SURAT PERJANJIAN PENUGASAN PELAKSANAAN HIBAH PENELITIAN DESENTRALISASI POLITEKNIK NEGERI PADANG TAHUN ANGGARAN 2017 Nomor :025/ PL9.1.4/LT/ 2017 Pada hari ini Senin tanggal tiga bulan April tahun Dua ribu tujuh belas yang bertanda tangan di bawah ini : 1. Drs. Erwadi, M.Kom
: Selaku KepalaPusat Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Politeknik Negeri Padang, berdasarkan Surat Keputusan Direktur Nomor : 0510 / PL9/KP/2015 tanggal 30Januari 2015, Alamat Kampus Politeknik Negeri Padang, selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA
2. Peneliti
: Selaku Ketua Pelaksana Penelitian Disertasi Doktor Tahun Anggaran 2017, dengan anggota sbb: 1) - /2) - /3) -/ Alamat Kampus Politeknik Negeri Padang selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA
KEDUA BELAH PIHAKsecara bersama-sama bersepakat mengikatkan diri dalam suatu kontrak penelitian dengan ketentuan dan syarat-syarat yang diatur dalam pasal-pasal berikut:
PASAL I DASAR HUKUM Kontrak Penelitian ini berdasarkan kepada: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.
12. 13. 14. 15. 16.
Undang-Undang RI No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-Undang RI No. 20Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Undang-Undang RI No. 01Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Undang-Undang RI No.15Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Undang-Undang RI No.12Tahun 2012tentang Pendidikan Tinggi Undang-Undang No.39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaga Negeara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 166, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia nomor 4916) Peraturan Presiden nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2015 nomor 8) Peraturan Presiden No. 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negera Republik Indonesia tahun 2015 nomor 14) Keputusan Presiden nomor 121/P tahun 2014 tentang pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja periode 2014-2019 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2015, tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia nomor 698/M/KP/XII/2015, tentang Pejabat Pembendaharaan pada Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan tahun 2016. Peraturan Menteri Keuangan nomor 106/PMK.2/2016 tentang standar biaya keluaran tahun 2017 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikna Tinggi Republik Indonesia nomor 69 tahun 2016 tentang tata cara pembentukan komite penilai dan /atau reviwer penelitian Keputusan Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Perguruan Tinggi Republik Indonesia nomor 28/EKPT/2017 tentang penerima pendanaan penelitian Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikna Tinggi nomor 02/E.1/KPT/2017 tanggal 14 Januari 2017 Daftar Isian Pelaksanaan Angaran (DIPA) nomor SP DIPA-042.06.1.401516/2017, tanggal 7Desember 2016.
Hal. 1dari 5 Hal.
PASAL 2 LINGKUP PENUGASAN
(1) PIHAK PERTAMAmemberi tugas kepada PIHAK KEDUAdan PIHAK KEDUAmenerima tugas tersebut untuk mengkoordinir dan sebagai penanggungjawab pelaksanaan penelitianDisertasi Doktordengan Judul:“BELUM ADA JUDUL” (2) PIHAK KEDUA bertanggungjawab penuh atas seluruh pelaksanaan, pengadministrasian dan pengelolaan keuangan serta pelaksanaan penelitian yang dimaksud pada ayat (1) (3) PIHAK KEDUAberkewajiban menyimpan semua bukti-bukti pengeluaran serta dokumen pelaksanaan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) (4) Kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan kepada DIPA (daftar isian pelaksanaan anggaran)nomor SP DIPA- 042.06.1.401516/2017, tanggal 7 Desember 2016
PASAL 3 PENDANAAN
(1) PIHAK PERTAMA memberikan dana untuk kegiatan sebagaimana dimaksud dalam pasal (2)sebesar Rp.1(Lima puluh juta rupiah) yang bebankan kepada DIPA irektorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi nomor SP DIPA042.06.1.401516/2017, tanggal 7 Desember 2016 (2) Pendanaan Pelaksanaan Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUAsecara bertahap dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Padang kepada rekening Peneliti melalui mekanisme tertentu, dengan ketentuan sebagai berikut: a) Pembayaran tahap pertama sebesar 70% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 70% x Rp.50000000 = Rp. 35000000 (Tiga puluh lima juta rupiah), setelah Surat Perjanjian ini ditanda tangani oleh KEDUA BELAH PIHAK b) Pembayaran tahap kedua sebesar 30% dari total bantuan dana kegiatan yaitu 30% x Rp.50000000 = Rp. 15000000, (Lima belas juta rupiah) dibayarkan setelah PIHAK KEDUA mengunggah laporan Akhir ke SIM-LITABMAS c) Pembayaran biaya tambahan sebesar Rp. 7000000 (Tujuh juta rupiah) d) PIHAK KEDUA bertanggungjawab mutlak dalam pembelanjaan dana tersebut pada ayat (1) sesuai dengan proposal kegiatan yang telah disetujuidan berkewajiban untuk menyimpan dan mengunggah ke SIM-LITABMAS semuabukti-bukti pengeluaran sesuai dengan jumlah dana yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA (3) Biaya tambahan dibayarkan kepada PIHAK KEDUA bersamaan dengan pembayaran tahap kedua dengan melampirkan daftar luaran penelitian yang sudah divalidasi oleh PIHAK PERTAMA (4) Besarnya dana Hibah Penelitian seperti dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah bruto sebelum dipotong pajak jasa PPh 23 sebesar 2 % (5) Besarnya dana Hibah Penelitian seperti dimaksud pada ayat (2) huruf (a) dan (b) akan diuraikan pada kuitansi pembayaran. (6) PIHAK KEDUA berkewajiban mengembalikan sisa dana yang tidak dibelanjakan ke Kas Negara dan menyampaikan foto copy bukti pengembalikan Dana ke Kas Negara yang telah divalidasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA
Hal. 2dari 5 Hal.
PASAL 4 SURAT PERNYATAAN PENYELESAIAN PEKERJAAN (1) PIHAK KEDUA harus menyampaiakan Surat Pernyataan telah menyesaikan seluruh pekerjaan yang dibuktikan dengan mengunggah pada laman (website) SIMLITABMAS a. Catatan harian dan laporan komrehensif pelaksanaan penelitian, pada tanggal 30 Oktober 2017 b. Laporan akhir, capaian hasil, poster, artikel ilmiah dan profil, pada tanggal 31 Oktober 2017 (bagi peneliti tahun terakhir) (2) Apabila sampai dengan batas waktu yang telah ditetapkan untuk melaksanakan kotrak Penelitian telah berakhir, PIHAK KEDUAbelum menyelesaikan tugasnya dan atau terlambat mengirim laporan kemajuan dan atau terlambat mengirim laporan akhir, makaPIHAK KEDUAdikenakan sanksi administrative berupa penghentian pembayaran dan tidak dapat mengajukan proposal penelitian dalam kurun waktu dua (2) tahun berturut-turut. (3) Peneliti/Pelaksana Penelitian yang tidak hadir dlam kegiatan Pemonitoran dan Evaluasi tanpa pemberitahuan sebelumnya keadapa Direktur Riset dan Pengabdian Masyarakat, maka pelaksana Penelitian tidak berhak menerima sisa dana tahap kedua sebesar 30% (4) Apabila dalam penilaian luaran terdapat luaran tambahan yang tidak tercapai maka dana tambahan yang sudah diterima harus disetorkan kembali ke Kas Negera PASAL 5 PELAPORAN HASIL PENELITIAN (1) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Kemajuan kelaman (website) SIMLITABMASselambat-lambanya tanggal 15 September 2017 berupadokumen dibawah ini,serta mengumpulkan ke PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya seminggu setelah tanggal tersebut. c. Laporan kemajuan pelaksanaan penelitian (2 rangkap hardcopy) d. Laporan penggunaan anggaran 70% (1 rangkap hardcopy) e. Catatan laporan harian (tidak dikumpul) (2) PIHAK KEDUA berkewajiban mengunggah Laporan Akhirkelaman (website) SIMLITABMAS selambat-lambanya tanggal 31 Oktober 2017 berupadokumen dibawah ini, serta mengumpulkan ke PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya seminggu setelah tanggal tersebut. a. b. c. d.
Catatan harian Laporan penggunaan keuangan 100% (2 rangkap hardcopy, asli dan photokopi) Laporan akhir (4 rangkap hardcopy) Capaian hasil, Poster, artikel ilmiah, profile peneliti.
(3) Laporan pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) dan (2) di atas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Buku Panduan Pelaksanaan Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat di Perguruan Tinggi Edisi X tahun 2017. (4) Laporan Keuangan pelaksanaan Hibah Penelitian tersebut pada ayat (1) dan (2) diatas harus memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum pada Panduan Laporan Keuangan (5) Laporan hasil program penelitian sebagaimana dimaksud pada pasal 6 harus memenuhi ketentuan format sebagai berikut: a. Ukuran kertas A4 b. font Time New Romans Ukuran 12, spasi 1,5 c. Warna cover disesuaikan dengan panduan yang berlaku d. dibagian bawah bagian cover ditulis, Dibiayai oleh: Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat Direktorat Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sesuai dengan surat perjanjianPenugasan Pelaksanaan Penelitian nomor : 025/ PL9.1.4/ LT/ 2017, tanggal 3April2017
Hal. 3dari 5 Hal.
PASAL 6 PERUBAHAN PARA PIHAK (1) Perubahan-perubahan terhadap susuna tim pelaksana dan substansi pelaksanaan penelitian dapat dibenarkan apabila telah mendapat persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Jenderal Pnguatan Riset dan Pengembangan (2) Apabila ketua pelaksana tidak dapat menyelasaikan pelaksanakan Penelitian ini, maka PIHAK KEDUA wajib menunjuk penganti ketua pelaksana yang merupakan salah satu anggota tim setelah mendapatkan persetujuan tertulis dari Direktur Riset dan Pengabdian kepada Masyarakat Direktorat Penguatan Riset dan Pengembangan (3) Apabila PIHAK KEDUA tidak dapat melaksanakan tugas atau mengundurkan diri sebagai ketua harus diganti dengan anggota tim sebagaimana syarat ketentuan yang berlaku, jika tidak ada, maka dana dikembalikan ke Kas Negera (4) Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul Program Penelitian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dijumpai adanya indikasi duplikasi dengan penelitian lain dan/atau diperoleh indikasi ketidak jujuran/itikad kurang baik yang tidak sesuai dengan kaidah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUA wajib mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negara serta menyerahkan fotokopi bukti pengembalian ke Kas Negara yang telah di validasi oleh KPPN setempat kepada PIHAK PERTAMA
PASAL 7 KEWAJIBAN PAJAK PIHAK KEDUA berkewajiban menyetor pajak ke kantor pelayanan pajak atau ke bank setempat yang berkenaan dengan kewajiban pajak berupa: a. Pembelian barang dan jasa dikenai PPN sebesar 10% dan PPh 22 sebesar 1,5 % b. dan Pajak –Pajak lain sesuai dengan ketentuan yang berlaku
PASAL8 HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL (1) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk menindaklanjuti dan mengupayakan hasil program penelitian yang dilakukan untuk memperoleh paten dan / atau publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud Pasal 2 ayat (1) (2) Perolehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi (3) PIHAK KEDUA berkewajiban untuk melaporkan perkembangan perolehan HakPaten atau Kekayaan Hal Intelektual lainnya, serta publikasi ilmiah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala kepada PIHAK PERTAMA, yaitu setiap akhir tahun anggaran berjalan. (4) HakKekayaan Intelektual yang dihasilkan dari pelaksanaan Penelitian tersebut diatur dan dikelola sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. (5) Setiap hasil publikasi, makalah dan /atau ekspos dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan hasil penelitian ini wajib mencantumkan PIHAK PERTAMAsebagai pemberi dana (6) Hasil Penelitian berupa peralatan dan / atau alat yang dibeli dari kegiatan ini adalah milik Negara yang dapat dihibahkan kepada Institusi/Lembaga melalui Berata Acara Serah Terima (BAST) setelah dilaporkan perolehannya ke Direktorat Penguatan Riset dan Pengembangan
Hal. 4dari 5 Hal.
PASAL 9 DUPLIKASI JUDUL PROPOSAL Apabila dikemudian hari terbukti bahwa judul-judul proposal penelitian yang diajukan sebagaimana dimaksud pada pasal (2) ditemukan adanya duplikasi dan /atau ditemukan ketidak jujuran/itikat buruk yang tidak sesuai dengan kaedah ilmiah, maka kegiatan penelitian tersebut dinyatakan batal dan PIHAK KEDUAwajib melaporkan kepada PIHAK PERTAMAserta mengembalikan dana penelitian yang telah diterima ke Kas Negera serta menyerahkanfotokopi bukti penyetoran kepada PIHAK PERTAMA PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA (FORCE MAJEURE) (1) PARA PIHAK dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam kontrak penelitian disebabkan atau diakibatkan oleh peristiwa atau kejadian diluar kekuasaan PARA PIHAKyang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure) (2) Peristiwa atau kejadianyang dapat digolongkan sebagai keadaan memaksa (force majeure)dalam kontrak ini adalah bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokase, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru hara, serta adanya tindakan pemerintah dalam bidang ekonomi dan moneter yang secara nyata berpengaruh terhadap pelaksanaan kontrak penelitian ini. (3) Apabila terjadi peristiwa seperti ayat (2) maka pihak yang mengalami wajib memberitahukan kepada pihak laonnya secara tertulis, selambat-lambatnya dalam waktu 7 (tujuh) hari kerja sejak terjadinya keadaan memaksa (force majeure), disertai dengan bukti-bukti yang sah dari pihak yang berwajib, dan PARA PIHAK denga itikat baik akan segera membicarakan penyelesaianya PASAL 11 PERSELISIHAN (1) Apabila terjadi perselisihan antara PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dalam pelaksanaan perjanjian ini akan dilakukan penyelesaian secara musyawarah dan mufakat (2) Apabila tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat maka dilakukan melalui proses Hukum yang berlaku dengan memilih domisili Hukum di Pengadilan Negeri Padang.
PASAL 12 PENUTUP (1) Apabila terdapat hal-hal lain yang belum diatur dalam kontrak penelitian ini dan memerlukan pengaturan, maka akan diatur kemudian oleh PARAPIHAK PIHAK melalui amandemen kontrak penelitian dan /atau melalui pembuatan perjanjian tersendiri yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari kontrak penelitian ini. (2) Surat Perjanjian Pelaksanaan Hibah Penugasan PenelitianTahun 2017 ini dibuat rangkap 2 (dua) bermaterai cukup sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan biaya materai dibebankan kepada PIHAK KEDUA
PIHAK PERTAMA Kepala PusatPPKM Politeknik Negeri Padang.
PIHAK KEDUA Ketua Pelaksana Penelitian
Drs. Erwadi, M.Kom Nip.19601010 198603 1007
PENELIT I NIDN.0102030405
Hal. 5dari 5 Hal.
