4 892.5 892.6 893 893.1 893.1.1 893.1.2 893.1.3 893.1.4 893.2 893.3 894 894.1 894.2 894.3 894.4 894.5 895 895.1 895.2 895.3 895.4 895.5 895.6 896 897 898
Pensiun janda / duda Pensiun yatim piatu Uang Muka Pensiun Karena Meninggal Karena Meninggal dalam tugas Alasan lain Uang pesangon Uang tunggu Sementara waktu Tidak dengan hormat Pegawai tidak tetap PENDIDIKAN PEGAWAI Perencanaan Pendidikan Reguler Diploma Diploma I Diploma II Diploma III Diploma IV Sarjana (S1) Pasca Sarjana (S2) Doktor (S3) Kursus-kursus reguler Pendidikan Non Reguler Diklat Struktural Diklat Pimpinan IV Diklat Pimpinan III Diklat Pimpinan II Diklat Pimpinan I Diklat Fungsional Kursus-kursus Penataran Pengembangan Pegawai Tugas Belajar Ijin Belajar Tunjangan Belajar Bantuan Pendidikan Penempatan kembali Metode Kuliah Ceramah, symposium Diskusi Kuliah Lapangan, Widya wisata, KKN Kurikulum Karya Tulis Tenaga Pengajar Administrasi Pendidikan Fasilitas Pendidikan
84
899 899.1 899.2
Sarana Pendidikan Buku Gedung
900 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911
KEUANGAN Nota Keuangan APBN APBD ANGGARAN Keputusan tentang penunjukkan pengelola keuangan SKPD/PPKD Keputusan Gubernur tentang penunjukkan pemimpin, pejabat keungan dan pejabat teknis BLUD DPA/PPA/DPAL-SKPD/PPKD Anggaran Kas Surat Penyediaan Dana AKUNTANSI Laporan – laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD PERBENDAHARAAN Surat perintah pencairan Dana (SP2D) Surat Penolakan Penerbitan SP2D Dafta Penguji SP2D PEMBINAAN KEBENDAHARAAN Bintek-bintek/kursus yang berkaitan dengan keuangan
912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941
85
942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 955.1 955.2 956 956.1 951.2 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 971.1 971.1.1 971.1.2 971.1.3 971.2 971.2.1 971.2.2 971.2.3 971.2.4 972 973 973.1 973.2
PENGELOLAAN KAS DAERAH Laporan pemotonga IWP, Taperum, PPh 21 dari gaji Laporan Rekaitulasi penerimaan daerah Daftar pemotongan dan Penyetoran pajak (PPN/PPh) dari CV/PT/Instansi Surat tanda Setoran (STS) Laporan Realisasi Daerah Laporan Realisasi Penerimaan Daerah Laporan Realisasi Pengeluaran Daerah Rekonsisliasi Surat Rekonsiliasi Penerimaan Laporan Rekonsiliasi Bank Laporan Mutasi Penempatan Deposito Surat Perintah Transfer Uang (SPTU) EVALUASI DAN PENGENDALIAN Tuntutan Ganti Rugi Tuntutan Perbendaharaan Evaluasi dan perubahan APBD Kabupaten /Kota Evaluasi dan Pertanggungjawaban APBD Kabupaten /Kota Edaran-edaran PENDAPATAN Perimbangan Keuangan Bagi hasil pajak Pajak Bumi Bangunan (PBB) Bea Perolean Hak Atas Tanah dan Bangunan (PBHTB) Pajak Penghasilan Orang Pribadi (PPH Pasal 21) Bagi Hasil BukanPajak Pemberian Hak Atas Tanah Pemerintah Provisi Sumber Daya Hutan Sumber Daya Alam/Migas Iuran Exsplorasi/Landrent Subsidi Pajak Pajak kendaraan bermotor Bea kendaraan diatas air
86
973.3 973.4 973.5 973.6 973.7 974 974.1 974.2 974.3 974.4 974.5 974.6 974.6.1 974.6.2 974.6.3 974.7 974.8 974.9 974.9.1 974.9.2 974.9.3 975 976 977 978 978.1 978.2 978.3 978.4 978.5 979 979.1 979.1.1 979.1.2 979.1.3 979.1.4 979.1.5 979.1.6 979.1.7 979.2 979.2.1 979.2.2 979.2.3 979.3 979.3.1 979.3.2 979.4
Bea balik Nama kendaraan bermotor Bea balik Nama kendaraan diatas air Pajak bahan kendaraan bermotor Pajak pengembalian dan pemanfaatan ABT Pajak Pengambilan dan pemanfaatan AP Retribusi Retribusi pelayanan kesehatan Retribusi pemakaian kekayaan daerah Retribusi tempat pelelangan ikan Retribusi tempat penginapan / pesanggrahan/villa Retribusi penjualan produksi usaha daerah Retribusi Hasil Hukum Pengendalian lalu lintas kabupaten/kota Ijin pemanfaatan flora dan fauna Tempat pelelangan hasil hutan Retribusi ijin pengambilan dan pemanfaatan ABT/AP Retribusi bidang metrologi Retribusi penyelenggaraan perhubungan Ijin trayek Penyelenggaraan telkom Dispensasi kelebihan muatan Bea Cukai Pungutan Bantuan Bantuan Presiden Bantuan menteri Bantuan Gubernur Bantuan Bupati Bantuan Lainnya Pendapatan Lainnya Hasil Penjualan Aset Daerah Yang Tidak Dipisahkan Pelepas Hak atas Tanah Penjualan Rumah Jabatan/Rurnah Dinas Penjualan Kendaraan Dinas Roda Dua Penjualan Kendaraan Dinas Roda Empat Penjualan Bongkaran Bangunan dan Inventaris Penjualan Drum Besar Penjualan Hasil Penebangan Pohon Penerimaan Jasa Giro Jasa Giro Kas Daerah JasaGiro Pemegang Kas Jasa Giro Khusus Penerimaan Bunga Bank Bunga Deposito Bunga Tabungan Penerimaan Ganti Rugi atas Kerugian /Kekayaan Daerah (TP-TGR)
87
979.4.1 979.4.2 979.4.3 979.5 979.5.1 979.5.2 979.5.3 979.5.4 979.5.5 979.5.6 979.5.7 979.5.8 979.5.9 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999
Sumbangan Pihak ke tiga Sumbangan Pihak ke tiga Kendaraan (Daeler) Sumbangan Pihak ke tiga Kayu Penerimaan Lain-lain Penerimaan Kembali Kredit BKK Ternak Tidak Layak Bibit Sewa Intenet Penerimaan dari Dana Bergulir/Revolving Kerjasama dengan BUMIDA Penerimaan DUKS Tempat Rekreasi Nusakambangan Setoran TP-TGR Penerimaan Lainnya dari Setda/Dinas-Dinas PENGELUARAN BENDAHARAWAN SKPP Tegoran SPJ -
BUPATI KENDAL, ttd WIDYA KANDI SUSANTI
