PN-LP

BAB II TANGGUNG JAWAB DIREKSI TERHADAP PELEPASAN ASSET TIDAK BERGERAK PADA BUMN DALAM PUTUSAN NOMOR : 1491/PID.B/2006/PN-LP A. Pengertian BUMN Dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (UU BUMN), Perusahaan perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau yang paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. Dari defenisi tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa ada beberapa unsur yang menjadikan suatu perusahaan dapat dikategorikan sebagai BUMN Persero, yaitu: 1. Badan usaha atau perusahaan tersebut berbentuk perseroan terbatas; 2. Modal badan usaha tersebut seluruhnya atau sebagian besar dimiliki oleh negara. Jika modal tersebut tidak seluruhnya dikuasai negara, maka agar tetap dikategorikan sebagai BUMN Persero, negara minimum menguasai 51 % (lima puluh satu persen) modal tersebut; 3. Di dalam usaha tersebut, negara melakukan penyertaan secara langsung. Penyertaan modal negara pada BUMN Persero yang berasal dari APBN ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah; 4. Modal penyertaan tersebut berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan.

Universitas Sumatera Utara

Kekayaan negara yang dipisahkan disini adalah pemisahan kekayaan negara dari anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN. Setelah itu pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Kekayaan negara yang dipisahkan yang diinvestasikan kepada BUMN Persero direksi sebagai organ yang vital untuk melakukan pengurusan bertanggung jawab penuh atas operasional perusahaan. 52 Sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan perusahaan maka direksi wajib mempertanggungjawabkan melalui mekanisme RUPS. Direksi mempunyai kewajiban menyampaikan laporan tahunan yang memuat antara lain neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas dan kegiatan persero lainnya kepada RUPS. Mekanisme pertanggungjawaban melalui RUPS adalah resiko bagi pemerintah yang memilih investasinya melakukan kegiatan usaha BUMN oleh karena BUMN adalah merupakan perseroan terbatas. Dikatakan resiko, apabila direksi tidak melaksanakan kewajiban dengan baik dan benar, maka resikonya perseroan terbatas mengalami kerugian, dimana Menteri BUMN juga ikut mengalami kerugian tersebut yang mengakibatkan timbulnya utang bagi perseroan terbatas. BUMN sebagai salah satu pelaku ekonomi, disamping swasta, memegang peranan yang penting dalam penyelenggaraan perekonomian nasional guna

52

Penjelasan Pasal 4 ayat 1Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.


mewujudkan kesejahteraan masyarakat, 53 khususnya BUMN yang berbentuk persero oleh karena tujuan utamanya adalah mengejar keuntungan. 54 Kedudukan BUMN dilihat dari tahap perkembangan pada awalnya lebih banyak berperan sebagai Agent of Development. Dalam konteks peran BUMN sebagai Agent of Development, negara mendorong berkembangnya sektor-sektor usaha di masyarakat. Di satu sisi, peran ini berkelanjutan untuk memenuhi kebutuhan rakyat banyak, disisi lain peran ini mendorong dan mendampingi masyarakat dan swasta untuk mampu mandiri dalam memenuhi kebutuhannya. 55 Satu realita lagi yang patut di cermati dalam peran BUMN sebagai agen pembangunan adalah tanggung jawab moral BUMN untuk melakukan efisiensi (karena beban tenaga kerja) yang mungkin harus melakukan rasionalisasi. 56 Fase kedua dalam pengembangan BUMN adalah tahap transisi. Dalam tahap ini BUMN harus sudah mulai melepas demi sedikit fungsi agen of development dan mulai mengarah pada orientasi bisnis, tetapi tetap menggendong sebagian tugastugas dan kewajiban negara yang dinamakan Public Services Obligation (PSO) atau pelayanan publik. 57 Sektor-sektor yang masih ada pelayanan publiknya adalah sektorsektor yang tidak popular, tidak mempunyai sifat komersial dan faktor resiko yang tinggi, dan pihak swasta atau warga negara belum berminat untuk mengerjakannya.

53

Pertimbangan latar belakang Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN. 55 Pandu Djayanto, Sekilas TentangPeran, Fungsi dan Pivratisasi Badan Usaha Milik Negara, Newsletter Hukum dan Perkembangannya, Nomor 70, September 2007, hlm.12 56 Ibid., hlm.12. 57 Ibid, hlm.13. 54


Jadi sektor-sektor yang mesti harus ada pelayanan publiknya adalah sektor yang merupakan kebutuhan pokok, yang menjadi bagian dari kehidupan warga negara yang belum dilakukan kegiatannya oleh masyarakat/usaha swasta. Setelah masa transisi (bila) dapat dilewati, kemungkinan dapat memperkenalkan konsep bisnis yang membangun pilar-pilar yang dapat meningkatkan value, kini saatnya bagi negara untuk melakukan reposisi BUMN. Saat fase inilah BUMN berkedudukan tampil sebagai pelaku bisnis profesional yang memenuhi amanat undang-undang untuk mengejar keuntungan. Sebagai BUMN yang modal seluruhnya atau sebagian merupakan penyertaan modal negara maka peranannya tidak terlepas untuk melakukan PSO tersebut dibatasi secara ketat oleh peraturan perundangan dengan memperhatikan sifat usaha BUMN, yaitu untuk mengejar keuntungan. Kewajiban pelayanan umum dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang saham melalui mekanisme RUPS dengan memberikan penugasan khusus kepada BUMN untuk menyelenggarakan PSO. 58 Sementara untuk keperluan pembinaan usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN dapat dilakukan dengan menyisihkan sebagian laba bersih dengan Peraturan Menteri. Peraturan Menteri yang dimaksud adalah Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 tertanggal 27 April 2007 tentang Program

kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Dalam batas kepatutan BUMN dapat memberikan donasi untuk amal

58

Pasal 66 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 19 tahun 2003 tentang BUMN.


atau tujuan sosial sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sejauh mana operasional di lapangan sangat tergantung pada kemampuan pemerintah dalam mengendalikan BUMN melalui mekanisme RUPS. Bila seluruh saham dimiliki oleh pemerintah maka pemerintah bertindak selaku RUPS (pemegang saham tunggal) dan dapat sepenuhnya mengendalikan BUMN, demikian sebaliknya. B. Tujuan Pendirian BUMN Ada 5 tujuan pendirian BUMN yang diatur dalam pasal 2 UU BUMN yaitu sebagai berikut : 1. Memberikan sumbangan bagi perkembangan perekonomian nasional pada umumnya dan perekonomian negara pada khususnya. BUMN diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan pada masyarakat sekaligus memberikan konstribusi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional dan membantu penerima keuangan negara. 59 2. Mengejar keuntungan. Meskipun maksud dan tujuan persero adalah untuk mengejar keuntungan, namun dalam hal-hal tertentu untuk melakukan pelayanan umum, persero dapat diberikan tugas khusus dengan memperhatikan prinsip-prinsip pengelolaan yang sehat. Dengan demikian, penugasan pemerintah harus disertai dengan

pembiayaannya

59

(kompensasi)

berdasarkan

perhitungan

bisnis

atau

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf a.


komersial. 60 3. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan jasa yang bermutu tinggi serta memadai bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak. Dengan maksud dan tujuan seperti ini, setiap hasil usaha dari BUMN, baik barang maupun jasa, dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. 61 4. Menjadi perintis kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta dan koperasi. Kegiatan

perintisan

merupakan

suatu

kegiatan

usaha

untuk

menyediakan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat, namun kegiatan tersebut belum dapat dilakukan oleh swasta dan koperasi karena secara komersial tidak menguntungkan. Oleh karena itu, tugas tersebut dapat dilakukan melalui penugasan kepada BUMN. Dalam hal adanya kebutuhan masyarakat luas yang mendesak, pemerintah dapat pula menugasi suatu BUMN yang mempunyai fungsi pelayanan kemanfaatan umum untuk melaksanakan program kemitraan dengan pengusaha golongan ekonomi lemah. 62 5. Turut aktif memberikan bimbingan dan bantuan kepada pengusaha ekonomi lemah, koperasi dan masyarakat. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 88 ayat 1 UU BUMN dikatakan ”BUMN dapat menyisihkan sebagian laba bersihnya untuk keperluan pembinaan

60

Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf b. Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c. 62 Penjelasan Pasal 2 ayat (1) huruf c. 61


usaha kecil/koperasi serta pembinaan masyarakat sekitar BUMN”, dan juga dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-05/MBU/2007 tertanggal 27 April 2007 tentang Program kemitraan Badan Usaha Milik Negara dengan usaha kecil dan program bina lingkungan. Dimana dikatakan dalam pasal 1 angka 6 dan 7 dalam Peraturan Menteri tersebut. Program kemitraan BUMN dengan usaha kecil, yang selanjutnya disebut program kemitraan, adalah program untuk meningkatkan kemampuan usaha kecil agar menjadi tangguh dan mandiri melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Sedangkan program bina lingkungan, yang selanjutnya disebut program BL, adalah program pemberdayaan kondisi sosial masyarakat oleh BUMN melalui pemanfaatan dana dari bagian laba BUMN. Dalam pasal 9 ayat 1, pasal 11 ayat 1 dijelaskan tentang dana program kemitraan, sedangkan dalam pasal 9 ayat 2 dan pasal pasal 11 ayat 2 dijelaskan tentang program bina lingkungan.Bahwa adapun bunyi pasal 9 ayat 1, pasal 11 ayat 1, pasal 9 ayat 2 dan pasal pasal 11 ayat 2 adalah dikutip sebagai berikut : Pasal 9 ayat 1 : Dana program kemitraan bersumber dari : 1. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen). 2. Jasa administrasi pinjaman/marjin/bagi hasil, bunga deposito dan/atau jasa giro dari dana program kemitraan setelah dikurangi beban operasional. 3. Pelimpahan dana program kemitraan dari BUMN lain, jika ada. Pasal 11 ayat 1 : Dana Program Kemitraan diberikan dalam bentuk : 1. Pinjaman untuk membiayai modal kerja dan atau pembelian aktiva tetap dalam rangka meningkatkan produksi dan penjualan; 2. Pinjaman khusus untuk membiayai kebutuhan dana pelaksanaan kegiatan usaha mitra binaan yang bersifat pinjaman tambahan dan berjangka pendek dalam rangka memenuhi pesanan dari rekanan usaha mitra binaan; 3. Beban Pembinaan :


a. Untuk membiayai pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan hal-hal lain yang menyangkut peningkatan produktivitas Mitra Binaan serta untuk pengkajian/penelitian yang berkaitan dengan Program Kemitraan; b. Beban pembinaan bersifat hibah dan besarnya maksimal 20% (dua puluh persen) dari dana Program Kemitraan yang disalurkan pada tahun berjalan; c. Beban pembinaan hanya dapat diberikan kepada atau untuk kepentingan mitra binan. Pasal 9 ayat 2 : Dana program bina lingkungan bersumber dari : 1. Penyisihan laba setelah pajak maksimal sebesar 2% (dua persen). 2. Hasil bunga deposito dan atau jasa giro dari dana Program BL. Pasal 11 ayat 2 : Dana program bina lingkungan berbentuk : 1. Dana Program BL yang tersedia setiap tahun terdiri dari saldo kas awal tahun, penerimaan dari alokasi laba yang terealisir, pendapatan bunga jasa giro dan/atau deposito yang terealisir serta pendapatan lainnya. 2. Setiap tahun berjalan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia dapat disalurkan melalui Program BL BUMN Pembina. 3. Setiap tahun berjalan sebesar 30% (tiga puluh persen) dari jumlah dana Program BL yang tersedia diperuntukkan bagi Program BL BUMN Peduli. 4. Apabila pada akhir tahun terdapat sisa kas dana Program BL BUMN Pembina dan BUMN Peduli, maka sisa kas tersebut menjadi saldo kas awal tahun dana Program BL tahun berikutnya. 5. Ruang lingkup bantuan Program BL BUMN Pembina : a. Bantuan korban bencana alam; b. Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan; c. Bantuan peningkatan kesehatan; d. Bantuan pengembangan prasarana dan/atau sarana umum; e. Bantuan sarana ibadah; f. Bantuan pelestarian alam;

C. Penyertaan Modal Negara Dalam menjalankan kegiatan usahanya BUMN mendapatkan modal yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Penyertaan modal negara dalam


rangka pendirian atau penyertaan pada BUMN 63 bersumber dari : 1. Anggaran Pendapatan dan belanja negara. Sumber yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara adalah : a. Dana segar. Dana segar sangat dibutuhkan untuk pengembangan BUMN itu sendiri di masa yang akan datang dan juga ketersediaan sumber dana untuk ekspansi akan lebih terjamin bagi BUMN itu sendiri. b. Proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran belanja dan pendapatan negara. Proyek-proyek yang dibiayai oleh anggaran belanja dan pendapatan negara adalah proyek yang dikelola oleh BUMN maupun instansi pemerintah. Penetapan proyek tersebut menjadi penyertaan modal negara harus dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan BUMN dan hasil kajian, yang nilainya ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan hasil perhitungan yang berdasarkan hasil perhitungan yang dilakukan oleh Menteri Keuangan. Menteri dan Menteri teknis yang bersangkutan dalam rangka perhitungan atas nilai aset eks proyek tersebut. Menteri Keuangan dapat menunjuk penilai independen untuk melakukan penilaian yang dimaksud yang biayanya dibebankan kepada BUMN yang bersangkutan tanpa mengurangi nilai aset. c. Piutang negara pada BUMN atau perseroan terbatas. Hak negara dalam rangka penerimaan negara bukan pajak yang

63

Mulhadi, Op Cit., hlm.76-77.


pemungutannya menjadi tanggung jawab Kementeriaan Negara/ lembaga yang bersangkutan d. Aset-aset negara lainnya. Yang dimaksud dengan aset-aset negara lainnya adalah aset negara yang tidak termasuk dalam kategori sebagaimana yang diuraikan pada huruf a,b, dan c. Apabila aset negara lainnya yang akan dijadikan penyertaan modal negara belum di rencanakan dalam APBN, maka pelaksanaannya harus mengikuti mekanisme APBN. Yang dimaksud mekanisme APBN dalam hal ini adalah pencatatan nilai aset dimaksud dalam APBN sebagai penerimaan dan sekaligus dikeluarkan sebagai penyertaan modal negara. 2. Kapitalisasi cadangan. Kapitalisasi cadangan adalah penambahan modal disetor yang berasal dari cadangan. Penambahan penyertaan dari kapitalisasi cadangan cukup dengan keputusan RUPS/Menteri dan dilaporkan kepada Menteri Keuangan karena pada prinsipnya kekayaan negara tersebut telah terpisah dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara). Cadangan berasal dari laba (keuntungan) bersih dari BUMN. 3. Sumber lainnya. Sumber yang berasal dari sumber lainnya berupa : a. keuntungan revaluasi aset adalah selisih revaluasi aset yang berakibat naiknya nilai aset. b. agio saham adalah selisih lebih dari penjualan saham dengan nilai nominalnya.


Negara dapat melakukan penyertaan modal untuk : 1. Pendirian BUMN atau perseroan terbatas. 2. Penyertaan modal negara pada perseroan terbatas yang didalamnya belum terdapat saham milik negara atau peyertaan modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas yang didalamnya telah terdapat saham milik negara. Penyertaan modal negara pada perseroan terbatas yang didalamnya belum terdapat saham milik negara atau peyertaan modal negara pada BUMN atau perseroan terbatas yang didalamnya telah terdapat saham milik negara dilakukan dalam keadaan tertentu untuk menyelamatkan perekonomian nasional. Penyertaan modal negara dapat berupa penambahan dan pengurangan penyertaan modal negara. Penambahan penyertaan modal negara ke dalam suatu BUMN dan perseroan terbatas dilakukan dalam rangka 64: 1. Memperbaiki struktur pemodalan BUMN dan perseroan terbatas. 2. Meningkatkan kapasitas usaha BUMN dan perseroan terbatas. Sedangkan pengurangan penyertaan modal negara pada BUMN dan perseroan terbatas dilakukan dalam rangka 65: 1. Penjualan saham milik negara pada persero dan perseroan terbatas. 2. Pengalihan aset BUMN untuk penyertaan modal negara pada BUMN lain atau perseroan terbatas, pendirian BUMN baru atau dijadikan kekayaan negara yang 64

Pasal 7 dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara pernyertaan dan penatausahaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. 65 Pasal 8 dari Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 tentang tata cara pernyertaan dan penatausahaan modal negara pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas.


tidak dipisahkan. 3. Pemisahan anak perusahaan BUMN menjadi BUMN. 4. Restruksi perusahaan. D. Pemisahan Kekayaan Negara Pada BUMN Persero Persepsi bahwa BUMN menjadi bagian dari keuangan negara tidak bisa diabaikan begitu saja, karena persepsi itu sudah merasuk dan menjadi pendapat stakeholder terutama aparat penegak hukum. Dalam yurisprudensi berbagai keputusan-keputusan pengadilan, aparat penegak hukum seperti jaksa dan pemeriksa, mereka sependapat bahwa BUMN merupakan bagian dari keuangan negara. Opini para penegak hukum tersebut bukan tanpa dasar. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara menyatakan: Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Sementara itu sehubungan dengan ruang lingkup keuangan negara pada Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi: “kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hakhak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah”. Dalam penjelasan Undang-Undang Keuangan Negara berkaitan dengan pengertian dan ruang lingkup keuangan negara dijelaskan sebagai berikut: “Pengertian yang digunakan dalam merumuskan keuangan negara


adalah dari sisi obyek, subyek, proses dan tujuan. Dari sisi obyek yang dimaksud dengan keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut. Dari sisi subyek dimaksud dengan keuangan negara meliputi seluruh obyek sebagaimana tersebut diatas dimiliki negara, dan/atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Dari sisi proses, keuangan negara mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan pengelolaan obyek sebagaimana tersebut di atas mulai dari perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Dari sisi tujuan keuangan negara meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum atau penguasaan obyek sebagaimana tersebut diatas dalam rangka pemerintahan negara. Bidang pengelolaan keuangan negara yang demikian luas dapat dikelompokkan dalam sub bidang pengelolaan fiskal, sub bidang pengelolaan moneter, dan sub bidang pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan”. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, menyatakan: Perbendaharaan Negara adalah pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan negara, termasuk investasi dan kekayaan yang dipisahkan yang ditetapkan dalam APBN dan APBD. Pasal 3 ayat (1) UndangUndang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung


Jawab Keuangan Negara, menyatakan: Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh BPK meliputi seluruh unsur keuangan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, menyatakan: Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000.- (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000.- (satu milyar rupiah). Sementara itu dalam penjelasan undang-undang tersebut lebih lanjut dijelaskan, bahwa dalam undang-undang ini dimaksud untuk menggantikan UndangUndang Nomor 3 Tahun 1971 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang diharapkan mampu memenuhi dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan hukum masyarakat dalam rangka mencegah dan memberantas secara lebih efektif setiap bentuk tindak pidana korupsi yang sangat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara khususnya serta masyarakat pada umumnya. Keuangan negara yang dimaksud adalah seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk di dalamnya segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban yang timbul karena:


1. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban pejabat lembaga negara, baik di tingkat pusat maupun di daerah; 2. Berada dalam penguasaan, pengurusan dan pertanggungjawaban BUMN/BUMD, yayasan, badan hukum, dan perusahaan yang menyertakan modal negara, atau perusahaan yang menyertakan modal pihak ketiga berdasarkan perjanjian dengan negara. 66 Berdasarkan pasal-pasal tersebut aparat penegak hukum Polisi, Jaksa, dan BPK selaku pemeriksa, bertindak memeriksa Direksi BUMN Persero apabila ada dalam transaksi bisnisnya mengalami kerugian karena ini merupakan indikasi awal akan adanya potensi kerugian negara, Dalam konsepsi yang demikian keuangan negara yang dipisahkan sebagai penyertaan modal pada BUMN Persero adalah merupakan bagian dari kekayaan negara. Oleh karena itu apabila Direksi BUMN dalam mengelola perusahannya mengalami kerugian berpotensi merugikan keuangan negara. Persepsi ini masih dijadikan pedoman oleh aparat penegak hukum atas dasar perundang-undangan tersebut diatas. 67 Namun demikian permasalahan menjadi lain sejak diundangkannya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara. Dalam Pasal 1 angka 1 UU BUMN dijelaskan yang dimaksud dengan Badan Usaha Milik Negara yang selanjutnya disebut BUMN, adalah badan usaha yang seluruh atau 66

Penjelasan Umum dari Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. 67 Nindyo Pramono, Kekayaan Negara Yang Dipisahkan Menurut UU No.19 Tahun 2003 tentang BUMN, dalam Sri Redjeki Hartono, Permasalahan Seputar Hukum Bisnis : Persembahan kepada Sang Maha Guru, (PT.Citra Umbara, Jogjakarta), hlm.142.


sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Selanjutnya Pasal 1 angka 2 UU BUMN menyatakan: Perusahaan perseroan, yang selanjutnya disebut persero, adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnyaterbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 68 BUMN sebagai perseroan terbatas merupakan entitas bisnis yang memiliki kedudukan mandiri terlepas dari orang atau badan hukum lain dari orang yang mendirikannya, pengaturannya tunduk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas. Modal BUMN Persero berasal dari kekayaan negara yang telah dipisahkan dari APBN dan selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak didasarkan pada sistem APBN melainkan didasarkan pada mekanisme korporasi melalui prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang sehat. Dalam penjelasan Pasal 4 ayat (1) UU BUMN dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan dipisahkan adalah pemisahan kekayaan negara dari APBN untuk dijadikan penyertaan modal negara pada BUMN untuk selanjutnya pembinaan dan pengelolaannya tidak lagi didasarkan pada sistem APBN, namun pembinaan dan pengelolaannya didasarkan pada prinsip-prinsip perusahaan yang sehat. Ayat (2) huruf a: Termasuk dalam APBN yaitu meliputi pula proyek-proyek APBN yang dikelola oleh BUMN dan/atau piutang negara pada BUMN yang dijadikan sebagai

68

Ibid.


penyertaan modal negara. Pemerintah sendiri (dalam hal ini Departemen Keuangan) masih ada kegamangan menyangkut penyertaan modal pemerintah pada BUMN Persero sebagai bagian dari kekayaan negara, terutama dengan adanya piutang-piutang beberapa bank plat merah (antara lain BNI, Bank Mandiri, BRI merupakan BUMN Persero) yang macet tidak dapat ditagih dari para penanggung hutang (debitur). Atas dasar ketentuan Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Pasal 8 menyatakan bahwa: “piutang negara atau hutang kepada negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada negara atau badan-badan yang baik secara langsung atau tidak langsung dikuasai oleh negara berdasarkan suatu peraturan, perjanjian atau sebab apapun” dan dalam penjelasannya dikatakan bahwa piutang negara meliputi pula piutang badan-badan yang umumnya kekayaan dan modalnya sebagian atau seluruhnya milik negara, misalnya bank-bank negara, perseroan terbatas negara, perusahaan-perusahaan negara, yayasan perbekalan dan persediaan, yayasan urusan bahan makanan dan sebagainya, serta Pasal 12 ayat (1) undang-undang yang sama mewajibkan instansi-instansi pemerintah dan badan-badan negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 untuk menyerahkan piutang-piutang yang adanya dan besarnya telah pasti menurut hukum akan tetapi penanggung hutangnya tidak mau melunasi sebagaimana mestinya kepada Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Kemudian pasal 19 peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang

tata

cara

penghapusan

piutang

negara/daerah,

menyatakan:

bahwapenghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak piutang


perusahaan negara/daerah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Berikutnya Pasal 20 menyatakan: bahwa tata cara dan penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak atas piutang perusahaan negara/daerah yang pengurusan piutang diserahkan kepada PUPN diatur lebih lanjut dengan peraturan Menteri Keuangan. Tetapi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2006 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penghapusan Piutang Negara/Daerah, dimana dalam pasal 1 dikatakan ketentuan pasal 19 dan pasal 20 dalam peraturan pemerintah nomor 14 tahun 2005 tentang tata cara penghapusan piutang negara/daerah, dihapus, dengan demikian pasal 19 dan 20 tidak diberlakukan lagi karena sudah dihapuskan. Dari uraian diatas, peraturan-peraturan tersebut tidak memisahkan antara kekayaan BUMN dan kekayaan negara sebagai pemegang saham, yang kemudian memunculkan polemik apakah piutang-piutang pada penanggung hutang (debitur) masuk pada kekayaan negara ataukah kekayaan BUMN sebagai suatu perseroan terbatas yang merupakan badan hukum yang tunduk pada ranah hukum privat. 69 Dengan adanya UU BUMN, maka ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 49 Prp. Tahun 1960 Tentang Panitia Urusan Piutang Negara, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 2 huruf g Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan

69

Ibid., hlm.143.


Negara, Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, khusus mengenai kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah menjadi tidak lagi mempunyai kekuatan hukum yang mengikat. E. Jenis-Jenis BUMN Dalam UU BUMN, jenis BUMN ada 2 yaitu : 1. Perusahaan Umum (Perum) Perusahaan Umum (Perum) adalah BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk memanfaatkan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu tinggi dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan. 70 Pendirian perum diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri teknis dan meteri keuangan. Perum yang didirikan tersebut memperoleh status badan hukum sejak diundangkannya peraturan pemerintah tentang pendiriannya. Peraturan pemerintah ini memuat antara lain penetapan pendirian perum, penetapan besarnya kekayaan negara yang dipisahkan, anggaran dasar dan penunjukan menteri selaku wakil pemerintah sebagai pemilik modal. Dalam Pasal 39 UU BUMN Menteri bertanggung jawab atas segala akibat perbuatan hukum yang dibuat Perum dan

70

Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.


tidak bertanggung jawab atas kerugian perum melebihi nilai kekayaan negara yang telah dipisahkan ke dalam perum, kecuali apabila menteri:baik langsung maupun tidak langsung dengan itikad burukmemanfaatkan perum semata-mata untuk kepentingan pribadi, terlihat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perum dan langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan persero. Pendirian perum harus memenuhi kriteria, 71 antara lain : 1. Bidang usaha atau kegiatannya berkaitan dengan kepentigan yang banyak. 2. Didirikan tidak hanya untuk mengejar keuntungan. 3. Berdasarkan pengkajian memnuhi persyaratan ekonomis yang diperlukan bagi berdirinya suatu badan usaha. Maksud dan tujuan Perum adalah untuk menyelenggarakan usaha yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang berkualitas dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. 72 Organ Perum adalah Menteri, direksi dan dewan pengawas, dan Perum bubar karena 73: 1. 2. 3. 4.

Ditetapkan oleh peraturan pemerintah berdasarkan usulan menteri. Jangka waktu berdiri yang ditetapkan dalam anggaran dasar. Penetapan pengadilan. Dicabutnya putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga sebab harta pailit Perum tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. 5. Perum dalam keadaan tidak mampu bayar sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

71

Penjelasan Pasal 35 ayat 2 . Pasal 36 ayat 1. 73 Pasal 83 dari Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN. 72


2. Perusahaan perseroan (Persero) Perusahaan perseroan (persero) adalah BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau yang paling sedikit 51 % (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya mengejar keuntungan. 74 Pendirian persero diusulkan oleh menteri kepada presiden disertai dengan dasar pertimbangan setelah dikaji bersama dengan menteri teknis dan menteri keuangan. Pengkajian bertujuan untuk menentukan layak tidaknya persero tersebut didirikan, melalui kajian atas perencanaan bisnis dan kemampuan untuk mandiri serta mengembangkan usaha di masa mendatang. Pengkajian dalam hal ini melibatkan Menteri teknis sepanjang menyangkut kebijakan sektoral. Pelaksanaan pendirian persero dilakukan oleh menteri mengingat menteri merupakan wakil negara selaku pemegang saham pada persero dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Anggaran

dasar

persero

memuat

sekurang-kurangnya

hal-hal

sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan di bidang perseroan terbatas. 75 Maksud dan tujuan pendirian persero adalah menyediakan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat dan mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai perusahaan.

74

Pasal 1 angka 2 dari Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN. Pasal 9 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan Pengawasan dan Pembubaran BUMN 75


F. Organ-Organ Persero Organ BUMN Persero sama seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas, oleh karena BUMN Persero pada hakekatnya adalah Perseroan Terbatas, yaitu meliputi RUPS, Direksi, dan Dewan Komisaris. Perbedaan antara Organ Perseroan Terbatas dengan Organ BUMN Persero terletak pada pemegang sahamnya. Pada BUMN Persero pemerintah dapat bertindak selaku RUPS apabila seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, sementara apabila pemerintah terlibat dalam Penyertaan Modal Negara (PMN) sebagian, maka kedudukan pemerintah adalah sebagai salah satu pemegang saham. Seberapa besar pengaruh pemerintah dalam mengendalikan BUMN Persero tentunya dipengaruhi oleh seberapa besar peran pemerintah dalam PMN (dibuktikan dengan jumlah kepemilikan saham). Semakin besar peran pemerintah dalam PMN maka semakin berperan pula dalam mengendalikan perusahaan. Dalam forum RUPS, pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan segala kegiatan perseroan mulai dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. 1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Rapat umum pemegang saham yang selanjutnya disebut RUPS adalah organ persero yang memegang kekuasaan tertinggi dalam persero dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi atau komisaris. 76

76

Pasal 1 angka 13 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.


Dalam persero berlaku ketentuan bahwa bila seluruh saham persero dimiliki oleh negara 100 % (seratus persen) maka yang bertindak selaku RUPS adalah menteri. Menteri yang ditunjuk mewakili negara selaku pemegang saham dalam setip keputusan tertulis yang berhubungan dengan persero adalah merupakan keputusan RUPS. Dalam praktiknya, menteri dapat memberikan kuasa dengan hak substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS. Perorangan adalah seseorang yang menduduki jabatan dibawah menteri yang secara teknis bertugas membantu menteri selaku pemegang saham pada persero. Meskipun kedudukan menteri selaku wakil pemerintah telah dikuasakan kepada perorangan atau badan hukum untuk mewakilinya dalam RUPS, untuk hal-hal tertentu penerima kuasa wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan dari menteri sebelum hal-hal dimaksud diputuskan dalam RUPS. Hal ini perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dari menteri mengingat sifatnya yang sangat strategis bagi kelangsungan persero. 77 2. Direksi Direksi adalah Organ BUMN yang bertanggung jawab atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN, serta mewakili BUMN baik didalam maupun diluar pengadilan. 78 Menurut Pasal 15 ayat (1) UU BUMN pengangkatan dan pemberhentian direksi dilakukan oleh RUPS. Dalam kedudukannya selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian cukup dilakukan dengan keputusan Menteri. Keputusan Menteri 77 78

Mulhadi, Op Cit., hlm 169. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang BUMN.


tersebut mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan keputusan yang diambil secara sah dalam RUPS. Mengingat kedudukan Direksi sebagai organ persero dalam mengurus perusahaan guna mencapai maksud dan tujuan perusahaan untuk mengisi jabatan tersebut diperlukan calon-calon anggota direksi yang mempunyai keahlian, integritas, kejujuran, kepemimpinan, pengalaman, perilaku yang baik dan dedikasi yang tinggi serta mempunyai visi pengembangan perusahaan. Untuk memperoleh calon-calon anggota yang terbaik, diperlukan seleksi melalui uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan secara transparan, profesional, mandiri dan dapat dipertanggungjawabkan. 79 Uji kelayakan dan kepatutan tersebut dilakukan oleh suatu tim yang ditunjuk oleh Menteri selaku RUPS dalam hal seluruh sahamnya dimiliki oleh negara, dan ditunjuk oleh Menteri selaku pemegang saham dalam hal sebagian sahamnya dimiliki oleh negara, khusus bagi direksi yang mewakili unsur pemerintah. Anggotaanggota tim yang ditunjuk oleh Menteri harus memenuhi kriteria antara lain profesionalitas,

pemahaman

bidang

manajemen

dan

usaha

BUMN

yang

bersangkutan, tidak memiliki benturan kepentingan dengan calon anggota direksi yang bersangkutan dan memiliki integritas serta dedikasi yang tinggi. Menteri BUMN dapat pula menunjuk lembaga profesional untuk melakukan uji kelayakan dan kepatutan terhadap calon-calon anggota direksi persero. 80 Anggota direksi diangkat untuk masa jabatan 5 tahun dan dapat diangkat 79 80

Mulhadi, Op Cit., hlm 171. Ibid., hlm.172.


kembali untuk 1 kali masa jabatan. Apabila masa jabatan anggota direksi berakhir, maka dalam waktu selambat-lambatnya 30 hari sejak masa jabatan tersebut berakhir, RUPS untuk persero sudah harus menetapkan anggota direksi yang definitif. Anggota direksi tidak berwenang mewakili BUMN, apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota direksi dan anggota direksi yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN. Anggota direksi dilarang memangku jabatan rangka sebagai anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta, dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan, jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan daerah dan jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 81 Larangan perangkapan jabatan tersebut dimaksudkan agar anggota direksi benar-benar mencurahkan segala tenaga dan pikirannya dan/atau perhatian secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan persero serta menghindari timbulnya benturan kepentingan. Menurut pasal 23 ayat 2 Peraturan Pemerintah nomor 45 Tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran BUMN, pemberhentian anggota direksi apabila berdasarkan kenyataan, anggota direksi yang bersangkutan : 1. Tidak dapat memenuhi kewajibannya yang telah disepakati dalam kontrak manajemen. 2. Tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik. 81

Pasal 21 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara.


3. Tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar. 4. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara. 5. Dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap. f. Mengundurkan diri. Menurut pasal 24 peraturan pemerintah nomor 45 Tahun 2005 tentang pendirian, pengurusan, pengawasan dan pembubaran BUMN, jabatan anggota direksi berakhir apabila : 1. Meninggal dunia. 2. Masa jabatan berakhir. 3. Diberhentikan berdasarkan keputusan RUPS/Menteri. 4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota direksi berdasarkan ketentuan perarturan pemerintah ini dan peraturan perundang-undangan lainnya. Ada beberapa tanggung jawab yang harus dipenuhi oleh direksi dalam menjalankan tugasnya 82, yaitu : 1. Menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan rencana strategis yang memuat sasaran dan tujuan persero yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rancangan rencana jangka panjang memuat antara lain yaitu evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang sebelumnya, posisi perusahaan saat ini, asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang dan penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja rencana jangka panjang. 2. Menyiapkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana jangka panjang.

82

Mulhadi, Op Cit., hlm 173.


Rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan memuat antara lain : misi persero, sasaran usaha, strategi usaha, kebijakan perusahaan dan program kerja/kegiatan, anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan, proyeksi keuangan persero setiap anggaran program kerja/kegiatan dan hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS. 3. Menyampaikan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan. Mengingat rencana kerja dan anggaran perusahaan disahkan oleh RUPS, setiap perubahannya juga harus disetujui oleh RUPS, kecuali ditentukan lain dalam keputusan RUPS mengenai pengesahan rencana kerja dan anggaran perusahaan dimaksud. 4. Menyampaikan laporan tahunan kepada RUPS untuk memperoleh pengesahan dalam waktu lima bulan setelah tahun buku persero ditutup. Laporan tahunan memuat antara lain : a. Perhitungan tahunan yang terdiri dari neraca akhir tahun buku yang baru, lampau dan perhitungan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan serta penjelasan atas dokumen tersebut. b. Neraca gabungan dari perseroan yang tergabung dalm satu grup, di samping neraca dari masing-masing perseroan tersebut. c. Laporan mengenai keadaan dan jalannya perseoran, serta hasil yang telah tercapai. d. Kegiatan utama perseroan dan perubahan selama tahun buku. e. Rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang mempengaruhi kegiatan perseroan. f. Nama anggota direksi dan komisaris. g. Gaji dan tunjangan lain bagi anggota direksi dan honorarium serta tunjangan lain bagi anggota direksi.


5. Direksi wajib memelihara risalah rapat dan menyelenggarakan pembukuan persero. Risalah rapat di sini adalah risalah rapat direksi, komisaris dan risalah RUPS. Direksi perlu memelihara risalah rapat tersebut karena merupakan dokumen resmi yang memuat hal-hal yang dibicarakan dan diputuskan dalam rapat, serta merupakan bukti yang melatarbelakangi diambilnya suatu tindakan baik direksi, komisaris maupun pemegang saham dalam pengelolaan perusahaan. Menurut Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara kewajiban direksi adalah sebagai berikut : 1. Direksi wajib mencurahkan perhatian dan pengabdiannya secara penuh pada tugas, kewajiban dan pencapaian tujuan BUMN (Pasal 26 ayat 2). 2. Direksi wajib menyiapkan rancangan rencana jangka panjang yang merupakan strategis yang memuat sasaran dan tujuan BUMN yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun (Pasal 32 ayat 1) . Rancangan rencana jangka panjang memuat antara lain yaitu evaluasi pelaksanaan rencana jangka panjang sebelumnya, posisi BUMN pada saat penyusunan rencana jangka panjang, asumsi-asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana jangka panjang dan penetapan misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja rencana jangka panjang. Rencana jangka panjang yang telah ditandatangani bersama dengan komisaris disampaikan kepada RUPS


untuk persero untuk memperoleh pengesahan. 83 3. Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran perusahaan yang memuat penjabaran tahunan dan rencana jangka panjang (Pasal 35 ayat 1). Rencana kerja dan anggaran dasar perusahaan sekurang-kurangnya memuat misi,sasaran usaha,strategi usaha, kebijakan perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan, anggaran perusahaan yang dirinci atas setiap anggaran program kerja/kegiatan, proyeksi keuangan perusahaan dan anak perusahaannya dan hal-hal lain yang memerlukan keputusan RUPS untuk persero. 84 Rencana kerja dan anggaran dasar yang telah ditandatangani bersama dengan komisaris, diajukan kepada RUPS untuk persero selambat-lambatnya 60 hari sebelum tahun anggaran dimulai untuk memperoleh pengesahan. Rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan disahkan oleh RUPS untuk Persero selambat-lambatnya 30 hari setelah tahun anggaran berjalan 85 sedangkan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan belum disahkan oleh RUPS maka rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan dianggap sah untuk dilaksanakan sepanjang telah memenuhi ketentuan cara penyusunan rancangan rencana kerja dan anggaran perusahaan. 4. Direksi wajib menyiapkan laporan berkala yang memuat pelaksanaan rencana kerja dan anggaran perusahaan (Pasal 39 ayat 1). 83

Pasal 33 ayat 1 Peraturan Pemerintah nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Negara. 84 Pasal 37. 85 Pasal 35 ayat 1.


5. Direksi wajib menyerahkan perhitungan tahunan kepada auditor eksternal yang ditunjuk oleh RUPS untuk persero (Pasal 44 ayat 1). Laporan atas hasil pemeriksaan auditor eksternal yang disampaikan secara tertulis kepada RUPS untuk persero. Perhitungan tahunan yang disediakan ternyata tidak benar dan atau menyesatkan, anggota direksi dan dewan pengawas secara tanggung renteng bertanggungjawab terhadap pihak yang dirugikan. 86

3. Komisaris Komisaris adalah organ persero yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perseroan. Pengangkatan dan pemberhentian komisaris dilakukan oleh RUPS. Dalam hal ini menteri bertindak selaku RUPS, pengangkatan dan pemberhentian komisaris ditetapkan oleh menteri. 87 Anggota komisaris diangkat berdasarkan pertimbangan integritas, dedikasi, memahami masalah-masalah manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen, memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha pesero tersebut, serta dapat menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya. Komisaris

tidak

boleh

mempunyai

kepentingan

yang

dapat

menganggu

kemampuannya untuk melaksanakan tugasnya secara mandiri dan kritis dalam hubungan satu sama lain dan terhadap direksi. 86 87

Pasal 44 ayat 2. Pasal 1 angka 7 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.


Anggota komisaris tidak berwenang mewakili BUMN, apabila terjadi perkara di depan pengadilan antara BUMN dan anggota komisaris dan anggota komisaris yang bersangkutan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan BUMN. Anggota komisaris dilarang memangku jabatan sebagai anggota direksi pada BUMN, badan usaha milik daerah, badan usaha milik swasta dan jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Anggota komisaris dapat diberhentikan berupa tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar, terlibat dalam tindakan yang merugikan BUMN dan/atau negara, dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan mengundurkan diri. 88 Komisaris dalam melakukan tugasnya berkewajiban 89 yaitu: 1. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai rencana kerja dan anggaran perusahaan yang diusulkan direksi. 2. Mengikuti perkembangan kegiatan persero, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi pengurusan persero. 3. Melaporkan dengan segera kepada pemegang saham apabila terjadi gejala menurunkannya kinerja persero. 4. Memberikan nasihat kepada direksi dalam melaksanakan pengurusan persero. 5. Melakukan tugas pengawasan lain yang ditetapkan anggaran dasar persero dan/atau berdasarkan keputusan RUPS. Selain itu, agar komisaris dapat melaksanakan tugasnya dengan baik sesuai

88 89

Mulhadi, Op Cit., hlm 174. Penjelasan Pasal 31 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.


dengan tugas dan fungsinya, komisaris mempunyai wewenang 90 sebagai berikut : 1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan memeriksa kekayaan persero. 2. Memasuki pekarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh persero. 3. Meminta penjelasan dari direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan persero. 4. Meminta direksi dan/atau pejabat lainnya dengan sepengetahuan direksi untuk menghadiri rapat komisaris. 5. Menghadiri rapat direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan. 6. Memberhentikan sementara direksi dengan menyebutkan alasannya. 7. Wewenang lain yang dianggap perlu sebagaimana diatur dalam anggaran dasar persero. G. Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas Mengenai tanggung jawab direksi diatur secara tegas dan jelas dalam ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas. Sebagai organ Perseroan, Direksi bertanggung jawab penuh atas kegiatan pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan dalam mencapai tujuan Perseroan, serta mewakili Perseroan dalam melakukan tindakannya, baik didalam maupun diluar pengadilan. Bahwa adapun tanggung jawab direksi adalah sebagai berikut : 1. Direksi bertanggung jawab mengurus perseroan Tentang masalah pengurusan untuk kepentingan perseroan digariskan pasal 92 ayat 1 dan 2 sudah dijelaskan 91, yang dapat diringkas sebagai berikut : a. Wajib menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan Maksud dari menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan yaitu 90 91

Ibid. M.Yahya Harahap,SH, Hukum Perusahaan Terbatas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),

hlm.372.


pengurusan perseroan yang dilaksanakan anggota direksi harus sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar dan pelaksanaan pengurusan, meliputi pengurusan sehari-hari. 92 b. Wajib menjalankan pengurusan sesuai kebijakan yang dianggap tepat. Dalam menjalankan pengurusan untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ditetapkan dalam anggaran dasar, anggota direksi harus menjalankan pengurusan sehari-hari dengan kebijakan yang dianggap tepat. Menurut penjelasan pasal 92 ayat 2 Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, yang dimaksud dengan kebijakan yang dianggap tepat adalah didasarkan kepada keahlian yang bersumber dari pengetahuan luas dan kemahiran yang terampil sesuai dengan ilmu pengetahuan dan pengalaman, didasarkan kepada peluang yang tersedia bersumber dari kebijakan pengurusan yang diambil dan dilaksanakan harus benar-benr mendatangkan keuntungan dan kebijakan itu diambil sesuai dengn kondisi yang benar-benar cocok bagi perseroan dan bisnis, dan didasarkan kelaziman dalam dunia usaha yang sejenis. 93 2. Wajib menjalankan pengurusan dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab. Pengertian mengenai itikad baik dan penuh tanggung jawab dalam konteks tanggung jawab anggota direksi mengurus perseroan dapat dijelaskan sebagai berikut: a. Kewajiban melakukan pengurusan, menjadi tanggung jawab setiap anggota

92

M.Yahya Harahap,SH, Hukum Perusahaan Terbatas, (Jakarta : Sinar Grafika, 2009),

hlm.372. 93

Ibid.


direksi. Sesuai dengan ketentuan pasal 97 ayat 2 yang diwajibkan melaksanakan pengurusan perseroan adalah setiap anggota direksi perseroan dan oleh karena itu, setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pengurusan perseroan. 94 b. Pengurusan wajib dilaksanakan dengan itikad baik. Makna itikad baik dalam konteks pelaksanaan pengurusan perseroan oleh anggota direksi dalam praktik dan doktrin hukum memiliki jangkauan yang luas antara lain wajib dipercaya artinya setiap anggota direksi selamanya dapat dipercaya serta selamanya harus jujur, wajib melaksanakan pengurusan untuk tujuan yang wajar artinya setiap anggota direksi harus melaksanakan kekuasaan atau fungsi dan kewenangan pengurusan untuk tujuan yang wajar termasuk kewajiban memperhatikan kepentingan karyawan, wajib patuh menaati peraturan perundang-undangan artinya setiap anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan wajib melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku, wajib loyal terhadap perseroan artinya setiap anggota direksi wajib bertindak dengn itikad baik yang setinggi-tingginya mengurus perseroan untuk kepentingan perseroan berhadapan dengan kepentingan pribadinya dan wajib menghindari benturan kepentingan artinya setiap anggota direksi wajib menghindari benturan kepentingan, sebab tindakan tersebut juga

94

Ibid.


melanggar kewajiban kepercayaan dan kewajiban menaati peraturan perundangundangan. 95 c. Pengurusan perseroan wajib dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab. Kewajiban melaksanakan pengurusan dengan penuh tanggung jawab adalah sebagai berikut : 1. Wajib seksama dan berhati-hati melaksanakan pengurusan. Dalam hal mengurus perseroan, anggota direksi tidak boleh sembrono dan lalai, apabila anggota direksi sembrono dan lalai melaksanakan pengurusan menurut hukum anggota direksi telah melanggar kewajiban berhati-hati. Patokan kehati-hatian yang diterapkan secara umum dalam praktik adalah standar kehatihatian yang lazim dilakukan orang biasa dalam posisi dan kondisi yang sama. Apabila patokan kehati-hatian ini diabaikan oleh anggota direksi dalam menjalankan pengurusan perseroan, maka anggota direksi dianggap bersalah melanggar kewajiban dalam melaksanakan pengurusan dan penuh tanggung jawab, sehingga tidak ada kata maaf bagi seseorang yang menduduki jabatan anggota direksi dengan gaji dan tunjangan yang cukup besar, tetapi tidak hati-hati melaksanakan pengurusan perseroan. Dalam melaksanakan penerapan kewajiban berhati-hati dalam pelaksanaan pengurusan perseroan, perlu dikemukakan prinsip yang berlaku umum yang disebut risiko pertimbangan bisnis artinya apabila anggota direksi benar-benar jujur dalam melaksanakan tanggung jawab

95

Try Widiyono, Op Cit., hlm.62.


pengurusan perseroan dan kejujuran itu dibarengi pertimbangan yang komprehensif secara wajar sesuai dengan pengalaman dan ilmu pengetahuan serta kelaziman praktik bisnis. 96 2. Wajib melaksanakan pengurusan secara tekun dan cakap. Pada umumnya aspek wajib tekun dan ulet, selalu dikaitkan dengan keahlian. Dengan demikian anggota direksi dalam melaksanakan pengurusan perseroan wajib mempertunjukkan kecakapannya. Patokannya kecakapan yang wajib sesuai dengan jabatan direksi yang dipangkunya. Kecakapan dan keahkian yang wajib ditunjukkannya harus berdasar ilmu pengetahuan dan pengalaman. 97 3. Tanggung jawab anggota direksi atas kerugian pengurusan perseroan. Tanggung jawab anggota direksi atas kerugian perseroan timbul dari kelalaian menjalankan tugas pengurusan yang dapat diklasifikasi : a. Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi Anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi atas kerugian yang dialami perseroan apabila bersalah dan lalai menjalankan tugasnya melaksanakan pengurusan perseroan. 98 b. Anggota direksi bertanggung jawab secara tanggung renteng. Apabila salah satu anggota direksi lalai atau melanggar kewajiban pengurusan secara itikad baik dan penuh tanggung jawab sesuai dengan lingkup

96

Munir Fuady, Perseroan Terbatas Paradigma Baru,Op Cit., hlm.79 Try Widiyono, Op Cit., hlm.63. 98 M.Yahya Harahap,SH, Op Cit., hlm.383. 97


aspek itikad-itikad baik dan pertanggungjawaban pengurusan, maka setiap anggota direksi sama-sama ikut memikul tanggung jawab secara tanggung renteng terhadap kerugian yang dialami perseroan. Alasan penegakan prinsip tanggung jawab renteng adalah agar semua anggota direksi sa;ing ikut menekuni secara terus-menerus pengurusan perseroan secara solider tanpa mempersoalkan bidang tugas yang diberikan kepadanya, sehingga secara kesuluruhan harus bersatu dan penuh tanggung jawab bekerja sama mengurus kepentingan perseroan. 99 Anggota direksi tidak dapat dikenakan tanggung jawab secara renteng apabila anggota direksi dapat membuktikan hal-hal sebagai berikut 100 : a. Kerugian perseroan tersebut bukan karena kesalahan atau kelalaiannya. b. Telah melakukan dan menjalankan pengurusan perseroan dengan itikad baik dan kehati-hatian untuk kepentingan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan yang ditetapkan dalam AD. c. Tidak mempunyai benturan kepentingan baik langsung maupun tidak langsung atas tindakan pengurusan yang mengakibatkan kerugian perseroan. d. Telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. 4. Tanggung jawab direksi untuk menyelenggarakan RUPS RUPS dapat juga dilakukan melalui media telekonferensi, video konferensi, atau sarana media elektronik lainnya yang memungkinkan semua peserta RUPS saling melihat dan mendengar secara langsung serta berpartisipasi dalam rapat. Selain itu dimungkinkan juga bagi seluruh pemegang saham untuk mengambil keputusan yang mengikat tanpa melalui rapat umum pemegang saham, dan hal ini 99

Ibid., hlm.384. Pasal 97 ayat 5 dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

100


hanya dimungkinkan jika semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan dalam betuk resolusi pemegang saham pengganti rapat umum pemegang saham. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ perseroan yang memiliki kewenangan sisa yang tidak diberikan kepada direksi dan dewan komisaris. RUPS mewakili kehendak dari pemegang saham secara keseluruhan, baik sebagai akibat putusan dengan musyawarah maupun putusan hasil pemungutan suara yang sesuai dan sejalan dengan ketentuan undang-undang perseroan terbatas dan atau anggaran dasar. RUPS tidak mewakili kepentingan dari hanya salah satu atau lebih pemegang saham, melainkan seluruh pemegang saham perseroan. Pemegang saham adalah subjek hukum yang merupakan pemilik dari setiap lembar saham yang dikeluarkan oleh perseroan. Pemegang saham bukanlah organ perseroan dan karenanya setiap tindakan pemegang saham, yang dilakukan secara individuil tidaklah mengikat para pemegang saham lainnya. Dalam setiap forum, RUPS hanya dapat membicarakan agenda yang telah ditentukan sebelumnya. Dalam hal yang demikian, maka pemegang saham berhak memperoleh keterangan yang berkaitan dengan perseroan dari direksi dan/atau dewan komisaris, sepanjang berhubungan dengan mata acara rapat dan tidak bertentangan dengan kepentingan perseroan. 101 Hal tersebut juga secara tidak langsung membawa konsekuensi hukum, bahwa RUPS 101

Parasian Simanugkalit, Rapat Pemegang Umum SahamKaitannya Dengan Tanggung Jawab DireksiPada Perseroan Terbatas, (Jakarta :Yayasan Wajar Hidup, 2006), hlm.79.


tidak berhak untuk membicarakan apalagi mengambil putusan dalam mata acara lainlain, kecuali semua pemegang saham hadir dan/atau diwakili dalam RUPS tersebut menyetujui penambahan mata acara rapat. Dengan demikian berarti keputusan atas mata acara rapat yang ditambahkan harus disetujui dengan suara bulat. Tujuan dilaksanakannya RUPS pada perseroan adalah untuk menyetujui, mengesahkan, mengambil keputusan ataupun menolak mengenai pertanggung jawaban direksi, laporan keuangan yang disampaikan direksi, rancangan rencana kerja pengurus untuk satu tahun kerja berikutnya, rencana penambahan modal, pengangkatan dan pemberhentian anggota direksi dan dewan komisaris, rencana penjualan aset dan pemberian jaminan hutang sebahagian besar atau seluruh kekayaan perseroan, rencana penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan. Adapun tanggung jawab direksi dalam kaitannya dalam RUPS pada perseroan adalah merupakan sebagian tugas dan wewenang direksi terhadap perseroan, dimana direksi berkewajiban dan bertanggung jawab kepada RUPS untuk, memberikan laporan pertanggungjawaban mengenai segala pelaksanaan tugas dan wewenangnya

terhadap

perseroan,

membuat

risalah

RUPS,

melaksanakan

pemanggilan dan penyelenggaraan RUPS tahunan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban, menyelenggarakan RUPS lainnya untuk kepentingan perseroan, menjalankan semua keputusan RUPS yang telah disahkan, memberitahukan hasil keputusan RUPS kepada para pemegang saham, meminta persetujuan RUPS untuk mengalihkan atau menjadikan jaminan utang, seluruh atau sebahagian kekayaan


perseroan, perubahan anggaran dasar, penambahan modal perseroan, penggabungan, peleburan, pengambilalihan dan pembubaran perseroan. Pelaksanaan tugas direksi untuk menjalankan perseroan berdasarkan pada rencana kerja yang telah disusun dan disahkan pada RUPS sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar adalah merupakan tanggung jawab kedalam dari direksi yang mewakili dan menjalankan Perseroan bersama-sama pengurus dan karyawan perseroan, yang akan diminta kembali pertanggungjawabannya pada akhir tahun buku berikutnya. Keputusan RUPS merupakan acuan dari pelaksanaan tugas direksi. Ini merupakan hubungan antara keputusan atau hasil RUPS dengan pelaksanaan tugas direksi. 102 5. Tanggung Jawab Direksi kepada Pemegang Saham. Pemegang saham tersebut memerlukan jaminan dan kepastian bahwa harta kekayaan mereka pribadi tidak akan diganggu gugat sehubungan dengan kegiatan usaha yang diselenggarakan atau dilaksanakan oleh perseroan terbatas tersebut. Dalam konteks yang demikian pertanggungjawaban terbatas pendiri atau pemegang saham menjadi penting artinya. Pemegang saham hanya akan menanggung kerugian yang tidak lebih dari bagian penyertaan yang telah disetujuinya untuk diambil bagian, guna penyelenggaraan dan pengelolaan jalannya Perseroan dengan baik. Sebagai bagian dari upaya untuk tetap mempertahankan konsep bahwa pemegang saham tetap dapat melakukan monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan

102

Ibid., hlm.80.


perseroan, kepada para pendiri atau pemegang saham ini kemudian diberikanlah saham-saham yang merefleksikan sampai seberapa jauh pemegang saham tersebut dapat melakukan monitoring atau pengawasan atau bahkan penentuan kebijakan pengurusan perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan melalui RUPS. Makin besar jumlah saham yang dimiliki, makin besar kewenangan yang dimilikinya dalam RUPS. 103 H. Tanggung Jawab Direksi Menurut Undang-Undang BUMN Dalam penjelasan Pasal 91 UU BUMN disebutkan agar direksi dapat melaksanakan tugasnya secara mandiri, pihak-pihak luar manapun, selain organ BUMN tidak diperbolehkan ikut campur terhadap pengurusan BUMN. Termasuk dalam pengertian campur tangan adalah tindakan atau arahan yang secara langsung memberi pengaruh terhadap tindakan pengurusan BUMN atau terhadap pengambilan keputusan oleh direksi. Ketentuan ini dimaksudkan untuk mempertegas kemandirian BUMN sebagai badan usaha agar dapat dikelola secara profesional sehingga dapat berkembang dengan baik sesuai dengan tujuan usahanya. Hal ini berlaku pula bagi departemen dan instansi pemerintah lainnya karena kebutuhan dana departemen dan instansi pemeritah lainnya telah diatur dan ditetapkan secara tersendiri. Departemen dan instansi pemerintah tidak dibenarkan membebani BUMN dengan segala bentuk pengeluaran. pasal 27 selanjutnya menyatakan: 1. Setiap anggota direksi wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha BUMN; 103

Ibid., hlm.81.


2. Setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Pasal 26 ayat 1 menyatakan sebagai berikut direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam melaksanakan tugasnya, anggota direksi harus mematuhi anggaran dasar BUMN serta wajib-wajib melaksanakan prinsip-prinsip good corporate governence. Good corporate governence adalah suatu proses dan struktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan memperhatikan kepentingan stakeholder lainnya, berlandaskan peraturan perundangan dan nilai etika. 104 Stakeholder adalah semua pihak yang terkait yang mempertaruhkan nilai material atau immanterial dan mempunyai kepentingan dalam perseroan. Prinsipprinsip good corporate governence 105 terdiri dari: 1. Transparansi adalah keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengungkapkan informasi materil dan relevan mengenai perusahaan. 2. Kemandirian adalah keadaan dimana perusahaan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. 3. Akuntabilitas adalah kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban organ sehingga pengelolaan perusahaan terlaksana secara efektif. 4. Pertanggungjawaban adalah kesesuaian di dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. 104 105

Muladi, Op cit, hlm.165. Lihat Penjelasan Pasal 5 ayat 3 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang BUMN.


5. Kewajaran adalah kesesuaian dalam pengelolaan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan prinsip korporasi yang sehat. Penerapan good corporate governence pada BUMN, bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut 106 : 1. Memaksimalkan nilai BUMN dengan cara meningkatkan prinsip keterbukaan, akuntabilitas, dapat dipercaya, bertanggungjawab dan adil agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat baik secara nasional maupun internasional. 2. Mendorong pengelolaan BUMN secara professional, transparan dan efisien serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ. 3. Mendorong agar organ dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan yang berlaku, serta kesadaran akan adanya tanggung jawab sosial BUMN terhadap stakeholders maupun kelestarian lingkungan di BUMN. 4. Meningkatkan kontribusi BUMN dalam perekonomian nasional. 5. Meningkatkan iklim investasi nasional. 6. Mensukseskan program privatisasi. Untuk mengetahui lebih lanjut tanggung jawab direksi dapat dilihat pengaturannya lebih lanjut dalam anggaran dasar masing-masing BUMN. Pada dasarnya setiap anggaran dasar perseroan (BUMN) mengatur tentang batas wewenang direksi dalam mengurus dan mengelola kegiatan perseroan.

106

Pasal 4 Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : KEP-117/M.MBU/2002 tentang Penerapan Praktek Good Corporate Governence Pada Badan Usaha Milik Negara.


I. Tanggung Jawab Direksi

Dalam Pelepasan Asset Tidak Bergerak Pada

BUMN Mengenai tanggung jawab direksi BUMN dalam pelepasan asset tidak bergerak tidak diatur secara tegas dan jelas dalam Undang-Undang BUMN. Karena tanggung jawab direksi yang diatur hanya dalam Pasal 26 ayat 1 UU BUMN yang menyatakan Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan BUMN untuk kepentingan dan tujuan BUMN serta mewakili BUMN baik di dalam maupun di luar pengadilan dan juga dalam Pasal 27 ayat 2 UU BUMN yang menyatakan setiap anggota direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1. Pelepasan asset tidak bergerak berupa tanah, dilepas karena HGU nya sudah habis, dimana tanah yang HGU nya sudah habis diperuntukan untuk pelaksanaan pembangunan untuk kepentingan umum oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dilakukan dengan cara jual beli, tukar menukar, atau cara lain yang disepakati secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersangkut. Hal ini dapat dilihat dalam pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, yang bunyinya ”pembangunan untuk kepentingan umum yang dilaksanakan Pemerintah atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang selanjutnya dimiliki atau akan dimiliki oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, meliputi :


1. Jalan umum dan jalan tol, rel kereta api (di atas tanah, di ruang atas tanah, ataupun di ruang bawah tanah), saluran air minum/air bersih, saluran pembuangan air dan sanitasi; 2. Waduk, bendungan, bendungan irigasi dan bangunan pengairan lainnya; 3. Pelabuhan, bandar udara, stasiun kereta api, dan terminal; 4. Fasilitas keselamatan umum, seperti tanggul penanggulangan bahaya banjir, lahar, dan lain-lain bencana; 5. Tempat pembuangan sampah; 6. Cagar alam dan cagar budaya; 7. Pembangkit, transmisi, distribusi tenaga listrik. Dari uraian diatas, pemilik tanah eks HGU harus melakukan pelepasan asset atas peruntukan dari pemerintah, dimana direksi lah yang bertanggung jawab untuk melakukan pelepasan asset tersebut dan juga pelepasan asset tersebut harus mematuhi peraturan-peraturan yang berlaku dalam pelepasan asset tidak bergerak. Pelepasan asset BUMN tidak bergerak diatur secara khusus yaitu Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, dalam pasal 18, pasal 20 , pasal 21, pasal 24 ayat 2, pasal 25, pasal 26 ayat 1, pasal 28 ayat 1 dan 3, pasal 29 dan pasal 32 ayat 1, yang bunyinya dikutip sebagai berikut : Pasal 18 : 1. Dalam hal pelaksanaan penghapusbukuan dan pemindahantanganan aktiva tetap terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS/Menteri, dilakukan dengan tata cara sebagai berikut : a. Direksi mengajukan permohonan tertulis kepada komisaris/dewan pengawas disertai dengan : 1. Kajian legal atas aktiva tetap yang dimohonkan penghapusbukuannya. 2. Kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang akan diperoleh perusahaan). 3. Penjelasan mengenai alasan penghapusbukuan dan/atau pemindahtanganan. 4. Dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan, berita acara (apabila hilang/musnah) serta data lain berupa lokasi/peta lokasi, jenis, spesifikasi, nilai perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi aktiva tetap dan foto kondisi terakhir.


b.

c.

d.

e.

f.

g. h.

i.

5. Cara pemindahtanganan yang diusulkan (khusus untuk pelaksanaan pemindahtanganan). Dewan Komisaris/Dewan Pengawas memberikan tanggapan tertulis paling lambat 30 hari yang ditujukan kepada direksi setelah menerima permohonan dari direksi. Dalam hal komisaris/dewan pengawas belum dapat memberikan tanggapan tertulis karena memerlukan data atau informasi lain, maka hal tersebut harus disampaikan secara tertulis kepada direksi dlam kurun waktu sebagaimana yang dimaksud pada huruf b. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf c, dewan komisaris/dewan pengawas sudah harus memberikan tanggapan tertulis kepada direksi paling lambat 30 hari sejak menerima atau memperoleh data atau informasi lain yang dibutuhkan. Dalam hal dewan komisaris/dewan pengawas tidak memberikan tanggapan tertulis dalam kurun waktu yang telah ditetapkan, maka direksi dapat meminta persetujuan kepada RUPS/Menteri disertai dengan penjelasan bahwa usulan tersebut tanpa tanggapan dewan komisaris/dewan pengawas karena belum diperoleh dalam kurun waktu yang ditetapkan. Setelah memperoleh tanggapan tertulis dari dewan komisaris/dewan pengawas BUMN atau apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf e, direksi mengajukan permohonan kepada RUPS/Menteri disertai dengan : 1. Tanggapan tertulis dewan komisaris/dewan pengawas BUMN atau penjelasan mengenai tidak adanya tanggapan tertulis dewan komisaris/dewan pengawas. 2. Kajian legal atas aktiva tetap yang dimohonkan penghapusbukuannya. 3. Kajian ekonomis (termasuk manfaat, potensi dan nilai tambah yang akan diperoleh BUMN). 4. Penjelasan mengenai alasan penghapusbukuan dan/atau pemindahtanganan. 5. Dokumen pendukung berupa bukti kepemilikan, berita acara (apabila hilang/musnah) serta data lain berupa lokasi/peta lokasi, jenis, spesifikasi, nilai perolehan, nilai buku, tahun perolehan, kondisi aktiva tetap, penetapan mengenai RUTR/W dan foto kondisi terakhir. 6. Cara pemindahtanganan yang diusulkan (khusus untuk pelaksanaan pemindahtanganan). RUPS/Menteri sudah harus memberikan persetujuan atau tanggapan paling lambat 30 hari setelah menerima permohonan dari direksi BUMN. Dalam hal RUPS/Menteri belum dapat memberikan persetujuan atau tanggapan karena memerlukan data atau informasi lain maka hal tersebut harus disampaikan seara tertulis kepada direksi dalam kurun waktu sebagaimana dimaksud pada huruf g. Apabila terjadi keadaan sebagaimana dimaksud pada huruf h, RUPS/Menteri sudah harus memberikan persetujuan atau penolakan kepada direksi paling lambat 30 hari sejak menerima atau memperoleh data atau informasi lain yang


dibutuhkan. 2. Dalam hal tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berbeda dengan ketentuan anggaran dasar, maka ketentuan anggaran dasar yang diberlukan. 3. Dalam hal tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 belum diatur dalam anggaran dasar, maka tata cara sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang diberlukan. Pasal 20 : 1. Rumah dinas ditawarkan terlebih dahulu kepada penghuni sah. 2. Dalam waktu paling lambat 30 hari setelah ditawarkan, penghuni sah wajib untuk menyatakan berminat membeli atau tidak rumah dinas dimaksud. 3. Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 2 penghuni sah belum memberikan jawaban, maka dianggap tidak berminat untuk membeli rumah dinas. 4. Apabila penghuni sah sudah menyatakan kesediaannya untuk membeli rumah dinas, maka dalam waktu paling lambat 30 hari, penghuni sah sudah harus mengajukan permohonan pembelian rumah dinas tersebut kepada BUMN. Pasal 21 : Dalam hal penjualan aktiva tetap berupa tanah dilakukan terhadap satu areal yang di dalamnya terdapat rumah dinas, direksi dapat menjual keseluruhan areal tersebut dalam satu paket termasuk rumah dinas tanpa menawarkan terlebih dahulu kepada penghuni sah untuk membeli rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, setelah melakukan pengkajian yang menunjukkan bahwa penjualan dalam satu paket lebih menguntungkan perusahaan. Pasal 24 ayat 2 : Pelaksanaan penghapusbukuan karena pemindahtanganan dilakukan oleh direksi setelah terjadi pemindahtanganan. Pasal 25 : Pemindahtanganan dilakukan oleh direksi BUMN sesuai dengan cara pemindahtanganan yang disetujui oleh RUPS/Menteri atau dewan komisaris/dewan pengawas. Pasal 26 ayat 1: Untuk mendapatkan nilai jual aktiva tetap yang optimal, direksi BUMN dapat menggunakan jasa pihak lain yang memiliki kompetensi dalam bidangnya dalam rangka melaksanakan pemasaran penjualan dari aktiva tetap dimaksud dengan tetap mempertimbangkan mempertimbangkan manfaatnya bagi BUMN. Pasal 28 ayat 1 dan 3 : 1. Dalam rangka menetapkan harga jual, nilai tukar dan nilai ganti rugi minimum atas


aktiva tetap BUMN, RUPS/Menteri atau dewan komisaris/dewan pengawas sesuai dengan kewenangan pemberian persetujuan, dapat menetapkan agar direksi membentuk tim penaksir harga atau menggunakan jasa perusahaan nilai. 3. Dalam hal dibentuk tim penaksir harga, maka tim tersebut beranggotakan wakilwakil dari Kementerian BUMN, BUMN yang bersangkutan, dan instansi lain yang dianggap perlu. Pasal 29 : 1. Direksi dapat melakukan penyesuaian terhadap nilai jual tanah dan bangunan apabila tidak mendapatkan penawaran dengan nilai yang sama atau dengan nilai lebih tinggi daripada harga minimum yang ditetapkan oleh tim penaksir harga atau perusahaan penilai atau nilai jual obyek pajak (NJOP). 2. Penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, dapat dilakukan oleh direksi apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut : a. Telah 2 kali melakukan penawaran umum dan 3 kali melakukan penawaran terbatas sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dan pasal 8 namun tidak ada pembeli atau penawar sesuai dengan harga taksiran atau NJOP. b. Tidak memperoleh calon pembeli yang potensial untuk dilakukan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 dengan harga taksiran atau NJOP. c. Berdasarkan hasil pengkajian konsultan independen, pemindahtanganan dengan harga yang ditawarkan akan lebih menguntungkan BUMN dibandingkan dengan tetap mempertahankan aktiva tetap tersebut. d. Adanya kebutuhan yang mendesak bagi BUMN sesuai dengan hasil kajian direksi. 3. Dalam rangka pelaksanaan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat 1, direksi meminta pendapat dari : a. Kejaksaan Agung dan/atau Kejaksaan Tinggi b. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). 4. Dalam hal pelaksanaan penyesuaian harga sebagaimana dimaksud pada ayat 1 terkait NJOP, selain meminta pendapat sebagaimana dimaksud pada ayat 3, direksi meminta pula pendapat dari kantor pelayanan pajak setempat. Pasal 32 ayat 1: Direksi wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusbukuan dan/atau pemindahtanganan kepada RUPS/Menteri atau dewan komisaris/dewan pengawas sesuai dengan kewenangan pemberian persetujuan dalam waktu paling lambat 3 bulan setelah selesainya pelaksanaan penghapusbukuan dan/atau pemindahtanganan. Pasal 21 dari Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER02/MBU/2010 tentang Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva


Tetap Badan Usaha Milik Negara sudah diubah dalam Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-06/MBU/2010 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara BUMN Nomor : PER-02/MBU/2010 Tata Cara Penghapusbukuan Dan Pemindahtanganan Aktiva Tetap Badan Usaha Milik Negara, dimana dalam pasal 21 dijelaskan sebagai berikut : Pasal 21 : Kewajiban menawarkan terlebih dahulu kepada karyawan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20, tidak berlaku apabila : a. Pemindahtanganan dilakukan karena diperuntukkan bagi kepentingan umum diperlukan oleh Kementerian atau lembaga negara/pemerintah, bagian dari program restrukturisasi dan penyehatan BUMN dan/atau dijadikan penyertaan modal, sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 1, pasal 10 ayat 1 dan pasal 12. b Penjualan aktiva tetap berupa tanah dalam satu paket rumah dinas yang terdapat diatasnya, dengan ketentuan berdasarkan hasil kajian direksi menunjukkan bahwa penjualan dalam satu paket lebih menguntungkan perusahaan. J. Analisa Hukum Tentang Tanggung Jawab Direksi Dalam Pelepasan Asset Tidak

Bergerak

Pada

BUMN

Terhadap

Putusan

Nomor

:

1491/PID.B/2006/PN-LP Direktur Utama PTPN.II Suwandi ditetapkan sebagai tersangka oleh Jaksa Penuntut Umum dalam pelepasan hak atas tanah eks HGU PTPN.II sehingga mengakibatkan kerugian negara. Suwandi didakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum yang memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. 107 Kasus ini bermula dari Suwandi sebagai direktur utama melakukan pelepasan hak atas tanah Eks HGU PTPN.II yang terletak di Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung Morawa 107

Putusan Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam Nomor 1491/Pid.B/2006/PN-LP tertanggal 26 Maret 2007, hlm.3.


seluas + 59 Ha tersebut berawal dari adanya niat untuk memiliki lahan di lokasi pengembangan kota Tanjung Morawa sebagaimana tercantum dalam rencana umum tata ruang kota (RUTK) dan selanjutnya sekitar bulan April 2004 M.Suprianto sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah datang menemui Suwandi untuk membeli tanah eks HGU tersebut. 108 Untuk merealisasikan niat dari M.Suprianto sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, Suwandi membentuk panitia penaksir harga jual aktiva non produktif milik PTPN.II. Pada awalnya tanah yang ingin dilepas adalah tanah seluas + 59 Ha, namun kemudian yang disepakati bahwa yang akan dilepas adalah seluas 78,16 Ha. 109 Selanjutnya berdasarkan kesepakatan panitia penaksir harga dengan M.Suprianto sebagai Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah maka disepakati harga jual sebesar Rp.11.051.165.000. 110 Setelah lunas pembayaran ke PTPN.II (Persero) atas tanah Eks HGU PTPN.II yang terletak di Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung Morawa barulah dibuat akta notaris No.13 tanggal 16 Nopember 2005 antara terdakwa dengan Suprianto.Tetapi berdasarkan hasil audit dari BPKP terdapat perbedaan harga yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.21.151.291.000.- atau setidak-tidaknya sebesar Rp.11.208.323.150.-. Akibat perbuatan Terdakwa Ir.Suwandi bersama-sama dengan Drs.Sukardi,MM, Ir.Masdin Sipayung, Indro Suhito,SH dan M.Suprianto negara telah dirugikan sebesar Rp.21.151.291.000.- atau setidak-tidaknya sebesar Rp.11.208.323.150.-. 111 Adapun

108

Ibid., hlm.4. Ibid., hlm.7. 110 Ibid., hlm.8. 111 Ibid., hlm.11. 109


dakwaan dari Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut : 1. Dakwaan pertama primair terdakwa Ir.H.Suwandi dipersalahkan dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 112 2. Dakwaan kedua subsidair terdakwa Suwandi dipersalahkan dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat 1 Jo Pasal 15 Jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 113 3. Dakwaan kedua primair terdakwa Suwandi dipersalahkan dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 114 4. Dakwaan kedua subsidair terdakwa Suwandi dipersalahkan dan diancam pidana dalam pasal 3 Jo Pasal 15 Jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 112

Ibid., hlm.12. Ibid., hlm.21. 114 Ibid., hlm.31. 113


2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 115 Adapun Tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum 116adalah sebagai berikut : 1. Menjatuhkan terdakwa Suwandi telah terbukti secara sahdan menyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dalam pasal 3 Jo pasal 18 undang-undang nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan undang-undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan tindak pidana korupsi Jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan ditambah dengan denda sebesar RP.100.000.000.- subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan. 3. Menetapkan barang bukti berupa : a. uang sebesar Rp.1.402.055.343,40 (pembulatan Rp.44.800.000) terdiri dari (Rp.1.301.832.343.40 = Rp.55.343.000.-) yang disita dari kas PTPN.II dikembalikan kepada PTPN.II. b. 1(satu) set Sertifikat HGU No.1 tahun 1989, dikembalikan kepada BPN Kabupaten Deli Serdang.

115 116

Ibid., hlm.41. Ibid., hlm.113-114.


c. Surat-surat atau dokumen sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti, dijadikan barang bukti dalam perkara lain. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.Atas tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam telah memutus perkara Nomor 1491/Pid.B/2006/PN-LP tertanggal 26 Maret 2007, dengan amar putusan 117 yaitu : “M E NG A D I L I : 1. Menyatakan Terdakwa Ir.H.Suwandi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “korupsi secara bersama-sama; 2. Menghukum Terdakwa H.Suwandi oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam)bulan denda sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah), subsidair selama 6 (enam) bulan kurungan; 3. Menghukum PTPN.II agar membayar uang pengganti sebesar RP.8.805.730.030,60.- (delapan milyar delapan seratus lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga puluh rupiah enam puluh sen) untuk disetor ke Kas Negara; 4. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; 5. Menetapkan bukti surat : 1. 1 (satu) lembar asli Surat Menteri BUMN Nomor: S-351/MBU/2004, tanggal 30 Juni 2004, perihal Persetujuan Pelepasan Aktiva Milik PTPN.II (Persero) yang ditujukan kepada Direksi PTPN-II ; 2. 3 (tiga) lembar Keputusan Direksi PTPN-II Nomor : II.0/Kpts/R.04/III/2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Jual Aktiva Tetap Non Produktif milik PTPN-II berupa tanah selas + 59 Ha yang terletkak di kebun Tamora Desa Dagang Kerawang ; 3. 1 (satu) lembar lampiran Surat Keputusan Direksi PTPN-II Nomor : II.0/Kpts/R.04/III/2005 tentang Pembentukan Panitia Penaksir Harga Jual Aktiva Tetap Non Produktif milik PTPN-II berupa tanah selas + 59 Ha yang terletkak di kebun Tamora Desa Dagang Kerawang ; 4. 3 (tiga) lembar asli Surat Perjanjian Pembayaran Nomor : II.0/SP-V/01/2005 tanggal 10 Mei 2005 oleh Notaris Ernawaty Lubis ; 5. 1 (satu) lembar fotocopy bukti penyetoran dengan slip Nomor : 226228 dan 226236 tanggal 14 Nopember 2005 berupa pembayaran ganti rugi tanah eks HGU PTPN-II senilai Rp.10.475.000.000.- dan Rp.314.250.000.- ; 6. 1 (satu) lembar asli Surat Sekretaris Kementrian Negara BUMN Nomor : S08/MBU.S/2006 tanggal 20 Januari 2006 ; 7. 2 (dua) berkas asli Surat Direksi PTPN-II Nomor : II.0/X/367/V/2004 tanggal 15 April 2004 hal Permohonan persetujuan penghapus bukan areal lahan 117

Ibid., hlm.184-188.


Kebun Tamora milik PTPN Nusantara II yang diinvestasikan untuk Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah; 8. 5 (lima) lembar asli Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ; 9. 6 (enam) lembar asli lampiran Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor : 42/HGU/BPN/2002 tentang Pemberian Perpanjangan Jangka Waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara ; 10. 2 (dua) lembar asli Surat Bupati Deli Serdang Nomor :593/5083 tanggal 23 Desember 2005, hal Penjelasan atas Pelepasan areal 78,16 Ha eks HGU PTPN-II Tanjung Morawa di Desa Dagang Kerawang Tanjung Morawa ; 11. 1 (satu) lembar asli Surat Direksi PTPN-II Nomor : II.0/X/176.A/V/2005 tanggal 9 Mei 2005 hal Penangguhan Surat Perintah Setor ; 12. 1 (satu) lembar asli Surat Ketua Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah Nomor : 55/YPNA/TM/V/2005 tanggal 04 Mei 2005 perihal Penangguhan Surat perintah Setor (SPS) ; 13. 1 (satu) lembar asli Surat Direksi PTPN-II Nomor : II.0/X/139/IV/2004 tanggal 12 April 2005 perihal Pelepasan areal eks HGU PTPN-II Kebun Tamora di Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa ; 14. 3 (tiga) lembar fotocopy Notulen Rapat Panitia Penaksiran Harga Jual Aktiva Tetap Non Produktif milik PTPN-II berupa tanah + 59 Ha yang terletak di kebun tamora Desa Dagang Kerawang Kecamatan Tanjung Morawa Kabupaten Deli Serdang tanggal 23 Maret 2005 ; 15. 1 (satu) lembar asli Surat Komisaris PTPN-II Nomor : DK.PTPN-II/V/200425 tanggal 17 Mei 2004 ; 16. 1 (satu) lembar asli Surat Direksi PTPN-II Nomor : II.0/X/136/IV/2005 tanggal 08 April 2005 perihal Pemberitahuan Pembayaran (Surat Perintah Setor/PSP) ; 17. 2 (dua) lembar asli Surat Gubernur Sumut Nomor : 593/1941/2004 tanggal 14 April 2004 hal Pengaturan Pemanfaatkan Tanah yang ditujukan kepada Menteri BUMN d/p Direktur PTPN-II ; 18. 1 (satu) lembar asli Surat Estimasi Harga/Nilai Ganti Rugi Asset ; 19. 1 (satu) Examplar Sertifikat Hak Guna Usaha Asli Nomor : 1/Dagang Kerawang ; 20. 1 (satu) lembar fotocopy Berita Acara Serah Terima tanggal 21 Mei 2003 ; 21. 1 (satu) lembar fotocopy Tanda Terima Sertifikat dari Ir.Dermawan kepada Drs.MM.Damanik selaku pegawai BPN Deli Serdang ; 22. 1 (satu) lembar Peta Ukur Nomor :73/1997 ;Terhadap bukti Surat yang asli dikembalikan kepada yang berhak dan terhadap bukti surat fotocopy tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini ; Dan : a. uang sebesar Rp.1.402.055.343,40 (pembulatan Rp.1.402.055.600.-) terdiri dari (Rp.1.301.832,343,40 + Rp.55.343.000.- + Rp.44.880.000.-) yang disita dari Kas PTPN II Tanjung Morawa disetor ke Kas Negara ; b. 1 (satu) set Sertifikat HGU No.1 tahun 1989 dikembalikan kepada BPN Kabupaten Deli Serdang ; 6. Menghukum Terdakwa Ir.H.Suwandi untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp.5.000.- (lima ribu rupiah) “;


Atas putusan dari Pengadilan Negeri Kelas I-B Lubuk Pakam, Terdakwa mengajukan banding. Atas banding tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan menerima permintaan banding dari Terdakwa Ir.H.Suwandi dengan register perkara nomor : 397/PID/2007/PT-MDN tertanggal 29 Oktober 2007. Adapun putusan Hakim Pengadilan Tinggi Medan Nomor:397/PID/2007/PT-MDN tertanggal 29 Oktober 2007 yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam dan menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa Suwandi terbukti, tetapi perbuatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana dan juga mengembalikan uang yang disita oleh Jaksa Penuntut Umum sebesar Rp.1.402.055.343,40 ke kas PTPN.II. 118 Yang dimaksud dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan tentang perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana, karena terdakwa dalam melakukan pelepasan asset tidak bergerak atas tanah seluas 78,16 ha sudah mendapat izin dari Menteri BUMN dan Gubernur Sumatera Utara dimana pelepasan asset tidak bergerak dipergunakan untuk pembangunan daerah yang akan dibuat sarana-sarana pendidikan. Dengan adanya izin dari Menteri BUMN dan Gubernur Sumatera Utara terhadap pelepasan asset tidak bergerak atas tanah seluas 78,16 ha, maka pelepasan asset tidak bergerak atas tanah seluas 78,16 ha adalah sah dan tidak merupakan perbuatan melawan hukum. Atas putusan dari Pengadilan Tinggi Medan, Jaksa Penuntut Umum

118

Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor:397/PID/2007/PT-MDN tertanggal 29 Oktober 2007, hlm.40.


mengajukan kasasi. Atas kasasi tersebut Majelis Hakim Mahkamah Agung RI mengabulkan permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dengan register pekara nomor : 798 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 12 September 2008. Adapun putusan Hakim Mahkamah Agung RI nomor : 798 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 12 September 2008 yaitu membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan, menghukum Terdakwa Ir.H.Suwandi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun, menghukum terdakwa dengan pidana sebesar Rp.100.000.000.- (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka terdakwa dikenakan hukuman pengganti berupa pidana kurungan selama 6 (enam) bulan dan juga menghukum PTPN.II agar membayar uang pengganti sebesar Rp.8.805.730.030,60.- (delapan milyar delapan ratus lima juta tujuh ratus tiga puluh ribu tiga puluh rupiah enam puluh sen) untuk disetor ke kas negara. 119 Dalam kasus tersebut di atas ini berkaitan dengan tanggung jawab direksi BUMN terhadap tindakannya yang melakukan pelepasan asset tidak bergerak tanpa persetujuan dari BUMN dan perbedaan luas tanah yang akan dilepaskan. Padahal dilihat dari pertimbangan Majelis Hakim yang menyatakan : 1.

Tentang luas tanah, dimana pada awalnya telah dimohonkan seluas + 59 ha kemudian disetujui Gubernur Sumatera Utara 59 ha sampai dengan persetujuan dari Menteri BUMN seluas 59 ha, selanjutnya dengan Nomor : S-08/MPU.S/2006 tertanggal 20 Januari 2006 tentang penegasan atas selisih areal lahan kebun 119

Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 798 K/Pid.Sus/2008 tertanggal 12 September

2008, hlm.47.


tamora milik PTPN.II yang didivestasikan untuk Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, yang pada pokoknya menyetujui luas areal 78,16 ha di hapus bukukan dan diganti rugikan kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah. 2.

Dengan surat Nomor : S-08/MPU.S/2006 tertanggal 20 Januari 2006 tentang penegasan atas selisih areal lahan kebun Tamora milik PTPN.II yang didivestasikan untuk Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah, maka Menteri BUMN telah menyetujui seluas 78,16 ha yang tadinya seluas 59 ha.

3.

Selain hal tersebut di atas gambar yang dimaksud atas tanah seluas 59 ha dibandingkan dengan gambar dari BPN tanah seluas 78,16 ha adalah sama dan sebangun, padahal Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah pada permohonan ini menitik beratkan pada gambar yang ada ternyata tanah seluas 78,16 ha, maka Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah memohon tanah seluas 78,16 ha, kalau pun dikabulkan tanah seluas 78,16 ha adalah sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah juga telah disetujui.

4.

Tanda tangan pada surat Nomor : S-08/MBU.S/2006 tertanggal 20 Januari 2006 adalah atas nama Menteri Negara BUMN,

Sekretaris Kementerian Negara

BUMN tertanda Muhammad Said Didu, dalam hal ini lembaga Kementerian BUMN adalah salah satu kesatuan selaku lembaga negara yang diberi wewenang untuk mengurusi BUMN karena negara sebagai pemegang saham, serta tanda tangan tersebut dilakukan oleh Sekretaris Kementerian Negara BUMN selaku atas nama Menteri BUMN yang berarti tanda tangan tersebut adalah sebagai Menteri Negara BUMN. Dengan demikian surat tersebut dapat dikatakan mempunyai


kualitas yang sama dengan surat yang di tanda tangani oleh Menteri Negara BUMN. 5.

Perubahan luas tanah yang semula seluas 59 ha setelah diukur oleh BPN menjadi tanah seluas 78,16 ha adalah sah.

6.

Masalah pelaksanaan ganti rugi menurut surat Menteri BUMN nomor : S.351/MBU/2004 tanggal 30 Juni 2004 diberi batas waktu 1 (satu) tahun, surat tersebut dibuat untuk dilaksanakannya, tetapi dengan Nomor : S-08/MBU.S/2006 tertanggal 20 Januari 2006, maka dapat diartikan diakui adanya perpanjangan waktu pelaksanaan pelepasan asset PTPN.II oleh Menteri Negara BUMN yang berarti masalah waktu yang melebihi 1 tahun adalah sah. Dari pertimbangan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kelas I-B

Lubuk Pakam diatas, pelepasan asset dan perbedaan luas tanah yang akan dilepaskan adalah sah dan hal ini juga telah dikuatkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan, sedangkan pertimbangan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI tentang pelepasan asset dan perbedaan luas tanah yang akan dilepaskan adalah tidak sah menyatakan : 1. Terdakwa

Suwandi

mempergunakan

Surat

Menteri

BUMN

nomor

:

S.351/MBU/2004 tanggal 30 Juni 2004 hal : persetujuan pelepasan aktiva milik PTP.Nusantara II (Persero) sebagai dasar untuk menyerahkan tanah seluas 78,16 Ha dengan ganti rugi kepada M.Suprianto, padahal surat tersebut sudah tidak berlaku, sebab transaksi dilakukan pada tanggal 16 Nopember 2005 dan pembayaran ganti rugi sudah diterima PTPN.II tanggal 14 Nopember 2005. Surat


Menteri BUMN nomor : S.351/MBU/2004 tanggal 30 Juni 2004 hal : persetujuan pelepasan aktiva milik PTP.Nusantara II (Persero) tidak berlaku lagi, karena jangka waktu yang diberikan Menteri BUMN kepada direktur utama PTPN.II (Persero) untuk melakukan pelepasan asset tidak bergerak selama 1 tahun yaitu mulai dari tanggal 30 Juni 2004 sampai dengan tanggal 30 Juni 2005. 2. Memperhatikan surat Sekretaris Menteri Negara BUMN No.S-08/MBU.S/2006 tanggal 20 Januari 2006, perihal : penegasan atas selisih areal lahan kebun tamora milik PTPN.II yang didivestasikan untuk Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah yang ditanda tangani oleh H.Muh.Said Didu (saksi) untuk menjelaskan keberadaan surat tersebut, yang menyatakan : a. Surat tersebut adalah penegasan dari lembaga dan bukan kewenangan RUPS seharusnya Dirut PTPN.II membuat surat kepada RUPS, bukan ke lembaga kementerian BUMN. b. Surat No.S-08/MBU.S/2006 tanggal 20 Januari 2006 tidak dapat dipakai sebagai landasan hukum pelepasan asset, karena pelepasan asset ada di Menteri BUMN sebagai RUPS. c. Saksi selaku Sekretaris Menteri BUMN hanya menjawab surat dari direksi PTPN.II tamora dan tulisan di dalam hal hanyalah mengulangi isi surat dari Dirut PTPN.II tamora. d. Saksi tidak pernah menegaskan bahwa tanah eks. HGU PTPN.II Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang tersebut diperuntukan kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah.


Dalam surat Sekretaris Menteri Negara BUMN No.S-08/MBU.S/2006 tanggal 20 Januari 2006, perihal : penegasan atas selisih areal lahan kebun tamora milik PTPN.II yang didivestasikan untuk Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah yang ditanda tangani oleh H.Muh.Said Didu, H.Muh.Said Didu seharusnya menjelaskan dalam surat tersebut, bahwa selisih areal lahan kebun tamora milik PTPN.II tidak kewenangan H.Muh.Said Didu tetapi kewenangan Menteri BUMN selaku Pemegang Saham dan harus dituangkan dalam RUPS, sehingga direktur Utama PTPN.II (Persero) menjadi tahu langkah-langkah untuk menyelesaikan perselisihan areal lahan kebun Tamora. Dengan demikian direktur utama tidak dipersalahkan dalam melakukan pelepasan asset di Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung Morawa. Pelepasan asset tidak bergerak PTPN.II (Persero) dilakukan pada tahun 2005, maka peraturan yang berlaku adalah Keputusan Menteri Keuangan No.89/KMK.013/1991 tentang pedoman pemindahtanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara. Tata cara pelepasan asset pada BUMN terdapat dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 13 dan pasal 16 dari Keputusan Menteri Keuangan No.89/KMK.013/1991 tentang pedoman pemindahtanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara, yang bunyinya dikutip sebagai berikut : Pasal 7 : 1. Permohonan pemindahantanganan aktiva tetap tidak bergerak dan aktiva tetap tidak bergerak yang unsur ekonomisnya diatas lima tahun diajukan oleh direksi BUMN kepada Menteri Keuangan dengan tembusan kepada dewan komisaris/dewan pengawas. 2. Dewan komisaris/dewan pengawas wajib memberikan penilaian dan pendapat kepada Menteri Keuangan selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak diterimanya permohonan pemindahtanganan aktiva tetap tersebut. 3. Menteri Keuangan memberikan keputusannya selambat-lambatnya dalam waktu 3


(tiga) bulan sejak diterimanya penilaian dan pendapat dari dewan komisaris/dewan pengawas sebagaimana tersebut dalam ayat 2 pasal ini. Pasal 8 : Setiap permohonan oleh direksi kepada dewan komisaris dan Menteri Keuangan mengenai pemindahtanganan aktiva tetap dengan cara penjualan atau tukar menukar harus disertai taksiran harga jual/harga tukaran aktiva tersebut yang ditetapkan sendiri oleh direksi tanpa membentuk suatu team penaksir harga. Pasal 9 : Permohonan pemindahtanganan aktiva tetap tersebut dalam pasal 6, pasal 7 dan pasal 8 diatas harus disertai dengan data sebagai berikut : 1. Lokasi. 2. Jenis barang. 3. Spesifikasi. 4. Nilai perolehan dan nilai buku. 5. Tahun perolehan. 6. Perkiraan harga jual. 7. Kondisi/keadaan barang. Pasal 12 ayat 1 dan 2 : 1. Penjualan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara baik yang telah memperoleh persetujuan dari dewan komisaris/dewan pengawas berdasarkan pasal 6 maupun dari Menteri Keuangan sesuai dengan ketentuan pasal 7 pelaksanaannya dilakukan oleh direksi dengan prosedur lelang melalui kantor lelang Negara. 2. Dengan pertimbangan tertentu menteri keuangan dapat memberikan persetujuan pelaksanaan penjualan aktiva tetap sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dan pasal 7 tanpa prosedur lelang melalui Kantor lelang Negara. Pasal 13 : 1. Untuk menetapkan harga jual/harga tukaran atas aktiva tetap yang akan dijual atau dipertukarkan sebagaimana tersebut dalam pasal 8 taksirannya dapat dilakukan oleh perusahaan penilai (appraisal company) berdasarkan persetujuan Menteri Keuangan. 2. Menyimpang dari ketentuan pasal 8, khusus untuk penetapan harga jual atas rumah dinas dan kendaraan dinas yang akan dijual kepada penghuni/pemakai, direksi membentuk panitia penaksir harga dengan susunan keanggotaan terdiri dari wakilwakil Departemen Keuangan, Departemen Teknis, Badan Usaha Milik Negara yang bersangkutan serta instansi lain yang dianggap perlu dengan ketentuan jumlah anggota sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang. 3. Harga transaksi yang ditetapkan oleh panitia penaskir harga maupun oleh perusahaan penilai maksimum berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. 4. Harga transaksi yang ditetapkan oleh panitia penaksir harga atau oleh perusahaan


penilai berlaku sebagai pedoman bagi direksi untuk menetapkan harga aktiva tetap yang akan dijual atau dipertukarkan. Pasal 16 : Direksi Badan Usaha Milik Negara menyampaikan laporan pelaksanaan pemindahtanganan aktiva tetap kepada Menteri Keuangan dan Menteri Teknis dengan tembusan kepada dewan komisaris/dewan pengawas, selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah selesainya pelaksanaan pemindahtanganan tersebut. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah, dinyatakan dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 yaitu : 1. Apabila Hak Guna Usaha hapus dan tidak diperpanjang atau diperbaharui, bekas pemegang hak wajib membongkar bangunan-bangunan dan benda-benda yang ada di atasnya dan menyerahkan tanah dan tanaman yang ada di atas tanah bekas Hak Guna Usaha tersebut kepada Negara dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Menteri. 2. Apabila bangunan, tanaman dan benda-benda sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 masih diperlukan untuk melangsungkan atau memulihkan pengusahaan tanahnya, maka kepada bekas pemegang hak diberikan ganti rugi yang bentuk dan jumlahnya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden. Dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 dapat dijelaskan PTPN.II (Persero) masih mempunyai hak untuk menguasasi tanah eks HGU seluas 78,16 Ha, dimana direktur utama PTPN.II (Persero) sebagai wakil dari Pemegang Saham yaitu Menteri BUMN berhak untuk menjaga sampai ada pelepasan asset terhadap tanah eks HGU seluas 78,16 Ha yang ditentukan oleh Menteri BUMN sebagai pemegang saham. Dan menurut Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang menyatakan pada bagian memutuskan diktum 3,4 :


Ketiga

Keempat

: Menegaskan bahwa atas sebagian tanah-tanah perkebunan sebagaimana diuraikan dalam peta pada daftar lampiran keputusan ini seluruhnya seluas 3.353,5900 ha terletak di Kecamatan Sunggal, Pancur Batu, Kutalimbaru, Tanjung Morawa, STM Hilir, Pagar Merbau, Hamparan Perak, Percut Sei Tuan, Beringin, labuhan Deli, Batangkuis, Patumbak dan Perbauangan, kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara menjadi tanah yang langsung dikuasai oleh negara. : Menyerahkan pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan penggunaan tersebut dalam diktum ketiga keputusan ini kepada Gubernur Sumatera Utara untuk selanjutnya diproses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku setelah memperoleh ijin pelepasan asset dari Menteri yang berwenang. Dapat dijelaskan diktum ketiga dan keempat tersebut diatas, tanah eks

HGU seluas 78,16 Ha terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, yang sudah habis Hak Guna Usaha dikuasai langsung oleh negara dalam hal ini adalah Menteri BUMN, dimana Menteri BUMN sebagai pemegang saham pada PTPN.II (Persero) tetapi direktur utama PTPN.II (Persero) sebagai wakil dari Menteri BUMN berhak untuk menguasai tanah eks HGU seluas 78,16 Ha sampai ada izin pengaturan, penguasaan, pemilikan, pemanfaatan dan pengunaan tersebut harus mendapat persetujuan Menteri BUMN selaku pemegang saham setelah itu harus memperoleh persetujuan dari Gubernur Sumatera Utara. PTPN.II (Persero) tidak dapat mengalihkan/menjual tanah eks HGU sebelum dapat pemanfaat/pemilik tanah yang baru. Yang menjadi pemanfaat/pemlilik tanah yang baru dalam mendapatkan tanah eks HGU tersebut, harus sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Tetapi pelepasan asset tidak bergerak atas tanah seluas 78,16 ha tersebut dilakukan pada


tahun 2005 maka yang berlaku Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum. Asset BUMN merupakan kekayaan BUMN, karena kekayaan negara yang dipisahkan dalam BUMN secara fisik adalah berbentuk saham yang dipegang oleh negara, bukan harta kekayaan dari BUMN, sehingga yang dapat dikenakan perbuatan melanggar hukum adalah menjual saham. Apabila asset BUMN merupakan kekayaan negara maka utang dari BUMN itu sendiri menjadi utang negara. Jadi dapat dikatakan direksi BUMN berhak melakukan pelepasan asset tidak bergerak, karena asset BUMN adalah kekayaan BUMN itu sendiri dengan meminta persetujuan dari pemegang saham yaitu Menteri BUMN. 120 Berdasarkan analisa hukum diatas, dapat disimpulkan direktur utama PTPN.II (Persero) tidak dapat diminta pertanggung jawaban terhadap PTPN.II (Persero) dalam melakukan pelepasan asset tidak bergerak yaitu berupa tanah eks HGU seluas 78,16

ha yang terletak di Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung

Morawa, hal ini dapat dilihat

dalam pasal 18 ayat 1 dan 2 dalam Peraturan

Pemerintah Nomor 40 Tahun 1996 tentang tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan Hak Pakai Atas Tanah dan Surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara,

120

http://kppnjambi.org/index.php/component/content/article/41keuangan/65keuangan.html, diakses pada tanggal 22 Maret 2011, pada pukul 19.45 wib.


yang menyatakan pada bagian memutuskan diktum 3,4, maka PTPN.II (Persero) berhak melakukan pelepasan asset BUMN tidak bergerak. Dalam pasal 7, pasal 8, pasal 9, pasal 12 ayat 1 dan 2, pasal 13, dan pasal 16 dari Keputusan Menteri Keuangan No.89/KMK.013/1991 tentang pedoman pemindahtanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara, karena Suwandi sebagai direktur utama PTPN.II (Persero) sudah melaksanakan sesuai dengan peraturan yang ada di PTPN.II (Persero) dan peraturan yang berlaku. Dengan demikian direktur utama PTPN.II (Persero) tidak dapat dihukum. Alasan yang menyebabkan direktur utama PTPN.II (Persero) tidak bersalah adalah sebagai berikut : 1. Direktur utama PTPN.II (Persero) dalam mengalihkan pelepasan asset tidak bergerak yang sudah habis eks HGU-nya diperuntukan untuk pembangunan daerah, sesuai dengan pasal 5 angka 6 dari Peraturan Pemerintah Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pelaksanaan Pembangunan Untuk Kepentingan Umum, dimana direktur utama PTPN.II (Persero) mengalihkan asset tidak bergerak kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah untuk pembangunan sekolah. 2. Direktur utama sudah mendapat persetujuan pelepasan asset tidak bergerak dari Menteri BUMN melalui RUPS yaitu RUPS tanggal 28 Mei 2004 telah disetujui pelepasan areal eks HGU yang tidak diperpanjang dan RUPS tanggal 26 Mei 2005 pada angka 5 keputusan lain-lain huruf f pada prinsipnya RUPS dapat menyetujui usulan direksi dalam pelepasan aktiva non produktif,

surat Menteri Negara

BUMN No.351/MBU/2004 tanggal 30 Juni 2004 yang isinya memberikan


persetujuan untuk menghapus bukuhan aktiva PTPN.II berupa areal bekas HGU Kebun Tamora di Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung Morawa, Kab.Deli Serdang seluas + 59 ha dan persetujuan pelepasan asset diberikan jangka waktu 1 tahun sejak tanggal ditetapkan yaitu tanggal 30 Juni 2004 dan surat Sekretaris Menteri Negara BUMN No.S-08/MBU.S/2006 tanggal 20 Januari 2006, perihal : penegasan atas selisih areal lahan kebun tamora milik PTPN.II yang didivestasikan untuk Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah yang ditanda tangani oleh H.Muh.Said Didu . 3. Direktur utama PTPN.II (Persero) melaksanakan isi diktum keempat dari surat Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional No.42/HGU/BPN/2002 tentang pemberian perpanjangan jangka waktu Hak Guna Usaha atas tanah terletak di Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara dengan mendapat izin pelepasan asset tidak bergerak dari Gubernur melalui suratnya No.593/1941/2004 tertanggal 14 April 2004 perihal pengaturan pemanfaatan tanah eks.HGU PTPN.II yang berlokasi di Desa Dagang Kerawang, Kec.Tanjung Morawa yang ditujukan kepada Dirut PTPN.II pada prinsipnya Gubernur Sumatera Utara menyetujui areal seluas + 59 ha dan meminta kepada Menteri Negara BUMN dapat memproses ijin pelepasan areal kebun kepada Yayasan Pendidikan Nurul Amaliyah. 4. Direktur utama PTPN.II (Persero) juga melaksanakan isi pasal 13 ayat 2 dari Keputusan

Menteri

Keuangan

No.89/KMK.013/1991

tentang

pedoman

pemindahtanganan aktiva tetap Badan Usaha Milik Negara, dimana direktur utama PTPN.II (Persero) membentuk panitia penaksir harga yang anggotanya dari


Menteri BUMN, Gubernur Sumatera Utara, Bupati Deli Serdang, PTPN.II (Persero), Komisaris PTPN.II (Persero), Kepala Badan Pertanahan Propinsi Sumatera Utara, Kepala Badan Pertanahan Kabupaten Deli Serdang.


PN-LP

Recommend Documents